CONTOH
STANDAR PELAYANAN
MENTERI PERATURANMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik,
yang
mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik
yang
melaksanakan
pelayanan
langsung
maupun
pelayanan tidak langsung, untuk menyusundan menetapkan Standar
Pelayanan
penyelenggara,
dengan
kebutuhan
memperhatikan masyarakat,
kemampuan dan
kondisi
lingkungan; b. bahwa
dalam
pelayanan akuntabel,
rangka
publik sesuai
yang
mewujudkan profesional,
dengan
asas
penyelenggaraan transparan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkanPerMenPAN dan RB tentang Standar Pelayanan pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PANRBdengan Peraturan Menteri PANRB. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Nomor 91 Tahun 2011); 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010
tentang
Kedudukan, Tugas, danFungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, danFungsi Eselon I Kementerian Negara 2010 (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2011); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2010, tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Negara
Reformasi
Pendayagunaan
Birokrasi
Nomor
12
Aparatur Tahun
Negara 2010
dan
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biokrasi Nomor15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan. MEMUTUSKAN: Men etap kan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 1
Penetapan
Standar
Pelayanan(SP)pada Kerja
pelayanan
Kementerian
Unit
Organisasi
di
lingkungan
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi,
sebagaimana
tercantum
pada
Lampiran
I
s/d
X
dalam
Peraturan ini. Pasal 2 Standar Pelayanan dimaksud dalam Pasal
1
merupakan
implementasi
dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Aparatur
Pendayagunaan
Negara
Birokrasi,yang
dan
bersifat
Reformasi perumusan
kebijakan, regulasi,pengendalian dan pengawasan,termasuk pelayanan
tidak
kategori
langsung,
yang
meliputi: a. Layanan Data dan Informasi, sebagaimana Lampiran I; b. Layanan Konsultasi, sebagaimana Lampiran II; c. Layanan Audiensi, sebagaimana Lampiran III; d. Layanan Penyediaan Narasumber, sebagaimana pada Lampiran IV e. Layanan Advokasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana pada Lampiran V; f. Penataan Kelembagaan, sebagaimana pada Lampiran VI; g. Pengadaan FormasiPegawai Negeri Sipil, sebagaimana pada Lampiran VII; h. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, sebagaimana pada Lampiran VIII; i. Layanan Informasi Publik sebagaimana pada Lampiran IX; j. Layanan Peminjaman Buku Perpustakaan, sebagaimana pada Lampiran X; Pasal 3
Penerapan
Standar
Pelayanan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2, menjadi tanggung jawab: a. Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Deputi
Bidang
Reformasi Bidang
Program
dan
Birokrasi,
Deputi
Kelembagaan,
Deputi
Bidang Sumber Daya Aparatur, Deputi
Bidang
Tatalaksana,
Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas dan Deputi Bidang Pelayanan Publik,untuk: 1) Layanan Data dan Informasi, 2) Layanan Konsultasi, 3) Layanan Audiensi, 4) Layanan Penyediaan Narasumber. b. Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, untuk Layanan Advokasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi. c. Deputi Bidang Kelembagaan, untuk Penataan Kelembagaan. d. Deputi
Bidang
Aparatur
Sumber
Layanan
Daya
Pengadaan
Formasi Pegawai Negeri, untuk Pengadaan
FormasiPegawai
Negeri Sipil. e. Kepala Biro Hukum dan Humas, untuk Buku
Layanan
Peminjaman
Perpustakaan
menjadi
tanggung jawab. f. Pimpinan,
Deputi,
dan
Kepala
Biro, untuk Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, dan Layanan Informasi Publik. Pasal 4 Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi
penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 5 Peraturanini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
AZWAR ABUBAKAR
lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Tentang : S t a n d a r P e l a y a n a n R e k a m M e d i s di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS A. Komponen
Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Service Delivery) meliputi:
NO.
KOMPONEN
URAIAN
1.
Persyaratan Pelayanan
2.
Sistem, mekanisme, dan prosedur
Pasien membawa berkas sesuai dengan prosedur pelayanan di rumah sakit; a. Pasien Jaminan: kartu JKN, surat rujukan dari puskesmas/ klinik/dokter pribadi/antar rumah sakit setempat, KTP/KK b. Pasien Umum: dapat langsung mendaftar dengan menunjukan KTP / KK Kasir (pasien umum)
Tempat Pendaftaran
Nomor Antrian
Rawat Inap
Dirujuk kerumah sakit atas
Poliklinik yang di tuju
Pemeriksaan penunjang kesehatan lain nya
Apotik
Pulang
1. Pasien mengambil nomor antrian. 2. Pasien Ketempat Pendaftaran
menurut
nomor
antrian yang dipanggil. 3. a. Pasien menuju ke poliklinik yang dituju. b. Bila Pasien Umum terlebih dahulu ke kasir. 4. Pasien menunggu pemeriksaan dokter spesialis sesuai nomor urut di poliklinik yang dituju. 5. Setelah mendapat pelayanan dokter spesialis, pasien dapat langsung ke Apotik untuk mengambil obat. 6. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, dokter spesialis
menulis
jenis
–
jenis
pemeriksaan
penunjang yang diinginkan. 7. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien di kirim ke ruang rawatan sesuai dengan kelas rawatannya. 8. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lain yang tidak terdapat di Rumah Sakit Umum Meuraxa, maka
pasien
dirujuk
ke
Rumah
Sakit
Umum
setingkat lebih tinggi, ( baik dari Poliklinik maupun dari Rawat Inap ) 9. Setelah mendapat
pelayanan
di
Apotik,
pasien
pulang.
3.
Jangka waktu pelayanan
1. Dalam melayani 1 pasien membutuhkan waktu 30 detik untuk melakukan registrasi. 2. Berkas Pasien diantar ke poliklinik yang dituju membutuhkan waktu 10 menit
4.
Biaya/tarif
1. Pasien yang menggunakan dipungut biaya
Jaminan
tidak
2. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif rumah sakit. 5.
6.
Produk pelayanan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
Berkas pasien lengkap dan terkoneksi ke poliklinik dan rawat inap dengan menggunakan aplikasi SIMRS 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Unit Pengaduan untuk diproses lebih lanjut. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon :
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) NO.
KOMPONEN
URAIAN
1.
Dasar Hukum
1. Pasal 7 ayat (3), Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749a/Menkes/ PER/ XII/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis/ Medical Record di Rumah Sakit
2.
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
1. Ruang Kerja Administrasi Rekam Medis 2. Ruang Pendaftaran Pasien 3. Ruang Penyimpanan Status Rekam Medis 4. Komputer dengan akses internet 5. Printer 6. Pesawat Telepon 7. Formulir Rekam Medis 8. AC 9. Scaner 10. Rak Arsip 11. Meja 12. Kursi 13. Mesin cetak kartu Barcode 14. Kartu Barcode
3.
Kompetensi Pelaksana
1. SDM yang memiliki pengetahuan di Rekam Medis 2. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi
dan
dapat
menyampaikan
informasi
secara
4.
Pengawasan internal
5.
Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan
6.
7.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8.
Evaluasi kinerja Pelaksana
lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pasien, dan semua staf mampu mengoperasikan komputerisasi. 1. Supervisi atasan langsung 2. Satuan Pengawasan Internal Rumah Sakit. 20 orang dengan latar belakang pendidikan rekam medis 11 orang, IT 1 orang dan Umum 8 orang Data dan berkas rekam medis pasien diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan berkas rekam medis yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiaannya.
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Direktur,
Dr.dr.Syahrul, Sp.S-K Pembina Utama Muda NIP. 19620202 198903 1 001
