“TEMPLETE GBHN” DALAM WUJUD BARU RPJPN1 Oleh Erdi Abidin2
Artikel ini terilhami dari; Pertama, kegiatan diskusi kebangsaan ‘MPR Goes to Campus’ dimana penulis menjadi nara-sumber pada kegiatan di Universitas Panca Bhakti (UPB): Pontianak, Senin, 26.09.2016. Acara tersebut diklaim oleh anggota bernomor A-185 MPR-RI asal pemilihan Jateng-X dari PDI-P Bapak Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, sebagai kampus penyelenggara diskusi kebangsaan yang paling semangat dan meriah di seluruh negeri. Untuk itu, saya menyampaikan selamat, terutamanya kepada Rektor UPB atas sukses tersebut. Kedua, sebagai kado atas pengukuhan guru besar atas nama Prof. Dr. Ir. Rahmatullah Rizieq, M.Si, Rektor UPB pada hari Kamis, 6 Oktober 2016; teriring ucapan selamat dan dengan harapan bangsa dan negeri ini menanti karyakarya besar Bapak sebagai Profesor pertama di UPB yang diharapkan menjadi getok-tular bagi lahirnya professor baru di UPB dan PTS lainnya di Kalbar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kembali ke topik awal bahwa GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) adalah produk MPR tempo dulu yang kini sudah tiada sebagai konsekwensi dari diterapkannya UU Otonomi Daerah (Otda), yakni UU No. 22 tahun 1999 yang telah dua kali revisi, dan kini menjadi UU No. 23 tahun 2014; dan sebagai konsekwensi dari UU Otda tersebut, lahirlah UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dimana di salah satu dasar pemikirannya menghapus GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional. GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara yang dinyatakan secara garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Hal-hal yang tertulis dalam GBHN adalah sebuah wacana tentang haluan pembangunan negara Republik Indonesia yang dibuat oleh MPR untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Presiden dengan memanfaatkan seluruh kewenangan dan sumber daya di Indonesia bagi mengisi pembangunan nasional. Sistem politik Indonesia yang berlangung pasca-reformasi telah mengalami banyak perubahan; satu diantaranya adalah perubahan sistem kelembagaan Negara dari sistem MPR sebagai lembaga tertinggi 1 2
Telah dimuat pada Koran Pontianak Post di kolom Opini halaman 2 dengan judul yang sama. Selasa, 4 Oktober 2016 Erdi adalah Dosen FISIP UNTAN, MAP UPBJJ-UT, IPDN Kampus KALBAR dan juga DLB FH-UPB
1|Page
negara yang dulu berwenang menentukan arah pembangunan negara melalui GBHN, kini menjadi lembaga yang sejajar dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meskipun lembaga ini dihuni oleh DPR-RI dan DPD-RI (dulu: utusan daerah), tetapi kewenangannya diperkecil; yakni dikurangi satu dari tiga kewenangan sebelum reformasi; sehingga tinggal dua kewenangan; yakni wewenang mengubah dan menetapkan UUD; dan wewenang melantik dan memberhentikan Presiden hasil pilihan rakyat. Satu wewenang MPR yang hilang tersebut adalah kewenangan menentukan arah pembangunan nasional yang kini telah diserahkan kepada Presiden sebagaimana amanat UU No. 25 tahun 2004 pasal 4 ayat 2. Sebagai ganti GBHN, kini hadir rencana pembangunan yang dibagi menjadi dua, yakni perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka mengenah lima tahunan. Yang jangka panjang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); sementara yang menengah disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dulu, kedua jenis perencanaan itu disatukan ke dalam GBHN dan ditetapkan dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR); tetapi kini, kedua jenis perencanaan dimaksud terpisah satu sama lain. RPJPN ditetapkan melalui UU No. 17/2007; sementara RPJMN 2015-2019 ditetapkan dengan Perpres No. 2 tahun 2015. Dari kisah perencanaan kini, tampaknya RPJPN tidak tersentuh oleh pemerintah dalam menyusun RPJMN karena presiden lebih fokus pada penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi RPJMN yang telah dijanjikan ketika berstatus sebagai pasangan calon: calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika telah terpilih dan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden, maka visi-misi dimaksud diadopsi menjadi RPJMN untuk masa lima tahun ke depan; sementara RPJPN yang berlaku 20 tahun (20052025) telah ditetapkan jauh sebelum presiden terpilih. Dengan durasi pemerintahan yang hanya 5 tahun atau maksimal 10 tahun, maka RPJMN akan tak mampu menjangkau RPJPN. Selain itu, Presiden sebagai eksekutif, bersama DPR-RI sebagai lembaga legislative; dapat dengan mudah merubah RPJPN dan disesuaikan dengan RPJMN. Sebuah logika terbalik akan terjadi dalam system ketata-negaraan di negeri ini pasca reformasi. Oleh karena itu, tampaknya kewenangan MPR perlu ditambah dengan menyusun RPJPN dan dikukuhkan dalam bentuk TAPMPR.
2|Page
Saat ini memang sudah ada RPJPN yang berlaku 2005 sd 2025 sesuai dengan UU No. 17 tahun 2007. Naskah setebal 78 halaman itu terlalu mudah untuk diubah ketika rezim pemerintahan berganti baju dari satu warna ke warna lain. Untung saja Presiden Joko Widodo masih menggunakan UU tersebut dalam menyusun Buku I (Agenda Pembangunan Nasional) dan Buku II (Agenda Pembangunan Bidang) pada RPJMN 2015 – 2019. Dengan menambah wewenang MPR dalam menetapkan RPJPN, diharapkan perubahan dimaksud dapat dilakukan pada hal-hal yang bersifat substantive dan sifatnya tidak mengarah pada pertimbangan politis. Perlu diingat bahwa di dalam TAP MPR tersebut kelak mesti dicantumkan dalam salah satu pasal bahwa pelaksanaan dari ketetapan majelis ini dilakukan oleh Presiden dengan pengawalan oleh DPR. Jika tidak, maka TAP MPR akan hanya menjadi TAP yang tidak bergigi. Mari kita lihat TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Selain tidak semua orang Indonesia dapat mengenal dan mengetahui TAP MPR ini, juga dianggap sebagai TAP yang tak bergigi. Lihat Bab V Kaidah Pelaksanaan pada TAP tersebut, disana disebutkan bahwa menugaskan kepada semua penyelenggara negara (pasal 1) untuk menggunakan Visi Indonesia 2020 sebagai pedoman dalam menyusun dan merumuskan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, TAP MPR ini juga tidak memiliki mekanisme evaluasi pelaksanaan sehingga berkesan hanya bersifat himbauan; bukan sebuah desakan atau keharusan yang mesti ditunaikan. Setelah ditelusuri, ternyata RPJMN 2015-2019 tidak melihat TAP MPR tersebut sebagai salah satu dasar pembangunan nasional. Betul, ketika TAP MPR ditetapkan seperti GBHN, maka dapat menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Saya juga tidak setuju dan mengembalikan hal itu adalah tidak mungkin karena selain harus merevisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD); pemerintah negeri ini juga perlu lebih focus menyelesaikan persoalan bangsa, mulai dari kemiskinan, ketertinggalan dan ketidak-adilan di dalam negeri hingga bargaining position bangsa diantara bangsabangsa lain yang masih sangat terasa. Selain itu, DPR-RI juga tampaknya belum/tidak siap untuk kehilangan kewenangan dalam mengontrol jalannya pemerintahan oleh eksekutif (Presiden/Wakil Presiden), sebab kewenangan mengontrol dimaksud sekaligus menentukan bargaining position dewan di mata pemerintah. Oleh karena itu, dalam kontek ini,
3|Page
MPR cukup menetapkan RPJPN dan menugaskan Presiden untuk melaksanakannya dengan dikawal oleh DPR-RI. Pada masa Orde Baru, GBHN merupakan pedoman bagi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak melaksanakan atau tidak mengikuti atau melanggar ketentuan sebagaimana termaktub dalam GBHN, maka MPR dapat memberhentikan Presiden di tengah jalan setelah membeberkan daftar kesalahan presiden berdasarkan kacamata GBHN. Oleh karena itu, GBHN versi kini adalah RPJPN yang dibuat bukan untuk menekan Presiden tetapi lebih pada upaya mengarahkan dan menegaskan arah pembangunan secara umum yang evaluasinya diserahkan kepada DPR-RI sebagai badan legislator negara. Sebagai penutup, ingin saya tegaskan bahwa merujuk pendapat Taufiq (2016)3 dimana wacana menghidupkan kembali GBHN masih memerlukan kajian mendalam, tetapi tidak dalam konteks menghidupkan kembali kekuasaan seperti Orde Baru saya setuju. Bagi saya, Pertama; lebih baik menambahkan muatan substantive dalam perencanaan pembangunan nasional dengan menumpahkan RPJPN dan RPJMN ke dalam satu dokumen agar sinkron, sinergis dan tidak berderai. Kedua, penyusunan naskah RPJPN itu sebaiknya dilakukan oleh MPR-RI dan dituangkan dalam TAP-MPR. Berdasarkan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; TAP MPR masih ditempatkan pada urutan kedua dalam Hirarki Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga, dengan menetapkan RPJPN dalam wujud TAP-MPR, maka selain RPJPN sulit dirubah ketika rezim berganti warna (partai); juga landasan penyusunan RPJMN menjadi jelas dan terarah. Dengan demikian, tamplete GBHN yang sudah dilaksanakan selama 30 tahun lebih dan telah dinilai sebagai wujud perencanaan terbaik itu, tidak terbuang percuma oleh orde reformasi.
3
Taufiq, M. AR. 2016. Menakar Gagasan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN. Makalah disampaikan pada FGD dengan MPR-RI “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Model GBHN”, Yogyakarta, 15 April 2016.
4|Page
