SERI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA
MODUL PELATIHAN
TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
MODUL TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
DAFTAR ISI Kata Pengantar BAB I
Pengantar Tata Pemerintahan Desa Yang Baik a. Kebijakan Tentang Desa b. Pengantar Tata Pemerintahan Yang Baik
BAB II
Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa Yang Baik a. Refleksi Pelaksanaan Tata Pemerintahan Desa b. Wewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Transparan c. Wewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Partisipatif d. Wewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Akuntable e. Mewujudkan Peraturan Desa yang Baik f. Perencanaan Desa yang Baik
BAB III Membangun Kapasitas Menuju Tata Pemerintahan Desa Yang Baik a. Menguatkan Peran Pemerintah desa b. Muguatkan Peran masyarakat c. Muguatkan Peran Kelompok Ekonomi Lampiran 1.
2.
Permendagri No 35 Tahun Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pelerintahan Desa Peraturan Daerah No 53 Th 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
SILABUS PELATIHAN TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK No
I
1.1
1.1
2
2.1
2.2
Pokok Bahasan / Sub Pokok Bahasan Pengantar Tata Pemerintahan Desa Yang Baik 1. Kebijakan Tentang Desa
2.
Pengantar Tata Pemerintahan Yang Baik
Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa Yang Baik 1. Refleksi Tata Pemerintahn Desa
2. Wewujudkan tata pemerintahan Desa yang Transparan
Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 3. Pengertian Desa 4. Pemerintahan Desa 5. Perencanaan desa 6. Anggaran Desa 7. Peraturan Desa Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Pengertian Tata Pemerintahan yang baik 2. Pilar Tata Pemerintahan yang baik
Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Pentingnya refleksi Tata pemerintahan Desa 2. Peserta mampu melakukan refleksi tata pemerintahan desa 3. Peserta mampu memetakan kelebihan dan kekurangan Tata pemerintahan Desa Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Pengertian tranparasi 2. Informasi Publik 3. Ruang lingkup informasi publik 4. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik
Methode Pembelajaran
Methode Ceramah, Curah Pendapat Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Kebijakan Tentang Desa Methode Ceramah, Curah Pendapat Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan
Waktu
60 Menit
60 Menit
Pengantar Tata Pemerintahan Yang Baik
Methode Ceramah, Curah Pendapat, diskusi kelompok Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan
60 Menit
Refleksi Tata Pemerintahn Desa
Methode Ceramah, Curah Pendapat Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out
Wewujudkan tata pemerintahan Desa yang Transparan
90 Menit
2.3
2.4
3. Wewujudkan tata pemerintahan Desa yang Partisipatif
4. Wewujudkan
tata pemerintahan Desa yang Akuntable
Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Pengertian Partisipasi 2. Pentingya partisipasi 3. Keuntungan partisipasi 4. Dasar hukum partisipasi 5. Kebijakan publik 6. Hak masyarakat 7. Ruang partisipasi masyarakat.
Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out
Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Pengertian Akuntabilitas 2. Ruang Lingkup Akuntabilitas 3. Bentuk akuntabilitas Pemerintahan Desa
Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out
60 Menit
Wewujudkan tata pemerintahan Desa yang Partisipatif 60 Menit
Wewujudkan tata pemerintahan Desa yang Akuntable 2.5
2.6
3
5. Peraturan desa yang baik
6. Perencanaan Desa yang baik
Membangun Kapasitas Menuju Tata Pemerintahan Desa Yang Baik
Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Hirarki Perundang undangan 2. Asas perundangundangan 3. Asas penyusunan perundang-undangan 4. Pengertian perdes 5. Peraturan desa yang baik. Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Memahami Perencanaan Pembangunan 2. Tahapan Penyusunan RPJMDes 3. Tahapan Penyusunan RKP Desa
Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out Peraturan
60 Menit
desa yang baik Methode Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Pleno Alat Kertas plano, spidol, LCD Bahan Bacaan Hand out
Perencanaan Desa yang baik
90 Menit
3.1
1.
Menguatkan Peran Pemerintah desa
3.2
2.
Muguatkan Peran BPD
3.3
3.
Muguatkan Peran masyarakat
Setelah proses pembelajaran peserta diharapkan memahami 1. Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa. 2. Tugas dan fungsi kepala desa. 3. Kemampuan yang harus dimiliki pemerintah desa 4. Agenda pemerintah Desa. Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Tugas Pokok dan Fungsi BPD 2. Kemampuan yang harus dimiliki BPD 3. Agenda BPD
Methode Ceramah, Curah Pendapat Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Menguatkan
60 Menit
Peran Pemerintah desa
Methode Ceramah, Curah Pendapat Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Muguatkan
60 Menit
Peran BPD Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam memahami 1. Pembentukan Lembaga Kemasyarakat Desa 2. Tugas dan Fungsi Dasar Lembaga Kemasyarakat Desa 3. Lingkup Kegiatan dan Sumber Dana 4. Agenda Lembaga Kemasyarakat Desa
Methode Ceramah, Curah Pendapat Alat Kertas plano, spidol, Meta plan, LCD Bahan Bacaan Hand out Muguatkan
Peran masyarakat
60 Menit
MATERI
JADWAL TENTATIF PELATIHAN TATA PEMERITAHAN DESA YANG BAIK JAM
HARI KE 2
HARI 3
07.00-07.30 07.30-08.30
Makan Pagi Kebijakan Tentang Desa
Makan Pagi Perencanaan Desa
08.30-09.30
Pengantar Tata Pemerintahan Yang Baik
Menguatkan Peran Pemerintah desa
09.30-10.00 10.00-11.00
Cofee Break Refleksi Tata Pemerintahan Desa
Cofee Break Menguatkan Peran BPD
11.00-12.30
Wewujudkan tata pemerintahan Desa yang Transparan
Menguatkan Peran Masyarakat
12.30-14.00 14.00-15.30
Ishoma Wewujudkan tata pemerintahan Desa yang Partisipatif
Ishoma RKTL
Cofee Break Wewujudkan tata pemerintahan Desa yang Akuntable
Cofee Break Cek Out
15.30-16.00 16.00-17.00
HARI KE 1
Cek in Peserta
17.00-19.30 19.30-21.00
Ishoma Pembukaan dan Orientasi Pelatihan
Ishoma Peraturan desa yang baik
21.00
Istiharat
Istiharat
ORIENTASI PELATIHAN
LATAR BELAKANG ADANYA PERUBAHAN UNDANGUNDANG YANG MEMUNCULKAN PARADIGMA BARU TENTANG DESA | PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DESA | ADA TUNTUTAN ASPIRASI MASYARAKAT |
TUJUAN PELATIHAN PESERTA MEMAHAMI DASAR DASAR TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK | PESERTA MAMPU MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK |
SEKENARIO PELATIHAN ORIENTASI PELATIHAN
PENGANTAR TATA PEMERINTAHAN 1. 2.
MENGUATAKAN KAPASITAS 1. 2. 3.
MENGUATKAN PEMDES MENGUATKAN BPD MENGUATKAN MASYARAKAT
RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT
MENGENAL DESA PENGATAR TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
WEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK 1. 2. 3. 4. 5. 6.
REFLEKSI TATA PEMERINTAHAN DESA MEUWJUDKAN TRNSPARASI MEWUJUDKAN PARTISIPASI MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERDES YANG BAIK PERENCANAAN DESA YANG BAIK
HARAPAN PESERTA
KONTRAK BELAJAR
Modul 1 Pengantar Tata Pemerintahan Desa Yang Baik
REFLEKSI TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
PENGERTIAN
REFLEKSI TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK ADALAH EVALUASI DIRI YANG DILAKUKAN OLEH STAKE HOLDER DESA UNTUK MENGETAHUI KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN MENGHAMBAT IMPLEMTASI TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
TUJUAN REFLEKSI
MENGETAHUI KELEBIHAN DAN KEKURANGAN IMPLEMTASI TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK MERUMUSKAN LANGKAH – LANGKAH AKSI DIMASA YANG AKAN DATANG
TINGKAT IMPLEMTASI TATA PEMERINAHAN DESA YANG BAIK Perencanaan Pembangunan Desa TRANSPARASI PARTISIPASI AKUNTABILITAS RULE OF LAW
Anggaran Desa
Pelayanan Publik
Peraturan Desa
INDETIFIKASI FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK FAKTOR YANG MENDUKUNG
FAKTOR YANG MENGHAMBAT
TRANSPARASI PARTISIPASI AKUNTABILITAS RULE OF LAW
KESIMPULAN / HASIL REFLEKSI
KEBIJAKAN TENTANG DESA
PENGERTIAN DESA |
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
KEWENANGAN DESA urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
1. 2.
3.
4.
HAK-HAK DESA | | |
| | | |
Hak asal-usul (bawaan), misalnya mengelola tanah ulayat Mengatur kepentingan masyarakat setempat. Terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai pengembangan kawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan atau peraturan daerah tentang desa. Memperoleh pembinaan dari pemerintah. Memperoleh alokasi dana, termasuk ADD. Menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.
TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI DESA Pemerintah desa: pelayanan, regulasi dan pemberdayaan masyarakat. | Fungsi desa: pemerintahan, pembangunan dan kemasyakatan. |
PEMERINTAHAN DESA |
Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
Pemerintah Desa (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. (3) Perangkat Desa lainnya terdiri atas : a. sekretariat desa; b. pelaksana teknis lapangan; c. unsur kewilayahan. (4) Susunan organisasi dan tata kerjapemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.
Badan Permusyawaratan Desa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. | Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. |
Fungsi dan Wewenang BPD Fungsi BPD BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang: a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d. membentuk panitia pemilihan kepala desa; e. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f. menyusun tata tertib BPD.
PERATURAN DESA 1. 2. 3.
4.
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisisosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarangbertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.
5.
Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas Pembentukan peraturan perundangundangan.
6.
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan Atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
7.
Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
PERENCANAAN DESA (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. (2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.
(1)Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi; a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun. (2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
a.
b.
c.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
a.
b.
c.
d.
e.
pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
APB DESA APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
(1)
Badan Usaha Milik Desa (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa,Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desasesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedomanpada peraturan perundangundangan. (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.
KERJA SAMA ANTAR DESA (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing. (2) Kerja sama yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD. (3) Kerja sama dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
KERJA SAMA ANTAR DESA (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing. (2) Kerja sama yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD. (3) Kerja sama dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
LEMBAGA MASYARAKAT DESA 1. 2.
3.
4.
Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
Pengantar Tata Pemerintahan Desa yang Baik
W KE
OTONOMI DESA
N GA AN N E
SE DE
SA DE
K FIS SI A S RA NT
syarat
KESESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN
AL
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
GOOD GOVERNANCE
Secara sederhana, good governance dipahami sebagai pengelolaan pemerintahan yang menjungjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, rule of law, serta berbasis pada partisipasi masyarakat Aktualisasi good governance akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan secara effektif (untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat)
GOOD GOVERNANCE DAN KEDAULATAN RAKYAT
Good governance merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat (dari, oleh dan untuk rakyat) Sebagai bagian aktualisasi prinsip kedaulatan rakyat maka good governance seharusnya menjamin, melindungi serta memperkuat hak-hak rakyat (Hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara).
Pihak yang Terkait Dalam Tata Pemerintahan Desa PEMERINTAHAN DESA
MASYARAKAT SIPIL
MASYARAKAT EKONOMI
Pemerintahan
Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat desa ) BPD
Masyarakat Sipil
forum RT, RW, Arisan, Karang taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat, ORMAS, dan sebagainya
Masyarakat Ekonomi
Koperasi, kelompok tani, kelompok pengrajin dan Perseroan Terbatas.
PILAR GOOD GOVERNANCE
DESA TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Modul 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa Yang Baik
MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YANG TRANSPARAN
PENGERTIAN
Transparansi adalah keterbukaan dalam penyenggaraan pemerintahan dan non pemerintahan dengan menyediakan informasi, berkaitan dengan penyelenggaaan pemerintahan dan non pemerintahan yang bebas dan mudah diakses oleh masyarakat
DASAR HUKUM
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. ( PP No 72 Pasal 60 ayat 3 )
Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa. ( PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 29 TAHUN 2006 Pasal 17 )
Peraturan Bupati No 29 Tahun 2005 Pasal 5
Setiap Lembaga Publik yang telah membuat dokumen publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat ( Ayat 1 ) Dokumen publik sebagaimana dimaksud dapat berupa dokumen yang masih dalam bentuk draf maupun yang telah diundangkan ( Ayat 4 )
KEBIJAKAN PUBLIK
Adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kepentingan masyrakat (Perda No 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam kebjakan )
LEMBAGA PUBLIK
Lembaga publik adalah penyelenggara pemerintahan dan lembaga non pemerintah yang menggunakan dana pemerintah ( Perda No 53 Tahun 2004 )
INFORMASI PUBLIK
Informasi bulik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan dalam bentuk lisan maupun tertulis oleh lembaga publik yang berwenang yang dapat diakses oleh masyarakat
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK DESA
Pelayanan Umum Desa Perencanaan Desa Penganggaran desa Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa
SUBTANSI INFORMASI PUBLIK
Proses Penyusunan Kebijakan Publik Dokumen Kebijakan Publik Pelaksanaan Kebijakan Publik Evaluasi Kebijakan Publik
KEAWAJIBAN LEMBAGA PUBLIK a.
Mengumumkan tentang rencana waktu dan rancangan kebijakan publik kepada masyarakat
b.
Memelihara dan mengembangkan budaya transparasi sebagai perwujudan akuntabilitas demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik
HAK WARGA MASYARAKAT Psl 4 ayat 1 ,2 Perda No 3 Tahun 2004
Memperoleh informasi tentang proses kebijakan publik Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi tentang proses kebijakan publik
MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK
Forum masyarakat baik formal maupun non formal Poster Radio kumunitas Papan Informasi Desa Papan informasi dusun, Rw, Rt
PELAYANAN INFORMASI
Permintaan informasi dari masyarakat kepada lembaga publik dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis Permintaan informasi disertai alasan penggunaan informasi tersebut Pemenuhan informasi oleh lembaga publik kepada masyarakat yang meminta selambatlambatnya 7 hari
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Informasi yang jika diberikan dapat menghambat penegakab hukum Informasi yang jika diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Informasi yang jika diberikan dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional Informasi yang jika diberikan dapat melangggar kerahasian pribadi Informasi yang menyangkut rahasia negara dan rahasia jabatan
MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YANG PARTISIPATIF
DASAR HUKUM
UU NO.10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. ( Pasal 53 “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangkapenyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang danrancangan peraturan daerah”) PERDA NO 53 TAHUN 2004 PERBUB NO 29 TAHUN 2005 PERDES TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
PENGERTIAN PARTISIPASI
Partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut dan ikut serta dalam mengevaluasinya (Uphoff,1992)
Partisipasi adalah suatu proses dimana berbagai pelaku dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisitif-inisitif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap mereka ( bank dunia,1994 )
PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT
Partisipasi sangat diperlukan dalam rangka demokrasi, bahkan beberapa dekade lalu Berelson (1950) pernah mengatakan bahwa partisipasi adalah syarat mutlak untuk suatu kehidupan demokrasi. Untuk Indonesia yang sudah menerima ideologi demokrasi, maka partisipasi mau tidak mau harus diterima dan dipraktekkan dalam sistem politik, administrasi pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kepemerintahan.
Secara teoritis, partisipasi memberi pengaruh positif terhadap kinerja / pencapaian hasil dan kepuasan (Cotton, 1995). Artinya, semakin menggunakan atau mempraktekan partisipasi, maka semakin meningkat kinerja atau pencapaian hasil serta kepuasan. Partisiasi juga penting dalam rangka membangun public trust (Wang & Wart, 2007). Kalau masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartsipasi maka mereka merasa bahwa pemerintah tidak menipu mereka, pemerintah dekat dengan mereka, pemerintah dapat dipercaya. Sementara itu, kepentingan mereka mendapatkan perhatian dalam kesempatan itu karena mereka diberi keleluasaan untuk menyampaikan berbagai pendapat, keluhan, dsb.
Partisipasi juga diperlukan untuk kepentingan masyarakat sendiri agar masyarakat dapat belajar sesuatu yang baru (learning process), dan juga bisa mendapatkan ketrampilan (gain skills) Dan juga untuk pemerintah partisipasi diperlukan untuk dapat meyakinkan masyarakat, membangun trust, mengurangi kegelisahan, membangun strategic alliances, memperoleh legitimasi (gain legitimacy).
PRINSIP PARTISIPASI
Ada transparansi Ajakan untuk berpartisipasi disosialisasikan seluas mungkin Tujuan partipasi harus disepakati dari awal Adanya kesetaraan Adanya sumber daya dan waktu yang memadai Adanya evaulasi yang terus menerus
KELEBIHAN PARTISIPASI MENINGKATKAN EFEKTIFITAS
MENINGKATKAN EFESIENSI
MEMBERDAYAKAN KLP MARJINAL
MENUMBUHKAN KEMITRAAN
PARTISIPASI
MENINGKATKAN AKUNTABILATAS
MENINGKATKAN KAPASITAS
MEMPERLUAS RUANG LINGKUP
MENJAMIN KEBERLANJUTAN
TINGKATAN PARTISIPASI
Manipulatif Mobilisasi Konsultatif Membangun kesepakatan Pengambilan keputusan Kemitraan
HAMBATAN PARTISIPASI
Minimnya transparasi Tidak adanya kemauan politik dari penguasa ( eksekutif / Legeslatif ) Minimnya rasa saling percaya Adanya perbedaan kepentingan Adanya perbedaan persepsi Perbedaan posisi tawar Lemahnya pengorganisasian partisipasi
ASAS PARTISIPASI MASYARAKAT
Kebebasan berpendapat, menyampaikan pikiran maupun tulisan, rasional, tepat guna, tepat sasaran serta taat hukum, Keterbukaan dalam penyengaraan pemerintah, yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan antara hak, kewajiban dan pertangungjawaban. Perda No 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam kebjakan publik bab II Psl 2 ayat 1
HAK PARTISIPASI WARGA MASYARAKAT Psl 4 ayat 1 ,2 Perda No 3 Tahun 2004
Menolak atau menerima proses kebijakan publik Menyampaikan dan meyebarluaskan tentang kebjakan publik Berpartisipasi dalam proses kebijakan publik Menyampaikan usulan untuk dapat dipertimbangkan menjadi agenda kebijakan publik
TUJUAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
Mewujudkan sinergi kemitraan untuk membangun sisitem pemerintahan yang transparan, partisipaif, dan akuntabel, Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tangung jawab dalam penyelenggaran pemerintahan. Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik Perda No 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam kebjakan publik bab II Psl 2 ayat 2
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK DESA
Penyusunan Perencanaan Desa Penyusunan Anggaran Desa Penyusunan Pungutan Desa Penyusunan Peraturan Desa Proses Pelayanan Publik Proses perumusan Kebijakan Publik Desa lainya yang langsung berdampak dengan kepentingan hajat hidup orang banyak
KEAWAJIBAN
Masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum
Lembaga publik a. Memngumumkan tentang rencana waktu dan rancangan kebijakan publik kepada masyarakat b. Memelihara dan mengembangkan budaya transparasi sebagai perwujudan akuntabilitas demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik
MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YANG AKUNTABLE
PENGERTIAN
Pertanggungjawaban (akuntabilitas) adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau lembaga desa kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban
RUANG LINGKUP AKUTABILITAS
Akuntabilitas politik Akuntabilitas profesional Akuntabilitas legal (hukum) Akuntabilitas keuangan
Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Desa a. Akuntabilitas politik Dalam pengertian ini pemerintah desa membuat Laporan Pertanggungjawab (LPJ) kepala desa kepada bupati dan disampaikan kepada BPD serta disosialisasikan kepada masyarakat luas. b. Akuntabilitas profesional Pemerintah desa dalam pengertian ini dipahami untuk selalu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ditentukan.
c. Akuntabilitas legal (hukum) Pemerintah desa dalam menyusun dan menjalankan kebijakan desa harus sesuai atau tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Jika pemerintah desa menyimpang maka warga masyarakat wajib untuk menuntutnya. d. Akuntabilitas keuangan Pemerintah desa dalam mengelola keuangan harus sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Jika terjadi manipulasi atau korupsi, maka pemerintah desa tersebut dapat dikatakan tidak bertanggung jawab.
Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban BPD a. Akuntabilitas politik BPD menyampaikan hasil kenerjanya kepada masyarakat yang diwakilinya. b. Akuntabilitas profesional Adalah pertangungjawaban BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
c. Akuntabilitas legal (hukum) BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan menunaikan hak –haknya harus sesuai atau tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Jika BPD menyimpang maka warga masyarakat wajib dan berhak untuk menuntutnya. d. Akuntabilitas keuangan BPD dalam mengelola keuangan harus sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Jika terjadi manipulasi atau korupsi, maka pemerintah desa tersebut dapat dikatakan tidak bertanggung jawab.
Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Lembaga Masyarakat Desa a. Akuntabilitas politik Lembaga Masyarakat Desa menyampaikan hasil kenerjanya kepada masyarakat dan pemerintah Desa. b. Akuntabilitas profesional Adalah pertangungjawaban Lembaga Masyarakat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
c. Akuntabilitas legal (hukum) Lembaga Masyarakat Desa dalam kegiatan harus sesuai atau tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Jika Lembaga Masyarakat Desa menyimpang maka warga masyarakat wajib dan berhak untuk menuntutnya. d. Akuntabilitas keuangan Lembaga Masyarakat Desa dalam mengelola kegiatan dan keuangan harus sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Jika terjadi manipulasi atau korupsi, maka pemerintah desa tersebut dapat dikatakan tidak bertanggung jawab.
WEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG BAIK
PENGERTIAN
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PP 72 TAHUN 2005
PASAL 63 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya
PASAL 64 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa
PENGERTIAN
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan strategis / jangka menengah desa yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa
LEGENDA DAN SEJARAH PEMBANGUNAN DESA
KONDISI SAAT INI MASALAH DAN POTENSI DESA
REFLEKSI
KONDISI YANG DIHARAPKAN VISI- MISI DESA
KESENJANGAN
JEMBATAN PERENCANAAN
RPJMD / 5 TAHUN TI
T II
T III
T IV
TV
RENCANA TAHUNAN
RKP Desa
TAHAPAN PENYUSUN RPJM DESA
Penyusunan Rencana * MUSDUS * LOKARYA DESA * MUSBANDES Penetapan Rencana * MUSYAWARAH BPD * PERDES RPJMDes
PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA
musdus
musdus
Lokarya desa
Penjaringan Masalah dan Potensi
Musdes
PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI ANALISIS SKORING
Musyawarah BPD
PERDES RPJMD
PENYUSUNAN RKP DESA
PENGERTIAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA YANG SELANJUTNYA DISINGKAT RKP DESA ADALAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA YANG DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA BERSAMA MASYARAKAT UNTUK JANGKA WAKTU SATU TAHUN.
TAHAPAN PNYUSUNAN RKP DESA
Penyusunan Rencana * Melaksanakan lokakarya Desa * Penyusunan rancangan RKP Desa * Melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Penetapan Rencana * RKP Desa dengan Peraturan Kepala Desa Pengendalian pelaksanaan Rencana * Koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana Evaulasi pelaksanaan rencana * Pengumpulan dan analisi data untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
ALUR PENYUSUNAN RKP DESA 1.
LOKAKARYA DESA
MUSRENBANG DESA
PERATURAN KADES RKP DESA
3. 4.
EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA 2. ANALISA KEADAAN DARURAT 3. ANALISA KEBIKAN SUPRA DESA 4. ANALISA KEGIATAN DALAM RPJMD 5. MENDBESAIN KEGIATAN DAN BIAYA
1. MEMAPARKAN HASIL LOKAKARYA 2. MENYEPAKATI KEGIATAN DAN BIAYA MENYEPAKATI USULAN KEGIATAN UNTUK MURENCAM MENYEPAKATI WAKIL DESA DALAM MUSRENBANGCAM
TEMPAT
PESERTA
BALAI DESA
WAKIL RW / RT WARGA MISKIN PEREMPUAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA TOGA / TOMAS PEMDES BPD
ACARA SAMBUTAN KETUA LKMD PENGANTAR FISILITATOR
LOKAKARYA DESA METHODE
A. B. C. D. E.
EVALUASI PEMBANGUNAN ANALISA KEADAAN DARURAT ANALISA KEBIJAKAN SUPRA DESA ANALISA RPJMDes DESAIN KEGIATAN DAN BIAYA
HASIL DRAFT RANCANGAN RKP DESA
TEMPAT
PESERTA
ACARA
MUSRENBANG DESA
BALAI DESA
WAKIL RW WARGA MISKIN PEREMPUAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA TOGA / TOMAS PEMDES BPD SAMBUTAN KADES PENGANTAR FASIILTAITOR PELAKSANAAN MUSBANG
METHODE 1. 2.
CURAH PENDAPAT PENYEPAKATAN DRAFT
1. PERKADES RANCANGAN HASIL
RKP DESA 3. DAFTAR USULAN UNTUK MUSRENBANGCAM 2. DAFTAR PESERTA MUSRENBANGCAM
PERATURAN DESA YANG BAIK
JENIS & HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN (UU NO.10/2004, Pasal 7 )
UUD 1945 UU/Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah: - Perda Provinsi - Perda Kabupaten/ Kota - Peraturan Desa
Peraturan Desa adalah peraturan perundangan – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. ( PP 72/2005, Pasal 1 angka 13 )
Asas Perundang-undangan a. Undang-Undang tidak berlaku surut b. Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan UU yang terdahulu. c. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. d. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum.
Asas pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.
Responsibilitas hukum, a.
Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga peradilan, hukum, diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat; sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasi berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri.
b. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguhsungguh. Jika prosedur seperti itu ada biasanya lebih bersifat formalitas. Di dalam produk yang demikian biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan programpemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasi oleh pemerintah menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.
PENGERTIAN
Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
Pembuatan Perdes daerah hendaknya ditujukan dalam kerangka: a. melindungi dan memperluas ruang otonomi desa, b. membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, c. menjamin kekebasan masyarakat desa, d. melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, e. menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam Badan Permusyawaratan Desa f. memfasilitasi perbaikan dan pengembangan
MATERI PERDES 1. 2. 3. 4.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat, Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Syarat Perdes yang baik a. Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan prosedur atau tatacara pembentukan peraturan yang berlaku b. Berlaku secara filosofis yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tertinggi yang berlaku dan dihormati didalam masyarakat tersebut ; c. Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidupdidalam masyarakat tersebut.
Pentingnya Perdes Partisipatif a. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan dukungan seperangkat peraturan desa yang bisamengarahkan penyelenggara pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. b. Untuk mengubah perilaku penyelenggara pemerintah desa ke arah perilaku yang berpihak kepada rakyat di suatudesa, maka penyusunan instrumen hukum berupa peraturan desa haruslah dilakukan secara partisipatif, denganmelibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara terbuka. c. Dengan penyusunan perdes yang partisipatif ini, peluang pemerintahan desa untuk menggunakan perdes sebagai alatpolitik dalam rangka memperjuangkan kepentingan pribadinya dapat diminimalisir. d. Partisipasi dapat digunakan sebagai instrumen pembatasan kekuasaan pemerintahan desa dan sebagai mekanismekontrol sosial bagi pemerintahan desa dalam penyusunan perdes yang berdampak pada masyarakat.
Peraturan Desa tidak boleh bertentangan Dengan :
kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
TAHAPAN PENYUSUNAN PERDES
Penjaringan aspirasi Mengartikulasikan kepentingan (proses penyampaian kepentingan atau tuntutan yang berasal dari masyarakat untuk disampaikan kepada badan-badan politik atau pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan )
Agregasi (proses penseleksian kepentingan atau tuntutan yang masuk untuk menjadi
Formulasi (perumusan perdes) Konsultasi publik (perdes dikonsultasikan kepada publik) Revisi hasil dari kegiatan konsultasi publik legislasi (pengesahan rencana perdes menjadi perdes oleh kepala Desa bersama
beberapa kepentingan yang dipakai sebagai dasar dalam proses kebijakan )
BPD)
Sosialisasi Implementasi Monitoring dan evaluasi.
Modul 3 Menguatkan Kapasitas wujudkan Tata Pemerintahan Desa Yang Baik
Menguatkan Pemerintah Desa
Tugas dan Fungsi Desa •
•
•
Pengaturan/regulasi: mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta “keteraturan dan ketertiban”. Pelayanan: mengurus kepentingan dan keburuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan. Pemberdayaan: meningkatkan kekuatan dan potensi masyarakat.
Tugas Kepala Desa
menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Kewenangan Kepala Desa 1.
2. 3.
4.
5. 6. 7. 8.
9.
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; mengajukan rancangan peraturan desa; menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersamaBPD; membina kehidupan masyarakat desa; membina perekonomian desa; mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuaidengan peraturan perundang-undangan; dan imelaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KEWAJIBAN KEPALA DESA 1.
2. 3. 4. 5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13.
14.
15.
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 serta mempertahankan danmemelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan demokrasi; melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersihdan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; fmenjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerjapemerintahan desa;
menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan; menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaankeuangan desa; melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan mengembangkan potensi sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;
Pasal 15 ayat (2) PP No 72 Tahun 2005 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota,memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
KEPALA DESA DILARANG a. b.
c. d. e.
f.
g. h.
menjadi pengurus partai politik; merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya; menyalahgunakan wewenang; dan melanggar sumpah/janji jabatan.
TUGAS PERANGKAT DESA
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Tugas Sekertaris Desa
Membantu Kepala Desa dalam tugas-tugas kesekertariatan Membatu kepala desa dalam menyusun angaran pendapatan dan belanja desa
Tugas Kepala Urusan
Membantu Sekertaris Desa sesuai dengan bidang dan urusanya.
Tugas Kepala Dusun
Membantu kepala Desa dalam menjalankan tugas dan funsinya di dusun
Kemampuan •
•
Agar tugas dan fungsi dasar berjalan dan berhasil secara efektif, maka dibutuhkan kemampuan pemerintah desa/kelurahan. Kemampuan mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman.
Unsur-unsur Kemampuan No
Unsur
Uraian
1.
Individu/pribadi (SDM)
Pengetahuan, wawasan, keterampilan, kecakapan, etika
2.
Organisasi/ kelembagaan
Aturan main, prosedur, tatalaksana, struktur organisasi, pembagian tugas, pengambilan keputusan
3.
Sistem
Kaitan organisasi pemerintah desa/kelurahan dengan masyarakat dan pemerintah.
Tiga Tingkat Kemampuan Kemampuan dasar. Kemampuan managemen Kemampuan kemampuan teknis
Kemampuan Dasar • •
•
Pengetahuan tentang regulasi desa. Pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa Pengetahuan tentang tugas pokok dan Fungsi.
Kemampuan managemen
Managemen pemerintahan Managagemen SDM Managemen Pelayanan Publik Managamen aset Managemen Keuangan
Tolok Ukur Kemampuan 1.
2.
3.
Produk: keluaran (output) yang dihasilkan oleh pemerintah desa/kelurahan: peraturan, suratsurat, dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dll. Kinerja: kualitas/mutu hasil (outcome) yang dicapai oleh pemerintah desa/kelurahan sesuai dengan rencana/tujuan. Keberlanjutan: keluaran dan hasil terusmenerus dirawat, dikembangkan dan ditingkatkan.
Pengembangan Kemampuan •
•
Dilakukan oleh pemerintah kebupaten melalui kebijakan, fasilitasi dan supervisi. Dilakukan sendiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
Agenda Desa/Kelurahan • • •
• • •
Mempelajari kebijakan, peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan. Menimba ilmu kepada banyak pihak. Mengelola tugas-tugas dengan sistem siklus (berputar): perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan kembali ke perencanaan. Evaluasi akan memperbaiki kesalahan. Koordinasi dan supervisi kepada jajaran staf secara rutin. Melakukan pembenahan (penataan) terhadap sistem administrasi dan kinerja perangkat. Sering berdialog dengan unsur-unsur masyarakat, termasuk BPD.
Menguatkan BPD
Badan Permusyawaratan Desa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. | Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. |
Fungsi dan Wewenang BPD Fungsi BPD BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang: a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d. membentuk panitia pemilihan kepala desa; e. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f. menyusun tata tertib BPD.
Tingkat Kemampuan | Kemampuan
dasar. | Kemampuan kemampuan teknis
Kemampuan Dasar • •
•
Pengetahuan tentang regulasi desa. Pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa Pengetahuan tentang tugas pokok dan Fungsi BPD.
KEMAMPUAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ( TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANGUNDANGAN ) | TEKNIS PENGAWASAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN | PENYERAPAN DAN PENGELOLAAN ASPIRASI | PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BPD |
AGENDA Menyusun Program Kerja | Mengoganisi diri ( Membentuk Forum BPD ) | Mengagendakan penguatan kapasitas |
PENGUATAN PERAN LEMBAGA KEMASYARAKAN DESA
LEMBAGA MASYARAKAT DESA 1. 2.
3.
4.
Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA z
z z z z z
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; Lembaga Adat; Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; RT/RW; Karang Taruna; dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
PENGURUS |
Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan,dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
HUBUNGAN LEMBAGA |
|
|
Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan..
Tugas Lembaga Kemasyarakatan a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA a. b.
c. d.
e. f. g.
penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuanmasyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahkepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, danpengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi,serta swadaya gotongroyong masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan pemberdayaan hak politik masyarakat;
LINGKUP KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 1. 2.
3. 4. 5.
6.
peningkatan pelayanan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
TUGAS LKMD menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, | menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, | melaksanakan | dan mengendalikan pembangunan. |
FUNGSI LKMD a. b.
c. d.
e.
f.
penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
TUGAS PKK 1. 2. 3.
4.
5.
6. 7.
8.
9. 10.
menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota; melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; menyuluh dan menggerakkan kelompokkelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatankegiatan yang telah disusun dan disepakati; menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan; membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; melaksanakan tertib administrasi; dan mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
FUNGSI PKK |
|
penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
TUGAS RT / RW |
membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
FUNGSI RT / RW | | |
|
pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
TUGAS KARANGTARUNA |
menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya
FUNGSI KARANGTARUNA penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. 2. 3.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
10. 11.
12.
pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
SUMBER DANA 1. 2. 3.
4.
5.
swadaya masyarakat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupaten/Kota; bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNACE DESA
Mengorganisasikan partisipasi masyarakat | Menguatkan kontrol publik | Menjalin kemitraan dengan pemerintah desa, Lembaga kemasyarakatan dan pihak ketiga | Menyusun program kerja | Menguatkan kapasitas |
LAMPIRAN 1.
2.
Permendagri No 35 Tahun Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pelerintahan Desa Peraturan Daerah No 53 Th 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
Peraturan Daerah No 53 Th 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
