HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL
Judul Program Kerja Koordinator Wilayah Nama Lengkap NIK Nomor HP Alamat surel (e-mail) Anggota (1) Nama Lengkap NIK Nomor HP Alamat surel (e-mail) Anggota (1) Nama Lengkap NIK Nomor HP Alamat surel (e-mail) Anggota (1) Nama Lengkap NIK Nomor HP Alamat surel (e-mail) Lama Pelaksanaan Program Kerja Anggaran Dana
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3 bulan Rp 10.290.000 per desa (rincian terlampir) Palu, …. Oktober 2017
Menyetujui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah a.n. Gubernur Sulawesi Tengah
Koordinator Wilayah Kader Pemberdaya Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah
(……………………………….) NIP. ………..………………….
Eko Prasetyo ……………………………………….. NIK ………………………………………..
Standard Operating Procedure (SOP) Pemetaan Partisipatif Desa dan Penegasan Batas Desa Se Provinsi Sulawesi Tengah 1
Pengertian Pemetaan partsipatif adalah publik bersama-sama atau terlibat dalam proses pengumpulan data dan analisis terkait problem dan isu di sekitar mereka melalui identifikasi dan penggambaran fitur geospasial dengan menggunakan piranti dan teknologi pemetaan. Pemetaan partisipatif semakin memberi ruang yang lebar terhadap komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, dan juga anta pemangku kepentingan pada daerah pengembangan. Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat / wilayah di mana mereka hidup. Karena masyarakat yang hidup dan bekerja di tempat itulah yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayahnya. Jadi, hanya mereka yang bisa membuat peta secara lengkap dan akurat mengenai sejarah, tata guna lahan, pandangan hidup, dan harapan masa depan.
2
Landasan Pelaksanaan
3
Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang pedoman teknis penetapan dan penegasan Batas Desa Permendes No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Surat Kementerian Dalam Negeri No 143/1481/BPD perihal Penataan Desa dan Informasi Posisi Penetapan dan Penegasan Batas Desa SNI 19-6724-2002 tentang Jaring Kontrol Horizontal
Maksud dan Tujuan Maksud dari Pemetaan Partisipatif dan Penegasan Batas Desa ini yaitu sebagai implementasi aspek geografis wilayah untuk optimalisasi pembangunan dan pemberdayaan komponen desa. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain sebagai berikut :
Penegasan batas administrasi desa
Upaya preventif terkait konflik pemanfaatan lahan
Identifikasi sebaran tutupan lahan
Optimaslisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam hal pemanfaatan potensi lahan Database informasi geografis wilayah desa Peraturan Daerah tingkat Pemerintah Kabupaten terkait pengesahan batas administrasi desa
4
Lokasi Pelaksanaan Lokasi pelaksanaan Pemetaan Partisipatif Batas Desa Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh desa dalam kesatuan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Peta RBI terlampir) dan secara astronomis antara lain sebagai berikut : West Longitude
:
119.446510021
East Longitude
:
124.18140805
South Longitude
:
-3.35537125799993
North Longitude
:
1.37428146900004
5
Pelaksana Kerja
Kader Penggerak Masyarakat Desa KPMD - Fungsi / Tanggungjawab : Bertanggung Jawab atas segala pelaksana kerja teknis pemetaan Desa. : a. Merencanakan lingkup pekerjaan - Wewenang b. Membuat dan mengelolah data pekerjaan. Tim (PPB) Desa - Fungsi / Tanggungjawab
- Wewenang
Tim Pelaksana Desa (TPD) Desa. - Fungsi / Tanggungjawab
- Wewenang
: Persiapan dokumen desa terkait dan pemenuhan kelengkapan administratif, dalam hal ini berupa pembentukan Berita Acara masing-masing tahapan kegiatan yang telah diatur dan disepakati sebelumnya. : Memberikan saran kepada pelaksana teknis kegiatan terkait kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan, baik dalam hal administratif maupun teknis. : Mengawal jalannya kegiatan pemetaan batas desa terkait koordinasi antara aparatur pelaksana desa dan tenaga Teknik secara komprehensif dan efektif, tanpa mengesampingkan konsep pelaksanaan yang telah diatur dan ditetapkan sebelumnya, serta memfasilitasi perundingan untuk membuat kesepakatan bersama batas Desa. : Memberikan saran dan membuat ruang diskusi terkait efektifitas tahapan pembuatan peta batas desa serta kesinambungan dari pelaksanaan kegiatan kedepannya dengan tenaga teknik.
6
Metode dan Tahapan Pelaksanaan
6.1 Administrasi Kegiatan Item Kegiatan
Pelaksana
Uraian
a. Legalitas Program Kerja dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
KPMD Sulteng
a) Pengusulan penetapan program kerja dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah b) Pemberian kuasa pelaksanaan program kerja Pemetaan Batas Desa Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPMD Sulawesi Tengah secara komprehensif dan efektif c) Penetapan anggaran kegiatan dengan rincian terlampir dan sumber alokasi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
b. Rekomendasi Pemerintah Kabupaten untuk seluruh wilayah administratif
KPMD Sulteng
a) Pengusulan penetapan program kerja pada masing-masing kabupaten b) Permohonan rekomendasi kegiatan dengan maksud sebagai berikut : - Legalisasi pelaksanaan di tingkat Pemerintah Kabupaten - Penegasan mengenai manfaat dan ruang lingkup kegiatan kepada seluruh lingkup wilayah administratif pelaksanaan kegiatan - Penegasan kepada masing-masing desa dan alokasi anggaran sesuai dengan aturan yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya
c. Izin Tinjau Kecamatan
KPMD Sulteng
Sosialisasi dan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pemetaan batas desa, termasuk didalamnya pemenuhan dokumen teknis dan kontrak kerja.
6.2 Persiapan Dokumen Batas Item Kegiatan
Pelaksana
Uraian
a. Pembentukan TP Desa tingkat Wilayah Kecamatan dan Desa
Aparatur wilayah a. Atas dasar rekomendasi dan SK disahkan masing-masing dalam SK Pemkab setempat Kecamatan b. Mendukung kelengkapan dokumen batas desa
b. Pengumpulan Dokumen Batas Desa
TP Desa
a. Dokumen yuridis pembentukan desa, meliputi Perda Pembentukan Desa dan lain-lain; b. Dokumen historis batas desa; dan c. Dokumen terkait lainya
c. Penelitian Dokumen Batas Desa
TP Desa
d. Pelacakan indikasi awal batas/identifikasi garis batas desa.
garis
6.3 Identifikasi Batas Desa Item Kegiatan
Pelaksana
Uraian
a. Identifikasi Titik Kontrol Geodetik
Tim Ahli KPMD Sulteng
Sesuai dengan ketentuan Jaring Kontrol Horizontal Indonesia antara lain sebagai berikut : a) Orde I b) Kelas A c) Jarak titik kontrol 100 km
b. Penentuan Lokasi Pemasangan Pilar Batas Desa
TP Desa dan Tim Ahli KPMD
Berdasarkan data pendukung yang diperoleh antara lain Peta Administrasi Kabupaten di Sulawesi Tengah, Digital Elevation Model (Peta Aster GDEM USGS resolusi 30 m). a) Penyerahan data pendukung kepada tiaptiap kecamatan b) Musyawarah penentuan batas desa c) Penentuan titik kartometrik batas desa d) Pemilihan titik-titik batas pada obyekobyek yang mudah dikenali.
c. Pemasangan Pilar Batas
Tim Ahli KPMD
a) Pelacakan batas desa di lapangan b) Spesifikasi batas desa terlampir
d. Pengukuran Koordinat Geodetik Pilar Batas Desa
Tim Ahli KPMD
a) Terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 2013 b) Referensi datum World Geodetic System (WGS) 1984 c) Sistem Proyeksi menggunakan system Universal Transfer Mercator (UTM) d) Menggunakan GPS Geodetik Statik e) Pengukuran berdasarkan titik kontrol geodetik atau titik referensi tambahan
6.4 Penyusunan Peta Batas Desa
Item Kegiatan a. Persiapan Perangkat Kerja
b. Persiapan Peta Citra Resolusi Tinggi
c. Digitasi Batas Desa
Pelaksana
Uraian
Tim Ahli KPMD a) Persiapan dua buah laptop Sulteng b) Printer dan scanner c) Software pemetaan dalam hal ini yang digunakan adalah software ArcGIS Tim Ahli KPMD Sulteng
a) Penentuan batasan lokasi pemetaan batas desa yang dalam hal ini termasuk didalam satu wilayah administrasi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah b) Spesifikasi teknis peta terlampir.
Tim Ahli KPMD
a) Persiapan tabel koordinat titik kartometri dan pilar batas desa b) Input data titik kartometri dan pilar batas desa c) Pengujian akurasi data lapangan dan data citra digital d) Penarikan batas desa
6.5 Persiapan Kerangka Acuan Pengesahan Batas Desa Item Kegiatan
Pelaksana
Uraian
a. Persiapan Peraturan Bupati
KPMD Sulteng
Penetapan batas administrative wilayah desa sebagai implementasi regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta sebagai dasar identitas wilayah administratif masing-masing desa yang terikat secara hokum
b. Peraturan Desa
KPMD Sulteng
e) Realisasi hak dan kewenangan geografis dari masing-masing desa yang daitur secara tertulis dalam regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya
6.6 Presentase dan Laporan Peta Batas Desa Presentase Akhir dan pengumpulan Peta desa akan di adakan seremonial Penyerahan Peta Desa dari Pelaksana kegiatan (KPMD) dan Desa. 7
Rencana Anggaran Kerja Pelaksanaan program kerja Pemetaan Batas Desa Se Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan biaya operasional administrasi dan teknis lapangan dengan total anggaran tiap desa yaitu sebesar Rp 10.290.000,- (rincian terlampir). Adapun sumber dana berasal dari alokasi Dana Desa yang telah diatur sebelumnya.
8
Waktu Pelaksanaan Rencana pelaksanaan program kerja ini diharapkan dapat selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan pelaksanaan untuk masing-masing kabupaten dengan alokasi waktu pelaksanaan di tiap desa bersifat kondisional (rincian terlampir)
9
Kesimpulan Dapat
disimpulkan melalui usulan kegiatan ini capaian utama yang diharapkan adalah mengetahui dengan jelas batas wilayah desa, mengidentifikasi dan inventarisasi potensi atau aset desa sebagai langkah awal untuk perencanaan pemberdayaan potensi yang dimiliki Desa dan dijabarkan pula melalui gambaran Peta Desa.
Lampiran 1. Spesifikasi Pilar Batas Desa
a)
Spesifikasi Pilar Batas 1)
Jenis Pilar a)
Pilar Batas Utama (PBU),yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas. Sebagai ilustrasi, gambar 8 merupakan contoh PBU untuk mendeskripsikan garis batas.
Gambar 1. Ilustrasi PBU
b) Pilar Acuan Batas Utama (PABU), yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas. PABU tersebut digunakan untuk mendeskripsikan garis batas. Garis batas dideskripsikan terhadap jarak dan sudut arah dari PABU tersebut. Sebagai ilustrasi, gambar 9 merupakan contoh PABU untuk mendeskripsikan garis batas.
Gambar 2. Ilustrasi PABU
2)
Bentuk Dan Ukuran Pilar Batas Desa dalam satu kecamatan berukuran panjang=20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah=40 cm dengan kedalamaan=75 cm. Sedangkan ukuran pilar batas desa antar kecamatan menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada gambar 10.
(a) Konstuksi Pilar
d
c
b
a
(b) Rangkaian besi Gambar 3.
a. Konstuksi Pilar dan, b. Rangkaian besi Pilar Tipe D
3)
Bras Tablet Dan Plak Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada gambar 11 dan 12. Ukuran plak tergantung pada ukutan pilar batas.
Keterangan
:
Nama Kegiatan
PENEGASAN BATAS DESA
Nama
ditulis nama kabupaten
Kabupaten Jenis Pilar
PBU atau PABU
Nomor Pilar
xxxxxx.xxxx-xxxx.xx
Peringatan
MILIK NEGARA DILARANG MERUSAK DAN MENGGANGGU TANDA INI
Gambar 4 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)
Gambar 5. Plak, terbuat dari kuningan 4)
Jenis Bahan/ Material Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat pilar batas desa adalah sebagai berikut:
a) Material Beton
Semen
: 1 sak
Pasir
: 1/6Kubik
Batu Pecah
Besi Beton, diameter 6 mm
: ¼ Kubik : 23 meter
b) Cetakan/ Begezting Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak: 1 buah
5)
Sistem Penomoran Pilar Batas Desa Sistem penomoran pilar batas desa mengacu pada kode wilayah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut: a)
Pada Batas desa dalam satu kecamatan Cara penomoran adalah sebagai berikut:
b)
Batas desa antar kecamatan Cara penomoran menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
Lampiran 2. Spesifikasi Pilar Batas Desa
Lampiran 3. Spesifikasi Peta Citra Ikonos Mode Pencitraan Resolusi Spasial Jangkauan Spektral
Pankromatik
Multispektral 0 - 4 meter Coastal (400-450 nm) Biru (450-510 nm) Hijau (510-585 nm) Kuning (585-625 nm) Merah (625-705 nm) Red Edge (705-745 nm) IR Dekat 1 (745-860 nm) IR Dekat 2 (860-1040 nm) 61.841,29 km²
450 - 800
Luas Wilayah Koordinat Area
Level Proses Waktu Perekaman Sasaran Kegunaan
: 119.446510021 : 124.18140805 : -3.35537125799993 : 1.37428146900004 Orthorectified Product Satu periode perekaman / kondisional Dapat menggambarkan unsur tutupan lahan sebagai berikut :
• West Longitude • East Longitude • South Longitude • North Longitude
- Air Laut Dangkal - Peisir Pantai - Air Laut Dalam - Danau - Sungai Format Data
- - - -
Rawa Perkebunan Pemukiman Hutan
GeoTIFF (atau yang daoat dikelola pada software ArcGIS)
Gambar 6. Contoh kenampakan peta citra ikonos
Lampiran 4. Rincian Anggaran Kegiatan No
1
Item
Unit
Harga Unit
Volume Unit
Harga Volume
Pembuatan pilar batas desa - Semen
sack
Rp
60,000
1
Rp
60,000
- Pasir
M3
Rp
300,000
1
Rp
300,000
- Koral
m3
Rp
300,000
2
Rp
600,000
- Besi 6 mm x 6 m
pcs
Rp
30,000
4
Rp
120,000
- Plat Nama Desa
pcs
Rp
40,000
1
Rp
40,000
- Cat
pcs
Rp
85,000
1
Rp
85,000
- Biaya tenaga kerja
/hari
Rp
75,000
1
Rp
75,000
2
Beban Transportasi
/ hari
Rp
15,000
14
Rp
210,000
3
Pembuatan Benchmark
pcs
Rp
850,000
2
Rp 1,700,000
4
pcs
Rp 2,000,000
2
Rp 4,000,000
5
Perekaman Benchmark / Pilar Operator GPS Geodetik
/hari
Rp
250,000
1
Rp
6
GPS Garmin 64csx
pcs
Rp
75,000
14
Rp 1,050,000
7
pcs
Rp
200,000
1
Rp
8
Laporan Hardcopy dan Softcopy Tenaga Teknik KPMD
/report
Rp 1,500,000
1
Rp 1,500,000
9
Crew Kecamatan
/ hari
Rp
1
Rp
Total Anggaran Kerja
100,000
250,000 200,000
100,000
Rp 10,290,000
Lampiran 5. Perencanaan Waktu Pelaksanaan
TIME SCHEDULE PEKERJAAN PEMETAAN BATAS WILAYAHDESA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH PELAKSANA : KADER PENGGERAK MASYARAKAT DESA SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 No
Bulan I
Item Kegiatan I
Perencanaan 1 Lokakarya "One Data One Map" Kabupaten Parigi Moutong 2 Pembentukan Panitia TPPB Tingkat Kecamatan dan Desa 3 Persiapan Peta Kerja Persiapan 1 Pengumpulan dan Pengesahan Dokumen Batas Desa 2 Pembekalan Materi Standar Prosedur Operasiona l (SOP) 2 Pelacakan Titik Kontrol Geodetik 3 Penentuan Batas Desa dia tas Peta Kerja Survei dan Pengambilan Data 1 P em a s a n ga n Ba t a s De s a 3 Penetapan dan Pengesahan Peta Kerja dan Batas Desa 4 Pengambilan Koordinat dan Penegasan Batas Desa Laporan 1 D i gi t a s i B a ta s De s a 2 P en yu s u na n P e ta 3 Presentase Akhir dan Penyerahan Peta Desa
Bobot %
0%
II
III
Bulan II IV
I
II
III
Bulan III IV
I
II
III
Bulan IV IV
I
II
III
Bulan V IV
I
II
III
Bulan VI IV
I
II
III
