Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

DELIK DAN SANKSI KESUSILAAN DALAM KUHP INDONESIA dan SINGAPURA Oleh : Rani Suryani Pustikasari Hakim pada PN Bale Bandung, Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Email: [email protected]

Abstract The Indonesian Penal Code and Penal Code of Singapore contain the criminal act provisions of decency offence. Decency offence under Indonesian Penal Code is categorized according to criminal serious and minor offences . The decency offence sanction is regulated by Book II, Chapter, XIV and Book III, Chapter VI respectively. In the meantime, decency offence and its criminal sanction under the Singaporean Penal Code are set out in Chapter XIV entitled : Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals, Chapter XVI on “The Offences Affecting Human Body, and Chapter XX concerning “Offences Relating to Marriage. This article examines a comparative study of decency offence and its criminal sanction under Indonesian and Singaporean Penal Codes. It finds that there is similarity between Indonesian and Singaporean Penal Codes with regard to the types of criminal acts of decency, rape, adultery, incest, pornography among other things. The difference lies in arrangement and sanction. Key words :Decency offence, and The Indonesian Penal Code and Penal Code of Singapore

PENDAHULUAN Sistem hukum di dunia menurut Marc Ancel dikelompokkan menjadi lima sistem yaitu sistem Eropa kontinental (System of Civil Law), sistem Anglo American (Common Law System), sistem timur tengah (Middle East System), sistem timur jauh (Far East System), serta sistem negara-negara sosialis.1 Sistem hukum itu sendiri menurut Lawrence M. Friedman mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial, penyelesaian sengketa, rekayasa sosial dan pemeliharaan sosial.2 Indonesia sendiri, sistem hukumnya lebih dipengaruhi 1 Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hlm. 21 2 Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction (Hukum Amerika sebuah Pengantar), penerjemah Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 11

207 FH.UNISBA. VOL. XII. NO. 3 NOVEMBER 2010.

oleh sistem Eropa kontinental (Civil Law), baik itu hukum perdata maupun hukum pidananya. Walapun berbeda-beda sistem hukumnya, pada dasarnya hukum di suatu negara itu diciptakan untuk ditegakkan atau dijalankan. Adapun tujuan penegakan hukum itu sendiri adalah untuk menegakkan prinsip ”equality before the law” dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (justice for all).3 Salah satu hukum yang dibuat untuk memberikan keadilan bagi setiap orang adalah hukum pidana. Hukum pidana pada hakikatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasanya disebut tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya, yang terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.4 Pengaturan mengenai berbagai tindak pidana dan sanksinya dalam sistem Eropa Kontinental biasanya terkodifikasikan di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu tindak pidana yang banyak mendapatkan sorotan di Indonesia adalah tindak pidana mengenai kesusilaan. Delik atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.5 Atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana.6 Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan normanorma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.7 Kesopanan (zeden) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (Zedelijkheid) juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (sex) seseorang.8 3 Edi Setiadi, Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana, Syiar Madani (jurnal Ilmu Hukum) vol. IV No. 2, Juli 2002, hlm. 114. 4 Edi Setiadi, Penegakkan Hukum Pidana dan Perkembangan Pengaturan Delik Kesusilaan dalam Bunga Rampai Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2004, hlm. 233 5 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59 6 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 78 7 Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda,Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu , Semarang, 1977, hlm. 933 8 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 112.

208

DELIK DAN SANKSI KESUSILAAN DALAM KUHP INDONESIA DAN SINGAPURA . Oleh : Rani Suryani Pustikasari.

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas ”kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.9 Delik kejahatan terhadap kesusilaan banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik dalam penyidikan, penuntutan maupun tahap pengambilan keputusan, selain kesulitan dalam batasan, kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.10 Berbeda halnya dengan di Indonesia, dimana tindak pidana yang terkait dengan kesusilaan banyak terjadi dimana-mana, ternyata ada salah satu negara di Asia tenggara yaitu Singapura yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh sistem Hukum Common Law Inggris11 diklaim bahwa insiden kejahatannya paling rendah di dunia karena pemberlakuan sanksi atau hukuman yang sangat berat.12 Penulis tertarik untuk memperbandingkan mengenai delik kesusilaan dan sanksinya dalam KUHP Indonesia dan Singapura. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengaturan delik kesusilaan dan sanksinya dalam KUHP Indonesia maupun dalam KUHP Singapura ? 2. Apa persamaan dan perbedaan dari delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dan KUHP Singapura ?

9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Predana Media Group. Jakarta, 2008, hlm. 251 10 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 7 11 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, Lihat Lampiran 3 mengenai Negara dan Sistem Hukum yang Berlaku, hlm. 316 12 Chang, Hwee Yin, "Crime in Singapore: A statistical comparison with major cities", Statistics Singapore Newsletter (Singapore: Statistics Singapore), October, 1994.


PEMBAHASAN A. Pengaturan Delik Kesusilaan dan Sanksi Pidana dalam KUHP 1) Pengaturan Delik Kesusilaan Pengaturan tentang delik kesusilaan di dalam KUHP menggolongkan jenis tindakan pidana kesusilaan ke dalam tindak pidana kesusilaan dengan jenis ”kejahatan”, yaitu dalam Bab XIV Buku II pasal 281 sampai dengan pasal 303 dan tindak pidana kesusilaan dengan jenis ”pelanggaran”, yaitu Bab VI Buku III Pasal 532 sampai dengan 547 KUHP. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kejahatan antara lain sebagai berikut : a.

Diatur Yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (sebagaimana dalam Pasal 281-283)

b.

Perbuatan zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual(diatur dalam Pasal 284 – 296).

c.

Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) Dalam Black’s Law Dictionary ditegaskan bahwa:13 Rape: Unlawful sexual intercourse with a female without her consent. The unlawful carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed whwn the woman’s resistance is overcome or force of fear or under other prohibitive conditions.

Dengan mengkaji makna perkosaan sebagaimana diuraikan di atas, dalam Diktionary ternyata pengertian perkosaan tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHP. Makna pertama yaitu suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau dibawah kondisi ancaman lainnya.

13

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary Sixth Edition, St Paul Minn, West Publishing CO, 1990,

hlm. 1260

210


Unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku.14 Perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia (bahkan didunia) dan bagi yang melakukannya diancam sanksi pidana yang tidak ringan. Belakangan malah ada tuntutan agar pelaku pemerkosaan dihukum mati saja. Perkosaan membawa dampak buruk bagi siapapun yang pernah mengalaminya. 15 a. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (diatur dalam Pasal 297 KUHP) b. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (diatur dalam Pasal 299 KUHP ) c. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300 KUHP) d. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHP) e. penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302 KUHP) f. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHP) Sedangkan yang termasuk ke dalam pelanggaran kesusilaan dalam KUHP, perbuatan-perbuatannya meliputi : a) mengungkapan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (diatur dalam Pasal 532-535) b) yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (diatur dalam Pasal 536-539) c) yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (diatur dalam Pasal 540, 541, dan 544); d) meramal nasib/mimpi (diatur dalam pasal 545); e) menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (diatur dalam Pasal 546); f) memakai jimat sebagai saksi di persidangan (diatur dalam pasal 547). 14 Rena Yuliya, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 15 15 Suryo Ekotama, dkk, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspktif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2001, hlm. 96 - 97


Delik kesusilaan dalam perkembangan penyusunan konsep Konsep KUHP baru, tidak dibedakan anatara “kejahatan kesusilaan” dan “pelanggaran kesusilaan”. Konsep KUHP baru hanya mengelompokkan dalam 1 (satu) bab dengan judul tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 sampai dengan pasal 505 Bab XVI Buku II Konsep KUHP baru. 2) Sanksi Pidana Delik Kesusilaan Dalam KUHP Adanya pengaturan mengenai delik kesusilaan di dalam KUHP tentunya mempunya konsekuensi apabila terjadi pelanggaran, yaitu adanya sanksi atau hukuman atau pemidanaan bagi siapa saja yang melanggar pasal-pasal delik kesusilaan. Kejahatan terhadap delik kesusilaan akan di beri sanksi atau pemidanaan sebagaimana berikut ini : Pasal KUHP yang Dilanggar

Sanksi Pidana

Pasal 281

Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Pasal 282

(1) pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah (2) pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (3) pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah

Pasal 283

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (2) Pidana sama dengan ayat (1)

212


(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah Pasal 284

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

Pasal 285

Diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Pasal 286

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 288

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 291

(1) dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun (2) dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama


tujuh tahun. (2) diancam dengan pidana yang sama Pasal 295

(1). 1. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun (2) Pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 297

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 299

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. (2) pidananya dapat ditambah sepertiga (3) dapat dicabut haknya untuk menjalakukan pencarian itu.

Pasal 300

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (4) dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian

214

Pasal 301

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 302

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak


empat ribu lima ratus rupiah (2) yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. (3) maka hewan itu dapat dirampas. (4) tidak dipidana. Pasal 303

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah (2) Dicabut haknya pencaharian

Pasal 303 bis

untuk

menjalankan

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah (2) Pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah

Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah

Pasal 534

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah

Pasal 535

diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 536

(1) diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (2) pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.


(3) dikenakan pidana kurungan paling lama dua mingu (4) dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan Pasal 537

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah

Pasal 538

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 539

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 540

(1) diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah (2) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Pasal 541

(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah (2) pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

Pasal 544

(1) diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (2) pidananya dapat dilipat duakan.

Pasal 545

(1) diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) pidananya dapat dilipat duakan.

Pasal 546

216

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.


Pasal 547

Diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

3) Pengaturan Delik Kesusilaan dan Sanksinya dalam KUHP Singapura a.

Pengaturan Delik Kesusilaan

KUHP Singapura memuat prinsip-prinsip umum dari hukum pidana dari Singapura, serta unsur-unsur dan denda tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian dan kecurangan. KUHP Singapura tidak mendefinisikan secara mendalam semua pelanggaran pidana yang berlaku di Singapura sejumlah besar ini diciptakan oleh undang-undang lain seperti Undang-Undang Penyalahgunaan Senjata, Undang-Undang Penculikan, Undang-Undang Penyalahgunaan Obat dan Undang-Undang Vandalisme.16 KUHP Singapura terdiri dari 500 bagian, dan dibagi ke dalam 24 bab berikut: 17 BAB I

Preliminary (Pendahuluan)

BAB II

General Explanations (Penjelasan Umum).

BAB III

Punishments (Hukuman).

BAB IV

General Exceptions (Pengecualian Umum)

BAB V

Abetment (Abetment)

BAB VA

Criminal Conspiracy (Konspirasi Pidana)

BAB VI

Offences Against the State (Pelanggaran terhadap Negara)

BABVI A Piracy (Pembajakan) BAB VII

Offences Relating to the Armed Forces (Pelanggaran yang berkaitan dengan Angkatan Bersenjata)

BAB VIII Offences Against the Public Tranquillity (Pelanggaran Melawan Ketenangan Publik) BAB IX

16 17

Offences By or Relating to Public Servants (Pelanggaran Dengan atau berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil)

Penal Code (Singapore), http://en.wikipedia.org, Download hari Selasa 13 April 2010 pukul 13.45 WIB Ibid.


BAB X

Contempts of the Authority of Public Servants. (Contempts Otoritas Pegawai Negeri Umum)

BAB XI

False Evidence and Offences Against Public Justice (Bukti Palsu dan Pelanggaran Terhadap Keadilan Publik)

BAB XII

Offences Relating to Coin and Government Stamps

BAB XIII Offences Relating to Weights and Measures (Berkaitan Pelanggaran Berat dan Ukuran) BAB XIV Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals (Pelanggaran Mempengaruhi Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, Kenyamanan, kesopanan dan Moral) BAB XV

Offences Relating to Religion (Pelanggaran Berkaitan dengan Agama)

BAB XVI Offences Affecting the Human Mempengaruhi Tubuh Manusia) :

BAB XVII

Body

(Pelanggaran

a. Offences Affecting Life (Pelanggaran Mempengaruhi Hidup) b. Causing Miscarriage; Injuries to Unborn Children; Exposure of Infants; and Concealment of Births (Menyebabkan Keguguran; Cedera untuk Anak belum lahir; Paparan dari Bayi, dan penyembunyian Kelahiran). c. Hurt (Melukai) d. Wrongful Restraint and Wrongful Confinement e. Criminal Force and Assault f. Kidnapping, Abduction, Slavery and Forced Labour (Penculikan, Penculikan, Perbudakan dan Kerja Paksa). g. Rape (Perkosaan). h. Unnatural Offences (Pelanggaran tidak wajar) Offences Affecting Property (Pelanggaran Mempengaruhi Properti) : a. Theft (Pencurian) b. Extortion (Pemerasan) c. Robbery and Gang-Robbery (Perampokan dan Perampokan Berkelompok). d. Criminal Misappropriation of Property (Pidana penyalahgunaan Properti).

218


e. Criminal Breach of Trust (Pelanggaran Pidana Trust). f. Receiving Stolen Property (Menerima Properti Dicuri/Penadahan). g. Cheating (Kecurangan) . h. Fraudulent Deeds and Dispositions of Property (Perbuatan penipuan dan disposisi dari Properti) i. Mischief (kenakalan). j. Criminal Trespass Offences Relating to Documents and to Currency Notes and Bank Notes (Pelanggaran Berkaitan dengan Dokumen dan catatan Mata Uang dan Catatan Bank)

BAB XVIII

Currency Notes and Bank Notes (catatan mata uang dan Catatan Catatan Bank) BAB XX

Offences Relating to Marriage (Pelanggaran Berkaitan dengan Pernikahan).

BAB XXI Defamation (Fitnah) . BAB XXII

Criminal Intimidation, Insult and Annoyance (Intimidasi Pidana, Penghinaan dan Gangguan) .

BAB XXIII

Attempts to Commit Offences

Keterangan: Dalam KUHP Singapura tidak ada BAB XIX Dalam KUHP Singapura, delik yang berhubungan dengan kesopanan dan kesusilaan dimasukkan sebagai bagian dari Bab XIV yang berjudul : Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals”.18 Dalam bab ini antara lain ada larangan mengenai : a) menjual buku-buku cabul dan sebagainya (sale of obscene books etc), diatur dalam Pasal 292; b) menjual dan sebagainya barang-barang cabul kepada remaja (sale etc. Obscene objects to young person), Pasal 293; c) menyanyikan lagu-lagu cabul (obscene songs), Pasal 294.

18

Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002,

hlm. 175


Disamping itu dalam Bab XVI tentang “The Offences Affecting Human Body”, ada delik mengenai:19 1. Menyebabkan keguguran (causing miscarriage), diatur dalam pasal 312314; 2. Mencegah kelahiran anak (child destruction before birth), diatur dalam pasal 315; 3. Meninggalkan atau menelantarkan anak di bawah 12 tahun (abandonment of a child under twelve years), diatur dalam Pasal 317; 4. Menjual/membeli anak di bawah umur untuk pelacuran dan sebagainya (selling/buying minor for purpose of prostitution etc.), diatur dalam Pasal 372-373; 5.

Perkosaan (rape), diatur dalam Pasal 375;

6.

Incest, diatur dalam Pasal 376 A

7. Perbuatan-perbuatan atau delik tidak wajar (unnatural offences), yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam (”carnal intercourse againts the order of nature”), baik terhadap orang maupun binatang, diatur dalam pasal 377; 8. Perbuatan yang sangat tidak senonoh sesama laki-laki (disebut juga “kebiadaban mengenai kesusilaan” atau “ outrages on decency”), diatur dalam Pasal 377 A. Selain itu di dalam Bab XX tentang “Offences Relating to Marriage”, ada pasal yang mengancam pidana terhdap seorang laki-laki yang hidup bersama sebagai suami istri (“cohabitation”) atau melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang karena ditipu telah percaya bahwa ia (wanita itu) telah kawin secara tidak sah dengan laki-laki itu (diatur dalam Pasal 493). 4) Sanksi Pidana Delik Kesusilaan Dalam KUHP Singapura setiap pelanggaran terhadap delik-delik kesusilaan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas akan dikenakan sanksi atau pemidanaan. Delik kesusilaan yang diamcam dengan sanksi pidana antara lain:

19

220

Ibid, hlm. 175 - 176


a. Penjualan Buku-Buku Cabul Menurut KUHP Singapura orang yang: (a) menjual, memungkinkan untuk menyewa, mendistribusikan, pameran umum atau dengan cara apapun menempatkan ke dalam sirkulasi, atau untuk tujuan penjualan, menyewa, distribusi. Pameran publik atau sirkulasi, membuat, menghasilkan, atau mempunyai dalam miliknya buku cabul, pamflet, kertas, menggambar, melukis, pernyataan atau gambar, atau objek apapun cabul lainnya; (b) impor, ekspor atau menyampaikan setiap objek cabul untuk satu tujuan tersebut di atas, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa objek tersebut akan dijual, biarkan untuk menyewa, didistribusikan atau publik dipamerkan, atau dengan cara dimasukkan ke dalam sirkulasi; (c) mengambil bagian dalam, atau menerima keuntungan dari, bisnis apapun dalam kursus yang dia tahu atau mempunyai alasan untuk percaya bahwa setiap objek seperti cabul adalah, untuk satu tujuan tersebut di atas, dibuat, dihasilkan, dibeli, terus, impor, diekspor, menyampaikan, publik dipamerkan, atau dengan cara dimasukkan ke dalam sirkulasi; (d) mengiklankan, atau membuat yang dikenal dengan cara apapun, bahwa setiap orang yang bergerak atau siap untuk terlibat dalam tindakan apapun yang merupakan pelanggaran di bawah bagian ini, atau bahwa setiap obyek tersebut tidak senonoh bisa diperoleh dari atau melalui orang lain; atau (e) menawarkan atau mencoba untuk melakukan tindakan apapun yang merupakan pelanggaran di bawah bagian ini, dipidana dengan pidana penjara sampai tiga bulan, atau denda, atau keduanya.20 Oleh karena itu di Singapura, menjual, menyewakan, mengedarkan atau memiliki hal-hal yang berbau pornografi merupakan tindak pidana.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

20 Terjemahan dari : sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits or in any manner puts into circulation, or for purposes of sale, hire, distribution, public exhibition or circulation, makes, produces, or has in his possession any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure, or any other obscene object whatsoever; imports, exports or conveys any obscene object for any of the purposes aforesaid, or knowing or having reason to believe that such object will be sold, let to hire, distributed or publicly exhibited, or in any manner put into circulation; takes part in, or receives profits from, any business in the course of which he knows or has reason to believe that any such obscene objects are, for any of the purposes aforesaid, made, produced, purchased, kept, imported, exported, conveyed, publicly exhibited, or in any manner put into circulation; advertises, or makes known by any means whatsoever, that any person is engaged or is ready to engage in any act which is an offence under this section, or that any such obscene object can be procured from or through any person; or offers or attempts to do any act which is an offence under this, shall be punished with imprisonment of up to three months, or a fine, or both


b. Pemerkosaan Seorang pria melakukan "pemerkosaan" ketika ia melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita dalam keadaan di bawah ini: (a) Bukan karena kehendakya (wanita); (b) Tanpa persetujuannya; (c) Dengan persetujuan, ketika persetujuannya telah diperoleh dengan menempatkan dirinya dalam ketakutan kematian atau terluka; (d) Dengan persetujuan (wanita), ketika orang itu (laki-laki) tahu bahwa dia bukan suaminya (wanita), dan persetujuan itu diberikan karena dia percaya bahwa dia adalah orang lain kepada siapa dia atau percaya dirinya sah menikah atau kepada siapa ia akan setuju; (e) Dengan atau tanpa persetujuan, ketika dia berada di bawah usia 14 tahun. Namun demikian, hubungan seksual oleh seorang pria dengan istrinya sendiri, istri tidak berada di bawah usia 13 tahun, bukan perkosaan. Hukuman untuk pemerkosaan adalah penjara sampai 20 tahun, dan juga denda atau merotan. Sedangkan Seorang pria, yang melakukan atau memfasilitasi tindak pidana perkosaan, secara sengaja menyakiti wanita atau orang lain, atau menempatkan perempuan dalam ancaman kematian atau menyakiti dirinya sendiri atau orang lain, dia dipidana dengan pidana penjara tidak kurang dari delapan tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan juga harus dihukum tidak kurang dari 12 pukulan dari tongkat. Hukuman yang sama juga berlaku terhadap terjadinya pemerkosaan dengan melakukan hubungan seks dengan wanita dibawah 14 tahun tanpa persetujuannya. Perlu dicatat bahwa berdasarkan Woman’s Charter, setiap orang yang berhubungan badan dengan setiap gadis di bawah usia 16 tahun kecuali dengan cara perkawinan yang sah adalah bersalah dan bertanggung jawab, dihukum penjara hingga lima tahun dan denda tidak melebihi $ 10.000 (dolar Singapura). c. Incest Incest terjadi ketika:21 (a) any man has carnal knowledge of a woman with or without her consent who is to his knowledge his grand-daughter, daughter, sister, 21

222

Penal Code (Singapore), Op.Cit.


half-sister or mother (whether such relationship is or is not traced through lawful wedlock); or 22 (b) any woman of or above the age of 16 who with consent permits her grandfather, father, brother, half-brother or son (whether such relationship is or is not traced through lawful wedlock) to have carnal knowledge of her (knowing him to be her grandfather, father, brother, half-brother or son, as the case may be).23 Seorang pria yang melakukan incest, dipidana dengan pidana penjara hingga lima tahun, dan jika perempuan itu ditemukan berada di bawah 14 tahun pelaku dipidana dengan pidana penjara hingga 14 tahun. Seorang wanita yang melakukan incest, dipidana dengan pidana penjara hingga lima tahun. d. Perbuatan yang sangat tidak senonoh sesama laki-laki (disebut juga “kebiadaban mengenai kesusilaan” atau “ outrages on decency) Dalam KUHP Singapura perbuatan ini diatur dalam Pasal 377A yang menyatakan bahwa: “Any male person who, in public or private, commits, or abets the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person, shall be punished with imprisonment for up to two years”. Setiap laki-laki yang, di depan umum atau swasta, melakukan, atau, melakukan persekongkolan, atau pengadaan atau berusaha untuk mendapatkan komisi oleh setiap laki-laki, setiap tindakan ketidaksenonohan kotor dengan laki-laki lain, dipidana dengan pidana penjara sampai dengan 2 tahun. Untuk memahami latar belakang pasal 377A, pertama-tama harus dijelaskan berlakunya undang-undang induk yaitu pasal 377 mengenai perbuatan “carnal intercourse againts the order of nature” atau hubungan badan yang bertentangan dengan hukum alam dan dikenal sebagai seks "tidak wajar".

22 Terjemahannya : (a) Setiap orang (laki-laki) yang memiliki pengetahuan bahwa seorang wanita dengan atau tanpa persetujuannya (wanita) menurut sepengetahuannya adalah cucunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, setengah-adik atau ibu (apakah hubungan tersebut ditelusuri atau tidak melalui perkawinan yang sah); atau 23 Terjemahan : (b) setiap wanita atau di atas usia 16 tahun yang dengan persetujuan ijin kakeknya, ayah, saudara, saudara tiri atau anak (apakah hubungan tersebut dilacak atau tidak melalui perkawinan yang sah), menurut pengetahuannya (mengetahui bahwa dia dapat menjadi kakeknya, ayah, saudara, setengah-saudara atau anak, seperti yang mungkin terjadi).


Dalam Pasal 377 KUHP Singapura disebutkan bahwa : “Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animals, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine.” Dari Pasal tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa siapa saja yang secara sukarela melakukan hubungan badan yang bertentangan dengan hukum alam dengan pria, wanita atau hewan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau dengan pidana penjara untuk jangka waktu sampai 10 tahun, dan juga akan dikenakan denda. Alasan di balik undang-undang ini pada awalnya didasarkan pada hukum pidana Inggris yang berusaha untuk melarang sodomi. Hal tersebut telah dimasukkan oleh Inggris pemerintah kolonial di akhir tahun 1850-an, khususnya oleh Lord Thomas Macaulay yang merancang KUHP India untuk menggantikan hukum pidana Hindu yang sampai saat ini mempengaruhi sebagian besar India. Dalam hukum Hindu, hubungan konsensus antara jenis kelamin yang sama bukan pelanggaran. Dalam draft Macaulay, Pasal 377 mengenai kejahatan "hubungan badan yang bertentangan dengan hukum alam" menjadi dihukum dengan hukuman yang keras. Pasal 377 menjadi efektif sebagai bagian dari Hukum Inggris Baru- dikenakan pada KUHP India dari tanggal 1 Januari 1862, dan diadopsi oleh penguasa kolonial, juga sebagai Pasal 377 Straits Settlements KUHP pada tahun 1871. Penggandaan dan transplantasikan hukum datang ke dalam operasi di Straits Settlements dari Singapura , Penang dan Malaka pada tanggal 16 September 1872. Dicabut pada Oktober 2007 untuk Singapura saja. 24 Pasal 377A (Outrages pada kesopanan) telah ditambahkan ke sub-judul "pelanggaran tidak wajar"di Straits Settlements pada tahun 1938. Kedua pasal yang diserap tidak berubah ke dalam KUHP Singapura ketika kedunya disahkan oleh Singapura DPRD pada tanggal 28 Januari 1955. Undang-undang yang sama juga diperkenalkan oleh Inggris ke daerah koloni Asia seperti Hong Kong (dicabut sejak 1991), Malaya (sekarang Malaysia) dan Burma pada abad ke19.25

24 Section 377A of the Penal Code (Singapore), http://en.wikipedia.org, Download hari Selasa 13 April 2010 pukul 13.45 WIB. 25 Ibid.

224


e. Pelanggaran yang berhubungan dengan perkawinan Pelanggaran yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu menikah lagi selama suami atau istri masih hidup : 26 ”Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of up to seven years, and shall also be liable to a fine. If a person commits the offence having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage, he or she shall be punished with imprisonment of up to ten years, and shall also be liable to a fine.” Dalam KUHP Singapura setiap orang memiliki suami atau istri yang masih hidup, kemudian menikah lagi tanpa alasan yang sah, dipidana dengan pidana penjara sampai 7 tahun dan dikenakan denda. Serta apabila seseorang menyembunyikan pernikahan selanjutnya dari pernikahan yang sebelumnya maka dia akan dihukum penjara hingga sepuluh tahun, dan juga dikenakan denda. B. Persamaan dan Perbedaan Mengenai Delik Kesusilaan dalam KUHP Indonesia dan KUHP Singapura. 1.

Persamaan

Berikut ini akan dijelaskan persamaan delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Singapura : 1) Jenis Tindak Pidananya Pada dasarnya jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Singapura terdapat banyak persamaan, diantaranya yaitu mengenai : a)

Pelanggaran kesusilaan atau mengungkapkan/mempertunjukkan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 281-283 dan 532-535 KUHP Indonesia) sama dengan jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XIV tentang ”Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals” KUHP Singapura yaitu, menjual buku-buku cabul 26

Penal Code (Singapore), Op. Cit


dan sebagainya (Pasal 292), menjual dan sebagainya barang-barang cabul kepada remaja (Pasal 293), menyanyikan lagu-lagu cabul (Pasal 294); b) Zinah (Pasal 284 KUHP Indonesia) sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Bab XX tentang ”Offences Relating to Marriage” KUHP Singapura mengenai seorang laki-laki yang hidup bersama sebagai suami istri (“cohabitation”) atau melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang karena ditipu telah percaya bahwa ia (wanita itu) telah kawin secara tidak sah dengan laki-laki itu (diatur dalam Pasal 493); c)

Perkosaan dan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan/perbuatan cabul (Pasal 285-291 dan 293 KUHP Indonesia) sama dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Singapura Bab XVI tentang “Offences Affecting The Human Body” Pasal 375 tentang Perkosaan;

d) Perbuatan cabul dengan sesama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 292 KUHP Indonesia) sama dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP Singapura mengenai Perbuatan-perbuatan atau delik-delik yang tidak wajar, yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam, baik terhadap orang maupun binatang (Pasal 377 KUHP Singapura). Secara spesifik Dalam Pasal 377 A KUHP Singapura diatur mengenai perbuatan tidak senonoh sesama lakilaki (disebut juga ”kebiadaban mengenai kesusilaan), namun dalam KUHP Singapura, delik-delik tidak wajar mengenai persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam, tidak mengharuskan korbanntya di bawah umur, berbeda dengan KUHP Indonesia, selain itu juga dalam KUHP Singapura diatur persetubuhan dengan binatang namun dalam KUHP Indonesia tidak diatur; e)

Incest (Pasal 294 KUHP Indonesia) sama dengan yag diatur dalam Pasal 376 A KUHP Singapura;

f)

Yang berhubungan dengan pengguguran kandungan (Pasal 299 KUHP Indonesia) sama dengan yang diatur dalam Bab XVI KUHP Singapura tentang “Offences Affecting The Human Body” dalam Pasal 312-314 KUHP Singapura mengenai hal-hal yang menyebabkan keguguran dan pasal 315 KUHP Singapura mengenai mencegah kelahiran anak.

226


2. Perbedaan Berikut ini adalah perbedaan delik Kesusilaan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dengan KUHP Singapura : 1) Segi pengaturannnya Delik-delik Kesusilaan dalam KUHP Indonesia di bedakan ke dalam 2 (dua) pengaturan yaitu : a.

Pengaturan dalam Buku II Bab XIV mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan;

b.

Pengaturan dalam Buku III dalam Bab VI mengenai Pelanggaran Kesusilaan;

Sedangkan delik-delik kesusilaan dalam KUHP Singapura tidak dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran akan tetapi langsung diatur dalam bab-bab tersendiri, yaitu : a.

Bab XIV mengenai “Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals” (Pelanggaran Mempengaruhi Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, Kenyamanan, Kesopanan, dan Moral);

b.

Bab XVI mengenai “Offences Affecting The Human Body” (Pelanggaran Mempengaruhi Tubuh Manusia);

c.

Bab XX mengenai “Offences Relating to Marriage” (Pelanggaran yang berkaitan dengan pernikahan.

2)

Jenis Tindak Pidananya

Hampir semua tindak pidana kesusilaan yang ditur dalam KUHP Indonesia diatur juga dalam KUHP Singapura kecuali: a. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 297 KUHP Indonesia yang mengatur mengenai perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, sebetulnya diatur juga dalam KUHP Singapura namun lebih spesifik yaitu dalam Pasal 371-373 KUHP Singapura yaitu menjual/membeli anak di bawah umur untuk pelacuran dan sebagainya; b. Tindak pidana yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (pasal 300 dan pasal 536-539 KUHP Indonesia), dimana dalam KUHP Indonesia


dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, dalam KUHP Singapura tidak diatur atau dimasukkan sebagai delik kesusilaan; c. Tindak pidana yang berhubungan dengan menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHP Indonesia), tidak diatur dalam delik kesusilaan dalam KUHP Singapura, namun dalam KUHP Singapura diatur mengenai meninggalkan atau menelantarkan anak di bawah umur 12 tahun (Pasal 317 KUHP Singapura); d. Tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan dan perlakuan tidak susila terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 dan Pasal 540, 541, serta 544 KUHP Indonesia, tidak diatur, akan tetapi dalam KUHP Singapura diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam baik terhadap orang maupun binatang; e. Tindak pidana Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP Indonesia, namun dalam KUHP Singapura perjudian tidak termasuk dalam delik kesusilaan; f. Tindak pidana yang berhubungan dengan meramal nasib/mimpi, menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda-benda gaib atau meberikan ilmu kesaktian sebagaimana diatur dalam Pasal 545 – 547 KUHP Indonesia, namun tidak diatur dalam KUHP Singapura. 3) Segi Ancaman Sanksinya Dari segi ancaman sanksi untuk suatu delik kesusilaan, tentunya berbeda antara negara satu dengan negara lain. Berikut ini akan di paparkan mengenai perbedaan sanksi dari beberapa tindak pidana yang sama menurut KUHP Indonesia dan KUHP Singapura : Jenis Tindak Pidana

Sanksi dalam KUHP Indonesia

Pelanggaran 1.Untuk tindak pidana kesusilaan atau yang merupakan mengungkapkan/ kejahatan: pidana mempertunjukkan di penjara paling lama 2 muka umum dan yang (dua) tahun 8 berhubungan dengan (delapan) bulan, atau 228

Sanksi dalam KUHP Singapura Dipidana dengan pidana penjara sampai tiga bulan, atau denda, atau keduanya


benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/ bersifat porno;

denda paling banyak Rp. 5000,- lima ribu rupiah, atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan; 3. Tindak pidana yang merupakan pelanggaran: pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling besar Rp. 300,(tiga ratus rupiah), atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Perkosaan

Dipidana dengan pidana Dipidana dengan penjara paling lama 12 pidana penjara (dua belas) tahun tidak kurang dari delapan tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan juga harus dihukum tidak kurang dari 12 pukulan dari tongkat. Atau denda tidak melebihi $ 10.000 (dolar Singapura).

Incest

Dipidana dengan pidana - dipidana dengan penjara plaing lama 7 pidana penjara (tujuh) tahun; hingga lima tahun, - jika perempuan itu ditemukan berada di bawah 14 tahun, maka dipidana dengan pidana penjara


hingga 14 tahun. - Seorang wanita yang melakukan incest, dipidana dengan pidana penjara hingga lima tahun. Perbuatan cabul Diancam pidana penjara Diancam dengan dengan sesama paling laam 5 (lima) pidana penjara kelamin/Perbuatan tahun; seumur hidup, atau tidak wajar dengan pidana penjara untuk jangka waktu sampai 10 tahun, dan juga akan dikenakan denda. Zinah atau kejahatan Paling lama 9 (sembilan) - setiap orang yang perhubungan bulan memiliki suami dengan pernikahan atau istri yang masih hidup, kemudian menikah lagi tanpa alasan yang sah, dipidana dengan pidana penjara sampai 7 tahun dan dikenakan denda. - apabila seseorang menyembunyika n pernikahan selanjutnya dari pernikahan yang sebelumnya maka dia akan dihukum penjara 230


hingga sepuluh tahun, dan juga dikenakan denda. PENUTUP A. Simpulan 1.

Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, dan sanksi dari delik kesusilaan tersebut diatur dalam Buku II Bab XIV dari pasal 281 sampai dengan pasal 303 dan dalam Buku III Bab VI dari mulai Pasal 532 sampai dengan pasal 547.Dalam KUHP Singapura tindak pidana (delik) mengenai kesusilaan beserta sanksi pidananya tersebar ke dalam beberapa bagian, yaitu Bab XIV yang berjudul: Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals, Bab XVI tentang “The Offences Affecting Human Body, dan Bab XX tentang “Offences Relating to Marriage.

2.

Pada dasarnya dalam KUHP Indonesia maupun Singapura, kesemuanya mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan masalah kesusilaan, hanya pengaturan dan sanksi saja yang berbeda antara KUHP Indonesia dan KUHP Singapura, akan tetapi jenis-jenis tindak pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana kesusilaan hampir sama, yaitu perkosaan, perzinahan,incest, pornografi, dan sebagainya.

B. Saran Oleh karena sulitnya untuk menentukan batasan ruang lingkup delik kesusilaan, maka menurut saran penulis hendaknya penentuan delik kesusilaan harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional yang telah di sepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dimasyarakat. Di Indonesia ini nilai-nilai kesusilaan nasional dapat bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Predana Media Group. Jakarta, 2008. Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. Barda Nawawi Arief, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2003. Chang, Hwee Yin, "Crime in Singapore: A statistical comparison with major cities", Statistics Singapore Newsletter (Singapore: Statistics Singapore), October,1994. Edi Setiadi (Ed), Bunga Rampai Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam bandung (Unisba), Bandung, 2004. Edi Setiadi, Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana, Syiar Madani (jurnal Ilmu Hukum) vol. IV No. 2, Juli 2002 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary Sixth Edition, ST Paul Minn, West Publishing CO, 1990. KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction (Hukum Amerika sebuah Pengantar), penerjemah Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001. Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Sinar Grafika, Jakarta, 1996 Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul, London, 1965 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987 Penal Code (Singapore), http://en.wikipedia.org, Download hari Selasa 13 April 2010 pukul 13.45 WIB Rena Yuliya, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

232


Section 377A of the Penal Code (Singapore), http://en.wikipedia.org, Download hari Selasa 13 April 2010 pukul 13.45 WIB. Suryo Ekotama, dkk, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspktif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2001. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.


Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Recommend Documents