SOP Filariasis

PROGRAM FILARIA No. Dokumen :

SOP No. Revisi

:

Tanggal Terbit Halaman

1 dari 1 SUPARTI NIP.19700911 199203 2 008

PUSKESMAS SUNGAI AWAN

1.Pengertian

Program Filaria adalah suatu program untuk pengendalian pencegahan penyakit Filaria.

2.Tujuan

- Mengetahui lebih dini jika ada kasus Filaria serta melakukan penanganan dan pendokumentasian pencatatan dan pelaporan.

3. Kebijakan

SK Kepala Puskesmas Sungai Awan Tahun 2016 Tentang Penunjukkan Koordinator Program Filaria.

4. Referensi

- Pedoman Program Eliminasi Filariasis Di Indonesia,Departemen Kesehatan Republik Indonesia,Direktoral Jenderal PP & PL Jakarta 2015.

5. Prosedur

Penemuan Kasus Klinis Filariasis. 1.Koordinator program menerima laporan jika terdapat suspek filariasis 2.Koordinator program melakukan investigasi ke suspek Filariasis. 3.Koordinator program melaporkan ke Penanggungjawab UKP atau dokter untuk memastikan diagnosa.Jika suspec dinyatakan positif maka dilakukan perawatan sesuai protap penanganan Filariasis oleh tenaga medis. 4.Koordinator program membuat laporan keDinas Kesehatan.Kabupaten Ketapang lewat rekap laporan LB 3 Puskesmas Pelaksanaan POMP ( Pemberian Obat Massal Pencegahan ) Filariasis. 1.Koordinator program membuat jadwal pendataan sasaran dan pelaksanaan POMP Filariasis. 2.Koordinator program mengkoordinir pendataan penduduk sasaran POMP Filariasis. 3.Koordinator program

PEMBINAAN

SOP

PUSKESMAS MULIA BARU

1. Pengertian

2. Tujuan 3. Referensi

4. Kebijakan 5. Prosedur

6. Unit terkait 7. Dokumen terkait 8. Rekam Historis perubahan

No. Dokumen

SOP/BAB V/043/2016

No. Revisi

-

Tanggal Terbit

1 OKTOBER 2016

Halaman

1 dari 1 Dina Zakiah,SKM,MKM NIP.19800725 200604 2 019

Pembinaan adalah pemberian arahan dan dukungan bagi pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan, pertemuan-pertemuan, maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan Sebagai acuan Penanggung jawab UKM dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksan program 1. Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Permenkes Nomor 75 tahun 2014 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan SK Kepala Puskesmas nomor 027 tahun 2016 tentang Persyaratan Kompetensi Penanggung jawab UKM 1. Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan dengan memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan/program kepada pelaksana program 2. Pelaksana program menindaklanjuti hasil dari pembinaan Penanggung jawab UKM 3. Penanggung jawab UKM mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan pelaksana program 1. Pokja UKM 2. Pelaksana program 1. Bukti pelaksanaan kegiatan 2. Jadwal pelaksanaan pembinaan No Isi perubahan Tgl mulai perubahan

KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT DAN SASARAN UKM PUSKESMAS SPO

No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman

: Dina Zakiah,SKM,MKM NIP.19800725 200604 2 019


1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur

3. Unit Terkait 4. Dokumen terkait 5. Rekam historis perubahan

Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran Puskesmas adalah pemberian informasi tentang kegiatan kesehatan di wilayah secara langsung kepada masyarakat dan sasaran Puskesmas Sebagai acuan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas SK Kepala Puskesmas nomor Tahun 2015 tentang Kewajiban Penanggung jawab UKM dan Pelaksana Program untuk memfasilitasi peeran serta Masyarakat Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 1. Kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM, dan /pelaksan program menentukan jadwal, tempat, sasaran, dan peralatan yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan kegiatan kesehatan di Puskesmas 2. Kepala puskesmas, Penanggung jawab UKM, dan / pelaksana program mempersiapkan bahan atau materi yang akan disampaikan. Media yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan kesehatan, SMD, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas melalui pertemuan-pertemuan kader, pertemuan tingkat kecamatan dan / kelurahan,media cetak (banner, poster, leaflet, dan lain sebagainya ) 1. Pokja UKM 2. Pelaksana program No

Isi perubahan

Tgl Mulai Diberlakukan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SPO

No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman



1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi

3. Prosedur

4. Unit terkait 3. Dokumen terkait 4. Rekam historis perubahan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri Sebagia acuan atau langkah-langkah dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan mesyarakat SK Kepala Puskesmas nomor Tahun 2016 tentang Kewajiban Penanggung jawab UKM dan Pelaksana Program untuk memfasilitasi Peran Serta Masyarakat 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan A. Pemberdayaan lintas sektor dan lintas program 1. Kepala Puskesmas dan Camat melakukan koordinasi untuk menganalisis permasalahan kesehatan di wilayah 2. Kepala Pukesmas dan Camat merencankan pertemuan lintas sektor dan lintas program di tingkat kecamatan 3. Pada pertemuan lintas sektor dan lintas progaram, Kepala Puskesmas menyampaikan permasalahan kesehatan di wilayah dan mengharapkan peran serta lintas sektor dan lintas progarm sesuai dengan ketugasannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat B. Pemberdayaan masyarakat 1. Kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM, dan / pelaksana program menginformasikan hasil kegiatan kesehatan melalui pertemuan-pertemuan kader atau pertemuan tingkat kelurahan 2. Kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM, dan / pelaksana program mengharapkan partisipasi dari kader, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam bidang kesehatan, seperti menghadiri posyandu balita, posyandu lansia, melakukan PSN ( Pemberantasan sarang nyamuk ), menjaga lingkungan bersih dan sehat, melakukan penyuluhan tentang kesehatan 1. Pokja UKM 2. Pelaksan program No

Isi perubahan


MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN SPO




No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman


Monitoring adalah upaya pemantauan secara berkala terhadap pengelola dan pelaksanaan UKM Puskesmas apakah sudah sesuai dengan peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan Sebaagai acuan dalam Monitoring Palaksanaan Kegiatan Puskesmas SK Kepala Puskesmas nomor Tahun 2016 tentang Monitoring Pengelolaan Dan Pelaksanaan UKM Puskesmas Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 1. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM mengkaji perubahan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat terhadap program kesehatan 2. Penanggung jawab UKM melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan UKM setiap 3 bulan sekali 3. Penanggung jawab UKM memonitor kesesuaian pelaksanaan program, waktu kegiatan, sasaran kegiatan 4. Penanggung jawab UKM bersama dengan Kepala puskesmas menganalisis hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan perubahan kebijakann pemerintah dan atau kebutuhan masyarakat 5. Kepala Puskesmas menetapkan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, apakah ada perubahan kegiatan atau tidak 1. Pokja UKM 2. Pelaksana Program 1. Jadwal pelaksanaan Monitoring No Isi perubahan Tgl Mulai Diberlakukan

PEMBAHASAN HASIL MONITORING SOP


1. Pengertian

2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur


No. Dokumen

SOP/BAB V/045/2016

No. Revisi

-

Tanggal Terbit

1 OKTOBER 2016

Halaman


Monitoring adalah pemantauan secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan program apakah sudah sesuai denggan perencanaan kegiatan program. Hasil monitoring adalah hasil dari pelaksanaan upaya pemantauan secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan program apakah sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan program Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembahasan hasil monitoring di Puskesmas SK Kepala Puskesmas nomor 034 tahun 2016 tentang Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM Puskesmas Peraturan pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem informasi Kesehatan 1. Penanggung jawab UKM menganalisis hasil monitoring pelaksanaan program 2. Penanggung jawab UKM menyampaikan hasil analisis monitoring program kepada Kepala Puskesmas 3. Kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM, dan pelaksana program membahas penyesuaian rencana kegiatan program 4. Pelaksana program merencanakan tindak lanjut dari pembahasan hasil analisis monitoring program 1. Pokja UKM 2. Pelaksan Program 1. Bukti Pembahasan 2. Rekomendasi hasil pembahasan No Isi perubahan Tgl Mulai Diberlakukan

PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN SOP

No. Dokumen

SOP/BAB V/046/2016

No. Revisi

-

Tanggal Terbit

1 OKTOBER 2016

Halaman



1. Pengertian

5. Tujuan 6. Kebijakan 7. Referensi

8. Prosedur

9. Unit terkait

10. Dokumen terkait 11. Rekam historis perubahan

Perubahan Rencana Kegiatan adalah perubahan terhadap rencana kegiatan, dimana perubahan tersebut meliputi : 1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya 2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan / atau 3. Perubahan karena memperhatikan usulan dari pelaksana, lintas program dan lintas sektoral terkait 4. Perubahan atau ralat karena kesalahan administrasi yang dilakukan di Puskesmas Sebagai acuan dalam malakukan perubahan kegiiatan UKM di Puskesmas SK Kepala Puskesmas nomor 033 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 082 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Alokasi Khusus non-Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal tahun anggaran 2016 1. Kepala Puskesmas manyampaikan usulan perubahan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang berdasarkan pembahasan hasil analisis monitoring kegiatan 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang melakukan pencermatan atau verifikasi terhadap usulan tersebut 3. Dinas kesehatan Kabupaten Ketapang menyampaikan usulan terverifikasi kepada TAPD melalui DPDPK Kabupaten Ketapang 4. Usulan perubahan anggaran yang sudah disahkan, diterima Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupatan Ketapang 5. Kepala Puskesmas menyampaikan kepada penanggung jawab UKM dan pelaksana kegiatan tentang perubahan anggaran yang sudah ditetapkan 6. Penanggung jawab UKM dan pelaksana kegiatan melaksanakan program/ kegiatan ssesuai DPA Perubahan dan menyusun laporan 1. Pokja UKM 2. Pokja Admin 3. Pelaksana program No

Isi perubahan


PELAKSANAAN SMD

SOP

No. Dokumen

SOP/BAB V/044/2016

No. Revisi

-

Tanggal Terbit

1 OKTOBER 2016

Halaman



1. Pengertian

2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi

3. Prosedur

4. Unit terkait

5. Dokumen terkait 6. Rekam historis perubahan

Pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD) adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masyarakat kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat setempat di bawah bimbingan petugas kesehatan Sebagai acuan pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD) di masyarakat SK Kepala Puskesmas nomor 029 tahun 2016 tentang Kewajiban Penanggung jawab UKM dan Pelaksana UKM untuk Memfasilitasi Peran serta Masyarakat 1. Peraturan pemerintah RI Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 2. Buku manajemen Mutu dan Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Airlangga offiset,1999 1. Kepala Puskesmas bersama penanggung jawab UKM membentuk tim SMD di masing-masing kelurahan 2. Penanggung jawab UKM bersama tim SMD menyusun formulir SMD 3. Tim di masing-masing kelurahan menyebarkan formulir SMD kepada masyarakat melalui kader kesehatan setempat 4. Tim di masing-masing kelurahan mengumpulkan formulir SMD dari masyarakat dan mengidentifikasi data SMD 5. Tim SMD manganalisis data SMD terutama usulan kegiatan kesehatan masyarakat di wilayah 1. Kepala Pukesmas 2. Kepala Sub.Bagian Tata Usaha 3. Penanggung jawab UKM 4. Pelaksana program puskesmas 5. Camat 6. Lurah 7. Kader 8. Tokoh masyarakat di desa/kelurahan No

Isi perubahan

Tgl Mulai Perubahan

KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM SOP

No. Dokumen

SOP/BAB V/047/2016

No. Revisi

-

Tanggal Terbit

1 OKTOBER 2016

Halaman



1. Pengertian


6. Unit Terkait

7. Dokumen Terkait 8. Rekam historis perubahan

Kajian ulang pelaksanaan uraian tugas adalah kegiatan menilai kembali kinerja penanggung jawab UKM dan pelaksana program dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atau sasaran program serta perubahan regulasi Sebagai acuan pelaksanaan kajian ulang uraian tugas penanggung jawab UKM dan pelaksana program SK Kepala Puskesmas nomor 030 tahun 2016 tentang Kajian Ulang Uraian Tugas Penanggung jawab dan pelaksana UKM Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 1. Kepala Puskesmas mengevaluasi kinerja penanggung jawab UKM dan pelaksana program minimal enam bulan sekali 2. Kepala Puskesmas mengevaluasi kinerja Penanggung jawab UKM dan pelaksana program berdasar pada :  Penambahan atau pengurangan jumlah tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan  Kesesuaian antara pendidikan kompetensi dengan program yang dikelola  Pemenuhan ktriteria persyaratan bagi koordinator dan pelaksana program  Penambahan atau pengurangan program kegiatan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan usulan masyarakat 3. Kepala Puskesmas dengan mempertimbangkan manajemen berhak memberikan masukan untuk perbaikan kinerja, menambah atau mengurangi uraian tugas dan jika kurang baik kinerjanya Kepala Puskesmas berhak mengganti koordinator dan pelaksana lama dengan menunjuk yang baru 4. Kepala Puskesmas menetapkan koordinator dan pelaksana program baru dengan surat keputusan 1. Pokja UKM 2. Pokja Admin 3. Pelaksana program 1. SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas No

Isi perubahan


PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN UKM PUSKESMAS SPO

No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman



1. Pengertian



 Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain  Pelaksanaan UKM adalah perbuatan melaksanakan kegiatan UKM Sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM di puskesmas SK Kepala Puskesmas nomor Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM di Puskesmas Mulia Baru Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 1. Kepala Puskesmas menginformasikan RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) tahunan Puskesmas kepada penanggung jawab UKM dan pelaksanaan program 2. Penanggung jawab UKM dan pelaksana program merencanakan kegiatan sesuai dengan RPK 3. Pelaksana program menentukan tanggal pelaksanaan kegiatan, jika diperlukan pelaksana program dapat berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor 4. Pelaksana program memastikan sarana dan prasarana pendukung kegiatan program 5. Penanggung jawab UKM membuat ceklist kegiatan program 6. Pelaksana program melaporkan hasil kegiatan program ke Kepala Puskesmas 1. Pokja UKM 2. Pelaksana Program No

Isi perubahan


MONITORING OLEH KEPALA PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM SPO


1. Pengertian



No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman


Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang ditemukan dapat di atasi Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program SK Kepala Puskesmas nomor tahun 2016 tentang monitoring oleh kepala puskesmas dan penanggung jawab program Permenkes no. 46 Tahun tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi 1. Pelaksana program melaporkan hasil kegiatan selama satu bulan ke Penanggung jawab Program ( PJ UKM ) 2. Penanggugn jawab Program ( PJ UKM ) merekap dan menganalisis data laporan dalam bentuk Laporan Pelaksana Program 3. Penanggung jawab Program ( PJ UKM ) menyampaikan hasil dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Program kepada Kepala Puskesmas 4. Kepala Puskesmas melakukan monitoring penyelenggaraan program dengan dasar Laporan Pelaksanaan program 5. Kepala Puskesmas melakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan dengan membandingkan data cakupan dengan target 6. Kepala Puskesmas menyetujui hasil laporan Penanggung jawab Program ( PJ UKM) 1. Pokja I Administrasi Manajemen 2. Pokja II Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Pokja III Upaya Kesehatan Perorangan 1. Jadwal monitoring 2. Pelaksanaan Monitoring No Isi Perubahan Tgl Mulai Diberlakukan

EVALUASI KINERJA UKM OLEH KEPALA PUSKESMAS SPO




No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman


Evaluasi kinerja UKM adalah kegiatan menevaluasi pelaksanaan kegiatan masingmasing program yang meliputi waktu pelaksanaan kegiatan, sasaran program, dan cakupan program Sebagai acuan pelaksanaan evaluasi kinerja UKM SK Kepala Puskesmas nomor 06 Tahun 2016 tentang evaluasi kinerja UKM 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 2. Manajemen Kepegawaian Negara, edisi revisi, LAN RI, 2003 1. Kepala Puskesmas memerintahkan penanggung jawab UKM untuk melaporkan data cakupan kegiatan program 2. Penanggung jawab UKM memerintahkan pelaksana program untuk melaporkan data cakupan kegiatan program 3. Pelaksana program melaporkan data cakupan kegiatan program dan mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kegiatan 4. Pelaksana program membuat rencana tindak lanjut 5. Penanggung jawab UKM memverifikasi dan memberikan umpan balik terhadap laporan pelaksanaan program 6. Penanggung jawab UKM memberikan laporan evaluasi pelaksanaan program Kepada Kepala Puskesmas 7. Kepala Puskesmas bersama penanggung jawab UKM serta pelaksana program merencanakan pemecahan masalah program 8. Kepala Puskesmas bersama penanggung jawab UKM serta pelaksana program merencanakan tindak lanjut hasil dari pemecahan masalah yang ada 1. Pokja UKM 2. Pelaksana Program 1. Hasil evaluasi No Isi Perubahan Tgl Mulai Diberlakukan

MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM SPO




No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman


Monitoring adalah upaya pemantauan secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan UKM apakah sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan UKM Sebagai acuan Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM dalam memonitor pengelolaan dan pelaksanaan Ukm yang dilakukan oleh pelaksana program SK Kepala Puskesmas nomor tahun 2016 tentang Monitoring Pengelolaan Dan Pelaksanaan UKM 1. Peraturan Pemerintah RI nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 2. RKA Puskesmas 1. Kepala Puskesmas memerintahkan penanggung jawab UKM membuat laporan pelaksanaan program UKM setiap tiga bulan sekali 2. Kepala Puskesmas menganlisis laporan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dari penanggung jawab UKM 3. Kepala Puskesmas memberikan umpan balik hasil analisis laporan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab UKM 4. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM merencanakan tindak lanjut hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UKM 1. Pokja Ukm 2. Pelaksana program 1. Jadwal monitoring 2. Hasil monitoring No Isi Perubahan Tgl Mulai Diberlakukan

MONITORING KESESUAIAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN UKM SPO




No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman


Monitoring kesesuaian adalah upaya pemantauan berkala terhadap proses pelaksanaan program kegiatan UKM Puskesmas apakah sudah sesuai dengan kerangka acuan, rencana kegiatan, sasaran dan target kegiatan Sebagai acuan dalam pelaksanaan Monitoring Proses Pelaksanaan Program Kegiatan UKM Puskesmas SK Kepala Puskesmas nomor 04 Tahun 2016 tentang Monitoring Pengelolaan Dan Pelaksanaan UKM Di Puskesmas Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 1. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM mencermati rencana pelaksanaan kegiatan dari masing-masing pelaksana program 2. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM memonitoring proses pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan kerangka acuan, rencana kegiatan, sasaran dan target kegiatan 3. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM menganalisis hasil monitoring 4. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM merencanakan tindak lanjut hasil monitoring 1. Pokja UKM 2. Pelaksana Program 1. Bukti pelaksanaan monitoring No Isi Perubahan Tgl Mulai Diberlakukan

PERTEMUAN PENILAIAN KINERJA SOP




No. Dokumen

SOP/BAB V/049/2016

No. Revisi

-

Tanggal Terbit

1 OKTOBER 2016

Halaman


Pertemuan Penilaian kinerja adalah suatu pertemuan yang dilakukan untuk melakukan penilaian hasil kegiatan kerja yang telah dilakukan Sebagai acuan kegiatan Pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas SK Kepala Puskesmas nomor 035 tahun 2016 tentang Evaluasi Kinerja UKM Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 1. Kepala Puskesmas bersama penanggung jawab UKM merencanakan pertemuan penilaian kinerja 2. Penanggung jawab UKM memerintahkan pelaksana program untuk mengumpulkan data pencapaian atau cakupan kegiatan dan membuat realisasi kegiatan program sebagai bahan pertemuan penilaian kinerja 3. Penanggung jawab UKM dan pelaksana program mengadakan pertemuan penilaian kinerja dengan membahas hasil, menganalisis dan mengevaluasi data cakupan dan pelaksanaan kegiatan program 4. Penanggung jawab UKM dan pelaksana program menyusun rencana tindak lanjut (RTL) 5. Penanggung jawab UKM menyerahkan hasil penilaian kinerja kepada Kepala Puskesmas 6. Kepala Puskesmas membuat laporan penilaian kiinerja untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan 1. Pokja UKM 2. Pelaksana Program 1. Bukti pelaksanaan kegiatan No Isi Perubahan Tgl Mulai Diberlakukan

SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN SOP


1. Pengertian



No. Dokumen

SOP/BAB V/050/2016

No. Revisi

-

Tanggal Terbit

1 OKTOBER 2016

Halaman


Sosialisasi hak dan kewajiban adalah penyampaian informasi tentang hak dan kewajiban pelanggan di fasilitas kesehatan melalui leaflet, pertemuanpertemuan, papan pengumuman Sebagai acuan dalam melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban sasaran SK Kepala Puskesmas nomor 014 tahun 2016 tentang Hak dan Kewajiban Sasaran UKM dan UKP Peraturan pemerintah RI nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan 1. Petugas membuat daftar hak dan kewajiban pelanggan 2. Petugas menyiapkan media yang digunakan untuk sosialisasi seperti leaflet, papan informasi dan pertemuan-pertemuan 3. Petugas merencanakan waktu dan tempat untuk sosialisasi 4. Petugas melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pengguna layanan dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor 5. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan Pokja UKM

PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL SOP


Pengertian

Tujuan Kebijakan Referensi Prosedur

No. Dokumen

SOP/BAB V/048/2016

No. Revisi

-

Tanggal Terbit

1 OKTOBER 2016

Halaman


 Pengendalian dokumen Puskesmas adalah : sistem pengelolaan dokumen/surat menyurat yang meliputi sistem penomoran maupun dokumen akreditasi puskesmas  Dokumen eksternal adalah : buku, peraturan, standar, surat keputusan yang merupakan acuan/referensi di dalam penyusunan dokumen akreditasi puskesmas SebagaiacuandalamPengelolaan dokumen di puskesmas SK KepalaPuskesmasnomorTahun 2016 tentang  Manajemen kearsipan, Zulkifli amsah, Gramedia Pustaka Utama  Bahan ajar pelatihan manajemen perkantoran, Depkes RI 2009 1. Petugas melakukan Pengkodean DokumenUKM dengan kode : a. BAB IV, 4.1.1.1 - 4.3.1.5 b. BAB V, 5.1.1.1 - 5.7.2.4 c. BAB VI, 6.1.1.1 - 6.1.6.7 1. Standar Prosedur Operasional, disingkat SPO 2. Daftar Tilik, disingkat DT 3. Kerangka Acuan, disingkat KA 4. Surat Keputusan, disingkat SK 5. Dokumen Eksternal, disingkat DE B. Penyimpanan dokumen/arsip 1. Penyimpanan dokumen/arsip perkantoran sesuai dengan sistem penyimpanan dokumen / arsip aturan pemerintah daerah kabupaten 2. Penyimpanan dokumen akreditasi disimpan dimasing-masing kelompok pelayanan/program, sedangkan administrasi manajemen ( admin ) menyimpan master dokumen semua kelompok pelayanan dan program

Unit terkait Rekamhistorisperubahan

PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

SPO


No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman


MEKANISME KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PROGRAM SPO


1. Pengertian


6. Unit terkait

7. Dokumenterkait 8. Rekamhistorisperubahan

No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman


Komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor adalah komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana program di puskesmas dalam mengadakan kegiatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor terkait Sebagaiacuandalammelaksanakankomunikasidankoordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan program SK KepalaPuskesmasnomorTahun 2016 tentang Regulasi tentang pelaksanaan program di puskesmas ( KIA-KB, Gizi, Kesling, P2, Promkes, jiwa, Perkesmas ) 1. Petugas membuat surat undangan ke lintas program dan lintas sektor 2. Petugas melakukan pertemuan lintas program dan lintas sektor 3. Petugas membuat hasil pertemuan 4. Petugas melaporkan hasil pertemuan ke Kepala Puskesmas 5. Petugas bersama kepala puskesmas merencanakan indak lanjut 1. Puskesmas 2. Kelurahan 3. Kecamatan 4. Institusi pendidikan

PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN ARSIP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN UKM SPO


Pengertian Tujuan Kebijakan Referensi Prosedur Unit terkait Dokumen terkait Rekam historis perubahan

No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman


SOP Filariasis

Recommend Documents