SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN INDONESIA Pengertian Sistem Politik 1. Pengertian Sistem Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. 2. Pengertian Politik Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, Politik biasanya men yangkut kegiatan ke giatan partai pa rtai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. kema syarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. 3. Pengertian Sistem Politik Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara. 4. Pengertian Sistem Politik di Indonesia Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan.
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,
B. Sejarah Sistem Politik di Indonesia Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan. Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper). Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik : 1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara. 2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat.
Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang. 4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem. 5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang. Sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
1. Berdasarkan Pancasila Kata pancasila berasal dari bahasa India, yakni bahasa sansakerta Pancasila mempunyai 2 arti: Panca yang berartu lima, dan Sila yang berarati sandi, alas, atau dasar atau bisa juga berarti peraturan, tingkah laku yang penting,baik, dan senonoh. Dengan kata lain, Pancasila adalah lima nilai luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan bangsa pada masa kolonialisme. Hal ini sekaligus menjadi warna dan sikap pandangan hidup bangsa Indonesia hingga secara formal pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar Negara dan sebagai sistem filsafat. Disamping itu, pancasila merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan
watak yang berberurat akar didalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sudah merupakan pandangan hidup dan sebagai dasar Negara yang berakar dalam kepribadian bangsa maka dia diterima sebagai dasar Negara yang mengatur ketatanegaraan. Hal ini tampak pada sejarah meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalm tiga buah UUD yang pernah kita miliki Pancasila selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional. Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman eksistensi bangsa kita yang merupakan sejarah bahwa pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia.
2. BerdasarkanUndang-UndangDasar
a. Pengertian, kedudukan. sifat dan fungsi UUD 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau UUD 45 adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002. UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat(16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memilki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasalAturanTambahan.
Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya
karena
Indonesia
sedang
disibukkan
dengan
perjuangan
mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November1945 dibentuk Kabinet SemiPresidensiel (Semi-Parlementer) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. Pada
masa
Orde
Baru
(1966-1998),
Pemerintah
menyatakan
akan
menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam kita. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus2002 → Perubahan Keempat UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 yang diamandemen:
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
(19-10-1999)
(18-08-2000)
(10-11-2001)
(10-08-2002)
Pasal 5 ayat 1
Pasal 18
Pasal 1 ayat 2 dan 3
Pasal 2 ayat 1
Pasal 7
Pasal 18 A
Pasal 3 ayat 1,3,4
Pasal 8 ayat 3
Pasal 9
Pasal 18 B
Pasal 6 ayat 1 dan 2
Pasal 23 B
Pasal 13 ayat 2,3
Pasal 19
Pasal 6 ayat 1,2,3 Pasal 23 D dan 5
Pasal 14
Pasal 20 ayat 5
Pasal 7A
Pasal 15
Pasal 20 A
Pasal
Pasal 17 ayat 2
Pasal 22 A
Pasal 24 ayat 3 7B
ayat Pasal 31 ayat 1, 2,
1,2,3,4,5,6, dan 7
3, 4, dan 5
Pasal 7 C
Pasal 32 ayat 1 dan 2
Pasal 17 ayat 3
Pasal 22 B
Pasal 8 ayat 1, 2
Pasal 33 ayat 4 dan 5
Pasal 20
Bab IX A Pasal 25E
Pasal 11 ayat 2, 3
Pasal 34 ayat 1, 2,
3, dan 4 Pasal 21
Pasal 26 ayat 2 dan 3
Pasal 17 ayat 4
Pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5
Pasal 27 ayat 3
Bab IV A pasal 22C Aturan peralihan ayat 1,2,3, dan 4
pasal I. II. III
Bab X a pasal 28 A, Pasal 22 D ayat 1,2, Aturan Tambahan 28 B, 28 C, 28 D, 28 dan 3
pasal I dan II
F, 28 G, 28 H, 28 I, 28 J Bab XII Pasal 30
Pasal 23 A
Bab XV Pasal 36 A
Pasal 23 C
Bab XV Pasal 36 B, Bab VII A pasal 23 26 C
B ayat 1,2, dan 3 Pasal 23 F ayat 1, 2 Pasal 23 G ayat 1, 2 Pasal 24 ayat 1, 2 Pasal 24 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Pasal 24 B ayat 1, 2, 3, dan 4 Pasal 24 B ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Apabila UUD merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, maka pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum
dan cita moral yang ingin ditegakan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan bangsa-bangsa di Dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara khidmat dalam (4) alenia itu, setiap alenia dan kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada dimuka bumi. Lestari, karena mengandung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan Negara selama bangsa Indonesia tetap setia terhadap Negara proklamasi 17 Agustus 1945. c. Batang Tubuh UUD 1945
UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Didalamnya berisi materi yang dibedakan menjadi dua, yaitu:
Pasal-pasal yang berisi materi sistem pmerintahan Negara, didalamnya termasuk
pengaturan
kedudukan,
tugas,
wewenang
dan
berkesinambungan dengan kelembagaan Negara.
Pasal-pasal yang berisi materi hubungan Negara dengan warga Negara dan penduduknya serta dengan dipertegas dalam pembukaan UUD 1945, yang berisi konsepsi Negara diberbagai bidang: PolEkSosHanKam dan lain-lain.
Sistem pemerintahan Negara Indonesia di jelaskan dengan terang dan sisematis dalam penjelasan UUD 1945, didalampenjelasanitudikenal 7 buah kunci pokok:
1. Indonesia
adalah
Negara
yang
berdasarkan
atas
hukum
(Rechtsstaan). NegaraIndonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (Machtsstaan). 2. Sistem konstitusional.Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi,tidak bersifat absolutism. 3. Kekuasaan
Negara
yang
tertinggi,ditangan
MPR
( Die
gezamtestaatgewaltlieghtelleimbeir der majelis). Kedaulatan rakyat di pegang oleh suatu badan yang bernama MPR,sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Tugas dan wewenang MPR yang menentukan jalanya bangsa dan negara yaitu berupa :
Menetapkan UUD
Menetapkan GBHN
Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
4. Presiden adalahpenyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR,penjelasan UUD 1945 menyatakan dibawah MPR, Presiden ialah penyelenggara kekuasaan tertinggi. 5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, juga dijelaskan dalam UUD 1945. 6. Menteri
Negara
bertanggungjawab
adalahpembantu kepada
presiden.
DPR.Penjelasan
Mentri UUD
Negara
1945
tidak
menyatakan
:‟‟Presidenmengangkatdanmemberhentikanmenteri-menteri Negara.” 7. KekuasaanKepala
Negara
tidak
terbatas.
Penjelasan
UUD
1945
menyatakan: meskipun kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator artinya kekuasaannya tidak terbatas. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari perubahan pertama pada tahun 1999 sampai perubahan keempat pada tahun 2002. Perubahan-perubahan itu juga meliputimateri yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 kali lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika
naskah asli UUD 1945 berisi 71 butirketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. Dengandemikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi baru sama sekalidengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.”
Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu.Empat diantaranya adalah:
I. Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling
melengkapi secara komplamenter; II. Pemisahan kekuasaan dan prinsip “checks and balances‟ III. Pemurnian system Pemerintah Presidensial; dan IV. Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
PEMISAHAN KEKUASAAN D AN PRINSIP “CHECKS AND BALANCES”
Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama inihanya diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas.Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalamlembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsipyang dianut disebut sebagai
prinsip pembagian kekuasaan (distribution ofpower ). Akan tetapi, dalam UndanUndang dasar hasil perubahan, prinsipkedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan caramemisahkannya ( separation of power ) menjadi kekuasaan-kekuasaan yangdinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan salingmengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip „checks
and
balaces‟ .
Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis
Permusyawaratan Rakyat,tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugastugas
pengawasan,
disamping
lembaga
legislatif
dibentuk
pula
Badan
PemeriksaKeuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan WakilPresiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan WakilPresiden, cabangkekuasaan
dibentuk
pula
kehakiman
Dewan
Pertimbangan
dipegang
oleh
Agung.
Mahkamah
Sedangkan
Agung
dan
MahkamahKonstitusi.Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan rumah penjelmaan seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dalam dua kamar, yaitu DewanPerwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu,prinsip
perwakilan
harusdibedakan
daerah
hakikatnya
dari
dalam
Dewan
prinsip
Perwakilan
perwakilan
rakyat
Rakyat
Daerah
dalam
Dewan
PerwakilanRakyat.Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapatdijelmakan ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua pintu.
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua lembaga perwakilan itu adalah sederajat dengan Presiden dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, danyudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuaidengan prinsip “Check
and balances.” Dengan adanya prinsip
“Check
and
balances” ini,
maka
kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan bahkandikontrol dengan sesebaik baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan olehaparat penyelenggara negara
ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembagalembaga negara yang bersangkutan dapatdicegah dan ditanggulangi dengan sebaik baiknya. Pasal-pasal yang dapat dianggap mencerminkan perubahan tersebut antara lain adalah perubahan ketentuan pasal 5, terutama ayat (1) juncto pasal20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang secara jelas menentukan bahwa fungsilegislatif ada pada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden adalahkepala eksekutif. Disamping itu, ada pula ketentuan mengenai kewenangan MPR yang tidak lagi dijadikan tempat kemana presiden harus bertanggungjawab atau menyampaikan pertanggung-jawaban
jabatannya.Selain
itu,
ketentuan
mengenai
Mahkamah
Konstitusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-UndangDasar seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) juga mencerminkan dianutnya asas pemisahan kekuasaan dan prinsip balances‟
“check
and
antara cabangkekuasaan legislatif dan yudikatif. Ketiga ketentuan itu
memastikan tafsirberkenaan dengan terjadinya pergeseran MPR dari kedudukannya sebagailembaga
tertinggi
menjadi
lembaga
yang
Presidenberdasarkan pemisahan kekuasaan dan prinsip „check
sederajat
dengan
and balances‟.
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL
Dalam sistem ini terdapat lima prinsip penting, yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan
eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-UndangDasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanyakepala negara dan kepala pemerintahan.
Keduanya
adalah
Presiden
danWakil
Presiden.
Dalam
menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dantanggungjawab politik berada ditangan Presiden (concentration of powerand responsibility upon the President ). (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dankarena itu
secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. (3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya
secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presidenmelakukan pelanggaran hukum konstitusi. Dalam hal demikian, Presidendan/atau Wakil Presiden dapat dituntut pertanggungjawaban oleh DewanPerwakilan Rakyat untuk disidangkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu sidang gabungan antara Dewan Perwakilan
Rakyat
danDewan
Perwakilan
Daerah.
Namun,
sebelum
diberhentikan, tuntutan pemberhentian Presidendan/atau Wakil Presiden yang didasarkan atastuduhan pelanggaran atau kesalahan, terlebih dulu harus dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Jika tuduhanbersalah itu dapat dibuktikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi, barulah atas dasar itu MPR bersidang dan secara resmi mengambil putusan pemberhentian. (4) Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dandiberhentikan oleh
Presiden dan karena bertanggungjawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen.Kedudukannya tidak tergantung kepada parlemen. Disamping itu, paraMenteri itulah yang pada hakikatnya merupakan para
pemimpinpemerintahan
dalam
bidang
masing-masing.
Karena
itu,
kedudukannyasangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. (5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam system
Presidensialsangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam lingkungancabang kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam menjalankan tugas utamanya. Lembaga-lembaga eksekutif yang dimaksud adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung sebagai aparatur penegakan hukum, dan TentaraNasional Indonesia sebagai aparatur pertahanan
negara. Meskipun keempat lembaga tersebut berada dalam ranah eksekutif, tetapi dalammenjalankan tugas utamanya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan
politik pribadi Presiden. Untuk menjamin hal itu, maka
pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, danPanglima Tentara Nasional Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian para pejabat tinggi pemerintahan tersebut tanpa didahului dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Presiden apabila yang bersangkutan terbukti bersalah dan karena itu dihukum berdasarkan vonis pengadilan yang bersifat tetap karena melakukan tindak pidana menurut tata cara yang diatur denganUndang-Undang.
DAFTAR PUSTAKA
Kusnardi, Moh, SH dan Hamaily Ibrahim. SH. Hukum Tata Negara Indonesia,Cet. ke-7: CV Sinar Bakti, Jakarta. 1988.
Utomo, Tri Widodo W, SH. Sistem Ketatanegaraan RI , Jawa Barat. 1998.
