TUGAS BUMI ” “ANALISIS TANGGAP BENCANA GEMPA BUMI” KESEHATAN LINKUNGAN PERKOTAAN
OLEH INDAH DWI ASTUTI
10101001038
M. AZIZ HASYIM
10101001027
HERU ADMADINATA
10101001041
ELSA SUYETRIANA
10101001047
MEILISA
10101001072
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA 20013
PENDAHULUAN
Ditinjau dari letak geografi dan struktur geologi/kebumian, Indonesia termasuk wilayah rawan terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di luar dugaan, antara lain gempa bumi tektonik, aktifitas vulkanik, banjir, tanah longsor, angin topan, tsunami, dan kebakaran (Hadisantono dan Bronto, 1994). Bencana alam ada yang dapat dicegah atau kemungkinan terjadinya dapat diminimalkan dan ada yang tidak dapat dicegah (Karnawati,2002) Bencana yang dapat timbul oleh gempa bumi ialah berupa kerusakan atau kehancuran bangunan (rumah, sekolah, rumah sakit dan bangunan umum lain), dan konstruksi prasarana fisik (jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan laut/udara, jaringan listrik dan telekomunikasi, dli), serta bencana sekunder yaitu kebakaran dan korban akibat timbulnya kepanikan. (Pekep BNPB no 4 tahun 2008)
PENYEBAB GEMPA BUMI
Berdasarkan penyebabnya gempa bumi dapat terjadi akibat aktifitas vulkanik dan aktifitas tektonik : a. Akibat aktifitas kegiatan vulkanik
Aktivitas gunung api dapat menimbulkan gempa bumi yang dinamakan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi baik sebelum, selama, maupun setelah peledakan suatu gunung api. Penyebabnya adalah akibat terjadinya persentuhan antara magma dengan dinding gunung api dan tekanan gas pada peledakan yang sangat kuat atau perpindahan magma secara tiba-tiba di dalam dapur magma. Gempa bumi vulkanik sebenarnya kekuatannya sangat lemah dan hanya terasa di wilayah sekitar gunung api yang sedang aktif saja. Dari seluruh gempa bumi yang terjadi, hanya 7% saja yang termasuk gempa bumi vulkanik. Kendatipun demikian kerusakan atau efek yang ditimbulkannya cukup luas, sebab gempa bumi vulkanik biasanya disertai pula dengan kemungkinan akan meletusnya suatu gunung api. Berdasarkan kedudukan sumber gempanya (posisi kegiatan magma), maka dapat dibedakan menjadi empat jenis gempa bumi vulkanik : Gempa bumi vulkanik dalam, Gempa bumi vulkanik dangkal, Gempa bumi ledakan, Getar an vulkanik atau tremor b. Akibat aktifitas Kegiatan Tektonik
Gempa bumi yang banyak terjadi dan mempunyai efek sangat serius sebenarnya berasal dari kegiatan tektonik, yaitu mencakup 90% dari seluruh kejadian gempa bumi. Gempa bumi ini berhubungan dengan kegiatan gaya-gaya tektonik yang
tengah terus berlangsung dalam proses pembentukan gunung-gunung, terjadinya patahan-patahan batuan ( faults) dan tarikan atau tekanan dari pergerakan lempenglempeng batuan penyusun kerak bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh perlepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik. Teori dari tektonik plate (plat tektonik) menjelaskan bahwa kulit bumi atau litosfer yang menutupi permukaan bumi keadaanya tidak utuh, melainkan terpecah-pecah berbentuk lempeng, yang satu sama lain bergerak saling menjauh, bertumbukan dan ada juga yang saling berpapasan. Lapisan tersebut begerak perlahan sehingga berpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lainnya. Gerakan litosfer tersebut diakibatkan oleh adanya gerakan astenosfer yang sifatnya cair kental. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Gempa bumi tektonik memang unik. Peta penyebarannya mengikuti pola dan aturan yang khusus dan menyempit, yakni mengikuti pola-pola pertemuan lempenglempeng tektonik yang menyusun kerak bumi. Dalam ilmu kebumian (geologi), kerangka teoretis tektonik lempeng merupakan postulat untuk menjelaskan fenomena gempa bumi tektonik yang melanda hampir seluruh kawasan, yang berdekatan dengan batas pertemuan lempeng tektonik.
ANALISIS PRA-BENCANA GEMPA BUMI
Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard ) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
Beberapa langkah awal yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pra-bencana gempa antara lain:
Pemetaan daerah rawan gempa yang bisa dilakukan oleh lembaga riset atau
perguruan tinggi. Hasil penelitian itu dapat dijadikan landasan untuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana. Kejadian gempa masa lampau dan pencatatan yang akurat dari luas lahan dan pengaruh-pengaruhnya. Kecenderungan gempa bumi untuk muncul lagi di daerah-daerah yang sama setelah masa seratus tahun. Perencanaan lokasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di perkotaan di daerah-daerah geologi yang diketahui dapat melipat gandakan getaran-getaran bumi.
Pola bencana gempa bumi dapat dicermati untuk sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana gempa bumi . Prediksi seorang pakar seismologi dari ITB,
berdasarkan kajian ilmiah seismologi memprediksi akan ada gempa dengan skala 8,9 richter dan tsunami 15 meter di daerah Sumatra. Meskipun bencana gempa bumi tidak bisa diketahui kapan persis terjadinya, paling tidak prediksi tersebut dapat dijadikan perencanaan mitigasi yang cermat dan tepat.
Membuat aturan tentang pendirian bangunan , baik perumahan, perkantoran,
maupun fasilitas publik dengan konstruksi yang tahan gempa, sehingga bisa meminimalisasi korban jiwa. Hal ini sering disebut mitigasi struktural karena menekankan pada penguatan seluruh bangunan fisik. Pemerintah sampai saat ini belum mampu mengeluarkan building codes dan peraturan keselamatan bangunan berdasar zonasi kegempaan. Strategi mitigasi struktural tersebut adalah melakuikan rekayasa bangunan-bangunan untuk menahan kekuatan getaran. Undang-undang bangunan gempa, kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan
undang-undang
bangunan dan dorongan akan standar kualitas bangunan yang lebih tinggi harus terus diupayakan. Konstruksi dari bangunan-bangunan sektor umum yang penting menurut standar tinggi dari rancangan teknik sipil. Memperkuat bangunan-bangunan penting yang sudah ada yang diketahui rentan.
pembuatan jalur-jalur evakuasi serta rambu-rambu , seperti tanda pintu darurat
untuk membantu warga pada saat melakukan evakuasi jika bencana gempa bumi terjadi. Pembuatan jalur ini penting untuk mengurangi kemacetan, saat gempa lalu serta untuk mengurangi risiko terjadi kecelakaan. Pembuatan jalur ini perlu diikuti penyuluhan dan latihan evakuasi bagi pengguna jalan raya, latihan atau simulasi
menyelamatkan diri atau keluar secara aman dan tidak panik saat menggunakan tangga darurat di gedung-gedung tinggi saat keluar dari pusat perbelanjaan, pasar, dan sekolah, serta cara berlindung di tempat yang aman saat gempa terjadi. Latihan dalam evakuasi gempa tersebut merupakan pendidikan dalam mitigasi gempa yang sangat penting dilakukan. Seharusnya latihan dan simulasi hal ini merupakan kurikulum wajib yang harus dilakukan setiap tahun bagi semua sekolah, kantor dan tempattempat umum lainnya. Sehingga kelemahan dan kekurangan yang terjadi senantiasa dapat diperbaiki.
Tanggap darurat gempa adalah mitigasi lain yang harus dipersiapkan saat terjadinya
bencana. Peningkatan kemampuan menghadapi ancaman dengan cara pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama, penyiapan peralatan kesehatan dan kebutuhan dasar, Organisasi tanggap darurat yang telah dibentuk pemerintah sampai tingkat pemerintahan tertentu di daerah jangan hanya sekedar di atas kertas. Perlu terus dilakukan reorganisasi dan konsolidasi secara berkala sehingga saat terjadi bencana organisasi Tanggap Darurat di daerah hanya menjadi macan ompong.
Mitigasi
nonstruktural
dapat
dilakukan
dengan
memperkenalkan
atau
menerapkan asuransi bencana di daerah yang rawan sehingga masyarakat tidak
harus menunggu bantuan pemerintah atau donatur saat harus melakukan pemulihan pascabencana dan masyarakat dapat kembali melakukan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi lebih segera. Tabel 1. Pilihan tindakan penanggulangan bencana berdasarkan perkiraan ancaman bahaya
Pencegahan dan mitigasi
Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah: -
Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah
-
-
Kesiapsiagaan Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain: -
Pengaktifan pos-pos siaga
Pembuatan pedoman/ standar/
bencana dengan segenap unsur
prosedur
pendukungnya.
Pembuatan brosur/leaflet/poster mengenai bencana gempa bumi
-
Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sector
-
Pengkajian / analisis risiko bencana
Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).
Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain : -
-
pendukung kedaruratan
Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan,
-
-
-
komunikasi yang cepat dan
berbagai peraturan tentang
terpadu guna mendukung tugas
penataan ruang, ijin mendirikan
kebencanaan. -
instrumen sistem peringatan dini
pencegahan bencana
(early warning )
Pelatihan dasar kebencanaan bagi
Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana kedaerah yang lebih aman
-
Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat
-
Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana
-
Penyiapan dan pemasangan
lain yang berkaitan dengan -
Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.
Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan)
aparat dan masyarakat -
Penyiapan sistem informasi dan
Pengawasan terhadap pelaksanaan
bangunan (IMB), dan peraturan
-
Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.
bahaya,larangan memasuki daerah rawan bencana dsb
Inventarisasi sumber daya
-
Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/saranaperalatan
Melihat pentingnya upaya mitigasi bencana alam tersebut, tampaknya harus segera dilakukan oleh semua pihak yang diprakarsai oleh departemen sosial. Mitigasi gempa tersebut harus dilakukan secara terpadu, terus-menerus, dan dilakukan semua pihak, sehingga kerugian cacat fisik, jiwa dan harta benda,dapat diminimalkan. Berbagai kejadian mengenaskan yang terjadi dalam bencana gempa tersebut adalah merupakan pengalaman berharga. Seringkali penyesalan itu terulang lagi hanya karena tidak ada inisiatif untuk memulai mitigasi bencana yang sangat penting ini
ANALISIS SAAT BENCANA GEMPA BUMI
Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: (Pekep BNPB no 4 tahun 2008) a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,dan sumber daya. b. penentuan status keadaan darurat bencana. c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. d. pemenuhan kebutuhan dasar. e. perlindungan terhadap kelompok rentan. f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
ANALISIS PASCA BENCANA GEMPA BUMI
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi: tahap pemulihan awal, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuan umum dari pelaksanaan tiap tahapan tersebut adalah untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana alam. a. Tahap Pemulihan Awal dilaksanakan segera dalam waktu 1-3 bulan sangat mungkin masih bersinggungan dengan kegiatan bantuan kemanusiaan, bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial psikologis korban bencana alam, menyediakan tempat tinggal sementara dan pelayanan dasar seraya melakukan berbagai persiapan bagi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. b. Tahap Rehabilitasi dilaksanakan dalam waktu 3 – 12 bulan setelah masa tanggap darurat sebagai respon atas berbagai isu yang bersifat mendesak dan
membutuhkan penanganan yang segera. Sesuai dengan Undang Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
bencana pasal 58 rehabilitasi dilakukan
melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial-ekonomi-budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. c. Tahap Rekonstruksi dilaksanakan dalam waktu 6 - 24 bulan bersinggungan dengan kegiatan rehabilitasi, serta bertujuan untuk memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 59, rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik (building back better) meliputi: (i) pembangunan kembali prasarana dan sarana, (ii) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (iii) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (iv) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (v) peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, (vi) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, (viii) peningkatan fungsi pelayanan publik, dan (ix) peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat. Tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait. Maka strategi umum pemilihan terdiri dari kelompok - komponen pemulihan sebagai berikut:
Pemulihan Perumahan dan Prasarana Lingkungan Permukiman;
yang seluruhnya
merupakan milik masyarakat.
Pemulihan Prasarana Publik; untuk segera memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat ; untuk menata kembali dan mengembangkan pola kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
Tabel 1. Usaha pemulihan awal, rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa bumi Pemulihan Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan
Perumahan dan Prasarana
Permukiman
Penyediaan
tempat
tinggal
Identifikasi
analisis
risiko
sementara
terjadinya gempa bumi dalam
Penyediaan pelayanan air bersih
pembangunan kembali rumah
dan sanitasi
roboh/rusak berat/rusak ringan
Persiapan pelaksanaan rehabilitasi
dan
dan rekonstruksi
yang sesuai dengan standar
Perbaikan rumah rusak ringan
yang dapat mengurangi risiko
prasarana
permukiman
cidera/kematian.
Memberikan mitigasi,
pemahaman
kesiapsiagaan
pengurangan
risiko
dan
bencana
bagi masyarakat
Relokasi
permukiman
daerah
rawan
pada
bencana
(substitusi lokasi permukiman) Pemulihan Prasarana
Rehabilitasi
fungsi
pelayanan
publik
Penerapan sesuai
Publik
rancang
bangun
peraturan
bagi
pemulihan bisa
prasarana
dijangkau
publik,
masyarakat
dalam keadaan bencana terjadi. •
Peningkatan pelayanan publik kepada
masyarakat,
kesehatan
dan
sarana
peningkatan
individual hygiene. •
Perencanaan
pengurangan
risiko bencana dalam kerangka pembangunan
daerah,
didukung dari
dengan
kebijakan
pemerintah
dengan
tanggap
bencana
program
gempa bumi. Pemulihan
Pelayanan
sosial
kepada
Peningkatan
kualitas
Sosial dan
masyarakat korban bencana, agar
kehidupan masyarakat dengan
Ekonomi
tidak terjadi trauma berat pada
peningkatan
Masyarakat
anak-anak
tentang
yang
mengakibatkan
bisa terhambat
pertumbuhan mental.
Pemberian
bantuan
pengurangan
bencana penyuluhan
bagi
pemahaman
dengan dan
risiko cara
pelatihan
tanggap bencana.
pembangkitan usaha masyarakat, dengan tujuan masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala.
DAFTAR PUSTAKA FTSL.
2011. “mitigasi bencana gempa http://mitigasigempa.blogspot.com/2011/11/mitigasi-bencana_23.html tanggal 31 oktober 2013
bumi”. diakses
Hadisantono.RD dan Bronto S., 1994, Sistem peringatan dini bahaya letusan gunungapi, Seminar nasional Mitigasi Bencana alam, UGM Yogyakarta.
Karnawati.D, 2002 Manajemen Bencana Alam Gerakan Tanah di Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi, Workshop PMBA, Jurs.T.Geologi FT-UGM BAPPEDA Bali, Yogyakarta. Pekep BNPB. 2008. “Peraturan Kepala Badan Nasional Penganggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana”
