Riskesdas 2013

POKOK-POKOK HASIL RISET KESEHATAN DASAR RISKESDAS 2013

PROVINSI SUMATERA BARAT

PENYUSUN: Lestari Handayani Riswati Dewi Lestari Ira Ummu Aimanah Mara Ipa

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2013

Cetakan Pertama, Desember 2013

Hak Cipta dilindungi oleh Undang Undang All right reserved Kementerian Kesehatan RI, Pokok Pokok Hasil Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 Penulis : Lestari Handayani, Riswati, Dewi Lestari, Ira Ummu Aimanah, Mara Ipa Layout : Ade Rian Hidayat Desain Sampul Sampul : Suci Wiji Lestari Lestari Editor C-1 Jakarta

: Susilowati Herman, Agus Suprapto

Lembaga Penerbitan Badan Litbangkes, 2013, 239 hlm. Uk 21 cm x 29,7 cm

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

Diterbitkan oleh : Lembaga Penerbitan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Anggota IKAPI No. 468/DKI/XI/2013 Jl. Percetakan Negara No 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226 Telepon : (021) 4261088 Ext.123 Faksimilie (021) 4243933 Email: [email protected]; Email: [email protected]; Website:  Website: terbitan.litbang.depkes.go.id

Didistribusikan oleh : Tim Riskesdas 2013 Copyright (C) 2013 pada Lembaga Penerbitan Badan Litbangkes Jakarta

Sanksi Pelanggaran Undang undang Hak Cipta 2002 1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil Hak Cipta Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 Sumatera Barat telah selesai dilaksanakan. Riskesdas merupakan kegiatan penggalian informasi kesehatan masyarakat dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, dengan melakukan wawancara dan pemeriksaan anggota rumah tangga serta observasi langsung ke rumah warga. Kegiatan ini menghasilkan informasi status kesehatan masyarakat yang representatif untuk tingkat kabupaten dan kota serta dapat dimanfaatkan untuk dasar perencanaan pembangunan kesehatan. Laporan riset disajikan dalam 2 (dua) buku, yaitu : Buku 1 : Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 Provinsi Sumatera Barat Buku 2 : Riskesdas 2013 Dalam Angka Provinsi Sumatera Barat Buku 1, berisi penjelasan tentang latar belakang, tujuan, konsep dan metode Riskesdas yang diikuti dengan penjelasan hasil analisis indikator penting pembangunan kesehatan. Analisis disajikan secara deskriptif dan menampilkan pola kecenderungan perubahan indikator 2007 –2013.  –2013. Informasi kecenderungan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian program, sehingga dapat diidentifikasi kemajuan kinerja provinsi, kabupaten dan kota, guna perbaikan yang dibutuhkan. Laporan Riskesdas 2013 dapat diunduh melalui website Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan www.litbang.depkes.go.id. Buku 2, memberikan data lebih detail tentang berbagai angka variabel atau indikator dalam beberapa  jenis ukuran untuk untuk mempertajam mempertajam penjelasan penjelasan buku 1. 1. Kedua buku ini merupakan satu kesatuan, pembaca disarankan membaca buku 1 untuk mendapatkan gambaran komprehensif komprehensif mengenai Riskesdas dan buku 2 untuk memperoleh informasi informasi lebih rinci. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Poltekkes, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian Daerah, Organisasi Provinsi dan berbagai institusi yang membantu kelancaran Riskesdas 2013. Kontribusi semua pihak dari tahap persiapan, pembuatan instrumen, pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan sangat kami apresiasi. Ungkapan serupa juga kami tujukan kepada para koordinator wilayah beserta jajaran administratornya, para penanggung jawab operasional, para enumerator di lapangan, sehingga pelaksanaan Riskesdas 2013 dapat berjalan lancar. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan bagi para pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan barokah-Nya kepada kita.

Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Selaku Koordinator Koordinator Wilayah Wilayah III Riskesdas 2013

drg. Agus Suprapto, MKes.

i

SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Dalam lima tahun terakhir ini Pembangunan Kesehatan telah diperkuat dengan tersedianya data dan informasi yang dihasilkan oleh Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas. Tiga Riskesdas telah dilaksanakan di Indonesia, masing –masing  –masing pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Riskesdas 2013 berbasis komunitas, mencakup seluruh provinsi di Indonesia dan menghasilkan data serta informasi yang bermanfaat bagi para pengelola dan pelaksana pembangunan kesehatan. Dengan adanya data dan informasi hasil Riskesdas, maka perencanaan dan perumusan kebijakan kesehatan serta intervensi yang dilaksanakan akan semakin terarah, efektif dan efisien. Saya minta agar segenap pengelola dan pelaksana pembangunan kesehatan memanfaatkan data dan informasi yang dihasilkan Riskesdas dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan program kesehatan, demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi –tingginya.  –tingginya. Saya juga mengundang para pakar perguruan tinggi, para pemerhati kesehatan, para peneliti Badan Litbangkes, dan para anggota APKESI (Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia) untuk mengkaji hasil Riskesdas 2013, guna mengindentifikasi asupan bagi peningkatan Pembangunan Kesehatan dan penyempurnaan Sistem Kesehatan Nasional. Dengan demikian dapat dikembangkan tatanan kesehatan yang semakin baik bagi Rakyat Indonesia. Ucapan selamat dan apresiasi saya sampaikan kepada para responden, enumerator,para penanggung  jawab teknis Badan Badan Litbangkes dan Poltekkes, Poltekkes, para penanggung penanggung jawab operasional operasional dari dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, para pakar dari universitas dan BPS, serta semua pihak yang terlibat dalam Riskesdas 2013 ini. Peran dan dukungan anda sangat penting dalam mendukung upaya menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan Kesehatan di negeri ini. Semoga buku ini bermanfaat. Billahitaufiq Billahitaufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 1 Desember 2013 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Dr. dr. Trihono, MSc

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF A.Ringkasan Eksekutif Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dilakukan secara periodik dan Riskesdas 2013 merupakan riset kedua setelah Riskesdas tahun 2007 yang mengumpulkan data dasar dan indikator kesehatan yang merepresentasikan gambaran wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indikator yang dihasilkan antara lain status kesehatan dan faktor penentu kesehatan yang bertumpu pada konsep Henrik Blum. Pertanyaan penelitian yang menjadi dasar pengembangan Riskesdas 2013 adalah: 1) bagaimanakah pencapaian status kesehatan masyarakat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 2) Apakah telah terjadi perubahan masalah kesehatan spesifik di setiap provinsi, dan kabupaten/kota; 3) Apa dan bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi melatarbelakangi status kesehatan masyarakat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 4) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan masalah kesehatan; dan 5) Bagaimana korelasi antar faktor terhadap status kesehatan? Laporan provinsi Sumatera Barat ini menjawab pertanyaan penelitian 1, dan 2 sedangkan pertanyaan penelitian 3, 4, dan 5 akan dilaporkan tahun 2014 dalam bentuk analisis lanjut. Tujuan penelitian untuk untuk menjawab kelima pertanyaan pertanyaan tersebut, yaitu penyediaan data dasar dasar dan status kesehatan dan faktor penentu kesehatan, baik di tingkat rumah tangga maupun tingkat individual, dengan ruang lingkup lingkup sebagai sebagai berikut: 1) Akses dan pelayanan pelayanan keluarga; 4) Kesehatan lingkungan; 5) Pemukiman dan ekonomi; 6) Penyaki menular; 7) Penyakit tidak menular; 8) Cedera; 9) Gigi dan mulut; 10) disabilitas; 11) Kesehatan Jiwa; 12) Pengetahuan, Pengetahuan, sikap dan perilaku; 13) Pembiayan kesehatan; 14) Kesehatan reproduksi; 15) Kesehatan anak; 16) Pengukuran antropometri (berat badan, tinggi/panjang badan, Lila lingkar atas, lingkar perut) dan tekanan darah; 17) Pemeriksaan indera mata dan telinga; 18) Pemeriksaan status gigi permanen; 19) Pengambilan spesimen darah dan urin, garam dan air rumah tangga. Disain Riskesdas 2013 merupakan survei cross sectional   yang bersifat deskriptif. Populasi dalam Riskesdas 2013 provinsi Sumatera Barat adalah seluruh rumah tangga di 19 kabupaten/kota. Sampel rumah tangga dan anggota rumah tangga dalam Riskesdas 2013 dirancang terpisah dengan daftar sampel rumah tangga dan anggota rumah tangga Susenas 2013. Berbagai ukuran sampling error  termasuk didalamnya standard error , relative standard error , confidence interval, design effect , dan jumlah sampel tertimbang menyertai setiap estimasi variabel. Riskesdas 2013 di provinsi Sumatera Barat berhasil mengunjungi 407 blok sensus (BS) dari 407 BS yang ditargetkan (100,0%), 10.023 dari 10.175 RT (98,51%), dan 36.955 anggota RT (94,97%). Riskesdas 2013 juga mengumpulkan spesimen spesimen darah anggota RT umur ≥ 1 tahun untuk pemeriksaan hemoglobin, malaria, glukosa, dan beberapa parameter kimia klinis. Untuk mengetahui status iodium, yang dilakukan tes cepat iodium dari seluruh sampel garam RT. Seluruh BS di Sumatera Barat terjangkau oleh enumerator meskipun beberapa lokasi dijumpai kesulitan karena keadaan geografi maupun kendala sosial budaya. Keterbatasan Riskesdas 2013 di Sumatera Barat mencakup: 1) non-sampling error   antara lain: blok sensus yang tidak terjangkau, RT yang tidak dijumpai, anggota RT yang tidak bisa diwawancarai karena tidak ada ditempat sampai waktu pengumpulan pengumpulan data selesai, 2) estimasi tingkat kabupaten tidak bisa berlaku untuk semua indikator karena keterbatasan jumlah sampel untuk keperluan analisis. Seluruh hasil Riskesdas ini bermanfaat sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan dan perencanan program kesehatan. Dengan 1060 variabel yang terkelompokkan berdasarkan dua jenis kuesioner (RKD13.RT dan RKD13.IND), maka hasil Riskesdas 2013 telah dan dapat digunakan antara lain untuk melihat kecenderungan perubahan beberapa indikator yang sama dengan Riskesdas 2007, pengembangan pengembangan riset dan analisis lanjut, penelusuran penelusuran hubungan kausal-efek, dan pemodelan pemodelan statistik. Riskesdas Sumatera Barat menghasilkan berbagai peta masalah kesehatan dan kecenderungannya, pada berbagai jenjang usia dari bayi lahir sampai dewasa. Berdasarkan data yang dikumpulkan dapat disampaikan informasi tentang akses terhadap pelayanan kesehatan, farmasi, penyakit menular dan tidak menular dan kesehatan indera. Disamping itu, gambaran tentang cedera, disabilitas, kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan mulut juga menjadi salah satu bagian data yang dikumpulkan melalui Riskesdas 2013. Kesehatan reproduksi, kesehatan anak dan imunisasi serta status gizi memberikan gambaran status kesehatan ibu dan anak serta masyarakat pada umumnya dilengkapi dengan data terkait sanitasi

iii

lingkungan, pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan serta pembiayaan kesehatan. Hail pengumpulan data biomedis tidak ditampilkan karena hanya mewakili tingkat provinsi. Ringkasan hasil per topik riskesdas 2013 disajikan pada tulisan berikut ini.

B.Ringkasan Hasil Akses pelayanan kesehatan  Akses pelayanan kesehatan yang didapatkan dari Riskesdas 2013 merupakan tingkat pengetahuan RT terhadap jenis pelayanan kesehatan terdekat yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Jenis pelayanan kesehatan yang ditanyakan ada 8 jenis yaitu keberadaan: (1) RS pemerintah; (2) RS swasta; (3) puskesmas atau pustu; (4) praktek dokter atau klinik; (5) praktek bidan atau rumah bersalin; (6) posyandu; (7) poskesdes atau poskestren; dan (8) polindes. Selain data itu juga diketahui tentang keterjangkauan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang dilihat dari jenis moda transportasi, waktu tempuh, dan biaya menuju fasilitas kesehatan tersebut. Di tingkat provinsi Sumatera Barat, proporsi RT mengetahui keberadaan RS pemerintah sebanyak 71,9 persen, sedangkan RS swasta 47,5 persen. RT yang mengetahui keberadaan RS pemerintah tertinggi di kota Payakumbuh (99,6%) sedangkan terendah Kepulauan Mentawai (12,7%). Pengetahuan RT tentang keberadaan RS swasta tertinggi Kota Payakumbuh (98,6%) dan terendah Kepulauan Mentawai (15,8%). Pengetahuan RT tentang keberadaan praktek bidan atau rumah bersalin di Provinsi Sumatera Barat adalah 69,0 persen, tertinggi di Kota Pariaman (90,1%) dan terendah di Kepulauan Mentawai (22,4%). Pengetahuan tentang keberadaan posyandu sebanyak 58,5 persen, tertinggi di di Kota Payakumbuh (90,2%) dan terendah di Kepulauan Mentawai (12,3%). Proporsi pengetahuan RT yang menggunakan berbagai moda transportasi sepeda motor menuju RS pemerintah di perkotaan 46,5 persen dan perdesaan 61,3 persen. Untuk penggunaan kendaraan umum di perkotaan 40,5 persen dan perdesaan 21,1 persen. Sedangkan yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi di perkotaan 4,9 persen sedangkan di perdesaan 5,3 persen. Waktu tempuh RT menuju fasilitas kesehatan di RS pemerintah lebih dari 60 menit sebanyak 17,4 persen. Berbeda dengan waktu tempuh ke fasilitas kesehatan di puskesmas atau pustu, praktek dokter atau klinik, praktek bidan atau rumah bersalin, poskesdes atau poskestren, polindes dan posyandu hanya membutuhkan waktu 15 menit atau kurang. Waktu tempuh menuju posyandu terbanyak adalah < 10 menit yaitu sebesar 95,9 persen. Biaya transportasi paling banyak sejumlah Rp.10.000,- atau kurang untuk menuju RS pemerintah 64,5%%), puskesmas (94,5%), dan posyandu (99,3%). Farmasi dan pelayanan kesehatan tradisional Bahasan farmasi dan pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad) bertujuan mengetahui proporsi RT (RT) yang menyimpan obat untuk pengobatan sendiri (swamedikasi), proporsi RT yang memiliki pengetahuan benar tentang obat generik (OG) dan sumber informasi tentang OG, serta jenis dan alasan memanfaatkan Yankestrad dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Sejumlah 25,5 persen dari 10.024 RT di Sumbar menyimpan obat untuk swamedikasi, dengan proporsi tertinggi RT di Kota Bukittinggi (52,5%) dan terendah di Kepulauan Mentawai (10,4%). Rerata sediaan obat yang disimpan hampir 3 macam. Dari 25,5 persen RT yang menyimpan obat, proporsi RT yang menyimpan obat keras 38,5 persen dan antibiotika 30,6 persen. Adanya obat keras dan antibiotika untuk swamedikasi menunjukkan penggunaan obat yang tidak rasional. Terdapat 49,1 persen RT menyimpan obat keras dan 52,7 persen RT menyimpan antibiotika yang diperoleh tanpa resep. Jika status obat dikelompokkan menurut obat yang ‘sedang digunakan’, obat ‘untuk persediaan’ jika sakit, dan ‘obat sisa’ maka 29,7 persen RT menyimpan obat yang sedang digunakan,41,5 persen RT menyimpan obat sisa dan 43,7 persen RT yang menyimpan obat untuk persediaan. Obat sisa dalam hal ini adalah obat sisa resep dokter atau obat sisa dari penggunaan sebelumnya yang tidak dihabiskan. Seharusnya obat sisa resep secara umum tidak boleh disimpan karena dapat menyebabkan penggunaan salah (misused ) atau disalah gunakan atau rusak/kadaluarsa. RT yang pernah mendengar atau mengetahui mengenai OG di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 25,2 persen. Delapan puluh koma dua persen RT mempunyai persepsi OG sebagai obat murah 71,5 persen

iv

obat program pemerintah, 34,3 persen OG berkhasiat sama dengan obat bermerek dan 19,1 persen OG adalah obat tanpa merek dagang. Sumber informasi tentang OG di perkotaan maupun perdesaaan paling banyak diperoleh dari media elektronik (67,0%). Oleh karena itu masih sangat perlu promosi mengenai obat generik secara strategik terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional. Yankestrad terdiri dari 4 jenis, yaitu Yankestrad ramuan, keterampilan dengan alat, keterampilan tanpa alat, dan keterampilan dengan pikiran. Sejumlah 3.16 RT (31,6%) di Sumatera Barat memanfaatkan Yankestrad dalam 1 tahun terakhir dan proporsi RT yang memanfaatkan Yankestrad tertinggi di Kota Payakumbuh (69,2%) dan terendah di Dharmasraya (15,1%). Jenis Yankestrad yang dimanfaatkan oleh RT terbanyak adalah keterampilan tanpa alat (81,8%) dan ramuan (31,6%). Alasan utama RT memanfaatkan Yankestrad terbanyak secara umum adalah untuk menjaga kesehatan/kebugaran, kecuali Yankestrad keterampilan dengan pikiran alasan pemanfaatannya berdasarkan tradisi/kepercayaan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Yankestrad masih cukup rasional. Kesehatan lingkungan  Air minum Proporsi RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum improved   di Indonesia adalah sebesar 74,0 persen (perkotaan: 84,2%; perdesaan 67,4%). Lima kabupaten/kota dengan proporsi tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum improved   adalah Kota Solok (94,3%), Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh masing-masing 93,5% , Kota Bukittinggi (92,1%), dan Kota Pariaman (91,7%); sedangkan lima kabupaten terendah adalah Kepulauan Mentawai (35,7%), Pasaman (53,4%), Sijunjung (57,4%), Lima Puluh Kota (61,4%), dan Solok (64,9%) Berdasarkan gender, ART yang biasa mengambil air di Indonesia pada umumnya adalah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa (masing-masing 37,9% dan 59,7%). Masih terdapat anak laki-laki (1,1%) dan anak perempuan (1,3%) berumur di bawah 12 tahun yang biasa mengambil air untuk kebutuhan minum RT. Secara kualitas fisik, masih terdapat RT dengan kualitas air minum keruh (3,2%), berwarna (1,8%), berasa (2,6%), berbusa (0,7%), dan berbau (1,8%). Berdasarkan kabupaten, proporsi rumah tangga tertinggi dengan air minum keruh adalah di Kepulauan Mentawai (21,2%), berwarna di Pasaman (4,1%), berasa adalah di Pasaman Barat (8,0%), berbusa dan berbau adalah di Pasaman (2,0% dan 4,6%). Proporsi RT yang mengolah air sebelum diminum 71,7persen, 97 persennya melakukan pengolahan dengan cara dimasak. Cara pengolahan lainnya adalah dengan disaring saja (97%), dijemur di bawah sinar matahari/solar disinfection (2,3%), disaring dan ditambah larutan tawas (0,7%). Sanitasi Proporsi RT di Sumatera Barat menggunakan fasilitas BAB milik sendiri (68,3%), milik bersama (5,8%), dan fasilitas umum (4,9%). Lima kabupaten/kota tertinggi untuk proporsi rumah tangga menggunakan fasilitas BAB milik sendiri adalah Kota Pariaman (93,8%), Kota Bukittinggi (93,1%), Kota Padang (90,6%), Kota Padang Panjang (90%), dan Kota Payakumbuh (86,8%). Meskipun sebagian besar rumah tangga di Sumatera Barat memiliki fasilitas BAB, masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB sehingga melakukan BAB sembarangan, yaitu sebesar 21,9 persen. Lima kabupaten/kota untuk proporsi rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB/BAB sembarangan tertinggi adalah Kepulauan Mentawai (58,4%), Pasaman (53,4%), Solok Selatan (47,9%), Sijunjung (46,4%), dan Solok (38,4%) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved   (kriteria JMP WHO – Unicef) di Sumatera Barat tahun 2013 adalah sebesar 49,9 persen. Lima kabupaten/kota dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved tertinggi adalah Kota Bukittinggi (88%), Kota Payakumbuh (80,4%), Kota Solok (75,5%), Kota Sawah Lunto (71,3%), dan Kota Padang (65,5%); sedangkan lima kabupaten/kota dengan proporsi akses terendah adalah Kepulauan Mentawai (15,5%), Sijunjung (26,1%), Pasaman (28,1%), Solok (30,2%), dan Lima Puluh Kota (34,4%). Pada umumnya rumah tangga di Sumatera Barat membuang limbahnya langsung ke got (40,9%) dan tanpa penampungan (15,4%). Hanya 21,9 persen yang menggunakan penampungan tertutup di pekarangan dengan dilengkapi SPAL, 13,6 persen menggunakan penampungan terbuka di pekarangan, dan 8,2 persen penampungannya di luar pekarangan.

v

Dalam hal cara pengelolaan sampah, hanya 24,9 persen rumah tangga di Indonesia yang pengelolaan sampahnya diangkut oleh petugas. Sebagian besar rumah tangga mengelola sampah dengan cara dibakar (62,8%), ditimbun dalam tanah (1,9%), dibuat kompos (0,2%), dibuang ke kali/parit/laut (9,5%), dan dibuang sembarangan (5,4%) Lima kabupaten/kota dengan proporsi rumah tangga mengelola sampah dengan cara diangkut petugas tertinggi adalah Kota Bukittinggi (84,1,%), Kota Padang Panjang (81,1%), Kota Payakumbuh (65,1%), Kota Solok (61,5%), dan Kota Padang (59,2%) dan lima kabupaten/kota terendah adalah di Kepulauan Mentawai (0,3%), Sijunjung (2,1%), Padang Pariaman (2,4%), Dharmasraya (2,6%), dan Solok (3,7%). Lima kabupaten/kota dengan proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara dibakar tertinggi adalah Dharmasraya (92,8%), Kota Pariaman (88,6%), Padang Pariaman (86,5%), Solok (81,2%), dan Pasaman Barat (75,3%) dan lima kabupaten/kota terendah adalah di Kota Padang Panjang (7,8%), Kota Bukittinggi (8,1%), Kota Solok (25,3%), Kota Payakumbuh (27,9%), Kepulauan Mentawai. Perumahan Berdasarkan status penguasaan bangunan, sebagian besar RT di Indonesia menempati rumah milik sendiri (75,9%), sisanya kontrak, sewa, menempati milik orang lain, milik orang tua/sanak/ saudara atau menempati rumah dinas. Menurut kepadatan hunian, terdapat 81,9 persen rumah dengan kepadatan 2 hunian lebih dari atau sama dengan 8 m   per orang (tidak padat). Untuk kondisi ruangan dalam rumah, sebagian besar ruangan-ruangan terpisah dari ruang lainnya. Begitupula dalam hal kebersihan, sekitar tiga perempat RT kondisi ruang tidur, ruang keluarga maupun dapurnya bersih dengan pencahayaan cukup. Tetapi kurang dari 56 persen rumah tangga yang ventilasinya cukup dan kurang dari 64 persen dilengkapi dengan jendela yang dibuka setiap hari Dalam penggunaan bahan bakar untuk keperluan RT, Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar aman (listrik, gas/elpiji) di provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 59,1 persen. aman di perkotaan (82,8%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (43,9%) Proporsi tertinggi rumah tangga dalam upaya pencegahan gigitan nyamuk adalah dengan menggunakan obat anti nyamuk bakar (68,6%), diikuti oleh penggunaan kelambu (16,4%), insektisida (8,7%), kasa nyamuk (7,4%) dan repelen (6,8%) dan minum obat (0,8%). Penyakit menular Penyakit menular yang dikumpulkan dalam Riskesdas 2013 berdasarkan media/cara penularan yaitu: 1) melalui udara (Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA, pneumonia, dan TB paru); (2) melalui makanan, air dan lainnya (hepatitis, diare); (3) melalui vektor (malaria). Ditularkan melalui udara Period prevalence  Indonesia Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan keluhan penduduk adalah 25,7 persen. Lima kabupaten/kota dengan ISPA tertinggi (DG) adalah Tanah Datar (34,2%), Sijunjung (32,3%), Kota Sawah Lunto (30,3%), Padang Pariaman (29,8%) dan Kota Solok (29,7%). Insiden (DG) dan period prevalensi pneumonia (DG) di Sumatera Barat 2013 adalah .1,2 persen dan 3,1 persen. Lima kabupaten/kota yang mempunyai insiden pneumonia tertinggi untuk semua umur adalah Padang Pariaman (2,2), Kota Sawah Lunto (2,2%) Sijunjung (2,0%), Solok Selatan (1,8%), dan Solok (1,7%). Period Prevalence  pneumonia tertinggi terdapat di Padang Pariaman (5,0%), disusul Solok (4,6%), Lima Puluh Kota (4,6%), Tanah Datar (4,4%) dan Kota Sawah Lunto (3,7%) (Tabel 3,.4.1). Proporsi penduduk provinsi Sumatera Barat yang mengalami keluhan batuk lebih dari 2 minggu sebanyak 3,2% dan yang batuk darah sebanyak 3,0%. Sedangkan prevalensi penduduk yang didiagnosis TB paru oleh tenaga kesehatan tahun 2013 adalah 1,2 persen. Lima provinsi dengan TB paru tertinggi adalah Pasaman Barat (2,2%), Tanah Datar (1,9%), Lima Puluh Kota (1,8%), Solok (1,6%) dan Kota Bukit Tinggi (1,5%). Penduduk yang didiagnosis TB oleh tenaga kesehatan, 30,1 persen diobati dengan obat program. Ditularkan melalui makanan, air dan lainnya Prevalensi hepatitis tahun 2013 (1,2%). Jenis hepatitis yang banyak menginfeksi penduduk Sumatera Barat adalah hepatitis jenis lainnya (55,0%), hepatitis A (22,4 %) dan hepatitis B (15,2 %). Proporsi tertinggi hepatitis A di 3 kabupsten/kota berturut-turut adalah Agam (93,0%), Pesisir Selatan (46,2%),

vi

Kota Solok (45,3%). Proporsi Hepatitis B tertinggi di Kepulauan Mentawai (100%), Tanah Datar (54,3%0 dan Kota Pariaman (37,9%), sedangkan hepatitis C dijumpai di Solok (34%) dan Kota Padang (22,6%) Period prevalen  diare di Sumatera Barat pada Riskesdas 2013 sebesar 6,6,% dan insiden diare 3,1%. Insiden diare tertinggi di Pasaman Barat yaitu 5,5% disusul Kota Solok (4,7%) dan Sijunjung (4,5%). Point Prevalence  Diare tertinggi di Tanah Datar (9,4%), disusul Padang Pariaman (9,3%) dan Pasaman Barat (8,7%). Ditularkan vektor Insiden Malaria pada penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 adalah 1,4 persen sedangkan prevalensi malaria tahun 2013 adalah 4,3 persen. Lima kabupaten/kota dengan insiden dan prevalensi tertinggi adalah Pasaman Barat (3,5%), Sijunjung (2,5%), Solok Selatan (1,9%), Pasaman (1,8), Pesisir Selatan (1,7%). Sedangkan prevalensi tertinggi adalag Pasaman Barat (8,0%) disusul Kepulauan Mentawai (6,9%), Lima Puluh Kota (6,4%), Pasaman (5,8%) dan Padang Pariaman (5,5%). Dari kasus yang terdiagnosa malaria di Sumatera Barat, 16,0 persen diobati dengan obat program. Kewaspadaan dan kepedulian penanganan penyakit malaria di Sumatera Barat yaitu sebesar 30,2%. Kota Pariaman menunjukkan angka pengobatan efektif dengan ACT terbaik disusul Solok, Kota Sawah Lunto dan Padang Pariaman serta Solok Selatan. Penyakit tidak menular Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Data PTM dalam Riskesdas 2013 meliputi : (1) asma; (2) penyakit paru obstrukstif kronis (PPOK); (3) kanker; (4) DM; (5) hipertiroid; (6) hipertensi; (7) jantung koroner; (8) gagal jantung; (9) stroke; (10) gagal ginjal kronis; (11) batu ginjal; (12) penyakit sendi/rematik. Data penyakit asma/mengi/bengek dan kanker diambil dari responden semua umur, PPOK dari umur ≥30 tahun, DM, hipertiroid, hipertensi/tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, penyakit ginjal, penyakit sendi/rematik/encok dan stroke ditanyakan pada responden umur ≥15 tahun. Data prevalensi penyakit ditentukan berdasarkan hasil wawancara berupagabungan kasus penyakit yang pernah didiagnosis dokter/tenaga kesehatan atau kasus yang mempunyai riwayat gejala PTM (berdasarkan diagnosis atau gejala). Prevalensi kanker, gagal ginjal kronis, dan batu ginjal ditentukan berdasarkaninformasi pernah didiagnosis dokter saja. Untuk hipertensi, selain berdasarkan hasil wawancara, prevalensi juga disampaikan berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah. Prevalensi asma, PPOK, dan kanker di Sumatera Barat masing-masing 2,7 persen, 3,0 persen, dan 1,7 per mil. Prevalensi asma tertinggi terdapat di Kota Solok (5,1%), diikuti Lima Puluh Kota (4,5%), Pesisir Selatan (4,2%), dan Kota Bukittinggi (3,7%). Prevalensi PPOK tertinggi terdapat di Lima Puluh Kota (5,4%), diikuti Sijunjung (4,7%), Pasaman Barat (4,6%), dan Padang Pariaman (4,4%). Prevalensi PPOK lebih rendah dari kejadian sebenarnya, karena manifestasi klinis baru terlihat ketika fungsi paru sudah menurun. Prevalensi kanker tertinggi terdapat di Kota Solok (3,4‰), diikuti Agam (3,3‰), Padang Pariaman (2,8‰), dan Tanah Datar (2,6%). Prevalensi asma dan PPOK lebih tinggi pada laki-laki, sedangkan kanker lebih tinggi pada perempuan. Prevalensi diabetes dan hipertiroid di Sumatera Barat berdasar wawancara yang terdiagnosis dokter sebesar 1,3 persen dan 0,3 persen. Diabetes Mellitus (DM) terdiagnosis dokter dan gejala (DG) sebesar 1,8 persen. Prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter tertinggi terdapat di Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman masing-masing sebesar 2,6%, Kota Sawah Lunto (2,2%), Pesisir Selatan (1,9%), Kab. Pasaman Barat dan Kota Solok (1,6%). Prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter dan gejala, tertinggi terdapat di Kab. Padang Pariaman (3,2%), Kota Padang Panjang (2,8%), Kota Pariaman (2,7%) dan Kota Sawah Lunto (2,6%). Prevalensi hipertiroid tertinggi di Kota Solok (1,0%), Kota Sawah Lunto (0,9%), Kota Bukittinggi (0,8%) dan Sijunjung (0,6%). Prevalensi hipertensi di Sumatera Barat yang didapat melalui pengukuran pada umur ≥ 18 tahun sebesar 22,6 persen, tertinggi di Padang Pariaman (28,8%), Kota Payakumbuh (28,7%), Kota Sawah Lunto (27,0%) dan Sijunjung (26,0%). Prevalensi hipertensi di Sumatera Barat yang didapat melalui kuesioner terdiagnosis tenaga kesehatan sebesar 7,8 persen, yang didiagnosis tenaga kesehatan dan minum obat sebesar 7,9 persen sedang hipertensi berdasar hasil pengukuran sebanyak 22,6%

vii

Prevalensi jantung koroner berdasar wawancara terdiagnosis dokter di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,6 persen, dan berdasar terdiagnosis dokter dan gejala sebesar 1,2 persen. Prevalensi jantung koroner berdasarkan terdiagnosis dokter tertinggi Kota Solok (1,4%) diikuti Sawah Lunto (1,1%), Solok dan Tanah datar masing-masing 1,0 persen. Sementara prevalensi jantung koroner menurut diagnosis dan gejala tertinggi di Solok (2,9%), diikuti Tanah Datar, Padang Pariaman dan Kota Solok masing-masing sebesar 1,9 persen. Prevalensi gagal jantung berdasar wawancara terdiagnosis dokter di Sumatera Barat sebesar 0,1 persen, dan yang terdiagnosis dokter dan gejala sebesar 0,3 persen. Prevalensi gagal jantung berdasarkan terdiagnosis dokter tertinggi Kota Bukittinggi (0,4%), disusul Kota Padang, Kota Sawah Lunto dan Kota Pariaman masing-masing sebesar 0,3%. Prevalensi gagal jantung berdasarkan diagnosis dan gejala tertinggi di Kota Sawah Lunto (0,6%), diikuti Kota Solok dan Tanah Datar (0,57%). Prevalensi stroke di Sumatera Barat berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7,4 permil dan yang terdiagnosis tenaga kesehatan dan gejala sebesar 12,2 permil. Prevalensi Stroke berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Agam (14,9‰), diikuti Kota Solok (12,7‰), Kota Bukittinggi (10,9‰)  dan Tanah Datar (10,5‰). Prevalensi Stroke berdasarkan terdiagnosis nakes dan gejala tertinggi terdapat di Padang Pariaman (21,0‰), diikuti Agam (18,0‰), Tanah Datar (16,2‰), dan Sijunjung sebesar 16,1 permil. Prevalensi gagal ginjal kronis berdasar didiagnosis dokter di Sumatera Barat sebesar 0,2 persen. Prevalensi tertinggi di Tanah Datar dan Kota Solok masing-masing sebesar 0,4 persen, diikuti Pesisir Selatan, Sijunjung dan Kota Padang masing-masing 0,3 persen. Prevalensi penderita batu ginjal berdasar wawancara terdiagnosis dokter di Sumatera Barat sebesar 0,4 persen. Prevalensi tertinggi di Padang Pariaman (0,9%), diikuti Sijunjung (0,8%), dan Kota Solok sebesar 0,7 persen. Prevalensi penyakit sendi berdasar diagnosis nakes di Sumatera Barat 12,7 persen dan berdasar diagnosis dan gejala 21,8 persen. Prevalensi berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Kab. Solok (20,9%), diikuti Pesisir Selatan (20,5%), Kepulauan Mentawai (18,6%) dan Padang Pariaman (18,0%). Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis nakes dan gejala tertinggi di Padang Pariaman (30,3%), diikuti Pasaman Barat (29,5%), Pesisir Selatan (28,6%) dan Sijunjung (28,0%). Cedera Prevalensi cedera di Provinsi Sumatera Barat adalah 5,8 persen, prevalensi tertinggi ditemukan di Kota Solok (11,8%), terendah di Dharmasraya (1,7%). Adapun penyebab cedera yang lain meliputi terkena benda tajam/tumpul (7,4%), transportasi darat lain (5,4%) dan kejatuhan (3,0 %). Sedangkan untuk penyebab yang belum disebutkan proporsinya kecil. Penyebab cedera terbanyak yaitu kecelakaan sepeda motor (49,5 persen) dan jatuh (33,2 persen). Penyebab cedera transportasi sepeda motor tertinggi ditemukan pada Dharmasraya (73,6 persen) dan terendah di Kepulauan Mentawai (11,0 persen). Ditinjau dari penyebab cederanya, proporsi tertinggi adalah cedera karena kecelakaan sepeda motor (49,5 persen) terjadi pada kelompok umur < 1 tahun (68,5 persen), laki-laki (53,9 persen), tamat Diploma/PT (73,6 persen), wiraswasta (72,6 persen), tinggal di perdesaan (51,3 persen) dan indeks kuintil teratas (52,4 persen). Selain itu penyebab cedera karena jatuh menempati peringkat kedua yaitu 32,2 persen, pada kelompok umur 75 tahun keatas, perempuan (42,7 persen), tidak sekolah (51,0 persen), tidak bekerja (34,1 persen), tinggal di perkotaan (35,8 persen) dan pada indeks kuintil menengah (35,7 persen). Sedangkan penyebab cedera karena benda tajam/tumpul proporsi tertinggi didapatkan pada kelompok umur 35-44 (12,2 persen), laki-laki (8,8 persen), Tamat Diploma/PT (9,4 persen), status pekerjaan petani/nelayan/buruh (14,8 persen), perdesaan (8,4 persen) dan indeks kuintil terbawah (12,5 persen). Penyebab cedera karena tindakan kekerasan meningkat pada kelompok umur 15-34 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 15-24 tahun dan 35-44 tahun. Persentase tertinggi karena usaha bunuh diri terdapat pada kelompok umur 5-64 tahun. Penyebab cedera karena usaha bunuh diri sedikit meningkat pada mereka yang tidak sekolah dan menurun pada yang berpendidikan tinggi. Cedera karena kelalaian/ketidaksengajaan terjadi 100 persen pada kelompok umur < 1 tahun. Persentase penyebab cedera pada laki-laki lebih tinggi dibanding pada perempuan kecuali penyebab cedera lainnya.

viii

Gigi dan mulut Untuk mengetahui besarnya permasalahan di bidang kesehatan gigi dan mulut secara menyeluruh perlu dilakukan pengukuran di masyarakat Sumatera Barat. Melalui Riskesdas 2013, telah dilakukan pengumpulan data berbagai indikator kesehatan gigi dan mulut masyarakat, dengan cara wawancara dan observasi dengan menggunakan instrumen genggam (kaca mulut) dan bantuan penerangan sinar matahari atau lampu senter. Wawancara dilakukan pada responden semua umur. Data yang didapat adalah masyarakat bermasalah gigi dan mulut, tindakan yang diterima oleh responden dari tenaga medis gigi dan EMD. Untuk perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sampel adalah penduduk umur ≥10 tahun sedangkan responden pemeriksaan gigi serta melihat kondisi gigi dan mulut adalah penduduk umur ≥12 tahun. Prevalensi penduduk provinsi Sumatera Barat mempunyai masalah gigi dan mulut dalam 12 bulan terakhir ( potential demand )adalah 22,1 persen. Diantara mereka, terdapat 35,3 persen yang menerima perawatan dan pengobatan dari tenaga medis (perawat gigi, dokter gigi atau dokter gigi spesialis), sementara 64,7 persen lainnya tidak dilakukan perawatan. Secara keseluruhan keterjangkauan/kemampuan untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi/EMD hanya 7,8 persen. Penduduk yang berobat gigi di provinsi Sumatera Barat dengan memanfaat kan doketr gigi spesialis sebesar 3,6 persen, dokter gigi 42,1 persen, perawat gigi 12,8 persen, paramedik lainnya 35,1 persen, tukang gigi 1,8 persen dan tenaga kesehatan lainnya sebesar 10,2 persen. Proporsi penduduk umur ≥10 tahun sebagian besar (93,7%) menyikat gigi setiap hari. Kabupaten/Kota dengan proporsi tertinggi adalah Kota Bukit Tinggi (97,4%) dan terendah kabupaten Kepulauan Mentawai (78,9%). Sebagian besar penduduk juga menyikat gigi pada saat mandi pagi, yaitu sebesar 94,3 persen. Sebagian besar penduduk juga menyikat gigi pada saat mandi sore, yaitu sebesar 73,5 persen. Kebiasaan yang keliru hampir merata tinggi di seluruh kelompok umur. Kebiasaan benar menyikat gigi penduduk Sumatera Barat hanya 1,4 persen, kabupaten/kota tertinggi untuk perilaku menyikat gigi dengan benar adalah kota Padang yaitu 3,8 persen. Indeks DMF-T  menggambarkan tingkat keparahan kerusakan gigi.Indeks DMF-T   merupakan penjumlahan dari indeks D-T,M-T , dan F -T . Indeks DMF-T   ini meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Indeks DMF-T Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,2, lebih tinggi dari angka Indonesia sebesar 4,6 dengan nilai masing-masing:D-T =3,23; M-T =2,94; F-T =0,10; yang berarti kerusakan gigi penduduk Sumatera Barat 620 buah gigi per 100 orang. Provinsi yang mempunyai indeks DMF-T   tertinggi adalah Pasaman (8,5%) dan terendah adalah Kota Payakumbuh (3,0%). Disabilitas Bahasan disabilitas bertujuan mendapatkan pemahaman seutuhnya tentang pengalaman hidup penduduk karena kondisi kesehatan termasuk penyakit atau cedera yang dialami. Setiap orang memiliki peran tertentu, seperti bekerja dan melaksanakan kegiatan/aktivitas rutin yang diperlukan. Kuesioner disabilitas dikembangkan oleh WHO untuk mendapatkan informasi sejauh mana seseorang dapat memenuhi perannya di rumah, tempat kerja, sekolah atau area sosial lain, hal yang tidak mampu dilakukan atau kesulitan melakukan aktivitas rutin (WHO, 2010). Informasi besaran masalah disabillitas dapat dimanfaatkan untuk menyusun prioritas dan mengevaluasi efektivitas dan kinerja program kesehatan. Riskesdas 2013 menunjukkan, kesulitan berjalan jauh dialami oleh 15 dari 100 penduduk Provinsi Sumatera Barat termasuk 9,9% dengan level sedang hingga sangat berat, diikuti oleh kesulitan berdiri selama 30 menit. Kesulitan membersihkan diri dialami oleh hampir 9% penduduk, termasuk 2,7% dengan level sedang hingga sangat berat/tidak mampu membersihkan diri tanpa dibantu. Prevalensi pendudukSumatera Barat dengan disabilitas sedang sampai sangat berat sebesar 13,1%, bervariasi dari yang tertinggi di Pasaman Barat (34,4%) dan yangterendah di Solok Selatan (3,2%). Rata – rata penduduk Sumatera Barat tidak dapat berfungsi optimal selama 7,4 hari. Rerata hari produktif hilang tertinggi di Kota Padang Panjang (14,4 hari) dan terendah di Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai (masing-masing 4 hari). Kesehatan jiwa Prevalensi gangguan jiwa berat 3 terbanyak terdapat di Kota Payakumbuh (4,1 per mil), Padang Pariaman (4,0 per mil) dan Kota Padang Panjang (3,2 per mil). Angka tersebut jauh diatas angka prevalensi

ix

gangguan jiwa berat Provinsi Sumatera Barat (1,9 per mil). Sedangkan prevalensi terendah di Sijunjung dan Kepulauan Mentawai (masing-masing 0 per mil). Berdasarkan tempat tinggal, gangguan jiwa berat (psikosis) di pedesaan (1,1%) lebih tinggi dibanding di perkotaan (0,8%). Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan semakin rendah prevalensi psikosis. Pengetahuan, sikap, dan perilaku Pengetahuan, sikap dan perilaku dikumpulkan pada penduduk kelompok umur 10 tahun atau lebih. Jumlah responden adalah 30.008 orang. Proporsi perilaku cuci tangan secara benar menunjukan 29,0 persen dan lima kabupaten/kKota terendah adalah Pesisir Selatan (13,5%), Lima Puluh Kota (15,5%%), Pasaman (16,7%), Sijunjung (21,8%), dan Pasaman Barat (21,9%). Rerata Sumatera Barat perilaku BAB di jamban adalah 74,2 persen. Lima kabupaten/kota terendah adalah Kepulauan Mentawai (41,9%%), Pasaman (48,4%), Sijunjung (50,0%), Kab. Solok Selatan (52,7%) dan Solok (54,5%). Proporsi penduduk Sumatera Barat (sampel penduduk umur ≥10) tahun terbanyak perokok aktif di setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 39,2 persen, umur 35-39 tahun 37,4 persen, sedangkan proporsi perokok setiap hari pada laki-laki lebih banyak di bandingkan perokok perempuan (52,3% dibanding 1,4%). Berdasarkan jenis pekerjaan, petani/nelayan/buruh adalah perokok aktif setiap hari yang mempunyai proporsi terbesar (54,6%) dibandingkan kelompok pekerjaan lainnya. Proporsi perokok setiap hari tampak cenderung menurun pada kuintil indeks kepemilikan yang lebih tinggi Rerata batang rokok yang dihisap per hari per orang di Provinsi Sumatera Barat adalah 15,8 batang (setara satu bungkus). Jumlah rerata batang rokok terbanyak yang dihisap ditemukan di Kepulauan Mentawai (21 batang) dan di Pesisir Selatan (16-17 batang). Proporsi penduduk umur ≥10 tahun yang mempunyai kebiasaan mengunyah tembakau atau smokeless setiap hari di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,3 persen, sedangkan proporsi pengunyah tembakau terkadang sebesar 1,0 persen. Proporsi tertinggi pengunyah tembakau setiap hari yang berada diatas proporsi provinsi adalah Pasaman (9,2%), Pasaman Barat (6,7%), Dharmasraya (3,4%), dan Tanah Datar (3,1%). Proporsi aktivitas fisik tergolong kurang aktif di Sumatera Barat secara umum adalah 28,8 persen. Ada 7 kabupaten/kota dengan penduduk aktivitas fisik tergolong kurang aktif berada diatas rata-rata Sumatera Barat. Lima tertinggi adalah penduduk Agam (42,6%), Kota Pariaman (37,5%), Kota Solok (35,1%), Kota Padang Panjang (34,5%), dan Solok (33,6%). Hampir separuh proporsi penduduk kelompok umur ≥ 10 tahun di Sumatera Barat dengan perilaku sedentari 3-5,9 jam (59,7%) sedangkan sedentari ≥ 6 jam perhari meliputi hampir satu dari tiga penduduk. Lima kabupaten/kota dengan penduduk sedentari ≥ 6 jam adalah Pesisir Selatan (59,7%), Sijunjung (47,8%), Solok (46,5%), Kota Bukittinggi (45,0%), dan Tanah Datar (41,5%). Proporsi penduduk Sumatera Barat yang cukup mengkonsumsi sayur dan/atau buah sebesar 1,3 persen. Penduduk Kota Payakumbuh mengkonsumsi cukup sayur dan/atau buah paling banyak dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 5,3 persen. Perilaku konsumsi makanan berisiko antara lain kebiasaan mengonsumsi makanan/minuman manis, asin, berlemak, dibakar/panggang, diawetkan, berkafein, dan berpenyedap adalah perilaku berisiko penyakit degeneratif. Proporsi penduduk ≥10 tahun dengan makanan berisiko menurut kabupaten/kota , yaitu mengkonsumsi makanan/minuman manis ≥1 kali dalam sehari adalah 48,1 persen. Proporsi penduduk dengan perilaku konsumsi makanan berlemak, berkolesterol dan makanan gorengan ≥1 kali perhari 34,3 persen. Penduduk Provinsi Sumatera Barat mengonsumsi penyedap ≥1 kali dalam sehari (48,5%), tertinggi di Dharmasraya (76,0%) terendah di Kota Bukittinggi (13,6%). Sebanyak 13,4 persen penduduk Sumatera Barat mengonsumsi biskuit ≥1 kali per hari. Proporsi penduduk mengonsumsi biskuit berada di atas rerata provinsi yaitu Solok Selatan (29,8%), Pesisir Selatan (21,1%), Dharmasraya (19,6%), Solok (18,7%), dan Sijunjung (16,0%). Proporsi provinsi rumah tangga dengan PHBS baik adalah 20,2 persen, dengan proporsi tertinggi pada Kota Payakumbuh (39,1%) dan terendah pada Kepulauan Mentawai (2,7%). Proporsi rumah tangga

x

dengan PHBS baik lebih tinggi di perkotaan (29,4%) dibandingkan di perdesaan (14,3%). Proporsi rumah tangga dengan PHBS baik meningkat dengan semakin tingginya kuintil indeks kepemilikan (terbawah 3,7%, teratas 38%). Pembiayaan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk Sumatera Barat 53,6 persen belum memiliki jaminan kesehatan. Askes/ASABRI dimiliki oleh sekitar 8,7 persen penduduk, Jamsostek 1,6 persen, asuransi kesehatan swasta 1,0 persen dan tunjangan kesehatan perusahaan sebesar 0,4 persen. Kepemilikan jaminan didominasi oleh Jamkesmas (26,1%) dan Jamkesda (9,3%). Kota Payakumbuh menjadi kabupaten/kota yang paling tinggi cakupan kepemilikan jaminan diantara kabupaten/kota lain, yaitu sekitar 90,7 persen penduduk atau hanya 9,3 persen yang tidak punya jaminan apapun. Sebaliknya Dharmasraya menjadi kabupaten dengan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan yang paling rendah dengan 72,8 persen penduduk tidak punya jaminan. Lima kabupaten/kota dengan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan kurang dari 40 persen adalah Solok, Sijunjung, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota dan Pasaman Barat. Mengobati sendiri Proporsi penduduk Sumatera Barat yang mengobati diri sendiri dalam satu bulan terakhir dengan membeli obat ke toko obat atau ke warung tanpa resep dokter adalah 14,1 persen dengan rerata pengeluaran sebesar Rp.5.000. Kota Padang Panjang merupakan kabupaten/kota tertinggi (25,9%) dengan rerata pengeluaran sebesar Rp.5.000, dan Kota Padang merupakan kabupaten/kota dengan proporsi terendah (7,2%) dengan rerata pengeluaran sebesar Rp. 5.000,-. Sedangkan rerata pengeluaran tertinggi di. Tanah Datar (Rp. 11.000,-) dan terendah di Lima Puluh Kota (Rp. 2.000,-) Rawat jalan pemanfaatan rawat jalan di berbagai fasilitas kesehatan dalam satu bulan terakhir. Sebanyak 11,1 persen balita melakukan rawat jalan dan kelompok ini merupakan kelompok proporsi tertinggi yang melakukan rawat jalan dengan median biaya sebesar Rp.25.000,-, sebaliknya penduduk umur 15-24 tahun adalah kelompok terendah. Makin bertambah umur, penduduk makin banyak yang memanfaatkan rawat jalan dan median biayanya pun cenderung semakin besar. Penduduk umur 75 tahun keatas adalah kelompok dengan median pengeluaran rawat jalan terbesar (Rp. 50.000,-) dan proporsi sebanyak 13,4%. sumber biaya rawat jalan secara keseluruhan untuk Sumatera Barat masih didominasi (67,3%) pembiayaan yang dibayar oleh pasien sendiri atau keluarga (out of pocket ), kemudian berturut-turut disusul pembiayaan oleh Jamkesmas (12,4%) dan Jamkesda (6,6%), dan terendah adalah pembiayaan oleh perusahaan (0.5%). Sumber biaya rawat jalan dari Askes/ASABRI sebesar 5,3 persen, Jamsostek 1 persen, Asuransi Swasta 1,1 persen, sumber lainnya 5,1 persen dan sebanyak 0,8 persen dibiayai lebih dari satu sumber. Rawat inap Penduduk Sumatera Barat 1,6 persen dalam satu bulan terakhir melakukan rawat inap dan median biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.1.000.000. Penduduk Kota Sawah Lunto tertinggi untuk pemanfaatan rawat inap yaitu sebesar 3,9 persen dengan median biaya dalam satu tahun terakhir terendah sebesar Rp.285.000,-. Sedangkan Dharmasraya pemanfaatan rawat inap terkecil (0,6%) dengan median biaya sebesar Rp.800.000. Disusul Kepulauan Mentawai (0,7%), Solok Selatan (0,8%) dan Kota Padang (0,9%). Median biaya di tiga kabupaten/kota tersebut berbeda-beda, Kepulauan Mentawai sebesar Rp.1.500.000, Solok Selatan Rp.700.000, dan Kota Padang sebesar Rp.1.200.000. Pengeluaran untuk rawat inap terbesar adalah di Pesisir Selatan, yaitu sebesar Rp.2.000.000. Sumber biaya yang paling banyak digunakan untuk rawat inap berturut-turut adalah Jamkesmas 13,6 persen, Askes/ASABRI 9,8 persen, lebih dari satu sumber biaya 4,5 persen, sebanyak 3,8 persen penduduk Sumatera Barat yang rawat inap menggunakan Jamkesda dan 2,7 persen dari sumber lainnya. Sementara itu sumber biaya untuk rawat inap dari Jamsostek digunakan oleh 2 persen, sedang 1,1 persen dari Asuransi kesehatan swasta dan 1,6 persen dari tunjangan kesehatan perusahaan.

xi

Kesehatan reproduksi Blok Kesehatan Reproduksi yang dikumpulkan bertujuan untuk menyediakan informasi cakupan pelayanan kesehatan ibu terkait dengan indikator MDG yaitu pelayanan KB, pelayanan kesehatan selama masa hamil sampai masa nifas. Proporsi kehamilan umur 10-54 tahun di Provinsi Sumatera Barat di perkotaan (2,8%) lebih tinggi dibanding perdesaan (1,9%). Pola kehamilan berbeda menurut kelompok umur dan tempat tinggal. Proporsi kehamilan pada umur remaja (15-19 tahun) adalah 0,2 persen. Proporsi penggunaan KB saat ini di provinsi Sumatera Barat sebesar 53,6 persen. Proporsi terendah di Kota Bukittinggi (40,8 %) dan tertinggi di Dharmasraya (67,1%). Penggunaan alat/cara KB modern (53,1%). Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh kelompok hormonal dan non MKJP dan penggunaan KB jenis suntikan KB (31,2%) memperlihatkan dominasi KB suntikan yang tinggi. Kabupaten/kota dengan penggunaan KB modern adalah tertinggi di Kab. Solok (66,2%) dan terendah di Kota Padang (42,2%). Proporsi penggunaan KB saat ini terbanyak pada kelompok umur 30-34 tahun (62,3%), sedangkan pada kelompok umur berisiko masih rendah yaitu pada 45-49 tahun (30,2%) dan kelompok umur 15-19 tahun (49,9%). Tempat yang banyak dikunjungi adalah praktek bidan (52,3%) dan paling kecil adalah Praktek Perawat (0,7%). Setiap ibu hamil menghadapi risiko terjadinya kematian, sehingga salah satu upaya menurunkan tingkat kematian ibu adalah meningkatkan status kesehatan ibu hamil sampai bersalin melalui pelayanan ibu hamil sampai masa nifas. Pada Riskesdas 2013, indikator cakupan pelayanan ibu hamil sampai masa nifas diperoleh dari informasi riwayat kehamilan berdasarkan kelahiran yang terjadi pada periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling berperan (89,3%) dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil (pemeriksaan kehamilan) dan fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan ibu hamil adalah praktek bidan (50,3%), Puskesmas/Pustu (18,3%) dan Poskesdes/Polindes (11,7%). Ibu hamil yang mengkonsumsi zat besi dan variasi jumlah asupan zat besi selama hamil di Provinsi Sumatera Barat sebesar 87, persen. Ibu usia produktif 89,4 persen mempunyai buku KIA, namun yang bisa menunjukan hanya 39,6 persen. Variasi kepemilikan buku KIA dan bisa menunjukkan buku KIA menurut kabupaten/kota antara cakupan terendah di Kota Pariaman (11,4%) dan tertinggi di Kota Payakumbuh (61,7%). Dalam analisis Riskesdas, penolong persalinan dinyatakan dalam penolong persalinan kualifikasi tertinggi dan kualifikasi terendah. Penolong persalinan dengan kualifikasi tertinggi apabila lebih dari satu penolong maka dipilih yang paling tinggi sedangkan penolong persalinan dengan kualifikasi terendah adalah apabila lebih dari satu penolong maka dipilih tenaga dengan kualifikasi yang paling rendah. Hasil di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa persalinan sebagian besar ditolong oleh bidan (kualifikasi tertinggi 69,7% dan kualifikasi terendah 66,6%). Sehingga penolong persalinan dengan tenaga kesehatan (dokter/bidan) untuk kualifikasi tertinggi sebesar 92 persen dan kualifikasi terendah adalah 91,9 persen. Pada kelompok ibu berumur risiko tinggi (umur ibu kurang dari 20 tahun dan umur 35 tahun ke atas) lebih banyak melahirkan di rumah (berkisar 39,1% sampai 17,5%) sedangkan ibu dengan tingkat pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan yang tinggi, bekerja sebagai pegawai dan tinggal di perkotaan paling banyak melahirkan di fasilitas kesehatan dan Polindes/Poskesdes. Sebaliknya ibu dengan pendidikan rendah, tinggal di perdesaan dan dengan kuintil indeks kepemilikan terendah memilih melahirkan di rumah. Cakupan pelayanan KB pasca salin di Sumatera Barat sebesar 50,2 persen dan bervariasi menurut kabupaten/kota, dengan rentang 21,4 persen (Kepulauan Mentawai) dan 83,6 persen (Kota Sawah Lunto). Pelayanan kesehatan masa nifas dimulai dari 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan. Terdapat 83,3 persen ibu bersalin yang mendapat pelayanan nifas pertama pada periode 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan (KF1), periode 7 sampai 28 hari setelah melahirkan (KF2) sebesar 32,1 persen dan periode 29 sampai 42 hari setelah melahirkan (KF3) sebesar 29,6 persen dan lengkap ebanyak 20,7 persen. Akan tetapi angka Sumatera Barat untuk KF lengkap yang dicapai baru sebesar 20,7 persen. Ibu bersalin yang

xii

mendapat pelayanan KB pasca bersalin mencapai 50,2 persen dengan rentang 21,4 (Kepulauan Mentawai) dan 83,6 persen (Kota Sawah Lunto). Kesehatan anak Kategori berat badan lahir anak balita dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: <2500 gram (BBLR), 2500-3999 gram, dan ≥4000 gram. Di Provinsi Sumatera Barat persentase anak balita yang mempunyai berat badan lahir <2500 gram sebesar 7,3 persen, 2500-3999 gram sebesar 86,8 persen, dan ≥4000 gram sebesar 5,9 persen. Persentase BBLR tertinggi terdapat di Pesisir Selatan (16,5%) dan terendah di Kota Payakumbuh (2,2%). Persentase balita yang memiliki riwayat berat badan lahir rendah (<2500 gram) dan panjang badan lahir pendek (<48 cm) menurut kabupaten/kota sebesar 2,7 persen, tertinggi di Solok Selatan (8,2%) dan terendah atau tidak ada riwayat di Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman masing-masing 0%. Riskesdas 2013 menyajikan informasi prevalensi anak usia 24-59 bulan yang mengalami kecacatan. Kecacatan yang dimaksud adalah semua kecacatan yang dapat diobservasi, termasuk karena penyakit atau trauma/kecelakaan. Data ini terlalu kecil sehingga hanya disajikan di tingkat nasional. Cakupan imunisasi lengkap di Sumatera Barat cenderung turun dari tahun 2007 (41,8%) sampai dengan tahun 2013 (39,7%). Begitu juga cakupan imunisasi tidak lengkap cenderung menurun dari tahun 2007 (47,6%) sampai dengan tahun 2013 (46,9%). Sebaliknya untuk yang tidak diimunisasi malah meningkat dari tahun 2007 (10,8%) sampai dengan tahun 2013 (13,4%). Persentase imunisasi menurut jenisnya yang tertinggi adalah BCG (81,0%) dan yang terendah adalah DPT-HB3 (60,2%). Bila dilihat masing-masing imunisasi menurut kabupaten, cakupan imunisasi HB-0 terendah di Kepulauan Mentawai (36,0%) tertinggi di Kota Sawah Lunto (97,9%). Sedangkan Cakupan imunisasi BCG, DPT-HB 3 dan Polio 4 terendah di Padang Pariaman masing-masing (51,5%), (39,6%) dan (36,6%). Di Sijunjung dan Kota Sawah Lunto cakupan imunisasi BCG mencapai 100%. Untuk cakupan imunisasi DPT-HB 3, Polio 4, dan Campak tertinggi di Kota Sawah Lunto masing-masing (94,6%) dan terendah Kota Padang Panjang 35,1%. Persentase imunisasi lengkap di Sumatera Barat adalah 39,7 persen, dengan perincian di perkotaan lebih tinggi (41,8%) daripada di perdesaan (38,4%) dan masih terdapat 16,2 persen anak 12-23 bulan di perkotaan dan 11,7 persen anak 12-23 bulan di perdesaan yang tidak mendapat imunisasi sama sekali atau total di Sumatera Barat terdapat 13,4 persen yang tidak diimunisasi sama sekali. Setiap bayi baru lahir sebaiknya mendapatkan semua kunjungan neonatus, yaitu pada saat bayi berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari. Bayi yang mendapat kunjungan neonatus tiga kali yaitu pada saat berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari, dapat dinyatakan melakukan kunjungan neonatus lengkap (KN1, KN2, KN3). Kunjungan neonatus bayi umur 6-48 jam (KN1) persentasennya cukup tinggi 67,9 persen dan tampak persentasenya semakin menurun pada kunjungan neonatus bayi umur 3-7 hari (KN2) sebesar 44,1% dan pada kunjungan neonatus bayi umur 8-28 hari (KN3) sebesar 31,9%. Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN1, KN2, KN3) pada anak 0-59 bulan menurut karakteristik. Menurut kelompok umur KN Lengkap tertinggi di pada kelompok umur 6-11 bulan (30,5%), KN tidak lengkap tertinggi pada kelompok umur 0  –  5 bulan (51,2%), sedangkan tidak pernah KN tertinggi pada kelompok umur 48-59 bulan (33,7%). Persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa sebesar 22,1 persen, diberi betadine/alkohol sebesar 75,3 persen, diberi obat tabur sebesar 0,6 persen, dan diberi ramuan/obat tradisional sebesar 1,9 persen. Persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa tertinggi di Kota Padang Panjang (44,6%) dan terendah di Pesisir Selatan (7,0%). Selain itu terdapat enam kabupaten lain yang mempunyai presentase perawatan tali pusar tanpa diberi apa-apa diatas angka propinsi, secara berurutan yaitu Agam (35,6%), Lima Puluh Kota (32,5%), Dharmasraya (29,5%), Kepulauan Mentawai (26,6%), Kota Padang (24,2%), Kota Bukittinggi (24,0%). Persentase proses mulai menyusui kurang dari satu jam (IMD) setelah bayi lahir adalah 58,2 persen di Sumatera Barat dan angka tersebut lebih tinggi dari angka Nasional sebesar 49,1 persen. Sedangkan menurut kabupaten/kota, IMD tertinggi di Pasaman (82,2%) diikuti oleh Kota Padang Panjang (80,2%),

xiii

Pasaman Barat (79,9%), Kota Bukittinggi (78,6%) dan Kota Pariaman (78,5%). Sedangkan presentase menyusu kurang dari satu jam (IMD) paling rendah adalah di Kepulauan Mentawai (21,3%). Cakupan pemberian vitamin A menurun dari 73,5 persen di 2007 menjadi 70,9 persen di 2010. Persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir tertinggi di Kota Sawah Lunto (91,9 %) dan terendah di Kota Pariaman (52,6%). Setiap bayi baru lahir sebaiknya mendapatkan semua kunjungan neonatus, yaitu pada saat bayi berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari. Bayi yang mendapat kunjungan neonatus tiga kali yaitu pada saat berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari, dapat dinyatakan melakukan kunjungan neonatus lengkap (KN1, KN2, KN3). KN lengkap dilakukan pada 25,6 persen neonatus. Secara terperinci, kunjungan neonatus bayi umur 6-48 jam (KN1) persentasennya cukup tinggi 67,9% dan tampak persentasenya semakin menurun pada kunjungan neonatus bayi umur 3-7 hari (KN2) sebesar 44,1% dan pada kunjungan neonatus bayi umur 8-28 hari (KN3) sebesar 31,9%. Persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0 - 11 tahun di Sumatera Barat sebesar 69,2 persen, tertinggi di Kota Sawah Lunto (88,6%), dan terendah di Kepulauan Mentawai (9,5%). Status Gizi Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Indikator BB/U yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah gizi kronis) atau sedang menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut). Indikator status gizi berdasarkan indeks TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Indikator BB/TB dan IMT/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk. Masalah kurus dan gemuk pada umur dini dapat berakibat pada risiko berbagai penyakit degeneratif pada saat dewasa (Teori Barker). Prevalensi balita dengan gizi buruk + kurang (BB/U) sebesar 21,2 persen. Angka di Sumatera Barat termasuk serius karena masalah kesehatan masyarakat dianggap serius bila prevalensi gizi buruk-kurang antara 20,0 - 29,0 persen, dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila ≥30 persen (WHO, 2010). Masalah stunting perlu menjadi perhatian di Sumatera Barat karena sudah menujukkan angka 39,2%. Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 30 – 39 persen dan serius bila prevalensi pendek ≥40 persen  (WHO 2010). Berarti, masalah balita pendek juga menjadi masalah di provinsi Sumatera Barat. Prevalensi balita kurus menurut BB/TB sudah menjadi masalah yang harus diperhatikan karena angkanya sudah menunjukkan 12,6%. Masalah kesehatan masyarakat sudah dianggap serius bila prevalensi kurus (BB/TB) antara 10,0 - 14,0 persen, dan dianggap kritis bila ≥15,0 persen (WHO 2010). Prevalensi status gizi anak umur 5-12 tahun menurut TB/U di provinsi Sumatera Barat cukup tinggi yaitu tergolong sangat pendek dan pendek sebesar 37,1%. Bila dilihat berdasar kabupaten/kota maka urutan terbanyak prevalensi anak 5-12 tahun yang sangat pendek dijumpai di Pasaman (31,7%) selanjutnya kota Pariaman (31,3%) dan Pasaman Barat (27,5%). Prevalensi sangat pendek terendah di kota Bukit Tinggi.

Di provinsi Sumatera Barat, prevalensi pendek pada remaja adalah 42,0 persen (17,3% sangat pendek dan 24,7% pendek). Prevalensi pendek terendah di kabupaten Kota Payakumbuh (14,4%) dan tertinggi di Kepulauan Mentawai (33,4 %). Prevalensi pendek berdasar TB/U pada remaja umur 16-18 tahun (remaja) di provinsi Sumatera Barat, adalah 39,9 persen (8,9% sangat pendek dan 31,0% pendek). Sedangkan remaja 16-18 tahun yang kurus dan sangat kurus sebanyak 11,0 persen, sedangkan gemuk 6,0 persen dan obesitas sebanyak 1,5 persen.

xiv

Prevalensi penduduk dewasa di provinsi Sumatera Barat yang termasuk kurus 11,8 persen, berat badan lebih 10,1 persen dan obesitas 13,5 persen. Masalah kurang energi kronis (KEK) pada wanita usia subur (WUS) dan wanita hamil yang berumur 15-49 tahun berdasarkan indikator Lingkar Lengan Atas (LiLA) menggambarkan adanya risiko (KEK) dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi pada wanita hamil dan WUS digunakan ambang batas nilai rerata LILA < 23,5 cm. Prevalensi risiko KEK di provinsi Sumatera Barat sebanyak 20,9 persen. Prevalensi risiko KEK terendah di kota Sawah Lunto (9,5%) dan tertinggi di Pesisir Selatan (31,5 %). Wanita hamil berisiko tinggi yaitu wanita hamil dengan tinggi badan<150 cm (WHO 2007). Prevalensi wanita hamil berisiko tinggi di provinsi Sumatera Barat sebesar 39,8 persen, lebih tinggi dari angka nasional (31,3 %). Prevalensi wanita hamil berisiko tinggi terendah di kota Payakumbuh (6,2%) dan tertinggi di kabupaten Solok (55,9%). Rumah tangga dinyatakan mempunyai/mengkonsumsi ‘garam mengandung cukup iodium (30 ppm KIO3)’ bila hasil tes cepat garam berwarna biru/ungu tua; mempunyai ‘garam mengandung tidak cukup iodium (< 30 ppm)’ bila hasil tes cepat berwarna biru/ungu muda; dan dinyatakan mempunyai ‘garam tidak mengandung iodium’ bila hasil tes cepat tidak berwarna.Hasil  di Sumatera Barat dengan kategori cukup garam beriodium yang dikonsumsi hanya mencapai persentase 63,2%. Angka ini masih belum mencapai target Universal Salt Iodization (USI) atau “garam beriodium untuk semua” yaitu minimal 90% rumah tangga menggunakan garam mengandung cukup iodium. Kesehatan indera Kesehatan mata Prevalensi low vision dan kebutaan dihitung berdasarkan hasil pengukuran visus dengan atau tanpa kaca mata/lensa kontak koreksi. Kebutaan didefinisikan sebagai visus pada mata terbaik <3/60 atau dengan kata lain buta bilateral. Low vision didefinisikan sebagai visus pada mata terbaik ≤6/60 atau mencakup low vision  bilateral dan buta unilateral yang disertai low vision unilateral. Prevalensi pterygium, kekeruhan kornea, katarak, dan xeroftalmia dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi nakes. Prevalensi Pemakaian kacamata/kontak lensa di Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,6%, sedangkan berdasarkan kabupaten/kota tertinggi di Kota Bukitinggi (13,4%) dan terendah di Kab. Dharmasraya (2,4%). Kepulauan Mentawai prevalensi low vision tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya jauh melampaui prevalensi provinsi (0,8%), sedang yang terendah adalah Kota Padang (0,1%). Prevalensi kebutaan banyak terjadi di Kepualauan Mentawai, Tanah Datar dan Kota Pariaman masing-masing sebesar 0,9% dan terendah di Solok Selatan, Pasaman Barat dan Kota Solok masing-masing sebesar 0,1% Prevalensi pterygium unilateral dan bilateral masing-masing sebesar 3,1 % dan 4,8%, sedang kekeruhan kornea unilateral sebesar 1,5% dan kekeruhan kornea bilateral sebesar 3,7%. Kejadian katarak di Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,2% terjadi mulai pada kelompok umur 25-34 tahun. Alasan tidak operasi katarak, sebagian besar responden (41,2%) belum melakukan operasi katarak karena tidak tahu kalau menderita katarak, selanjutnya tidak mampu membiayai (16,6%) dan takut operasi (11,8%). Kesehatan telinga Prevalensi gangguan pendengaran di Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,4% dan ketulian sebesar 0,1%. Prevalensi gangguan pendengaran tertinggi di Kab. Solok sebesar 3,6% dan terendah di Kota Bukittinggi sebesar 1,1%. Sebagian besar prevalensi ketulian di kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tidak ditemukan (0%), prevalensi ketulian tertinggi pada Solok dan Lima Puluh Kota masing-masing sebesar 0,3%.

xv

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................................................................. iii DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. xvi DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................... xix DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... xxi x DAFTAR SINGKATAN ...............................................................................................................................xxxiii BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang...............................................................................................................................1 1.2 Ruang Lingkup Riskesdas 2013 .....................................................................................................2 1.3 Pertanyaan Penelitian..................................................................................................................... 2 1.4 Tujuan Riskesdas 2013 ..................................................................................................................2 1.5 Kerangka Pikir ................................................................................................................................. 3 1.6 Alur Pikir Riskesdas 2013 ..............................................................................................................4 1.7 Pengorganisasian Riskesdas 2013 ................................................................................................6 1.8 Manfaat Riskesdas 2013 ................................................................................................................6 1.9 Persetujuan Etik Riskesdas 2013 ...................................................................................................7 BAB 2. METODOLOGI RISKESDAS ............................................................................................................ 8 2.1. Desain ............................................................................................................................................8 2.2 Populasi dan Sampel .....................................................................................................................8 2.3. Variabel........................................................................................................................................10 2.4. Alat Pengumpul Data dan Cara Pengumpulan Data...................................................................11 2.5. Manajemen Data .........................................................................................................................12 2.6. Keterbatasan Data Riskesdas 2013 ............................................................................................13 2.7. Pengolahan dan Analisis Data ....................................................................................................13 2.8. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat ................................................................................13 BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................................................ 17 3.1. Akses Pelayanan Kesehatan ......................................................................................................17 3.1.1. Keberadaan fasilitas kesehatan ..............................................................................................17 3.1.2 Keterjangkauan fasilitas kesehatan .........................................................................................19 3.2. FARMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL .....................................................33 3.2.1. Obat dan Obat Tradisional (OT) di Rumah Tangga ...............................................................33 3.2.2. Pengetahuan Rumah Tangga tentang Obat Generik (OG) ....................................................40 3.2.3 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad)...............................................44 3.3. Kesehatan Lingkungan ................................................................................................................47 3.3.1. Air minum ................................................................................................................................47 3.3.2. Sanitasi....................................................................................................................................52 3.3.3. Perumahan ..............................................................................................................................57

xvi

3.4. Penyakit Menular......................................................................................................................... 62 3.4.1. Penyakit yang ditularkan melalui udara ................................................................................. 62 3.4.2. Penyakit yang ditularkan melalui makanan, air dan lainnya .................................................. 67 3.4.3. Penyakit yang ditularkan oleh vektor (Malaria) ...................................................................... 71 3.5. Penyakit Tidak Menular............................................................................................................... 76 3.5.1 Asma ........................................................................................................................................ 78 3.5.2 Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) ................................................................................. 78 3.5.3 Kanker...................................................................................................................................... 78 3.5.4 Diabetes melitus ...................................................................................................................... 81 3.5.5. Penyakit hipertiroid ................................................................................................................. 81 3.5.6 Hipertensi/tekanan darah tinggi ............................................................................................... 81 3.5.7 Penyakit jantung ...................................................................................................................... 84 3.5.8 Stroke ....................................................................................................................................... 84 3.5.9 Penyakit ginjal .......................................................................................................................... 87 3.5.10 Penyakit sendi/ rematik/ encok .............................................................................................. 87 3.6. Cedera ......................................................................................................................................... 91 3.6.1. Prevalensi cedera dan penyebabnya ..................................................................................... 91 3.6.2 Jenis Cedera ............................................................................................................................ 99 3.6.3 Tempat terjadinya cedera ...................................................................................................... 102 3.6.4 Pola Pencarian pengobatan akibat cedera ........................................................................... 104 3.6.5. Dampak cedera..................................................................................................................... 107 3.6.6. Pemakaian alat pelindung diri (Helm) .................................................................................. 112 3.7. Kesehatan Gigi dan Mulut ......................................................................................................... 115 3.7.1. Effective Medical Demand .................................................................................................... 115 3.7.2. Perilaku menyikat gigi penduduk umur ≥ 10 tahun .............................................................. 119 3.7.3. Indeks DMF-T dan komponen D-T, M-T, F-T ....................................................................... 122 3.8. Disabilitas/ketidakmampuan ..................................................................................................... 124 3.9. Kesehatan Jiwa ......................................................................................................................... 127 3.9.1 Gangguan jiwa berat.............................................................................................................. 127 3.9.2 Gangguan mental emosional................................................................................................ 129 3.10. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku........................................................................................... 133 3.10.1 Perilaku higienis................................................................................................................... 133 3.10.2. Penggunaan tembakau....................................................................................................... 134 3.10.3. Perilaku aktifitas fisik .......................................................................................................... 137 3.10.4. Perilaku konsumsi buah dan sayur .................................................................................... 139 3.10.5. Pola konsumsi makanan tertentu ....................................................................................... 140 3.10.6. Konsumsi makanan olahan dari tepung ............................................................................. 141 3.10.7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) .......................................................................... 142 3.11. Pembiayaan Kesehatan ........................................................................................................ 145 3.11.1 Kepemilikan jaminan kesehatan.......................................................................................... 146 3.11.2 Mengobati sendiri ............................................................................................................... 149

xvii

3.11.3 Rawat jalan ...........................................................................................................................150 3.11.4 Rawat inap ...........................................................................................................................152 3.11.5 Sumber pembiayaan ............................................................................................................154 3.12 Kesehatan Reproduksi ............................................................................................................158 3.12.1. Kehamilan ...........................................................................................................................158 3.12.2. Pelayanan program Keluarga Berencana (KB) ..................................................................159 3.12.3. Pelayanan kesehatan masa kehamilan, persalinan dan nifas ...........................................163 3.13 Kesehatan Anak dan Imunisasi ................................................................................................171 3.13.1 Berat dan panjang lahir ........................................................................................................172 3.13.2 Kecacatan ............................................................................................................................178 3.13.3 Status Imunisasi ...................................................................................................................179 3.13.4 Kunjungan Neonatal.............................................................................................................186 3.13.5 Perawatan Tali Pusar ...........................................................................................................189 3.13.6 Pola pemberian ASI .............................................................................................................191 3.13.7 Cakupan kapsul vitamin A....................................................................................................194 3.13.8 Pemantauan pertumbuhan ..................................................................................................196 3.13.9 Sunat perempuan .................................................................................................................199 3.14. Status Gizi ................................................................................................................................200 3.14.1. Status gizi anak balita .........................................................................................................200 3.14.2. Status gizi anak umur 5-18 tahun .......................................................................................209 3.14.3. Status gizi dewasa ..............................................................................................................214 3.14.4. Tes cepat iodium dalam garam...........................................................................................221 3.15. Kesehatan Indera ....................................................................................................................224 3.15.1. Kesehatan mata ..................................................................................................................224 3.15.2. Kesehatan telinga ...............................................................................................................232 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................................... 237 LAMPIRAN

……………………………………………………………………………………………………238

xviii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Jumlah BS, jumlah tim enumerator menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ......................................................................................................9

Tabel 2.2

Distribusi rumah tangga dan anggota rumah tangga sampel kesehatan masyarakat yang dapat dikunjungi (respon rate) menurut kabupaten/kota, Riskesdas 2013 ............10

Tabel 3.1.1

Persentase keberadaan fasilitas kesehatan berdasarkan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................................................................17

Tabel 3.1.2

Persentase keberadaan fasilitas kesehatan berdasarkan karakteristik di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...................................................................................18

Tabel 3.1.3

Persentase rumah yang dapat menggunakan moda transportasi menuju rumah sakit pemerintah berdasarkan kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................................................................................19

Tabel 3.1.4

Persentase rumah tangga yang dapat menggunakan moda transportasi menuju rumah sakit pemerintah menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................................................................................20

Tabel 3.1.5

Persentase rumah tangga yang dapat menggunakan moda transportasi menuju puskesmas atau puskesmas pembantu berdasarkan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...................................................................................21

Tabel 3.1.6

Persentase rumah tangga yang dapat menggunakan moda transportasi menuju puskesmas atau puskesmas pembantu menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...................................................................................................22

Tabel 3.1.7

Persentase

waktu tempuh rumah tangga menuju rumah sakit

pemerintah

berdasarkan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .....................23 Tabel 3.1.8

Persentase waktu tempuh ke rumah sakit pemerintah berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................................................23

Tabel 3.1.9

Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju puskesmas atau puskesmas pembantu berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..........................................................................................................................................24

Tabel 3.1.10

Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju puskesmas atau puskesmas pembantu menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................25

Tabel 3.1.11

Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju posyandu menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................25

Tabel 3.1.12

Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju posyandu menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .....................................................................26

Tabel 3.1.13

Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju polindes menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 15.............................................................27

xix

Tabel 3.1.14

Persentase waktu tempuh ke polindes berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................................................... 27

Tabel 3.1.15

Persentase biaya transportasi menuju rumah sakit pemerintah berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.1.16

..................................... 28

Persentase biaya transportasi rumah tangga menuju rumah sakit pemerintah menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................... 29

Tabel 3.1.17

Persentase biaya transportasi menuju puskesmas menurut kabupaten/kota,

di

Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................... 29 Tabel 3.1.18

Persentase biaya transportasi menuju puskesmas berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................... 30

Tabel 3.1.19

Persentase biaya transportasi rumah tangga menuju posyandu berdasarkan kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................... 31

Tabel 3.1.20

Persentase

biaya

transportasi

rumah

tangga

menuju

posyandu

menurut

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ........................................ 32 Tabel 3.2.1

Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat, dan rerata jumlah obat yang disimpan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ........... 33

Tabel 3.2.2

Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat, dan rerata jumlah obat yang disimpan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.2.3

............... 34 )

Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis obat dan OT yang disimpan* menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................... 35

Tabel 3.2.4

Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis obat menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................................. 35

Tabel 3.2.5

Persentase rumah tangga yang menyimpan obat keras dan antibiotika tanpa resep menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................... 36

Table 3.2.6

Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat keras dan antibiotika tanpa resep menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................... 36

Tabel 3.2.7

Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber mendapatkan obat menurut kabupaten, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................. 37

Tabel 3.2.8

Proporsi

rumah

tangga

berdasarkan

sumber

mendapatkan

obat

menurut

karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................... 38 Tabel 3.2.9

Proporsi

rumah

tangga

berdasarkan

status

obat

yang

disimpan

menurut

kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .......................................... 38 Tabel 3.2.10

Proporsi

rumah

tangga

berdasarkan

status

obat

yang

disimpan

menurut

karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .............................................. 39 Tabel 3.2.11

Proporsi

rumah tangga berdasarkan

kondisi obat yang disimpan

menurut

kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................... 39 Tabel 3.2.12

Proporsi

rumah tangga berdasarkan

kondisi obat yang disimpan

menurut

karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................... 40

xx

Tabel 3.2.13

Proporsi rumah tangga yang mengetahui dan berpengetahuan benar tentang Obat Generik (OG ) Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................................................................................41

Tabel 3.2.14

Proporsi rumah tangga yang mengetahui dan berpengetahuan benar tentang obat generik (OG ) menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .........41

Tabel 3.2.15

Proporsi rumah tangga berdasarkan persepsinya tentang obat generik (OG) menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.2.16

.........................42

Proporsi rumah tangga berdasarkan persepsinya tentang obat generik (OG ) menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................43

Tabel 3.2.17

Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber informasi tentang obat generik (OG) menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...........................43

Tabel 3.2.18

Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber informasi tentang obat generik (OG) menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................44

Tabel 3.2.19

Proporsi rumah tangga yang pernah memanfaatkan yankestrad dalam 1 tahun terakhir dan jenis yankestrad yang dimanfaatkan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.2.20

.................................................................................46

Tabel 3.2.20 Proporsi rumah tangga yang pernah memanfaatkan yankestrad dalam 1 tahun terakhir dan jenis yankestrad yang dimanfaatkan

menurut karakteristik,

Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................................................46 Tabel 3.4.1

Period prevalence ISPA, period prevalence dan prevalensi pneumonia

menurut

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .......................................63 Tabel 3.4.2

Prevalensi

ISPA dan pneumonia

menurut karakteristik penduduk , Provinsi

Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...................................................................................64 Tabel 3.4.3

Diagnosis TB, pengobatan dengan obat program, dan gejala tuberkulosis menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.4.4

Prevalensi

TB paru berdasarkan

diagnosis

dan gejala TB paru menurut

karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Tabel 3.4.5

....................................65

.............................................66

Prevalensi hepatitis, insiden dan period prevalence diare menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................................................67

Tabel 3.4.6

Prevalensi hepatitis menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.4.7

..............................................................................................................................68

Prevalensi hepatitis

menurut jenis hepatitis dan karakteristik responden di

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Tabel 3.4.8

........................................69

Prevalensi diare dan hepatitis menurut karakteristik penduduk, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...................................................................................................70

Tabel 3.4.9

Penggunaan oralit dan zinc pada diare balita menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

xxi

................................................................................71

Tabel 3.4.10

Insiden dan prevalen malaria menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.4.11

......................................................................................................... 72

Insiden, prevalen malaria dan yang diobati dengan obat program menurut karakteristik responden, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.4.12

..................... 73

Proporsi penderita malaria yang diobati dengan pengobatan sesuai program dan penderita malaria yang mengobati sendiri

menurut

kabupaten/kota, di Provinsi

Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................................ 74 Tabel 3.4.13

Proporsi penderita malaria yang diobati dengan pengobatan sesuai program dan penderita malaria yang mengobati sendiri menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.5.1

Prevalensi

penyakit

................................................................................................. 75 asma,

PPOK

dan

Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Tabel 3.5.2

kanker

menurut

kabupaten/kota,

................................................................. 79

Prevalensi penyakit asma, PPOK dan kanker menurut

karakteristik responden,

Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................. 80 Tabel 3.5.3

Prevalensi diabetes, hipertiroid pada umur ≥ 15 tahun dan hipertensi pada umur ≥ 18 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat 2013 .............................. 82

Tabel 3.5.4

Prevalensi diabetes, hipertiroid, hipertensi menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.5.5

................................................................................ 83

Prevalensi penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke pada umur ≥ 15 tahun menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .............. 85

Tabel 3.5.6

Prevalensi penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke pada umur ≥ 15 tahun menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .... 86

Tabel 3.5.7

Prevalensi penyakit gagal ginjal kronis, batu ginjal, dan sendi pada umur ≥ 15 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.5.8

........................ 88

Prevalensi penyakit gagal ginjal kronis, batu ginjal, dan sendi pada umur ≥ 15 tahun menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............ 90

Tabel 3.6.1

Prevalensi cedera dan penyebabnya menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................................................. 92

Tabel 3.6.2

Prevalensi cedera dan penyebabnya menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabe l3.6.3

................................................................................ 93

Proporsi cedera dan penyebab cedera tidak langsung menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................... 95

Tabel 3.6.4

Proporsi cedera dan penyebab cedera tidak langsung menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................. 96

Tabel 3.6.5

Proporsi bagian tubuh yang terkena cedera menurut kabupaten/kota,Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................................. 97

Tabel 3.6.6

Proporsi bagian tubuh yang terkena cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................................................... 98

xxii

Tabel 3.6.7

Proporsi jenis cedera menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.6.8

.............................................................................................................................99

Proporsi jenis cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...........................................................................................................101

Tabel 3.6.9

Proporsi tempat terjadinya cedera menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................................................102

Tabel 3.6.10

Proporsi

tempat

terjadinya

cedera

menurut

karakteristik

responden,

Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...................................................................103 Tabel 3.6.11

proporsi pola pencarian pengobatan akibat cedera menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................................................105

Tabel 3.6.12

Proporsi

pola

pencarian

pengobatan

akibat

cederanmenurut

karakteristik

responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..............................................106 Tabel 3.6.13

Lama rawat akibat cedera menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.6.14

........................................................................................................107

Lama rawat akibat cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.6.15

Proporsi kecacatan akibat cedera menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.6.16

.............................................................................................109

..............................................................................................110

Proporsi kecacatan akibat cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................................111

Tabel 3.6.17

Proporsi pemakaian helm pada responden cedera menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................................................112

Tabel 3.6.18

Proporsi pemakaian helm pada responden cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.7.1

.................................................................114

Prevalensi penduduk yang bermasalah gigi dan mulut dalam 12 bulan terakhir sesuai effective medical demand   menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.7.2

.........................................................................................................116

Proporsi penduduk bermasalah gigi dan mulut dalam 12 bulan terakhir menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................117

Tabel 3.7.3

Proporsi penduduk berobat gigi sesuai jenis nakes menurut kabupaten/kota, di provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................118

Tabel 3.7.4

Persentase Penduduk umur ≥10 tahun menyikat gigi setiap hari dan berperilaku benar menyikat gigi menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.7.5

........................................................................................................................120

Persentase penduduk ≥10 tahun yang menyikat gigi setiap hari dan berperilaku benar menyikat gigi menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, 2013

Riskesdas

...........................................................................................................................121

xxiii

Tabel 3.7.6

Komponen D, M, F   dan Index DMF-T   menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.7.7

............................................................................................ 122

Komponen D, M, F   dan Index DMF-T   menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.8.1

............................................................... 123

Proporsi tingkat kesulitan menurut komponen disabilitas, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

.................................................................................................... 124

Tabel 3.8.2

Kecenderungan prevalensi komponen disabilitas 2013 – 2007 .................................. 125

Tabel 3.8.3

Indikator disabilitas menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.9.1

....................................................................................................................... 126

Prevalensi gangguan jiwa berat menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.9.2

..................................................................................................... 128

Prevalensi gangguan jiwa berat menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ........................................................................................................... 128

Tabel 3.9.3

Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk berumur 15 tahun ke atas (berdasarkan Self Reporting Questionnaire-20)* menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................................................... 129

Tabel 3.9.4

Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk berumur 15 tahun ke atas (berdasarkan Self Reporting Questionnaire-20)* menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................. 130

Tabel 3.9.5

Persentase cakupan pengobatan penderita gangguan mental emosional menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.9.6

Persentase cakupan pengobatan penderita gangguan mental emosional menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.10.1.

..................................... 131

........................................... 132

Proporsi penduduk umur ≥10 tahun yang berperilaku benar dalam buang air besar dan cuci tangan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................................................................................................................... 133

Tabel 3.10.2

Proporsi

penduduk

umur

≥

10

tahun

menurut

kebiasaan

kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Tabel 3.10.3

merokok

dan

................................... 134

Proporsi penduduk umur ≥10 tahun menurut kebiasaan merokok dan karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................ 135

Tabel 3.10.4

Rerata jumlah batang rokok dihisap penduduk umur ≥10 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................... 136

Tabel 3.10.5

Proporsi penduduk umur ≥10 tahun yang mempunyai kebiasaan mengunyah tembakau menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................................................................................................................... 136

Tabel 3.10.6

Proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun dengan aktivitas fisik menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

xxiv

............................................................... 137

Tabel 3.10.7

Proporsi penduduk umur ≥10 tahun

perilaku sedentari menurut kabupaten/kota,

Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Tabel 3.10.8

...............................................................138

Proporsi aktivitas duduk (sedentari) penduduk umur ≥10 tahun ke atas menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.10.9

...................139

Proporsi porsi makan buah/sayur per hari dalam seminggu penduduk umur ≥10 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.10.10

Proporsi penduduk umur ≥10 tahun dengan perilaku konsumsi berisiko menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.10.11

............140

......................................141

Proporsi penduduk umur ≥10 tahun dengan perilaku konsumsi makanan olahan dari tepung menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............142

Tabel 3.11.1

Proporsi penduduk menurut kepemilikan jaminan kesehatan dan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................147

Tabel 3.11.2

Proporsi penduduk menurut kepemilikan jaminan kesehatan dan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.11.3

.................................................................148

Proporsi penduduk yang mengobati sendiri sebulan terakhir dan besaran biayanya menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..............................149

Tabel 3.11.4

Proporsi

pemanfaatan

rawat

jalan

beserta

biaya

yang

dikeluarkan

(Rp)

berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .......................152 Tabel 3.11.5

Proporsi pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap beserta biaya yang dikeluarkan (Rp) berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.11.6

.............154

Proporsi penduduk menurut sumber biaya untuk rawat jalan berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...........................................156

Tabel 3.11.7

Sumber biaya yang dipakai untuk pengobatan rawat inap menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.12.1

..............................................................157

Indikator utama, unit analisis dan jumlah sampel yang digunakan blok kesehatan reproduksi, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.13.1

Informasi sampel dan indikator yang dikumpulkan untuk kesehatan anak, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.13.2.

..............................................158

...............................................................................172

Persentase berat badan lahir anak usia 0-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................................174

Tabel 3.13.3.

Persentase panjang badan lahir anak usia 0-59 bulan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.13.4.

................................................................175

Persentase panjang badan lahir anak usia 0-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................................176

Tabel 3.13.5.

Persentase imunisasi dasar pada anak umur 12-23 bulan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................................................181

Tabel 3.13.6.

Persentase imunisasi dasar pada anak umur 12-23 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................................................182

xxv

Tabel 3.13.7.

Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-59 bulan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ........................................ 183

Tabel 3.13.8.

Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................ 184

Tabel 3.13.9.

Persentase alasan tidak pernah imunisasi pada anak umur 12-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013*) .......................................... 185

Tabel 3.13.10.

Persentase kunjungan neonatal pada anak umur 0-59 bulan menurut karakteristik, Sumatera Barat 2013 .................................................................................................. 187

Tabel 3.13.11.

Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN1, KN2, KN3) pada anak anak umur 059 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.13.12.

............ 188

Persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan menurut kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .............................................. 189

Tabel 3.13.13.

Persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................ 190

Tabel 3.13.14.

Persentase

proses

mulai menyusu

pada anak

usia 0-23

kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Tabel 3.13.15.

bulan menurut

..................................... 192

Persentase proses mulai menyusu pada anak usia 0-23 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................. 193

Tabel 3.13.16.

Persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...... 195

Tabel 3.13.17.

Persentase frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................. 198

Tabel 3.14.1

Prevalensi status gizi balita (BB/U) menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................................................ 202

Tabel 3.14.2

Prevalensi status gizi balita (BB/U) menurut karakteristik responden,

Provinsi

Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................................................... 203 Tabel 3.14.3

Prevalensi status gizi balita (TB/U) menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................................................ 204

Tabel 3.14.4

Prevalensi status gizi balita (TB/U) menurut karakteristik responden, Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.14.5

.............................................................................. 205

Prevalensi status gizi balita (BB/TB) menurut kabupaten, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.14.6

Provinsi

........................................................................................... 206

Prevalensi status gizi balita (BB/TB) menurut karakteristik responden,

Provinsi

Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................................................... 207 Tabel 3.14.7

Prevalensi balita menurut tiga indikator status gizi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................................................... 208

Tabel 3.14.8

Prevalensi status gizi (TB/U) usia 5 –  12 tahun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................................................... 210

xxvi

Tabel 3.14.9

Prevalensi status gizi (IMT/U) usia 5 – 12 tahun menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.14.10

..............................................................................210

Prevalensi status gizi (TB/U) usia 13 – 15 tahun menurut kabupaten/kot, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...............................................................................211

Tabel 3.14.11

Prevalensi status gizi

(IMT/U) usia 13 – 15 tahun menurut kabupaten/kota,

di

Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................................212 Tabel 3.14.12

Prevalensi status gizi (TB/U) usia 16  –  18 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.14.13

Prevalensi status gizi

Tabel 3.14.14

...............................................................213

(IMT/U) usia 16  – 18 tahun menurut kabupaten/kota,

Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

di

di

................................................................213

Persentase status gizi penduduk dewasa (>18 Tahun) menurut kategori IMT dan kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .................................................214

Tabel 3.14.15

Prevalensi status gizi penduduk dewasa (> 18 Tahun) menurut kategori IMT dan karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..........................215

Tabel 3.14.16

Persentase status gizi penduduk dewasa (>18 Tahun) menurut kategori IMT, jenis kelamin, dan kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.14.17

...........216

Prevalensi obesitas sentral pada penduduk umur 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................217

Tabel 3.14.18

Prevalensi

risiko

KEK

penduduk

wanita

umur

15-49

tahun

menurut

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...................................218 Tabel 3.14.19

Prevalensi risiko KEK penduduk perempuan umur 15-49 tahun

menurut

karakteristik responden, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .......................219 Tabel 3.14.20

Prevalensi ibu hamil berisiko tinggi menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.14.21

Prevalensi

ibu

hamil

...............................................................................................220 berisiko

tinggi

menurut

karakteristik

responden,

di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .............................................................221 Tabel 3.14.21

Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium berdasarkan hasil tes cepat di kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.14.22

...............222

Kandungan iodium garam rumah tangga hasil tes cepat dan karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................223

Tabel 3.15.1

Prevalensi ketersediaan koreksi refraksi serta prevalensi severe low vision  dan kebutaan pada penduduk umur ≥6 tahun tanpa/dengan koreksi optimal Menurut Karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.15.2

.........................................226

Prevalensi ketersediaan koreksi refraksi serta prevalensi severe low vision  dan kebutaan pada penduduk umur ≥6 tahun tanpa/dengan koreksi optimal menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.15.3

.....................................227

Prevalensi pterygium dan kekeruhan kornea pada penduduk semua umur menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .............................................228

xxvii

Tabel 3.15.4

Prevalensi Pterygium dan Kekeruhan Kornea pada Penduduk Semua Umur Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.15.5

..................... 229

Prevalensi katarak dan tiga alasan utama belum menjalani operasi katarak pada penduduk semua umur menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.15.6

........................................................................................................................... 230

Prevalensi katarak dan tiga alasan utama belum menjalani operasi katarak pada penduduk semua umur menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.15.7

......................................................................................................... 231

Prevalensi gangguan pendengaran dan ketulian penduduk umur ≥ 5 tahun sesuai tes konversasi menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.15.8

.... 233

Prevalensi gangguan pendengaran dan ketulian penduduk umur ≥ 5 tahun sesuai tes konversasi menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat 2013 ................... 234

Tabel 3.15.9

Prevalensi morbiditas telinga lainnya pada penduduk umur ≥ 2 tahun menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Tabel 3.16.10

.......................................... 235

Prevalensi morbiditas telinga lainnya pada penduduk umur ≥ 2 tahun  menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...................................... 236

xxviii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Kerangka pikir Riskesdas 2013 dikembangkan dari Gabungan Sistem Kesehatan WHO dengan konsep model Blum .....................................................................................3

Gambar 1.2

Alur pikir Riskesdas 2013 ...................................................................................................5

Gambar 3.1

Peta Provinsi Sumatera Barat ..........................................................................................15

Gambar 3.2.1

Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat dan jenis obat yang disimpan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.2.2

................................................................34

Proporsi rumah tangga yang memanfaatkan yankestrad dalam 1 tahun terakhir dan  jenis yankestrad yang dimanfaatkan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.3.1

......45

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum Improved  menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................48

Gambar 3.3.2

Proporsi rumah tangga berdasarkan anggota rumah tangga yang biasa mengambil air, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.3.3

..........................................................49

Proporsi rumah tangga berdasarkan anggota rumah tangga yang biasa mengambil air menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................49

Gambar 3.3.4

Proporsi rumah tangga berdasarkan kualitas fisik air minum menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................................................50

Gambar 3.3.5

Proporsi rumah tangga yang melakukan pengolahan air sebelum diminum menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .........................................51

Gambar 3.3.6

Proporsi

rumah

tangga

berdasarkan

cara

pengolahan

air

minum

sebelum diminum, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .....................................51 Gambar 3.3.7

Proporsi rumah tangga berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja menurut kabupaten/kota, Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.3.8

......................................................53

Kecenderungan rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi Improved menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan 2013 .................................................................................................................................54

Gambar 3.3.9

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi  Improved  menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................54

Gambar 3.3.10

Proporsi rumah tangga berdasarkan penampungan air limbah, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.3.11

..................................................................................................55

Proporsi rumah tangga menurut pengelolaan sampah, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .............................................................................................................55

Gambar 3.3.12

Proporsi rumah tangga berdasarkan pengelolaan sampah dengan dibakar menurut kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ..................................................56

Gambar 3.3.13

Proporsi rumah tangga berdasarkan status penguasaan bangunan tempat tinggal, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .....................................................................57

xxix

Gambar 3.3.14

Proporsi rumah tangga berdasarkan kepadatan hunian menurut kabupaten, Sumatera Barat 2013 ...................................................................................................... 58

Gambar 3.3.15

Proporsi rumah tangga berdasarkan keberadaan plafon/langit-langit, dinding terbuat dari tembok dan lantai bukan tanah, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ......... 58

Gambar 3.3.16

Proporsi rumah tangga berdasarkan ketersediaan ruang tidur, ruang keluarga dan ruang dapur dengan kebersihan, keberadaan jendela, ventilasi, dan pencahayaan alami, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.3.17

.................................................... 59

Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber penerangan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................................................. 59

Gambar 3.3.18

Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber penerangan non listrik menurut kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................... 60

Gambar 3.3.19

Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis bahan bakar/energi, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.3.20

............................................................................................... 60

Proporsi rumah tangga berdasarkan perilaku mencegah gigitan nyamuk, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ................................................................................... 61

Gambar 3.3.21

Proporsi

rumah

tangga

yang

menggunakan

atau

menyimpan

pestisida/insektisida/pupuk kimia, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............ 61 Gambar 3.5.1

Jumlah sampel yang digunakan untuk analisis penyakit tidak menular (PTM)

Gambar 3.6.1

Kecenderungan prevalensi cedera dan penyebabnya, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan Riskesdas 2013

Gambar 3.7.1

....................................................................... 94

Proporsi penduduk semua umur yang bermasalah gigi dan mulut serta mendapat perawatan, dan EMD, Indonesia 2013

Gambar 3.8.1

......... 76

.................................................................. 115

Kecenderungan prevalensi komponen disabilitas menurut Riskesdas 2013 dan 2007 ....................................................................................................................................... 125

Gambar 3.10.2

Proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun menurut frekuensi makanan bersumber tepung terigu ≥1 kali/hari, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.10.3

Proporsi RT melakukan PHBS di Indonesia menurut 10 indikator, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.10.4

................................. 141

............................................................................................... 144

Proporsi (%) rumah tangga yang memenuhi kriteria perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baik menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.10.5

Proporsi (%) rumah tangga memenuhi kriteria perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baik menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.11.1

...... 150

Proporsi pemanfaatan rawat jalan beserta median biaya yang dikeluarkan (Rp) berdasarkan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.11.3

....... 145

Proporsi penduduk yang mengobati sendiri sebulan terakhir dan median besaran biayanya menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.11.2

145

............... 151

Proporsi pemanfaatan rawat inap beserta median biaya yang dikeluarkan (Rp) berdasarkan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

xxx

............... 153

Gambar 3.11.4

Sumber

biaya

yang

dipakai

Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Gambar 3.11.5

pengobatan

rawat

................................................................155

........................................................................................................156

Proporsi penduduk yang sedang hamil berdasarkan laporan rumah tangga menurut kelompok umur dan tempat tinggal, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.12.2

........................................................................................................159

Proporsi penggunaan alat/cara KB saat ini WUS kawin dan kelompok umur, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.12.4

.......159

Pengggunaan KB saat ini menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.12.3

jalan,

Sumber biaya yang dipakai untuk pengobatan rawat inap, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.12.1

untuk

..............................................................................160

Proporsi WUS kawin yang menggunakan alat/cara KB modern berdasarkan kelompok kandungan hormonal menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.12.5

..........................................................................................................161

Proporsi WUS kawin yang menggunakan alat/cara KB modern berdasarkan kelompok jangka waktu efektivitas KB menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.12.6

Proporsi

pemanfaatan

...............................................................................................162 tenaga

kesehatan

dan

fasilitas

kesehatan

mendapatkan pelayanan KB, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Gambar3.12.10

.........................................164

Proporsi kelahiran yang menurut konsumsi zat besi (Fe) dan jumlah yang dikonsumsi, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.12.12

.................162

Proporsi kelahiran yang melakukan pemeriksaan kehamilan menurut tenaga dan tempat mendapat pelayanan ANC, Sumatera Barat 2013

Gambar 3.12.11

dalam

.............................................165

Proporsi kelahiran menurut kepemilikan buku KIA dan isian 5 komponen P4K berdasarkan

hasil

observasi

lembar

amanat

persalinan

dari

yang

dapat

menunjukkan buku KIA, Provinsi Sumatera Barat , Riskesdas 2013 ..........................166 Gambar 3.12.13 Proporsi persalinan operasi sesar dari kelahiran periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 .....167 Gambar 3.12.14

Proporsi persalinan sesar dari kelahiran periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............167

Gambar 3.12.15

Proporsi kelahiran pada periode 1 Januari 2010 sd wawancara menurut penolong persalinan kualifikasi tertinggi dan terendah, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ...............................................................................................................................168

Gambar 3.12.17 Proporsi kelahiran 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut tempat bersalin di faskes dan polindes/poskesdes vs di rumah/lainnya dan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Gambar 3.12.18

...............................................................................169

Proporsi kelahiran hidup periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut pelayanan pemeriksaan masa nifas, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ......170

xxxi

Gambar 3.12.19

Cakupan pelayanan masa nifas periode 6 jam-3 hari setelah melahirkan periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut karakteristik, Sumatera Barat 2013 . 170

Gambar 3.12.20

Cakupan pelayanan KB pasca salin, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.13.1

Persentase berat badan lahir rendah (BBLR) pada balita, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.13.2

.......................................................................................................... 173

Persentase anak dengan berat badan <2500 gram dan panjang badan lahir <48 cm menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.13.3

........................... 177

Kecenderungan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-59 bulan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas tahun 2007 dan 2013

Gambar 3.13.6.

...................... 177

Persentase anak dengan berat badan <2500 gram dan panjang badan lahir <48 cm menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

Gambar 3.13.4.

..... 171

.................................................... 180

Persentase keluhan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada anak usia 12-59 bulan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ....................................................... 186

Gambar 3.13.7

Kecenderungan kunjungan neonatus lengkap, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................................................................................................. 186

Gambar 3.13.11

Pemberian ASI saja 24 jam terakhir menurut umur bayi 0-6 bulan,

Provinsi

Sumatera Barat, Riskesdas 2013 ............................................................................... 193 Gambar 3.13.12

Kecenderungan cakupan pemberian kapsul vitamin A pada anak 6-59 bulan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan 2013 ................................................. 194

Gambar 3.13.13

Kecenderungan frekuensi pemantauan pertumbuhan anak umur 6-59 bulan dalam 6 bulan terakhir, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan 2013. ........................ 196

Gambar 3.13.14

Kecenderungan frekuensi pemantauan pertumbuhan balita ≥ 4 kali dalam 6 bulan terakhir menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan 2013 ............................................................................................................................. 197

Gambar 3.13.15.

Persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun yang menurut kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

xxxii

............................................ 199

DAFTAR SINGKATAN µg/L

:

microgram per Liter

 ACT

:

Artemisinin-based combination therapy

 ADA

:

American Diabetes Assocation

 Amanat Persalinan

:

Menyambut Persalinan Agar Aman dan Selamat

 ANC

:

Antenatal care

 ANC 4x +

:

proporsi kelahiran yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil minimal 4 kali tanpa memperhitungkan periode waktu pemeriksaan.

 APN

:

Asuhan Persalinan Normal

 ART

:

Anggota Rumah Tangga

 Asabri

:

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 ASI

:

Air Susu Ibu

 Askes

:

Asuransi kesehatan

BAB

:

Buang air besar

Badan Litbangkes

:

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Balita

:

Bawah lima tahun

BB

:

Berat Badan

BB/TB

:

Berat badan/Tinggi Badan

BB/U

:

Berat badan/umur

BBLR

:

Berat Badan Lahir Rendah

BP

:

Balai Pengobatan

BPS

:

Badan Pusat Statistik

BS

:

Blok Sensus

Buku KIA

:

Buku Kesehatan Ibu dan Anak

CPR

:

Contraceptive Prevalence Rate

D

:

Diagnosis dokter/tenaga kesehatan

D1

:

Diploma 1

xxxiii

D3

:

Diploma 3

DG

:

Diagnosis atau gejala

Dinkes

:

Dinas Kesehatan

DM

:

Diabetes Mellitus

DO

:

Diagnosis tenaga kesehatan atau minum obat sendiri

EIU

:

Eksresi Iodium Urin

EKG

:

Elektro Kardio Gram

EMD

:

Effective Medical Demand 

FKM

:

Fakultas Kesehatan Masyarakat

G

:

Gejala klinis spesifik penyakit

GAKI

:

Gangguan Akibat Kekurangan Iodium

GATS

:

Global Adults Tobacco Survey

GDP

:

Glukosa Darah Puasa

GDPP

:

Glukosa Darah Pasca Pembebanan

GDS

:

Glukosa Darah Sewaktu

GGK

:

Gagal ginjal kronik

Hb

:

Hemoglobin

HDL

:

High-Density Lipoprotein

HIV/ AIDS

:

Human Immunodeficiency Virus Infection / Acquired Immunodeficiency Syndrome

ICCIDD

:

International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders

ICF

:

International Classification of Functioning

IFCC

:

International Federation of Clinical Chemistry

IMD

:

Inisiasi Menyusu Dini

IMT

:

Indeks Massa Tubuh

Indeks DMF-T 

:

Penjumlahan dari D(Decay), M(Missing), F(Filling)-T (teeth)

IPKM

:

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

ISPA

:

Infeksi Saluran Pernapasan Akut

IU

:

International Unit

xxxiv

IUD

:

Intra Uterine Device

Jamkesda

:

Jaminan Kesehatan Daerah

Jamkesmas

:

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jamsostek

:

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

JMP

:

Joint Monitoring Programme

JNC

:

Joint National Committee

JPK

:

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

K1

:

Proporsi kelahiran yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil minimal 1 kali tanpa memperhitungkan periode waktu pemeriksaan

K1 ideal

:

Proporsi kelahiran yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil pertama kali pada trimester 1

K4

:

Proporsi kelahiran yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil selama 4 kali dan memenuhi kriteria 1-1-2 yaitu minimal 1 kali pada trimester 1, minimal 1 kali pada trimester 2 dan minimal 2 kali pada trimester 3.

Kadinkes

:

Kepala Dinas Kesehatan

Kasie litbang

:

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan

Kasie Litbangda

:

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kasie puldata

:

Kepala Seksi Pengumpulan Data

Kasubdin

:

Kepala Sub Dinas

Katim

:

Ketua Tim

KB

:

Keluarga Berencana

KDRT

:

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KEK

:

Kurang Energi Kronis

KEPK

:

Komisi Etik Penelitian Kesehatan

Kepmenkes

:

Keputusan Menteri Kesehatan

Kespro

:

Kesehatan Reproduksi

KF

:

Pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu selama periode 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan.

KIA

:

Kesehatan Ibu dan Anak

KIO3

:

Kalium Iodat

xxxv

KIPI

:

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

KK

:

Kepala Keluarga

KLB

:

Kejadian Luar Biasa

KMS

:

Kartu Menuju Sehat

KN

:

Kunjungan Neonatal

Korwil

:

Koordinator Wilayah

Lansia

:

Lanjut usia

LDL

:

Low-Density Lipoprotein

LH

:

Lahir Hidup

LiLA

:

Lingkar Lengan Atas

Linakes

:

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum dan bidan)

LM

:

Lahir Mati

LN

:

Luar Negeri

LP

:

Lingkar Perut

MDGs

:

Millennium Development Goals

Menkes

:

Menteri Kesehatan

MI

:

Missing Indeks

MKJP

:

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

MPASI

:

Makanan Pendamping Air Susu Ibu

Nakes

:

Tenaga Kesehatan

NCEP-ATP III

:

National Cholesterol Education Program- Adult Treatment Panel  III

NLIS

:

Nutrition Landscape Information System

Non MKJP

:

Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

OAT

:

Obat Anti Tuberkulosis

OG

:

Obat Generik

OT

:

Obat Tradisional

P4K

:

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

xxxvi

Komplikasi PB

:

Panjang Badan

PBTDK

:

Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

PCA

:

Principal Component Analysis

PD3I

:

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

PDBK

:

Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan

PERDAMI

:

Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia

PERHATI

:

Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Indonesia

Permenkes

:

Peraturan Menteri Kesehatan

Perpres

:

Peraturan Presiden

PHBS

:

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PJK

:

Penyakit Jantung Koroner

PM

:

Penyakit Menular

PMT

:

Pemberian Makanan Tambahan

PNS

:

Pegawai Negeri Sipil

Polindes

:

Pondok Bersalin Desa

Poltekkes

:

Politeknik Kesehatan

Poskesdes

:

Pos Kesehatan Desa

Poskestren

:

Pos Kesehatan Pesantren

Posyandu

:

Pos Pelayanan Terpadu

PPI

:

Program Pengembangan Imunisasi

Ppm

:

Part per million

PPS

:

Probability Proportional To Size

PPOK

:

Penyakit Paru Obstruksi Kronis

PSU

:

Primary Sampling Unit

PT

:

Perguruan Tinggi

PTI

:

Performance Treatment Index

PTM

:

Penyakit Tidak Menular

xxxvii

PUS

:

Pasangan Usia Subur

Puskesmas

:

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pustu

:

Puskesmas Pembantu

PWS KIA

:

Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak

RB

:

Rumah Bersalin

RDT

:

Rapid Diagnostic Test 

RI

:

Republik Indonesia

Riskesdas

:

Riset Kesehatan Dasar

RKD

:

Riskesdas

RPJMN

:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RS

:

Rumah Sakit

RT

:

Rumah Tangga

RTI

:

Required Treatment Index

SD/MI

:

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

SDM

:

Sumber Daya Manusia

SKN

:

Sistem Kesehatan Nasional

SKRT

:

Survei Kesehatan Rumah Tangga

SLTA

:

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

SLTP

:

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

SMA/MA

:

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

SMP/MTS

:

Sekolah Menengah Pertama/MadrasahTsanawiyah

SP 2010

:

Sensus Penduduk 2010

SPK

:

Standar Pelayanan Kebidanan

SRQ

:

Self Reporting Questionnaire

STIKES

:

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Susenas

:

Survei Sosial Ekonomi Nasional

TB

:

Tinggi Badan

TB

:

Tuberkulosis

TB/U

:

Tinggi badan/Umur

xxxviii

TGT

:

Toleransi Glukosa Terganggu

TKP

:

Tempat Kejadian Perkara

TNI/Polri

:

Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian RI

U

:

Ukur

UI

:

Universitas Indonesia

UKBM

:

Upaya kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

UNAIR

:

Universitas Airlangga

UNHAS

:

Universitas Hasanuddin

UNICEF

:

Uni ted Nations Children’s Fund 

USI

:

Universal Salt Iodization

UU

:

Undang – Undang

WG

:

Washington Group

WHO

:

World Health Organization

WHODAS 2

:

WHO Disability Assessment Schedule 2

WUS

:

Wanita Usia Subur

Yankestrad

:

Pelayanan Kesehatan Tradisional

xxxix

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 mempunyai VISI Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Visi tesebut direalisasikan pada delapan misi pembangunan. Misi pembangunan kesehatan 2010-2014 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; dan menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Sistem kesehatan nasional pada tahun 2012 memasukkan penelitian dan pengembangan dalam i salah satu sub sistem dari tujuh sub sistem yang ada . Untuk mencapai visi dan misi di atas, maka salah satu strategi Kementerian Kesehatan RI adalah “Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif”. Untuk itu diperlukan data kesehatan berskala nasional berbasis fasilitas maupun komunitas ii yang dikumpulkan secara berkesinambungan dan dapat dipercaya . Dalam upaya menyediakan data kesehatan yang berkesinambungan maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI melaksanakan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Riskesdas merupakan Riset Kesehatan berbasis komunitas yang dirancang dapat berskala nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Riskesdas dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pencapaian program kesehatan sekaligus sebagai bahan untuk perencanaan kesehatan. Pada buku ini laporan difokuskan pada hasil pelaksanaan Riskesdas di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2007, Riskesdas pertama telah dilakukan, meliputi indikator kesehatan utama, yaitu status kesehatan (penyebab kematian, angka kesakitan, angka kecelakaan, angka disabilitas, dan status gizi), kesehatan lingkungan, konsumsi gizi rumah tangga, pengetahuan-sikap-perilaku kesehatan (Flu Burung, HIV/AIDS, perilaku higienis, penggunaan tembakau, minum alkohol, aktivitas fisik, perilaku konsumsi makanan) dan berbagai aspek mengenai pelayanan kesehatan (akses, cakupan, mutu layanan, pembiayaan kesehatan), termasuk sampel darah anggota rumah tangga (kecuali bayi) pada iii sub sampel daerah perkotaan . Hasil Riskesdas 2007 telah banyak dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan penyelenggara program kesehatan baik di pusat maupun daerah. Selain telah digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMN 2010-2014, data Riskesdas juga telah digunakan iv sebagai dasar penyusunan Indeks Pembangunan Kesehatan (IPKM)   yang berguna untuk membuat peringkat kabupaten/kota berdasarkan hasil pembangunan kesehatan serta v sebagai dasar Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) . Pada tahun 2013 dilakukan kembali Riskesdas yang serupa dengan tahun 2007 yaitu dengan keterwakilan sampel hingga tingkat Kabupaten/Kota. Untuk pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut mewakili tingkat provinsi dan sampel biomedis mewakili tingkat nasional. Tahapan persiapan Riskesdas 2013 telah dilakukan selama satu tahun pada 2012, diawali dengan meninjau kembali indikator kesehatan yang dikumpulkan pada Riskesdas 2007 untuk meningkatkan kualitas data. Selanjutnya beberapa indikator ditambahkan seperti Pemukiman dan Ekonomi, Farmasi, Kesehatan Mental ditambah informasi mengenai gangguan jiwa berat dan pasung, Kesehatan Reproduksi, Frekuensi Konsumsi Makanan Olahan yang Bersumber dari Tepung Terigu, Kesehatan Indera Pendengaran, Pemeriksaan Iodium dalam Air dan Pemeriksaan Iodium Urin pada Wanita Usia Subur (WUS). Indikator

1

status ekonomi dikembangkan dari komposit variabel aset yang termasuk dalam blok Pemukiman dan Ekonomi. Untuk merespon polemik mengenai sunat perempuan, pada Riskesdas 2013 Sebaliknya ada satu indikator Riskesdas 2007 yang tidak dikumpulkan seperti konsumsi gizi rumah tangga dengan alasan akan dilakukan survei tersendiri. Demikian pula ada beberapa variabel yang tidak dikumpulkan antara lain ketanggapan pelayanan kesehatan, pengetahuan tentang HIV/AIDS, kebiasaan minum minuman beralkohol, pengetahuan tentang flu burung, dan kebisingan di sekitar rumah tangga.

1.2 Ruang Lingkup Riskesdas 2013 Seperti telah diuraikan sebelumnya, fokus Riskesdas 2013 ini adalah untuk mengumpulkan data berbasis masyarakat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan status kesehatan di tingkat Kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional termasuk IPKM dan indikator MDGs kesehatan.

1.3 Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian untuk Riskesdas 2013 yaitu: 1) Bagaimanakah pencapaian status kesehatan masyarakat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten tahun 2013? 2) Apakah telah terjadi perubahan masalah kesehatan spesifik di setiap provinsi, dan kabupaten/kota? 3) Apa dan bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi status kesehatan masyarakat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota? 4) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan masalah kesehatan? 5) Bagaimana korelasi antar faktor terhadap status kesehatan? Laporan ini baru dapat menjawab pertanyaan penelitian 1 dan 2 sedangkan pertanyaan penelitian 3,4 dan 5 akan dilaporkan tahun 2014 dalam bentuk analisis lanjut.

1.4 Tujuan Riskesdas 2013 Tujuan Umum: Menyediakan informasi berbasis bukti untuk perumusan kebijakan pembangunan kesehatan di berbagai tingkat administrasi. Tujuan Khusus: 1) Menyediakan informasi untuk perencanaan kesehatan termasuk alokasi sumber daya di berbagai tingkat administrasi. 2) Menyediakan peta status dan masalah kesehatan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2013. 3) Menyediakan informasi perubahan status kesehatan masyarakat yang terjadi dari 2007 ke 2013. 4) Menilai kembali disparitas wilayah kabupaten kota menggunakan IPKM. 5) Mengkaji korelasi antar faktor yang menyebabkan perubahan status kesehatan.

2

1.5 Kerangka Pikir

FUNGSI SISTEM KESEHATAN

TUJUAN SISTEM KESEHATAN

Visi, Misi, strategi dan kebijakan

- Pendidikan, Pekerjaan, Status Ekonomi - Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Kesehatan - Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional

- Status Gizi Manajemen Sumber daya

Akses Pelayanan Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan

Derajat Kesehatan

Pemerataan & Keadilan Pembiayaan Kesehatan

- Kesehatan Reproduksi - Kesehatan Bayi dan Balita - Morbiditas Penyakit Menular - Penyakit Tidak Menular - Penyakit Bawaan, - Gangguan Indera - Kesehatan Jiwa dan gangguan emosional - Gigi dan Mulut - Cedera, - Disabilitas - Kecacatan

-------: tidak dikumpulkan dalam Riskesdas 2013 Kesehatan Lingkungan

Gambar 1.1 Kerangka pikir Riskesdas 2013 dikembangkan dari Gabungan Sistem Kesehatan WHO dengan konsep model Blum

3

1.6 Alur Pikir Riskesdas 2013  Alur pikir Riskesdas 2013 (Gambar 1.2) ini secara skematis menggambarkan enam tahapan penting dalam Riskesdas 2007 dan 2013. Keenam tahapan ini terkait erat dengan ide dasar Riskesdas untuk menyediakan data kesehatan yang sahih, akurat dan dapat dibandingkan serta dapat menghasilkan estimasi yang dapat mewakili rumah tangga dan individu sampai ke tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Siklus yang dimulai dari Tahapan 1 hingga Tahapan 6 menggambarkan sebuah pemikiran yang sistematis dan berlangsung secara berkesinambungan. Dengan demikian, hasil Riskesdas 2013 bukan saja harus mampu menjawab pertanyaan kebijakan, namun dapat memberikan arah bagi pengembangan kebijakan berikutnya. Untuk menjamin kelayakan dan ketepatgunaan dalam penyediaan data kesehatan yang sahih , akurat dan dapat dibandingkan, maka pada setiap tahapan Riskesdas 2013 dilakukan upaya penjaminan mutu yang ketat. Substansi pertanyaan, pengukuran dan pemeriksaan Riskesdas 2013 mencakup data kesehatan yang mengadaptasi sebagian pertanyaan World Health Survey vi  tahun 2002 yang dikembangkan oleh World Health Organization dan diacu oleh 70 negara di dunia.

4

1. Indikator Status gizi Kesehatan Ibu dan  Anak Morbiditas PM, PTM, Cedera dan Kesehatan Jiwa Sanitasi lingkungan Pengetahuan, sikap dan Perilaku Disabilitas Ekonomi  Akses dan Pembiayaan Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional  



Policy Questions 









  

6. Laporan Tabel Dasar Hasil Pendahuluan Nasional Hasil Pendahuluan Provinsi Hasil Akhir Nasional Hasil Akhir Provinsi 

Research Questions





2. Disain Alat Pengumpul Data Kuesioner wawancara, pengukuran, pemeriksaan Validitas Reliabilitas Dapat diterima 

5. Statistik Deskriptif Bivariat Multivariat Uji Hipotesis 

Riskesdas 2013

  

  

3. Pelaksanaan Riskesdas 2013 Pengembangan manual Riskesdas Uji Coba Pengembangan modul pelatihan Pelatihan pelaksana Penelusuran sampel Pengorganisasian Logistik Pengumpulan data Supervisi / bimbingan teknis Validasi

4. Manajemen Data Riskesdas 2013 Editing Entry Cleaning  Perlakuan terhadap missing data Perlakuan terhadap outliers Consistency check  Analisis  syntax appropriateness Pengarsipan  





















 



 



Gambar 1.2  Alur Pikir Riskesdas 2013

5

1.7 Pengorganisasian Riskesdas 2013 Dasar hukum persiapan Riskesdas 2013 adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 113/MENKES/SK/III/2012 tentang Tim Riset Kesehatan Nasional Berbasis Komunitas Tahun 2012-2014. Organisasi persiapan pelaksanaan Riskesdas 2013 dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan No. HK.02.04/I.4/15/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Tim Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Organisasi pengumpulan data Riskesdas 2013 adalah sebagai berikut: 1. Di tingkat pusat dibentuk Tim Penasehat, Tim Pengarah, Tim Pakar, Tim Teknis, Tim Manajemen dan Tim Pelaksana Pusat : Tim Penasehat terdiri dari Menkes dan Kepala BPS dan Pejabat eselon I Kementerian Kesehatan. Tim Pengarah terdiri dari Kabadan, Pejabat eselon I dan sektor terkait. Tim Pakar terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. Tim Teknis terdiri dari Pejabat eselon II, Peneliti di lingkungan Badan Litbangkes Tim Manajemen terdiri dari Pejabat eselon II, eselon III dan staf Badan Litbangkes Tim Pelaksana Pusat membentuk Koordinator Wilayah (korwil), setiap korwil yang akan mengkoordinir beberapa provinsi. 

    

2. Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pelaksana Riskesdas Provinsi: Tim Pelaksana di tingkat provinsi diketuai oleh Kadinkes Provinsi, Kasubdin Bina Program, Peneliti Badan Litbangkes, dan Kasie Litbang/ Kasie Puldata Dinkes Provinsi. 

3. Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Pelaksana Riskesdas Kabupaten/Kota : Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/ kota diketuai oleh Kadinkes Kabupaten, Kasubdin Bina Program tingkat kabupaten, Peneliti Badan Litbangkes, Politeknik Kesehatan (Poltekkes), dan Kasie Litbangda Dinkes Kab/Kota. 

Di tingkat kabupaten/kota dibentuk tim pengumpul dan manajemen data. Setiap tim pengumpul data mencakup 6 BS (150 Rumah Tangga). Tiap tim pengumpul data terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh seorang ketua tim (Katim). Kualifikasi tim pengumpul dan manajemen data termasuk Katim, minimal mempunyai pendidikan D3 Kesehatan. Tenaga pengumpul dan manajemen data direkrut dari Poltekkes, STIKES, Universitas (Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi), dll. Di Sumatera Barat, beberapa tenaga enumerator adalah staf dinas kesehatan kabupaten/ kota atau tenaga puskesmas dengan persetujuan kepala bidang/kepala puskesmas untuk dibebaskan dari tugas rutin selama mengikuti kegiatan Riskesdas.

1.8 Manfaat Riskesdas 2013 Manfaat Penelitian ini adalah 1. Untuk kabupaten/kota: a. Mampu menyusun perencanaan program lebih akurat sesuai perkembangan masalah kesehatan dalam enam tahun terakhir. b. Mempunyai bahan advokasi yang berbasis bukti. c. Mampu merencanakan dan melaksanakan survei kesehatan lanjutan di wilayahnya.

6

2. Untuk provinsi dan pusat: a. Mampu memetakan perubahan masalah kesehatan dan menajamkan prioritas pembangunan kesehatan antar wilayah. b. Mempunyai bahan advokasi yang berbasis bukti. c. Mampu merencanakan penelitian lanjutan sesuai dengan permasalahan kesehatan. 3. Untuk Peneliti a. Sebagai sumber data untuk analisis lebih lanjut. b. Sebagai sumber data untuk pengembangan indeks kesehatan. 4. Untuk Institusi Pendidikan a. Sebagai sumber data untuk bahan penulisan tugas akhir. b. Sebagai sumber data untuk analisis lebih lanjut dikaitkan dengan sumber data lainnya.

1.9 Persetujuan Etik Riskesdas 2013 Pelaksanaan Riskesdas tahun 2013, telah memperoleh persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK), Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI dengan nomor LB.02.01/5.2/KE.006/2013. Persetujuan etik, naskah penjelasan serta formulir Informed Consent  (Persetujuan Setelah Penjelasan) dapat dilihat pada Lampiran.

7

BAB 2. METODOLOGI RISKESDAS

2.1. Desain Riskesdas 2013 dimaksudkan untuk menggambarkan masalah kesehatan penduduk di seluruh pelosok Indonesia, yang terwakili oleh penduduk di tingkat nasional, provinsi (termasuk Sumatera Barat) dan kabupaten/kota. Desain yang digunakan adalah cross sectional.  Penggambaran hasil pada tingkat Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota akan memberikan data yang lebih detil dan dibutuhkan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

2.2 Populasi dan Sampel Populasi dalam Riskesdas 2013 adalah seluruh rumah tangga biasa yang mewakili propinsi. Sampel Riskesdas 2013 di Provinsi Sumatera barat (Sumbar) tersebar di 19 kabupaten/kota. Penarikan sampel Riskesdas adalah dengan cara memilih BS yang berdasarkan listing   Sensus Penduduk (SP) 2010. Sampel rumah tangga dalam Riskesdas 2013 dipilih. Proses pemilihan rumah tangga dilakukan BPS dengan two stage sampling,  sama dengan metode pengambilan sampel Riskesdas 2007/Susenas 2007. Pemilihan BS dilakukan sepenuhnya oleh BPS dengan memperhatikan status ekonomi, dan rasio perkotaan/perdesaan. Dari setiap blok sensus terpilih kemudian dipilih 25 (dua puluh lima) rumah tangga secara acak sederhana ( simple random sampling ). Pengumpulan data dengan sasaran sampel adalah Rumah Tangga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) yang terpilih di Provinsi Sumbar sebanyak 407 BS (Blok Sensus) yang disampling oleh BPS. Penentuan unit sampel berdasar bangunan sensus (bangsen) yang selanjutnya dilacak RT dan individu yang ada dalam RT tersebut. Masing-masing BS terdiri dari 25 RT dan masingmasing RT diperkirakan rata-rata terdapat 4,5 individu. Perkiraan jumlah RT yang diwawancara di seluruh Sumbar adalah 10.175. Pengumpulan data kesehatan masyarakat dilakukan diseluruh 19 kabupaten/kota di provinsi Sumbar dengan jumlah BS yang bervariasi sesuai hasil penghitungan sampel yang dilakukan oleh BPS. Pengumpulan data kesehatan masyarakat dilakukan dengan enumerator melakukan kunjungan rumah dan dilakukan wawancara menggunakan panduan kuesioner yang terdiri dua macam yaitu kuesioner rumah tangga dan kuesioner individu. Responden yang diwawancara adalah seluruh anggota rumah tangga sesuai kriteria yang ditetapkan dan kepala keluarga. Selain dilakukan wawancara juga dilakukan pengukuran fisik (tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lingkar perut, lingkar lengan atas) serta melakukan pemeriksaan fisik (gigi, mata, telinga). Jumlah sampel BS, Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga yang dapat dikunjungi di provinsi Sumatera Barat dari 407 BS tersebar di 19 kabupaten/kota adalah sejumlah 10.024 RT terdiri dari 36.874 individu. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu 1 Mei sampai dengan 24 Juni 2013. Lama penyelesaian pengumpulan data oleh enumerator bervariasi mulai dari 44 hari sampai dengan 56 hari, sedangkan PJT kabupaten/kota menyelesaikan sampai dengan pengiriman data ke mandat berkisar antara 49 hari sampai dengan 57 hari. Durasi waktu tersebut termasuk masa tunggu menjelang pengumpulan data karena masih adanya kendala untuk memulai. Kendala dalam pengumpulan data antara lain terkait dengan perijinan, kesiapan peta bangunan sensus, persiapan penginapan dan posko serta persiapan bahan dan alat (Handayani, L. 2013).

8

Penarikan sampel biomedis dilakukan secara stratified random sampling   dengan strata berdasarkan besarnya angka prevalensi malaria dan TB-paru hasil Riskesdas 2007. Pada BS yang terpilih untuk biomedis, rumah tangga dan anggota rumah tangga di dalamnya dilakukan wawwancara untuk mengumpulkan variabel kesehatan masyarakat dan juga dilakukan pemeriksaan biomedis. Pemeriksaan biomedis meliputi pemeriksaan glukosa darah, hemoglobin dan malaria. Pemeriksaan dilakukan langsung di lapangan sedangkan untuk pengambilan sampel biomedis meliputi pengambilan sampel darah, urin, dan air. Data biomedis dikumpulkan di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu kota Padang, kabupaten Lima Puluh Kota, Pasaman Barat dan Tanah Datar dengan jumlah BS biomedis masing-masing secara berurutan adalah 7, 5, 6, dan 4 BS. Pengumpulan data biomedis dilakukan dengan mengambil sampel darah responden terpilih di laboratorium lapangan dan dilakukan pemeriksaan serta pengiriman sampel biomedis. Pengumpulan sampel biomedis dilaksanakan dengan pengambilan dan pemeriksaan darah oleh enumerator dibawah pengawasan dokter pendamping dan perawat yang berasal dari puskesmas setempat. Dipersiapkan Laboratorium lapangan yang lokasi dan tempatnya ditentukan di masingmasing BS dengan beberapa pertimbangan agar responden dapat mengakses dengan mudah namun pelaksanaan tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Tempat yang dipakai sebagai laboratorium lapangan di provinsi Sumbar antara lain puskesmas, pustu, balai desa, masjid atau mushola dan lain sebagainya sesuai pertimbangan bersama dengan kepala puskesmas setempat. Tabel 2.1 Jumlah BS, jumlah tim enumerator menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Total BS

Jumlah BS Biomed

Jumlah Tim

18 26 24 21 24 24 27 24 22 19 22 24 30 16 16 14 19 19 18 407

4 5 6 7 22

3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 2 3 3 3 64

Secara keseluruhan, hasil pengumpulan data di Provinsi Sumatera Barat cukup memuaskan karena mampu mengumpulkan data di seluruh 407 BS atau dengan kata lain respon rate mencapai 100 persen, sedangkan respon rate  Rumah Tangga 98,51 persen dan individu 94,97 persen. Lebih terperinci dapat dilihat respon rate  pengumpulan data di 19 kabupaten/kota pada tabel 2.2 berikut ini.

9

Tabel 2.2 Distribusi rumah tangga dan anggota rumah tangga sampel kesehatan masyarakat yang dapat dikunjungi (respon rate) menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumbar, Riskesdas 2013 Blok Sensus KAB/KOTA Kepulauan Mentawai

Sampel

Rumah Tangga

Dikun Respon  jungi Rate (%)

Sampel

Individu

Dikun- Respon  jungi Rate (%)

Sampel

Wawan Respon -cara Rate (%)

18

18

100

450

449

99,78

1768

1734

98,08

Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota

26 24 21 24

26 24 21 24

100 100 100 100

650 600 525 600

642 591 503 600

98,77 98,50 95,81 100,00

2470 2107 2111 2162

2391 2042 1921 2061

96,80 96,92 91,00 95,33

24 27 24

24 27 24

100 100 100

600 675 600

596 666 592

99,33 98,67 98,67

2318 2631 1978

2315 2281 1795

99,87 86,70 90,75

Pasaman Solok Selatan

22 19

22 19

100 100

550 475

550 475

100,00 100,00

2324 1767

2244 1733

96,56 98,08

Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang

22 24 30

22 24 30

100 100 100

550 600 750

549 595 712

99,82 99,17 94,93

2099 2707 2677

2094 2567 2608

99,76 94,83 97,42

Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh

16

16

100

400

400

100,00

1599

1540

96,31

16

16

100

400

400

100,00

1597

1435

89,86

14 19

14 19

100 100

350 475

347 463

99,14 97,47

1287 1825

1217 1629

94,56 89,26

19

19

100

475

443

93,26

1652

1519

91,95

Kota Pariaman

18

18

100

450

450

100,00

1834

1829

99,73

Sumatera Barat

407

407

100

10175

10023

98,51

38913

36955

94,97

2.3. Variabel Terdapat kurang lebih 315 variabel yang merupakan indikator bidang kesehatan dioperasionalisasikan menjadi pertanyaan riset dalam Riskesdas 2013. Pertanyaan riset disusun dalam 2 (dua) jenis kuesioner yaitu kuesioner rumah tangga (Kuesioner RKD13 ,RT) dan kuesioner Individu (Kuesioner RKD13, IND) dengan berbagai cara pengumpulan data. Rincian variabel pokok adalah sebagai berikut: Blok I , Pengenalan tempat Blok II , Keterangan Rumah Tangga Blok III , Keterangan Pengumpul Data Blok IV , Keterangan Anggota Rumah Tangga

10

Blok V , Akses dan Pelayanan Kesehatan Blok VI , Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Blok VII , Gangguan Kesehatan Jiwa Berat dalam Keluarga Blok VIII , Kesehatan Lingkungan Blok IX , Pemukiman dan Ekonomi , Blok X , Keterangan Wawancara Individu Blok XI, Keterangan Individu a.

Penyakit Menular

b.

Penyakit tidak Menular

c.

Cedera

d.

Gigi dan Mulut

e.

Ketidakmampuan/Disabilitas

f.

Kesehatan Jiwa

g.

Pengetahuan, Sikap dan Perilaku

h.

Pembiayaan Kesehatan

i.

Kesehatan Reproduksi

 j.

Kesehatan Anak dan Imunisasi

k.

Pengukuran dan Pemeriksaan

l.

Pemeriksaan mata

m. Pemeriksaan THT n.

Pemeriksaan Status Gigi Permanen

o.

Pengambilan Spesimen Darah dan Sampel Urin

2.4. Alat Pengumpul Data dan Cara Pengumpulan Data Pengumpulan data Riskesdas 2013 menggunakan alat dan cara pengumpul data dengan rincian sebagai berikut: 1) Pengumpulan data rumah tangga dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan Kuesioner RKD13, RT dan Pedoman Pengisian Kuesioner a. Responden untuk Kuesioner RKD13 ,RT adalah Kepala Keluarga atau Ibu rumah Tangga atau Anggota Rumah Tangga yang dapat memberikan informasi , b. Dalam Kuesioner RKD13 ,RT terdapat keterangan tentang apakah seluruh anggota rumah tangga diwawancarai langsung, didampingi, diwakili, atau sama sekali tidak diwawancarai , 2) Pengumpulan data individu pada berbagai kelompok umur dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan Kuesioner RKD13 ,IND dan Pedoman Pengisian Kuesioner , a. Responden untuk Kuesioner RKD13 ,IND adalah setiap anggota rumah tangga ,

11

b. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berusia kurang dari 15 tahun, dalam kondisi sakit maka wawancara dilakukan terhadap anggota rumah tangga yang menjadi pendampingnya , 3) Alat/Instrumen yang digunakan pada pengumpulan data Riskesdas 2013 adalah sebagai berikut: a. Timbangan badan b. Alat ukur tinggi badan c. Alat ukur Lingkar pinggang dan Lengan atas d. Lup, senter, pinhole, tali ukur 6 meter, snellen chart e. Spekulum f.

Kaca mulut, antiseptik, tisu, sarung tangan, masker

g. Peralatan pemeriksaan dan pengiriman spesimen biomedis (darah, urin, air dan garam) 4) Untuk data biomedis, hasil pemeriksaan darah dan pengambilan spesimen dikumpulkan dengan menggunakan formulir tersendiri ,

2.5. Manajemen Data Data yang telah dikumpulkan oleh enumerator diserahkan kepada PJT kabupaten/kota dan selanjutnya dikirim kepada tim manajemen data (Mandat). Proses manajemen data Riskesdas 2013 yang terdiri dari Receiving Batching , Edit, Entri, Penggabungan Data, Cleaning , dan Imputasi. Proses manajemen data dilakukan di lokasi pengumpulan data (Receiving Batching, Edit, Entry ) oleh enumerator dengan pengawasan dari PJT kabupaten/kota, selanjutnya dilakukan pengiriman data ke pusat yaitu di Balitbangkes Jakarta. Tim Manajemen Data melakukan Penggabungan Data, Cleaning , dan Imputasi. Terobosan manajemen data Riskesdas 2013 adalah hasil entri di lokasi pengumpulan data dikirim ke tim manajemen data melalui email dan laporan kemajuan pengumpulan data dan manajemen data dapat dikomunikasikan dan dilihat dalam web. Tim Manajemen Data mengkoordinir manajemen data Riskesdas 2013 secara keseluruhan, baik proses maupun asal data. Proses Receiving Batching   adalah pencatatan penerimaan kuesioner hasil wawancara. Manfaat dari proses ini untuk mencocokkan konsistensi jumlah data yg diwawancarai, dientri, dikirim, dan diterima oleh tim manajemen data. Manfaat lain adalah memantau sampel yang belum diwawancarai untuk menghindari adanya data yang hilang karena proses-proses input atau pengiriman elektronik. Editing merupakan salah satu mata rantai yang secara potensial dapat menjadi kontrol kualitas data. Editing mulai dilakukan oleh supervisor atau PJT Kabupaten/ Kota semenjak pewawancara selesai melakukan wawancara dengan responden.  Editing kuesioner meliputi pemeriksaan kembali kelengkapan jawaban, termasuk konsistensi alur  jawaban, untuk setiap responden pada setiap Blok Sensus, kelengkapan jawaban dan konsistensi alur jawaban Selanjutnya dilakukan entry data menggunakan software CSPro 4 ,0. Program entri tersebut mencakup kuesioner Rumah Tangga, individu, Konsumsi, dan Pemeriksaan Malaria-TB yang dapat diintegrasikan. Entri Data kuesioner kesmas dan hasil pemeriksaan RDT malaria dilakukan oleh tim pengumpul data di lokasi pengumpulan data, sedangkan data hasil pemeriksaan

12

spesimen TB dari PRM di-entri oleh PJT Kabupaten/Kota. Hasil pemeriksaan apusan darah tebal malaria dilakukan oleh Tim Puslitbang Biomedis dan Farmasi di Jakarta, maka entri data juga dilakukan oleh tim tersebut. Data elektronik yang berupa file hasil entri data diserahkan oleh pengumpul data kepada PJT Kabupaten/ Kota. PJT Kabupaten/ Kota menerima data elektronik tersebut dan mengirimnya ke Tim Manajemen Data melalui email bersama file Receiving Batching . Hasil kemajuan pengumpulan data, penerimaan data dan cleaning data dapat di akses melalui web di alamat http://puldata ,litbang ,depkes ,go ,id . Data yang telah diterima penanggung jawab Mandat Sumatera Barat dilakukan penggabungan. Langkah selanjutnya cleaning sementara agar dapat segera memberi umpan balik pada tim pewawancara untuk memperbaiki data. Setelah seluruh data mempunyai status bersih sementara selesai digabung, dilanjutkan dengan penggabungan data elektronik secara nasional. Tahapan cleaning dalam manajemen data merupakan proses yang penting untuk menunjang kualitas. Proses ini dilakukan secara bertahap di setiap provinsi didahului Cleaning  sementara yang hanya dilakukan pada variabel-variabel tertentu yang dianggap sangat berisiko untuk salah, dilanjutkan dengan penggabungan keseluruhan provinsi. Tahap selanjutnya adalah imputasi, yaitu proses untuk penanganan data-data missing   dan outlier. Tim Manajemen Data melakukan imputasi data elektronik secara nasional. Pada data Riskesdas 2013 imputasi dilakukan untuk data-data kontinyu yang outlier, sedangkan data missing   hanya ada pada pertanyaan Blok Perilaku Seksual dan tetap dipertahankan missing  dengan keterangan tidak bersedia menjawab.

2.6. Keterbatasan Data Riskesdas 2013 Keterbatasan data Riskesdas 2013 mencakup keterbatasan metodologis dan keterbatasan manajemen. Keterbatasan metodologi menyebabkan beberapa indikator MDGs Kesehatan tidak dapat dikumpulkan dalam Riskesdas 2013 karena besar sampel yang tidak memadai dan cara pengumpulan/pengukuran/pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan keterbatasan manajemen operasional menyebabkan target sampel tidak seluruhnya dapat dikunjungi dan diwawancara dan atau diperiksa. Kendala terjadi karena faktor alam (ombak, ketidak tersediaan alat transportasi dll.) ataupun factor manusia antara lain responden tidak bersedia diwawancara, atau tidak dapat ditemui selama pengumpulan data.

2.7. Pengolahan dan Analisis Data Pada laporan provinsi Sumbar ini seluruh analisis dilakukan berdasarkan   jumlah sampel rumah tangga maupun anggota rumah tangga setelah missing values dan outlier   dikeluarkan. Selanjutnya dilakukan pembobotan sesuai dengan jumlah masing-masing sampel. Jumlah sampel Riskesdas 2013 cukup untuk kepentingan analisis yang memberikan gambaran nasional maupun provinsi.

2.8. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai.  Provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini, dari utara ke selatan berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

13

Wilayah Provinsi Sumatera Barat secara administratif berbatasan langsung dengan: 1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara. 2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu. 3. Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi. 4. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Provinsi Sumbar terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali  kabupaten Kepulauan Mentawai)  dinamakan sebagai nagari sebelumnya pada tahun 1979 diganti dengan desa,  kemudian sejak 2001 dikembalikan ke nama semula yaitu nagari. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 00 54’ Lintang Utara samp ai dengan 30 30’ Lintang Selatan serta 980 36’ sampai dengan 1010 53’ Bujur Timur dengan total luas wilayah sekitar 42.297,30 Km2 atau 4.229.730 Ha termasuk ± 391 pulau besar dan kecil di sekitarnya. Sumatera Barat yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini terletak di pesisir barat bagian tengah  pulau Sumatera denga luas daratan 42.297,30 km² yang dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupihutan lindung.  Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut [5] 186.580 km². termasuk didalamnya adalah Kepulauan Mentawai (Dinkes Provinsi Sumbar, 2012). Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan  gempa di Indonesia yang disebabkan letaknya berada di jalur  patahan Semangko tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia.[6] Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat di antaranya adalah Gempa bumi 30 September 2009 dan Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010. Gempa kecil sering terjadi di Sumatera. Iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara berkisar antara antara 22,6° C sampai 31,5°C. Garis khatulistiwa tepat melalui provinsi Sumbar di kecamatan Bonjol, kabupaten Pasaman.  Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara di pantai timur Sumatera seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Kampar.  Sementara sungai-sungai yang bermuara di provinsi ini berjarak pendek, seperti Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan.

14

Gambar 3.1 Peta Provinsi Sumatera Barat

Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan  Gunung Talamau di kabupaten Pasaman Barat sebagai gunung tertinggi, yaitu 2.913 m.  Gunung Marapi di kabupaten Agam merupakan gunung aktif yang tingginya 2.891 m, gunung aktif lainnya adalah Tandikat dan Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar, disusul danau Maninjau di kabupaten Agam.  Dengan luas yang mencapai 130,1 km², Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan dari Danau di atas dan Danau di bawah).

Penduduk Sumatera Barat berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan sebagian besar beretnis Minangkabau yang seluruhnya beragama Islam,  sedangkan sisanya tidak semuanya memeluk Islam.

15

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat No

Nama Kabupaten/Kota

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmas Raya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Penduduk* (SP 2010) Laki-laki Perempuan Total 39 504 36 669 76 173 212 228 217 018 429 246 171 845 176 721 348 566 100 764 101 059 201 823 164 852 173 642 338 494 191 940 199 116 391 056 223 077 231 776 454 853 172 571 175 984 348 555 125 249 128 050 253 299 72 568 71 713 144 281 98 892 92 530 191 422 184 022 181 107 365 129 415 315 418 247 833 562 29 359 30 037 59 396 28 161 28 705 56 866 23 369 23 639 47 008 53 845 57 467 111 312 57 894 58 931 116 825 38 922 40 121 79 043 2 404 377 2 442 532 4 846 909

*Sumber Data: BPS 2010 SP 2010; ** Sumber Data: BPS 2011

16

Luas (Ha)** 601.135 579.495 373.800 334.620 313.080 296.113 133.600 132.879 223.230 335.430 394.763 388.777 69.496 5.764 27.345 2.300 2.524 8.034 7.336 4.229.730

BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Sesuai dengan tujuan dari Riskesdas 2013 yaitu memberikan informasi terkini keadaan kesehatan masyarakat berkaitan dengan MDG, maka hasil dan pembahasan berikut khusus menyajikan indikator untuk menjawab tujuan 1, 4, 5, 6, dan 7. Beberapa indikator terkait tujuan dimaksud juga disajikan agar informasi yang dibahas menjadi lebih lengkap.

3.1. Akses Pelayanan Kesehatan 3.1.1. Keberadaan fasilitas kesehatan Pengetahuan rumah tangga tentang keberadaan fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas atau puskesmas pembantu, praktek dokter atau klinik, praktek bidan atau rumah bersalin, poyandu, poskesdes atau poskestren dan posyandu. Sampel rumah tangga di provinsi Sumbar yang dianalisis sebanyak 10.023 rumah tangga yang diwawancarai dan data yang ditampilkan berupa persentase pengetahuan rumah tentang keberadaan fasilitas kesehatan tersebut. Persentase pengetahuan rumah tangga terhadap puskesmas atau pustu secara nasional sebanyak 89,8 persen dan pengetahuan terhadap poskesdes atau poskestren sebanyak 10,9 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari angka di Sumbar. Tabel 3.1.1 berikut menampilkan persentase keberadaan fasilitas kesehatan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Tabel 3.1.1 Persentase keberadaan fasilitas kesehatan berdasarkan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Keberadaan fasilitas kesehatan Kabupaten

RS Pemerintah

RS Swasta

Pusk/ Pustu

Praktek dokter/ klinik

Praktek bidan / RB

Posyandu

Poskesdes/ poskestren

Polindes

Kep. Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Pdg Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman

12,7

5,8

71,4

4,9

22,4

12,3

22,9

14,6

84,7

18,1

88,1

46,1

84,3

66,5

15,0

30,4

91,7

62,3

96,9

48,6

82,7

86,1

16,6

10,1

47,1

11,5

90,2

29,7

44,4

78,0

23,5

32,4

82,6

45,2

95,3

58,3

76,0

77,6

23,0

30,8

51,9

31,4

87,9

20,2

75,0

33,5

0,7

14,2

25,8

11,0

76,4

11,8

39,7

14,5

1,5

6,7

51,7

34,0

77,5

29,1

43,1

57,0

5,3

42,1

81,0

54,6

96,2

60,4

84,4

83,8

0,8

56,6

86,8

1,4

92,8

31,2

51,4

68,6

2,7

40,4

91,0

47,6

95,7

65,0

81,4

78,7

50,0

55,9

68,3

69,1

87,2

57,5

86,7

65,5

5,6

34,0

87,8

83,3

90,6

65,2

71,9

47,8

-

-

78,6

58,6

92,7

61,1

62,8

39,7

1,0

-

96,1

6,8

98,1

57,3

53,9

58,3

14,1

10,9

97,3

88,0

96,9

87,8

83,6

80,8

39,4

13,6

91,1

89,8

96,7

84,0

87,6

70,1

0,5

0,7

99,6

98,6

99,0

73,7

87,8

90,2

20,6

4,1

99,3

91,9

97,8

87,6

90,1

72,1

10,7

10,1

Sumatera Barat

71,9

47,5

89,1

47,1

58,5

9,9

21,3

17

69,0

Pada tabel 3.1.1 bahwa pengetahuan rumah tangga tentang keberadaan fasilitas kesehatan yang terbanyak adalah puskesmas atau pustu (89,1%) dan terendah adalah poskesdes atau poskestren (9,9%). Jika lihat dari data kabupaten, maka di Sumatera Barat rumah tangga yang mengetahui keberadaan puskesmas tertinggi di Kota Payakumbuh (99,0%) dan terendah di Kepulauan Mentawai (71,4%). Sedangkan pengetahuan rumah tangga tentang poskesdes atau posketren yang terbanyak di Dharmasraya (50,0%) dan terendah di Kota Bukittinggi (0,5%). Poskesdes atau Poskestren merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), sehingga peran masyarakat atau pondok pesantren yang mendirikan dan memiliki fasilitas tersebut sangat penting. Pada Tabel 3.1.2 informasi Pengetahuan Rumah Tangga tentang fasilitas kesehatan tersebut menurut karakteristik tipe daerah bahwa puskesmas atau puskesmas pembantu di perkotaan sebanyak 88,4 persen dan di perdesaan sebanyak 89,6 persen. Sedangkan pengetahuan tentang keberadaan poskesdes atau poskestren di perkotaan sebanyak 5,0 persen dan di perdesaan sebanyak 13,0 persen. Jika dilihat dari kuintil indeks kepemilikan, bahwa rumah tangga dengan kriteria terbawah mempunyai kecenderungan pengetahuan yang rendah terhadap keberadaan fasilitas kesehatan. Misalnya pengetahuan rumah tangga tentang keberadaan rumah sakit pemerintah, pada kuintil terbawah sebanyak 50,4 persen dan pada kuintil teratas sebanyak 87,2 persen Pada fasilitas kesehatan polindes terjadi sebaliknya, bahwa rumah tangga dengan kuintil menengah bawah mengetahui keberadaan polindes sebanyak 25,3 persen dan kuintil teratas sebanyak 16,0 persen. Tabel 3.1.2 Persentase keberadaan fasilitas kesehatan berdasarkan karakteristik 4 di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Karakteristik

Keberadaan fasilitas kesehatan Praktek Praktek Pusk/ dokter/ bidan / Posyandu Pustu klinik RB

RS Pemerintah

RS Swasta

Poskesdes/ poskestren

Polindes

Perkotaan

82,1

65,3

88,4

61,6

72,4

53,1

5,0

9,4

Perdesaan

65,4

36,0

89,6

37,8

66,8

62,0

13,0

28,9

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah 50,4

23,5

85,1

23,1

55,3

53,8

8,8

25,3

MenengahBawah

65,7

39,3

88,2

35,3

63,5

58,0

10,4

24,1

Menengah

77,1

49,2

89,8

48,5

72,8

58,5

10,7

21,2

Menengah Atas

81,3

59,0

91,4

59,5

75,9

61,8

9,6

19,2

Teratas

87,2

69,5

91,7

72,7

78,9

61,0

9,6

16,0

Total

71,9

47,5

89,1

47,1

69,0

58,5

9,9

21,3

TempatTinggal

Rumah tangga yang mengetahui keberadaan rumah sakit pemerintah menurut kuintil indeks kepemilikan terbanyak pada penduduk yang teratas 87,2 persen dan terbawah 50,4 persen. Pengetahuan tentang keberadaan rumah sakit swasta pada penduduk teratas 69,5 persen dan terbawah 23,5 persen. Untuk keberadaan puskesmas atau puskesmas pembantu pada penduduk teratas 91,7 persen dan terbawah 85,1 persen. Pengetahuan keberadaan posyandu pada penduduk menengah atas 61,8 persen dan terbawah 53,8 persen.

18

3.1.2 Keterjangkauan fasilitas kesehatan Keterjangkuan fasilitas kesehatan dalam riskesdas 2013 ini dilihat dari aspek moda transportasi, waktu tempuh (dalam satuan menit) dan biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan. Moda transportasi yang digunakan menuju fasilitas kesehatan tersebut berupa mobil pribadi, kendaraan umum, jalan kaki, sepeda motor, sepeda, perahu, transportasi udara (kecuali ke posyandu, poskesdes dan polindes) dan lainnya, yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Dalam penyajian hasil bahwa moda transportasi tersebut dibedakan menurut fasilitas kesehatan yang ada. Pengetahuan rumah tangga tentang waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan dihitung dalam bentuk menit yang dibuat menjadi 4 kategori ya itu ≤15 menit; 16 – 30 menit; 31-60 menit dan > 60 menit. Sedangkan biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan dalam mata uang rupiah dibuat 4 kategori yaitu ≤ 10.000; >10.000 – 50.000; >50.000 – 200.000 dan >200.000. Tabel 3.1.3 Persentase rumah yang dapat menggunakan moda transportasi menuju rumah sakit pemerintah berdasarkan kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 5 Kabupaten/Kota

Mobil pribadi

Kendaraan umum

Moda transportasi Jalan Sepeda Sepeda kaki motor

Kepulauan Mentawai

Lainnya

Lebih dari 1 moda

67,4

11,0

21,6

3,6

0,5 11,9 3,3 11,8 7,6 3,8 1,7 8,7 0,1 0,7 0,9 5,5 3,5 0,9 4,1 5,2 3,5 1,1

Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman

4,0 4,5 10,2 5,4 2,9 8,2 12,3 4,6 1,7 26,6 4,1 14,4 4,4 5,3 7,0 12,9 6,9 6,4

67,4 54,6 17,4 38,7 29,7 53,1 24,8 47,2 10,3 11,5 15,9 17,6 16,5 31,0 32,4 40,3 13,9 17,3

0,6 0,1 0,6 0,2 0,2 0,9 0,3 0,2 0,3 0,0 0,8 0,8 1,2 0,6 0,7 0,3 0,3

23,9 28,9 68,0 42,5 59,5 30,8 60,9 39,5 87,6 60,9 77,7 61,4 73,9 61,5 55,6 40,9 73,5 74,8

Sumatera Barat

8,6

31,9

0,4

53,1

0,6 1,4 3,3 0,0

0,1 0,5

1,3 0,2 0,4 0,2

0,2 1,8

0,1

0,2

0,7

5,1

Pada tabel 3.1.3 bahwa pengetahuan rumah tangga menuju ke rumah sakit pemerintah yang terbanyak menggunakan sepeda motor (53,1%), kendaraan umum (31,9%), menggunakan mobil pribadi (8,6%), lebih dari 1 moda transportasi (5,1%), lainnya (0,7%), jalan kaki (0,4%), sepeda (0,2%). Pengetahuan rumah tangga yang menggunakan sepeda motor menuju rumah sakit pemerintah di Solok Selatan sebanyak 87,6 persen dan yang terendah di Pesisis Selatan sebanyak 23,9 persen.

19

Pengetahuan rumah tangga menuju rumah sakit pemerintah menggunakan kendaraan umum terbanyak di Pesisir Selatan 67,4 persen dan terendah di Solok Selatan 10,3 persen. Pada penggunaan mobil pribadi terbanyak di Dharmasraya sebanyak 26,6 persen dan terendah di Solok Selatan 1,7 persen. Pengetahuan tentang penggunaan yang lebih dari satu moda transportasi menuju rumah sakit pemerintah terbanyak di Kepulauan Mentawai 21,9 persen dan terendah di Solok Selatan 0,1 persen. Transportasi lainnya terbanyak di Kepulauan Mentawai 11,0 persen, sedangkan transportasi dengan jalan kaki terbanyak di Kota Sawah Lunto 1,2 persen dan untuk transportasi menggunakan sepeda terbanyak di Kota Payakumbuh sebanyak 1,8 persen. Pada tabel 3.1.4 memberikan informasi menurut karakteristik bahwa rumah tangga yang menggunakan moda transportasi dengan sepeda motor menuju rumah sakit pemerintah di perdesaan sebanyak 61,3 persen dan di perkotaan sebanyak 46,5 persen. Sedangkan yang menggunakan kendaraan umum di perkotaan 40,5 persen dan di perdesaan 21,1 persen. Rumah tangga yang menggunakan mobil pribadi di perdesaan 11,1 persen dan perkotaan 6,7 persen. Pada rumah tangga yang menggunakan lebih dari 1 moda transportasi di perdesaan 7 persen dan perkotaan 3,6 persen. Untuk rumah tangga yang menggunakan perahu di perkotaan 5,3 persen dan perdesaan 4,9 persen. Rumah tangga yang menggunakan jenis transportasi lainnya di perkotaan 0,9 persen dan perdesaan 0,3 persen. Rumah tangga yang jalan kaki di perdesaan 0,7 persen dan perkotaan 0,2 persen. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan sepeda baik di perdesaan maupun perkotaan sebanyak 0,2 persen. Tabel 3.1.4 Persentase rumah tangga yang dapat menggunakan moda transportasi menuju rumah sakit pemerintah menurut Karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 6

Karakteristik

Mobil pribadi

Kendaraan umum

Moda transportasi Jalan Sepeda Sepeda kaki motor

Lainnya

Lebih dari 1 moda

Tempat Tinggal Perdesaan

11,1

21,1

0,7

61,3

0,2

0,3

5,3

Perkotaan

6,7

40,5

0,2

46,5

0,2

0,9

4,9

Total

8,6

31,9

0,4

53,1

0,2

0,7

5,1

Terbawah

0,1

55,5

0,4

35,3

0,1

1,7

6,9

Menengah Bawah

1,1

42,9

0,3

49,3

0,4

0,9

5,1

Menengah

4,0

35,5

1,0

54,9

0,1

0,6

3,9

Menengah Atas

4,0

24,8

0,3

65,0

0,3

0,4

5,2

Teratas

30,6

10,3

0,1

53,9

0,1

0,1

4,9

Total

8,6

31,9

0,4

53,1

0,2

0,7

5,1

Kuintil Indeks Kepemilikan

Menurut kuintil indeks kepemilikan rumah tangga yang menggunakan sepeda motor pada penduduk menengah atas 65,0 persen dan terbawah 35,3 persen. Untuk penggunaan kendaraan umum pada penduduk terbawah 55,5 persen dan teratas 10,3 persen. Sedangkan yang menggunakan mobil pribadi pada penduduk teratas 30,6 persen dan terbawah 0,1 persen. Tabel 3.1.5 memberikan informasi tentang pengetahuan rumah tangga yang menggunakan moda transportasi menuju puskesmas atau puskesmas pembantu menurut kabupaten terbanyak

20

menggunakan sepeda motor 64,9 persen; kendaraan umum 17,2 persen; jalan kaki 9,7 persen; mobil pribadi 3,7 persen; lebih dari 1 moda transportasi 3,2 persen; lainnya 1,0 persen; sepeda dan perahu masing masing 0,3 persen dan 0,0 persen. Tabel 3.1.5 Persentase rumah tangga yang dapat menggunakan moda transportasi menuju puskesmas atau puskesmas pembantu berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 7 Moda transportasi Sepeda Sepeda motor

Mobil pribadi

Kendaraan umum

Jalan kaki

Kep. Mentawai

0,4

3,6

17,4

50,1

Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Pdg. Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Pdg Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman

0,9 2,0 2,5 3,2 1,2 1,6 2,3 3,6 1,2 5,9 2,5 9,4 2,5 2,9 3,8 5,7 3,7 5,4

18,5 26,5 7,1 24,8 16,0 12,6 13,5 32,4 9,9 2,1 6,7 21,2 12,6 20,4 26,3 26,7 5,8 15,6

6,9 7,3 7,3 10,0 12,6 26,1 9,1 4,9 0,2 1,1 4,1 8,4 5,2 19,4 18,3 16,6 13,8 2,7

66,1 59,3 79,4 53,3 64,5 56,0 74,3 46,7 87,9 90,1 85,4 58,8 75,7 56,5 51,0 47,4 69,9 75,8

Sumatera Barat

3,7

17,2

9,7

Kabupaten/Kota

64,9

0,2 1,3 0,5 0,0 0,0 0,4

0,9 0,1 0,5

0,1 2,0 0,3

perahu

Lainnya

Lebih dari 1 moda

1,5

19,9

7,1

6,9

0,7 4,9 3,5 7,4 5,1 2,9 0,6 11,1 0,8 0,8

0,3

0,1 0,1 0,8 0,2 0,7

0,4 0,3 0,9

0,1 1,0

2,1 3,3 0,6 3,4 4,7 0,6 3,2

Jika dilihat dari moda transportasi sepeda motor menurut kabupaten terbanyak di Dharmasraya 90,1 persen, kemudian disusul Solok Selatan 87,9 persen, sedangkan terendah di Pasaman 46,7 persen dan Kota Bukittinggi 47,4 persen. Rumah tangga yang menggunakan kendaraan umum terbanyak di Pasaman 32,4 persen dan terendah di Dharmasraya 2,1 persen. Sedangkan yang  jalan kaki terbanyak di Agam 26,1 persen dan terendah di Solok Selatan 0,2 persen. Tabel 3.1.6 menjelaskan tentang pengetahuan rumah tangga yang menggunakan moda transportasi menuju puskesmas atau puskesmas pembantu menurut karakteristik tipe daerah dan kuintil indeks kepemilikan. Pada penggunaan sepeda motor di perkotaan 67,6 persen dan perdesaan 60,7 persen. Penggunaan kendaraan umum menuju puskesmas di perdesaan 17,9 persen dan perkotaan 16,7 persen. Rumah tangga yang jalan kaki menuju ke puskesmas di perdesaan 11,2 persen dan perkotaan 8,7 persen. Sedangkan yang menggunakan mobil pribadi di perdesaan 6,4 persen dan perkotaan 2,0 persen.

21

Tabel 3.1.6 Persentase rumah tangga yang dapat menggunakan moda transportasi menuju Puskesmas atau Puskesmas pembantu menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 8 Karakteristik

Moda transportasi Sepeda Sepeda motor

Mobil pribadi

Kendaraan umum

Jalan kaki

perahu

Lainnya

Perdesaan

6,4

17,9

11,2

60,7

Perkotaan

2,0

16,7

8,7

Total

3,7

17,2

0,1

Lebih dari 1 moda

0,3

0.0

0,3

3,2

67,6

0,3

0,1

1,5

3,2

9,7

64,9

0,3

0,0

1,0

3,2

25,5

12,8

54,2

0,3

0,1

2,5

4,4

0,2

20,8

12,3

61,6

0,7

0,0

1,4

3,1

1,4

18,1

8,9

68,6

0,1

0.0

0,5

2,3

0,6

2,5

Tempat Tinggal

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah  Atas Teratas

1,7

14,1

7,6

73,1

0,3

0.0

16,3

6,5

6,5

66,7

0,1

0.0

0,1

3,7

Total

3,7

17,2

9,7

64,9

0,3

0,0

1,0

3,2

Tabel 3.1.7 waktu tempuh menuju rumah sakit pemerintah ≤ 15 menit sejumlah 23,7 persen, 1630 menit sejumlah 38,4 persen, 31-60 menit sejumlah 20,5 persen dan >60 menit sejumlah 17,4 persen. Jika dilihat waktu tempuh ≤ 15 menit, maka terbanyak di Kota Padang Panjang sejumlah 90,6 persen dan terendah di Solok 5,2 persen. Pada waktu tempuh 16-30 menit menuju rumah sakit pemerintah terbanyak di Kota Padang 60,0 persen dan terendah di Dharmasraya 7,5 persen. Pada waktu tempuh 31-60 menit, bahwa di Padang Pariaman 38,7 persen dan di Kepulauan Mentawai 1,1 persen. Untuk waktu tempuh >60 menit terbanyak di Dharmasraya 56,6 persen dan terendah di Kota Solok 0,9 persen. Tabel 3.1.8. Waktu tempuh rumah tangga menuju rumah sakit pemerintah pada 16-30 menit di perkotaan 42,9 persen dan di perdesaan 34,8 persen. Pada waktu tempuh ≤ 15  menit di perkotaan 39,8 persen dan perdesaan 10,8 persen Pada waktu tempuh 31 –60 menit di perkotaan 13,8 persen dan di perdesaan 25,9 persen. Sedangkan pada > 60 menit di perkotaan 3,5 persen dan di perdesaan 28,5 persen. Menurut kuintil indeks kepemilikan dengan waktu tempuh 16-30 menit pada penduduk menengah 41,2 persen dan terbawah 28,1 persen. Dengan waktu tempuh >60 menit pada penduduk terbawah 35,4 persen dan teratas 9,0 persen.

22

Tabel 3.1.7 Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju rumah sakit pemerintah berdasarkan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 9 < 15’

Waktu tempuh (menit) 16-30’ 31-60’

>60’

Kepulauan Mentawai

12,8

52,3

1,1

33,8

Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

7,2 5,2 26,7 36,9 9,4 28,8 18,9 16,3 30,3 7,0 14,8 20,6 80,8 39,1 90,6 76,3 55,7 54,4

21,6 40,2 35,6 42,2 50,1 35,9 55,6 18,0 14,2 7,5 27,4 60,0 18,3 50,2 9,4 23,7 44,1 43,2

19,6 34,0 19,2 18,7 38,7 11,8 12,5 36,8 21,7 29,0 28,3 18,0 0.0 10,7 0.0 0.0 0,3 2,4

51,7 20,5 18,5 2,2 1,8 23,5 13,0 28,9 33,7 56,6 29,5 1,5 0,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23,7

38,4

20,5

17,4

Kabupaten/Kota

Tabel 3.1.8 Persentase waktu tempuh ke rumah sakit pemerintah berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 10 < 15’

Waktu tempuh (menit) 16-30’ 31-60’

39,8

42,9

13,8

3,5

10,8

34,8

25,9

28,5

Total

23,7

38,4

20,5

17,4

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas Total

9,7 16,2 21,6 29,1 36,0 23,7

28,1 38,4 41,2 40,4 40,2 38,4

26,8 25,6 20,1 18,1 14,8 20,5

35,4 19,8 17,0 12,3 9,0 17,4

Karakteristik Tipe daerah Perkotaan Perdesaan

23

>60’

Tabel 3.1.9 memberi informasi tentang waktu tempuh rumah tangga menuju pukesmas dan puskesmas pembantu terbanyak dengan waktu < 15 menit sejumlah 76,1 persen dan terendah dengan waktu >60 menit sejumlah 1,4 persen. Jika dilihat data menurut kabupaten dengan waktu tempuh ≤ 15  menit terbanyak di Kota Padang Panjang sejumlah 98,2 persen dan terendah di Kepulauan Mentawai sejumlah 23,1 persen. Untuk waktu tempuh 16-30 menit terbanyak di Dharmasraya sejumlah 48,9 persen dan terendah di Kota Padang Panjang sejumlah 1,8 persen. Sedangkan dengan waktu tempuh 31-60 menit terbanyak di Solok Selatan sejumlah 17,2 persen dan terendah di Kota Sawahlunto dan Pesisir Selatan sejumlah 0,1 persen. Untuk waktu tempuh >60 menit, terbanyak di kepulauan Mentawai sejumlah 41,2 persen dan terendah di Solok dan Kota Padang masing-masing sebanyak 0,2 persen. Tabel 3.1.9 Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju Puskesmas atau Puskesmas pembantu berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 11 Kabupaten/Kota

< 15’

Waktu tempuh (menit) 16-30’ 31-60’

>60’

Kepulauan Mentawai

23,1

21,4

14,3

41,2

Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

80,5 76,0 72,2 85,7 72,9 70,9 80,9 74,6 54,2 36,4 69,7 84,3 95,9 91,5 98,2 96,5 87,6 70,8

18,8 23,1 15,5 12,7 23,7 25,0 15,4 22,1 21,7 48,9 25,5 15,2 4,1 7,8 1,8 3,5 12,4 23,8

0,1 0,8 9,6 1,1 3,1 4,0 2,9 3,1 17,2 9,3 4,3 0,3

0,7 0,2 2,6 0,5 0,3 0,8 0,3 6,9 5,3 0,5 0,2

0,1

0,6

76,1

19,5

3,0

5,4 1,4

Tabel 3.1.10 memberi informasi tentang waktu tempuh rumah tangga menuju puskesmas atau puskesmas pembantu dilihat dari karakteristik tipe daerah dan kuintil indeks kepemilikan. Pada rumah tangga dengan waktu tempuh ≤ 15 menit yang di perkotaan 84,7 persen dan perdesaan 70,6 persen. Dengan waktu tempuh 16-30 menit di perkotaan 13,7 persen dan perdesaan 23,2 persen. Dengan waktu tempuh 31-60 menit di perkotaan sebanyak 1,3 persen dan perdesaan 4,1 persen. Sedangkan waktu tempuh >60 menit di perkotaan 0,2 persen dan perdesaan 2,1 persen. Pada rumah tangga dengan kuintil indeks kepemilikan dengan waktu tempuh ≤ 15  menit penduduk teratas 76,9 persen dan terbawah 42,6 persen. Waktu tempuh 16-30 menit pada

24

penduduk terbawah 57,7 persen dan teratas 84,5 persen. Sedangkan dengan waktu tempuh >60 menit penduduk terbawah 4,7 persen dan teratas 0,4 persen. Tabel 3.1.10 Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju Puskesmas atau Puskesmas pembantu menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Karakteristik Tipe daerah Perkotaan Perdesaan Total Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas Total

< 15’

Waktu tempuh (menit) 16-30’ 31-60’

>60’

84,7

13,7

1,3

0,2

70,6

23,2

4,1

2,1

76,1

19,5

3,0

1,4

57,7 75,9 79,1 83,0 84,5 76,1

30,3 21,1 18,4 14,8 12,8 19,5

7,2 2,4 1,8 1,7 2,2 3,0

4,7 0,6 0,6 0,6 0,4 1,4

Tabel 3.1.11 Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju Posyandu menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 12 < 15’

Waktu tempuh (menit) 16-30’ 31-60’

>60’

Kepulauan Mentawai

97,0

0,9

0,0

2,1

Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

96,0 98,1 91,4 98,5 91,4 92,4 98,7 99,0 93,1 83,1 92,4 98,7 98,7 98,0 99,6 98,9 98,8 93,6 95,9

3,9 1,6 6,5 0,9 7,9 7,6 1,3 0,7 6,9 14,0 7,3 0,9 1,3 1,6 0,4 1,1 1,2 6,3 3,6

0,0 0,0 1,7 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 2,4 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3

0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Kabupaten/Kota

25

Tabel 3.1.11 menampilkan informasi bahwa waktu tempuh rumah tangga menuju posyandu masih didominasi ≤ 15 menit sejumlah 95,9 persen dan disusul pada 16-30 menit sejumlah 3,6 persen. Jika dilihat waktu ≤ 15 menit, terbanyak di Pasaman 99,0 persen dan terendah di Dharmasraya 83,1 persen. Waktu tempuh 16-30 menit terbanyak di Dharmasraya 14,0 persen dan terendah di Kota Padang Panjang 0,4 persen. Untuk waktu tempuh 31-60 menit terbanyak tetap di Dharmasraya 2,4 persen dan terendah 0,0 persen yang banyak terjadi di beberapa kabupaten kota. Sedangkan waktu tempuh >60 menit terbanyak di Kepulauan Mentawai 2,1 persen dan terendah Solok Selatan dan beberapa kabupaten/kota yaitu 0,0 persen. Tabel 3.1.12 menampilkan waktu tempuh rumah tangga menuju posyandu menurut tipe daerah dan kuintil indeks kepemilikan. Untuk waktu tempuh ≤ 15 menit di perkotaan 97,5 persen dan perdesaan 95,1 persen. Dengan waktu 16-30 menit di perkotaan 2,1 persen dan perdesaan 4,4 persen. Pada kuintil indeks kepemilikan dengan waktu tempuh ke posyandu ≤ 15 menit pada penduduk menengah bawah 96,9 persen dan terbawah 93,2 persen. Dengan waktu tempuh 16-30 menit pada penduduk terbawah 5,9 persen dan menengah 2,7 persen.

Tabel 3.1.12 Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju Posyandu menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 13 Karakeristik

< 15’

Waktu tempuh (menit) 16-30’ 31-60’

>60’

Tipe daerah Perkotaan

97,5

2,1

0,4

0,1

Perdesaan

95,1

4,4

0,3

0,2

Terbawah

93,2

5,9

0,5

0,5

Menengah Bawah

96,9

2,8

0,3

0,0

Menengah

96,8

2,7

0,4

0,1

Menengah Atas

96,2

3,4

0,3

0,1

Teratas

96,3

3,4

0,2

0,1

Sumatera Barat

95,9

3,6

0,3

0,2

Kuintil Indeks Kepemilikan

Tabel 3.1.13 waktu tempuh rumah tangga menuju polindes di propinsi Sumatera Barat masih didominasi dengan waktu ≤ 15 menit sejumlah 92,1 persen dan disusul dengan waktu 16-30 menit sejumlah 6,8 persen. Dengan waktu tempuh ≤ 15 menit terbanyak di Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh masing-masing sebanyak 100 persen dan terendah di Kota Pariaman 72,5 persen. Tabel 3.1.14 waktu tempuh rumah tangga menuju polindes ≤ 15 menit di perkotaan 93, 6 persen dan perdesaan 91,8 persen. Dengan waktu tempuh 16-30 menit di perkotaan 5,6 persen dan perdesaan 7,1 persen. Pada kuintil indeks kepemilikan dengan waktu ≤ 15 menit pada peduduk menengah bawah 94,8 persen dan teratas 88,3 persen.

26

Tabel 3.1.13 Persentase waktu tempuh rumah tangga menuju Polindes menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 14 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Waktu tempuh (menit) 16-30’ 31-60’ 23,2 0,0 5,1 0,0 0,3 0,0 4,5 1,0 0,8 0,0 4,2 0,0 3,4 0,0 2,4 0,0 7,4 1,9 3,7 4,1 20,2 2,9 13,0 0,3

< 15’ 76,8 94,9 99,7 94,5 98,3 95,8 96,6 97,6 90,4 91,6 76,4 86,8

99,2 93,5 100,0 100,0 72,5 92,1

0,8 4,9 0,0 0,0 25,4 6,8

>60’ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,5 0,0

0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,9

0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,2

Tabel 3.1.14 Persentase waktu tempuh ke Polindes berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 15 Karakteristik

< 15’

Waktu tempuh (menit) 16-30’ 31-60’

>60’

Tipe daerah Perkotaan

93,6

5,6

0,5

0,3

Perdesaan

91,8

7,1

1,0

0,2

Total

92,1

6,8

0,9

0,2

Terbawah

89,7

9,6

0,6

0,0

Menengah Bawah

94,8

4,5

0,7

Menengah

93,9

4,3

1,1

0,7

Menengah Atas

92,5

6,1

1,2

0,2

Teratas

88,3

10,4

0,9

0,4

Sumatera Barat

92,1

6,8

0,9

0,2

Kuintil Indeks Kepemilikan

27

Tabel 3.1.15 biaya transportasi rumah tangga menuju rumah sakit pemerintah memberikan informasi bahwa pada biaya transportasi ini didominasi ≤ Rp.10.000 sejumlah 64,5 persen; > Rp.10.000 - Rp.50.000 sejumlah 32,6 persen; >Rp.50.000-Rp.200.000 sejumlah 2,5 persen dan > Rp.200.000 sejumlah 0,4 persen. Pada biaya transportasi ≤ Rp.10.000 menurut kabupaten terbanyak di Kota Padang Panjang 100 persen dan terendah di Dharmasraya 12,1 persen. Tabel 3.1.16 memberi informasi tentang karakteristik rumah tangga tentang biaya transportasi menuju rumah sakit pemerintah di perkotaan 76,9 persen dan perdesaan 54,4 persen. Untuk biaya transportasi > Rp.10.000 – Rp.50.000 di perkotaan 21,8 persen dan perdesaan 41,4 persen. Jika dilihat dari kuintil indeks kepemilikan dengan biaya ≤ Rp. 10.000 pada penduduk menengah atas 73,1 persen dan terbawah 50,5 persen. Sedangkan pada biaya transportasi > Rp.10.000  – Rp.50.000 pada penduduk terbawah 45,6 persen dan menengah atas 25,0 persen.

Tabel 3.1.15 Persentase biaya transportasi menuju rumah sakit pemerintah berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 16 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai

≤ 10.000  24,8

Biaya transportasi (rupiah) >10.000 – 50.000 >50.000 – 200.000 39,7 31,8

> 200.000 3,7

Pesisir Selatan

39,2

59,0

1,7

0,1

Solok

70,7

28,9

0,4

0,0

Sijunjung

63,2

34,0

1,8

1,1

Tanah Datar

66,9

30,6

1,6

0,9

Padang Pariaman

83,1

16,6

0,3

0,0

 Agam

64,7

33,5

1,4

0,4

Lima Puluh Kota

72,7

26,5

0,1

0,7

Pasaman

65,0

33,6

1,0

0,5

Solok Selatan

55,9

33,4

9,4

1,3

Dharmasraya

12,1

63,3

23,9

0,8

Pasaman Barat

38,9

56,8

3,1

1,3

Kota Padang

68,2

30,9

0,8

0,0

Kota Solok

96,6

3,1

0,4

0,0

Kota Sawah Lunto

84,7

15,0

0,3

0,0

Kota Padang Panjang

100,0

0,0

0,0

0,0

Kota Bukittinggi

95,2

4,8

0,0

0,0

Kota Payakumbuh

99,1

0,7

0,2

0,0

Kota Pariaman

96,0

4,0

0,0

0,0

Sumatera Barat

64,5

32,6

2,5

28

0,4

Tabel 3.1.16 Persentase biaya transportasi rumah tangga menuju rumah sakit pemerintah menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 17 Karakteristik

≤ 10.000 

Biaya transportasi (rupiah) >10.000 – 50.000 >50.000 – 200.000

> 200.000

Tipe daerah Perkotaan Perdesaan Total Kuintil Indeks Kepemilikan

76,9 54,4 64,5

21,8 41,4 32,6

1,2 3,6 2,5

0,1 0,6 0,4

Terbawah

50,5

45,6

3,6

0,3

Menengah Bawah Menengah Menengah Atas

61,0 63,9 73,1

36,2 32,5 25,0

2,3 2,8 1,6

0,5 0,8 0,2

Teratas Total

68,1 64,5

29,1 32,6

2,7 2,5

0,2 0,4

Tabel 3.1.17 berikut memberi informasi tentang biaya transportasi sekali jalan menuju puskesmas menurut kabupaten/kota. Tabel 3.1.17 Persentase biaya transportasi menuju puskesmas menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera 18 Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

≤ 10.000  29,9 99,6 99,7 92,7 93,6 99,2 99,0 97,9 95,3 83,9 70,2 96,5 93,6 99,1 99,1 100,0 99,4 99,9 97,8 94,5

Biaya transportasi (rupiah) >10.000 – 50.000 >50.000 – 200.000 58,7 11,4 0,0 0,4 0,0 0,3 7,0 0,3 6,3 0,1 0,8 0,0 0,9 0,1 2,0 0,1 4,7 0,0 15,8 0,3 27,6 1,1 3,4 0,1 6,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 2,2 5,2

29

0,3

> 200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Biaya transportasi sekali jalan menuju puskesmas menurut kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat terbanyak pada besaran biaya ≤ Rp.10.000 (94,5%), kemudian antara >Rp.10.000 – Rp.50.000 (5,2%), > Rp.50.000  –  Rp.200.000 (0,3%) dan > Rp.200.000 (0%). Jika dilihat dari biaya transportasi ≤Rp.10.000, maka terbanyak di Kota Padang Panjang 100% dan terendah di Kepulauan Mentawai 29,9%. Sedangkan biaya transportasi antara > Rp.10.000  –  Rp.50.000, terbanyak di Kepulauan Mentawai 58,7% dan terendah di Kota Payakumbuh 0,1%. Tabel 3.1.18 menurut karakteristik tempat tinggal dimana biaya transportasi sekali jalan menuju puskesmas atau puskesmas pembantu dengan kategori ≤ Rp.10.000 di perkotaan 96,1 persen dan perdesaan 93,6 persen. Untuk biaya antara > Rp. 10.000  –  Rp.50.000 di perkotaan 3,9 persen dan perdesaan 6,0 persen. Jika dilihat dari kuintil indeks kepemilikan, biaya transportasi ≤ Rp.10.000, maka penduduk menengah atas 96,2 persen dan terbawah 90,8 persen. Biaya transportasi antara > Rp. 10.000  –  Rp.50.000 pada penduduk terbawah 8,1 persen dan menengah atas 3,7 persen. Demikian juga biaya transportasi antara > Rp.50.000  – Rp.200.000 t pada penduduk terbawah 0,9 persen dan biaya > Rp.200.000 juga penduduk terbawah 0,2 persen. Tabel 3.1.19 menampilkan biaya transportasi rumah tangga sekali jalan menuju posyandu menurut provinsi terbanyak dengan biaya ≤ Rp.10.000 (99,3%), antara >Rp.10.000  –  Rp.50.000 (0,6%), antara > Rp.50.000  – Rp.200.000 (0,1%) dan > Rp.200.000 (0%). Jika dilihat per provinsi yang mengeluarkan biaya transportasi ≤ Rp.10.000  terbanyak di Kepulauan Mentawai, Solok, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh masing masing 100 persen dan terendah di Dharmasraya 95,1 persen.

Tabel 3.1.18 Persentase biaya transportasi menuju puskesmas berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 19 Karakteristik

≤ 10.000 

Biaya transportasi (rupiah) >10.000 – 50.000 >50.000 – 200.000

> 200.000

Tipe daerah Perkotaan

96,1

3,9

0,0

0,0

Perdesaan

93,6

6,0

0,4

0,1

Total

94,5

5,2

0,3

0,0

Terbawah

90,8

8,1

0,9

0,2

Menengah Bawah

95,0

4,9

0,1

0,0

Menengah

96,1

3,8

0,0

0,1

Menengah Atas

96,2

3,7

0,0

0,0

Teratas

94,6

5,2

0,2

0,0

94,5

5,2

0,3

0,0

Kuintil Indeks Kepemilikan

Sumatera Barat

30

Tabel 3.1.19 Persentase biaya transportasi rumah tangga menuju posyandu berdasarkan kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 20 Provinsi Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

≤ 10.000  100,0 99,2 100,0 99,6 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 95,1 99,7 98,8 99,0 100,0 100,0 99,7 100,0 99,8 99,3

Biaya transportasi (rupiah) >10.000 – 50.000 >50.000 – 200.000 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 4,3 0,7 0,3 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6

0,1

> 200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabel 3.1.20 biaya transportasi rumah tangga sekali jalan menuju posyandu menurut karakteristik dengan biaya ≤ Rp.10.000 di perkotaan dan perdesaan masing masing sama angkanya yaitu 99,3 persen. Besar biaya transportasi antara >Rp.10.000  – Rp.50.000 di perkotaan dan perdesaan masing masing juga sama angkanya yaitu 0,6 persen. Menurut kuintil indeks kepemilikan bahwa biaya transportasi ≤ Rp.10.000  pada penduduk menengah bawah 99,9 persen dan teratas 98,3 persen. Besar biaya antara > Rp.10.000  – Rp.50.000 pada penduduk teratas 1,6 persen dan menengah bawah 0,1 persen.

31

Tabel 3.1.20 Persentase biaya transportasi rumah tangga menuju posyandu menurut kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 21

Karakteristik

≤ 10.000 

Biaya transportasi (rupiah) >10.000 – >50.000 – > 200.000 50.000 200.000

Total

Tipe daerah Perkotaan

99,3

0,6

0,0

0,0

100,0

Perdesaan

99,3

0,6

0,0

0,0

100,0

Total

99,3

0,6

0,0

0,0

100,0

Terbawah

99,7

0,3

0,0

0,0

100,0

Menengah Bawah

99,9

0,1

0,0

0,0

100,0

Menengah

99,3

0,7

0,0

0,0

100,0

Menengah Atas

99,6

0,4

0,0

0,0

100,0

Teratas

98,3

1,6

0,2

0,0

100,0

Total

99,3

0,6

0,1

0,0

Kuintil Indeks Kepemilikan

32

100,0

3.2. FARMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL Bahasan Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) bertujuan mengetahui proporsi rumah tangga (RT) yang menyimpan obat untuk swamedikasi, proporsi rumah tangga yang memiliki pengetahuan benar tentang Obat Generik (OG) dan sumber informasi tentang OG. Pertanyaan Yankestrad mencakup jenis dan alasan memanfaatkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. 3.2.1. Obat dan Obat Tradisional (OT) di Rumah Tangga Sejumlah 2.556 atau 25,5 persen dari 10.024 rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat menyimpan obat untuk pengobatan sendiri (swamedikasi), dengan proporsi tertinggi rumah tangga di Kota Bukittinggi (52,5%) dan terendah di Kepulauan Mentawai (10,4%). Rerata sediaan obat yang disimpan hampir 3 macam, tertinggi di Solok Selatan (4) dan terendah di Kota Pariaman (2) (Tabel 3.2.1).

Tabel 3.2.1 Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat, dan rerata jumlah obat yang disimpan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 22 Provinsi

Ya (%) 10,4 17,5 32,1 21,0 22,6 15,0 17,9 33,2 25,0 10,6 15,2 30,3 30,7 46,5 29,8 44,3 52,5 30,8 30,6 25,5

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Menyimpan Obat/OT Rerata Jumlah Obat 2,8 2,4 2,9 2,7 2,7 2,6 2,4 3,0 2,9 4,4 2,5 3,0 3,3 3,4 2,6 3,0 2,4 2,5 2,1 2,9

Gambar 3.2.1 menunjukkan bahwa dari 25,5 persen rumah tangga yang menyimpan obat untuk swamedikasi, terdapat obat keras, obat bebas, antibiotika, obat tradisional dan obat-obat yang tidak teridentifikasi. Provinsi Sumatera Barat proporsi RT yang menyimpan obat keras 38,5 persen dan antibiotika 30,6 persen. Adanya obat keras dan antibiotika untuk swamedikasi menunjukkan penggunaan obat yang tidak rasional.

33

OK = Obat Keras OB = Obat Bebas  AB = Antibiotik OT = Obat Tradisional OTT = Obat Tidak Teridentifikasi

Gambar 3.2.1 Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat dan jenis obat yang disimpan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 4

Berdasarkan karakteristik, proporsi rumah tangga yang menyimpan obat di perkotaan (31,0%) lebih tinggi dibanding perdesaan (21,9%) dengan rata-rata jumlah obat yang disimpan 3 jenis obat. (Tabel 3.2.2) Tabel 3.2.2 Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat, dan rerata jumlah obat yang disimpan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 23

Karakteristik Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Ya (%)

Menyimpan Obat/OT Rerata Jumlah Obat

31,0 21,9

3,0 2,8

12,8 22,1 26,1 30,3 37,8

2,8 2,7 2,9 2,9 3,0

Tabel 3.2.3. menggambarkan rumah tangga yang menyimpan obat bebas di Provinsi Sumatera Barat sebesar 81,9 persen, obat keras 38,5 persen dan antibiotika sebesar 30,6 persen. Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat bebas tertinggi di Kota Pariaman (89,9%) dan terendah di Pesisir Selatan (65,5%). Sedangkan yang menyimpan obat keras tertinggi di Solok Selatan

34

(63,0%) dan Kota Bukittinggi (30,0%). Antibiotika tertinggi banyak disimpan pada rumah tangga di Pasaman Barat (45,0%) dan terendah di Agam (14,2%). Tabel 3.2.3 ) Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis obat dan OT yang disimpan* menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 24

Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Obat Keras

Obat Bebas

Antibiotika*

49,7 36,3 33,8 38,3 43,6 39,2 30,5 43,3 33,7 63,0 38,1 43,9 39,0 50,7 34,2 45,9 30,0 30,6 31,6 38,5

71,4 65,5 81,9 79,5 75,8 78,0 79,1 87,0 81,7 71,0 84,0 78,9 86,3 89,4 87,1 80,6 88,7 83,4 89,9 81,9

39,5 33,8 41,0 24,4 27,6 27,6 14,2 28,1 43,0 41,7 23,0 45,0 31,3 32,6 24,4 21,0 15,2 26,3 27,7 30,6

Obat Tradisional 3,8 14,9 2,4 14,3 8,9 12,9 16,3 6,4 8,8 19,4 6,3 6,8 7,3 9,2 4,5 10,5 7,4 10,9 4,6 8,7

Obat Tidak Teridentifikasi 21,4 1,9 15,4 11,4 7,8 15,1 14,9 10,8 13,2 5,3 3,6 9,2 11,1 4,1 7,1 1,4 4,0 1,8 0,5 9,7

*) Rumah tangga dihitung menyimpan jenis obat tertentu (obat keras, obat bebas, antibiotika, obat tradisional, atau obat tidak teridentifikasi) jika rumah tangga tsb menyimpan satu saja dari jenis-jenis obat tersebut Tabel 3.2.4 Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis obat menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 25

Karakteristik Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Obat Keras

Obat Bebas

 Antibiotika

Obat Tradisional

Obat Tidak Teridentifikasi

35,5 35,9

83,6 79,2

26,4 30,1

17,2 13,2

6,8 6,8

33,7 33,4 35,1 36,2 37,1

75,9 77,6 80,2 83,2 85,9

31,5 28,6 27,6 27,7 26,5

6,8 8,1 7,5 6,8 4,3

12,6 13,0 13,9 16,3 18,7

35

Berdasarkan karakteristik tempat tinggal dan Kuintil indeks kepemilikan, hampir tidak ada perbedaan dalam hal jenis obat yang disimpan di rumah tangga (Tabel 3.2.4) Tabel 3.2.5 menunjukkan rumah tangga menyimpan antibiotika dan obat keras yang diperoleh tanpa resep dokter. Provinsi Sumatera Barat 49,1 persen rumah tangga menyimpan obat keras yang diperoleh tanpa resep dengan proporsi tertinggi di Solok Selatan (96,4%) dan terendah di Kota Pariaman (28,2%). Rumah tangga yang menyimpan antibiotika tanpa resep sebesar 52,7%, dengan proporsi tertinggi di Solok Selatan (92,8%) dan terendah di Kota Pariaman (30,6%). Tabel 3.2.5 Persentase rumah tangga yang menyimpan obat keras dan antibiotika tanpa resep menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 26

Jenis obat tanpa resep Obat Keras Antibiotika 80,8 92,5 33,4 58,8 59,5 62,1 66,9 50,6 34,0 37,4 57,9 71,6 47,2 44,6 50,6 33,6 60,4 67,5 96,4 92,8 55,8 45,3 53,9 51,9 36,8 47,7 39,6 39,2 57,6 49,2 45,4 39,7 58,6 54,9 68,3 73,4 28,2 30,6 49,1 52,7

Kab/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Table 3.2.6 Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat keras dan antibiotika tanpa resep menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 27 Karakteristik Jenis obat tanpa resep Obat Keras Antibiotika Tempat Tinggal 81,5 86,2 Perkotaan 81,9 84,4 Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah 87,9 88,3 Menengah bawah 85,1 85,2 Menengah 83,5 85,1 Menengah atas 78,5 84,8 Teratas 78,4 84,7

36

Tabel 3.2.6. menunjukkan bahwa menurut tempat tinggal proporsi rumah tangga yang menyimpan obat keras di perdesaan (81,9%) sedikit lebih tinggi di perkotaan (81,5%). Sebaliknya rumah tangga yang menyimpan antibiotika di perkotaan (86,2%) lebih tinggi dibanding di perdesaan (84,4%). Tabel 3.2.7 menunjukkan apotek dan toko obat/warung merupakan sumber utama mendapatkan obat rumah tangga dengan proporsi masing-masing 39,3 persen dan 22,9 persen. Rumah tangga yang membeli di apotek tertinggi di Kota Pariaman (67,7%) dan terendah di Kepulauan Mentawai (10,8%). Sebaliknya Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten tertinggi rumah tangga yang mendapatkan obat di toko obat/warung (43,6%) dan terendah di Padang Pariaman (4,2%). Tabel 3.2.7 Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber mendapatkan obat menurut kabupaten, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 28

Kabupaten

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Sumber Obat*) PembeYankes Nakes rian org formal lain

 Apotek

Toko obat/ warung

10,8 20,1 18,8 33,5 35,8 37,3 32,5 28,1 26,5 46,4 18,1 27,7 62,1 43,8 33,0 58,4 74,4 39,9 67,7

43,6 26,7 31,0 29,5 16,1 4,2 25,9 22,8 21,2 34,2 40,9 28,3 19,8 24,6 41,1 12,7 12,5 25,4 9,8

2,1 0,4 1,4 0,8 3,5 0,0 2,8 1,5 3,5 0,0 2,4 0,1 2,2 0,8 2,3 2,0 0,1 2,1

30,9 15,9 21,0 9,1 19,9 27,9 22,2 17,2 10,8 19,4 21,2 8,1 16,3 27,4 20,6 32,3 10,6 28,1 14,8

39,3

22,9

1,6

17,7

Yankes trad

Penjual OT keliling, MLM

28,1 37,7 43,8 33,9 34,3 41,5 23,7 41,6 48,8 16,0 33,8 46,0 15,8 24,3 14,1 12,4 10,1 20,9 8,8

0,0 1,3 1,0 0,5 2,8 4,3 5,0 0,3 4,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,0 1,0 1,1 0,9 3,5

0,5 5,9 1,8 2,6 1,6 2,5 1,5 3,2 2,7 0,2 2,8 1,1 0,2 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

30,3

1,5

1,6

)

* Sumber Obat rumah tangga (Apotek, Toko Obat dst.) dihitung jika di rumah tangga tsb. ada/menyimpan satu saja obat yang diperoleh dari sumber obat tersebut Tabel 3.2.8. menggambarkan bahwa berdasarkan tempat tinggal, proporsi rumah tangga yang memperoleh obat di apotek lebih tinggi di perkotaan, sebaliknya proporsi rumah tangga yang memperoleh obat di toko obat/warung lebih tinggi di perdesaan. Namun, 30,3 persen rumah tangga memperoleh obat langsung dari tenaga kesehatan (nakes), proporsi tertinggi di perdesaan (39,1%). Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, cenderung semakin rendah memperoleh obat dari sumber nakes. Proporsi rumah tangga yang mendapatkan obat dari pelayanan kesehatan formal (puskesmas, rumah sakit, klinik) tidak berbeda antara perkotaan (1,1%) dan perdesaan (1,9%).

37

Tabel 3.2.8 Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber mendapatkan obat menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 29

 Apotek

Toko obat/ warung

Pemberian org lain

Yankes formal

Nakes

Yankes trad

Penjual OT keliling, MLM

54,8 25,3

20,0 25,5

1,4 1,8

17,9 17,6

20,5 39,1

1,1 1,9

0,6 2,6

15,4 25,1 36,7 44,5 55,6

31,2 27,6 24,5 23,0 15,1

0,8 1,0 1,9 0,7 3,0

15,0 18,2 15,7 18,2 19,6

44,0 37,6 32,7 26,4 21,5

0,6 1,7 1,0 2,4 1,3

4,5 2,6 2,3 0,5 0,3

Karakteristik Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Tabel 3.2.9 menunjukkan status obat yang ada di rumah tangga untuk tujuan swamedikasi. Status obat dikelompokkan menurut obat yang ‘sedang digunakan’, obat ‘untuk persediaan’ jika sakit, dan ‘obat sisa’. Obat sisa dalam hal ini adalah obat sisa resep dokter atau obat sisa dari penggunaan sebelumnya yang tidak dihabiskan. Provinsi Sumatera Barat 43,7 persen rumah tangga menyimpan obat untuk persediaan, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi rumah tangga yang menyimpan obat sisa (41,5%). Tabel 3.2.9 Proporsi rumah tangga berdasarkan status obat yang disimpan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 30

Status Obat/OT di Rumah Tangga* ) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Sedang Digunakan

Untuk Persediaan

Obat Sisa

19,9 35,3 37,9 9,4 35,3 37,8 25,0 25,9 40,6 22,6 30,3 28,5 32,5 24,8 19,2 28,4 12,6 31,6 20,7

69,2 41,4 26,4 69,5 36,8 33,8 51,5 37,4 30,3 48,3 32,9 35,2 46,6 52,5 62,6 59,2 81,2 43,0 48,3

26,7 32,7 47,7 27,8 42,2 38,0 33,8 56,3 44,4 51,0 47,8 46,4 43,3 41,7 28,3 27,0 15,6 43,4 42,8

29,7

43,7

41,5

38

Tabel 3.2.10 menunjukkan informasi bahwa berdasarkan karakteristik, proporsi rumah tangga yang menyimpan obat sisa lebih tinggi di perdesaan dan kuintil indeks kepemilikan menengah bawah. Tabel 3.2.10 Proporsi rumah tangga berdasarkan status obat yang disimpan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 31 Karakteristik

Status Obat/OT di Rumah Tangga Sedang digunakan Untuk persediaan

Obat sisa

Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan

28,0 31,2

51,1 37,1

39,4 43,3

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

35,1 34,0 31,8 24,2 27,9

35,0 31,0 42,8 48,7 52,0

40,6 46,8 39,6 43,1 38,3

Tabel 3.2.11 menunjukkan sebagian besar (95,0%) rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat menyimpan obat dalam kondisi baik. Kota Sawah Lunto seratus persen rumah tangga menyimpan obat dengan kondisi baik dan terendah di Lima Puluh Kota (79,8%). Tabel 3.2.11 Proporsi rumah tangga berdasarkan kondisi obat yang disimpan menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 32

)

Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Kondisi Obat di Rumah Tangga*) Baik Tidak baik 89,2 10,8 97,4 2,6 98,0 2,0 97,6 2,4 97,1 2,9 94,8 5,2 98,3 1,7 79,8 20,2 94,8 5,2 98,4 1,6 92,7 7,3 92,8 7,2 97,5 2,5 96,2 3,8 100,0 0,0 96,2 3,8 99,2 0,8 98,6 1,4 96,5 3,5 95,0 5,0

* Kondisi obat di Rumah tangga dihitung jika ada satu saja obat di rumah tangga yang kondisinya dinyatakan baik atau tidak baik.

39

Tabel 3.2.12. menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang menyimpan obat dengan kondisi baik, hampir tidak ada perbedaan antara perkotaan dan perdesaan dan kuintil Indeks Kepemilikan. Sebagian besar rumah tangga menyimpan obat dalam kondisi baik. Tabel 3.2.12 Proporsi rumah tangga berdasarkan kondisi obat yang disimpan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 33

Kondisi Obat di Rumah Tangga Karakteristik Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Baik

Tidak baik

97,2 92,9

2,8 7,1

97,5 92,9 94,2 94,9 96,1

2,5 7,1 5,8 5,1 3,9

3.2.2. Pengetahuan Rumah Tangga tentang Obat Generik (OG) Tabel pada sub-blok ini menyajikan informasi proporsi rumah tangga yang mengetahui atau pernah mendengar dan ’berpengetahuan benar’, serta persep si mengenai OG. Definisi rumah tangga ’berpengetahuan benar’ tentang OG adalah  rumah tangga mengetahui bahwa obat generik merupakan obat yang khasiatnya sama dengan obat bermerek dan tanpa menggunakan merek dagang. Selain itu pada sub-blok ini juga disajikan proporsi rumah tangga berdasarkan sumber informasi OG. Tabel 3.2.13 menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat terdapat 25,2 persen rumah tangga yang mengetahui atau pernah mendengar mengenai OG. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (96,7%) tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang OG. Tabel 3.2.14 menunjukkan pengetahuan benar tentang OG di perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan. Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, semakin tinggi proporsi RT dengan pengetahuan benar tentang OG.

40

Tabel 3.2.13 Proporsi rumah tangga yang mengetahui dan berpengetahuan benar tentang obat generik (OG) menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 34

Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Mengetahui tentang OG 11,4 11,6 26,4 12,2 23,0 16,5 17,3 19,9 16,5 21,3 17,0 12,1 41,9 45,6 40,3 61,4 73,9 43,4 45,7 25,2

Pengetahuan tentang OG Benar* Salah 1,1 98,9 0,6 99,4 3,9 96,1 0,9 99,1 3,0 97,0 1,9 98,1 1,1 98,9 0,4 99,6 2,3 97,7 1,1 98,9 0,9 99,1 1,1 98,9 7,4 92,6 8,7 91,3 1,5 98,5 14,0 86,0 14,2 85,8 9,0 91,0 1,2 98,8 3,3

96,7

Tabel 3.2.14 Proporsi rumah tangga yang mengetahui dan berpengetahuan benar tentang obat generik (OG ) menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 35 Mengetahui tentang Pengetahuan tentang OG Karakteristik OG Benar Salah Tempat Tinggal Perkotaan 39,2 6,4 93,6 Perdesaan 16,3 1,3 98,7 Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah 4,2 0,3 99,7 Menengah bawah 13,2 1,3 98,7 Menengah 22,1 2,4 97,6 Menengah atas 35,2 4,8 95,2 Teratas 55,8 8,4 91,6

Tabel 3.2.15 menunjukkan 80,2 persen rumah tangga mempunyai persepsi OG sebagai obat murah dan 71,5 persen obat program pemerintah. Sejumlah 34,3 persen rumah tangga mempersepsikan OG berkhasiat sama dengan obat bermerek. Persepsi tersebut perlu di promosikan lebih gencar untuk mendorong penggunaan OG lebih luas dan lebih baik dimasyarakat. Proporsi rumah tangga dengan persepsi bahwa OG adalah obat tanpa merek dagang, paling rendah (19,1%), padahal persepsi tersebut adalah salah satu persepsi benar yang diharapkan diketahui masyarakat luas.

41

Tabel 3.2.15 Proporsi rumah tangga berdasarkan persepsinya tentang obat generik (OG) menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 36

Persepsi Rumah Tangga tentang OG Kabupaten/Kota

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Obat Gratis

90,0 50,9 74,1 60,7 68,1 46,5 39,4 38,7 46,5 44,7 45,9 34,8 56,0 54,8 37,0 60,0 48,5 46,0 67,6 53,1

Obat Murah

90,0 58,2 81,5 70,4 85,7 78,9 74,5 72,8 79,1 71,1 81,1 67,4 88,0 74,2 92,3 71,4 76,5 81,3 91,7 80,2

Obat bagi Pasien Miskin 30,0 36,4 33,6 48,1 41,8 34,3 37,9 37,6 46,5 28,9 62,2 37,0 37,3 38,7 38,5 38,9 39,4 41,3 18,9 38,0

Dapat dibeli di Warung 30,0 14,8 18,7 28,6 27,5 25,4 17,2 17,4 20,9 23,7 41,7 23,4 29,8 22,6 11,1 27,8 26,3 22,2 32,4 24,9

Obat tanpa Merek Dagang 10,0 9,1 17,8 14,8 22,0 12,9 14,9 7,6 18,6 10,8 16,7 10,9 25,3 29,0 7,4 28,6 26,3 25,0 2,8 19,1

Khasiat sama dg Obat Bermerek 40,0 33,3 24,1 37,0 26,1 32,9 29,5 20,4 34,9 23,7 24,3 30,4 38,3 37,5 48,1 61,1 47,5 46,0 21,6 34,3

Obat Program Pemerintah 80,0 70,4 74,1 51,9 66,3 66,2 67,0 67,7 74,4 86,5 70,3 51,1 75,5 77,4 80,8 88,6 71,7 76,6 48,6 71,5

Tabel 3.2.16 menunjukkan persepsi responden bahwa obat generik merupakan obat tanpa merek dagang di perkotaan lebih tinggi (22,5%) dibanding di perdesaan (13,6%). Sedangkan menurut kuintil indeks kepemilikan, pada kuintil indeks kepemilikan teratas mempunyai persepsi tertinggi (20,8%). Tabel 3.2.17. memberikan gambaran bahwa sumber informasi tentang obat generik paling banyak diperoleh dari media elektronik (67%), tenaga kesehatan (65,2%) dan media cetak (32,3%). Sumber informasi tentang obat generik berasal dari tenaga kesehatan tertinggi pada kota Pariaman (81,1%) dan terendah di Kab. Solok Selatan (40,5%).

42

Tabel 3.2.16 Proporsi rumah tangga berdasarkan persepsinya tentang obat generik (OG ) menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 37

Persepsi Responden Tentang OG Karakteristik

Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Obat Gratis

Obat Murah

Obat bagi Pasien Miskin

Dapat dibeli di Warung

Obat tanpa Merek Dagang

Khasiat sama dg Obat Bermerek

Obat Program Pemerintah

51,9 54,8

83,3 75,7

38,6 37,1

27,0 21,7

22,5 13,6

39,9 25,9

73,2 69,3

54,2 55,9 50,8 53,0 53,2

74,5 82,9 82,0 79,1 80,0

47,9 43,4 39,2 33,0 38,6

29,2 25,5 25,6 21,9 26,3

16,7 13,8 17,6 19,6 20,8

20,4 23,7 33,5 32,5 40,2

58,3 63,4 72,8 71,9 74,4

Tabel 3.2.17 Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber informasi tentang obat generik (OG) menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 38

Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Media cetak 50,0 42,6 12,0 18,5 47,8 25,7 27,7 32,6 41,9 27,0 38,9 19,6 33,1 46,9 7,4 22,9 30,6 45,3 59,5 32,3

Sumber informasi tentang OG Media Tenaga Kader, Teman, elektronik kesehatan toma kerabat 60,0 80,0 60,0 50,0 74,1 59,3 16,7 18,2 66,7 53,3 25,9 20,4 70,4 60,7 7,1 10,7 47,3 75,0 28,3 29,7 77,1 61,4 21,4 28,2 46,8 53,7 11,7 30,9 54,3 58,7 17,4 19,6 67,4 53,5 11,4 25,6 67,6 40,5 21,6 8,1 70,3 62,2 22,2 38,9 76,1 47,8 4,3 15,2 74,8 69,9 16,0 18,5 68,8 58,1 18,8 22,6 51,9 73,1 18,5 22,2 58,3 80,0 17,1 13,9 64,3 76,8 18,4 16,3 74,6 77,8 39,1 17,5 81,1 81,1 16,2 10,8 67,0

65,2

43

18,9

20,8

Pendidikan 30,0 23,6 2,8 18,5 22,0 8,5 3,2 5,4 7,0 2,7 35,1 8,7 18,5 12,9 7,7 16,7 22,2 11,1 2,7 13,9

Tabel 3.2.18. memperlihatkan bahwa sumber informasi tentang OG di perkotaan paling banyak diperoleh dari media elektronik, tenaga kesehatan dan media cetak dibanding di perdesaan. Informasi oleh tenaga kesehatan, merata pada semua kuintil indeks kepemilikan, kecuali pada kuintil indeks kepemilikan terbawah. Sumber informasi OG dari media cetak dan elektronik lebih banyak di akses oleh rumah tangga dengan kuintil indeks kepemilikan yang lebih tinggi. Tabel 3.2.18 Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber informasi tentang obat generik (OG) menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 39

Karakteristik Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Media cetak

Sumber informasi tentang OG Media Tenaga Kader, Teman, elektronik kesehatan toma kerabat

Pendidikan

34,0 29,7

70,6 61,2

69,5 58,4

18,0 20,3

19,9 21,9

15,9 10,8

17,0 26,3 28,8 29,4 38,9

56,3 51,3 67,3 70,9 69,0

37,5 60,8 61,6 64,1 71,0

20,8 24,2 18,8 16,3 19,0

14,6 25,0 21,5 18,1 21,7

4,2 7,2 8,4 11,6 20,8

3.2.3 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) Yankestrad terdiri dari 4 jenis, yaitu Yankestrad ramuan (pelayanan kesehatan yang menggunakan jamu, aromaterapi, gurah, homeopati dan spa), keterampilan keterampila n dengan alat (akupunktur, chiropraksi, kop/bekam, apiterapi, ceragem, dan akupresur), keterampilan tanpa alat (pijat-urut, pijat-urut khusus ibu/bayi, pengobatan patah tulang, dan refleksi), dan keterampilan dengan pikiran (hipnoterapi, pengobatan dengan meditasi, prana, dan tenaga dalam). Gambar dan tabel pada sub-blok ini menyajikan informasi proporsi rumah tangga yang pernah memanfaatkan Yankestrad dalam satu tahun terakhir, jenis-jenis Yankestrad yang dimanfaatkan serta alasan utama memanfaatkannya.

44

Gambar 3.2.2 Proporsi rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad dalam 1 tahun terakhir dan jenis Yankestrad yang dimanfaatkan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 5 Sejumlah 3.168 (31,6%) rumah tangga di provinsi Sumatera Barat memanfaatkan Yankestrad dalam 1 tahun terakhir. Jenis Yankestrad yang dimanfaatkan oleh rumah tangga terbanyak adalah keterampilan tanpa alat (81,8%) dan ramuan (32,3%) (Gambar 3.2.2). Tabel 3.2.19 menunjukkan proporsi rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad tertinggi di Kota Payakumbuh (69,2%) dan terendah di Dharmasraya (15,1%). Proporsi rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad ramuan tertinggi di Kepulauan Mentawai (84,0%) dan yang terendah di Sijunjung (10,9%). Proporsi rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad keterampilan dengan alat tertinggi di Kota Padang Panjang (15,4%) dan tidak memanfaatkan di Kepulauan Mentawai, Solok Selatan dan Kota Sawah lunto (0%). Proporsi rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad keterampilan tanpa alat tertinggi di Kota Payakumbuh (97,0%) dan terendah di Kepulauan Mentawai (8,0%). Proporsi rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad keterampilan dengan pikiran tertinggi di Sijunjung (22,2%) dan yang tidak memanfaatkan di Dharmasraya Kota Solok dan Kota Payakumbuh (0,6%), Tabel 3.2.20 menunjukkan proporsi rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad keterampilan dengan alat di perkotaan (6,2%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (2,5%). Sebaliknya pemanfaatan yankestrad ketrampilan dengan alat perdesaan (82,1%) sedikit lebih tinggi dibanding di perkotaan (81,3%). Yankestrad ramuan dimanfaatkan lebih tinggi pada rumah tangga di perdesaan (33,2%) dibanding di perkotaan (30,7%). Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan semakin tinggi proporsi rumah tangga yang memanfaatkan ketrampilan dengan alat.

45

Tabel 3.2.19 Proporsi rumah tangga yang pernah memanfaatkan Yankestrad dalam 1 tahun terakhir dan jenis Yankestrad yang dimanfaatkan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 40 2013 Jenis Yankestrad Pernah Ramuan Keterampilan Kabupaten/Kota memanfaatkan Dengan alat Tanpa alat Dengan Yankestrad pikiran Kepulauan Mentawai 28,4 84,0 0,0 8,0 20,0 Pesisir Selatan 46,5 38,2 0,5 91,3 0,9 Solok 23,3 44,8 4,2 75,8 13,7 Sijunjung 27,5 10,9 1,6 77,8 22,2 Tanah Datar 36,4 19,4 2,8 89,6 2,1 Padang Pariaman 30,2 29,7 2,4 82,8 3,1  Agam 21,4 47,4 6,0 65,5 2,6 Lima Puluh Kota 50,5 26,8 3,0 86,3 2,6 Pasaman 30,4 36,7 5,1 79,7 5,1 Solok Selatan 23,6 19,0 0,0 82,9 4,9 Dharmasraya Dharmasray a 15,1 27,3 6,3 81,8 0,0 Pasaman Barat 26,6 20,8 4,0 92,1 1,0 Kota Padang 22,6 38,0 3,7 72,6 20,0 Kota Solok 47,1 53,1 6,3 71,9 0,0 Kota Sawah Lunto 28,4 38,9 0,0 73,7 10,5 Kota Padang Panjang 43,9 24,0 15,4 80,8 0,0 Kota Bukittinggi 48,9 32,3 13,6 80,3 1,5 Kota Payakumbuh 69,2 21,0 7,9 97,0 0,0 Kota Pariaman 24,7 40,0 5,0 95,0 5,0 Sumatera Barat 31,6 32,3 3,9 81,8 5,9

Tabel 3.2.20 Proporsi rumah tangga yang pernah memanfaatkan Yankestrad dalam 1 tahun terakhir dan jenis Yankestrad yang dimanfaatkan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 41

Karakteristik Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil indeks kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Pernah memanfaatkan yankestrad

Ramuan

30,5 32,2 27,5 34,4 29,9 32,7 33,4

Jenis Yankestrad Keterampilan Dengan alat

Tanpa alat

Dengan pikiran

30,7 33,2

6,2 2,5

81,3 82,1

7,0 5,4

38,4 31,7 31,9 30,4 29,5

1,6 2,0 2,9 4,9 8,4

75,2 82,1 85,0 86,4 79,8

7,0 6,0 7,4 5,4 4,2

46

3.3. Kesehatan Lingkungan Topik kesehatan lingkungan pada Riskesdas 2013 bertujuan untuk mengevaluasi program yang sudah ada, menindaklanjuti upaya perbaikan yang akan dijalankan, dan mengidentifikasi faktor risiko lingkungan berbagai jenis penyakit dan gangguan kesehatan. Dengan diperolehnya data kesehatan lingkungan termutakhir, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam upaya pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Pada Riskesdas 2013 disajikan data kesehatan lingkungan yang meliputi, air minum, sanitasi (jamban dan sampah), dan kesehatan perumahan. Data kesehatan perumahan meliputi jenis bahan bangunan, lokasi rumah dan kondisi ruang rumah, kepadatan hunian, jenis bahan bakar untuk memasak, dan penggunaan atau penyimpanan pestisida/insektisida dan pupuk kimia dalam rumah. Di samping itu disajikan data perilaku rumah tangga dalam menguras bak mandi berkaitan dengan risiko penyebaran penyakit tular vektor (DBD, malaria). Sebagai unit analisis adalah rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung di lapangan.  Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menyajikan keadaan kesehatan lingkungan menurut kabupaten, tempat tinggal dan kuintil indeks kepemilikan. 3.3.1. Air minum Ruang lingkup air dalam laporan Riskesdas 2013 meliputi, jenis sumber air untuk keperluan rumah tangga dan minum. rerata pemakaian air per orang per hari, jarak sumber air minum terhadap penampungan tinja, jarak dan waktu tempuh ke sumber air minum, anggota rumah tangga yang mengambil air minum, kualitas fisik air minum, pengelolaan (pengolahan dan penyimpanan) air minum. Tabel secara lengkap disajikan pada Buku Riskesdas 2013 dalam Angka. Untuk akses terhadap sumber air minum digunakan kriteria JMP WHO - Unicef tahun 2006. Menurut kriteria tangga memiliki akses ke sumber air minum improved  adalah rumah tangga tersebut, rumah tangga dengan sumber air minum minum dari air ledeng/PDAM, ledeng/PDAM, sumur bor/pompa, bor/pompa, sumur gali terlindung, terlindung, mata air terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan (HANYA JIKA sumber air untuk keperluan rumah tangga lainnya improved ). ). Hasil menunjukkan bahwa jenis sumber air untuk seluruh kebutuhan rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat pada umumnya adalah sumur gali terlindung (30,3%), air ledeng/PDAM (24,5%) sumur pompa (24,1%), dan sumur gali tidak terlindung (10,1%) (Riskesdas Propinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka). Di perkotaan, lebih banyak rumah tangga yang menggunakan air dari air ledeng/PDAM (39,5%), sumur gali tidak terlindung (30,1%), dan sumur gali tidak terlindung (10,4%), sedangkan di perdesaan lebih banyak yang menggunakan sumur gali terlindung (30,4%). (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka). Pada rumah tangga yang menggunakan sumber air untuk seluruh keperluan rumah tangga selain air sungai/danau/irigasi, pemakaian air per orang per hari oleh rumah tangga di Indonesia, pada umumnya berjumlah antara 50 sampai 99,9 liter (25%), dan antara 100 sampai 300 liter (39,2%). Proporsi rumah tangga tertinggi untuk pemakaian air antara 100 liter sampai 300 liter per orang per hari paling tinggi adalah Kota Sawah Lunto (67,2%), sedangkan proporsi terendah adalah Kepulauan Mentawai (10,1%). Masih terdapat rumah tangga dengan pemakaian air kurang dari 20 liter per orang per hari, bahkan kurang dari 7,5 liter per orang per hari (masing-masing 6,8 persen dan 0,2 persen). Berdasarkan kabupaten, proporsi rumah tangga dengan jumlah pemakaian air per orang per hari kurang dari 20 liter tertinggi adalah Solok (29,9%) diikuti Kepulauan Mentawai (23,5%) (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka).

47

Menurut karakteristik, proporsi rumah tangga dengan pemakaian air kurang dari 20 liter per orang per hari di perdesaan lebih tinggi (8,5%) dibandingkan di perkotaan (4,4%), sebaliknya proporsi rumah tangga jumlah pemakaian air per orang per hari 20 liter atau lebih di perkotaan lebih tinggi (95,3%) dibandingkan dengan di perdesaan (91,3%). Rumah tangga dengan kuintil indeks kepemilikan menengah sampai teratas cenderung menggunakan air lebih dari 100 liter per orang per hari, sedangkan rumah tangga dengan kuintil indeks kepemilikan menengah bawah dan terbawah kecenderungan pemakaian air kurang dari 20 liter per orang per hari (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka). Untuk sumber air minum, rumah tangga di Indonesia menggunakan air isi ulang/depot air minum, sumur gali terlindung, air ledeng baik dari PDAM maupun membeli eceran, mata air (baik terlindung maupun tidak terlindung), penampungan air hujan dan air sungai/irigasi (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum improved   di Sumatera Barat adalah sebesar 74,0 persen. Lima kabupaten dengan proporsi tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum improved   adalah Kota Solok (94,3%), Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh masing-masing 93,5% , Kota Bukittinggi (92,1%), dan Kota Pariaman (91,7%); sedangkan lima kabupaten terendah adalah Kepulauan Mentawai (35,7%), Pasaman (53,4%), Sijunjung (57,4%), Lima Puluh Kota (61,4%), dan Solok (64,9%) (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka). Berdasarkan karakteristik, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum improved   di perkotaan (84,2%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (67,4%). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum improved   paling tinggi adalah rumah tangga dengan kuintil indeks kepemilikan teratas (93,6%) dan menengah atas (87,7%) (Gambar 3.3.1).

Gambar 3.3.1 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum Improved  menurut  menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 6

Gambar 3.3.2 menunjukkan situasi anggota rumah tangga menurut gender yang biasa mengambil air di Indonesia. Pada umumnya umumnya adalah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa (masing-masing 59,7% dan 37,9%). Apabila dibandingkan, proporsi anggota rumah tangga laki-laki dewasa mengambil air (49,8%) di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (34,1%); sedangkan untuk perempuan dewasa di perdesaan (63,2%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (48,9%).

48

Gambar 3.3.2 Proporsi rumah tangga berdasarkan anggota rumah tangga yang biasa mengambil air, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 7 Masih terdapat anak laki-laki (1,1%) dan anak perempuan (1,3%) berumur di bawah 12 tahun yang biasa mengambil air untuk kebutuhan minum rumah tangga. Proporsi rumah tangga dengan anak perempuan berumur di bawah 12 tahun sebagai pengambil air minum di perdesaan (1,6%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (0,3%) Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, semakin tinggi juga proporsi rumah tangga dengan anggota rumah tangga laki-laki dewasa mengambil air; sebaliknya semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, semakin rendah proporsi rumah tangga dengan anggota rumah tangga perempuan dewasa mengambil air.

Gambar 3.3.3 Proporsi rumah tangga berdasarkan anggota rumah tangga yang biasa mengambil air menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 8

49

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes RI) No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang kualitas air minum, disebutkan bahwa air minum harus memenuhi persyaratan kesehatan secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Dalam laporan ini air minum yang dikonsumsi dikategorikan baik apabila memenuhi persyaratan kualitas fisik; yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa,dan tidak berbau. Pada umumnya air minum rumah tangga di Sumatera Barat (94,6%) termasuk dalam kategori baik (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa,dan tidak berbau). Masih terdapat rumah tangga dengan kualitas air minum keruh (3,2%), berwarna (1,8%), berasa (2,6%), berbusa (0,7%), dan berbau (1,8%). Berdasarkan kabupaten, proporsi rumah tangga tertinggi dengan air minum keruh adalah di Kepulauan Mentawai (21,2%), berwarna di Pasaman (4,1%), berasa adalah di Pasaman Barat (8,0%), berbusa dan berbau adalah di Pasaman (2,0% dan 4,6%). (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka). Menurut karakteristik, proporsi rumah tangga dengan kualitas air minum kategori baik (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa,dan berbusa,dan tidak berbau) di perkotaan (95,4%) lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (94,0%). Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, proporsi rumah tangga dengan kualitas air minum kategori baik cenderung meningkat (Gambar 3.3.4).

Gambar 3.3.4 Proporsi rumah tangga berdasarkan kualitas fisik air minum menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 9

Gambar 3.3.5 memperlihatkan proporsi rumah tangga yang melakukan pengolahan air sebelum diminum menurut kabupaten. Proporsi rumah tangga yang mengolah air sebelum di minum di Sumatera Barat sebesar 71,7 persen. Lima kabupaten/kota tertinggi dengan rumah tangga mengolah air sebelum diminum adalah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Kota Padang Panjang,  Agam, dan Tanah Datar, sedangkan lima kabupaten/kota kabupaten/kota terendah terendah adalah Pesisir Selatan, Sijunjung, Kota Padang, Lima Puluh Kota dan Kota Solok.

50

Gambar 3.3.5 Proporsi rumah tangga yang melakukan pengolahan air sebelum diminum menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 10 Dari 71,7 persen rumah tangga yang melakukan pengolahan air sebelum diminum, 97 persennya melakukan pengolahan dengan cara dimasak. Cara pengolahan lainnya adalah dengan disaring saja (97%), dijemur di bawah sinar matahari/solar matahari/ solar disinfection (2,3%), disaring dan ditambah larutan tawas (0,7%).(Gambar 3.3.6).

Gambar 3.3.6 Proporsi rumah tangga berdasarkan cara pengolahan air minum sebelum diminum, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 11

Menurut karakteristik, proporsi rumah tangga yang melakukan pengolahan air sebelum diminum dengan cara pemanasan/dimasak, di perkotaan (96,5%) hampir sama dengan dengan di perdesaan (97,2%). Tidak ada perbedaan proporsi diantara tingkat kuintil indeks kepemilikan dalam melakukan pengolahan air minum dengan cara dipanaskan atau dimasak (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam angka).

51

3.3.2. Sanitasi Ruang lingkup sanitasi dalam laporan Riskesdas 2013 meliputi penggunaan fasilitas buang air besar (BAB), jenis tempat BAB, tempat pembuangan akhir tinja, jenis tempat penampungan air limbah, jenis tempat penampungan sampah, dan cara pengelolaan sampah. Tabel secara lengkap disajikan dalam Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka. Untuk akses terhadap fasilitas tempat buang air besar (sanitasi) digunakan kriteria JMP WHO - Unicef tahun 2006. Menurut kriteria tersebut, rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas fasilitas BAB milik sendiri, jenis tempat BAB jenis leher angsa atau plengsengan, dan tempat pembuangan akhir tinja jenis tangki septik. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga di Sumatera Barat menggunakan fasilitas BAB milik sendiri (68,3%), milik bersama (5,8%), dan fasilitas umum (4,9%). Lima kabupaten/kota tertinggi untuk proporsi rumah tangga menggunakan fasilitas BAB milik sendiri adalah Kota Pariaman (93,8%), Kota Bukittinggi (93,1%), Kota Padang (90,6%), Kota Padang Panjang (90%), dan Kota Payakumbuh (86,8%). Meskipun sebagian besar rumah tangga di Sumatera Barat memiliki fasilitas BAB, masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB sehingga melakukan BAB sembarangan, yaitu sebesar 21,9 persen. Lima kabupaten/kota untuk proporsi rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB/BAB sembarangan tertinggi adalah Kepulauan Mentawai (58,4%), Pasaman (53,4%), Solok Selatan (47,9%), Sijunjung (46,4%), dan Solok (38,4%) (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka). Berdasarkan karakteristik, proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB milik sendiri di perkotaan lebih tinggi (86,5%) dibandingkan di perdesaan (56,7%); sedangkan proporsi rumah tangga BAB di fasilitas milik bersama dan umum maupun BAB sembarangan di perdesaan (masing-masing 6,9%, 5%, dan 20,8%) lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (6,5%, 5,9%, dan 30,8%). Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, semakin tinggi juga proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB milik sendiri. Semakin rendah kuintil indeks kepemilikan, kepemilikan , proporsi rumah tangga yang melakukan BAB sembarangan semakin tinggi (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam angka) . Gambar 3.3.7 menunjukkan bahwa pembuangan akhir tinja rumah tangga di Indonesia sebagian besar menggunakan tangki septik (53,9%). Lima kabupaten/kota dengan proporsi tertinggi untuk rumah tangga dengan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik adalah Kota Bukittinggi (91,8%), Kota Solok (85,6%), Kota Payakumbuh (84,1%), Kota Sawah Lunto (76,9%) dan Kota Padang (70,2%). Masih terdapat rumah tangga dengan pembuangan akhir tinja tidak ke tangki septik (SPAL, (SPAL,   kolam/sawah, langsung ke sungai/danau/laut, langsung ke lubang tanah, atau ke pantai/kebun). Lima kabupaten/kota dengan proporsi pembuangan akhir tinja ke tangki septik terendah adalah Sijunjung (27,3%), Pasaman (30,8%), Kepulauan Mentawai Mentawai (32,5%), Solok (33,6%), dan Lima Puluh Kota (35,4%).

52

Gambar 3.3.7 Proporsi rumah tangga berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja menurut kabupaten/kota, Sumatera Barat, Riskesdas 2013 12 Berdasarkan karakteristik, proporsi rumah tangga dengan pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik di perkotaan lebih tinggi (70,5%) dibanding di perdesaan (43,3%). Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, proporsi rumah tangga dengan pembuangan pembuangan tinja ke tangki septik juga semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah kuintil indeks kepemilikan; proporsi rumah tangga yang tidak menggunakan tangki septik semakin tinggi (Buku Riskesdas Propinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka). Gambar 3.3.8 menyajikan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi improved  dan kecenderungannya (tahun 2007 dan 2013) sesuai dengan kriteria JMP WHO - Unicef tahun 2006. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved  di Sumatera Barat tahun 2013 adalah sebesar 49,9 persen. Lima kabupaten/kota dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved tertinggi adalah Kota Bukittinggi (88%), Kota Payakumbuh (80,4%), Kota Solok (75,5%), Kota Sawah Lunto (71,3%), dan Kota Padang (65,5%); sedangkan lima kabupaten/kota dengan proporsi akses terendah adalah Kepulauan Mentawai (15,5%), Sijunjung (26,1%), Pasaman (28,1%), Solok (30,2%), dan Lima Puluh Kota (34,4%).  Apabila dibandingkan dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2007 dan 2013, proporsi rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved cenderung mengalami peningkatan (tahun 2007: 40,0%; tahun 2013: 49,9%).

53

Gambar 3.3.8 Kecenderungan rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi Improved  I mproved menurut menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan 2013 13

Gambar 3.3.9 menyajikan Proporsi rumah tangga yang memilki akses terhadapa fasilitas sanitasi improved   menurut karakteristik, Riskesdas 2013. Dari Gambar tersebut terlihat bahwa proporsi rumah tangga yang memilki akses terhadapa fasilitas sanitasi improved  di  di perkotaan (66,2%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (39,4%). Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, semakin tinggi juga proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadapa fasilitas sanitasi improved .

Gambar 3.3.9 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi Improved  sanitasi  Improved menurut menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 14

54

Gambar 3.3.10 menunjukkan proporsi rumah tangga berdasarkan penampungan air limbah dari kamar mandi, tempat cuci, maupun dapur. Pada umumnya limbah rumah tangga di Sumatera Barat membuang limbahnya langsung ke got (40,9%) dan tanpa penampungan (15,4%). Hanya 21,9 persen yang menggunakan penampungan tertutup di pekarangan dengan dilengkapi SPAL, 13,6 persen menggunakan penampungan terbuka di pekarangan, dan 8,2 persen penampungannya di luar pekarangan.

Gambar 3.3.10 Proporsi rumah tangga berdasarkan penampungan air limbah, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 15

Dalam hal cara pengelolaan sampah, hanya 20,3 persen rumah tangga di Sumatera Barat yang pengelolaan sampahnya diangkut oleh petugas. Sebagian besar rumah tangga mengelola sampah dengan cara dibakar (62,8%), ditimbun dalam tanah (1,9%), dibuat kompos (0,2%), dibuang ke kali/parit/laut (9,5%), dan dibuang sembarangan (5,4%) (Gambar 3.3.11).

Gambar 3.3.11 Proporsi rumah tangga menurut pengelolaan sampah, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 16

55

Lima kabupaten/kota dengan proporsi rumah tangga mengelola sampah dengan cara diangkut petugas tertinggi adalah Kota Bukittinggi (84,1,%), Kota Padang Panjang (81,1%), Kota Payakumbuh (65,1%), Kota Solok (61,5%), dan Kota Padang (59,2%) dan lima kabupaten/kota terendah adalah di Kepulauan Mentawai (0,3%), Sijunjung (2,1%), Padang Pariaman (2,4%), Dharmasraya (2,6%), dan Solok (3,7%). Lima kabupaten/kota dengan proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara dibakar tertinggi adalah Dharmasraya (92,8%), Kota Pariaman (88,6%), Padang Pariaman (86,5%), kabupaten Solok (81,2%), dan Pasaman Barat (75,3%) dan lima kabupaten/kota terendah adalah di Kota Padang Panjang (7,8%), Kota Bukittinggi (8,1%), Kota Solok (25,3%), Kota Payakumbuh (27,9%), Kepulauan Mentawai. (Gambar 3.3.12).

Gambar 3.3.12 Proporsi rumah tangga berdasarkan pengelolaan sampah dengan dibakar menurut kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 17

Menurut karakteristik, porporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara diangkut petugas lebih tinggi di perkotaan (44,8%) dibandingkan di perdesaan (4,7%), sedangkan proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara dibakar di perdesaan (74,1%) lebih tinggi dibanding perkotaan (45,0%). Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan, proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara diangkut petugas semakin tinggi. Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara dibakar cenderung lebih tinggi pada kuintil indeks kepemilikan yang lebih rendah (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam angka).

56

3.3.3. Perumahan Data perumahan yang dikumpulkan dalam Riskesdas 2013 adalah data status penguasaan bangunan, kepadatan hunian, jenis bahan bangunan (plafon/langit-langit, dinding, lantai), lokasi rumah, kondisi ruang rumah (terpisah, kebersihan, ketersedian dan kebiasaan membuka jendela, ventilasi, dan pencahayaan alami), penggunaan bahan bakar untuk memasak, perilaku rumah tangga dalam menguras bak mandi, dan penggunaan/penyimpanan bahan berbahaya dan beracun seperti pestisida/insektisida dan pupuk kimia dalam rumah. Tabel secara lengkap disajikan pada Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka. Proporsi rumah tangga berdasarkan status penguasaan bangunan dapat dilihat pada Gambar 3.3.13. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pada umumnya rumah tangga di Indonesia menempati rumah milik sendiri (75,9%). Masih terdapat rumah tangga yang menempati rumah dengan cara kontrak dan sewa, menempati rumah milik orang lain, milik orang tua/sanak/ saudara maupun rumah dinas.

*) milik orang lain **) milik orang tua/sanak/ saudara Gambar 3.3.13 Proporsi rumah tangga berdasarkan status penguasaan bangunan tempat tinggal, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 18 Menurut karakteristik, proporsi rumah tangga dengan status penguasaan bangunan milik sendiri di perkotaan lebih rendah (72,6%) dari pada di perdesaan (90,4%). Sebaliknya proporsi rumah tangga dengan status penguasaan bangunan kontrak maupun sewa, di perkotaan lebih tinggi (kontrak: 11,4%, sewa 4,1%) dari pada di perdesaan (kontrak: 1,1,%, sewa 0,5%) (Buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam angka). Kepadatan hunian merupakan salah satu persyaratan rumah sehat. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan no 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, disebutkan 2 bahwa kepadatan hunian lebih dari atau sama dengan 8 m  per orang dikategorikan sebagai tidak padat. Proporsi rumah tangga di Sumatera Barat yang termasuk ke dalam kriteria tidak padat adalah sebesar 81,9%. Lima kabupaten/kota dengan proporsi tertinggi untuk rumah tangga 2 dengan kategori tidak padat (≥ 8 m  /orang) adalah Kota Pariaman (92,3%), Padang Pariaman (92,0%), Kota Padang (91,8%), Dharmasraya (91,6%) dan Kota Bukittinggi (89,4%). Lima

57

kabupaten/kota terendah adalah Sijunjung (57,5), Kepulauan Mentawai (63,4%), Pasaman (66,2%), Solok (72,0%), dan Pasaman Barat (72,8%) (Gambar 3.3.14).

Gambar 3.3.14 Proporsi rumah tangga berdasarkan kepadatan hunian menurut kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 19 Gambar 3.3.15 memperlihatkan kondisi fisik bangunan rumah (jenis bahan) yang meliputi plafon/langit-langit, dinding dan lantai terluas. Proporsi rumah tangga dengan atap rumah terluas berplafon adalah sebesar 59,1 persen,  dinding terbuat dari tembok sebesar 70,0 persen, dan lantai bukan tanah sebesar 99,1 persen. Dari gambar tersebut terlihat bahwa proporsi rumah dengan atap terluas berplafon di perkotaan lebih tinggi (76,1%) dibandingkan di perdesaan (48,4%). Demikian juga untuk dinding dan lantai,  jenis bahan dinding terluas terbuat dari tembok dan jenis lantai bukan tanah untuk wilayah perkotaan lebih tinggi (dinding tembok: 77,6%; lantai bukan tanah: 99,5%) dibandingkan perdesaan (dinding tembok: 65,1%; lantai bukan tanah: 98,9%).

Gambar 3.3.15 Proporsi rumah tangga berdasarkan keberadaan plafon/langit-langit, dinding terbuat dari tembok 20 dan lantai bukan tanah, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

58

Pada gambar 3.3.16 ini disajikan kondisi ruangan dalam rumah seperti ketersediaan ruang tidur, ruang keluarga dan ruang dapur dilihat dari keadaan, kebersihan, tersediaan jendela, ventilasi dan pencahayaannya. Sebagian besar ruangan-ruangan tersebut terpisah dari ruang lainnya. Dalam hal kebersihan, lebih dari 74 persen rumah tangga kondisi ruang tidur, ruang keluarga maupun dapurnya bersih dan berpencahayaan cukup. Tetapi kurang dari 56 persen rumah tangga yang ventilasinya cukup dan kurang dari 64 persen dilengkapi dengan jendela yang dibuka setiap hari.

Gambar 3.3.16 Proporsi rumah tangga berdasarkan ketersediaan ruang tidur, ruang keluarga dan ruang dapur dengan kebersihan, keberadaan jendela, ventilasi, dan pencahayaan alami, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 21 Gambar 3.3.17 memperlihatkan jenis sumber penerangan di Provinsi Sumatera Barat yaitu 95,4 persen menggunakan listrik. Penggunaan penerangan non listrik (petromaks/aladin, pelita/sentir/obor) pada rumah tangga di Sumatera Barat lebih besar (57,3%) dari penerangan dengan listrik (42,7%).

Gambar 3.3.17 Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber penerangan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 22

59

Gambar 3.3.18 memperlihatkan proporsi rumah tangga sesuai jenis penerangan non listrik menurut kabupaten. Lima kabupaten/kota dengan proporsi rumah tangga yang tidak menggunakan listrik adalah Kepulauan Mentawai (57,3%), Agam (8,0%), Solok dan Sijunjung (masing-masing 7,2%), dan Dharmasraya (6,0%).

Gambar 3.3.18 Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber penerangan non listrik menurut kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 23 Jenis penggunaan bahan bakar di rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 3.3.19. Menurut Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, jenis bahan bakar/energi utama dalam rumah tangga per provinsi dikelompokan menjadi dua, yaitu yang aman artinya tidak berpotensi menimbulkan pencemaran (listrik dan gas/elpiji) dan tidak aman yaitu yang berpotensi menimbulkan pencemaran (minyak tanah, arang dan kayu bakar). Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar aman di provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 59,1 persen.

Gambar 3.3.19 Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis bahan bakar/energi, Provinsi Sumatera Barat, 24 Riskesdas 2013 Menurut karakteristik, penggunaan bahan bakar yang aman di perkotaan (82,8%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (43,9%). Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar tidak aman lebih tinggi di perdesaan (56,1%) dibanding di perkotaan (17,2%) (Gambar 3.3.19).

60

Gambar 3.3.20 memperlihatkan proporsi rumah tangga dalam upaya mencegah gigitan nyamuk di Indonesia. Baik secara mekanis (kelambu, kasa nyamuk) maupun kimiawi (insektisida, obat anti nyamuk bakar, repelen). Proporsi tertinggi rumah tangga dalam upaya pencegahan gigitan nyamuk adalah dengan menggunakan obat anti nyamuk bakar (68,6%), diikuti oleh penggunaan kelambu (16,4%), insektisida (8,7%), kasa nyamuk (7,4%) dan repelen (6,8%) dan minum obat (0,8%). Menurut karakteristik, proporsi penggunaan obat anti nyamuk bakar di perkotaan (72,3%) lebih tinggi dibanding di perdesaan (66,3%). Sedangkan penggunaan kelambu, proporsi di perkotaan (9,4%) lebih rendah dibandingkan di perdesaan (20,9%). Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang menggunakan repelen, insektisida dan kasa nyamuk di perkotaan (masing-masing 11%; 16,8%, dan 13,8%) lebih tnggi dibandingkan di perdesaan (masing-masing 4,1%; 3,5%; dan 3,3%).

Gambar 3.3.20 Proporsi rumah tangga berdasarkan perilaku mencegah gigitan nyamuk, Provinsi Sumatera Barat, 25 Riskesdas 2013 Gambar 3.3.21 menunjukkan penyimpanan/penggunaan pestisida/insektisida/pupuk kimia di dalam rumah di Sumatera Barat. Proporsi rumah tangga yang menggunakan atau menyimpan pestisida/insektisida/pupuk kimia sebesar 20 persen. Penyimpanan/penggunaan pestisida/ insektisida/pupuk kimia di perkotaan (27,1%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (15,5%).

Gambar 3.3.21 Proporsi rumah tangga yang menggunakan atau menyimpan pestisida/insektisida/pupuk kimia, 26 Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

61

3.4. Penyakit Menular Informasi mengenai penyakit menular pada Riskesdas 2013 diperoleh dari seluruh kelompok umur berupa insiden, period prevalence  dan prevalensi penyakit. Informasi dikumpulkan melalui teknik wawancara menggunakan kuesioner baku (RKD13.IND), dengan pertanyaan terstruktur secara klinis dan informasi laboratorium bila diperlukan. Responden ditanya apakah pernah didiagnosis menderita penyakit tertentu oleh tenaga kesehatan (D: diagnosis). Responden yang menyatakan tidak pernah didiagnosis, ditanyakan lagi apakah pernah/sedang menderita gejala klinis spesifik penyakit tersebut (G: gejala). Jadi insiden,  period prevalence dan prevalensi penyakit merupakan data yang didapat dari D maupun G (DG) yang ditanyakan dalam kurun waktu tertentu. Data penyakit menular yang dikumpulkan terbatas pada beberapa penyakit, yaitu penyakit yang ditularkan melalui udara (infeksi saluran pernapasan atas/ISPA, pneumonia, dan tuberkulosis paru), penyakit yang ditularkan oleh vektor (malaria), penyakit yang ditularkan melalui makanan, air, dan lewat penularan lainnya (diare dan hepatitis). Penyakit-penyakit tersebut berhubungan dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), MDG’s dan program pengendalian hepatitis di Indonesia yang pertama kali dilakukan di dunia. 3.4.1. Penyakit yang ditularkan melalui udara Tabel 3.4.1 menunjukkan insiden,  period prevalence, prevalensi penyakit yang ditularkan melalui udara, meliputi ISPA, pneumonia, dan tuberkulosis paru menurut kabupaten / kota di provinsi Sumatera Barat. Tabel 3.4.2. menunjukkan hal yang sama menurut karakteristik. 3.4.1.1. ISPA Infeksi saluran pernapasan akut disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyakit ini diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala: tenggorokan sakit atau nyeri telan, pilek, batuk kering atau berdahak. Period prevalence ISPA dihitung dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Tabel 3.4.1 menunjukkan lima kabupaten/kota dengan ISPA tertinggi (DG) adalah Tanah Datar (34,2%), Sijunjung (32,3%), kota Sawah Lunto (30,3%), Padang Pariaman (29,8%) dan kota Solok (29,7%) (Gambar 3.4.1). Karakteristik penduduk dengan ISPA yang tertinggi (DG) terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun (40,9%) disusul kelompok usia >75 tahun (35,2%). Menurut jenis kelamin, tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Penyakit ini lebih banyak dialami pada kelompok penduduk dengan kuintil indeks kepemilikan terbawah dan menurun seiring dengan kepemilikan yang semakin tinggi (Tabel 3.4.2). 3.4.1.2. Pneumonia Pneumonia adalah radang paru yang disebabkan oleh bakteri dengan gejala panas tinggi disertai batuk berdahak, napas cepat (frekuensi nafas >50 kali/menit), sesak, dan gejala lainnya (sakit kepala, gelisah dan nafsu makan berkurang). Pneumonia ditanyakan pada semua penduduk untuk kurun waktu 1 bulan atau kurang dan dalam kurun waktu 12 bulan atau kurang. Period prevalence dan prevalensi tahun 2013 sebesar 1,2 persen dan 3,1 persen. Lima kabupaten/kota yang mempunyai  period prevalence  dan prevalensi pneumonia tertinggi untuk semua umur adalah Padang Pariaman (2,2), Kota Sawah Lunto (2,2%) Sijunjung (2,0%), Solok Selatan (1,8%), dan Solok (1,7%). Period Prevalence  pneumonia tertinggi terdapat di kabupaten Padang Pariaman

62

(5,0%), disusul Solok (4,6%), Lima Puluh Kota (4,6%), Tanah Datar (4,4%) dan Kota Sawah Lunto (3,7%) (Tabel 3.4.1). Tabel 3.4.1 Period prevalence ISPA, period prevalence dan Prevalensi pneumonia menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 42 ISPA

Provinsi

Period prevalen Pneumonia D

DG

D

DG

29,1 29,3 27,6

0,4 0,2

0,9 1,0 1,7

0,4 2,2 1,6

2,3 3,1 4,6

18,7 24,8 20,0 6,3

32,3 34,2 29,8 22,9

0,1 0,2 0,6 0,1

2,0 1,5 2,2 0,6

0,7 2,2 2,1 1,5

3,0 4,4 5,0 2,4

9,8 20,3 9,6 9,6

26,0 29,5 23,9 17,6

0,2 0,3 0,1 0,0

1,4 1,2 1,8 1,1

1,8 1,1 1,2 0,9

4,6 3,0 3,3 2,6

17,1 14,4 20,4

25,1 18,6 29,7

0,4

1,7 0,4 1,1

1,8 0,6 1,4

3,5 1,4 3,2

Kota Payakumbuh Kota Pariaman

15,6 14,9 10,5 11,3 22,8

30,3 29,1 23,2 20,7 25,0

0,2 0,0 0,3 0,1

2,2 0,5 0,5 0,9 0,5

0,9 1,9 1,3 0,8 0,5

3,7 3,1 1,9 1,7 1,3

Sumatera Barat

16,1

25,7

0,2

1,2

1,4

3,1

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi

D

DG

20,0 23,4 19,2

Prevalensi Pneumonia

0,1

Berdasarkan kelompok umur penduduk, Period prevalence pneumonia yang tinggi terjadi pada kelompok umur >75 tahun (7,8%) disusul kelompok umur 65-74 (7,2%). Period prevalence pneumonia balita di Provinsi Sumatera Barat adalah 2,7 persen. Insidens tertinggi pneumonia pada kelompok umur yang sama yaitu kelompok umur >75 tahun (2,9%) disusul kelompok umur 65-74 (2,9%). Period Prevalence pneumonia lebih banyak terjadi pada laki-laki dibanding perempuan dan di perdesaan lebih banyak daripada di perkotaan. Bila dilihat berdasar indeks kepemilikan, semakin tinggi pada kuintil terbawah semakin tinggi prevalensinya (Tabel 3.4.2).

63

Tabel 3.4.2 Prevalensi ISPA dan pneumonia menurut karakteristik penduduk , Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 43 ISPA

Karakteristik

Period prevalen pneumonia

Prevalensi pneumonia

D

DG

D

DG

D

DG

22,0

28,3

0,1

0,3

1,6

1,9

1-4 5-14 15-24

27,6 16,9 13,3

40,9 27,4 20,7

0,4 0,1 0,1

1,2 0,5 1,0

1,6 0,9 1,1

2,7 1,7 2,6

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ≥75 Jenis Kelamin

12,8 13,8 14,2 18,6 18,9 19,6

20,5 21,9 24,4 29,5 30,0 35,2

0,0 0,2 0,4 0,4 0,9 0,2

0,8 1,3 1,7 2,6 2,9 2,9

0,9 1,6 1,6 2,7 3,9 2,8

2,4 3,5 3,9 6,1 7,2 7,8

Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1/D2/D3/PT

16,2 16,0

25,8 25,5

0,3 0,1

1,4 1,0

1,5 1,4

3,3 2,9

19,4 16,0 15,7 13,3 13,8 10,2

30,8 27,7 26,0 21,7 20,4 15,9

0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1

1,3 1,4 1,6 1,1 0,9 0,3

1,7 1,3 1,7 1,2 1,3 1,1

3,8 3,3 4,0 2,9 2,7 2,1

14,4 10,6 13,7 15,8 14,8

23,1 16,1 21,7 27,1 24,8

0,1 0,1 0,2 0,3 0,5

1,1 0,6 1,2 2,0 1,5

1,4 1,1 1,5 1,8 0,9

3,1 2,5 3,0 4,7 2,5

14,5 17,2

22,3 27,8

0,1 0,3

0,9 1,4

1,2 1,5

2,5 3,5

16,3 16,0 17,5 17,2 13,2

28,8 27,5 26,6 24,4 20,4

0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

1,8 1,5 1,3 0,6 0,7

1,6 1,4 1,7 1,2 1,1

4,1 3,5 3,6 2,2 2,0

Kelompok umur (tahun) <1

Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas

64

3.4.1.3. Tuberkulosis paru (TB paru) Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium tuberculosis). Gejala utama adalah batuk selama 2 minggu atau lebih, batuk disertai dengan gejala tambahan yaitu dahak, dahak bercampur darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam lebih dari 1 bulan. Penyakit TB paru ditanyakan pada responden untuk kurun waktu ≤2 tahun berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan dahak, foto toraks atau keduanya. Tabel 3.4.3 Diagnosis TB, pengobatan dengan obat program, dan gejala tuberkulosis menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 44 Diagnosis TB dan yang diobati program Provinsi

Gejala TB

Ya, ≤ 1 thn

Ya, > 1 thn

OAT Program

Batuk ≥ 2 mgg

Batuk darah

Kepulauan Mentawai

0,4

0,3

74,4

2,8

4,8

Pesisir Selatan Solok

0,4

1,3

22,4

2,5

2,8

0,4 0,2 0,0 0,5

1,6 0,3 1,9 0,8

37,1 64,4 11,8 54,4

4,3 3,2 2,7 5,5

3,5 1,6 2,1 2,5

Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman

0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1

0,9 1,8 1,4 0,5 0,8 2,2 0,7 0,9 1,0 0,7 1,5 1,0 1,2

34,9 26,3 36,1 32,1 26,7 13,6 34,9 60,7 20,5 37,6 43,9 33,3 7,5

1,7 5,4 2,7 3,5 2,8 6,2 1,0 3,8 5,8 4,6 1,3 2,4 3,3

2,7 4,5 4,9 2,4 3,6 2,7 3,7 0,9 2,0 1,4 2,3 1,2 5,5

Sumatera Barat

0,2

1,2

30,1

3,2

3,0

Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam

Proporsi penduduk provinsi Sumatera Barat yang mengalami keluhan batuk lebih dari 2 minggu sebanyak 3,2% dan yang batuk darah sebanyak 3,0%. Sedangkan prevalensi penduduk yang didiagnosis TB paru oleh tenaga kesehatan tahun 2013 adalah 1,2 persen (Tabel 3.4.3). Lima provinsi dengan TB paru tertinggi adalah Pasaman Barat (2,2%), Tanah Datar (1,9%), Lima Puluh Kota (1,8%), Solok (1,6%) dan Kota Bukit Tinggi (1,5%).

65

Tabel 3.4.4 Prevalensi TB paru berdasarkan diagnosis dan gejala TB paru menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 45 Diagnosis TB dan yang diobati program Karakteristik Penduduk

Gejala TB

Ya, ≤ 1 thn

Ya, > 1 thn

OAT Program

Batuk ≥ 2 mgg

0,1 0,1 0,0 0,4

1,0 1,1 1,2 0,8

17,9 17,6 5,9 40,8

3,4 2,8 2,8 2,2

1,3 1,8 2,9 3,9

35-44 45-54 55-64 65-74 ≥75 Jenis Kelamin Laki-laki

0,2 0,3 0,6 1,0 1,2

0,9 1,4 1,9 1,6 1,5

25,4 28,8 48,6 73,1 62,8

3,2 3,6 5,1 5,2 7,4

4,0 3,2 3,4 3,8 3,6

0,3

1,4

31,4

3,4

3,1

Perempuan Pendidikan Tidak sekolah

0,2

1,0

28,3

3,0

2,9

0,3

0,8

19,9

3,9

3,1

0,4 0,3 0,3 0,2 0,1

1,5 1,2 1,3 1,0 0,9

39,8 38,2 21,7 24,5 19,4

3,8 3,8 3,1 2,3 2,3

3,1 3,8 3,5 2,5 1,8

0,2 0,1 0,4 0,5 0,2

1,1 1,4 1,4 1,3 0,8

27,9 8,7 45,8 47,2 44,9

3,1 2,5 2,9 4,3 2,6

3,1 1,2 4,1 3,6 3,5

0,2 0,3

1,0 1,3

34,1 28,2

2,2 3,8

2,6 3,1

0,4 0,3 0,3 0,1 0,1

1,2 1,2 1,3 1,0 1,0

35,9 30,6 34,8 20,9 23,3

3,8 3,9 2,9 2,9 2,3

3,7 3,7 3,6 1,4 1,5

Batuk darah

Kelompok umur (tahun) <1 1-4 5-14 15-24 25-34

Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1/D2/D3/PT Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas

66

Berdasarkan karakteristik penduduk, prevalensi TB paru cenderung meningkat dengan bertambahnya umur, pada pendidikan rendah, pada laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dan di perdesaan lebih banyak daripada di perkotaan. Prevalensi TB paru terendah pada kuintil teratas dan menengah atas (Tabel 3.4.4). Dari seluruh penduduk yang didiagnosis TB paru oleh tenaga kesehatan, hanya 30,1% diobati dengan obat program. Lima kabupaten/kota terbanyak yang mengobati TB dengan obat program adalah Kepulauan Mentawai (74,4%), Sijunjung (64,4%), Kota Solok (60,7%), Padang Pariaman (54,4%), Kota Bukit Tinggi (43,9%). 3.4.2. Penyakit yang ditularkan melalui makanan, air dan lainnya Penyakit yang ditularkan melalui makanan, air dan lainnya pada Riskesdas 2013 adalah diare dan hepatitis. Penyakit ini juga diteliti pada Riskesdas 2007. Pada Riskesdas 2013, pertanyaan diare ditambahkan dalam kurun waktu < 2 minggu, sesuai dengan kebutuhan program. 3.4.2.1. Hepatitis Hepatitis adalah penyakit infeksi hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis A, B, C, D atau E. Hepatitis dapat menimbulkan gejala demam, lesu, hilang nafsu makan, mual, nyeri pada perut kanan atas, disertai urin warna coklat yang kemudian diikuti dengan ikterus (warna kuning pada kulit dan/sklera mata karena tingginya bilirubin dalam darah). Hepatitis dapat pula terjadi tanpa menunjukkan gejala (asimptomatis). Tabel 3.4.5 Prevalensi Hepatitis, insiden dan period prevalence Diare menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 46 Provinsi Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Hepatitis D 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2

Insiden Diare D DG 3,0 3,4 3,1 3,7 2,6 3,9 3,0 4,5 2,1 2,7 2,9 4,3 1,6 2,5 1,3 2,6 2,0 2,4 2,0 3,2 1,2 1,5 4,3 5,5 1,9 2,2 3,9 4,7 1,5 2,1 1,0 1,9 2,7 3,5 1,0 1,5 1,9 2,1 2,3 3,1

DG 9,9 0,5 0,7 0,8 1,2 1,0 0,8 1,0 1,9 0,9 5,0 1,2 0,7 0,8 1,8 0,1 0,5 0,3 0,9 1,2

67

Period prevalence Diare D DG 4,7 6,3 6,6 8,1 5,5 8,5 5,2 8,0 7,3 9,4 6,4 9,3 3,1 4,8 3,9 7,8 4,3 5,5 4,3 6,0 2,5 3,1 6,7 8,7 3,3 3,9 6,3 8,1 2,8 4,0 3,3 5,5 4,2 5,8 2,1 3,0 5,1 5,5 4,8 6,6

Prevalensi hepatitis di provinsi Sumatera Barat adalah 1,2% (Tabel 3.4.5). Jenis hepatitis yang banyak menginfeksi penduduk Sumatera Barat adalah hepatitis jenis lainnya (55,0%), hepatitis A (22,4 %) dan hepatitis B (15,2 %). Proporsi tertinggi hepatitis A di 3 kabupaten/kota berturut-turut adalah Agam (93,0%), Pesisir Selatan (46,2%), kota Solok (45,3%). Proporsi Hepatitis B tertinggi di Mentawai (100%), Tanah Datar (54,3%) dan kota Pariaman (37,9%), sedangkan hepatitis C dijumpai di Solok (34%) dan kota Padang (22,6%) (Tabel 3.4.6). Menurut karakteristik responden, Hepatitis A dan Hepatitis lainnya lebih banyak di derita penduduk laki-laki daripada perempuan dan Hepatitis A dan C lebih banyak dijumpai di perkotaan daripada perdesaan (Tabel 3.4.7). Insiden Hepatitis pada balita 24-35 bulan (1,8%) dan lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan dan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Insiden tertinggi terjadi pada kuintil indeks kepemilikan terbawah (Tabel 3.4.8). Tabel 3.4.6 Prevalensi Hepatitis menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Provinsi Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota

Jenis Hepatitis yang Diderita Hepatitis B Hepatitis C Hepatitis Lainnya 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8

Hepatitis A 0,0 46,2 0,0 0,0 20,5 93,0 0,0

13,5 54,2 30,2 0,0

34,0 0,0 0,0 0,0

52,5 45,8 49,3

0,0

0,0

100,0

0,0 0,0 0,0 0,0

7,0

Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman

16,5 0,0

34,4 0,0

13,4 13,2 33,1 45,3 0,0 0,0 0,0

19,5 27,7 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0

22,6 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

37,9

0,0

49,1 100,0 67,1 59,1 33,0 54,7 100,0 100,0 100,0 62,1

Sumatera Barat

22,4

15,2

7,4

55,0

68

47

Tabel 3.4.7 Prevalensi hepatitis menurut jenis hepatitis dan karakteristik responden di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 48 Jenis Hepatitis Karakteristik Responden Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Hepatitis Lainnya Kelompok umur (tahun) 0,0 <1 52,2 0,0 47,8 0,0 1-4 10,8 7,6 81,6 5-14 15-24

29,0 49,9

13,4 0,0

0,0 8,7

57,7 41,4

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ≥75 Jenis Kelamin Laki-laki

15,3 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0

6,9 21,8 36,6 20,7 0,0

29,7 0,0 4,9 0,0 0,0

52,2

0,0

48,1 78,2 44,8 79,3 100,0 47,8

27,8

11,7

4,2

56,3

Perempuan Pendidikan Tidak sekolah

17,5

18,4

10,2

53,9

49,7

0,0

0,0

50,3

0,0 19,5 8,0 38,3

19,0 23,3 4,8 7,9

4,3 11,5 0,0 11,6

76,7 45,6 87,2 42,2

0,0

35,1

0,0

64,9

22,1

11,8

83,9

16,1

11,6 0,0

54,4 0,0

19,3 10,5 0,0

28,9 10,8 0,0

0,0 9,0 0,0

51,7 69,7 100,0

26,3 19,8

11,9 17,4

13,4 3,4

48,3 59,4

0,0

26,3

0,0

73,7

Menengah Bawah

14,4

14,9

7,5

63,2

Menengah Menengah Atas Teratas

34,6 34,3 23,6

6,3 20,2 5,5

20,8 2,1 0,0

38,3 43,3 70,9

Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1/D2/D3/PT Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah

69

Tabel 3.4.8 Prevalensi diare dan hepatitis menurut karakteristik penduduk, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 49 Karakteristik Responden Kelompok umur (tahun) 0-11 bulan 12-23 bulan 24-35 bulan

Insiden Diare Balita D DG

Prevalensi Hepatitis Balita D DG

4,2 10,5 7,2 2,7 3,1 4,2

5,1 12,4 9,0 4,9 3,6 5,1

0,1 0,5 0,6 0,2 0,3 0,1

0,3 1,5 1,8 0,5 1,1 0,3

5,6 5,6

7,3 6,8

0,6 0,0

1,2 0,9

3,5 6,8

4,5 8,6

0,3 0,4

0,7 1,2

Terbawah

6,6

9,5

0,7

2,4

Menengah Bawah

6,9

9,1

0,5

1,0

Menengah Menengah Atas Teratas

5,5 5,7 3,0

6,8 6,0 3,4

0,5

0,2 0,4 1,1

36-47 bulan 48-59 bulan 0-11 bulan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan

3.4.2.2. Diare Diare adalah gangguan buang air besar/BAB ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja cair, dapat disertai dengan darah dan atau lendir. Riskesdas 2013 mengumpulkan informasi insiden diare agar bisa dimanfaatkan program. Period prevalen diare di Sumatera Barat pada Riskesdas 2013 sebesar 6,6,% dan insiden diare 3,1%. Insiden diare tertinggi di Pasaman Barat yaitu 5,5% disusul kota Solok (4,7%) dan Sijunjung (4,5%). Period Prevalence Diare tertinggi di Tanah Datar (9,4%), disusul Padang Pariaman (9,3%) dan Pasaman Barat (8,7%) (Tabel 3.4.5). Insiden diare pada balita tertinggi pada kelompok usia 12-23 bulan, di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan dan di kelompok dengan kuintil indeks kepemilikan terbawah memiliki insiden diare tertinggi dan semakin menurun dengan peningkatan kuintil (Tabel 3.4.8). Oralit dan zinc sangat dibutuhkan pada pengelolaan diare balita. Oralit dibutuhkan sebagai rehidrasi yang penting saat anak banyak kehilangan cairan akibat diare dan Kecukupan zinc di dalam tubuh balita akan membantu proses penyembuhan diare. Pengobatan dengan pemberian oralit dan zinc terbukti efektif dalam menurunkan tingginya angka kematian akibat diare sampai 40 persen. Pemakaian oralit dalam mengelola diare pada pendudukSumatera Barat adalah 38,4 persen. Lima kabupaten/kota tertinggi penggunaan oralit adalah kota Padang (76,4%), Pesisir Selatan (57,7%), Kepulauan Mentawai (54,9%), kota Sawah Lunto (53,1%), kota Solok (49,8%).

70

Pengobatan diare dengan menggunakan zinc pada penduduk Sumatera Barat adalah 21,5 persen. Lima kabupaten/kota tertinggi pemakaian zinc pada pengobatan diarre adalah Riau kota Padang Panjang (51,9%), kota Sawah Lunto (42,7%), Sijunjung (42,7%), Agam (37,6%), kota Bukit Tinggi (34,0%) (Tabel 3.4.9). Tabel 3.4.9 Penggunaan oralit dan zinc pada diare balita menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Provinsi Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Oralit

50

Zn

54,9

20,3

57,7 46,2 22,0 27,6

27,0 7,2 42,7 13,9

40,5 17,1 31,9

15,3 37,6 27,0

12,0 37,2 47,0 41,6

18,8 9,8 21,4 20,1

76,4 49,8 53,1 38,3 32,1 26,2 45,7 38,4

11,3 42,7 51,9 34,0 14,0 21,5

3.4.3. Penyakit yang ditularkan oleh vektor (Malaria) Malaria merupakan penyakit menular yang menjadi perhatian global. Penyakit ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat karena sering menimbulkan KLB, berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi, serta dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini dapat bersifat akut, laten atau kronis. Kepada responden yang menyatakan “tidak pernah didiagnosis malaria oleh tenaga kesehatan” ditanyakan apakah pernah menderita panas disertai menggig il atau panas naik turun secara berkala, dapat disertai sakit kepala, berkeringat, mual, muntah dalam waktu satu bulan terakhir atau satu tahun terakhir. Ditanyakan pula apakah pernah minum obat malaria dengan atau tanpa gejala panas. Untuk responden yang menyatakan “pernah didiagnosis malaria oleh tenaga kesehatan” ditanyakan apakah mendapat pengobatan dengan obat program kombinasi artemisinin dalam 24 jam pertama menderita panas atau lebih dari 24 jam pertama menderita panas dan apakah habis diminum dalam waktu 3 hari.

71

Insiden Malaria pada penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 adalah 1,4 persen sedangkan prevalensi malaria tahun 2013 adalah 4,3 persen. Lima kabupaten/kota dengan insiden dan prevalensi tertinggi adalah Pasaman Barat (3,5%), Sijunjung (2,5%), Solok Selatan (1,9%), Pasaman (1,8), Pesisir Selatan (1,7%). Sedangkan prevalensi tertinggi adalag Pasaman Barat (8,0%) disusul Kepulauan Mentawai (6,9%), Lima Puluh Kota (6,4%), Pasaman (5,8%) dan Padang Pariaman (5,5%) (Tabel 3.4.10).

Tabel 3.4.10 Insiden dan prevalensi malaria presentase yang diobati dengan proven menurut kabupaten/kota, 51 di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Insiden Malaria

Prevalensi Malaria

Provinsi DG

D Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

D

Diobati Dengan Obat Program

DG

0,5

1,2

2,0

6,9

81,6

0,9 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

1,7 1,4 2,5 1,2 1,6 0,8 1,3

2,6 0,3 1,5 1,3 1,0 0,8 1,0

4,9 4,1 5,2 4,6 5,5 3,7 6,4

5,0 33,0 68,9 6,3 23,4

0,7 0,1 0,3 0,6

1,8 1,9 1,6 3,5

2,3 0,8 0,6 2,2

5,8 5,1 3,5 8,0

11,8 25,9 4,5 23,4

0,0

0,5

0,5

1,8

0,0 0,0

0,3 0,6 0,2 0,2 0,4 0,7

1,9 2,4 1,9 1,0 2,6 3,0

33,1 46,8

0,0 0,0 0,0

0,3 0,4 0,2 0,0 0,8 0,8

0,3

1,4

1,1

4,3

16,0

24,2 15,7

Dari kasus yang terdiagnosa malaria di Sumatera Barat, 16,0 persen diobati dengan obat program. Lima kabupaten/kota tertinggi dalam pemberian obat malaria berturut-turut adalah Kepulauan Mentawai (81,6%), Sijunjung (68,9%), kota Sawah Lunto (46,8%), Solok (33,0%), dan Solok Selatan (25,9%) (Tabel 3.4.10). Bila dilihat menurut karakteristik, prevalen malaria semakin meningkat pada kelompok umur yang semakin tua, banyak terjadi di perdesaan daripada di perkotaan serta pada laki-laki lebih banyak. Ada kecenderungan semakin tinggi prevalen malaria dan pada kuintil indeks semakin bawah (Tabel 3.4.11).

72

Tabel 3.4.11 Insiden, prevalensi malaria dan yang diobati dengan obat program menurut karakteristik 52 responden, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Karakteristik Responden

Insiden Malaria

Prevalensi Malaria

DG

D

D

Diobati Dengan Obat Program

DG

Kelompok umur (tahun) <1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

0,4

2,0

0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5

0,4 0,8 1,3 1,6 1,9 1,9 2,1 1,9

0,6 0,6 1,0 1,2 1,4 2,0 1,5 1,9

2,8 3,4 3,7 4,4 5,0 5,6 6,0 6,3

15,3 15,4 13,8 19,6 17,5 19,5 12,9 6,5

≥75 Jenis Kelamin Laki-laki

0,7

2,5

1,9

6,8

14,5

0,3

1,6

1,3

4,8

20,4

Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD

0,2

1,1

1,0

3,8

10,5

0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,5

1,9 1,3 2,4 1,3 1,1 1,9

1,1 1,2 1,6 1,2 1,0 1,1

5,5 4,9 5,7 4,1 3,8 5,5

27,5 21,1 13,6 17,1 13,9 9,1

0,2

1,2

1,2

4,1

12,7

0,1

0,9

0,9

3,4

13,5

0,3 0,7 0,1

1,3 3,1 1,4

1,1 1,8 1,0

4,4 7,1 3,8

22,5 23,3 24,0

0,2 0,3

1,1 1,6

0,8 1,3

3,1 5,1

11,6 17,8

0,5

2,4

1,4

5,9

26,1

Menengah Bawah

0,2

1,6

1,3

5,4

14,6

Menengah Menengah Atas Teratas

0,2 0,3 0,1

1,1 1,0 0,6

1,3 1,1 0,5

4,2 3,4 2,4

9,0 17,3 14,9

Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1/D2/D3/PT Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah

73

Pengobatan malaria harus dilakukan secara efektif. Pemberian jenis obat harus benar, dan cara meminumnya harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan efektif adalah pemberian ACT pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis dalam 3 hari. Tabel 3.4.12 menunjukkan kewaspadaan dan kepedulian penanganan penyakit malaria di Sumatera Barat yaitu sebesar 30,2 persen. Minum obat anti malaria dibutuhkan untuk pencegahan pada daerah endemis malaria. Penduduk Sumatera Barat yang yang mengobati sendiri penyakit malaria yang dideritanya adalah 0,7 persen Kabupaten/kota tertinggi yang melakukan upaya ini adalah Kepulauan Mentawai (2,2%) disusul Lima Puluh Kota (1,8%), Pasaman Barat (1,4%), Pasaman (1,2%) dan Sijunjung (0,8%). (Tabel 3.4.12). Lebih detil sesuai karakteristik dijabarkan pada Tabel 3.4.13. Tabel 3.4.12 Proporsi penderita malaria yang diobati dengan pengobatan sesuai program dan penderita malaria yang mengobati sendiri menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 53

Peengobatan penyakit malaria Provinsi

Mendapatkan obat ACT program

Mendapatkan obat dalam 24  jam pertama

Minum obat selama 3 hari

Minum obat anti malaria dengan/ tanpa gejala khas malaria

Kepulauan Mentawai

69,1

26,3

93,2

2,2

3,8

19,5

90,3

0,3

Solok

31,0

100,0

61,6

0,7

Sijunjung

62,3

49,4

74,4

0,8

Tanah Datar

16,0

19,9

75,6

0,3

Padang Pariaman

26,5

63,3

70,7

0,5

20,9

85,3

14,7

0,3

Pesisir Selatan

 Agam Lima Puluh Kota Pasaman

11,4

1,8

9,5

34,2

86,3

1,2

Solok Selatan

30,9

44,2

78,4

0,9

Dharmasraya

13,0

79,9

0,4

Pasaman Barat

27,3

70,6

1,4

35,4

Kota Padang

0,4

Kota Solok

41,8

13,8

86,2

0,3

Kota Sawah Lunto

51,1

60,5

100,0

0,7

Kota Padang Panjang

0,4

Kota Bukittinggi

0,2

Kota Payakumbuh

33,9

Kota Pariaman

15,0

Sumatera Barat

18,9

62,8

0,2

87,5

64,8

0,3

42,2

69,4

0,7

*Pengobatan efektif adalah pemberian ACT pada 24 jam pertama pasien panas dan obat diminum habis dalam 3 hari

74

Tabel 3.4.13 Proporsi penderita malaria yang diobati dengan pengobatan sesuai program dan penderita malaria yang mengobati sendiri menurut karakteristik, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 54 Pengtobatan penyakit malaria Karakteristik Responden

Mendapatkan obat  ACT program

Mendapatkan obat dalam 24 jam pertama

Minum obat selama 3 hari

Minum obat anti malaria dengan/ tanpa gejala khas malaria

Kelompok umur (tahun) <1 1-4 5-14 15-24

10,5 20,4 13,3

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ≥75  Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1/D2/D3/PT Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas

34,0 24,8

100,0 64,3 86,9

0,4 0,5 0,4 0,6

22,2 25,3 23,2

64,1 45,6 51,5

47,5 61,6 77,2

1,0 0,6 1,0

11,8 10,7 12,6

29,2

98,1 75,3 75,3

0,8 1,8 0,5

21,1 16,1

43,2 40,7

79,6 52,2

0,8 0,6

22,3 23,3 15,1 17,0 25,4 9,1

66,5 43,2 31,5 55,0 43,9

91,7 74,7 65,6 64,8 59,3 100,0

0,9 0,8 0,9 0,6 0,6 0,3

17,5 17,1 31,9 19,6 26,9

42,9 25,9 28,2 58,6 19,2

57,1 100,0 72,7 77,2 79,7

0,5 0,7 0,9 1,2 1,1

1,3 6,9

55,1 39,5

71,9 68,9

0,5 0,8

31,0 13,2 10,3 21,0 19,3

49,2 35,2 31,8 42,6 38,1

60,2 92,2 62,8 67,4 84,6

1,2 0,8 0,5 0,4 0,5

75

3.5. Penyakit Tidak Menular Penyakit tidak menular (PTM), merupakan penyakit kronis, tidak ditularkan dari orang ke orang. PTM mempunyai durasi yang panjang dan perkembangan yang umumnya lambat. Empat jenis PTM utama menurut WHO adalah penyakit kardiovaskular (penyakit jantung koroner, stroke), kanker, penyakit pernafasan kronis (asma, penyakit paru obstrukstif kronis) dan diabetes (DM) Tujuan Riskesdas 2013 dalam bidang PTM adalah untuk memperoleh gambaran penduduk dengan penyakit tidak menular. Data penyakit tidak menular didapat melalui pertanyaan/wawancara responden tentang penyakit tidak menular yang terdiri dari: (1) asma (2) penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) (3) kanker (4) DM (5) hipertiroid (6) hipertensi (7) jantung koroner (8) gagal jantung (9) stroke (10) gagal ginjal kronis (11) batu ginjal (12) penyakit sendi/rematik. Jenis pertanyaan meliputi: besaran PTM yang didiagnosis tenaga kesehatan, besaran PTM berdasarkan keluhan/gejala tertentu yang dialami oleh responden dan onset PTM yang didiagnosis tenaga kesehatan atau yang dialami responden. Besar sampel yang digunakan dalam analisis Penyakit Tidak Menular (PTM) dapat dilihat pada gambar 3.5.1 Total sampel riskesdas : 103.329 (L: 49.897 & P: 53.432)

 Asma (SU= 36.955) (L: 18.283 & P: 18.672)

PPOK (≥30 tahun= 17.500) (L: 8.167 & P: 9.333)

DM, Hipertiroid, PJK, Gagal Jantung, Stroke, GGK, Batu Ginjal, Sendi (≥15 tahun= 25.617) (L: 12.326 & P: 13.291)

Hipertensi ≥18 tahun (W=23.257 U= 23.145) L: 11.121 (W) 11.061 (U) P: 12.136 (W) 12.084 (U)

Catatan: SU = semua umur W = wawancara U = ukur L = laki-laki P = perempuan

Gambar 3.5.1 Jumlah sampel yang digunakan untuk analisis penyakit tidak menular (PTM) Prevalensi penyakit adalah gabungan kasus penyakit yang pernah didiagnosis tenaga medis/kesehatan dan kasus yang mempunyai riwayat gejala PTM. Pada kanker, gagal ginjal kronis dan batu ginjal hanya berdasarkan yang terdiagnosis dokter. Data penyakit asma/mengi/bengek dan kanker diambil dari responden semua umur, untuk penyakit paru obstruksi kronis umur > 30 tahun, untuk penyakit kencing manis/diabetes melitus, hipertiroid, hipertensi/tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, penyakit ginjal, penyakit sendi/rematik/encok dan stroke ditanya pada umur ≥  15 tahun. Riwayat penyakit

76

ditanyakan mengenai umur mulai serangan atau tahun pertama didiagnosis, sedangkan pertanyaan gejala ditanyakan mengenai pernah atau dalam kurun waktu 1 bulan mengalami gejala. Hipertensi dinilai melalui 2 cara yaitu wawancara dan pengukuran. Untuk hipertensi wawancara, ditanyakan mengenai riwayat didiagnosis oleh nakes, dan kondisi sedang minum obat anti-hipertensi saat diwawancara. Untuk hipertensi berdasarkan hasil pengukuran, dilakukan pengukuran tekanan darah/tensi menggunakan alat pengukur/tensimeter digital. Setiap responden diukur tensinya minimal 2 kali. Jika hasil pengukuran ke-dua berbeda ≥10 mmHg dibanding pengukuran pertama, maka dilakukan pengukuran ke-tiga. Dua data pengukuran dengan selisih terkecil dengan pengukuran terakhir dihitung reratanya sebagai hasil ukur tensi. Terdapat beberapa perbedaan pertanyaan dalam kuesioner Riskesdas (RKD) 2013 dibandingkan RKD 2007. Untuk kasus asma pada RKD 2007 ditanyakan apakah pernah didiagnosis asma oleh tenaga kesehatan, kemudian untuk yang menjawab tidak, dilanjutkan dengan pertanyaan apakah ada mengalami gejala asma seperti sesak dengan disertai mengi, dada rasa tertekan di pagi hari atau waktu lainnya? Pada RKD 2013 pertanyaan asma berdasarkan pertanyaan yang lebih komplit, seperti sesak yang timbul bila terpapar udara dingin/rokok/debu/ infeksi/kelelahan/alergi obat/makanan, ada gejala mengi/sesak lebih berat malam hari atau menjelang pagi/ gejala hilang dengan atau tanpa pengobatan. PPOK hanya ada pada RKD 2013. Pertanyaan PPOK berdasarkan gejala meliputi sesak, batuk berdahak, dan merokok dengan Indek Brinkman ≥ 200, sesak bertambah ketika beraktifitas dan bertambah dengan meningkatnya usia. Pertanyaan kanker pada RKD 2007, apakah pernah didiagnosis tumor/kanker oleh tenaga kesehatan? Hasilnya dinilai agak bias karena pertanyaan tumor/kanker meliputi tumor jinak dan ganas. RKD 2013 menanyakan apakah pernah didiagnosis kanker oleh dokter. Jadi lebih memfokuskan pada tumor ganas/kanker. Pertanyaan tentang hipertiroid tidak ada dalam RKD 2007 namun pada RKD 2013 ditanyakan apakah pernah didiagnosis hipertiroid oleh dokter? Prevalensi yang didapat berdasar pertanyaan tentu akan lebih rendah dari kenyataan sebenarnya karena biasanya penduduk berobat ke tenaga medis setelah ada gejala dimana penyakit sebenarnya sudah berlanjut. Tekanan darah pada waktu RKD 2007 diukur dengan tensimeter digital merk Omron tipe IA2 dan pengukuran dilakukan pada lengan kanan sesuai pedoman. RKD 2013 mengggunakan tensimeter digital merk Omron tipe IA1 karena tipe IA2 diskontinu dan sesuai pedoman, diukur pada lengan kiri. Orang Indonesia umumnya menggunakan lengan kanan yang lebih banyak gerak dari pada lengan kiri dan telah diketahui hasil pengukuran lengan kanan sedikit lebih tinggi dari lengan kiri. Pada RKD 2007 pertanyaan penyakit jantung digabung (kongenital/jantung koroner/gagal  jantung/jantung reumatik, dll) yaitu apakah pernah didiagnosis penyakit jantung oleh tenaga kesehatan? Pada RKD 2013 pertanyaan berupa apakah pernah didiagnosis menderita penyakit  jantung koroner oleh dokter? Bagi yang belum terdiagnosis dilanjutkan dengan pertanyaan gejala sesuai kriteria “Rose Quesionnaire” . Untuk penyakit gagal jantung pertanyaan yang diajukan adalah apakah pernah didiagnosis penyakit gagal jantung oleh dokter? Bagi yang belum terdiagnosis dilanjutkan dengan pertanyaan gejala terkait gagal jantung. Pada RKD 2013 juga terdapat pertanyaan apakah pernah didiagnosis penyakit gagal ginjal kronis dan batu ginjal oleh dokter? Pertanyaan untuk stroke dan rematik sama dengan tahun 2007 yaitu apakah pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan dan dilanjutkan dengan pertanyaan gejala terkait penyakit. Informasi hasil analisis penyakit tidak menular (PTM) meliputi (1) asma (2) PPOK (3) kanker (4) DM (5) hipertiroid (6) hipertensi (7) jantung koroner (8) gagal jantung (9) stroke (10) gagal ginjal kronis (11) batu ginjal (12) penyakit sendi/rematik disajikan dalam bentuk tabel. Untuk beberapa penyakit, ditambahkan bentuk grafik kecenderungan 2007 dan 2013. Tabel menunjukkan prevalensi provinsi dan kabupaten/kota, serta karakteristik sosiodemografi. Istilah D dalam tabel berarti telah didiagnosis tenaga kesehatan, D/G adalah hasil diagnosis ditambah gejala (yang belum terdiagnosis). Untuk kasus hipertensi berdasarkan diagnosis nakes diberi inisial D, dan gabungan kasus hipertensi berdasarkan diagnosis nakes dengan kasus hipertensi berdasarkan

77

riwayat sedang minum obat hipertensi sendiri diberi istilah DO (diagnosis atau minum obat sendiri), hasil berdasarkan pengukuran diberi inisial U. Kecenderungan prevalensi penyakit dalam RKD 2007 dan 2013 (DM, hipertensi, stroke, dan sendi/rematik) disajikan dalam bentuk grafik. 3.5.1 Asma  Asma merupakan gangguan inflamasi kronik di jalan napas. Dasar penyakit ini adalah hiperaktivitas bronkus dan obstruksi jalan napas. Gejala asma adalah gangguan pernapasan (sesak), batuk produktif terutama pada malam hari atau menjelang pagi, dan dada terasa tertekan. Gejala tersebut memburuk pada malam hari, adanya alergen (seperti debu, asap rokok), sedang menderita sakit seperti demam. Gejala hilang dengan atau tanpa pengobatan. Didefinisikan sebagai asma jika pernah mengalami gejala sesak napas yang terjadi pada salah satu atau lebih kondisi: terpapar udara dingin dan/atau debu dan/atau asap rokok dan/atau stres dan/atau flu atau infeksi dan/atau kelelahan dan/atau alergi obat dan/atau alergi makanan dengan disertai salah satu atau lebih gejala : mengi dan/atau sesak napas berkurang atau menghilang dengan pengobatan dan/atau sesak napas berkurang atau menghilang tanpa pengobatan dan/atau sesak napas lebih berat dirasakan pada malam hari atau menjelang pagi dan jika pertama kali merasakan sesak napas saat berumur < 40 tahun (usia serangan terbanyak). 3.5.2 Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) PPOK adalah penyakit kronik saluran napas yang ditandai dengan hambatan aliran udara khususnya udara ekspirasi dan bersifat progresif lambat (semakin lama semakin memburuk), disebabkan oleh pajanan faktor risiko seperti merokok, polusi udara di dalam maupun di luar ruangan. Onset (awal terjadinya penyakit) biasanya pada usia pertengahan dan tidak hilang dengan pengobatan. Didefinisikan sebagai PPOK jika pernah mengalami sesak napas yang bertambah ketika beraktifitas dan/atau bertambah dengan meningkatnya usia disertai batuk berdahak atau sesak napas disertai batuk berdahak dan nilai Indeks Brinkman ≥   200. Indeks Brinkman adalah jumlah batang rokok yang diisap, dihitung sebagai lama merokok (dalam tahun) dikalikan dengan jumlah rokok yang diisap per hari. Hasil yang didapat melalui kuesioner akan lebih rendah dibanding pemeriksaan spirometri, karena PPOK baru ada keluhan bila fungsi paru sudah menurun banyak. 3.5.3 Kanker Kanker atau tumor ganas adalah pertumbuhan sel/jaringan yang tidak terkendali, terus bertumbuh/bertambah, immortal (tidak dapat mati). Sel kanker dapat menyusup ke jaringan sekitar dan dapat membentuk anak sebar. Diagnosis kanker maupun jenis kanker ditegakkan berdasarkan hasil wawancara terhadap pertanyaan pernah didiagnosis menderita kanker oleh dokter. Tabel 3.5.1 mencakup informasi prevalensi asma, PPOK, dan kanker di Provinsi Sumatera Barat masing-masing 2,7 persen, 3,0 persen, dan 1,7 per mil. Prevalensi asma tertinggi terdapat di Kota Solok (5,1%), diikuti Lima Puluh Kota (4,5%), Pesisir Selatan (4,2%), dan Kota Bukittinggi (3,7%). Prevalensi PPOK tertinggi terdapat di Lima Puluh Kota (5,4%), diikuti Sijunjung (4,7%), Pasaman Barat (4,6%), dan Padang Pariaman (4,4%). Prevalensi PPOK lebih rendah dari kejadian sebenarnya, karena manifestasi klinis baru terlihat ketika fungsi paru sudah menurun. Prevalensi kanker tertinggi terdapat di Kota Solok (3,4‰), diikuti Agam (3,3‰), Padang Pariaman (2,8‰), dan Tanah Datar (2,6%).

78

Tabel 3.5.1 Prevalensi penyakit asma, PPOK dan kanker menurut kabupaten/kota, 55 Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten/Kota

Asma*

PPOK**

Kepulauan Mentawai 1,5 Pesisir Selatan 4,2 Solok 2,4 Sijunjung 3,6 Tanah Datar 2,0 Padang Pariaman 3,1  Agam 2,3 Lima Puluh Kota 4,5 Pasaman 2,6 Solok Selatan 2,1 Dharmasraya 1,6 Pasaman Barat 3,5 Kota Padang 1,6 Kota Solok 5,1 Kota Sawah Lunto 3,0 Kota Padang Panjang 2,8 Kota Bukittinggi 3,7 Kota Payakumbuh 1,9 Kota Pariaman 1,3 2,7 Sumatera Barat *Wawancara semua umur berdasarkan gejala **Wawancara umur > 30 tahun berdasarkan gejala ***Wawancara semua umur menurut diagnosis dokter

Kanker*** (‰)

3,0 3,7

2,2

4,3 4,7 3,0 4,4 2,0 5,4 2,6

0,9 2,6 2,8 3,3 0,8 1,0

3,4 1,4

0,9

0,2 2,5 3,4 0,7 1,4 1,9 0,9 1,8

3,0

1,7

4,6 0,8 3,7 1,7 3,3 2,7 2,1

Dari tabel 3.5.2 menurut karakteristik terlihat prevalensi asma, meningkat sampai umur 24 tahun kemudian menurun dan kembali meningkat pada usmur 75 tahun keatas (4,3%). Prevalensi asma pada kelompok umur ≥  45 tahun mulai menurun. Prevalensi kanker tertinggi pada umur 65-74 tahun (4,4‰). Prevalensi asma dan PPOK pada perempuan laki-laki cenderung lebih tinggi dari pada perempuan Kanker lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki. Prevalensi asma dan PPOK di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan, hal ini perlu dianalisis lebih lanjut mengenai faktor risiko PPOK terbanyak. Prevalensi kanker di kota cenderung lebih tinggi dari pada di desa. Prevalensi PPOK cenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan pendidikan rendah dan status ekonomi terbawah. Asma cenderung lebih tinggi pada kelompok dengan kuintil indeks kepemilikan menengah bawah. Pada penyakit kanker, prevalensi cenderung lebih tinggi pada pendidikan tinggi dan pada kelompok dengan kuintil indeks kepemilikan teratas.

79

Tabel 3.5.2 Prevalensi Penyakit Asma, PPOK dan Kanker menurut Karakteristik Karakteris tik Responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Karakteristik Karakteri stik Responden

Asma*

56

PPOK**

Kanker (‰)*** (‰)***

0,6 2,5 2,3 3,2 2,9 3,1 2,3 2,7 2,9 4,3

1,5 2,5 4,9 8,3 9,9

0,2 1,2 0,6 3,6 4,2 3,1 4,4 3,1

2,8 2,7

3,7 2,4

0,8 2,6

2,8 2,5 3,3 2,6 2,9 1,8

8,1 5,9 3,8 2,0 1,1 0,7

1,6 1,0 1,8 1,7 3,0 2,5

2,9 2,0 3,1 2,8 2,5

3,6 0,6 2,1 3,8 2,5

2,6 2,7 1,7 0,8 3,1

2,4 3,0

1,9 3,8

2,4 1,2

Terbawah

3,0

5,2

0,2

Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

3,4 2,7 2,3 2,2

4,2 2,6 2,3 1,3

1,7 2,3 1,8 2,4

Umur < 1 Tahun 1-4 Tahun 5-14 Tahun 15-24 Tahun 25-34 Tahun 35-44 Tahun 45-54 Tahun 55-64 Tahun 65-74 Tahun 75+ Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Pendidikan* Tidak Sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1- D3, PT Pekerjaan** Tidak Kerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruhh Petani/Nelayan/Buruhh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan

80

3.5.4 Diabetes melitus Diabetes melitus adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal. Penyakit ini disebabkan gangguan metabolisme glukosa akibat kekurangan insulin baik secara absolut maupun relatif. Ada 2 tipe diabetes melitus yaitu diabetes tipe I / diabetes  juvenile   juvenile  yang umumnya didapat sejak masa kanak-kanak dan diabetes tipe II yang didapat setelah dewasa. Gejala diabetes antara lain: rasa haus yang berlebihan (polidipsi), sering kencing (poliuri) terutama malam hari, sering merasa lapar (poliphagi), berat badan yang turun dengan cepat, keluhan lemah, kesemutan pada tangan dan kaki, gatal-gatal, penglihatan jadi kabur, impotensi, luka sulit sembuh, keputihan, penyakit kulit akibat jamur di bawah lipatan kulit, dan pada ibu-ibu sering melahirkan bayi besar dengan berat badan > 4 kg. Didefinisikan sebagai DM jika pernah didiagnosis menderita kencing manis oleh dokter atau belum pernah didiagnosis menderita kencing manis oleh dokter tetapi dalam 1 bulan terakhir mengalami gejala: sering lapar dan sering haus dan sering buang air kecil & jumlah banyak dan berat badan turun. 3.5.5. Penyakit hipertiroid Penyakit hipertiroid adalah suatu keadaan ketika fungsi kelenjar gondok (tiroid) menjadi berlebihan. Kelebihan fungsi kelenjar tersebut meningkatkan produksi hormon tiroid yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Gejala penyakit hipertiroid antara lain: jantung berdebardebar, berkeringat banyak, penurunan berat badan, cemas, tidak tahan terhadap udara dingin, dan lain-lain. Didefinisikan sebagai hipertiroid jika pernah didiagnosis hipertiroid oleh dokter. 3.5.6 Hipertensi/tekanan darah tinggi Hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Hal tersebut dapat terjadi karena jantung bekerja lebih keras memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat mengganggu fungsi organ-organ lain, terutama organ-organ vital seperti jantung dan ginjal. Didefinisikan sebagai hipertensi jika pernah didiagnosis menderita hipertensi/penyakit tekanan darah tinggi oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat/bidan) atau belum pernah didiagnosis menderita hipertensi tetapi saat diwawancara sedang minum obat medis untuk tekanan darah tinggi (minum obat sendiri). Kriteria hipertensi yang digunakan pada penetapan kasus merujuk pada kriteria diagnosis JNC VII 2003, yaitu hasil pengukuran tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Kriteria JNC VII 2003 hanya berlaku untuk umur ≥  18 tahun, maka prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah dihitung hanya pada penduduk umur ≥ 18 tahun. Mengingat pengukuran tekanan darah dilakukan pada penduduk umur ≥ 15 tahun maka temuan kasus hipertensi pada umur 15-17 tahun sesuai kriteria JNC VII 2003 akan dilaporkan secara garis besar sebagai tambahan informasi. Dari Tabel 3.5.3 terlihat prevalensi diabetes dan hipertiroid di Sumatera Barat berdasar wawancara yang terdiagnosis dokter sebesar 1,3 persen dan 0,3 persen. DM terdiagnosis dokter dan gejala sebesar 1,8 persen. Prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter tertinggi terdapat di Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman masing-masing sebesar 2,6 persen, Kota Sawah Lunto (2,2%), Pesisir Selatan (1,9%), Pasaman Barat Barat dan Kota Solok (1,6%). Prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter dan gejala, tertinggi terdapat di Padang Pariaman (3,2%), Kota Padang Panjang (2,8%), Kota Pariaman (2,7%) dan Kota Sawah Lunto (2,6%). Prevalensi hipertiroid tertinggi di Kota Solok (1,0%), Kota Sawah Lunto (0,9%), Kota Bukittinggi (0,8%) dan Sijunjung (0,6%). Prevalensi hipertensi di Sumatera Barat Barat yang didapat melalui pengukuran pada umur ≥ 18 ≥ 18

81

tahun sebesar 22,6 persen, tertinggi di Padang Pariaman (28,8%), Kota Payakumbuh (28,7%), Kota Sawah Lunto (27,0%) dan Sijunjung (26,0%). Prevalensi hipertensi di Sumatera Barat yang didapat melalui kuesioner terdiagnosis tenaga kesehatan sebesar 7,8 persen, yang didiagnosis tenaga kesehatan dan minum obat sebesar 7,9 persen. Tabel 3.5.3 Prevalensi diabetes, hipertiroid pada umur ≥ 15 tahun dan hipertensi pada umur ≥ 18 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat 2013 57

Kepulauan Mentawai

D 0,1

D/G 0,3

D 0,2

Hipertensi Wawancara D D/O 3,6 3,6

Pesisir Selatan

1,9

2,1

0,2

8,2

8,4

21,2

Solok

1,0

1,6

0,4

10,3

10,5

25,8

Sijunjung

1,2

2,4

0,6

9,2

9,3

26,0

Tanah Datar

1,1

1,6

0,5

7,0

7,0

16,5

Padang Pariaman

1,5

3,2

0,4

9,8

10,2 10,2

28,8

 Agam

0,6

0,8

0,4

7,4

7,4

19,6

Lima Puluh Kota

1,2

1,8

0,4

14,5

14,6

24,9

Pasaman

0,9

0,9

0,1

7,5

7,5

23,5

Solok Selatan

1,1

1,6

0,0

8,8

9,2

18,3

Dharmasraya

0,8

1,0

0,1

4,8

4,8

23,0

Pasaman Barat

1,6

2,5

0,2

6,7

6,8

15,3

Kota Padang

1,4

1,8

0,3

4,8

4,8

24,2

Kota Solok

1,6

2,0

1,0

10,4

10,5

23,9

Kota Sawah Lunto

2,2

2,6

0,9

11,5

11,5

27,0

Kota Padang Panjang

2,6

2,8

0,3

8,5

8,5

25,9

Kota Bukittinggi

1,2

1,4

0,8

7,5

7,5

25,3

Kota Payakumbuh

1,5

1,8

0,1

4,4

4,4

28,7

Kota Pariaman

2,6

2,7

0,5

9,8

9,8

14,9

Sumatera Barat

1,3

1,8

0,3

7,8

7,9

22,6

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot a

Diabetes

Hipertiroid Hipertir oid

Pengukuran U 15,6

Dari tabel 3.5.4 terlihat prevalensi diabetes melitus berdasar diagnosis dokter dan gejala meningkat sesuai dengan bertambahnya umur, namun mulai umur ≥  ≥  65 tahun cenderung menurun. Prevalensi hipertiroid cenderung meningkat seiring bertambahnya umur dan menetap mulai umur ≥  ≥  45 tahun. Prevalensi hipertensi berdasarkan terdiagnosis tenaga kesehatan dan pengukuran terlihat meningkat dengan bertambahnya umur. Prevalensi DM, hipertiroid, dan hipertensi pada perempuan cenderung lebih tinggi dari pada laki-laki. laki-lak i. Prevalensi DM, hipertiroid, hipertiroi d, dan hipertensi di perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada perdesaan. Prevalensi DM cenderung lebih tinggi pada pada masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi dan dengan status ekonomi dengan kuintil indeks kepemilikan tinggi. Prevalensi hipertensi cenderung lebih tinggi pada kelompok pendidikan lebih rendah dan kelompok tidak bekerja, mungkin akibat ketidaktahuan tentang pola makan yang baik.

82

Pada analisis hipertensi terbatas pada usia 15 - <18 tahun menurut JNC VII 2003 didapatkan prevalensi nasional sebesar 5,3 persen (laki-laki 6,0% dan perempuan 4,7%), perdesaan (5,6%) lebih tinggi dari perkotaan (5,1%). Tabel 3.5.4 Prevalensi diabetes, hipertiroid, hipertensi menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Karakteristik Responden Kelompok umur (tahun) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Pendidikan Tidak Sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1 - D3 / PT Status Pekerjaan Tidak Bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas *Umur > 15 tahun

58

D

D/G

D

Hipertensi** Wawancara Pengukuran D D/O U

0,0

0,7

0,1

0,1

0,2

8,1

0,2

0,6

0,3

1,9

1,9

12,3

0,9

1,2

0,2

5,4

5,5

20,4

2,8

3,4

0,7

12,6

12,7

29,2

3,8

4,4

0,4

18,4

18,6

38,9

3,4

3,9

0,5

23,3

23,4

51,9

2,2

3,7

0,4

24,9

25,1

56,3

1,2

1,7

0,1

5,8

5,8

20,2

1,3

1,9

0,5

9,8

9,9

24,9

1,5

1,9

0,4

10,5

10,5

36,7

1,5

2,3

0,4

13,3

13,3

29,0

1,4

2,1

0,3

10,8

11,0

26,2

0,8

1,3

0,2

6,5

6,6

19,9

1,3

1,8

0,2

4,7

4,8

18,6

1,7

1,7

1,0

5,7

5,8

18,8

1,1

1,7

0,4

9,5

9,6

24,8

2,2

2,3

0,6

6,1

6,2

20,6

1,6

2,0

0,2

5,5

5,7

19,5

0,9

1,5

0,2

7,8

7,8

21,7

1,9

2,5

0,6

5,1

5,2

22,4

1,6

2,0

0,4

6,8

6,8

24,0

1,1

1,7

0,3

8,5

8,7

21,6

0,8

1,6

0,2

7,1

7,2

20,8

0,7

1,4

0,3

8,3

8,5

22,7

1,3

1,8

0,2

8,2

8,3

23,5

1,3

1,8

0,5

7,9

8,1

23,5

2,3

2,5

0,4

7,6

7,6

22,3

Diabetes *

Hipertiroid*

**Umur ≥ 18 tahun

83

3.5.7 Penyakit jantung Penyakit jantung pada orang dewasa yang sering ditemui adalah penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Responden biasanya mengetahui penyakit jantung yang diderita sebagai penyakit  jantung saja. saja. Cara membedakannya membedakannya dengan menanyakan menanyakan gejala gejala yang dialami dialami responden. responden. 3.5.7.1 Penyakit jantung koroner Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Secara klinis, ditandai dengan nyeri dada atau terasa tidak nyaman di dada atau dada terasa tertekan berat ketika sedang mendaki/kerja berat ataupun berjalan terburu-buru pada saat berjalan di jalan datar atau berjalan jauh. Didefinisikan sebagai PJK jika pernah didiagnosis menderita PJK (angina ( angina pektoris dan/atau pektoris dan/atau infark miokard ) oleh dokter atau belum pernah didiagnosis menderita PJK tetapi pernah mengalami gejala/riwayat: nyeri di dalam dada/rasa tertekan berat/tidak nyaman di dada dan nyeri/tidak nyaman di dada dirasakan di dada bagian tengah/dada kiri depan/menjalar ke lengan kiri dan nyeri/tidak nyaman di dada dirasakan ketika mendaki/naik tangga/berjalan tergesa-gesa dan nyeri/tidak nyaman di dada hilang ketika menghentikan aktifitas/istirahat. 3.5.7.2 Penyakit gagal jantung Gagal Jantung / Payah Jantung ( fungsi fungsi jantung lemah ) adalah ketidakmampuan jantung memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh yang ditandai dengan sesak nafas pada saat beraktifitas dan/atau saat tidur terlentang tanpa bantal, dan/atau tungkai bawah membengkak. Didefinisikan sebagai penyakit gagal jantung jika pernah didiagnosis menderita penyakit gagal  jantung (decompensatio cordis) cordis) oleh dokter atau belum pernah didiagnosis menderita penyakit gagal jantung tetapi mengalami gejala/riwayat: sesak napas pada saat aktifitas dan sesak napas saat tidur terlentang tanpa bantal dan kapasitas aktivitas fisik menurun/mudah lelah dan tungkai bawah bengkak. 3.5.8 Stroke Stroke adalah penyakit pada otak berupa gangguan fungsi syaraf lokal dan/atau global, munculnya mendadak, progresif, dan cepat. Gangguan fungsi syaraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non traumatik. Gangguan syaraf tersebut menimbulkan gejala antara lain: kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas (pelo), mungkin perubahan kesadaran, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Didefinisikan sebagai stroke  jika pernah didiagnosis menderita penyakit stroke oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat/b (dokter/perawat/bidan) idan) atau belum pernah didiagnosis menderita penyakit stroke oleh nakes tetapi pernah mengalami secara mendadak keluhan kelumpuhan pada satu sisi tubuh atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh yang disertai kesemutan atau baal satu sisi tubuh atau mulut menjadi mencong tanpa kelumpuhan otot mata atau bicara pelo atau sulit bicara/komunikasi dan atau tidak mengerti pembicaraan. Tabel 3.5.5 menunjukkan prevalensi jantung koroner berdasar wawancara terdiagnosis dokter di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,6 persen, dan berdasar terdiagnosis dokter dan gejala sebesar 1,2 persen. Prevalensi jantung koroner berdasarkan terdiagnosis dokter tertinggi Kota Solok (1,4%) diikuti Sawah Lunto (1,1%), Solok dan Tanah datar masing-masing 1,0 persen. Sementara

84

prevalensi jantung koroner menurut diagnosis dan gejala tertinggi di Solok (2,9%), diikuti Tanah Datar, Padang Pariaman dan Kota Solok masing-masing sebesar 1,9 persen. Prevalensi gagal jantung berdasar wawancara terdiagnosis dokter di Sumatera Barat sebesar 0,1 persen, dan yang terdiagnosis dokter dan gejala sebesar 0,3 persen. Prevalensi gagal jantung berdasarkan terdiagnosis dokter tertinggi Kota Bukittinggi (0,4%), disusul Kota Padang, Kota Sawah Lunto dan Kota Pariaman masing-masing sebesar 0,3%. Prevalensi gagal jantung berdasarkan diagnosis dan gejala tertinggi di Kota Sawah Lunto (0,6%), diikuti Kota Solok dan Tanah Datar (0,57%). Prevalensi stroke di Sumatera Barat berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7,4 permil dan yang terdiagnosis tenaga kesehatan dan gejala sebesar 12,2 permil. Prevalensi Stroke berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Agam (14,9‰), diikuti Kota Solok (12,7‰), Kota Bukittinggi (10,9‰)  dan Tanah Datar (10,5‰). Prevalensi Stroke berdasarkan terdiagnosis nakes dan gejala tertinggi terdapat di Padang Pariaman (21,0‰), diikuti Agam (18,1‰), Tanah Datar (16,2‰), dan Sijunjung sebesar 16,1 permil. Tabel 3.5.5 Prevalensi penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke pada umur ≥ 15 tahun menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 59

Kepulauan Mentawai

Jantung Koroner D D/G 0,1 0,2

Pesisir Selatan

0,6

1,4

0,1

0,3

5,6

7,9

Solok

1,0

2,9

0,0

0,5

8,7

14,6

Sijunjung

0,8

1,1

0,2

0,3

7,1

16,1

Tanah Datar

1,0

1,9

0,2

0,5

10,5

16,2

Padang Pariaman

0,4

1,9

0,0

0,4

9,1

21,0

 Agam

0,3

0,8

0,1

0,4

14,9

18,1

Lima Puluh Kota

0,9

1,5

0,3

7,4

14,5

Pasaman

0,3

0,9

3,3

8,7

Solok Selatan

0,0

1,5

4,9

4,9

4,4

6,9

0,1

4,9

9,9

Kabupaten/Kota

Dharmasraya

Gagal jantung D D/G

0,1

0,1

Stroke (‰) D 2,1

D/G 9,0

Pasaman Barat

0,1

0,8

Kota Padang

0,6

0,6

0,3

0,4

5,0

8,4

Kota Solok

1,4

1,9

0,1

0,1

12,7

12,7

Kota Sawah Lunto

1,1

1,8

0,3

0,6

8,6

12,8

Kota Padang Panjang

0,4

0,6

0,1

0,2

5,6

9,7

Kota Bukittinggi

0,7

0,8

0,4

0,4

10,9

12,4

Kota Payakumbuh

0,4

1,3

0,2

0,3

9,1

9,6

Kota Pariaman

0,6

0,9

0,3

0,4

5,3

8,2

Sumatera Barat

0,6

1,2

0,1

0,3

7,4

12,2

Tabel 3.5.6 menunjukkan prevalensi penyakit jantung koroner (PJK) berdasarkan wawancara yang didiagnosis dokter serta yang didiagnosis dokter & gejala meningkat seiring dengan bertambahnya

85

umur, tertinggi pada kelompok umur 75 tahun keatas yaitu 2,9 persen. Prevalensi PJK yang didiagnosis dokter maupun berdasarkan diagnosis dokter dan gejala lebih tinggi pada perempuan (0,6% dan 1,3%). Prevalensi PJK lebih tinggi pada masyarakat tidak bersekolah dan tidak bekerja. Berdasar PJK terdiagnosis dokter prevalensi lebih tinggi di perkotaan, namun berdasarkan terdiagnosis dokter dan gejala lebih tinggi di perdesaan dan pada status ekonomi menengah bawah. Tabel 3.5.6 Prevalensi penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke pada umur ≥ 15 tahun menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 60 Karakteristik Responden Kelompok umur (tahun) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Pendidikan Tidak Sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1 - D3 / PT Status Pekerjaan Tidak Bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Jantung Koroner D D/G 0,0 0,1 0,2 0,8 2,0 1,8 2,9

0,2 0,3 0,8 1,6 3,4 4,0 5,7

0,5

Gagal jantung D D/G

Stroke (‰) D D/G

0,1 0,0 0,1 0,6 0,9 0,0

0,0 0,1 0,1 0,3 0,9 1,8 1,9

0,1 1,7 2,0 7,8 26,8 33,0 36,7

1,7 4,8 5,1 13,4 36,1 43,5 63,1

1,1

0,2

0,3

7,7

0,6

1,3

0,1

0,3

7,1

11,8 12,5

0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,7

3,8 1,8 1,8 0,8 0,7 0,8

0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2

1,8 0,5 0,4 0,1 0,2 0,4

11,9 10,7 10,1 4,1 5,1 10,6

30,8 20,2 16,0 7,3 7,6 11,5

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

1,2 0,6 1,1 1,5 1,0

0,1 0,1 0,3 0,1 0,0

0,4 0,3 0,4 0,1 0,1

10,2 5,1 3,6 5,6 5,6

16,2 6,9 5,4 10,8 10,7

0,6 0,5

1,0 1,4

0,2 0,1

0,4 0,3

7,7 7,2

11,6 12,6

0,3 0,6 0,7 0,4 0,8

1,5 1,6 1,3 0,7 1,0

0,0 0,1 0,0 0,2 0,3

0,3 0,4 0,2 0,3 0,4

6,6 5,9 7,8 8,7 8,0

14,0 11,7 12,3 12,4 10,5

86

Prevalensi penyakit gagal jantung meningkat seiring dengan bertambahnya umur, tertinggi pada umur 65  –  74 tahun (0,9%) untuk yang terdiagnosis dokter, menurun pada umur ≥  75 tahun (0,0%), tetapi untuk yang terdiagnosis dokter dan gejala tertinggi pada umur ≥ 75 tahun (1,9%). Untuk yang didiagnosis dokter prevalensi lebih tinggi pada perempuan (0,2%) dibanding laki-laki (0,1%), berdasar didiagnosis dokter dan gejala prevalensi sama banyaknya antara laki-laki dan perempuan (0,3%). Prevalensi yang didiagnosis dokter serta yang didiagnosis dokter dan gejala lebih tinggi pada masyarakat yang hidup di perkotaan (0,2% dan 0,4%). Prevalensi yang didiagnosis dokter meningkat seiring tingginya pendidikan responden, sedangkan yang didiagnosis dokter dan gejala tertinggi pada responden yang tidak sekolah (1,8%). Status pekerjaan wiraswasta mempunyai prevalensi tertinggi untuk penyakit gagal ginjal yang didiagnosis dokter serta yang didiagnosis dokter dan gejala. Penduduk dengan kuintil indeks kepemilikan teratas mempunyai prevalensi gagal jantung tertinggi dengan didiagnosis dokter (0,3%), sedangkan untuk didiagnosis dokter dan gejala tertinggi pada kuintik indeks kepemilikan menengah atas ( 0,4%). Prevalensi penyakit stroke pada kelompok yang didiagnosis nakes serta yang didiagnosis nakes dan gejala meningkat seiring dengan bertambahnya umur, tertinggi pada umur ≥ 75 tahun (36,7% dan 63,1%). Prevalensi yang terdiagnosis nakes laki-laki (7,7%) lebih tinggi dibanding perempuan, sebaliknya yang didiagnosis nakes dan gejala perempuan lebih tinggi (12,5%) dibanding dan laki-laki. Prevalensi stroke cenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan pendidikan rendah baik yang didiagnosis nakes (11,9‰) maupun diagnosis nakes dan gejala (30,8‰). Prevalensi stroke di kota lebih tinggi dari di desa berdasarkan diagnosis nakes ( 7,7‰), sebaliknya berdasarkan diagnosis nakes dan gejala (12,6‰). Prevalensi lebih tinggi pada masyarakat yang tidak bekerja baik yang didiagnosis nakes (10,2‰) maupun yang didiagnosis nakes dan gejala (1 6,2‰). Prevalensi stroke yang didiagnosis nakes tertinggi pada kuintil indeks kepemilikan menenga h atas (8,7‰) dan didiagnosis nakes dan gejala tertinggi pada kuintil indeks kepemilikan terbawah 14 permil. 3.5.9 Penyakit ginjal Penyakit ginjal adalah kelainan yang mengenai organ ginjal yang timbul akibat berbagai faktor, misalnya infeksi, tumor, kelainan bawaan, penyakit metabolik atau degeneratif, dan lain-lain. Kelainan tersebut dapat mempengaruhi struktur dan fungsi ginjal dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Pasien mungkin merasa nyeri, mengalami gangguan berkemih, dan lain-lain. Terkadang pasien penyakit ginjal tidak merasakan gejala sama sekali. Pada keadaan terburuk, pasien dapat terancam nyawanya jika tidak menjalani hemodialisis (cuci darah) berkala atau transplantasi ginjal untuk menggantikan organ ginjalnya yang telah rusak parah. Di Indonesia, penyakit ginjal yang cukup sering dijumpai antara lain adalah penyakit gagal ginjal dan batu ginjal. Didefinisikan sebagai gagal ginjal kronis jika pernah didiagnosis menderita penyakit gagal ginjal kronis (minimal sakit selama 3 bulan berturut-turut) oleh dokter. Didefinisikan sebagai penyakit batu ginjal jika pernah didiagnosis mengalami penyakit batu ginjal oleh dokter. 3.5.10 Penyakit sendi/ rematik/ encok Penyakit sendi/rematik/encok adalah suatu penyakit inflamasi sistemik kronik pada sendi-sendi tubuh. Gejala klinik penyakit sendi/ rematik berupa gangguan nyeri pada persendian yang disertai kekakuan, merah, dan pembengkakan yang bukan disebabkan karena benturan/kecelakaan dan berlangsung kronis. Gangguan terutama muncul pada waktu pagi hari. Didefinisikan sebagai penyakit sendi/rematik/encok jika pernah didiagnosis menderita penyakit sendi/rematik/encok oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat/bidan) atau ketika bangun tidur pagi hari pernah menderita

87

salah satu gejala: sakit/nyeri atau merah atau kaku atau bengkak di persendian yang timbul bukan karena kecelakaan. Tabel 3.5.7 menunjukkan prevalensi gagal ginjal kronis berdasar didiagnosis dokter di Sumatera Barat sebesar 0,2 persen. Prevalensi tertinggi di Tanah Datar dan Kota Solok masing-masing sebesar 0,4 persen, diikuti Pesisir Selatan, Sijunjung dan Kota Padang masing-masing 0,3 persen. Prevalensi penderita batu ginjal berdasar wawancara terdiagnosis dokter di Sumatera Barat sebesar 0,4 persen. Prevalensi tertinggi di Padang Pariaman (0,9%), diikuti Sijunjung (0,8%), dan Kota Solok sebesar 0,7 persen. Prevalensi penyakit sendi berdasar diagnosis nakes di Sumatera Barat 12,7 persen dan berdasar diagnosis dan gejala 21,8 persen. Prevalensi berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Solok (20,9%), diikuti Pesisir Selatan (20,5%), Kepulauan Mentawai (18,6%) dan Padang Pariaman (18,0%). Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis nakes dan gejala tertinggi di Padang Pariaman (30,3%), diikuti Pasaman Barat (29,5%), Pesisir Selatan (28,6%) dan Sijunjung (28,0%). Tabel 3.5.7 Prevalensi penyakit gagal ginjal kronis, batu ginjal, dan sendi pada umur ≥ 15 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 61 Gagal Ginjal Kronis D 0,2

Batu Ginjal D 0,4

Pesisir Selatan

0,3

0,5

20,5

28,6

Solok

0,2

0,5

20,9

26,3

Sijunjung

0,3

0,8

11,8

28,0

Tanah Datar

0,4

0,5

13,7

21,6

Padang Pariaman

0,2

0,9

18,0

30,3

 Agam

0,1

0,3

9,0

21,2

Lima Puluh Kota

0,2

0,4

11,6

26,7

Pasaman

0,2

0,4

14,2

24,4

Solok Selatan

0,1

0,2

15,2

20,7

Dharmasraya

0,2

0,3

8,4

16,7

Pasaman Barat

0,2

0,4

15,5

29,5

Kota Padang

0,3

0,2

6,6

11,6

Kota Solok

0,4

0,7

13,8

19,7

Kota Sawah Lunto

0,2

0,3

12,5

22,4

Kota Padang Panjang

0,1

0,3

7,9

13,3

Kota Bukittinggi

0,0

4,7

11,2

Kota Payakumbuh

0,1

0,2

4,2

9,6

Kota Pariaman

0,2

0,2

15,5

17,6

Sumatera Barat

0,2

0,4

12,7

21,8

Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai

88

Penyakit Sendi D D/G 18,6 24,9

Tabel 3.5.8 menunjukkan prevalensi penyakit gagal ginjal kronis berdasarkan wawancara yang didiagnosis dokter meningkat seiring dengan bertambahnya umur, kemudian menurun pada kelompok 55  –  64 tahun. Prevalensi tertinggi pada kelompok umur 45  –  54 tahun (0,6%). Prevalensi pada laki-laki (0,3%) lebih tinggi dari perempuan (0,2%), prevalensi antara masyarakat perdesaan dan perkotaan sama (0,2%), tertinggi pada tidak bersekolah (0,6%), pekerjaan lainnya (0,6%), dan kuintil indeks kepemilikan menengah dan menengah bawah masing-masing 0,3 persen. Prevalensi penyakit batu ginjal berdasarkan wawancara meningkat seiring dengan bertambahnya umur, tertinggi pada kelompok umur 55-64 tahun (1,0%), menurun sedikit pada kelompok umur 65-74 tahun (0,7%) dan umur ≥ 75 tahun (0,4%). Prevalensi lebih tinggi pada laki-laki (0,5%) dibanding perempuan (0,3%). Prevalensi tertinggi pada masyarakat tidak bersekolah SD (0,8%) serta masyarakat pegawai, petani/nelayan/buruh (0,6%) dan status ekonomi kuintil indeks kepemilikan terbawah (0,6%). Prevalensi di perdesaan lebih tinggi (0,5%) dengan perkotaan (0,3%). Prevalensi penyakit sendi berdasarkan wawancara yang didiagnosis nakes meningkat seiring dengan bertambahnya umur, demikian juga yang didiagnosis nakes dan gejala. Prevalensi tertinggi pada umur ≥ 75 tahun (39% dan 57,2%). Prevalensi yang didiagnosis nakes lebih tinggi pada perempuan (15,5%) dibanding laki-laki (9,8%) demikian juga yang didiagnosis nakes dan gejala pada perempuan (26,5%) lebih tinggi dari laki-laki (16,9%). Prevalensi lebih tinggi pada masyarakat tidak bersekolah baik yang didiagnosis nakes (25,9%) maupun diagnosis nakes dan gejala (42,3%). Prevalensi tertinggi pada tidak bekerja baik yang didiagnosis nakes (12,4%) maupun diagnosis nakes dan gejala (21,3%). Prevalensi yang didiagnosis nakes di perdesaan (15,1%) lebih tinggi dari perkotaan (9,2%), demikian juga yang diagnosis nakes dan gejala di pedesaan (25,8%), di perkotaan (15,9%). Kelompok yang didiagnosis nakes, prevalensi tertinggi pada status ekonomi dengan kuintil indeks kepemilikan terbawah (16,0%). Demikian juga pada kelompok yang terdiagnosis nakes dan gejala, prevalensi tertinggi pada status ekonomi dengan kuintil indeks kepemilikan terbawah (28,4%).

89

Tabel 3.5.8 Prevalensi penyakit gagal ginjal kronis, batu ginjal, dan sendi pada umur ≥ 15 tahun menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 62 Karakteristik Responden Kelompok umur (tahun) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Pendidikan Tidak Sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1 - D3 / PT Status Pekerjaan Tidak Bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Gagal Ginjal Kronis

Batu Ginjal

D

D

0,1 0,1 0,2 0,6 0,2 0,3 0,4

0,1 0,2 0,4 0,7 1,0 0,7 0,4

1,6 5,5 11,6 19,8 29,1 34,7 39,0

4,3 12,1 21,9 32,2 45,2 51,4 57,2

0,3 0,2

0,5 0,3

9,8 15,5

16,9 26,5

0,6 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3

0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3

25,9 22,7 17,9 9,8 6,9 7,3

42,3 36,7 29,5 16,9 13,6 13,1

0,2 0,1 0,3 0,3 0,6

0,3 0,6 0,3 0,6 0,0

12,4 7,3 10,3 17,2 11,9

21,3 12,7 17,8 29,5 18,8

0,2 0,2

0,3 0,5

9,2 15,1

15,9 25,8

0,2 0,3 0,3 0,1 0,1

0,6 0,4 0,3 0,2 0,4

16,0 14,8 13,5 11,3 8,2

28,4 25,1 22,7 19,0 13,8

90

Penyakit Sendi* D/G D

3.6. Cedera Cedera merupakan kerusakan fisik pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh kekuatan yang tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat diduga sebelumnya (WHO, 2004). Kasus cedera diperoleh berdasarkan wawancara. Cedera yang ditanyakan adalah peristiwa yang dialami responden selama 12 bulan terakhir untuk semua umur. Yang dimaksud dengan cedera dalam Riskesdas adalah kejadian atau peristiwa yang mengalami cedera yang menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu. Untuk kasus cedera yang kejadiannya lebih dari 1 kali dalam 12 bulan, kasus cedera yang ditanyakan adalah cedera yang paling parah menurut pengakuan responden. 3.6.1. Prevalensi cedera dan penyebabnya Penyebab terjadinya cedera meliputi penyebab yang disengaja (intentional injury ), penyebab yang tidak disengaja (unintentional injury ) dan penyebab yang tidak bisa ditentukan ( undeterminated intent ) (WHO, 2004). Penyebab cedera yang disengaja meliputi bunuh diri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti dipukul orang tua/suami/istri/anak, penyerangan, tindakan kekerasan/pelecehan dan lain-lain. Penyebab cedera yang tidak disengaja antara lain: terbakar/tersiram air panas/bahan kimia, jatuh dari ketinggian, digigit/diserang binatang, kecelakaan transportasi darat/laut/udara, kecelakaan akibat kerja, terluka karena benda tajam/tumpul/mesin, kejatuhan benda, keracunan, bencana alam, radiasi, terbakar dan lainnya. Penyebab cedera yang tidak dapat ditentukan (undeterminated intent ) yaitu penyebab cedera yang sulit untuk dimasukkan kedalam kelompok penyebab yang disengaja atau tidak disengaja. Penyebab cedera yang dituliskan dalam laporan ini adalah penyebab yang tidak disengaja. Prevalensi dan proporsi cedera menurut provinsi disajikan pada tabel 3.6.1.

91

Tabel 3.6.1 Prevalensi cedera dan penyebabnya menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 63 Kab/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Cedera 1,9 7,9 4,8 9,4 6,6 6,8 4,7 7,4 5,7 6,2 1,7 5,1 3,6 11,8 7,8 5,8 8,6 8,4 10,2 5,8

Sepeda motor 11,0 47,5 63,9 45,1 51,6 55,6 42,2 58,3 42,4 53,1 73,6 53,0 51,8 38,2 34,5 56,0 39,7 34,7 37,8 49,5

Penyebab cedera Trans Benda darat lain Jatuh tajam/tumpul 8,8 28,1 42,4 6,1 40,6 2,3 5,7 16,7 10,5 5,8 43,3 3,7 4,2 39,4 3,7 4,4 28,0 11,6 3,5 47,3 4,0 4,7 15,0 10,7 2,9 26,4 22,2 4,8 27,1 6,8 8,7 13,3 0 5,6 24,3 12,9 6,9 29,9 4,1 10,8 40,7 6,1 1,2 44,4 14,4 3,5 23,9 10,7 6,6 45,5 4,7 8,3 51,6 0,3 5,7 49,1 5,7 5,4 33,2 7,4

Kejatuhan 7,2 3,3 3,2 1,6 1,1 0,3 0 7,0 4,5 7,2 4,4 2,7 5,4 1,7 3,5 2,8 2,6 0,3 0,7 3,0

Prevalensi cedera di Provinsi Sumatera Barat adalah 5,8 persen, prevalensi tertinggi ditemukan di Kota Solok (11,8 persen), terendah di Dharmasraya (1,7 persen). Kabupaten/kota yang mempunyai prevalensi cedera lebih tinggi dari angka provinsi sebanyak 11 kababupaten/kota. Penyebab cedera terbanyak yaitu kecelakaan sepeda motor (49,5 persen) dan jatuh (33,2 persen). Adapun penyebab cedera yang mempunyai angka proporsi lebih dari 0 meliputi terkena benda tajam/tumpul (7,4 persen), transportasi darat lain (5,4 persen) dan kejatuhan (3,0 persen). Sedangkan untuk penyebab yang belum disebutkan proporsinya kecil. Penyebab cedera transportasi sepeda motor tertinggi ditemukan pada Dharmasraya (73,6 persen) dan terendah di Kepulauan Mentawai (11,0 persen). Adapun untuk transportasi darat lain proporsi tertinggi terdapat di Kota Solok (10,8 persen) dan terendah ditemukan di Kota sawah Lunto (1,2 persen). Proporsi jatuh tertinggi di Kota Payakumbuh (51,6 persen) dan terendah di Dharmasraya (13,3 persen). Proporsi tertinggi terkena benda tajam/tumpul terdapat di Kepulauan Mentawai (42,4 persen) dan terendah (tanpa kasus) di Dharmasraya. Penyebab cedera karena terbakar ditemukan proporsi tertinggi di Kepulauan Mentawai (2,6 persen) dan terendah di Pasaman (0,8 persen). Untuk penyebab cedera karena gigitan hewan tertinggi terdapat di Agam (2,6 persen) terendah terdapat di 2 Kab/kota yaitu Pesisir Selatan dan Kota Bukittinggi (0,2 persen). Proporsi kejatuhan tertinggi ditemukan di Kepulauan Mentawai (7,2 persen) dan terendah (tanpa kasus) di  Agam. Keracunan sebagian besar tidak ditemukan kasusnya, proporsi tertinggi terdapat di Pasaman Barat (1,0 persen). Adapun untuk gambaran prevalensi cedera dan penyebabnya menurut karakteristik responden disajikan pada tabel 3.6.2

92

Tabel 3.6.2 Prevalensi cedera dan penyebabnya menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 64 Karakteristik Cedera Responden Kelompok umur (thn) <1 0,1 1 – 4 3,6 5 – 14 5,9 15 – 24 8,9 25 – 34 4,9 35 – 44 5,7 45 – 54 4,7 55 – 64 6,2 65 – 74 4,7 75+ 8,7 Jenis Kelamin Laki-laki 7,2 Perempuan 4,5 Pendidikan Tidak sekolah 6,5 Tidak tamat SD/MI 5,7 Tamat SD/MI 7,2 Tamat SMP/MTS 7,0 Tamat SMA/MA 5,7 Tamat Diploma/PT 4,0 Status pekerjaan Tidak bekerja 5,9 Pegawai 4,3 Wiraswasta 5,8 Petani/nelayan/buruh 7,5 Lainnya 8,3 Tempat tinggal Perkotaan 5,4 Perdesaan 6,1 Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah 6,3 Menengah bawah 6,7 Menengah 6,1 Menengah atas 5,2 Teratas 4,9

Sepeda motor 68,5 8,8 32,0 76,2 56,6 57,7 45,8 38,9 30,5 4,4

Traspor darat lain

Penyebab Cedera Benda Jatuh tajam/tumpul

Kejatuhan

2,6 9,8 5,2 4,6 3,5 2,4 3,7 3,3 4,5

31,5 77,3 46,9 12,9 21,9 21,8 37,0 44,2 51,2 78,5

6,3 5,3 3,7 11,9 12,2 10,9 9,0 10,2 2,4

2,4 5,3 0,8 3,2 3,2 3,5 2,6 3,1 1,6

53,9 42,5

6,2 4,2

27,2 42,7

8,8 5,3

2,6 3,5

26,6 36,2 51,8 62,9 61,8 73,6

11,9 8,1 3,5 5,2 5,2 0,7

51,0 42,1 31,8 23,1 20,8 16,3

5,7 7,7 8,3 6,1 7,6 9,4

4,1 5,6 1,9 1,0 3,5

52,5 64,3 72,6 48,4 58,9

5,6 4,4 3,1 3,9 11,2

34,1 19,4 14,7 26,4 21,5

4,3 7,6 7,7 14,8 4,4

2,0 2,8 1,3 4,4 3,0

46,3 51,3

7,2 4,4

35,8 31,8

5,8 8,4

3,0 3,0

43,5 52,1 49,6 50,7 52,4

3,2 5,2 5,4 7,9 6,1

33,9 30,5 35,7 35,1 30,7

12,5 7,9 5,2 4,1 6,7

3,7 3,3 3,3 1,8 2,4

Tabel 3.6.2 menunjukkan bahwa prevalensi cedera tertinggi berdasarkan karakteristik responden yaitu pada kelompok umur 15-24 tahun (8,9 persen), laki-laki (7,2 persen), pendidikan tamat SD/MI (7,2 persen), status pekerjaan lainnya (8,3 persen ), bertempat tinggal di perdesaan (6,1 persen) dan indeks kuintil menengah bawah (6,7 persen). Ditinjau dari penyebab cederanya, proporsi tertinggi adalah cedera karena kecelakaan sepeda motor (49,5 persen) terjadi pada kelompok umur < 1 tahun (68,5 persen), laki-laki (53,9 persen), tamat Diploma/PT (73,6 persen), wiraswasta (72,6 persen), tinggal di perdesaan (51,3 persen) dan indeks kuintil teratas (52,4 persen). Selain itu penyebab cedera karena jatuh menempati

93

peringkat kedua yaitu 32,2 persen, pada kelompok umur 75 tahun keatas, perempuan (42,7 persen), tidak sekolah (51,0 persen), tidak bekerja (34,1 persen), tinggal di perkotaan (35,8 persen) dan pada indeks kuintil menengah (35,7 persen). Sedangkan penyebab cedera karena benda tajam/tumpul proporsi tertinggi didapatkan pada kelompok umur 35-44 (12,2 persen), lakilaki (8,8 persen), Tamat Diploma/PT (9,4 persen), status pekerjaan petani/nelayan/buruh (14,8 persen), perdesaan (8,4 persen) dan indeks kuintil terbawah (12,5 persen). Prevalensi cedera dikumpulkan pada Riskesdas tahun 2007 dan tahun 2013 dengan pertanyaan yang sama. Gambaran kecenderungan prevalensi cedera dan penyebabnya digambarkan pada Gambar 3.6.1.

Gambar 3.6.1 Kecenderungan prevalensi cedera dan penyebabnya, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan Riskesdas 2013 27 Kecenderungan prevalensi cedera menunjukkan penurunan dari 7,2 persen (RKD 2007) menjadi 5,8 persen (RKD 2013). Penyebab cedera yang dapat dilaporkan kecenderungannya dari tahun 2007 dengan 2013 hanya untuk transportasi darat (transportasi sepeda motor dan darat lainnya),  jatuh dan terkena benda tajam/tumpul. Adapun untuk penyebab cedera akibat transportasi darat tampak ada kenaikan cukup tinggi yaitu dari 25,2 persen menjadi 54,9 persen. Sedangkan untuk penyebab cedera yang menunjukkan penurunan proporsi terlihat pada jatuh yaitu dari 56,1 persen menjadi 33,2 persen dan terkena benda tajam/tumpul dari 24,1 persen menjadi hanya 7,4 persen. Tabel 3.6.3 menunjukkan bahwa penyebab cedera karena tindak kekerasan terbanyak terdapat di Kab. Lima Puluh Kota (3,5 persen) jauh di atas rata-rata (1,4 persen), sementara di Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Pasaman Barat dan Kota Padang tidak ada penyebab cedera karena tindak kekerasan. Pada umumnya cedera karena usaha bunuh diri dan bencana alam persentasenya kecil, rata-rata di Sumatera Barat 0,6 persen dan 0,5 persen. Biasanya penyebab cedera adalah karena kelalaian/ketidak sengajaan seseorang, nampak dari persentase pada setiap kabupaten/kota 80 persen atau lebih, di Sumatera Barat sebesar 94,7 persen.

94

Tabel 3.6.3 Proporsi cedera dan penyebab cedera tidak langsung menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 65 Kab/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Cedera 1,9 7,9 4,8 9,4 6,6 6,8 4,7 7,4 5,7 6,2 1,7 5,1 3,6 11,8 7,8 5,8 8,6 8,4 10,2 5,8

Tindak kekerasan 0,0 0,0 0,0 1,6 3,4 1,8 1,2 3,5 2,3 0,9 1,8 0,0 0,0 2,0 1,5 3,2 2,8 1,0 1,4 1,4

Usaha bunuh diri 4,8 1,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,3 1,2 0,0 0,0 0,8 0,9 1,0 0,0 1,5 0,0 0,8 0,6

Penyebab Cedera Bencana Kelalaian/ketialam dak sengajaan 0,0 86,1 1,1 88,2 2,0 94,4 0,3 98,0 0,0 95,0 0,0 96,6 0,0 93,7 1,0 93,1 0,0 95,8 0,0 97,9 1,2 97,0 0,4 97,4 0,0 97,2 0,0 93,9 0,9 97,6 1,1 90,7 0,0 95,6 1,6 94,4 0,2 93,8 0,5 94,7

Lainnya 9,1 9,7 2,8 0,0 1,0 1,6 5,1 1,0 0,8 1,1 0,0 1,4 1,9 3,1 0,0 3,5 1,6 2,2 4,6 2,8

Pada Tabel 3.6.4. terlihat bahwa penyebab cedera karena tindakan kekerasan meningkat pada kelompok umur 15-34 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 15-24 tahun dan 35-44 tahun. Persentase tertinggi karena usaha bunuh diri terdapat pada kelompok umur 5-64 tahun. Tidak ditemukan cedera pada kelompok umur < 5 tahun karena tindak kekerasan, bunuh diri dan bencana alam. Cedera karena kelalaian/ketidaksengajaan terjadi 100 persen pada kelompok umur < 1 tahun. Persentase penyebab cedera pada laki-laki lebih tinggi dibanding pada perempuan kecuali penyebab cedera lainnya. Penyebab cedera karena usaha bunuh diri sedikit meningkat pada mereka yang tidak sekolah dan menurun pada yang berpendidikan tinggi. Persentase cedera hampir merata pada setiap jenis pekerjaan dan tidak ditemukan perbedaannya di perkotaan dan perdesaan. Penyebab cedera tertinggi karena tindak kekerasan pada indeks kuintil terbawah, karena usaha bunuh diri pada kuintil menengah, bencana alam dan kelalaian/ketidaksengajaan pada menengah keatas, dan lainnya pada kuintil menengah.

95

Tabel 3.6.4 Proporsi cedera dan penyebab cedera tidak langsung menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 66 Karakteristik Responden Kelompok umur (thn) <1 1 – 4 5 – 14 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 75+ Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Cedera

Tindak kekerasan

Usaha bunuh diri

0,1 3,6 5,9 8,9 4,9 5,7 4,7 6,2 4,7 8,7

2,1 1,0 2,5 1,0 0,2 0,9 2,4 1,9

0,8 0,5 0,3 0,5 1,2 2,0

7,2 4,5

1,4 1,4

0,9 0,2

6,5 5,7 7,2 7,0 5,7 4,0

0,3 1,0 2,7 2,1 0,1 0,5

5,9 4,3 5,8

1,4 0,2 2,2

7,5

1,2

8,3

1,6

5,4 6,1

0,8 1,8

0,6 0,7

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah 6,3 Menengah bawah 6,7 Menengah 6,1 Menengah atas 5,2 Teratas 4,9

2,6 1,2 1,0 1,3 0,7

0,5 0,5 1,6

Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI Tamat SMP/MTS Tamat SMA/MA Tamat Diploma/PT Status pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/ buruh Lainnya Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan

Lainnya

0,5 0,1 0,8 0,2 0,5 0,2 2,9 2,6

100,0 97,8 94,4 95,4 93,0 95,8 94,1 95,0 94,3 89,1

2,2 2,3 3,0 3,4 2,5 4,0 1,8 0,5 6,4

0,6 0,3

95,2 93,9

1,9 4,2

0,8 0,2 0,6 1,0

0,1 1,3 0,6 0,2

97,0 95,4 93,4 94,5 95,5 90,6

2,6 2,7 2,4 2,3 3,2 8,9

0,7 1,1

0,5 0,9 1,6

94,3 89,8 93,9

3,1 9,1 1,2

0,5

0,4

95,7

2,2

97,3

1,1

0,6 0,4

95,8 94,0

2,2 3,1

0,2 0,7 0,2 1,1 0,4

95,6 95,3 91,1 96,8 94,8

1,2 2,3 6,2 0,8 3,5

0,6

96

Penyebab Cedera Bencana Kelalaian/ ketidak alam sengajaan

3.6.2 Bagian Tubuh yang Terkena Cedera Bagian tubuh yang terkena cedera adalah bagian tubuh/anggota tubuh yang mengalami luka/cedera akibat peristiwa atau kecelakaan yang dialami. Bagian tubuh yang terkena cedera dapat lebih dari satu bagian (multiple injury ). Dari Tabel 3.6.5 di atas terlihat bahwa prevalensi tertinggi bagian tubuh yang terkena cedera, adalah anggota gerak bawah (62,1 persen) dan anggota gerak atas (41,8 persen). Kabupaten yang mempunyai prevalensi tertinggi anggota gerak bawah yang terkena cedera adalah Kepulauan Mentawai 78,5 persen dan yang terendah Sijunjung 48,9 persen, sedang pada anggota gerak atas terdapat pada Solok Selatan 54,1 persen dan terendah di Dharmasraya 18,8 persen. Kabupaten yang ditemukan kepala sebagai bagian tubuh yang terkena cedera tertinggi adalah Pasaman Barat sebanyak 23,8 persen sedang prevalensi di Sumatera Barat 18,4 persen. Bagian tubuh yang lain (dada, punggung dan perut/organ dalam) prevalensinya di Provinsi Sumatera Barat kurang dari 10 persen .

Tabel 3.6.5 Proporsi bagian tubuh yang terkena cedera menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 67 Kab/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Kepala

Dada

Bagian Tubuh yang Terkena Cedera Punggung Perut/  Anggota gerak Organ dalam atas

3,4

8,9

2,6

18,8 21,6 21,5 10,6

8,0 10,7 7,5 4,7

5,6 8,4 11,5 7,8

21,0

7,3

17,2 19,4 21,9 10,1 9,2 23,8 21,8 21,6

 Anggota gerak bawah

47,2

78,5

5,5 2,1 6,4 6,5

43,2 37,6 39,2 49,6

60,3 55,6 48,9 70,5

10,6

4,1

51,2

67,4

7,6 6,7 3,1 5,6 2,8 11,3 5,0 7,9

7,3 13,4 7,6 4,0 18,2 6,4 5,3 6,5

2,4 2,6 1,4 4,3 2,5 0,5 3,9

30,1 30,3 41,0 54,1 18,8 50,2 36,3 46,9

64,6 59,0 58,6 68,9 66,6 50,6 63,9 68,5

9,9

2,2

6,9

1,2

39,4

66,9

28,0

1,9

6,9

2,8

45,4

52,2

12,9

1,0

5,9

1,2

39,8

75,1

9,6

3,6

5,5

1,2

49,2

55,9

14,1 18,4

6,0 6,6

10,2 8,0

3,3 3,3

53,9 41,8

77,3 62,1

Pada tabel 3.6.6 terlihat bahwa persentase responden yang mengalami cedera di kepala tertinggi terdapat pada kel. umur < 1 tahun sebanyak 68,5 persen. Sedangkan cedera pada punggung terbanyak pada umur 75 tahun keatas 19,8 persen. Cedera pada anggota gerak atas terbanyak

97

pada umur < 1 tahun (100 persen) dan anggota gerak bawah didominasi responden yang berumur 15-24 tahun. Pada umumnya laki-laki lebih banyak cedera pada kepala, dada dan anggota gerak atas, dan perempuan kebanyakan cedera pada punggung. Tabel 3.6.6 Proporsi bagian tubuh yang terkena cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 68 Karakteristik Responden

Kepala

Kelompok umur (thn) <1 1 – 4 5 – 14 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 75+ Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI Tamat SMP/MTS Tamat SMA/MA Tamat Diploma/PT Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/ buruh Lainnya Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Dada

Bagian Tubuh yang Terkena Cedera Punggung Perut/  Anggota Organ dalam gerak atas

68,5 41,3 24,2 17,4 9,5 16,0 10,4 16,1 22,4 17,1

6,4 1,7 7,6 7,3 9,6 6,4 10,5 9,4 8,0

8,9 4,9 7,5 8,2 7,6 7,5 12,5 16,5 19,8

18,6 18,0

7,8 4,6

25,0 20,4 14,3 17,3 14,4 10,7

 Anggota gerak bawah

4,6 2,2 3,2 1,9 4,4 3,2 5,4 3,5 6,0

100,0 25,7 36,1 53,4 41,1 39,6 44,5 34,6 36,0 40,6

68,5 40,6 60,5 68,7 66,9 62,2 61,8 55,2 59,5 49,0

6,7 10,2

3,3 3,2

45,0 36,9

63,2 60,2

7,7 3,4 7,2 7,9 8,1 6,5

4,8 8,9 8,5 7,7 9,1 3,9

5,2 3,5 3,5 3,7 1,7 2,6

24,4 42,6 42,3 45,7 46,1 48,5

59,9 57,4 64,3 65,9 66,5 63,3

16,5 13,1 18,4 12,2 9,7

4,8 6,3 8,8 10,3 14,2

9,5 3,3 6,4 9,2 8,9

3,1 3,1 2,8 4,7 1,9

44,6 52,3 47,1 38,4 41,3

65,3 67,8 61,4 64,6 65,4

18,1 18,5

6,0 6,9

7,2 8,5

2,6 3,6

43,7 40,8

62,9 61,6

18,0 19,6 16,9 18,3 19,0

7,6 6,7 7,0 4,9 6,1

8,3 7,7 10,5 5,2 8,0

2,9 4,6 4,5 2,6 0,7

42,3 42,0 41,2 42,8 40,5

63,6 60,2 56,4 66,6 65,2

Cedera kepala terbanyak pada responden yang tidak sekolah (25 persen), dan cedera dada, punggung dan lainnya didominasi pada tamat SMA/MA. Cedera pada anggota gerak atas

98

persentase tertinggi pada yang tidak sekolah, sedangkan cedera anggota gerak bawah pada mereka yang tamat Diploma/PT (48,5 persen) Menurut jenis pekerjaan, nampak bahwa cedera di kepala banyak terjadi pada status pekerjaan wiraswasta. Cedera dada terbanyak pada status pekerjaan lainnya, sedang cedera perut/organ dalam pada petani lebih tinggi dibanding dengan jenis pekerjaan lainnya. Cedera di punggung persentase tertinggi pada yang tidak bekerja. Pegawai banyak mengalami cedera pada anggota gerak atas maupun gerak bawah. Persentase bagian tubuh yang cedera di kepala, dada, punggung dan perut/anggota dalam di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, sebaliknya cedera pada anggota gerak atas dan bawah di perkotaan lebih tinggi. Persentase tertinggi bagian tubuh yang cedera di kepala dan perut/organ dalam pada Indeks kuintil menengah bawah, bagian dada pada terbawah, punggung pada menengah, anggota gerak atas dan bawah pada menengah atas. 3.6.2 Jenis Cedera Jenis cedera merupakan jenis atau macam luka akibat trauma yang telah dialami yang dapat menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari. Seseorang yang cedera bisa mengalami minimal 1 jenis (multiple injuries). Gambaran proporsi jenisi cedera yang dialami penduduk menurut kab/kota disajikan pada Tabel 3.6.7. Tabel 3.6.7 Proporsi Jenis Cedera Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten/ Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Lecet/Memar 56,0 70,2 63,8 64,1 73,3 61,3 66,7 58,6 51,1 64,8 80,5 59,3 71,9 74,9 56,8 61,7 67,3 49,0 81,3 65,2

Luka robek 39,7 12,2 47,6 19,4 23,4 30,6 23,1 26,6 36,4 26,4 17,3 31,0 22,1 18,4 29,4 27,1 27,7 25,8 16,2 25,3

99

Jenis Cedera Patah Terkilir Tulang 6,3 26,1 6,3 51,3 8,4 28,7 7,5 40,5 9,1 49,7 5,7 30,5 4,6 32,1 11,5 38,3 1,4 42,1 4,7 45,9 19,3 17,5 6,4 39,0 13,7 15,8 3,7 34,0 8,6 32,1 6,9 34,3 2,8 37,5 5,0 54,2 1,5 38,9 7,3 37,2

Lainnya 6,5 0,8 1,2 0,3 1,5 1,4 1,8 0,8 2,5 1,5 2,4 4,1 2,1 1,0 0,9 1,7 0,3 1,3

69

Persentase jenis cedera di Provinsi Sumatera Barat di dominasi oleh luka lecet/memar sebesar 65,2persen,, terbanyak terdapat di Kota Pariaman 81,3 persen dan yang terendah di Kota Payakumbuh yaitu 49,0 persen. Jenis cedera terbanyak ke dua adalah terkilir, rata-rata di Sumatera Barat 37,2 persen. Ditemukan terkilir terbanyak di Kota Payakumbuh sebesar 54,2 persen. Luka robek menduduki urutan ketiga jenis cedera terbanyak, jenis luka ini tertinggi ditemukan di Solok sekitar 47,6 persen, jauh di atas Sumatera Barat yaitu 25,3 persen dan terendah di Pesisir Selatan 12,2 persen. Jenis cedera lainnya persentasenya kecil, patah tulang 7,3 persen, anggota tubuh terputus, cedera mata dan gegar otak masing-masing persentasenya di Sumatera Barat 0,6 persen, 1,1 persen dan 0,8 persen (Tabel 3.6.7).  Adapun untuk gambaran proporsi jenis cedera menurut karakteristik responden disajikan pada Tabel 3.6.8. Proporsi jenis luka yang menunjukkan 3 urutan proporsi tertinggi adalah luka lecet/memar, terkilir dan luka robek. Berdasarkan kelompok umur, proporsi lecet/memar, luka robek, anggota tubuh terputus dan cedera mata menunjukkan pola atau kecenderungan yang sama yaitu pada usia <1 proporsinya rendah, meningkat di usia muda dan menurun di usia lanjut. Adapun kecenderungan proporsi yang menggambarkan pola positif yaitu semakin bertambah umur proposinya tinggi ditunjukkan pada jenis cedera patah tulang dan terkilir. Kelompok umur yang mempunyai proporsi tertinggi untuk jenis cedera lecet/memar pada umur 15-24 tahun (76,3%), luka robek pada umur 15-24 tahun (29,7%), patah tulang pada umur 75 tahun keatas (11,8%), terkilir pada umur 75 tahun keatas (62,2%), anggota tubuh terputus pada usia produktif (25-54 tahun) sekitar 0,9 persen, cedera mata pada umur 55-64 tahun sekitar 3 persen, gegar otak pada umur 5-14 tahun (1,5%) dan jenis cedera lainnya pada umur 45-54 tahun (3,6%). Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar proporsi jenis cedera menunjukkan angka proporsi yang lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, kecuali pada jenis cedera terkilir dan mata, untuk cedera lainnya proporsinya sama. Adapun jika berdasarkan pada pendidikan sebagian besar proporsi jenis cedera menunjukkan pola menurun seiring dengan kenaikan tingkat pendidikan yaitu ada kecenderungan proporsi jenis cedera menurun sejalan dengan tingkat pendidikan semakin tinggi, kecuali jenis cedera patah tulang dan lainnya menunjukkan pola meningkat. Sedangkan menurut status pekerjaan, proporsi jenis cedera tidak menunjukkan pola tertentu. Berdasarkan pada tempat tinggal, proporsi jenis cedera sebagian besar menunjukkan perbedaan antar perkotaan dan perdesaan. Proporsi jenis cedera luka robek, terkilir, anggota tubuh terputus dan cedera mata pada pedesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Sedangkan cedera lecet/memar, patah tulang, gegar otak dan lainnya proporsi di perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan. Menurut kuintil indeks kepemilikan tampak bahwa yang menunjukkan pola yang jelas hanya pada  jenis cedera yang proporsinya menunjukkan 3 angka besar dibandingkan dengan jenis cedera lainnya yaitu luka lecet, luka robek dan terkilir. Luka lecet menunjukkan pola positif dengan semakin tinggi status ekonomi semakin besar proporsi luka lecetnya, sedangkan untuk luka robek dan terkirlir sebaliknya dengan semakin tinggi status ekonominya tampak jenis lukanya semakin menurun proporsinya.

100

Tabel 3.6.8 Proporsi Jenis Cedera Menurut Karakteristik Responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 70 Karakteristik Responden Kelompok umur (thn) <1 1 – 4 5 – 14 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 75+

Lecet/Memar

Luka robek

Jenis Cedera Patah Tulang

Terkilir

68,5 69,5 66,8 76,3 61,9 62,6 54,4 53,6 64,6 34,0

17,8 23,6 29,7 25,8 26,2 24,7 26,7 17,1 12,6

2,0 5,2 7,0 7,5 8,6 11,2 10,6 5,0 11,8

31,5 23,6 29,2 36,6 42,2 36,1 40,9 47,5 51,7 62,2

68,2 60,4

29,4 18,9

8,1 6,1

33,6 43,0

68,7 62,3 67,6 67,4 65,1 53,5

21,2 26,4 24,1 27,1 25,5 29,5

9,5 5,3 5,4 7,3 11,4 12,0

29,5 38,6 40,2 39,2 38,5 31,6

Status pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/ buruh Lainnya

67,2 55,7 68,4 61,5 70,8

21,8 23,0 27,4 31,8 26,5

7,3 15,0 11,4 3,9 13,5

39,4 37,7 39,9 39,8 31,0

Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan

66,9 64,2

23,7 26,2

8,1 6,9

30,8 40,9

63,0 60,6 66,6

29,1 26,8 23,5

5,7 6,0 7,1

40,1 41,5 38,1

69,8

19,9

7,8

35,0

67,7

26,5

11,3

28,1

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI Tamat SMP/MTS Tamat SMA/MA Tamat Diploma/PT

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

*Responden biasanya mempunyai lebih dari 1 jenis cedera (multiple injury )

101

3.6.3 Tempat terjadinya cedera Tempat terjadinya cedera adalah lokasi atau area dimana peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan cedera terjadi atau disebut juga dengan istilah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Tempat kejadian cedera hanya menginformasikan data tentang lokasi/tempat tanpa disertai keterangan aktivitas yang sedang dilakukan responden pada saat kejadin cedera di lokasi tersebut. Keterangan tempat rumah dan sekolah termasuk lingkungan sekitarnya ( ind oor dan outdoor ). Ruang lingkup pertanian termasuk perkebunan dan sejenisnya. Gambaran tentang tempat terjadinya cedera menurut kab/kota disajikan pada Tabel 3.6.9. Tabel 3.6.9 Proporsi tempat terjadinya cedera menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 71 Tempat terjadinya cedera Olah Raga Jalan raya Tempat umum 1,8 11,0 1,3 47,7 0,6 0,1 56,2 2,0 2,6 40,1 3,2 1,7 55,4 1,6 0,6 55,5 3,3 0,7 38,3 6,5 1,2 57,2 3,1 1,6 43,0 1,2 1,3 53,5 67,4 2,2 54,8 1,7 0,7 52,7 2,2 4,9 36,4 5,5 2,7 38,9 1,9

Kab/Kota

Rumah

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

58,7 30,4 21,8 33,1 26,5 28,7 37,3 26,5 25,8 22,4 23,8 21,6 35,0 42,8 35,1

9,0 8,0 5,2 3,2 5,7 6,1 3,3 0,4 3,1 0,8 4,1 2,0 5,0 7,5 5,9

37,0

2,7

0,9

48,3

7,4

3,6

44,5 46,5 41,4 31,1

8,8 12,0 6,0 4,9

7,7 1,4 3,6 1,6

33,5 34,5 44,0 48,7

3,2 3,8 2,3 2,5

1,3 0,8 1,3 1,3

Sekolah

Industri

0,5 0,8 1,5 0,9 1,4 1,4 0,9 5,8 0,9 2,7 1,3 2,8

Pertanian 16,8 11,3 11,3 17,0 7,6 5,0 10,7 10,2 23,6 16,3 4,8 15,6 1,6 1,6 12,6

0,8 1,0 1,5 9,3

Cedera yang terjadi paling banyak di Provinsi Sumatera Barat terjadi di jalan raya yaitu 48,7 persen selanjutnya di rumah (31,1 persen), area pertanian (9,3 persen) dan sekolah (4,9 persen). Provinsi yang memilki angka proporsi tempat cedera di rumah dan sekitanya tertinggi adalah Kepulauan Mentawai (58,7 persen) dan terendah di Pasaman Barat (21,6 persen). Adapun untuk proporsi tempat cedera di sekolah tertinggi di Kota Payakumbuh (8,2 persen) dan terendah di Lima Puluh Kota (0,4 persen). Tempat kejadian cedera di jalan raya mempunyai proporsi paling tinggi dibandingkan dengan tempat yang lain. Kabupaten yang mempunyai proporsi tempat kejadian cedera di jalan yang yang melebihi angka provinsi sebanyak 8 kabupaten/kota. Adapun proporsi kejadian di jalan raya terbanyak di Dharmasraya (67,4 persen) dan terendah di Kepulauan Mentawai (11,0 persen). Untuk tempat kejadian cedera di tempat industri dan lainnya proporsinya tampak lebih kecil dibandingkan tempat lain. Sedangkan proporsi di area pertanian

102

menunjukkan angka proporsi yang sangat melebihi angka provinsi yaitu 23,6 persen di Pasaman, terendah di Kota Bukittinggi (0,8 persen) dan di Kota Padang tidak ditemukan cedera di area pertanian. Adapun untuk gambaran proporsi tempat terjadinya cedera menurut karakteristik responden disajikan pada Tabel 3.6.10. Tabel 3.6.10 Proporsi tempat terjadinya cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 72 Karakteristik Rumah Responden Kelompok umur (thn) <1 31,5 1 – 4 87,9 5 – 14 48,6 15 – 24 13,1 25 – 34 19,2 35 – 44 17,4 45 – 54 24,0 55 – 64 32,7 65 – 74 49,1 75+ 71,0 Jenis Kelamin Laki-laki 23,3 Perempuan 43,4 Pendidikan Tidak sekolah 52,3 Tidak tamat SD/MI 41,1 Tamat SD/MI 25,7 Tamat SMP/MTS 18,9 Tamat SMA/MA 17,6 Tamat Diploma/PT 21,4 Status pekerjaan Tidak bekerja 32,0 Pegawai 14,3 Wiraswasta 11,6 Petani/nelayan/ 19,1 buruh Lainnya 15,7 Tempat tinggal Perkotaan 37,1 Perdesaan 27,7 Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah 29,8 Menengah bawah 31,1 Menengah 26,7 Menengah atas 34,8 Teratas 34,7

Sekolah

Tempat terjadinya cedera Olah raga Jalan raya Tempat umum

1,9 12,1 4,7 3,1 1,2 0,7 2,8 0,5

1,2 3,0 1,6 1,5 1,0 1,0 0,6 2,4

1,5 8,0 24,2 66,7 58,0 50,5 44,3 34,0 20,5 10,4

4,5 5,6

2,2 0,8

54,4 39,6

7,4 8,3 3,0 5,5 3,8 2,8

1,4 2,3 0,9 2,1 1,1 3,0

6,8 0,4 2,1

0,7 1,2 1,4 2,5 5,3 4,1 4,1 8,8 0,2

Industri

Pertanian

0,5 0,5 2,2 2,3 3,3 3,0

2,5 1,4 15,9 19,6 19,6 20,9 10,3 14,3

2,8 2,1

1,9 0,4

10,4 7,6

26,2 36,3 50,6 61,4 62,6 67,5

2,3 0,9 4,1 2,5 2,7 3,6

1,7 0,3 2,1 0,9 2,3

8,0 10,6 13,5 7,3 9,7 1,6

2,1 3,1 0,1

51,3 66,9 72,6

2,0 4,4 2,0

0,5 2,8 1,9

4,7 8,1 8,9

1,1

0,7

45,9

4,6

2,2

26,3

3,4

3,1

66,6

4,0

4,3

2,9

5,6 4,5

2,1 1,3

46,4 50,0

3,4 2,0

1,6 1,2

3,5 12,6

3,8 4,6 5,7 5,1 5,5

1,9 1,2 1,5 1,3 2,5

42,4 48,0 52,7 49,8 51,8

2,5 1,8 3,0 3,0 2,7

1,8 0,6 1,8 1,2 1,1

16,8 12,1 8,0 4,9 1,7

103

Tabel 3.6.10 menggambarkan proporsi tempat kejadian cedera berdasarkan karakterikstik responden. Menurut kelompok umur tampak bahwa rumah menunjukkan proporsi tinggi terjadi pada kelompok umur Balita dan lansia (Lanjut usia). Adapun tempat kejadian cedera di sekolah kebayakan terjadi pada kelompok umur anak, remaja sampai dewasa muda (5-24 tahun) demikian  juga dengan tempat kejadian cedera di area olahraga. Adapun jalan raya merupakan tempat kejadian cedera yang banyak terjadi pada umur produktif dan tampak tertinggi khusus pada umur 15-24 yaitu 66,7 persen. Tempat umum, industri dan area pertanian menunjukkan pola yang sama yaitu kebanyakan terjadi pada kelompok umur produktif, kecuali di area pertanian proporsi tertinggi pada umur 55-64 tahun (20,9%). Menurut jenis kelamin, proporsi tempat kejadian cedera mayoritas lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan kecuali di rumah dan sekolah. Adapun berdasarkan pendidikan yang menunjukkan pola negatif yaitu semakin tinggi pendidikan proporsi cedera semakin rendah terjadi di rumah, sekolah dan lainnya. Sedangkan proporsi menunjukkan pola positif dengan semakin tinggi proporsi cedera semakin tinggi pendidikan ditunjukkan pada tempat kejadian cedera di area  jalan raya. Menurut status pekerjaan tampak proporsi tertinggi pada yang tidak bekerja di rumah, demikian  juga pada sekolah. Sedangkan di tempat umum dan area pertanian memperlihatkan proporsi tertinggi pada petani/nelayan/buruh. Adapun untuk area olah raga tampak proporsi tertinggi pada status pegawai dan di jalan raya proporsi tertinggi pada status wiraswasta (72,6%). Berdasarkan tempat tinggal, mayoritas proporsi tempat kejadian cedera yang menunjukkan lebih tinggi pada perkotaan dibanding perdesaan kecuali pada jalan raya, area pertanian dan lainnya. Menurut kuintil indeks kepemilikan tampak tampak bahwa mayoritas kecenderungan proporsi semakin tinggi seiring dengan status ekonomi, kecuali pada tempat kejadian di rumah dan area pertanian menunjukkan sebaliknya yaitu dengan semakin tinggi tingkat ekonominya kejadian cedera di kedua tempat tersebut semakin rendah. 3.6.4 Pola Pencarian pengobatan akibat cedera Pola pencarian pengobatan adalah tempat yang didatangi responden untuk mengobati/merawat cedera yang dialami. Tempat tersebut dikelompokkan dalam tiga katagori yaitu tenaga kesehatan, pengobat tradisional (Battra) dan diobati sendiri (biasanya di rumah). Pengobatan di tenaga kesehatan dan Battra meliputi rawat jalan dan rawat inap. Proporsi pola pencarian pengobatan akibat cedera menurut kab/kota disajikan pada tabel 3.6.11 yang menunjukkan pola pencarian pengobatan/perawatan cedera menurut kabupaten/kota. Angka proporsi Provinsi Suamtera Barat untuk responden yang mengobati cedera menunjukkan urutan dari terbesar yaitu berobat ke tenaga kesehatan (40,8%), Battra, (40,7%) dan mengobati sendiri (32,0%). Proporsi responden yang berobat ke tenaga kesehatan terbanyak terdapat di Lima Puluh Kota (61,2%) dan terendah di Kota Bukittinggi (22,7%). Sedangkan responden yang berobat ke Battra terbanyak terdapat di Kota Payakumbuh (69,4%) dan paling sedikit terdapat di Kepulauan Mentawai (19,3%). Sementara yang masih diobati sendiri tertinggi terdapat di Kepulauan Mentawai (57,9%) dan terendah terdapat di Pesisir Selatan (16%).

104

Tabel 3.6.11 Proporsi pola pencarian pengobatan akibat cedera menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kab/Kota

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Tenaga kesehatan 23,8 34,7 44,9 37,7 38,7 41,9 47,8 61,2 41,0 29,3 37,0 47,9 36,4 30,9 40,8 57,7 22,7 32,0 37,1 40,8

73

Pola pencarian pengobatan akibat cedera Pengobat tradisional Diobati sendiri (Battra) 19,3 57,9 52,1 16,0 44,4 32,3 39,0 27,0 42,6 42,1 31,4 40,6 32,2 24,5 51,4 20,1 35,9 37,8 39,2 25,6 29,3 40,7 40,1 26,6 34,4 37,7 32,0 47,1 28,9 36,6 26,9 30,5 35,9 48,4 69,4 38,8 35,7 49,0 40,7 32,0

 Adapun proporsi pola pencarian akibat cedera menurut karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 3.6.12 dibawah. Pola pengobatan akibat cedera berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa untuk yang berobat ke tenaga kesehatan proporsi tertinggi pada umur < 1 tahun (68,5 %), Battra pada umur 65-74 tahun dan lebih dari 75 tahun masing-masing 52,6 persen dan cedera yang diobati sendiri banak dilakukan pada umur 5-14 tahun (39,7%). Proporsi pengobatan cedera ke tenaga kesehatan dan mengobati sendiri tampak lebih tinggi pada laki-laki dan sebaliknya untuk yang ke Battra lebih tinggi pada perempuan. Menurut pendidikan tampak bahwa untuk proporsi pengobatan ke tenaga kesehatan menunjukkan pola posiitif yaitu dengan semakin tinggi tingkat pendidikan proporsi semakin rendah. Adapun untuk pengobatan cedera ke Battra dan diobati sendiri menunjukkan pola sebaliknya yaitu semakin tinggi pendidikan proporsi pencarian pengobatan ke dua tempat tersebut semakin kecil. Berdasarkan tempat tinggal memperlihatkan bahwa untuk pola pencarian pengobatan akibat cedera ke tenaga kesehatandan Batrra lebih banyak di perdesaan dibandingkan perkotaan, sedangkan untuk pengobatan sendiri lebih banyak di perkotaan. Pola pencarian pengobatan akibat cedera kuintil indeks kepemilikan memperlihatkan bahwa proporsi pengobatan ke tenaga kesehatan paling rendah pada kuintil menengah atas (36,5 %) dan

105

sebaliknya yang berobat ke Battra paling rendah pada kuintil teratas (33,2%), sedangkan yang mengobati sendiri paling rendah pada kuintil menengah (27,6%). Tabel 3.6.12 Proporsi pola pencarian pengobatan akibat cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 74 Karakteristik Responden Kelompok umur (thn) <1 1 – 4 5 – 14 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 75+ Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat PT Status pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/ buruh Lainnya Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Tenaga kesehatan

Pola pengobatan/perawatan Pengobatan tradisional Diobati sendiri (Battra)

68,5 21,0 35,2 50,3 45,4 32,7 40,3 42,6 46,1 42,3

31,5 42,1 33,0 37,7 45,7 42,5 48,9 43,9 52,6 52,6

34,8 39,7 31,1 27,6 30,3 25,1 34,4 22,8 23,7

43,7 36,2

37,6 45,6

33,4 29,8

34,8 41,4 41,5 44,2 42,8 40,7

34,5 40,5 42,7 38,9 42,0 39,3

38,7 30,0 34,7 31,7 28,8 25,8

42,0 32,2 47,7 43,2 35,7

40,9 32,1 41,0 44,9 41,2

32,8 33,2 27,8 29,7 38,6

37,5 42,7

37,9 42,3

37,2 29,0

40,4 41,0 45,5 36,5 39,7

40,7 44,7 42,4 40,0 33,2

32,6 29,8 27,6 33,8 38,6

106

3.6.5. Dampak cedera Dampak cedera adalah akibat yang ditimbulkan dari cedera yang dialami dengan mengetahui kondisi kecacatan yang bersifat permanen. a. Kehilangan hari (produktifitas) Yang dimaksud kehilangan hari produktivitas adalah berkurangnya atau tidak adanya aktivitas yang biasanya dilakukan sehari-hari disebabkan karena cedera yang dialami. Lama rawat akibat cedera menurut kab/kota disajikan pada tabel 3.6.13. Tabel 3.6.13 Lama rawat akibat cedera menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 75

Kab/Kota

Rerata ± SE

Lama rawat jalan (hari) 1-7 8-14 >=15

Rerata ± SE

Lama rawat inap (hari) 1-3 4-7 >=8

Kep. Mentawai

4,5

±

0,18

93,7

0,0

6,3

5,9

± 0,25

43,5

40,2

16,3

Pesisir Selatan

7,6

±

0,11 0,11

82,3

8,2

9,5

8,6

± 0,12

39,0

13,3

47,7

Solok

7,1

±

0,09

75,2

11,4

13,3

11,9

± 0,35

44,2

32,3

23,5

Sijunjung

9,1

±

0,09

68,8

8,6

22,6

5,4

± 0,09

31,4

60,6

7,9

10,1

±

0,12

69,1

16,5

14,5

15,9

± 0,37

49,0

9,4

41,6

Padang Pariaman

7,3

±

0,08

77,8

9,8

12,3

10,4

± 0,24

53,7

26,5

19,8

 Agam

5,6

±

0,11

90,4

3,4

6,2

3,1

± 0,07

79,1

17,1

3,8

13,2

±

0,19

71,2

7,1

21,8

5,6

± 0,08

48,7

27,7

23,5

Pasaman

5,6

±

0,09

84,9

7,8

7,3

7,3

± 0,20

37,2

36,7

26,1

Solok Selatan

4,5

±

0,07

89,2

7,8

3,0

8,4

± 0,72

65,0

30,3

4,6

Dharmasraya

11,8

±

0,32

80,0

2,4

17,6

10,4

± 0,37

31,6

38,9

29,4

Pasaman Barat

9,9

±

0,12

72,9

14,2

12,9

6,5

± 0,14

58,2

12,4

29,4

Kota Padang

9,9

±

0,12

75,2

11,9

12,9

13,8

± 0,31

35,6

15,6

48,7

Kota Solok

4,3

±

0,08

89,7

6,0

4,3

4,3

± 0,18

59,3

30,5

10,2

Kota Sawah Lunto

11,1

±

0,60

81,1

5,1

13,9

2,7

± 0,09

77,8

22,2

0,0

Kota Padang Panjang

10,2

0,33

75,5

6,8

17,7

6,6

0,33

34,5

33,1

32,4

Tanah Datar

Lima Puluh Kota

±

±

Kota Bukittinggi

7,3

±

0,13

83,9

5,1

11,0

13,1

± 0,64

5,9

50,9

43,2

Kota Payakumbuh

6,5

±

0,10

87,3

5,4

7,3

14,0

± 0,43

21,8

40,4

37,9

Kota Pariaman

4,7

±

0,08

87,8

2,7

9,5

6,5

± 0,24

26,3

63,3

10,4

Sumatera Barat

8,3

±

0,03

78,6

8,9

12,5

9,1

± 0,07

46,5

25,8

27,7

Dapat dilihat pada tabel 3.6.13 bahwa lama rawat jalan akibat cedera, nilai rata-rata tertinggi 13,2 hari di Lima Puluh Kota dan terendah 4,3 hari di Kota Solok, sedangkan nilai rata-rata untuk Sumatera Barat 8,3 hari. Lama rawat inap akibat cedera, nilai rata-rata tertinggi 15,9 hari di

107

Tanah Datar dan terendah 2,7 Sumatera Barat 9,1 hari.

hari di

Kota Sawah Lunto, sedangkan nilai rata-rata untuk

Lama rawat jalan akibat cedera selama 1-7 hari, tertinggi di Kepulauan Mentawai dan terendah di Sijunjung, kemudian lama rawat jalan selama 8-14 hari, tertinggi di Pasaman Barat dan terendah di Kota Pariaman, sedangkan Kepulauan Mentawai tidak ditemukan responden yang mengalami rawat jalan akibat cedera selama 8-14 hari. Selanjutnya lama rawat jalan selama > 14 hari, tertinggi di Lima Puluh Kota dan terendah di Solok Selatan. Lama rawat inap akibat cedera selama 1-3 hari, tertinggi di Agam dan terendah di Kota Bukittinggi, kemudian lama rawat inap 4-7 hari, tertinggi di Kota Pariaman dan terendah di Tanah Datar. Selanjutnya lama rawat inap ≥  8 hari, tertinggi di Pesisir Selatan dan terendah di Agam. Kota Sawahlunto merupakan kota yang tidak ditemukan responden yang mengalami rawat inap akibat cedera selama ≥ 8 hari. Tabel 3.6.14 di bawah menyajikan lama rawat akibat cedera menurut karakteristik responden. Menurut kelompok umur, nilai rata-rata tertinggi adalah pada kelompok umur 45-54 tahun selama 14,3 hari ± 0,21 dan terendah pada kelompok umur 1-4 tahun selama 3,8 hari ± 0,06. Lama rawat inap akibat cedera menurut kelompok umur, nilai rata-rata tertinggi pada kelompok umur < 1 tahun dan 75 tahun keatas selama 14,6 hari ± 1,13 dan terendah pada kelompok umur 35-44 tahun selama 5,6 hari ± 0,11. Lama rawat jalan akibat cedera selama 1-7 hari, tertinggi pada kelompok umur 1-4 tahun dan terendah pada kelompok umur < 1 tahun. Kemudian Lama rawat jalan selama 8-14 hari, tertinggi pada kelompok umur 75 tahun keatas dan terendah pada kelompok umur 65-74 tahun. Selanjutnya lama rawat jalan selama ≥  15 hari, tertinggi pada kelompok umur < 1 tahun dan terendah pada kelompok umur 1-4 tahun. Lama rawat inap akibat cedera selama 1-3 hari, tertinggi pada kelompok umur 75 tahun keatas dan terendah pada kelompok umur 65-74 tahun. Kemudian Lama rawat inap selama 4-7 hari, tertinggi pada kelompok umur 65-74 tahun, terendah pada kelompok umur 35-44 tahun dan pada kelompok umur < 1 tahun dan 75 tahun keatas tidak ditemukan responden yang mengalami rawat inap akibat cedera. Selanjutnya lama rawat inap selama ≥ 8 hari, tertinggi pada kelompok umur 25-34 tahun dan terendah pada kelompok umur 1-4 tahun. Responden pada kelompok umur < 1 tahun tidak mengalami rawat inap akibat cedera. Lama rawat jalan akibat cedera pada perempuan (8,4 hari) dan laki-laki laki-lak i (8,3 hari) hampir sama. sama. Kemudian lama rawat jalan akibat cedera berdasarkan tingkat pendidikan, nilai rata-rata tertinggi selama 11,0 hari pada tingkat pendidikan Tamat SMA/MA dan terendah selama 7,1 hari pada responden yang tidak sekolah. Selanjutnya lama rawat jalan berdasarkan status pekerjaan, tertinggi selama 11,8 hari pada kelompok pegawai dan terendah selama 8,0 hari pada status pekerjaan lainnya. Lalu lama rawat jalan berdasarkan tempat tinggal yaitu perkotaan (8,5 hari) lebih tinggi sedikit dibanding pedesaan (8,3 hari ). Untuk lama rawat jalan berdasarkan status ekonomi tertinggi pada kelompok ekonomi teratas (10,1 hari), terendah pada status ekonomi terbawah (7,2). Lama rawat inap akibat cedera laki-laki (9,9 hari) lebih tinggi dibandingkan perempuan (7,1 hari). Kemudian lama rawat inap berdasarkan tingkat pendidikan, nilai rata-rata tertinggi selama 10,2 hari pada tingkat pendidikan Tamat SMA/MA dan terendah selama 4,9 hari pada yang tidak sekolah. Selanjutnya lama rawat inap berdasarkan status pekerjaan, tertinggi selama 16,6 hari pada status pekerjaan lainnya dan terendah selama 5,9 hari pada status pekerjaan wiraswasta. Kemudian lama rawat inap berdasarkan tempat tinggal yaitu perkotaan selama 11,0 hari lebih tinggi dari pada pedesaan (5,9 hari ). Lama rawat inap berdasar status ekonomi, kelompok ekonomi menengah (11,0 hari) tertinggi dan dan terendah pada ekonomi teratas (6,5 hari).

108

Tabel 3.6.14 Lama rawat akibat cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, 76 Riskesdas 2013 Karakteristik Responden

Rerata ± SE

Lama rawat jalan (hari) 1-7

8-14

>=15

Rerata ± SE

Lama rawat inap (hari) 1-3

4-7

>=8

Kelompok umur (thn) <1

10,6

±

0,69

31,5

0,0 0,0

68,5

14,6

±

1,13

0,0

0,0

0,0

1 – 4

3,8

±

0,06

93,2

2,6

4,2

6,2

±

0,16

50,1

38,2

11,6

5 – 14

5,0

±

0,04

88,1

6,6

5,3

8,7

±

0,10

66,2

15,3

18,6

15 – 15 – 24

7,7

±

0,06

79,6

9,6

10,8

12,6

±

0,24

44,4

29,6

26,0

25 – 25 – 34

9,0

±

0,09

74,1

10,2

15,7

8,2

±

0,15

29,0

28,2

42,8

35 – 35 – 44

8,7

±

0,08

73,4

11,7

14,9

5,6

±

0,11

55,2

12,7

32,1

45 – 45 – 54

14,3

±

0,21

68,3

9,4

22,4

9,7

±

0,36

46,8

38,0

15,2

55 – 55 – 64

13,1

±

0,21

66,9

11,3 11,3

21,8

10,9

±

0,52

40,7

34,1

25,2

65 – 65 – 74

8,2

±

0,16

82,7

0,7

16,6

10,4

±

0,43

8,4

65,5

26,1

13,7

±

0,27

66,4

15,2

18,3

14,6

±

1,13

69,8

0,0

30,2

Laki-laki

8,3

±

0,04

76,3

10,0

13,8

9,9

±

0,09

42,2

27,1

30,7

Perempuan

8,4

±

0,07

82,1

7,3

10,6

7,1

±

0,13

58,2

22,0

19,7

75+ Jenis Kelamin

Pendidikan Tidak sekolah

7,1

±

0,12

86,0

3,5

10,5

4,9

±

0,08

47,1

32,3

20,6

Tidak tamat SD/MI

7,3

±

0,05

77,4

11,2

11,4

7,3

±

0,21

69,0

16,0

15,0

Tamat SD/MI

7,9

±

0,06

79,6

6,8

13,6

9,2

±

0,15

48,4

27,1

24,5

Tamat SMP/MTS

9,2

±

0,09

76,1

9,8

14,0

9,0

±

0,12

41,5

29,1

29,4

Tamat SMA/MA

11,0

±

0,11

74,4

11,7

13,8

10,2

±

0,15

39,9

22,7

37,4

8,4

±

0,13

71,6

12,7

15,7

10,0

±

0,37

27,1

39,7

33,2

8,7

±

0,06

79,6

9,4

11,0

10,3

±

0,13

47,7

23,1

29,3

11,3

±

0,18

70,6

11,7

17,8

9,2

±

0,24

26,0

52,6

21,4

Wiraswasta

9,2

±

0,09

72,1

10,3

17,5

5,9

±

0,08

53,2

26,0

20,8

Petani/nelayan/ brh

9,7

±

0,07

70,7

9,3

19,9

7,3

±

0,08

42,0

30,7

27,4

Lainnya

8,0

±

0,15

78,5

13,3

8,3

16,6

±

0,42

32,4

8,7

58,9

Perkotaan

8,5

±

0,05 0,05

79,6

8,0

12,4

11,0

±

0,15

38,1

24,8

37,1

Perdesaan Perdesaan

8,3

±

0,04

78,0

9,4

12,6

8,3

±

0,08

50,5

26,2

23,3

Tamat Diploma/PT

Status pekerjaan Tidak bekerja Pegawai

Tempat tinggal

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah

7,2

±

0,05

80,0

7,2

12,8

8,7

±

0,15

41,3

35,9

22,7

Menengah bawah

9,6

±

0,08

75,5

9,1

15,4

9,3

±

0,16

51,6

18,6

29,9

Menengah

7,5

±

0,07

79,8

9,8

10,4

11,0

±

0,20

51,6

12,7

35,7

Menengah atas

7,5

±

0,08

77,4

11,8

10,8

9,5

±

0,17

36,3

25,6

38,1

10,1

±

0,12

80,6

6,7

12,6

6,5

±

0,13

48,7

40,6

10,8

Teratas

109

b. Kecacatan Kecacatan yaitu berkurangnya atau hilangnya fungsi anggota badan seseorang diakibatkan karena cedera yang pernah dialami sehingga tidak dapat melakukan kegiatan seperti orang lain. Proporsi kecacatan akibat cedera menurut kab/kota dapat dilihat pada Tabel 3.6.15. Tabel 3.6.15 Proporsi kecacatan akibat cedera menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, 77 Riskesdas 2013 Dampak Cedera Kab/Kota Panca indera Kehilangan sebagian Bekas luka tidak berfungsi anggota tubuh permanen Kepulauan Mentawai 8,8 9,4 Pesisir Selatan 0,2 0,3 3,0 Solok 2,5 2,2 6,7 Sijunjung 0,6 6,0 Tanah Datar 0,5 1,6 8,2 Padang Pariaman 3,1 10,0  Agam 1,7 Lima Puluh Kota 2,8 12,8 Pasaman 3,8 2,7 7,3 Solok Selatan 3,4 Dharmasraya 16,0 Pasaman Barat 5,1 1,2 5,0 Kota Padang 2,1 6,6 Kota Solok 0,8 2,8 Kota Sawah Lunto 2,2 8,7 Kota Padang Panjang 3,1 4,1 Kota Bukittinggi 0,8 3,3 Kota Payakumbuh 0,7 9,3 Kota Pariaman 0,2 0,3 0,9 Sumatera Barat 1,1 1,2 6,4 Dampak cedera dapat berakibat panca indra tak berfungsi, kemudian kehilangan sebagian anggota tubuh dan bekas luka permanen. Panca indra tak berfungsi, tertinggi di Pasaman Barat, dan yang terendah di Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Kehilangan sebagian anggota tubuh, tertinggi di Kepulauan Mentawai dan terendah di Pesisir Selatan. Kemudian bekas luka permanen, tertinggi di Dharmasraya dan terendah di Kota Pariaman. Tabel 3.6.16 di bawah menyajikan tentang dampak cedera. Dampak ini dapat berakibat panca indra tak berfungsi, berdasarkan kelompok umur responden, tertinggi pada kelompok umur umur 55-64 tahun (28%). Kemudian kehilangan sebagian anggota tubuh, tertinggi pada kelompok umur 5-14 tahun (2,3%). Selanjutnya bekas luka permanen, tertinggi pada umur 75 tahun keatas (13,6%) Panca indra tak berfungsi dan kehilangan sebagian anggota tubuh pada laki-laki lebih tinggi dibanding pada perempuan sedangkan bekas luka permanen pada perempuan (7,2%) lebih besar dari pada laki-laki (5,9%).

110

Tabel 3.6.16 Proporsi kecacatan akibat cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 78 Karakteristik Panca indera tidak Responden berfungsi Kelompok umur (thn) <1 1 – 4  – 4 5 – 14  – 14 1,3 15 – 15 – 24  24 1,2 25 – 25 – 34  34 0,1 35 – 35 – 44  44 1,0 45 – 45 – 54  54 1,3 55 – 55 – 64  64 2,8 65 – 65 – 74  74 75+ 0,9 Jenis Kelamin Laki-laki 1,3 Perempuan 0,7 Pendidikan Tidak sekolah 0,9 Tidak tamat SD/MI 1,9 Tamat SD/MI 1,2 Tamat SMP/MTS 0,5 Tamat SMA/MA 1,3 Tamat Diploma/PT Status pekerjaan Tidak bekerja 1,5 Pegawai 1,2 Wiraswasta 1,2 Petani/nelayan/ Petani/nelayan/ buruh 0,7 Lainnya Tempat tinggal Perkotaan 0,9 Perdesaan 1,2 Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah 2,3 Menengah bawah 0,5 Menengah 0,3 Menengah atas 0,8 Teratas 1,7

Dampak Cedera Kehilangan sebagian anggota tubuh

2,3 1,3 1,0 0,4 0,7 0,8

Bekas luka permanen

3,6 5,6 6,1 8,0 5,2 6,3 9,8 4,8 13,6

1,4 0,8

5,9 7,2

2,5 2,6 0,8 1,0 0,5

8,3 5,6 6,9 6,3 6,0 12,2

1,0 1,2 1,3 0,4 0,3

6,9 10,2 8,6 6,3 3,4

0,5 1,5

5,9 6,8

1,4 1,4 1,3 1,0 0,5

8,1 8,2 3,2 4,2 8,7

Berdasarkan tingkat pendidikan, dampak cedera yang mengakibatkan panca indra tak berfungsi, tertinggi pada tingkat pendidikan tidak tamat SD/MI, sedangkan yang terendah pada tamat SMP/MTS. Kehilangan sebagian anggota tubuh tertinggi pada tingkat pendidikan tidak tamat SD/MI dan yang terendah pada tamat SMA/MA. Sedangkan bekas luka permanen, tertinggi pada tamat diploma/PT dan terendah pada tidak tamat SD/MI.

111

Berdasarkan status pekerjaan, panca indra tak berfungsi, tertinggi pada status pekerjaan tidak bekerja sedangkan terendah pada petani/nelayan/buruh. Kehilangan sebagian anggota tubuh, tertinggi pada status pekerjaan wiraswasta dan terendah pada status pekerjaan lainnya. Sedangkan bekas luka permanen, tertinggi pada status sebagai pegawai dan terendah pada pekerjaan lainnya. Berdasarkan tempat tinggal, baik panca indra tak berfungsi, kehilangan sebagian anggota tubuh dan bekas luka permanen di pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. 3.6.6. Pemakaian alat pelindung diri (Helm)  Alat pelindung diri (APD) adalah alat yang diharapkan dapat melindungi diri dari cedera, dalam hal ini khususnya cedera akibat kecelakaan transportasi sepeda motor. Pemakaian APD adalah perilaku dari pengendara pada saat terjadinya kecelakaan. Proporsi pemakain helm pada responden cedera disajikan pada Tabel 3.6.17. Tabel 3.6.17 Proporsi pemakaian helm pada responden cedera menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 79 Kab/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Helm standar terkancing 30,5 22,3 24,4 23,1 34,6 29,0 23,6 27,6 18,0 34,0 40,9 13,6 37,8 48,6 56,3 45,1 58,1 67,3 36,8 30,0

Pemakaian Helm Helm standar Helm tidak terkancing tidak standar 32,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 1,2 8,2 1,3 5,7 0,0 4,9 2,9 0,0 1,2 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 14,1 7,4 0,5 4,4 2,5 0,0 0,0 0,0 20,9 13,5 1,8 2,7 5,6 6,2 1,3 5,2 0,6

112

Tidak pakai helm 37,1 70,0 62,1 75,6 51,9 64,4 68,6 64,9 74,6 65,0 43,2 65,3 32,9 44,5 38,5 34,1 23,1 20,0 51,2 58,0

Tidak berlaku 0,0 4,3 13,5 0,0 4,0 0,8 0,0 6,3 2,8 1,1 9,3 7,0 21,5 0,0 5,2 0,0 3,5 4,4 4,5 6,2

Tabel 3.6.17. memperlihatkan proporsi pemakaian helm pada responden yang mengalami cedera, pada pemakaian helm standar terkancing, tertinggi di Kota Payakmbuh dan terendah di Pasaman Barat. Kemudian pemakaian helm standar tak terkancing, tertinggi di Kepulauan Mentawai dan terendah di Sijunjung dan Lima Puluh Kota. Selanjutnya yang tak memakai helm standar, tertinggi di Kota Payakumbuh dan terendah di Kota Padang. Kemudian yang tak memakai helm, tertinggi di Sijunjung dan terendah di Kota Payakumbuh. Tabel 3.6.18 di bawah menggambarkan proporsi pemakaian helm pada responden yang mengalami cedera menurut karakteristik responden. Berdasar kelompok umur, pada pemakaian helm standar terkancing yang tertinggi pada kelompok umur 25-34 tahun dan terendah pada kelompok umur 5-14 tahun. Demikian pula pada pemakaian helm standar tak terkancing, yang tertinggi pada kelompok umur 75 tahun keatas dan terendah pada kelompok umur 5-14 tahun. Kemudian pemakaian helm tak standar yang tertinggi pada kelompok umur 1-4 tahun dan yang terendah pada kelompok umur 15-24 tahun. Selanjutmya yang tak memakai helm, tertinggi pada kelompok umur 1-4 tahun dan yang terendah pada kelompok umur 75 tahun keatas. Proporsi pemakaian helm pada responden yang mengalami cedera menurut jenis kelamin, pemakaian helm standar terkancing pada laki-laki (32,1%) lebih banyak dari pada perempuan (25,8%). Sedangkan pemakian helm standar tak terkancing pada laki-laki (5,2 %) lebih sedikit dari pada perempuan (5,3%). Pemakaian helm tak standar, laki-laki (58,9%) lebih banyak dari pada perempuan (56,2%) tetapi sebaliknya yang tak memakai helm, laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan. Proporsi pemakaian helm pada responden yang mengalami cedera menurut tingkat pendidikan, pemakaian helm standar terkancing tertinggi pada tamat Diploma/PT dan terendah tidak tamat SD/MI. Sebaliknya, pemakaian helm standar tak terkancing tertinggi tamat SD/MI dan terendah Tamat Diploma/PT. Sedangkan pemakaian helm tak standar yang tertinggi pada yang tak tamat SD/MI dan yang terendah pada yang tamat SD/MI. Kemudian yang tak memakai helm yang tertinggi pada yang tak tamat SD/MI dan yang terendah pada yang tamat Diploma/PT. Proporsi pemakaian helm pada responden yang mengalami cedera menurut status pekerjaan, pemakaian helm standar terkancing tertinggi pada pegawai dan terendah pada yang tak bekerja. Begitu juga pemakaian helm standar tak terkancing tertinggi pada pegawai tetapi yang terendah pada yang petani/nelayan/buruh. Kemudian pemakaian helm tak standar data hanya pada status pekerjaan tidak bekerja (0,5%). Selanjutnya tak pakai helm, tertinggi pada yang lainnya dan terendah pada pegawai. Proporsi pemakaian helm pada responden yang mengalami cedera menurut tempat tinggal, pemakaian helm standar terkancing di perkotaan (43,3%) lebih baik dari pada di pedesaan (23,3%). Demikian pula pemakaian helm standar tak terkancing dan helm tak standar di perkotaan lebih baik dari pada di pedesaan. Sedangkan tak memakai helm di pedesaan lebih tinggi (68,2%) dari pada di perkotaan (38,1%).

113

Tabel 3.6.18 Proporsi pemakaian helm pada responden cedera menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 80 Karakteristik Responden Kelompok umur (thn) 1 – 4 5 – 14 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 75+

Helm standar terkancing

Pemakaian Helm Helm standar tidak Helm terkancing tidak standar

Tidak pakai helm

Tidak berlaku

0,0 4,5 22,5 49,9 48,6 48,3 34,1 11,4 20,3

0,0 0,6 5,7 4,1 9,6 3,5 6,6 5,6 48,2

12,1 2,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83,7 71,6 69,6 43,8 36,4 45,4 54,1 45,7 31,5

4,2 20,9 1,9 2,2 5,4 2,8 5,2 37,2 0,0

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

32,1 25,8

5,2 5,3

0,3 1,2

58,9 56,2

3,5 11,6

Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI Tamat SMP/MTS Tamat SMA/MA Tamat Diploma/PT

18,4 13,4 19,7 31,3 43,5 70,9

4,1 1,1 7,0 6,0 6,7 0,9

0,0 2,2 0,2 0,6 0,0 0,0

45,8 73,2 67,9 59,5 47,5 20,2

31,7 10,2 5,2 2,7 2,3 8,0

22,9 62,7 44,7

4,3 15,9 8,0

65,3 21,3 45,0

7,0

34,9

4,1

0,5 0,0 0,0 0,0

59,0

2,1

29,6

4,2

0,0

65,4

0,8

43,3 23,3

9,1 3,2

1,1 0,4

38,1 68,2

8,4 5,0

21,3 18,7 33,2 39,1 42,6

3,2 2,2 5,8 10,2 5,8

69,9 70,8 58,1 44,0 40,3

5,6 6,4 2,9 6,7 10,2

Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/ buruh Lainnya Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

1,7

1,1

114

2,3

3.7. Kesehatan Gigi dan Mulut Survei kesehatan gigi pertama kali dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan melalui Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1986, selanjutnya secara periodik dilaksanakan melalui survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995, SKRT 2001, SKRT 2004, Riset Kesehatan Dasar(Riskesdas) 2007, dan Riskesdas 2013. Riskesdas 2013 mengumpulkan data kesehatan gigi secara komprehensif yang meliputi indikator status kesehatan gigi, indikator jangkauan pelayanan dan perilaku kesehatan gigi. Pengumpulan data melalui wawancara maupun pemeriksaan gigi dan mulut dengan jumlah sampel keseluruhan 1.027.763 responden di seluruh Indonesia. Wawancara dilakukan terhadap responden semua umur. Pertanyaan perilaku ditanyakan kepada kelompok umur ≥10 tahun. Pemeriksaan gigi dan mulut dilakukan pada kelompok umur ≥12 tahun. Hasil ini dapat dibandingkan dengan Riskesdas 2007 sebagai evaluasi keberhasilan intervensi berbagai program perbaikan derajat kesehatan gigi dan mulut penduduk Indonesia. Pada tabel menurut karakteristik responden, ditambahkan juga kelompok umur menurut WHO. Pembagian kelompok menurut WHO ini diperlukan karena pada umur ≥12 tahun, seluruh gigi dari insisivus hingga molar satu sudah tumbuh semua {permanen}, umur 15 tahun, seluruh gigi dari insisivus hingga molar 2 sudah tumbuh semua, dan usia 18 tahun, seluruh gigi dari insisivus hingga molar tiga diharapkan sudah tumbuh semua.Penilaian dalam dentogram ini untuk gigi permanen saja. Demikian juga pada umur 35-54 tahun, diharapkan 20 gigi berfungsi, serta umur ≥65 tahun (Hasil lengkap di buku Riskesdas 2013 dalam Angka). 3.7.1. Effective Medical Demand Effective Medical Demand (EMD) didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bermasalah dengan gigi dan mulut dalam 12 bulan terakhir x persentase penduduk yang menerima perawatan atau pengobatan gigi dari tenaga medis.

EMD 7,8% 35% 22%

65%

78% Dirawat

Tidak bermasalah

Tidak dirawat

Bermasalah

Gambar 3.7.1 Proporsi penduduk semua umur yang bermasalah gigi dan mulut serta mendapat 28 perawatan, dan EMD, Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Berdasarkan hasil wawancara sebesar 22,1 persen penduduk provinsi Sumatera Barat mempunyai masalah gigi dan mulut dalam 12 bulan terakhir ( potential demand ). Diantara mereka, terdapat 35,3 persen yang menerima perawatan dan pengobatan dari tenaga medis (perawat gigi, dokter gigi atau dokter gigi spesialis), sementara 64,7 persen lainnya tidak dilakukan perawatan. Secara keseluruhan keterjangkauan/kemampuan untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi/EMD hanya 7,8 persen, dan angka tersebut lebih rendah dari angka nasional yang menunjukkan 8,1 persen (lihat gambar 3.7.1).

115

Tabel 3.7.1 Prevalensi penduduk yang bermasalah gigi dan mulut dalam 12 bulan terakhir sesuai effective medical demand   menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 81 Bermasalah Gigi dan mulut (%) 33,0 25,0

Menerima perawatan dari tenaga medis gigi (%) 29,5 36,4

Effective medical demand (%) 9,8 9,1

Solok

22,9

34,9

8,0

Sijunjung

26,1

35,6

9,3

Tanah Datar

24,7

40,8

10,1

Padang Pariaman

27,6

28,3

7,8

 Agam

21,2

35,1

7,4

Lima Puluh Kota

30,3

34,6

10,5

Pasaman

22,8

26,5

6,0

Solok Selatan

18,3

27,0

5,0

Dharmasraya

13,5

29,9

4,0

Pasaman Barat

27,0

28,2

7,6

Kota Padang

12,1

44,3

5,4

Kota Solok

25,2

47,7

12,0

Kota Sawah Lunto

26,2

45,5

12,0

Kota Padang Panjang

26,7

40,2

10,7

Kota Bukittinggi

23,9

41,1

9,8

Kota Payakumbuh

21,0

48,8

10,2

Kota Pariaman Sumatera Barat

16,3 22,1

48,5 35,3

7,9 7,8

Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan

Tabel 3.7.1 menggambarkan proporsi penduduk dengan masalah gigi dan mulut yang menerima perawatan dari tenaga medis gigi dalam 12 bulan terakhir menurut provinsi. Kepulauan Mentawai (33,0%), Limapuluh Kota (30,3%) dan Padang Pariaman (27,6%) adalah tiga kabupaten yang mempunyai masalah gigi tertinggi diantara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, dengan masing  – masing EMD 9,8persen, 10,5 persen, dan 7,8 persen.

116

Tabel 3.7.2 Proporsi penduduk bermasalah gigi dan mulut dalam 12 bulan terakhir menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 82 Karakteristik Kelompok Umur <1 1 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 + Kelompok Umur (WHO) 12 15 18 35-44 45-54 55-64 ≥ 65 Jenis Kelamin Laki – laki Perempuan Pendidikan Tidak Skolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat PT Pekerjaan Tidak Bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas

Bermasalah gigi dan mulut (%)

Menerima perawatan dari tenaga medis gigi (% )

Effective medical demand (% )

5,4 23,5 20,5 19,6 24,6 28,1 29,4 28,1 18,7

31,4 35,5 32,1 35,5 35,9 38,9 36,1 35,3 24,3

1,7 8,3 6,6 7,0 8,8 10,9 10,6 9,9 4,6

22,5 18,5 16,4 28,1 29,4 28,1 18,7

35,9 32,5 37,6 38,9 36,1 35,3 24,3

8,1 6,0 6,2 10,9 10,6 9,9 4,6

21,6 22,7

32,1 38,2

6,9 8,7

24,5 25,7 25,3 23,3 23,1 20,2

30,3 31,5 33,5 34,4 40,9 46,9

7,4 8,1 8,5 8,0 9,4 9,5

21,9 22,3 24,4 29,9 26,0

35,7 41,6 39,8 30,8 33,1

7,8 9,3 9,7 9,2 8,6

18,7 24,3

37,7 34,1

7,1 8,3

24,8 24,5 23,1 20,9 17,0

26,1 33,8 37,7 38,1 45,0

6,5 8,3 8,7 7,9 7,6

117

Tabel 3.7.2 menunjukkan proporsi penduduk dengan masalah gigi dan mulut ( potential demand ) menurut karakteristik. Proporsi tertinggi pada usia produktif 35-44 tahun sebesar 28,1 persen dan 45-54 tahun sebesar 29,4 persen dan 55-64 sebesar 28,1 persen. Demikian pula proporsi EMD masing  –  masing 10,9 persen dan 10,6 persen dan 9,9 persen. Proporsi EMD pada laki  – laki (6,9%) lebih rendah dibanding perempuan (8,6%). Terdapat kecenderungan peningkatan proporsi EMD pada kelompok pendidikan lebih tinggi yaitu sebesar 9,5 persen pada kelompok dengan pendidikan Perguruan Tinggi. Berdasarkan jenis pekerjaan, kelompok wiraswasta memiliki EMD terbesar (9,7%). Berdasarkan tempat tinggal, di daerah perkotaan (7,1%) lebih rendah dibandingkan perdesaan (8,3%). Tabel 3.7.3 di bawah memperlihatkan proporsi penduduk berobat gigi berdasarkan jenis tenaga pelayanan menurut kabupaten/kota. Tabel 3.7.3 Proporsi penduduk berobat gigi sesuai jenis nakes menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 83 Kabupaten/Kota

Dokter gigi Spesialis (%)

Dokter Gigi (%)

Perawat Gigi (%)

Paramedik lainnya (%)

Tukang gigi (%)

Lainnya (%) 38.8

Kepulauan Mentawai

0.9

23.2

1.7

38.4

Pesisir Selatan

2.2

25.8

7.4

51.7

1.4

15.1

Solok

3.2

50.5

28.9

31.3

3.6

7.6

Sijunjung

2.9

30.3

12.4

33.8

0.9

20.7

Tanah Datar

4.4

58.5

10.6

18.8

0.3

14.8

Padang Pariaman

1.7

18.3

12.2

62.2

0.4

11.2

 Agam

1.8

46.2

33.9

19.6

2.1

2.4

Lima Puluh Kota

2.9

35.3

6.1

34.0

5.1

17.5

Pasaman

4.1

10.5

28.5

49.5

3.4

5.6

Solok Selatan

3.1

26.3

9.1

66.4

2.6

38.6

11.7

43.5

1.7

5.9

Dharmasraya Pasaman Barat

2.9

27.0

5.8

64.0

1.9

1.5

Kota Padang

7.9

66.9

3.0

18.8

0.6

5.3

Kota Solok

0.5

59.7

15.1

24.7

2.8

3.9

Kota Sawah Lunto

2.9

59.3

9.1

23.9

0.8

7.2

11.3

70.1

12.9

4.8

0.8

3.4

Kota Bukittinggi

5.0

71.9

12.2

11.9

0.6

4.5

Kota Payakumbuh

6.6

65.3

12.1

19.5

Kota Pariaman

4.1

39.2

1.8

16.7

2.2

40.6

Sumatera Barat

3.6

42.1

12.8

35.1

1.8

10.2

Kota Padang Panjang

3.2

Proporsi penduduk yang berobat ke dokter gigi spesialis terbanyak di Kota Padang Panjang (11,3%). Responden yang berobat ke dokter gigi lebih banyak di kota besar, seperti di kota Bukit Tinggi (71,9%), dan kota Padang Panjang sebesar (70,1%). Pemanfaatan pelayanan dokter gigi terendah di Pasaman (10,5%). Pemanfaatan pelayanan perawat gigi terbanyak di Agam (33,9%)

118

dan terendah di Kepulauan Mentawai (1,7%). Tukang gigi masih banyak dimanfaatkan di Lima Puluh Kota (5,1%). Proporsi penduduk berobat gigi berdasarkan jenis tenaga pelayanan menurut karakteristik dapat dilihat pada buku Riskesdas 2013 Provinsi Sumatera Barat dalam Angka. 3.7.2. Perilaku menyikat gigi penduduk umur ≥ 10 tahun

Setiap orang perlu menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi dengan benar untuk mencegah terjadinya karies gigi. Pertanyaan tentang perilaku menyikat gigi dalam Riskesdas 2013 bertujuan untuk mengetahui kebiasaan dan waktu menyikat gigi. Definisi berperilaku benar dalam menyikat gigi adalah kebiasaan menyikat gigi setiap hari sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. Tabel 3.7.4 menunjukkan proporsi penduduk umur ≥10 tahun sebagian besar (93,7%) menyikat gigi setiap hari. Kabupaten/Kota dengan proporsi tertinggi adalah Kota Bukit Tinggi (97,4%) dan terendah Kepulauan Mentawai (78,9%). Sebagian besar penduduk juga menyikat gigi pada saat mandi pagi, yaitu sebesar 94,3 persen dengan urutan tertinggi di Dharmasyaya sebesar 99,0 persen, dan yang terendah di Padang Panjang sebesar 75,1 persen. Sebagian besar penduduk  juga menyikat gigi pada saat mandi sore, yaitu sebesar 73,5 persen dengan urutan tertinggi di kabupaten Solok Selatan sebesar 92,5 persen, dan yang terendah di Kota Bukittinggi sebesar 17,6 persen. Sebagian besar penduduk menyikat gigi setiap hari saat mandi pagi atau mandi sore. Kebiasaan yang keliru hampir merata tinggi di seluruh kelompok umur. Kebiasaan benar menyikat gigi penduduk Sumatera Barat hanya 1,4 persen, kabupaten/kota tertinggi untuk perilaku menyikat gigi dengan benar adalah kota Padang yaitu 3,8 persen. Tabel 3.7.5 menggambarkan proporsi penduduk umur ≥10 tahun me nyikat gigi setiap hari dan berperilaku benar menurut karakteristik. Menurut tempat tinggal, responden di perkotaan lebih banyak berperilaku menyikat gigi benar dibandingkan perdesaan. Laki-laki (69,4%) lebih rendah dibandingkan perempuan (72,1%). Demikian pula semakin tinggi pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan, maka semakin baik perilaku menyikat gigi dengan benar. Berdasarkan jenis pekerjaan, kelompok wiraswasta (71,9%) terbanyak berperilaku menyikat gigi dengan benar.

119

Tabel 3.7.4 Persentase Penduduk umur ≥10 tahun menyikat gigi setiap hari dan berperilaku benar menyikat gigi menurut kabupaten/kota , 84 di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten/Kota

Sikat Gigi Setiap Hari

Mandi Sore 90.4

Waktu Menyikat Gigi Sesudah Sesudah Sebelum Sesudah Makan Pagi Bangun Pagi Tidur Malam makan siang 1.9 4.9 11.3 1.1

Kepulauan Mentawai

78.9

Mandi Pagi 96.2

Pesisir Selatan

91.4

97.9

80.3

1.1

4.6

8.5

1.7

20.7

0.5

Solok

91.3

90.4

72.9

2.2

12.6

15.0

2.7

32.4

1.0

Sijunjung

95.6

93.2

83.0

2.4

9.6

18.3

3.7

22.2

1.3

Tanah Datar

94.4

97.9

76.1

1.8

2.0

15.4

2.1

24.7

0.8

Padang Pariaman

93.9

96.2

83.2

0.9

3.3

11.5

1.5

19.5

0.5

 Agam

90.6

87.5

44.3

1.8

16.8

30.8

2.5

58.8

0.9

Lima Puluh Kota

91.8

85.6

68.9

2.1

14.6

21.0

3.2

39.9

0.9

Pasaman

96.8

94.5

85.5

1.7

5.0

6.9

1.7

18.6

0.7

Solok Selatan

95.5

98.4

92.5

1.9

6.1

20.3

1.5

8.9

0.9

Dharmasraya

94.6

99.0

88.2

2.4

12.3

20.1

1.0

12.4

1.1

Pasaman Barat

94.0

98.0

88.9

2.2

3.8

11.4

1.4

12.7

0.6

Kota Padang

95.5

96.5

71.3

5.9

5.3

35.5

4.8

29.9

3.8

Kota Solok

96.9

97.6

65.9

2.3

4.1

32.5

3.8

35.2

1.1

Kota Sawah Lunto

96.9

98.4

80.3

2.6

12.0

22.5

3.1

20.5

1.0

Kota Padang Panjang

94.7

75.1

26.6

3.3

23.2

40.7

5.0

81.2

2.9

Kota Bukittinggi

97.4

85.7

17.6

1.1

14.1

53.2

3.8

83.4

0.8

Kota Payakumbuh

95.6

98.7

72.6

0.5

1.2

35.5

3.6

28.3

0.3

Kota Pariaman

95.8

92.8

85.7

1.5

13.0

16.5

0.9

16.8

0.7

Sumatera Barat

93.7

94.3

73.5

2.5

7.9

21.6

2.7

29.2

1.4

120

Mandi Pagi dan sore 13.3

Menyikat gigi dengan benar 1.5

Tabel 3.7.5 Persentase Penduduk ≥10 Tahun yang Menyikat Gigi Setiap Hari dan Berperilaku Benar Menyikat Gigi menurut Karakteristik, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 85 Karakteristik Responden

Sikat Gigi Setiap Hari

Mandi Pagi

96.2 98.1 97.8 96.8 94.3 87.0 62.1

Waktu Menyikat Gigi Sesudah Sebelum Tidur Bangun Pagi Malam

Mandi Sore

Sesudah Makan Pagi

Sesudah Makan Siang

Mandi Pagi Dan Sore

Menyikat Gigi Benar

96.5 94.8 94.1 93.4 94.0 93.2 91.3

74.3 74.3 77.0 75.1 71.9 68.0 59.4

1.2 3.0 2.7 2.5 2.1 3.4 3.1

6.4 7.3 7.9 8.4 8.9 8.6 9.3

16.7 27.0 23.6 21.5 20.0 16.7 15.4

1.9 3.6 2.4 2.5 2.2 3.3 3.6

26.8 27.9 26.3 28.4 31.1 34.8 43.4

73.2 72.1 73.7 71.6 68.9 65.2 56.6

95.7 96.1 95.8 93.4 94.0 93.2 91.3

72.6 75.1 71.3 75.1 71.9 68.0 59.4

2.2 2.8 4.6 2.5 2.1 3.4 3.1

7.4 6.2 8.1 8.4 8.9 8.6 9.3

15.2 22.0 26.6 21.5 20.0 16.7 15.4

2.1 3.2 4.2 2.5 2.2 3.3 3.6

79.6 82.0 84.9 79.9 77.6 71.8 66.2

0.5 1.5 2.5 1.4 1.1 1.9 0.5

1.0 1.7

94.2 94.3

72.3 74.6

2.3 2.7

7.0 8.7

17.4 25.6

2.3 3.1

75.5 77.8

69.4 72.1

34.4 31.1 27.3 26.7 29.2 35.7

94.0 94.0 94.1 94.4 94.3 95.0

68.8 72.4 76.2 75.7 72.8 65.3

1.9 1.9 1.6 2.0 3.4 5.4

8.7 8.1 7.6 7.2 8.3 8.6

9.1 13.5 13.0 19.4 29.5 50.5

2.4 2.4 2.3 2.3 3.2 4.3

28.7 31.5 28.1 29.9 31.5 28.7

0.8 0.9 0.6 1.1 1.8 4.3

28.7 31.5 28.1 29.9 31.5

94.8 95.0 94.2 92.7 94.5

73.5 70.0 74.4 74.9 71.0

2.4 4.1 2.8 2.1 2.0

7.8 8.3 9.2 7.3 6.6

22.7 41.5 22.1 9.2 25.1

2.9 3.5 2.7 2.1 1.8

98.7 96.8 98.5 99.3 99.2

71.3 68.5 71.9 70.1 68.5

65.5 74.4

93.8 94.6

67.4 77.6

3.7 1.7

8.7 7.3

32.1 14.6

3.7 2.1

97.8 99.2

2.2 0.8

83.9 93.1 95.5 97.1 97.8

92.2 93.1 93.7 94.3 94.5

79.7 81.3 81.0 78.7 76.8

3.6 3.6 3.5 3.7 5.0

6.9 7.0 7.0 6.7 7.7

15.5 19.7 25.0 32.2 41.7

8.0 6.9 6.5 6.4 5.7

75.5 77.7 78.2 76.4 75.0

0.5 1.1 0.9 1.4 2.9

Kelompok Umur ( thn ) 10 – 14 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 +

Kelompok Umur 12 Th (WHO) 12 15 18 35-44 45-54 55-64 ≥65

Jenis Kelamin Laki – laki Perempuan

Pendidikan Tidak Sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat PT

Pekerjaan Tidak Kerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya

Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas

121

3.7.3. Indeks DMF-T dan komponen D-T, M-T, F-T Responden adalah sampel untuk usia ≥ 12 tahun, di seluruh provinsi Sumatera Barat. X adalah rata-rata dari D, rata-rata M, rata-rata F dan rata-rata DF. Indeks DMF-T   merupakan penjumlahan dari komponen D-T, M-T , dan F-T   yang menunjukkan banyaknya kerusakan gigi yang pernah dialami seseorang, baik berupa Decay/D  (merupakan jumlah gigi permanen yang mengalami karies dan belum diobati atau ditambal), Missing/M   (jumlah gigi permanen yang dicabut atau masih berupa sisa akar), dan Filling/F   adalah jumlah gigi permanen yang telah dilakukan penumpatan atau ditambal. Indeks DMF-T   menggambarkan tingkat keparahan kerusakan gigi permanen.

Tabel 3.7.6 Komponen D, M, F  dan Index DMF-T  menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, 86 Riskesdas 2013 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat Indonesia

D – T (X) 1,39 1,26 1,65 1,64 2,34 1,93 1,28 2,14 2,97 1,60 1,09 1,56 1,37 1,29 1,57 1,60 1,05 0,84 1,48 3,23 1,6

M – T (X) 2,58 2,26 3,05 2,26 3,12 3,34 1,98 2,27 5,45 3,19 2,49 2,52 2,94 4,48 3,83 2,00 2,99 2,14 1,70 2,94 2,9

F – T (X) 0,08 0,05 0,06 0,12 0,04 0,09 0,09 0,07 0,05 0,11 0,32 0,08 0,05 0,13 0,08 0,09 0,12 0,03 0,04 0,10 0,08

DF-T 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,08 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02

DMF – T (X) 4,0 3,6 4,7 4,0 5,5 5,3 3,3 4,5 8,5 4,9 3,8 4,1 4,4 5,9 5,5 3,7 4,1 3,0 3,2 6,2 4,6

Indeks DMF-Tprovinsi Sumatera Barat sebesar 6,2, lebih tinggi dari angka Indonesia sebesar 4,6 dengan nilai masing-masing:D-T =3,23; M-T =2,94; F-T =0,10; yang berarti kerusakan gigi penduduk Sumatera Barat 620 buah gigi per 100 orang. Provinsi yang mempunyai indeks DMFT   tertinggi adalah Pasaman (8,5%) dan terendah adalah kota Payakumbuh (3,0%) (Lihat tabel 3.7.6). Tabel 3.7.7, menunjukkan indeks DMF-T menurut karakteristik. Index DMF-T meningkat seiring dengan bertambahnya umur yaitu sebesar 1,6 pada kelompok umur 12 tahun, kemudian 1,3 pada umur 15 tahun, 1,5 pada umur 18 tahun, 5,9 pada umur 34-44 tahun, 8,4 pada umur 45-54 tahun, 13,3 pada umur 55-63 tahun dan 20,0 umur ≥ 65 tahun. Namun untuk kuintil indeks kepemilikan, semakin tinggi kuintil indeks, semakin rendah nilai DMF-T, hal ini terlihat pada kuintil indeks kepemilikan terbawah nilai DMF-T nya 5,1 sedang untuk yang teratas nilai DMF-T nya lebih rendah yaitu 3,9. Pada perempuan (5,4%) DMF-T lebih tinggi dibanding laki-laki (4,0%), demikian pula dengan tempat tinggal perdesaan lebih tinggi (5,0%) dibanding perkotaan (4,4%).

122

Tabel 3.7.7 Komponen D, M, F  dan Index DMF-T  menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 87 Karakteristik responden

D – T (X)

M – T (X)

F – T (X)

DF-T

DMF – T (X)

Kelompok Umur (WHO) 12 15 18 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 + Kelompok Umur ( Tahun)

1,31 0,96 1,06 2,44 2,15 1,61 1,84

0,32 0,35 0,44 3,42 6,08 11,59 18,12

0,00 0,00 0,02 0,05 0,05 0,04 0,04

0,01 0,01 0,00 0,03 0,07 0,02 0,00

1,6 1,3 1,5 5,9 8,4 13,3 20,0

1,07 1,25 1,82 2,44 2,15 1,61

0,33 0,51 1,92 3,42 6,08 11,59

0,01 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04

0,02 0,02 0,02 0,03 0,07 0,02

1,4 1,8 3,8 5,9 8,4 13,3

1,74 1,52

2,19 3,84

0,03 0,04

0,02 0,03

4,0 5,4

1,29 1,65 1,65 1,46 1,77 1,98

9,20 4,32 3,20 1,90 2,47 2,91

0,06 0,03 0,02 0,03 0,06 0,08

0,00 0,03 0,01 0,03 0,03 0,04

10,6 6,0 4,9 3,4 4,3 5,0

1,38 2,21 1,61 2,23 2,24

2,52 3,01 3,10 4,59 4,78

0,02 0,07 0,06 0,05 0,03

0,02 0,04 0,03 0,03 0,03

3,9 5,3 4,8 6,9 7,1

1,4 1,7

2,8 3,1

0,1 0,03

0,03 0,02

4,4 5,0

2,02 1,48 1,41 1,72 1,43

3,20 3,70 3,00 2,65 2,64

0,01 0,04 0,02 0,05 0,06

0,03 0,02 0,02 0,02 0,04

5,3 5,2 4,5 4,4 4,2

12-14 15-24 25-34 35-44 54-64 ≥ 65 Jenis Kelamin Laki – laki Perempuan Pendidikan Tidak Sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat PT Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani Nelayan/ Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Terbawah Menengah Menengah Atas Teratas

123

3.8. Disabilitas/ketidakmampuan Bahasan disabilitas bertujuan mendapatkan pemahaman seutuhnya tentang pengalaman hidup penduduk karena kondisi kesehatan termasuk penyakit atau cedera yang dialami. Setiap orang memiliki peran tertentu, seperti bekerja dan melaksanakan kegiatan / aktivitas rutin yang diperlukan. Kuesioner disabilitas dikembangkan oleh WHO untuk mendapatkan informasi sejauh mana seseorang dapat memenuhi perannya di rumah, tempat kerja, sekolah atau area sosial lain, hal yang tidak mampu dilakukan atau kesulitan melakukan aktivitas rutin (WHO 2010). Informasi besaran masalah disabillitas dapat dimanfaatkan untuk menyusun prioritas dan mengevaluasi efektivitas dan kinerja program kesehatan. Instrumen untuk data disabilitas pada Riskesdas 2013 diadaptasi dari WHODAS 2 sebagai operasionalisasi dari konsep International classification of functioning   (ICF), yang terdiri dari 12 pernyataan/komponen untuk mendapatkan informasi tentang status disabilitas seseorang. Instrumen ini dapat digunakan oleh enumerator non medis. Responden untuk topik disabilitas adalah mereka yang berusia 15 tahun keatas. Data yang dikumpulkan meliputi ada tidaknya kondisi disabilitas dalam kurun waktu satu bulan sebelum survei. Terdapat lima opsi jawaban untuk responden, yaitu 1) tidak ada kesulitan, 2) sedikit kesulitan/ringan, 3) cukup mengalami kesulitan/sedang, 4) kesulitan berat, dan 5) sangat berat/tidak mampu melakukan kegiatan. Selanjutnya bagi responden dengan jawaban 2,3,4 atau 5 ditanyakan lama hari mengalami kesulitan, terdiri dari jumlah hari sama sekali tidak mampu melakukan aktivitas rutin dan jumlah hari masih dapat melakukan aktivitas rutin walaupun tidak optimal. Tabel 3.8.1 Proporsi tingkat kesulitan menurut komponen disabilitas, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 88

Tidak ada 1.

Sulit berdiri dalam waktu lama misalnya 30 menit? 2. Sulit mengerjakan kegiatan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya 3. Sulit mempelajari/ mengerjakan hal-hal baru, seperti untuk menemukan tempat/alamat baru, mempelajarai permainan, resep baru 4. Sulit dapat berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan (misalnya dalam kegiatan keagamaan, sosial) 5. Seberapa besar masalah kesehatan yang dialami mempengaruhi keadaan emosi? 6. Seberapa sulit memusatkan pikiran dalam melakukan sesuatu selama 10 menit? 7. Seberapa sulit dapat berjalan jarak jauh misalnya 1 kilometer? 8. Seberapa sulit membersihkan seluruh tubuh? 9. Seberapa sulit mengenakan pakaian? 10. Seberapa sulit berinteraksi/ bergaul dengan orang yang belum dikenal sebelumnya? 11. Seberapa sulit memelihara persahabatan? 12. Seberapa sulit mengerjakan pekerjaan sehari-hari?

Ringan

Sedang

Berat

Sangat berat

85,0

6,4

4,5

3,5

0,6

86,9

6,6

4,0

2,0

0,5

87,7

6,5

3,6

1,8

0,5

88,3

6,4

3,3

1,6

0,5

87,9

6,9

3,6

1,3

0,3

88,0

6,4

3,6

1,6

0,3

84,8

5,3

4,5

4,1

1,3

91,2

6,1

1,7

0,7

0,3

91,7

5,9

1,6

0,6

0,2

90,6

6,2

2,3

0,7

0,3

90,7

6,4

2,1

0,6

0,2

89,1

6,2

2,8

1,3

0,4

Tabel 3.8.1 menunjukkan kesulitan berjalan jauh dialami oleh 15 dari 100 penduduk Provinsi Sumatera Barat termasuk 9,9% dengan level sedang hingga sangat berat, diikuti oleh kesulitan berdiri selama 30 menit. Kesulitan membersihkan diri dialami oleh hampir 9% penduduk,

124

termasuk 2,7% dengan level sedang hingga sangat berat/tidak mampu membersihkan diri tanpa dibantu. Tabel 3.8.2 Kecenderungan Prevalensi Komponen Disabilitas 2013 – 2007 89 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Komponen 2013 Sulit mengenakan pakaian 2,4 Sulit membersihkan tubuh 2,7 Sulit memelihara persahabatan 2,9 Sulit bergaul dgn org yg blm dikenal 3,3 Sulit megrjakan pekerjaan sehari hari 4,5 Besar masalah kesh yg mempengaruhi emosi 5,2 Sulit berperan serta dlm kegiatan kemasyarakatan 5,4 Sulit memusatkan pikiran selama 10 menit 5,5 Sulit mengerjakan kegiatan rumahtangga 6,5 Sulit untuk berdiri dalam waktu lama 8,6 Sulit berjalan jarak jauh 9,9

2007 3,3 3,6 6,2 6,5 6,3 8,5 9,8 13,1 7,3 10,9 12,6

1. Sulit mengenakan pakaian 2. Sulit membersihkan tubuh 3. Sulit memelihara persahabatan 4. Sulit bergaul dgn org yg blm dikenal 5. Sulit megerjakan pekerjaan sehari hari 6. Besar masalah kesehatan yg mempengaruhi emosi 7. Sulit berperan serta dlm kegiatan kemasyarakatan 8. Sulit memusatkan pikiran selama 10 menit 9. Sulit mengerjakan kegiatan rumahtangga 10. Sulit untuk berdiri dalam waktu lama 11. Sulit berjalan jarak jauh

Gambar 3.8.1 Kecenderungan prevalensi komponen disabilitas menurut Riskesdas 2013 dan 2007

29

Pengukuran disabilitas 2013 menggunakan instrumen adaptasi WHODAS2, sedangkan disabilitas 2007 menggunakan instrumen adaptasi Washington Group  (WG). Terdapat 11 komponen yang sama pada kedua instrumen tersebut, sehingga dapat dibandingkan prevalensi komponen pada tahun 2013 dan 2007. Perbedaan prevalensi 11 komponen disabilitas 2013 2007 ditunjukkan dalam Tabel 3.8.3 dan Gambar 3.8.2. Perbedaan terkecil pada komponen mengenakan pakaian dan membersihkan tubuh. Perbedaan tertinggi pada komponen sulit berperan serta dalam kegiatan masyarakat, besar masalah kesehatan yang mempengaruhi emosi, sulit memelihara persahabatan dan sulit memusatkan pikiran selama 10 menit.

125

Tabel 3.8.3 Indikator disabilitas menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 90

Kabupaten/Kota

Prevalensi

Rerata skor

Rerata hari produktif hilang Total

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

7,6 14,6 18,2 14,6 18,2 14,6 11,6 15,7 9,0 3,2 8,6 34,4 5,6 19,4 10,1 6,2 4,2 7,3 8,8 13,1

30,18

4,0 4,0 6,5 5,4 10,5 14,0 6,2 10,6 12,5 6,6 4,1 5,0 6,1 4,5 10,1 14,4 14,3 8,8 5,9

Tidak mampu 2,59 0,97 1,63 1,51 1,61 3,75 1,90 2,21 1,58 2,39 2,66 1,39 1,45 1,04 2,82 3,71 1,48 1,59 2,83

Masih mampu 1,4 3,0 4,9 3,9 8,9 10,3 4,3 8,4 10,9 4,2 1,4 3,7 4,6 3,5 7,3 10,7 12,9 7,2 3,1

7,4

1,81

5,6

Tabel 3.8.3 menunjukkan prevalensi disabilitas, rerata skor, rerata hari produktif hilang, dan  jumlah hari hilang. Prevalensi pendudukSumatera Barat dengan disabilitas sedang sampai sangat berat sebesar 13,1%, bervariasi dari yang tertinggi di Pasaman Barat (34,4%) dan yangterendah di Solok Selatan (3,2%). Rerata skor diperoleh dari sistem skoring WHODAS2, dengan rerata skor maksimal 100, semakin tinggi rerata skor mencerminkan semakin berat derajat disabilitas. Rerata skor penduduk Sumatera Barat adalah 30,18. Rerata hari produktif hilang adalah rerata lama hari seseorang tidak dapat berfungsi optimal dalam satu bulan,karena disabilitas. Rata –rata penduduk Sumatera Baratidak dapat berfungsi optimal selama 7,4 hari. Rerata hari produktif hilang tertinggi di Kota Padang Panjang (14,4 hari) dan terendah di Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai (masing-masing 4 hari). .

126

3.9. Kesehatan Jiwa Indikator kesehatan jiwa penduduk Indonesia yang dinilai pada Riskesdas 2013 adalah gangguan jiwa berat, gangguan mental emosional serta cakupan pengobatannya. Gangguan  jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan (insight)  yang buruk, Gejala yang menyertai gangguan ini antara lain gangguan persepsi berupa halusinasi, ilusi, gangguan isi pikiran berupa waham dan gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta adanya tingkah laku yang aneh baik agresivitas atau katatonik. Gangguan jiwa berat dikenal dengan sebutan psikosis, diantaranya adalah skizofrenia. Gangguan jiwa berat menimbulkan beban bagi pemerintah, keluarga serta masyarakat oleh karena produktivitas pasien menurun dan akhirnya menimbulkan beban biaya yang besar bagi pasien dan keluarga. Dari sudut pandang pemerintah, gangguan ini menghabiskan biaya pelayanan kesehatan yang besar. Disamping gangguan jiwa berat, Riskesdas 2013 juga melakukan penilaian gangguan mental emosional pada penduduk Indonesia seperti pada Riskesdas 2007. Gangguan mental emosional adalah istilah yang sama dengan distres psikologik. Kondisi ini adalah keadaan yang mengindikasikan seseorang sedang mengalami perubahan psikologis. Berbeda dengan gangguan jiwa berat psikosis dan skizofrenia, gangguan mental emosional adalah gangguan yang dapat dialami semua orang pada keadaan tertentu, tetapi dapat pulih seperti semula. Gangguan ini dapat berlanjut menjadi gangguan yang lebih serius apabila tidak berhasil ditanggulangi. Prevalensi gangguan mental emosional penduduk Indonesia berdasarkan Riskesdas 2007 adalah 11,6% dan bervariasi di antara provinsi dan kabupaten/kota. Pada Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional dinilai kembali dengan menggunakan alat ukur serta metode yang sama. Gangguan mental emosional diharapkan tidak berkembang menjadi lebih serius apabila orang yang mengalaminya dapat mengatasi atau melakukan pengobatan sedini mungkin ke pusat pelayanan kesehatan atau berobat ke tenaga kesehatan yang kompeten. Cakupan pengobatan ditanyakan berdasarkan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, termasuk dikunjungi oleh tenaga kesehatan.

3.9.1 Gangguan jiwa berat Gangguan jiwa berat dinilai melalui serangkaian pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara (enumerator) kepada kepala rumah tangga atau ART yang mewakili kepala rumah tangga. Inti pertanyaan adalah mengenai ada tidaknya anggota rumah tangga (tanpa melihat umur) yang mengalami gangguan jiwa berat (psikosis atau skizofrenia) pada rumah tangga tersebut. Angka prevalensi yang diperoleh merupakan prevalensi gangguan jiwa berat seumur hidup (life time  prevalence). Keterbatasan pengumpulan data dengan cara wawancara adalah adanya kemungkinan kasus tidak dilaporkan serta diagnosis yang k urang tepat mengenai gangguan jiwa berat. Upaya untuk mengatasi kelemahan ini dilakukan dengan cara menetapkan batasan operasional bahwa yang dinilai pada Riskesdas 2013 adalah gangguan jiwa berat (psikosis atau skizofrenia) yang dapat dikenali oleh masyarakat umum, sehingga gangguan jiwa berat dengan diagnosis tertentu dan memerlukan kemampuan diagnostik oleh dokter spesialis jiwa, kemungkinan tidak terdata. Berikut tabel 3.9.1 yang menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat terbanyak terdapat di Kota Payakumbuh (4,1 per mil), Padang Pariaman (4,0 per mil) dan Kota Padang Panjang (3,2 per mil). Angka tersebut jauh diatas angka prevalensi gangguan jiwa berat Provinsi Sumatera Barat (1,9 per mil). Sedangkan prevalensi terendah Sijunjung (4 per mil) dan Kepulauan Mentawai (0 per mil).

127

Tabel 3.9.1 Prevalensi gangguan jiwa berat menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 91 Kabupaten/Kota

Gangguan Jiwa Berat (Psikosis/Skizofrenia) (per mil)

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

0,0 1,9 1,9 0,0 2,0 4,0 2,7 3,4 1,9 1,3 0,3 1,2 1,1 1,9 1,6 3,2 0,7 4,1 1,8 1,9

Tabel 3.9.2 memperlihatkan bahwa berdasarkan tempat tinggal, gangguan jiwa berat (psikosis) di pedesaan (1,1%) lebih tinggi dibanding di perkotaan (0,8%). Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan semakin rendah prevalensi psikosis. Tabel 3.9.2 Prevalensi Gangguan Jiwa Berat Menurut Karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 92 Karakteristik

Gangguan Jiwa Berat (psikosis/skizofrenia) (per mil)

Tempat Tinggal Kota

0,8

Desa

1,1

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah

0,7

Menengah Bawah

0,6

Menengah

0,4

Menengah Atas

0,1

Teratas

0,1

Sumatera Barat

1,7

128

3.9.2 Gangguan mental emosional pada kuesioner individu F01  –F20. Gangguan mental emosional dinilai dengan Self Reporting Questionnaire  (SRQ) yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan SRQ diberikan kepada anggota rumah tangga (ART) yang berusia ≥ 15 tahun. Ke-20 butir pertanyaan ini mempunyai pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. Nilai batas pisah yang ditetapkan pada survei ini adalah 6 yang berarti apabila responden menjawab minimal 6 atau lebih jawaban “ya”, maka responden tersebut diindikasikan mengalami gangguan mental emocional. Nilai batas pisah tersebut sesuai penelitian uji validitas yang pernah dilakukan (Hartono, Badan Litbangkes, 1995). SRQ memiliki keterbatasan karena hanya mengungkap status emosional individu sesaat (± 30 hari) dan tidak dirancang untuk diagnostik gangguan jiwa secara spesifik. Dalam Riskesdas 2013 pertanyaan dibacakan petugas wawancara kepada seluruh responden. Jumlah ART yang dianalisis untuk gangguan mental emosional adalah responden yang berumur ≥ 15 tahun. Mereka merupakan responden yang menjawab langsung atas pertanyaan yang dibacakan petugas wawancara. Jawaban yang diberikan oleh ART yang diwakili atau didampingi oleh keluarganya tidak dianalisis pada laporan ini. Alasan ART terpaksa diwakili atau didampingi oleh keluarganya oleh karena menderita gangguan jiwa berat dengan kemampuan komunikasi sangat buruk, menderita penyakit fisik berat atau disabilitas lainnya yang menyebabkan ketidakmampuan menjawab pertanyaan yang diberikan. Tabel 3.9.3 Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk berumur 15 tahun ke atas (berdasarkan Self Reporting Questionnaire-20)* menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kab/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Gangguan Mental Emosional (%) 0,6 4,5 4,4 3,3 7,0 2,6 3,1 6,1 2,1 1,0 1,7 3,8 2,9 8,6 4,6 5,9 1,1 2,2 1,7 3,6

*Nilai Batas Pisah (Cut off Point) ≥ 6 Prevalensi orang yang mengalami gangguan mental emosional di Provinsi Sumatera Barat adalah 3,6 persen dari subjek yang dianalisis. Kabupaten/kota yang tertinggi jumlah orang yang mengalami gangguan mental emosional adalah Kota Solok (8,6%), Tanah Datar (7,0%) dan Lima Puluh Kota (6,1%).

129

Tabel 3.9.4 Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk berumur 15 tahun ke atas (berdasarkan Self Reporting Questionnaire-20)* menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 93 Karakteristik Responden Kelompok Umur (tahun) 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 75 + Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak Sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan Tidak Bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas Sumatera Barat

Gangguan Mental Emosional (%) 3,5 1,3 2,9 3,6 8,3 6,1 22,4 2,8 4,3 6,4 5,4 4,3 3,1 2,7 0,8 62,3 4,6 2,3 3,3 4,2 2,8 4,1 4,5 4,7 3,6 3,0 2,2 3,6

*Nilai Batas Pisah (Cut off Point) ≥ 6

Gangguan mental emosional terbanyak pada populasi dengan karakteristik usia tua (75 tahun keatas), jenis kelamin perempuan (4,3%), tinggal di kota (4,1%), pendidikan rendah/tidak sekolah (6,4%), tidak mempunyai pekerjaan (62,3%) dan kuintil indeks kepemilikan menengah bawah (4,7%). Terdapat peningkatan angka gangguan mental emosional yang sejalan dengan pertambahan usia. Peningkatan yang sama juga terdapat pada pendidikan yaitu semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi gangguan mental emosional. Tabel 3.9.5 memberikan informasi tentang cakupan pengobatan penderita gangguan mental emosional di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Penderita gangguan mental

130

emosional sebesar 28,2 persen pernah berobat dan 14,9 persen berobat 2 minggu terakhir. Cakupan yang pernah melakukan pengobatan gangguan mental emosional tertinggi di Kota Bukittinggi (58,2%) dan terendah di Pasaman Barat (20,6%). Responden yang melakukan pengobatan gangguan emosional 2 minggu terakhir tertinggi di Kota Payakumbuh (41,0%) dan terendah di Lima Puluh Kota. Tabel 3.9.5 Persentase cakupan pengobatan penderita gangguan mental emosional menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 94 Cakupan Pengobatan Gangguan Mental Emosional Kabupaten/Kota

Pernah

2 minggu

Kepulauan Mentawai

26,6

11,0

Pesisir Selatan

27,2

15,3

Solok

38,7

20,1

Sijunjung

22,4

13,1

Tanah Datar

28,1

16,7

Padang Pariaman

21,2

10,8

 Agam

21,5

11,6

Lima Puluh Kota

29,4

9,7

Pasaman

22,2

15,7

Solok Selatan

31,1

31,1

Dharmasraya

23,3

15,8

Pasaman Barat

20,6

13,0

Kota Padang

30,4

11,5

Kota Solok

34,7

16,8

Kota Sawah Lunto

50,1

23,3

Kota Padang Panjang

40,4

11,5

Kota Bukittinggi

58,2

25,1

Kota Payakumbuh

48,4

41,0

Kota Pariaman

42,2

19,5

Sumatera Barat

28,2

14,9

Tabel 3.9.6 menunjukkan bahwa persentase cakupan gangguan emosional seumur hidup tertinggi ada responden yang berumur 75 tahun keatas (6,4%) dan berobat 2 minggu terakhir banyak dilakukan pada kelompok umur 55 – 64 tahun (*21,4%). Berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, baik untuk cakupan engobatan seumur hidup atau 2 mingu terakhir. Responden yang tidak bekerja paling banyak yang melakukan pengobatan gangguan emosional seumur hidup dan 2 minggu terakhir, demikian juga dengan responden yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan. Menurut kuitil indeks kepemilikan teratas (36,2%) paling banyak yang melakukan pengobatan seumur hidup, tetapi makin tinggi kuintil indeks kepemilikan makin tinggi juga cakupan pengobatan gangguan emosionla 2 minggu terakhir.

131

Tabel 3.9.6 Persentase cakupan pengobatan penderita gangguan mental emosional menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 95 Karakteristik Kelompok Umur (tahun) 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 75 + Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak Sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan Tidak Bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas

Cakupan Pengobatan Gangguan Mental Emosional Seumur hidup 2 minggu 0,7

9,4

0,7

14,7

1,1

15,2

1,6

16,2

2,3

21,4

3,3

20,1

6,4

9,8

26,0

13,4

29,4

15,7

22,7

12,2

25,3

10,4

32,4

19,0

25,1

9,9

28,2

17,5

42,3

25,1

1,4

0,7

0,8

0,5

0,8

0,5

0,9

0,5

0,7

0,5

30,2

17,3

27,1

14,6

20,7

11,2

28,5

14,7

33,4

16,2

28,4

16,2

36,2

20,7

132

3.10. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pengetahuan, sikap dan perilaku dikumpulkan pada penduduk kelompok umur 10 tahun atau lebih. Jumlah sampel sebesar 30.008. Topik yang dikumpulkan meliputi perilaku higienis, penggunaan tembakau, aktivitas fisik, perilaku konsumsi buah, sayur, makanan berisiko (makan/minum manis, makanan asin, makanan berlemak, makanan dibakar, makanan olahan dengan pengawet, bumbu penyedap, kopi dan minuman berkafein buatan bukan kopi) dan konsumsi makanan olahan dari tepung terigu. 3.10.1 Perilaku higienis Perilaku higienis yang dikumpulkan meliputi kebiasaan/perilaku buang air besar (BAB) dan perilaku mencuci tangan. Tabel 3.10.1. Proporsi penduduk umur ≥10 tahun yang berperilaku benar dalam buang air besar dan cuci 96 tangan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Berperilaku benar dalam hal BAB

Berperilaku benar dalam hal cuci tangan

41,9 71,5 54,5 50,0 85,5 66,5 79,5 54,9 48,4 52,7 87,4 67,7 95,1 94,4 87,2 93,8 97,0 91,7 94,4 74,2

23,8 13,5 32,0 21,8 41,8 26,9 39,8 15,5 16,7 67,3 24,1 21,9 33,3 22,6 48,0 26,6 21,5 40,7 27,5 29,0

Perilaku BAB yang dianggap benar adalah bila penduduk melakukannya di jamban. Perilaku mencuci tangan yang benar adalah bila penduduk mencuci tangan dengan sabun sebelum menyiapkan makanan, setiapkali tangan kotor (antara lain memegang uang, binatang, berkebun),setelah buang air besar, setelah menceboki bayi/anak,setelah menggunakan pestisida/insektisida, dan sebelum menyusui bayi (Promkes, 2011). Dari tabel 3.10.1, rerata Sumatera Barat proporsi perilaku cuci tangan secara benar menunjukan 29,0 persen dan lima kabupaten/kKota terendah adalah Kab. Pesisir Selatan (13,5%), Kab. Lima Puluh Kota (15,5%%), Pasaman (16,7%), Sijunjung (21,8%), dan Pasaman Barat (21,9%). Rerata Sumatera Barat perilaku BAB di jamban adalah 74,2 persen. Lima kabupaten/kota terendah adalah Kepulauan Mentawai (41,9%%), Pasaman (48,4%), Sijunjung (50,0%), Solok Selatan (52,7%) dan Solok (54,5%).

133

3.10.2. Penggunaan tembakau Informasi perilaku penggunaan tembakau dalam Riskesdas tahun 2013 dibagi menjadi dua kelompok yaitu perilaku merokok dengan hisap dan perilaku penggunaan tembakau dengan mengunyah, karena efek samping yang ditimbulkan akibat merokok dengan hisap dan dengan metode kunyah berbeda. Perokok hisap menimbulkan polusi pada perokok pasif dan lingkungan sekitarnya, sedangkan kunyah tembakau hanya berdampak pada dirinya sendiri. Berdasarkan tabel 3.10.2 rerata proporsi perokok saat ini di Provinsi Sumatera Barat adalah 26,4 persen. Proporsi perokok saat ini terbanyak di Kab. Sijunjung dengan perokok setiap hari 30,9 persen dan kadang-kadang merokok 5,3 persen di Kota Pariaman. Tabel 3.10.2 Proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun menurut kebiasaan merokok dan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 97 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Perokok saat ini Perokok setiap Perokok kadanghari kadang 29,2 2,7 26,1 4,1 27,9 4,6 30,9 4,2 26,9 3,8 24,3 4,3 26,6 3,9 30,5 2,7 28,4 3,5 27,7 3,8 29,2 2,4 26,9 4,3 22,4 4,5 27,0 3,8 27,4 3,0 25,3 3,3 24,9 3,2 25,6 2,8 23,7 5,3 26,4 3,9

Tidak merokok Mantan perokok

Bukan perokok

3,7 3,2 4,8 6,6 3,9 3,5 4,0 4,7 3,0 2,2 1,1 2,7 2,8 6,6 8,8 6,4 5,6 5,8 2,2 3,7

64,4 66,6 62,7 58,3 65,4 67,9 65,5 62,1 65,2 66,3 67,4 66,1 70,3 62,6 60,7 65,0 66,2 65,7 68,9 66,0

Tabel 3.10.3 menunjukkan proporsi penduduk umur ≥10 tahun menurut karakteristik. Proporsi terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 39,2 persen, umur 35-39 tahun 37,4 persen, sedangkan proporsi perokok setiap hari pada laki-laki lebih banyak di bandingkan perokok perempuan (52,3% banding 1,4%). Berdasarkan jenis pekerjaan, petani/nelayan/buruh adalah perokok aktif setiap hari yang mempunyai proporsi terbesar (54,6%) dibandingkan kelompok pekerjaan lainnya. Proporsi perokok setiap hari tampak cenderung menurun pada kuintil indeks kepemilikan yang lebih tinggi.

134

Tabel 3.10.3 Proporsi penduduk umur ≥10 tahun menurut kebiasaan merokok dan karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 98 Karakteristik responden Kelompok umur (tahun) 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat PT Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/buruh Lain-lain Tempat tinggal Perperkotaanan Perperdesaanan Kuintil indeks kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Perokok saat ini Perokok setiap hari Perokok kadang-kadang 0,5 10,6 29,5 33,0 39,2 37,4 36,9 34,7 35,5 32,5 33,0 21,4

0,9 7,7 5,4 3,3 3,7 3,2 3,8 4,3 3,8 4,1 3,5 3,7

52,3 1,4

7,3 0,7

27,1 19,1 26,7 29,9 31,1 16,0

2,6 2,0 3,2 5,3 4,5 5,7

7,4 31,6 52,1 54,6 41,1

2,8 4,9 6,3 4,8 4,7

24,2 27,8

4,2 3,8

30,0 27,7 26,7 25,5 21,6

3,4 3,7 4,1 3,9 4,4

Dari tabel 3.10.4 tampak bahwa rerata batang rokok yang dihisap perhari per orang di Provinsi Sumatera Barat adalah 15,8 batang (setara satu bungkus). Jumlah rerata batang rokok terbanyak yang dihisap ditemukan di Kepulauan Mentawai (21 batang) dan di Pesisir Selatan (16-17 batang). Tabel 3.10.5 menjelaskan proporsi penduduk umur ≥10 tahun yang mempunyai kebiasaan mengunyah tembakau menurut provinsi, Terlihat kebiasaan mengunyah tembakau atau smokeless  setiap hari di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,3 persen, sedangkan proporsi pengunyah tembakau terkadang sebesar 1,0 persen. Proporsi tertinggi pengunyah tembakau setiap hari yang berada diatas proporsi provinsi adalah Pasaman (9,2%), Pasaman Barat (6,7%), Dharmasraya (3,4%), dan Tanah Datar (3,1%).

135

Tabel 3.10.4 Rerata jumlah batang rokok dihisap penduduk umur ≥10 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi 99 Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten/Kota

Perokok

Kepulauan Mentawai 21,1 hari *) Perokok yang menghisap kretek, putih dan linting setiap Pesisir Selatan 16,9 Solok 15,8 Sijunjung 16,4 Tanah Datar 14,0 Padang Pariaman 16,7  Agam 15,2 Lima Puluh Kota 14,8 Pasaman 15,9 Solok Selatan 15,7 Dharmasraya 15,0 Pasaman Barat 18,7 Kota Padang 15,2 Kota Solok 15,8 Kota Sawah Lunto 15,2 Kota Padang Panjang 14,7 Kota Bukittinggi 14,0 Kota Payakumbuh 14,4 Kota Pariaman 13,7 Sumatera Barat 15,8

Tabel 3.10.5 Proporsi penduduk umur ≥10 tahun yang mempunyai kebiasaan mengunyah tembakau menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 100 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Pengunyah Tembakau saat ini Setiap hari Terkadang 1,3 1,0 2,0 1,3 1,3 2,6 2,0 5,5 3,1 1,8 2,4 1,3 1,7 0,4 1,3 2,1 9,2 11,1 2,4 1,7 3,4 0,7 6,7 6,1 1,7 1,2 1,0 1,9 1,1 0,6 2,0 1,8 1,4 0,6 0,8 1,0 2,4 1,1 1,3

136

1,0

3.10.3. Perilaku aktifitas fisik  Aktifitas fisik secara teratur bermanfaat untuk mengatur berat badan dan menguatkan sistem  jantung dan pembuluh darah. Dikumpulkan data frekuensi beraktifitas fisik dalam seminggu terakhir untuk penduduk 10 tahun ke atas. Aktifitas fisik berat adalah kegiatan yag secara terus menerus melakukan kegiatan fisik minimal 10 menit sampai meningkatnya denyut nadi dan napas lebih cepat dengan biasanya (misalnya menimba air, mendaki gunung, lari cepat, menebang pohon, mencangkul, dll.) selama minimal 3 hari dalam satu minggu dan total waktu beraktifitas ≥1500 METminute. METminute aktifitas fisik berat adalah lamanya waktu (menit) melakukan aktifitas dalam satu rminggu dikalikan bobot sebesar 8 kalori. Aktifitas fisik sedang apabila melakukan aktifitas fisik sedang (menyapu, mengepel, dll) minimal 5 hari atau lebih dengan total lamanya beraktifitas 150 menit dalam satu minggu. Selain dari dua kondisi tersebut termasuk dalam aktifitas fisik ringan (WHO GPAQ, 2012; WHO STEPS, 2012) Dalam RISKESDAS 2013 ini kriteria aktifitas fisik "aktif" adalah individu yang melakukan aktifitas fisik berat atau sedang atau keduanya, sedangkan kriteria 'kurang aktif' adalah individu yang tidak melakukan aktifitas fisik baik sedang ataupun berat. Perilaku sedentari adalah perilaku duduk atau berbaring dalam sehari-hari baik di tempat kerja (kerja di depan komputer, membaca, dll), di rumah (nonton TV, main game, dll), di perjalanan/transportasi (bis, kereta, motor), tetapi tidak termasuk waktu tidur. Penelitian di Amerika tentang perilaku sedentari yang menggunakan nilai cut of point < 3 jam, 35,9 jam, ≥ 6jam, menunjukkan bahwa pengurangan aktifitas sedentari sampai dengan < 3 jam dapat meningkatkan umur harapan hidup sebesar 2 tahun (Katzmarzyk, P & Lee, 2012). Perilaku sedentari merupakan perilaku berisiko terhadap salah satu terjadinya penyakit penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung dan bahkan mepengaruhi umur harapan hidup. Berikut proporsi penduduk melakukan aktifitas fisik “aktif” dan “kurang aktif” pada tabel 3.10.6. Tabel 3.10.6 Proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun dengan aktivitas fisik menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 101 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

 Aktif 68,3 72,1 66,4 72,1 72,7 76,1 57,4 72,3 75,8 77,1 72,9 70,2 72,7 64,9 74,8 65,5 88,5 75,8 62,5 71.2

137

 Aktivitas Fisik Kurang Aktif 31,7 27,9 33,6 27,9 27,3 23,9 42,6 27,7 24,2 22,9 27,1 29,8 27,3 35,1 25,2 34,5 11,5 24,2 37,5 28,8

Tabel 3.10.6 menunjukkan bahwa proporsi aktivitas fisik tergolong kurang aktif secara umum adalah 28,8 persen. Ada 7 kabupaten/kota dengan penduduk aktivitas fisik tergolong kurang aktif berada diatas rata-rata Sumatera Barat. Lima tertinggi adalah penduduk Agam (42,6%), Kota Pariaman (37,5%), Kota Solok (35,1%), Kota Padang Panjang (34,5%), dan Solok (33,6%). Tabel 3.10.7 menunjukkan hampir separuh proporsi penduduk kelompok umur ≥ 10 tahun dengan perilaku sedentari 3-5,9 jam (59,7%) sedangkan sedentari ≥ 6 jam perhari meliputi hampir satu dari tiga penduduk. Lima kabupaten/kota dengan penduduk sedentari ≥ 6 jam adalah Pesisir Selatan (59,7%), Sijunjung (47,8%), Solok (46,5%), Kota Bukittinggi (45,0%), dan Tanah Datar (41,5%). Tabel 3.10.7 Proporsi penduduk umur ≥10 tahun perilaku sedentari menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 102 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

<3 jam 52,6 11,7 9,7 18,6 13,6 27,8 29,7 24,8 28,5 49,7 55,3 41,1 14,5 27,5 28,6 21,9 5,3 34,2 33,6 24,1

 Aktivitas Sedentari 3-6 jam 32,1 28,6 43,9 33,5 45,0 38,1 45,2 47,3 59,5 40,7 28,0 44,8 58,4 60,9 38,8 44,8 49,7 56,7 61,2 45,5

≥ 6

jam

15,3 59,7 46,5 47,8 41,5 34,1 25,1 27,9 12,0 9,7 16,7 14,2 27,1 11,6 32,6 33,3 45,0 9,1 5,2 30,3

Tabel 3.10.8 berikut ini menunjukkan proporsi perilaku sedentari berdasarkan karakteristik penduduk umur ≥10 tahun. Berdasarkan kelompok umur ada kecenderungan semakin bertambahnya umur semakin menurun perilaku sedentari ≥ 6 jam, namun mulai meningkat pada umur ≥ 55 tahun. Proporsi perilaku sedentari ≥ 6 jam lebih banyak pada perempuan, penduduk dengan pendidikan rendah, tidak bekerja, tinggal di daerah perdesaan, dan berdasarkan kuintil indeks kepemilikan hampir sama penduduk yang melakukan perilaku sedentari.

138

Tabel 3.10.8 Proporsi aktivitas duduk (sedentari) penduduk umur ≥10 tahun ke atas menurut karakteristik 103 responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Karakteristik Kelompok umur (tahun) 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/buruh/nelayan Lain-lain Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil indeks kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

 Aktivitas Sedentari 3-6 jam

<3 jam

≥ 6

jam

18,6 22,8 26,4 23,8 27,4 28,2 26,3 27,2 24,3 24,0 25,1 18,8

39,9 46,4 46,4 48,2 47,2 46,8 48,2 49,3 51,2 45,3 43,8 35,3

41,5 30,8 27,2 28,0 25,5 25,0 25,4 23,5 24,6 30,7 31,1 45,9

26,0 22,4

47,0 44,2

27,1 33,5

23,0 23,8 25,6 25,2 23,3 20,6

41,8 40,6 44,6 46,4 48,6 49,6

35,2 35,6 29,8 28,4 28,2 29,8

20,2 24,0 26,2 32,8 25,5

43,1 50,0 49,5 46,4 51,7

36,7 26,0 24,3 20,8 22,7

21,6 25,8

50,5 42,3

27,9 31,9

28,9 23,9 23,0 23,8 21,1

41,5 44,0 44,8 47,5 50,1

29,6 32,1 32,2 28,8 28,8

3.10.4. Perilaku konsumsi buah dan sayur Informasi frekuensi dan porsi asupan sayur dan buah dikumpulkan dengan menghitung jumlah hari konsumsi dalam seminggu dan jumlah porsi rata-rata dalam sehari. Penduduk dikategorikan ‘cukup’ konsumsi sayur dan/atau buah apabila makan sayur dan/atau buah minimal 5 porsi per hari selama 7 hari dalam seminggu. Dikategorikan ’kurang’ apabila konsumsi sayur dan/atau buah kurang dari ketentuan di atas.

139

Pada tabel 3.10.9 menunjukkan proporsi penduduk Sumatera Barat yang cukup mengkonsumsi sayur dan/atau buah sebesar 1,3 persen. Penduduk Kota Payakumbuh mengkonsumsi cukup sayur dan/atau buah paling banyak dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 5,3 persen.

Tabel 3.10.9 Proporsi porsi makan buah/sayur per hari dalam seminggu penduduk umur ≥10 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 104 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Tidak Konsumsi 9,7 2,2 4,1 6,1 1,4 3,0 7,3 4,9 0,2 0,3 0,3 0,5 1,3 1,0 2,2 1,9 1,4 0,6 0,1 2,3

Konsumsi Buah/Sayur per hari Dalam Seminggu 1 - 2 Porsi 3 - 4 Porsi ≥ 5 Porsi 78,9 90,2 89,7 89,7 94,5 92,9 88,6 91,2 97,9 91,8 88,3 91,8 87,9 96,6 93,7 83,6 96,8 92,0 98,1 91,1

10,2 6,8 3,8 3,2 3,2 3,4 1,8 3,6 1,9 4,0 10,5 5,7 10,0 2,4 2,8 10,6 1,8 2,1 1,7 5,3

1,2 0,8 2,4 1,0 0,9 0,8 2,3 0,3 0,1 3,8 0,9 2,0 0,8 1,3 3,9 5,3 0,1 1,3

3.10.5. Pola konsumsi makanan tertentu Perilaku konsumsi makanan antara lain kebiasaan mengonsumsi makanan/minuman manis, asin, berlemak, dibakar/panggang, diawetkan, berkafein, dan berpenyedap adalah perilaku berisiko penyakit degeneratif. Perilaku konsumsi makanan dikelompokkan ‘sering’ apabila penduduk mengonsumsi makanan tersebut satu kali atau lebih setiap hari. Tabel 3.10.10 mempresentasikan proporsi penduduk ≥10 tahun dengan makanan tertentu menurut kabupaten/kota. Konsumsi makanan/minuman manis ≥1 kali dalam sehari di Sumatera Barat adalah 48,1 persen (Gambar 3.10.7). Lima kabupaten/kota tertinggi dilaporkan di Kota Pariaman (67,6%), Kota Payakumbuh (62,0%), Kota Sawah Lunto (61,8%), Kota Bukittinggi (60,6%) dan Kota Padang (58,1%) (Tabel 3.10.10). Proporsi penduduk Sumatera Barat dengan perilaku konsumsi makanan berlemak, berkolesterol dan makanan gorengan ≥1 kali perhari 34,3 persen (Gambar 3.10.7). Lima kabupaten/kota tertinggi di atas rerata provinsi adalah Kota Padang Panjang (65,6%), Kota Bukittinggi (52,4%), Kota Solok (48,8%), Lima Puluh Kota (41,8%), dan Tanah Datar (41,6%). (Tabel 3.10.10). Lebih dari dua dari lima penduduk Provinsi Sumatera Barat mengonsumsi penyedap ≥1 kali dalam sehari (48,5%), tertinggi di Dharmasraya (76,0%) terendah di Kota Bukittinggi (13,6%)

140

(Tabel 3.10.10). Untuk mengetahui karakteristik penduduk ≥ 10 tahun yang mengonsumsi makanan berisiko dapat dilihat pada buku Riskesdas 2013 dalam angka. Tabel 3.10.10 Proporsi penduduk umur ≥10 tahun dengan perilaku konsumsi makanan atau minuman tertentu 105 menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten/Kota Kep. Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Manis

Asin

45,4 47,8 52,8 33,3 51,1 54,9 40,3 31,2 43,4 45,8 32,9 40,4 58,1 57,8 61,8 44,7 60,6 62,0 67,6 48,1

0,6 2,1 3,9 9,3 7,0 4,5 8,2 15,7 5,0 16,7 4,8 6,7 7,2 8,8 4,9 5,5 4,7 5,1 4,1 6,8

Perilaku konsumsi berisiko ≥1 kali per hari Hewani Berlemak Dibakar Penyedap berpengawet 2,1 4,6 0,4 28,1 39,5 1,1 2,4 67,0 40,3 1,3 1,2 46,2 42,5 4,9 7,7 50,9 41,6 4,8 5,8 42,7 39,3 2,5 1,3 60,6 32,5 1,4 1,4 31,5 41,8 2,4 2,5 53,5 18,2 1,6 0,9 53,9 18,8 1,1 2,8 75,4 2,1 0,9 0,9 76,0 27,1 3,1 10,5 60,7 35,0 4,1 7,5 29,8 48,8 3,1 2,2 51,1 27,1 1,6 1,5 57,9 65,6 2,2 2,6 39,3 52,4 1,5 1,5 13,6 37,7 1,6 1,5 56,0 36,5 1,2 7,3 63,8 34,3 2,6 4,0 48,5

Kopi 30,9 20,3 31,4 22,1 22,1 16,4 19,8 21,7 30,7 21,3 20,1 19,9 18,9 25,3 25,0 21,8 17,7 15,0 24,8 21,5

Kafein selain kopi 0,4 5,0 9,0 3,1 5,7 2,6 1,7 13,4 3,6 1,5 4,3 6,8 2,8 6,1 0,8 2,7 4,8 3,1 5,0 4,7

3.10.6. Konsumsi makanan olahan dari tepung Perilaku mengonsumsi makanan jadi dari olahan tepung baru dikumpulkan pada Riskesdas 2013. Makanan olahan dari tepung dicurigai mengandung bahan atau lapisan lilin, dan bahan pengawet. Contoh makanan jadi olahan dari tepung adalah mie instan, mie basah, roti dan biscuit. Analisis jenis makanan ini dapat dilihat pada Gambar 3.10.2.

Gambar 3.10.2 Proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun menurut frekuensi makanan bersumber tepung terigu ≥1 kali/hari, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 30

141

Tabel 3.10.11 Proporsi penduduk Umur ≥10 tahun dengan perilaku konsumsi makanan olahan dari tepung 106 menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Makanan Olahan Tepung ≥1 kali per hari Mi Instant 0,5 2,7 3,1 4,3 6,7 3,8 2,0 4,2 2,4 3,9 2,2 6,2 5,9 4,2 3,3 4,9 2,1 3,6 3,9 4,1

Mi Basah 0,4 3,7 2,0 2,6 5,4 1,6 0,8 2,3 0,7 1,8 1,8 5,0 4,4 2,5 2,1 2,4 1,8 2,2 14,2 3,0

Roti 10,7 17,0 33,9 23,9 24,1 19,0 19,8 20,1 20,7 21,1 13,6 34,0 22,1 28,7 26,4 27,5 35,4 30,5 27,9 23,2

Biskuit 15.9 21.1 18.7 16.0 15.0 9.5 8.3 8.2 13.1 29.8 19.6 14.6 11.1 13.4 8.3 14.6 16.2 13.1 7.3 13.4

Tabel 3.10.11 di atas menunjukkan rerata penduduk Sumatera Barat berperilaku mengonsumsi mie instant. Satu dari dua puluh lima penduduk mengonsumsi mie instan ≥1 kali per hari. Lima provinsi tertinggi yang mengonsumsi mie instant ≥1 kali per hari di atas rerata provinsi adalah Tanah Datar (6,7%), Pasaman Barat (6,2%), Kota Padang (5,9%), Kota Padang Panjang (4,9%), dan Sijunjung (4,3%). Hanya 3,0 persen penduduk mengonsumsi mie basah ≥1 kali per hari. Sebanyak 13,4 persen penduduk Sumatera Barat mengonsumsi biskut ≥1 kali per hari. Proporsi penduduk mengonsumsi biskuit berada di atas rerata provinsi yaitu Solok Selatan (29,8%), Pesisir Selatan (21,1%), Dharmasraya (19,6%), Solok (18,7%), dan Sijunjung (16,0%). Informasi yang sama menurut karakteristik penduduk dapat dilihat pada buku Provinsi Sumatera Barat - Riskesdas 2013 dalam angka. 3.10.7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terdiri dari sepuluh indikator yang mencakup perilaku individu dan gambaran rumah tangga (Promkes 2009). Data PHBS pada tahun 2007 mengacu pada indikator PHBS yang sudah ditetapkan tahun 2004. Pada Indikator individu meliputi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif, kepemilikan/ketersediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, penduduk tidak merokok, penduduk cukup beraktivitas fisik, dan penduduk cukup mengonsumsi sayur dan buah. Indikator Rumah Tangga meliputi rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih, akses jamban sehat, 2 kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni (≥8m / orang), dan rumah tangga dengan lantai rumah bukan tanah. Pada PHBS tahun 2007 untuk rumah tangga dengan balita digunakan 10 indikator, sehingga nilai tertinggi adalah 10; sedangkan untuk rumah tangga tanpa balita terdiri

142

dari 8 indikator, sehingga nilai tertinggi adalah delapan (8). PHBS diklasifikasikan “kurang” apabila mendapatkan nilai kurang dari enam (6) untuk rumah tangga mempunyai balita dan nilai kurang dari lima (5) untuk rumah tangga tanpa balita. Pada tahun 2011 telah dibuat indikator PHBS yang baru dan sedikit berbeda dengan indikator PHBS ditetapkan sebelumnya. Indikator PHBS yang ditetapkan pada tahun 2011 oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan mencakup 10 indikator yang meliputi :1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;2) melakukan penimbangan bayi dan balita; 3) memberikan ASI ekslusif;4) penggunaan air bersih; 5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;6) memberantas jentik nyamuk;7) memakai jamban sehat;8)makan buah dan sayur setiap hari;9)melakukan aktifitas fisik setiap hari;10) tidak merokok dalam rumah. Pada PHBS tahun 2013 untuk rumah tangga dengan balita digunakan 10 indikator, sehingga nilai tertinggi adalah 10; sedangkan untuk rumah tangga tanpa balita terdiri dari 7 indikator, sehingga nilai tertinggi adalah tujuh (7),Penilaian PHBS rumah tangga baik diukur dengan batasan yang sama dengan penilaian rumah tangga PHBS tahun 2007 dimana kriteria rumah tangga dengan PHBS baik adalah rumah tangga yang memenuhi indikator baik sebesar 6 indikator atau lebih untuk rumah tangga yang punya balita dan 5 indikator atau lebih untuk rumah tangga yang tidak mempunyai balita. Dalam Riskesdas 2013 indikator yang dapat digunakan untuk PHBS sesuai dengan kriteria PHBS yang ditetapkan oleh Pusat Promkes pada tahun 2011, yaitu mencakup delapan indikator individu (cuci tangan, BAB dengan jamban, konsumsi sayur dan buah, aktifitas fisik, merokok dalam rumah, persalinan oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang balita), dan dua indikator rumah tangga (sumber air bersih dan memberantas jentik nyamuk). Pengertian indikator yang digunakan dalam PHBS Riskesdas 2013 ini adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Persalinan oleh tenaga kesehatan, Data ini didapatkan dari data persalinan yang terakhir yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari riwayat persalinan dalam tiga tahun terakhir sebelum survey (kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2013) Melakukan penimbangan bayi dan balita, Indikator ini menggunakan variabel individu usia 0 sampai 59 bulan yang mempunyai riwayat pernah ditimbang dalam enam bulan terakhir, Memberikan ASI eksklusif, Indikator ini menggunakan data dari riwayat pernah diberikan ASI eksklusif diantara individu baduta usia 0 –  23 bulan, Pengertian pemberian ASI eksklusif dalam analisis ini adalah bayi usia <= 6 bulan yang hanya mendapatkan ASI saja dalam 24 jam terakhir saat wawancara atau individu baduta yang pertama kali diberi minuman atau makanan berumur enam bulan atau lebih, Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, Indikator mencuci tangan dengan benar mencakup mencuci tangan dengan air bersih dan sabun saat sebelum menyiapkan makanan, setiap kali tangan kotor, setelah buang air besar, setelah menggunakan pestisida (bila menggunakan), setelah menceboki bayi dan sebelum menyusui bayi (bilasedang menyusui), Memakai jamban sehat, Perilaku menggunakan jamban sehat diukur dari perilaku buang air besar menggunakan  jamban saja, Melakukan aktivitas fisik setiap hari, Indikator ini diukur berdasarkan individu yang biasa melakukan aktifitas fisik berat atau sedang dalam tujuh hari seminggu, Konsumsi buah dan sayur setiap hari, Perilaku konsumsi buah dan sayur diukur berdasarkan individu yang biasa konsumsi buah dan sayur selama tujuh hari dalam seminggu, Tidak merokok dalam rumah, Pengertian tidak merokok di dalam rumah adalah individu yang tidak mempunyai kebiasaan merokok di dalam rumah pada saat ada anggota rumah tangga lainnya serta memperhitungkan juga rumah tangga yang tidak ada anggota rumah tangga yang merokok,

143

9.

Penggunaan air bersih, Perilaku menggunakan air bersih didapatkan dari data rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih dengan kategori baik untuk seluruh keperluan rumah tangga. 10. Memberantas jentik nyamuk, Rumah tangga dengan perilaku memberantas jentik nyamuk dalam indikator ini adalah rumah tangga yang menguras bak mandi satu kali atau lebih dalam seminggu atau yang tidak menggunakan bak mandi dan tidak m andi di sungai. Beberapa indikator yang digunakan dalam Riskesdas 2013 ini berbeda dengan indikator yang digunakan dalam Riskesdas 2007 sehingga tidak bisa menggambarkan kecenderungan kenaikan atau penurunan proporsi rumah tangga ber-PHBS. Berikut adalah proporsi rumah tangga dengan 10 indikator PHBS yang dikumpulkan dalam Riskesdas 2013 (Gambar 3.10.3).

Gambar 3.10.3 Proporsi RT melakukan PHBS di Indonesia menurut 10 indikator, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 31  Ada perbedaan angka pada indikator PHBS dengan cakupan pada pelayanan kesehatan, antara lain: 1) penolong persalinan oleh nakes, reproduksi ditampilkan data 3 tahun terakhir; 2) ASI 24  jam untuk kelompok umur 6 bulan merupakan data ASI dalam 24 dalam PHBS ditampilkan data penolong persalinan terakhir, sedangkan dalam kesehatan jam terakhir dan tidak diberikan makanan prelakteal; sedangkan pada anak usia 6  –  59 bulan ditanyakan pada usia berapa pertama kali diberikan makanan tambahan; 3) penimbangan balita adalah frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan dalam 6 bulan terakhir; 4) sumber air bersih “baik” adalah air bersih yang digunakan RT selain air minum; 5) aktivitas fisik mencakup aktivitas fisik “berat” atau “sedang” setiap hari tanpa memperhitungkan lama beraktivitas; 6) konsumsi buah dan sayur adalah konsumsi buah dan sayur setiap hari tanpa memperhitungkan jumlah porsi.

144

Catatan: PHBS baik adalah ruta yang memenuhi kriteria >= enam indikator untuk rumah tangga dengan balita dan >=5 indikator untuk rumah tangga tidak punya balita, Gambar 3.10.4 Proporsi (%) rumah tangga yang memenuhi kriteria perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baik menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 32 Gambar 3.10.4 menunjukkan bahwa proporsi provinsi rumah tangga dengan PHBS baik adalah 20,2 persen, dengan proporsi tertinggi pada Kota Payakumbuh (39,1%) dan terendah pada PapuKab. Kep. Mentawai (2,7%). Terdapat 9 dari 20 yang masih memiliki rumah tangga PHBS baik di bawah proporsi Provinsi. Gambar 3.10.5 menyajikan proporsi rumah tangga dengan PHBS baik lebih tinggi di perkotaan (29,4%) dibandingkan di perdesaan (14,3%). Proporsi rumah tangga dengan PHBS baik meningkat dengan semakin tingginya kuintil indeks kepemilikan (terbawah 3,7%, teratas 38%).

Gambar 3.10.5 Proporsi (%) rumah tangga memenuhi kriteria perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baik menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 33

3.11. Pembiayaan Kesehatan Salah satu tujuan sistem kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan (health status), ketanggapan (responsiveness), dan keadilan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan (fairness of financing   (WHO, 2000). Pada topik ini dikumpulkan informasi tentang jenis kepemilikan dan penggunaan jaminan kesehatan, pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber

145

pembiayaan yang paling sering dimanfaatkan penduduk beserta besaran biaya yang dikeluarkannya. Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan upaya kesehatan/memperbaiki keadaan kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Tujuan dari pembiayaan kesehatan adalah untuk menjamin dana yang cukup, tidak hanya bagi penyedia pelayanan kesehatan, namun juga seluruh penduduk dapat memiliki akses kepada upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan yang efektif dan berkualitas (WHO,2000). Jaminan kesehatan adalah jaminan manfaat pemeliharaan kesehatan kesehatan yang diberikan kepada dibayar oleh pemerintah (Perpres no

berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya 12 tahun 2013).

Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 130 bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Unsur-unsur pembiayaan terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain. Syarat pokok pembiayaan kesehatan meliputi: (1) jumlah harus memadai untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan tidak menyulitkan masyarakat yang memanfaatkan; (2) distribusinya harus sesuai dengan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan masyarakat; serta (3) pemanfaatannya harus diatur setepat mungkin agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal (UU No. 36, 2009). Pada Riskesdas 2013, analisis pembiayaan kesehatan meliputi kepemilikan dan penggunaan  jaminan kesehatan serta pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap berikut sumber dan besaran biayanya. Sumber biaya dibedakan menjadi Biaya sendiri, Asuransi Kesehatan Sosial (meliputi Askes PNS, Pensiun, Veteran, TNI/Polri), Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Asuransi kesehatan Swasta, Tunjangan kesehatan dari Perusahaan, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 3.11.1 Kepemilikan jaminan kesehatan Hasil analisis memberikan informasi tentang proporsi penduduk yang telah tercakup maupun yang tidak tercakup jaminan kesehatan. Jenis jaminan kesehatan terdiri dari; asuransi kesehatan (PNS, veteran, pensiunan PNS, pensiunan TNI/Polri), ASABRI (TNI/Polri aktif, staf Kementrian Hukum dan Keamanan), JPK Jamsostek, asuransi kesehatan swasta, tunjangan kesehatan dari perusahaan, Jamkesmas dan Jamkesda. Untuk kepentingan analisis Askes dan ASABRI dimasukkan dalam satu kelompok dikarenakan pemerintah juga membayar sebagian dari iuran  jaminan tersebut.

146

Tabel 3.11.1 Proporsi penduduk menurut kepemilikan jaminan kesehatan dan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 107 Jenis Jaminan Kesehatan Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

 Askes/  Asabri 4,9 7,6 7,3 4,9 8,9 6,2 8,0 7,7 7,3 4,1 5,4 3,0 14,0 11,7 14,3 17,7 17,6 14,8 10,4 8,7

Jamsostek 0,2 0,3 0,4 1,2 0,3 1,1 1,3 0,0 0,3 6,0 1,4 2,0 3,9 1,6 4,0 0,2 5,6 0,6 0,5 1,6

Askes Swasta 0,0 0,5 0,1 0,4 0,2 0,7 0,4 0,4 0,0 0,9 0,0 0,5 1,5 1,1 32,9 0,2 1,8 1,2 0,0 1,0

Perusahaan

Jamkesmas

Jamkesda

0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,1 1,6 0,5 3,3 0,2 0,7 0,1 0,1

34,9 31,7 23,7 25,7 32,3 23,8 26,3 27,5 23,3 32,7 15,2 25,2 23,9 29,3 12,2 37,0 16,8 28,0 37,0

32,0 1,4 1,5 2,0 0,5 5,8 18,2 1,2 52,8 17,3 5,5 0,4 3,9 27,6 6,3 38,3 2,9 46,6 1,1

Tidak punya 29,2 58,7 67,2 65,8 57,9 62,6 46,7 63,4 17,5 38,4 72,8 69,3 52,5 29,7 29,6 6,6 55,8 9,3 51,0

0,4

26,1

9,3

53,6

Tabel 3.11.1 menunjukkan 53,6 persen penduduk Sumatera Barat belum memiliki jaminan kesehatan. Askes/ASABRI dimiliki oleh sekitar 8,7 persen penduduk, Jamsostek 1,6 persen, asuransi kesehatan swasta 1,0 persen dan tunjangan kesehatan perusahaan sebesar 0,4 persen. Kepemilikan jaminan didominasi oleh Jamkesmas (26,1%) dan Jamkesda (9,3%). Dari data tersebut juga menyiratkan adanya kepemilikan jaminan lebih dari satu jenis jaminan untuk individu yang sama. Kepemilikan jaminan kesehatan penduduk menurut Kabupaten/kota sangat bervariasi. Kota Payakumbuh menjadi kabupaten/kota yang paling tinggi cakupan kepemilikan jaminan diantara kabupaten/kota lain, yaitu sekitar 90,7 persen penduduk atau hanya 9,3 persen yang tidak punya  jaminan apapun. Sebaliknya Dharmasraya menjadi kabupaten dengan cakupan kepemilikan  jaminan kesehatan yang paling rendah dengan 72,8 persen penduduk tidak punya jaminan. Lima kabupaten dengan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan kurang dari 40 persen adalah Solok, Sijunjung, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota dan Pasaman Barat.

147

Tabel 3.11.2 Proporsi penduduk menurut kepemilikan jaminan kesehatan dan karakteristik, Provinsi Sumatera 108 Barat, Riskesdas 2013 Jenis Jaminan Kesehatan Kabupaten/Kota

Kel umur (tahun) 0-4 5 -14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+

 Askes/  Asabri

Jamsostek

 Askes Swasta

Perusahaan

Jamkesmas

Jamkesda

Tidak punya

3,9 5,6 8,7 6,5 9,4 15,6 13,2 13,9 17,6

1,5 1,2 1,2 3,2 2,9 1,3 0,1 0,1 0,1

1,0 0,9 0,8 1,2 1,7 0,9 0,7 0,3 0,2

0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2

20,0 30,9 25,3 25,3 27,3 25,6 24,0 22,5 19,9

8,0 8,5 9,3 9,8 9,6 10,4 10,7 9,4 7,3

65,5 53,0 54,9 54,5 49,4 46,5 51,7 54,1 55,6

8,9 47,2 5,9

1,0 6,9 1,8

0,8 2,4 1,9

0,5 2,0 0,2

27,2 8,7 19,7

8,8 4,5 10,3

53,6 29,8 61,1

1,3

1,0

0,4

0,1

35,2

12,6

50,1

6,4

2,5

1,2

0,4

24,9

11,4

53,2

Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan

13,3 5,8

2,7 1,0

1,6 0,6

0,9 0,2

23,5 27,7

9,4 9,2

49,7 56,0

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

0,4 1,7 4,6 11,2 27,4

0,4 0,8 1,0 2,4 3,9

0,1 0,2 0,7 1,1 3,1

0,0 0,1 0,3 0,5 1,4

44,5 34,6 27,2 16,6 5,4

11,5 9,3 9,7 9,0 6,7

43,8 54,0 56,7 60,3 52,8

Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/ Buruh Lainnya

Tabel 3.11.2 menggambarkan kepemilikan jaminan menurut karakteristik penduduk meliputi kelompok umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan kuintil indeks kepemilikan. Menurut tempat tinggal, penduduk di perkotaan lebih banyak yang memiliki jaminan kesehatan dibanding di perdesaan, terutama untuk jenis selain jamkesmas dan jamkesda. Sebaliknya, kepemilikan Jamkesmas dan Jamkesda lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan. Kondisi kepemilikan jaminan menurut kelompok umur memberikan gambaran yang bervariasi antar kelompok bayi, balita, anak, remaja, dewasa dan lanjut usia. Kelompok umur di bawah 5 tahun adalah kelompok tertinggi yang tidak memiliki jaminan (65,5%), sedangkan kelompok umur diatas 55 tahun kepemilikan jaminanan pada kisaran 51,7 persen sampai 55,6 persen sementara pada kelompok umur selain Balita dan lanjut usia, juga masih tinggi atau diatas 51 persen yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Kepemilikan jaminan kesehatan menurut status pekerjaan menunjukkan kelompok tertinggi yang tidak memiliki jaminan adalah kelompok wiraswasta (61,1%), sedangkan yang terendah adalah pegawai (29,8%). Kelompok wiraswasta ini terdiri dari pedagang besar ataupun eceran, sedangkan untuk kelompok pegawai terdiri dari pegawai formal ataupun non formal. Sebanyak 50,1 persen kelompok petani/nelayan dan buruh masih belum memiliki jaminan kesehatan

148

apapun, sementara bagi yang telah memiliki jaminan sebagian besar adalah Jamkesmas atau Jamkesda. Sedangkan bagi penduduk yang tidak bekerja 53,6 persen diantaranya belum memiliki jaminan. Menurut kuintil indeks kepemilikan, Jamkesmas dimiliki oleh kelompok penduduk terbawah, menengah bawah dan menengah, masing-masing sebesar 44,5 persen, 34,6 persen dan 27,2 persen. Akan tetapi Jamkesmas dimiliki juga pada penduduk menengah atas (16,6%) dan teratas (5,4%). Berbeda dengan Jamkesmas, kepemilikan Jamkesda tidak terlalu bervariasi untuk masing-masing kelompok penduduk berdasarkan kuintil indeks kepemilikan. Pada jenis  jaminan kesehatan selain Jamkesmas dan Jamkesda, kecenderungan kepemilikan jaminan kesehatan lebih banyak pada indeks kuintil kepemilikan teratas. 3.11.2 Mengobati sendiri Pola pencarian pengobatan seseorang dikategorikan dalam mengobati sendiri, memanfaatkan rawat jalan, dan memanfaatkan rawat inap. Informasi mengobati sendiri didapatkan dengan mengetahui perilaku seseorang yang pernah mengobati sendiri dengan cara membeli obat di apotik atau toko obat tanpa resep dalam satu bulan terakhir. Besaran biaya juga ditanyakan dan hasil analisis merupakan rerata total besar biaya dalam sebulan terakhir dengan menggunakan median. Tabel 3.11.3 menggambarkan bahwa penduduk daerah perdesaan lebih banyak yang mengobati sendiri dengan cara membeli obat ditoko obat atau di warung (15,3%) dari pada perkotaan (12,2%). Dari segi biaya, median biaya yang dikeluarkan perkotaan sama dengan di perdesaan yaitu sebesar Rp.5.000,-, nilai yang sama dengan angka provinsi. Menurut kuintil indeks kepemilikan, kelompok teratas merupakan kelompok yang terbawah untuk mengobati sendiri (14,8%) namun dari sisi biaya yang dikeluarkan adalah terbesar diantara lainnya yaitu Rp.10.000,-.

Tabel 3.11.3 Proporsi penduduk yang mengobati sendiri sebulan terakhir dan Mwdian besaran biaya menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 109 Mengobati diri sendiri % Rp

Karakteristik Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

12,2 15,3

5.000,5.000,-

14,8 15,6 14,9 13,6 11,3

3.000,5.000,5.000,5.000,10.000,-

Gambar 3.11.1 menggambarkan proporsi penduduk Sumatera Barat yang mengobati diri sendiri dalam satu bulan terakhir dengan membeli obat ke toko obat atau ke warung tanpa resep dokter adalah 14,1 persen dengan rerata pengeluaran sebesar Rp.5.000. Kota Padang Panjang merupakan kabupaten/kota tertinggi (25,9%) dengan median pengeluaran sebesar Rp.5.000, dan Kota Padang merupakan kabupaten/kota dengan proporsi terendah (7,2%) dengan rerata pengeluaran sebesar Rp. 5.000,-. Sedangkan rerata pengeluaran tertinggi di Tanah Datar (Rp. 11.000,-) dan terendah di Lima Puluh Kota (Rp. 2.000,-)

149

Mengobati sendiri (%) Median besar biaya

Gambar 3.11.1 Proporsi penduduk yang mengobati sendiri sebulan terakhir dan Median besaran biaya menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 34 3.11.3 Rawat jalan Pelayanan rawat jalan adalah semua pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap. Pemanfaatan atau utilisasi fasilitas kesehatan ditanyakan dalam satu bulan terakhir termasuk besaran biayanya. Hasil analisis dsajikan secara umum tanpa melihat jenis fasilitas kesehatan dan besar biaya merupakan rerata total besar biaya dalam sebulan terakhir (rawat jalan) dengan menggunakan median. Pemanfaatan rawat jalan menurut fasilitas kesehatan dapat dibaca dalam Buku Laporan Riskedas 2013 dalam angka.

150

Pengobatan rawat jalan

Median besar biaya

Gambar 3.11.2 Proporsi pemanfaatan rawat jalan beserta median biaya yang dikeluarkan (Rp) berdasarkan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 35 Gambar 3.11.2 menggambarkan 6,9 persen penduduk Sumatera Barat dalam satu bulan terakhir melakukan rawat jalan dan median biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.30.000,-. Penduduk Kota Sawah Lunto merupakan kabupaten/kota tertinggi yang melakukan rawat jalan (21%) dengan median biaya sebesar Rp.20.000,-. Penduduk Solok Selatan merupakan yang terendah dalam pemanfaatkan fasilitas rawat jalan (1,9%) dengan pengeluaran rerata sebesar Rp.35.000,Sedangkan di Kota Padang, 2,2 persen penduduk memanfaatkan rawat jalan dengan median biaya sebesar Rp.75.000,- yang juga merupakan pengeluaran tertinggi, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Tabel 3.11.4. menggambarkan pemanfaatan rawat jalan di berbagai fasilitas kesehatan dalam satu bulan terakhir. Sebanyak 11,1 persen balita melakukan rawat jalan dan kelompok ini merupakan kelompok proporsi tertinggi yang melakukan rawat jalan dengan median biaya sebesar Rp.25.000,-, sebaliknya penduduk umur 15-24 tahun adalah kelompok terendah. Makin bertambah umur, penduduk makin banyak yang memanfaatkan rawat jalan dan median biayanya pun cenderung semakin besar. Penduduk umur 75 tahun keatas adalah kelompok dengan median pengeluaran rawat jalan terbesar (Rp. 50.000,-) dan proporsi sebanyak 13,4%.

151

Tabel 3.11.4 Proporsi pemanfaatan rawat jalan beserta Median biaya yang dikeluarkan (Rp) berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 110 Karakteristik

Rawat Jalan % Rp

Kelompok umur (tahun) 0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Indeks Kuintil Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

11,1 5,3 4,2 5,7 6,7 8,0 10,3 12,5 13,4

25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 40.000 30.000 30.000 50.000

5,4 7,9

35.000 25.000

7,1 7,9 7,1 6,0 6,6

25.000 25.000 25.000 30.000 40.000

Pemanfaatan rawat jalan di perdesaan lebih tinggi (7,9%) dibanding di perkotaan (5,4%), namun untuk biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan terakhir untuk rawat jalan di perkotaan sebesar Rp.35.000,-, sedangkan di perdesaan sebesar Rp.25.000,-. Menurut kuintil indeks kepemilikan, median pengeluaran untuk rawat jalan paling tinggi pada kelompok penduduk kuintil teratas (Rp. 40.000,-) dengan proporsi pemanfaatan sebesar 6,6%. Pemanfaatan tertinggi rawat jalan terdapat pada kuintil menengah bawah dengan median pengeluaran sebesar Rp. 25.000,-. 3.11.4 Rawat inap Rawat Inap menurut Azwar Azrul (1996:73) suatu bentuk pelayanan kesehatan kedokteran intensif (hospitalization) yang diselenggarakan oleh rumah sakit, rumah sakit bersalin, maupun rumah bersalin. Pemanfaatan rawat inap ditanyakan dalam kurun waktu dua belas bulan terakhir. Hasil analisis dsajikan secara umum tanpa melihat jenis fasilias kesehatan dan besar biaya merupakan rerata total besar biaya dalam dua belas bulan terakhir (rawat jalan) dengan menggunakan median. Pemanfaatan rawat inap menurut fasilitas kesehatan dapat dibaca dalam Buku Riskedas 2013 dalam Angka.

152

Pengobatan Rawat Inap

Median besar biaya

Gambar 3.11.3 Proporsi pemanfaatan rawat inap beserta median biaya yang dikeluarkan (Rp) berdasarkan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 36 Gambar 3.11.3 menggambarkan 1,6 persen penduduk Sumatera Barat dalam satu bulan terakhir melakukan rawat inap dan median biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.1.000.000. Penduduk Kota Sawah Lunto tertingi untuk pemanfaatan rawat inap yaitu sebesar 3,9 persen dengan median biaya dalam satu tahun terakhir terendah sebesar Rp.285.000,-. Sedangkan Dharmasraya pemanfaatan rawat inap terkecil (0,6%) dengan median biaya sebesar Rp.800.000. Disusul Kepulauan Mentawai (0,7%), Solok Selatan (0,8%) dan Kota Padang (0,9%). Median biaya di tiga kabupaten/kota tersebut berbeda-beda, Kepulauan Mentawai sebesar Rp.1.500.000, Solok Selatan Rp.700.000, dan Kota Padang sebesar Rp.1.200.000. Pengeluaran untuk rawat inap terbesar adalah di Pesisir Selatan, yaitu sebesar Rp.2.000.000.

153

Tabel 3.11.5 Proporsi pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap beserta median biaya yang dikeluarkan (Rp) berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 111 Karakteristik

Rawat Inap %

Kelompok umur (tahun) 0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Indeks Kuintil Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Rp

1,1 0,6 1,4 1,9 1,6 2,1 2,5 3,0 4,6

550.000 1.500.000 700.000 1.200.000 1.000.000 800.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

1,6 1,5

1.200.000 1.000.000

1,2 1,7 1,7 1,5 1,8

500.000 900.000 1.250.000 1.262.000 2.050.000

Tabel 3.11.5. menggambarkan sebesar 1,1 persen balita memanfaatkan rawat inap dengan rerata pengeluaran sebesar Rp. 5.500.000,-. Kelompok usia lanjut merupakan kelompok tertinggi yang memanfaatkan fasilitas rawat inap dan juga besaran biayanya. Pemanfaatan rawat jalan di perkotaan dan perdesaan sedikit berbeda, untuk biaya rawat inap satu tahun terakhir di perkotaan sebesar Rp.1.200.000,- dan di perdesaan sebesar Rp. 1.000.000,-. Menurut kuintil indeks kepemilikan, kelompok penduduk kuintil teratas merupakan kelompok paling tinggi dalam pemanfaatan rawat inap (1,8%) dan pengeluaran sebesar Rp. 2.050.000.

3.11.5 Sumber pembiayaan Sumber biaya kesehatan menurut SKN terdiri dari biaya pemerintah dan masyarakat. Riskesdas 2013 memberikan informasi tentang proporsi sumber biaya kesehatan penduduk yang memanfaatkan rawat jalan dalam satu bulan terakhir dan atau rawat inap dalam satu tahun terakhir. Sumber biaya dikelompokkan menjadi: biaya sendiri, asuransi kesehatan (PNS, veteran, pensiunan PNS, pensiunan TNI/Polri), ASABRI (TNI/Polri aktif, staf Kementerian Hukum dan Keamanan), JPK Jamsostek, asuransi kesehatan swasta, tunjangan kesehatan dari perusahaan, Jamkesmas dan Jamkesda.

154

Gambar 3.11.4 Sumber biaya yang dipakai untuk pengobatan rawat jalan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 37

Gambar 3.11.4 memperlihatkan bahwa sumber biaya rawat jalan secara keseluruhan untuk Sumatera Barat masih didominasi (67,3%) pembiayaan yang dibayar oleh pasien sendiri atau keluarga (out of pocket ), kemudian berturut-turut disusul pembiayaan oleh Jamkesmas (12,4%) dan Jamkesda (6,6%), dan terendah adalah pembiayaan oleh perusahaan (0.5%). Sumber biaya rawat jalan dari Askes/ASABRI sebesar 5,3 persen, Jamsostek 1 persen, Asuransi Swasta 1,1 persen, sumber lainnya 5,1 persen dan sebanyak 0,8 persen dibiayai lebih dari satu sumber. Proporsi penduduk menurut sumber biaya untuk rawat jalan berdasarkan kabupaten/kota dapat dibaca dalam Buku Laporan Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam angka. Tabel 3.11.6 memperlihatkan bahwa menurut tempat tinggal, sumber biaya rawat jalan pada semua jenis fasilitas kesehatan dari berbagai jaminan kesehatan baik Askes, ASABRI, JPK Jamsostek, asuransi kesehatan swasta, dan tunjangan kesehatan perusahaan lebih banyak dimanfaatkan di daerah perkotaan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda. Menurut kuintil indeks kepemilikan, sumber biaya rawat jalan untuk semua jenis fasilitas kesehatan yang berasal dari biaya sendiri pada semua kelompok penduduk mempunyai proporsi lebih dari 64 persen. Pada penduduk kuintil terbawah didapati 64,3% persen melakukan rawat  jalan dengan biaya sendiri atau tanpa jaminan kesehatan apapun dan pada penduduk teratas terdapat 70,1 persen. Sumber biaya rawat jalan dari Jamkesmas yang tertinggi adalah pada penduduk kuintil terbawah (20,8%), sebaliknya pada penduduk kuintil teratas ada 3,7 persen yang menggunakannya. Proporsi dan pemanfaatan sumber biaya rawat jalan dari Askes,  ASABRI, JPK-Jamsostek, asuransi kesehatan swasta, dan tunjangan kesehatan perusahaan cenderung meningkat pada kuintil indeks k epemilikan yang semakin tinggi.

155

Tabel 3.11.6 Proporsi penduduk menurut sumber biaya untuk rawat jalan berdasarkan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 112 Karakteristik

Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan

Biaya Sendiri

57,4 71,5

Indeks Kuintil Kepemilikan Terbawah 64,3 Menengah 64,1 bawah Menengah 69,4 Menengah 69,4 atas Teratas 70,1

Sumber Biaya Rawat Jalan Jamso  Asuransi Jamke Jamkes- Perusa- Sumber stek Swasta smas da haan Lainnya

Lebih dr 1 Sumber

9,3 3,5

2,6 0,3

1,5 1,0

14,8 11,3

7,0 6,4

5,4 5,0

0,8 0,8

0,7

0,1

0,1

20,8

7,8

5,4

0,7

2,0

0,8

0,6

16,6

9,0

0,6

5,4

0,8

2,5

1,0

1,4

11,0

7,2

0,6

5,6

1,3

8,1

1,7

2,2

6,8

5,3

0,3

5,6

0,6

15,5

1,8

1,8

3,7

2,4

0,9

3,4

0,5

 Askes/  Asabri

1,3 0,1

Gambar 3.11.5 memperlihatkan bahwa sumber biaya yang dipakai untuk rawat inap pada semua fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh biaya sendiri (out of  pocket ), yaitu sekitar 60,8 persen. Kondisi ini dimungkinkan karena masih sekitar 53,6 persen penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Sebanyak 9 kabupaten/kota memiliki persentase out of pocket   diatas angka provinsi. Pola pemanfaatan jaminan kesehatan sebagai sumber biaya untuk rawat jalan dan rawat inap tidak berbeda.

Gambar 3.11.5 Sumber biaya yang dipakai untuk pengobatan rawat inap, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 38

156

Selanjutnya, sumber biaya yang paling banyak digunakan untuk rawat inap berturut-turut adalah Jamkesmas 13,6 persen, Askes/ASABRI 9,8 persen, lebih dari satu sumber biaya 4,5 persen, sebanyak 3,8 persen penduduk Sumatera Barat yang rawat inap menggunakan Jamkesda dan 2,7 persen dari sumber lainnya. Sementara itu sumber biaya untuk rawat inap dari Jamsostek digunakan oleh 2 persen, 1,1 persen dari Asuransi kesehatan swasta dan 1,6 persen dari tunjangan kesehatan perusahaan. Proporsi penduduk menurut sumber biaya untuk rawat inap berdasarkan kabupaten/kota dapat dibaca dalam Buku Laporan Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam angka. Tabel 3.11.7 Sumber biaya yang dipakai untuk pengobatan rawat inap menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 113 Karakteristik

Tempat tinggal Kota Desa

Biaya  Askes/ Sendiri  Asabri

50,8 67,2

Indeks Kuintil Kepemilikan Terbawah 63,5 Menengah 50,5 bawah Menengah 74,0 Menengah 65,2 atas Teratas 51,2

14,7 6,7

Sumber Biaya Rawat inap Jamsos  Asuransi Jamkes Jamke Sumber Lebih dr 1 sda tek Swasta mas Perusahaan Lainnya 1 Sumber

2,8 1,5

2,7 0,2

12,7 14,3

4,5 3,3

23,0

23,0

3,5 0,4

2,9 2,6

5,3 3,9

2,1

7,3

0,6

4,9

2,3

28,4

28,4

4,4

1,9

0,7

5,9

2,1

0,1

7,7

7,7

0,2

4,0

2,9

0,8

5,3

5,3

0,8

1,8

5,1

2,2

6,2

6,2

2,3

3,5

7,3

18,4 22,2

2,4

Tabel 3.11.7 memperlihatkan bahwa menurut tempat tinggal sumber biaya rawat inap pada semua jenis fasilitas kesehatan dari berbagai jaminan kesehatan baik Askes, ASABRI, JPK Jamsostek, asuransi kesehatan swasta, Jamkesda dan tunjangan kesehatan perusahaan lebih banyak dimanfaatkan di daerah perkotaan. Sumber biaya rawat inap dari Jamkesmas lebih banyak dimanfaatkan di daerah perdesaan. Menurut kuintil indeks kepemilikan, proporsi sumber biaya rawat inap dari jaminan kesehatan selain Jamkesmas dan Jamkesda cenderung meningkat seiring dengan makin tingginya kuintil. Sumber biaya rawat inap untuk semua jenis fasilitas kesehatan yang berasal dari biaya sendiri pada semua kelompok penduduk mempunyai proporsi lebih dari 51 persen. Pada penduduk kuintil terbawah didapati 63,5 persen melakukan rawat inap dengan biaya sendiri atau tanpa  jaminan kesehatan apapun dan pada penduduk teratas didapatkan 51,2 persen. Sumber biaya rawat inap dari Jamkesmas yang tertinggi adalah pada penduduk kuintil terbawah (23,0%), sebaliknya pada penduduk teratas hanya 6,2 persen yang menggunakannya.

157

3.12 Kesehatan Reproduksi Kesehatan Reproduksi (Kespro) mulai dimasukkan dalam Riskesdas 2010 yang hanya memberikan gambaran nasional dan provinsi. Riskesdas 2013 menyediakan informasi kesehatan reproduksi baik tingkat nasional, provinsi, bahkan kabupaten (terbatas untuk indikator tertentu), sehingga provinsi dapat menilai cakupan pelayanan kesehatan ibu berbasis komunitas sebagai komplemen dari data rutin. Blok kespro menyediakan informasi status kesehatan ibu dan beberapa isu kesehatan reproduksi pada semua perempuan umur 10-54 tahun. Informasi yang dikumpulkan meliputi: 1) kejadian kehamilan saat wawancara yang ditanyakan dalam kuesioner rumah tangga; 2) penggunaan alat/cara Keluarga Berencana (KB); 3) cakupan pelayanan kesehatan ibu dari masa kehamilan sampai masa nifas dan 4) masalah kespro lainnya. Jumlah sampel yang digunakan untuk analisis disajikan dalam Tabel 3.12.1. Tabel 3.12.1 Indikator utama, unit analisis dan jumlah sampel yang digunakan blok kesehatan reproduksi, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 114 Indikator Kejadian kehamilan Proporsi kehamilan

Unit analisis Semua anggota rumah tangga perempuan 10-54 tahun

Pelayanan program KB Penggunaan KB saat ini, CPR, jenis KB yang digunakan Tenaga & tempat pelayanan KB modern  Alasan utama tidak KB Pelayanan kesehatan ibu Masa kehamilan: Pemeriksaan kehamilan: K1, K1 ideal, K4 dan ANC minimal 4 kali Tempat dan Tenaga ANC Konsumsi zat besi, buku KIA Saat bersalin: Cakupan pelayanan ibu bersalin: - Proporsi linakes, - Proporsi tempat bersalin Masa nifas: Cakupan masa nifas (KF) Cakupan KB pasca salin

WUS (15-49 tahun) berstatus kawin WUS kawin yg menggunakan KB modern WUS kawin yang tidak menggunakan KB

Jumlah kelahiran (LH dan LM) dari riwayat kehamilan 1 Jan 2010 sd wawancara Jumlah kelahiran (LH dan LM) periode 1 Januari 2010 sd saat wawancara, yang melakukan ANC Jumlah kelahiran (LH dan LM) periode 1 Jan 2010 sd wawancara

Jumlah kelahiran (LH dan LM) periode 1 Jan 2010 sd wawancara

3.12.1. Kehamilan Informasi tentang kehamilan ini memberi gambaran proporsi penduduk Indonesia yang sedang hamil (Gambar 3.12.1). Proporsi kehamilan umur 10-54 tahun di Provinsi Sumatera Barat di perkotaan (2,8%) lebih tinggi dibanding perdesaan (1,9%) (lihat buku Riskesdas 2013 dalam  Angka). Pola kehamilan berbeda menurut kelompok umur dan tempat tinggal. Proporsi kehamilan pada umur remaja (15-19 tahun) adalah 0,2 persen, perdesaan tidak ada kasus.

158

Gambar 3.12.1 Proporsi penduduk yang sedang hamil berdasarkan laporan rumah tangga menurut kelompok umur dan tempat tinggal, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 39 3.12.2. Pelayanan program Keluarga Berencana (KB) Pelayanan KB merupakan upaya untuk mendukung kebijakan program KB nasional. Salah satu indikator program KB yaitu penggunaan KB saat ini dan CPR (Contraceptive Prevalence Rate). CPR adalah persentase penggunaan alat/cara KB oleh pasangan usia subur (PUS) yaitu WUS (umur 15-49 tahun) berstatus menikah atau hidup bersama (Rajaguguk, Omas Bulan, 2010). Pada laporan ini, informasi tentang KB dianalisis pada kelompok WUS berstatus menikah atau hidup bersama. Analisis jenis alat/cara KB yang digunakan merujuk pada alat/cara KB yang paling efektif. a. Pola penggunaan KB saat ini Gambar 3.12.2 menunjukkan penggunaan KB tahun 2013 bervariasi menurut provinsi, proporsi penggunaan KB saat ini secara provinsi sebesar 53,6 persen. Proporsi terendah di Kota Bukittinggi (40,8 %) dan tertinggi di Dharmasraya (67,1%).

Gambar 3.12.2 Pengggunaan KB saat ini menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

159

Penggunaan alat/cara KB terdiri dari alat KB modern dan KB cara tradisional. Penggunaan menurut alat atau cara tersebut juga mencerminkan CPR KB modern dan CPR KB tradisional. Indikator CPR modern merupakan salah satu indikator MDGs kelima dengan target peningkatan CPR modern sebesar 65 persen (Kemenkes RI, 2011).

Gambar 3.12.3 Proporsi penggunaan alat/cara KB saat ini WUS kawin dan kelompok umur, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 40 Gambar 3.12.3 menunjukkan dominasi penggunaan alat/cara KB modern (53,1%). Kabupaten/kota dengan penggunaan KB modern adalah tertinggi di Kab. Solok (66,2%) dan terendah di Kota Padang (42,2%). Gambar 3.12.3 menunjukkan juga bahwa proporsi penggunaan KB saat ini terbanyak pada kelompok umur 30-34 tahun (62,3%), sedangkan pada kelompok umur berisiko masih rendah yaitu pada 45-49 tahun (30,2%) dan kelompok umur 1519 tahun (49,9%). Penggunaan KB menurut kabupaten/kota, proporsi penggunaan alat/cara KB menurut karakteristik lainnya disajikan pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka. Proporsi penggunaan alat/cara KB di perdesaan (58,3%) lebih banyak dibandingkan di perkotaan (46,3%), sedangkan berdasarkan kuintil indeks kepemilikan terbanyak adalah kelompok terbawah (60,1%). WUS kawin yang tidak pernah menggunakan KB lebih banyak pada kelompok dengan pendidikan tamat PT (30,1%) dan pada kelompok umur 15-19 tahun (46,1%).

b. Penggunaan KB menurut jenis kandungan hormonal dan jangka waktu efektivitas Penggunaan KB menurut jenis alat/cara KB di Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penggunaan KB jenis suntikan KB (31,2%). Penggunaan KB menurut jenisnya dapat dilihat pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka Tabel 3.12.4 dan Tabel 3.12.5, dan berdasarkan jenis

160

alat/cara KB modern dari kedua ndic tersebut dapat dikelompokkan menurut jenis kandungan hormonal dan jangka waktu efektivitas. Kelompok KB hormonal terdiri dari KB modern jenis susuk, suntikan dan pil sedangkan kelompok non hormonal adalah sterilisasi pria, sterilisasi wanita, spiral/IUD, diafragma dan kondom. Kelompok alat/cara KB modern menurut jangka waktu efektivitas untuk MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) terdiri dari susuk, sterilisasi pria, sterilisasi wanita serta, spiral/IUD, sedangkan kelompok non MKJP adalah jenis suntikan, pil, diafragma dan kondom. Pada Tabel 3.12.6 buku Riskesdas 2013 dalam Angka, memperlihatkan dominasi kelompok hormonal dan non MKJP yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan KB suntikan yang tinggi. Gambar 3.12.4 menunjukkan pola penggunaan alat/cara KB modern berdasarkan jenis kandungan hormonal menurut provinsi. Proporsi penggunaan KB hormonal paling tinggi di Kabupaten Dharmasraya (62,9%) dan paling rendah di Kota Bukittinggi (22,3%). Sementara untuk proporsi alat KB non hormonal paling tinggi di Kota Payakumbuh (21,7%) dan paling rendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai (1,1%).

Gambar 3.12.4 Proporsi WUS kawin yang menggunakan alat/cara KB modern berdasarkan kelompok kandungan hormonal menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 41

Gambar 3.12.5 adalah variasi proporsi penggunaan KB menurut jenis jangka waktu efektivitas (MKJP dan Non MKJP). Proporsi penggunaan KB non MKJP tertinggi di Kab. Solok Selatan (55,2%) dan paling rendah di Kota Bukittinggi (21,9%). Penggunaan alat/cara KB dengan MKJP paling tinggi di Kab. Solok (28,5%) sedangkan paling kecil adalah Kab. Pasaman Barat (5,8%).

161

Gambar 3.12.5 Proporsi WUS kawin yang menggunakan alat/cara KB modern berdasarkan kelompok jangka waktu efektivitas KB menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 42 Proporsi penggunaan KB modern kelompok hormonal menurut karakteristik paling tinggi pada kelompok umur 20-24 tahun (54,4%), tamat SLTP (53,1%), petani/nelayan/buruh (52,0%), tinggal di perdesaan (52,0%) dan kuintil indeks kepemilikan terbawah (56,5%) (Tabel 3.12.7 pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka). Proporsi penggunan KB modern berdasarkan jangka waktu efektivifas menurut k arakteristik, non MKJP banyak digunakan oleh kelompok umur 20-24 tahun, tamat SLTP, petani/nelayan/buruh, tinggal di perdesaan dan dengan kuintil indeks kepemilikan terbawah. Pengguna jenis MKJP paling tinggi pada kelompok umur 15-19 tahun, tidak sekolah, wiraswasta, bertempat tinggal di perkotaan dan dengan kuintil indeks kepemilikan teratas (Tabel 3.12.7 pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka). c. Tempat dan tenaga untuk pelayanan KB modern Informasi tempat dan tenaga pelayanan KB modern bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan KB.

Gambar 3.12.6 Proporsi pemanfaatan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam mendapatkan pelayanan KB, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

162

Gambar 3.12.6 memperlihatkan penggunaan tempat dan tenaga yang memberi pelayanan KB. Terlihat bahwa praktek bidan dan bidan banyak perperan dalam pelayanan KB. Proporsi tersebut bervariasi menurut karakteristik. Tempat yang banyak dikunjungi adalah praktek bidan (52,3%) dan paling kecil adalah Praktek Perawat (0,7%). Proporsi WUS kawin berdasarkan tempat mendapatkan pelayanan KB modern menurut kabupaten/kota dan karakteristik yang dapat dilihat secara lengkap pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka. Gambar 3.12.6 juga menunjukkan proporsi WUS kawin berdasarkan tenaga kesehatan yang memberi pelayanan KB. Pelayanan KB di Provinsi Sumatera Barat banyak diberi pelayan KB. Tenaga yang paling banyak memberi pelayanan KB adalah bidan (91,4%), dibandingkan tenaga kesehatan lainnya. Proporsi WUS kawin berdasarkan tenaga pemberi pelayanan KB modern menurut kabupaten/kota dan karakteristik dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 3.12.10 dan 3.12.11 buku Riskesdas 2013 dalam Angka.

3.12.3. Pelayanan kesehatan masa kehamilan, persalinan dan nifas Setiap kehamilan dapat menimbulkan risiko kematian ibu.  Pemantauan dan perawatan kesehatan yang memadai selama kehamilan sampai masa nifas sangat penting untuk kelangsungan hidup ibu dan bayinya. Dalam upaya mempercepat penurunan kematian ibu, Kementerian Kesehatan menekankan pada ketersediaan pelayanan kesehatan ibu di masyarakat. Riskesdas 2013 menanyakan kepada semua perempuan 10-54 tahun yang pernah melahirkan. Selanjutnya pada responden yang pernah melahirkan (lahir hidup dan lahir mati) pada periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara ditanyakan lebih lanjut tentang pengalaman mendapat pelayanan kesehatan selama periode hamil sampai masa nifas. Analisis Definisi Operasional Indikator ANC dilakukan terhadap 49.603 kelahiran untuk K1 atau ANC minimal 1 kali adalah proporsi mendapat gambaran indikator pelayanan kehamilan, persalinan sampai masa nifas. kelahiran yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil minimal 1 kali Terdapat 2 indikator MDGs yang diperoleh tanpa memperhitungkan periode waktu dari bagian ini yaitu cakupan ANC minimal pemeriksaan. 1 kali dan ANC minimal 4 kali serta proporsi penolong persalinan oleh tenaga K1 ideal  adalah proporsi kelahiran yang kesehatan yang kompeten. mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil pertama kali pada trimester 1. a. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan K4 adalah proporsi kelahiran yang mendapat indikator cakupan ANC pelayanan kesehatan ibu hamil selama 4 kali  Antenatal Care  (ANC) adalah pelayanan dan memenuhi kriteria 1-1-2 yaitu minimal 1 kesehatan yang diberikan oleh tenaga kali pada trimester 1, minimal 1 kali pada kesehatan untuk ibu selama kehamilannya trimester 2 dan minimal 2 kali pada trimester dan dilaksanakan sesuai dengan standar 3. pelayanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan/SPK (Direktorat ANC minimal 4 kali adalah proporsi Bina Kesehatan Ibu, Kemkes RI, 2010). kelahiran yang mendapat pelayanan Tenaga kesehatan yang dimaksud di atas kesehatan ibu hamil minimal 4 kali adalah dokter spesialis kebidanan dan tanpa memperhitungkan periode waktu kandungan, dokter umum, bidan dan pemeriksaan. perawat. Pada laporan ini disajikan indikator ANC yang sesuai dengan MDGs (K1 dan ANC minimal 4 kali) maupun indikator ANC untuk evaluasi program pelayanan kesehatan ibu di Indonesia seperti cakupan K1 ideal dan K4. Cakupan ANC menurut karakteristik menunjukkan bahwa semakin muda umur, semakin tinggi pendidikan ibu, semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan dan tinggal di perkotaan, maka ibu cenderung untuk melakukan ANC. Cakupan K1 ideal menurut karakteristik memiliki pola yang hampir sama dengan cakupan K1 (Lihat buku Riskesdas 2013 dalam Angka).

163

b. Tenaga dan tempat pemeriksa kehamilan Tenaga kesehatan yang kompeten memberi pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil adalah dokter kebidanan dan kandungan, dokter umum, bidan dan perawat (Direktorat Bina Kesehatan Ibu, 2009). Fasilitas kesehatan disediakan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dari rumah sakit hingga posyandu. Gambar 3.12.10 adalah proporsi kelahiran yang mendapat pelayanan ANC menurut tenaga dan tempat menerima ANC. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling berperan (89,3%) dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dan fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan ibu hamil adalah praktek bidan (50,3%), Puskesmas/Pustu (18,3%) dan Poskesdes/Polindes (11,7%).

Gambar 3.12.10 Proporsi kelahiran yang melakukan pemeriksaan kehamilan menurut tenaga dan tempat mendapat pelayanan ANC, Sumatera Barat 2013 43 Proporsi tenaga kesehatan yang memberi pelayanan pemeriksaan kehamilan menurut provinsi dan karakteristik dapat dilihat pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka (Tabel 3.12.16 dan 3.12.17). Masyarakat dengan karakteristik tinggal di perdesaan, pendidikan rendah dan berada pada kuintil indeks kepemilikan terbawah hingga menengah cenderung memilih bidan saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Sebaliknya dokter spesialis kebidanan dan kandungan dipilih oleh masyarakat di perkotaan, pendidikan tinggi dan indeks kepemilikan atas. Proporsi fasilitas kesehatan yang dipilih masyarakat untuk pemeriksaan kehamilan menurut provinsi dan karakteristik dapat dilihat pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka. c.

Konsumsi zat besi

Zat besi sangat dibutuhkan oleh ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia dan menjaga pertumbuhan janin secara optimal. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar ibu hamil mengonsumsi paling sedikit 90 pil zat besi selama kehamilannya (Depkes RI, 2001). Pada Riskesdas 2013 menanyakan apakah mengonsumsi zat besi selama hamil dan berapa hari mengonsumsi zat besi selama hamil. Zat besi yang dimaksud adalah semua konsumsi zat besi selama masa kehamilannya termasuk yang di jual bebas maupun multivitamin yang mengandung zat besi. Gambar 3.12.11 menunjukkan konsumsi zat besi dan variasi jumlah asupan zat besi selama hamil di Provinsi Sumatera Barat sebesar 87, persen. Di antara yang mengonsumsi zat besi tersebut, terdapat 34,8 persen mengonsumsi minimal 90 hari selama kehamilannya.

164

Gambar 3.12.11 Proporsi kelahiran yang menurut konsumsi zat besi (Fe) dan jumlah yang dikonsumsi, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 44

d. Kepemilikan buku KIA dan pelaksanaan P4K Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) telah dirintis sejak 1997 dengan dukungan dari JICA (Japan International Cooperation Agency ). Buku KIA berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita). Buku KIA juga memuat informasi tentang cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Setiap kehamilan mendapat 1 buku KIA. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan program terobosan Kementerian Kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan ibu sebagai upaya untuk menurunkan kematian ibu (Factsheet Ditjen Bina Kesehatan Ibu). P4K adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan, kader, tokoh agama/tokoh masyarakat untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam perencanaan persalinan, persiapan menghadapi komplikasi kehamilan/persalinan, perencanaan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan bagi setiap ibu hamil dengan menggunakan media stiker sebagai penanda. Sebagai wujud penerapan P4K tersebut juga dituliskan pada Buku KIA dalam lembar ‘Amanat Persalinan’. Setiap kehamilan yang mendapat buku KIA dan membuat perencanaan dituliskan pada lembar tersebut (Kementerian Kesehatan, 1997). Pada Riskesdas 2013, enumerator menanyakan kepemilikan Buku KIA. Apabila responden bisa menunjukkan buku KIA dilanjutkan dengan observasi 5 komponen P4K terhadap lembar Amanat Persalinan yang terkait dengan perencanaan persalinan, persiapan kegawatdaruratan dan perencanaan KB yaitu : 1. Penolong persalinan (nama-nama tenaga kesehatan yang akan menangani saat bersalin). 2. Dana persalinan (rencana sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk biaya persalinan). 3. Kendaraan/ambulans desa (kendaraan yang disiapkan untuk membawa ibu hamil menuju tempat bersalin jika sewaktu-waktu akan melahirkan/perlu rujukan). 4. Metode KB (rencana jenis KB yang akan dipilih setelah melahirkan), dan 5. Sumbangan darah (nama-nama calon donor darah apabila sewaktu-waktu terjadi kasus perdarahan/komplikasi lain yang memerlukan sumbangan darah).

165

Gambar 3.12.12 Proporsi menurut kepemilikan buku KIA dan isian 5 komponen P4K observasi lembar amanat persalinan Provinsi Sumatera Barat , Riskesdas 2013 45

Hasil analisis menunjukkan bahwa 89,4 persen mempunyai buku KIA, namun yang bisa menunjukan hanya 39,6 persen. Variasi kepemilikan buku KIA dan bisa menunjukkan buku KIA menurut kabupaten/kota antara cakupan terendah di Kota Pariaman (11,4%) dan tertinggi di Kota Payakumbuh (61,7%). Gambar 3.12.12 menunjukkan hasil observasi buku KIA terhadap 5 komponen P4K menunjukkan bahwa isian penolong persalinan sebesar 34,8 persen, dana persalinan sebesar 17,2 persen, kendaraan/ambulans desa sebesar 12,8 persen, metode KB pasca salin sebesar 17,7 persen dan 12,6 persen untuk isian sumbangan darah. Kelengkapan isian pada semua komponen sebesar 10,6 persen dan 64,4 persen tidak ada isian. Kepemilikan buku KIA dan isian 5 komponen hasil observasi menurut kabupaten/kota dan karakteristik dapat dilihat pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka.

e. Cara persalinan Masa bersalin merupakan periode kritis bagi seorang ibu hamil. Masalah komplikasi atau adanya faktor penyulit menjadi faktor risiko terjadinya kematian ibu sehingga perlu dilakukan tindakan medis sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu dan anak. Di Indonesia, bedah sesar hanya dilakukan atas dasar indikasi medis tertentu dan kehamilan dengan komplikasi (Depkes, 2001c). Pada Riskesdas 2013 menanyakan proses persalinan yang dialami. Gambar 3.12.13 menyajikan proporsi persalinan dengan bedah sesar menurut provinsi dan gambar 3.12.14 menurut karakteristik. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan kelahiran bedah sesar sebesar 13,2 persen dengan proporsi tertinggi di Kota Padang (24,3%) dan terendah di Kab. Kep. Mentawai (2,9%) dan secara umum pola persalinan melalui bedah sesar menurut karakteristik menunjukkan proporsi tertinggi pada kuintil indeks kepemilikan teratas (27,6%), tinggal di perkotaan (18,7%), pekerjaan sebagai pegawai (31,3%) dan pendidikan tinggi/lulus PT (25,2%). Tabel 3.12.24 dan Tabel 3.12.25 buku Riskesdas 2013 dalam Angka menyajikan proporsi metode persalinan menurut provinsi dan karakteristik.

166

Gambar 3.12.13 Proporsi persalinan operasi sesar dari kelahiran periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 46

Gambar 3.12.14 Proporsi persalinan sesar dari kelahiran periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 47 f. Penolong persalinan Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten merupakan salah satu indikator MDGs target kelima. Tenaga kesehatan yang kompeten sebagai penolong persalinan (linakes) menurut PWS-KIA adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum dan bidan.

167

Kementerian Kesehatan menetapkan target 90 persen persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2012 (Depkes, 2000c). Untuk mengukur kemajuan dalam mencapai target ini, responden ditanya mengenai siapa saja yang menolong selama proses persalinan. Dalam analisis Riskesdas, penolong persalinan dinyatakan dalam penolong persalinan kualifikasi tertinggi dan kualifikasi terendah. Penolong persalinan dengan kualifikasi tertinggi apabila lebih dari satu penolong maka dipilih yang paling tinggi sedangkan penolong persalinan dengan kualifikasi terendah adalah apabila lebih dari satu penolong maka dipilih tenaga dengan kualifikasi yang paling rendah. Gambar 3.12.15 menunjukkan bahwa persalinan kualifikasi tertinggi dan kualifikasi terendah. Sebagian besar persalinan ditolong oleh bidan (69,7% dan 66,6%). Sehingga penolong persalinan dengan tenaga kesehatan (dokter/bidan) untuk kualifikasi tertinggi sebesar 92 persen dan kualifikasi terendah adalah 91,9 persen.

Gambar 3.12.15 Proporsi kelahiran pada periode 1 Januari 2010 sd wawancara menurut penolong persalinan kualifikasi tertinggi dan terendah, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 48

Pola penolong persalinan menurut karakteristik terlihat bahwa semakin tinggi pendidikan ibu, persentase dokter spesialis kebidanan dan kandungan semakin besar baik kualifikasi tertinggi maupun terendah. Demikian juga pegawai, tinggal di perkotaan dan kuintil indeks kepemilikan teratas. Sebaliknya penggunaan dukun sebagai tenaga penolong persalinan adalah kelahiran dari ibu yang mempunyai pendidikan rendah (tidak sekolah), petani/ nelayan/buruh tinggal di perdesaan dan kuintil indeks kepemilikan terbawah. Informasi pola penolong persalinan dengan kualifikasi tertinggi menurut provinsi dan karakteristik dapat dilihat pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka Tabel 3.12.26 dan 3.12.27 sedangkan kualifikasi terendah menurut provinsi dan karakteristik dapat dilihat pada buku Riskesdas dalam Angka. g. Tempat persalinan Tempat persalinan yang ideal adalah di rumah sakit karena apabila sewaktu-waktu memerlukan penanganan kegawatdaruratan tersedia fasilitas yang dibutuhkan, minimal bersalin di fasilitas kesehatan lainnya sehingga apabila perlu rujukan dapat segera dilakukan. Sebaliknya apabila

168

melahirkan di rumah apabila sewaktu-waktu membutuhkan penangan medis segera tidak dapat segera dapat ditangani. Gambar 3.12.17 menyajikan proporsi tempat bersalin di fasilitas kesehatan (RS, RB/klinik/praktek nakes, Puskesmas/Pustu) dan Polindes/Poskesdes dan di Rumah menurut karakteristik. Pada kelompok ibu berumur risiko tinggi (umur ibu kurang dari 20 tahun dan umur 35 tahun ke atas) lebih banyak melahirkan di rumah (berkisar 39,1% sampai 17,5%) sedangkan ibu dengan tingkat pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan yang tinggi, bekerja sebagai pegawai dan tinggal di perkotaan paling banyak melahirkan di fasilitas kesehatan dan Polindes/Poskesdes. Sebaliknya ibu dengan pendidikan rendah, tinggal di perdesaan dan dengan kuintil indeks kepemilikan terendah memilih melahirkan di rumah.

Gambar 3.12.17 Proporsi kelahiran 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut tempat bersalin di faskes dan polindes/poskesdes vs di rumah/lainnya dan karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 49 h. Pelayanan kesehatan masa nifas Masa nifas masih merupakan masa yang rentan bagi kelangsungan hidup ibu baru bersalin. Menurut Studi Tindak Lanjut Kematian Ibu SP 2010 (Tin Afifah dkk, 2011), sebagai besar kematian ibu terjadi pada masa nifas sehingga pelayanan kesehatan masa nifas berperan penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu. Pelayanan masa nifas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu selama periode 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan. Kementerian Kesehatan menetapkan program pelayanan atau kontak ibu nifas yang dinyatakan dalam ndicator: 1) KF1, kontak ibu nifas pada periode 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan 2) KF2, kontak ibu nifas pada periode 7-28 hari setelah melahirkan dan 3) KF3, kontak ibu nifas pada periode 29-42 hari setelah melahirkan.

169

Gambar 3.12.18 Proporsi kelahiran hidup periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut pelayanan pemeriksaan masa nifas, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 50

Gambar 3.12.19 Cakupan pelayanan masa nifas periode 6 jam-3 hari setelah melahirkan periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara menurut karakteristik, Sumatera Barat 2013 51

Gambar 3.12.18 memperlihatkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan masa nifas seiring dengan periode waktu setelah bersalin proporsi semakin menurun. Kelahiran yang mendapat pelayanan kesehatan masa nifas secara lengkap meliputi KF1, KF2 dan KF3 hanya 20,7 persen. Cakupan KF1 menurut karakteristik pada Gambar 3.12.19 memperlihatkan bahwa semakin tinggi pendidikan dan kuintil indeks kepemlikan cakupan makin besar, proporsi di perkotaan lebih tinggi

170

dibanding perdesaan. Tidak ada perbedaan mencolok menurut karakteristik umur saat bersalin dan pekerjaan. Rincian data cakupan pelayanan KF menurut provinsi dan karakteristik dapat dilihat pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka Provinsi Sumatera Barat. i. Pelayanan KB pasca salin Salah satu program terobosan Kementerian Kesehatan dalam upaya melakukan percepatan penurunan angka kematian ibu adalah peningkatan KB pasca persalinan yaitu penggunaan metode kontrasepsi pada masa nifas sampai dengan 42 hari setelah melahirkan sebagai langkah untuk mencegah kehilangan kesempatan ber-KB. Dalam Riskesdas 2013 menanyakan tentang pelayanan KB yang diterima pada periode masa nifas sampai 42 hari setelah melahirkan. Gambar 3.12.20 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan KB pasca salin di Sumatera Barat sebesar 50,2 persen dan bervariasi menurut kabupaten/kota, dengan rentang 21,4 persen (Kab. Kep. Mentawai) dan 83,6 persen (Kota Sawah Lunto).

Gambar 3.12.20 Cakupan pelayanan KB pasca salin, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

52

Penerimaan pelayanan KB pasca salin di perdesaan (50,9%) lebih besar daripada di perkotaan (49,1%). Tidak ada kecenderungan bermakna menurut karakteristik lainnya. Tabel KB pasca salin menurut provinsi dan karakteristik secara lengkap dapat dilihat pada buku Riskesdas 2013 dalam Angka.

3.13 Kesehatan Anak dan Imunisasi Blok Kesehatan Anak dan Imunisasi bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai indikator kesehatan anak yang meliputi: prevalensi berat badan lahir rendah (BBLR), perilaku perawatan tali pusar bayi baru lahir, cakupan pemeriksaan bayi baru lahir (pemeriksaan neonatus), prevalensi gangguan kesehatan (sakit) pada bayi usia neonatus, kepemilikan akte kelahiran anak balita, cakupan imunisasi, cakupan kepemilikan KMS anak balita dan Buku KIA, cakupan pemantauan pertumbuhan anak balita, cakupan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada bayi dan anak balita, prevalensi cacat lahir atau kecacatan pada anak balita,

171

cakupan pemberian ASI, cakupan inisiasi menyusu dini (IMD), cakupan pemberian kolostrum, prevalensi pemberian makanan prelakteal, cakupan pemberian ASI eksklusif atau menyusui eksklusif dan sunat perempuan. Indikator yang terkait dengan prevalensi gangguan kesehatan (sakit) pada bayi usia neonatus, kepemilikan akte kelahiran anak balita, cakupan kepemilikan KMS anak balita dan Buku KIA, cakupan pemberian kolostrum dan prevalensi pemberian makanan prelakteal akan ditampilkan dalam buku seri kedua (Riskesdas 2013 dalam Angka). Sampel yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut diperoleh dari anak umur 0-59 bulan dan anak perempuan umur 0-11 tahun. Tabel 3.13.1 menunjukkan kelompok sampel yang masuk dalam analisis. Tabel 3.13.1 Informasi sampel dan indikator yang dikumpulkan untuk kesehatan anak, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 115 Sampel Perempuan umur 0-11 tahun  Anak umur 0-59 bulan

 Anak umur 6-59 bulan  Anak umur 24-59 bulan  Anak umur 0-23 bulan  Anak umur 12-23 bulan

Indikator Sunat perempuan Kunjungan neonatus Berat dan panjang lahir Perawatan tali pusar Kepemilikan KMS dan buku KIA Kepemilikan akte kelahiran Cakupan vitamin A Pemantauan pertumbuhan Kecacatan ASI dan MPASI Imunisasi

3.13.1 Berat dan panjang lahir Riskesdas 2013 mengumpulkan informasi tentang berat badan lahir dan panjang badan lahir pada anak umur 0-59 bulan. Berat badan lahir dan panjang badan lahir dicatat atau disalin berdasarkan dokumen/catatan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga, seperti buku KIA, KMS, atau buku catatan kesehatan anak lainnya. Persentase anak balita yang memiliki catatan berat badan lahir adalah 54,7 persen. Kategori berat badan lahir anak balita dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: <2500 gram (BBLR), 2500-3999 gram, dan ≥4000 gram.  Di Provinsi Sumatera Barat persentase anak balita yang mempunyai berat badan lahir <2500 gram sebesar 7,3 persen, 2500-3999 gram sebesar 86,8 persen, dan ≥4000 gram sebesar 5,9 persen. Persentase berat badan lahir rendah (BBLR) pada anak umur 0-59 bulan menurut kabupaten/kota disajikan pada gambar 3.13.1. Persentase BBLR tertinggi terdapat di Pesisir Selatan (16,5%) dan terendah di Kota Payakumbuh (2,2%).

172

Gambar 3.13.1 Persentase berat badan lahir rendah (BBLR) dari balita, Provinsi Sumatera Barat, 2013 53

Riskesdas

Tabel 3.13.2 menyajikan persentase berat badan bayi baru lahir anak balita menurut karakteristik anak, pendidikan kepala keluarga (KK), pekerjaan KK, tempat tinggal, dan kuintil indeks kepemilikan. Menurut kelompok umur anak balita dengan berat badan lahir <2500 gram terbanyak di umur 48-59 bulan (9,4%) dan umur 12-23 bulan (9,1%). Sedangakan untuk berat badan lahir >4000 gram terbanyak di umur 36-47 (7,6%) dan umur 6-11 bulan (7,3%). Menurut  jenis kelamin, persentase berat badan lahir <2500 gram pada anak perempuan (8,3%) lebih tinggi daripada anak laki-laki (6,3%), namun persentase berat lahir >4000 gram pada anak lakilaki (7,2%) lebih tinggi dibandingkan anak perempuan (4,6%). Menurut pendidikan KK dan kuintil indeks kepemilikan tidak ada kecenderungan yang jelas untuk berat badan lahir anak balita. Sedangkan menurut jenis pekerjaan KK, anak balita dari keluarga yang wiraswasta dan jenis pekerjaan lainnya mempunyai persentase berat badan lahir < 2500 gram lebih rendah dibandingkan dengan kelompok pekerjaan pegawai (9,9%), kelompok KK yang tidak bekerja (8,2) dan petani/buruh/nelayan (7,7%). Persentase berat badan lahir <2500 gram di perdesaan (7,7%) lebih tinggi daripada di perkotaan (6,9%). Tabel 3.13.3 menyajikan persentase panjang badan lahir anak usia 0-59 bulan menurut kabupaten/kota. Katagori panjang badan lahir dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: <48 cm, 48 52 cm, dan >52 cm. Persentase panjang badan lahir <48 cm diketahui sebesar 15,6 persen, 4852 cm sebesar 82,4 persen dan >52 cm sebesar 2,1 persen. Persentase bayi lahir pendek (panjang badan lahir <48 cm) tertinggi di Pesisir Selatan (32,7%) dan terendah di Tanah Datar (2,5%).

173

Tabel 3.13.2 Persentase berat badan lahir anak usia 0-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 116 Karakteristik

 Ada catatan <2500 gr

>2500 - 3999 gr

>4000 gr

Kelompok Umur 0 – 5 bulan 6 – 11 bulan

4,4 8,1

88,6 84,6

7,0 7,3

12 – 23 bulan

9,1

85,7

5,2

24 – 35 bulan 36 – 47 bulan 48 – 59 bulan

4,9 7,6

88,7 84,8

6,4 7,6

9,4

88,0

2,6

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

6,3 8,3

86,4 87,1

7,2 4,6

Pendidikan KK Tidak pernah sekolah

6,2

93,8

10,6 9,0 7,0

82,8 82,7 86,1

6,7 8,3 6,8

Tamat SMA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan KK

5,6 9,2

89,5 88,4

4,9 2,4

Tidak bekerja Pegawai

8,2

84,9

6,9

9,9 6,5 7,7

87,6 87,1 85,3

2,4 6,4 7,0

3,2

92,3

4,5

6,9 7,7

88,7 85,3

4,5 7,1

8,7 4,3 10,5

85,4 85,7 86,0

5,9 9,9 3,5

7,4

87,5

5,0

5,2

88,9

6,0

Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP

Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah Atas Teratas

174

Tabel 3.13.3 Persentase panjang badan lahir anak usia 0-59 bulan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 117 Kabupaten

 Ada catatan <48 cm

48 - 52 cm

>52 cm

Kepulauan Mentawai

28,1

67,9

4,0

Pesisir Selatan

32,7 11,0

61,5 84,6

5,8 4,5

23,6

76,1

0,4

Tanah Datar Padang Pariaman  Agam

2,5 14,5

93,2 85,5

4,4

10,1

85,4

4,5

Lima Puluh Kota

17,2

81,7

1,1

Pasaman Solok Selatan

12,3 15,8

84,4 79,3

3,3 4,8

Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang

17,5 16,2

82,5 81,5

2,3

Kota Solok Kota Sawah Lunto

16,1 7,6 18,2

83,9 88,0 81,8

4,4

Kota Padang Panjang

6,7

91,2

2,0

Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh

9,2 18,7

86,4 77,1

4,4 4,2

Kota Pariaman

7,2

91,5

1,3

Sumatera Barat

15,6

82,4

2,1

Solok Sijunjung

Persentase panjang badan lahir anak usia 0-59 bulan menurut kelompok umur anak, jenis kelamin anak, pendidikan KK, pekerjaan KK, tempat tinggal, dan kuintil indeks kepemilikan disajikan pada Tabel 3.13.4. Menurut kelompok umur anak balita tidak menunjukkan adanya pola yang jelas di antara kelompok umur. Persentase bayi lahir pendek (<48 cm) pada perempuan (18,2%) lebih tinggi daripada anak laki-laki (12,8%). Berdasarkan pendidikan dan pekerjaan, semakin tinggi tingkat pendidikan KK semakin tinggi persentase anak usia 0-59 bulan dengan panjang badan <48 cm. Sedangka persentase anak usia 0-59 bulan dengan panjang badan <48 cm untuk jenis pekerjaan KK lainnya, Petani/Nelayan/Buruh dan Pegawai lebih tinggi dari pada jenis pekerjaan KK wiraswasta dan tidak bekerja. Berdasarkan tempat tinggal persentase bayi lahir pendek di perkotaan lebih kecil (14,8%) dibanding perdesaan (16,2%). Berdasarkan kuintil indeks kepemilikan, terjadi kecenderungan semakin tinggi kuintil semakin rendah persentase bayi lahir pendek.

175

Tabel 3.13.4 Persentase panjang badan lahir anak usia 0-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 118 Karakteristik

 Ada catatan <48 cm

48 - 52 cm

>52 cm

0 – 5 bulan 6 – 11 bulan

15,9 14,8

79,2 82,9

4,9 2,2

12 – 23 bulan 24 – 35 bulan 36 – 47 bulan

15,8 17,3 16,9

82,5 81,3 82,2

1,6 1,5 0,9

48 – 59 bulan

11,8

86,1

2,1

12,8 18,2

84,3 80,5

2,9 1,3

Tidak tamat SD

8,2 12,6

91,8 86,4

0,9

Tamat SD Tamat SMP

12,1 14,9

86,6 82,0

1,2 3,2

Tamat SMA

17,5

80,5

2,0

Tamat D1-D3/PT Pekerjaan KK

21,7

75,5

2,8

Tidak bekerja

6,9

92,2

0,9

Pegawai Wiraswasta

16,9 12,9 17,2

78,1 85,7 81,2

5,0 1,4 1,7

20,1

78,5

1,5

14,8 16,2

83,3 81,5

1,9 2,2

19,1 14,7 14,1

79,8 82,1 84,0

1,1 3,2 1,9

16,9

81,7

1,5

13,9

83,5

2,6

Kelompok Umur

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan KK Tidak pernah sekolah

Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah Atas Teratas

176

Gambar 3.13.2 Persentase anak dengan berat badan <2500 gram dan panjang badan lahir <48 cm menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 54 Gambar 3.13.2 menyajikan persentase balita yang memiliki riwayat berat badan lahir rendah (<2500 gram) dan panjang badan lahir pendek (<48 cm) menurut kabupaten/kota. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa persentase balita yang memiliki riwayat berat badan lahir rendah (<2500 gram) dan panjang badan lahir pendek (<48 cm) sebesar 2,7 persen, tertinggi di Solok Selatan (8,2%) dan terendah atau tidak ada riwayat di Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman masing-masing 0%.

Gambar 3.13.3 Persentase anak dengan berat badan <2500 gram dan panjang badan lahir <48 cm menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 55

177

Selanjutnya pada Gambar 3.13.3 menyajikan persentase balita yang memiliki riwayat berat badan lahir rendah (<2500 gram) dan panjang badan lahir pendek (<48 cm) menurut karakteristik anak, pendidikan KK, pekerjaan KK, tempat tinggal, dan kuintil indeks kepemilikan. Dari Tabel tersebut diketahui persentase balita yang memiliki riwayat berat badan lahir rendah (<2500 gram) dan panjang badan lahir pendek (<48 cm) terjadi penurunan pada umur 6-11 bln kemudian naik di umur 12-23 bln dan seterusnya. Persentase balita yang memiliki riwayat berat badan lahir rendah (<2500 gram) dan panjang badan lahir pendek (<48 cm) pada perempuan sebesar 2,9 persen lebih tinggi daripada laki-laki yaitu 2,6 persen. Menurut pendidikan KK terlihat kecenderungan persentase balita yang memiliki riwayat berat badan lahir rendah (<2500 gram) dan panjang badan lahir pendek (<48 cm) meningkat seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan KK. Sedangkan menurut pekerjaan KK, terlihat kecenderungan lebih tinggi pada kelompok yang PNS/TNI/POLRI dan petani/nelayan/buruh. Menurut tipe daerah, balita yang tinggal di perkotaan (3,9%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (1,8%). Menurut kelompok kuintil indeks kepemilikan, tidak terlihat adanya pola kecenderungan yang jelas, tertinggi malah kuintil teratas (3,6%). 3.13.2 Kecacatan Pada Riskesdas 2013 menyajikan informasi prevalensi anak yang mengalami kecacatan. Kecacatan yang dimaksud adalah semua kecacatan yang dapat diobservasi termasuk karena penyakit atau trauma/kecelakaan. Anak yang mempunyai kecacatan termasuk anak berkebutuhan khusus, seperti di bawah ini: a. Tuna netra (penglihatan/buta) adalah anak yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan (Kaufman & Hallahan). b. Tuna wicara (berbicara/bisu) adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen dan biasanya memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara. Gangguan pendengaran pada anak balita (<5 tahun) bisanya terjadi secara karena anak mengalami hambatan pendengaran baik permanen maupun tidak permanen yang berakibat anak mengalami hambatan berbicara. Jadi anak mengalami gangguan pendengaran dan berbicara (bisu tuli). c. Down syndrom adalah kelainan genetik yang terjadi pada masa pertumbuhan janin (pada kromosom 21/trisomi 21) dengan gejala yang sangat bervariasi dari gejala minimal sampai muncul tanda khas berupa keterbelakangan mental dengan tingkat IQ kurang dari 70 serta bentuk muka (Mongoloid) dan garis telapak tangan yang khas (Simian crease). Ciri-ciri anak Down Syndrome  adalah muka rata, hidung tipis (pesek), jarak antara kedua mata tampak lebih dekat, jarak ibu jari dan telunjuk pada jari kaki lebih lebar, garis tangan melengkung tidak terputus. d. Tuna daksa (tubuh/cacat anggota badan) adalah anak yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muskuler (syaraf otot) dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan termasuk polio dan lumpuh. e. Bibir sumbing adalah kelainan pada bibir, langit-langit atas mulut atau kedua-duanya. f.

Tuna rungu (pendengaran/tuli) adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.

Data kecacatan tidak dapat disajikan menurut provinsi karena persentasenya sangat kecil sehingga hanya disajikan data nasional.

178

3.13.3 Status Imunisasi Upaya imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Kementerian Kesehatan melaksanakan Program Pengembangan Imunisasi (PPI) pada anak dalam upaya menurunkan kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu, tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus serta hepatitis B. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005, program pengembangan imunisasi mencakup satu kali HB-0, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB, empat kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak. Imunisasi BCG diberikan pada bayi umur kurang dari tiga bulan; imunisasi polio pada bayi baru lahir, dan tiga dosis berikutnya diberikan dengan jarak paling cepat empat minggu; imunisasi DPT-HB pada bayi umur dua, tiga, empat bulan dengan interval minimal empat minggu; dan imunisasi campak paling dini umur sembilan bulan. Dalam Riskesdas, informasi tentang cakupan imunisasi ditanyakan pada ibu yang mempunyai balita umur 0-59 bulan. Informasi tentang imunisasi dikumpulkan dengan empat cara yaitu:    

Wawancara kepada ibu balita atau anggota rumah tangga yang mengetahui, Catatan dalam Kartu Menuju Sehat (KMS), Catatan dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Catatan dalam Buku Kesehatan Anak lainnya.

Bila salah satu dari keempat sumber tersebut menyatakan bahwa anak sudah diimunisasi, disimpulkan bahwa anak tersebut sudah diimunisasi untuk jenis tersebut. Selain untuk setiap jenis imunisasi, anak disebut sudah mendapat imunisasi lengkap bila sudah mendapatkan semua jenis imunisasi satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio, dan satu kali imunisasi campak. Oleh karena jadwal imunisasi untuk HB-0, BCG, polio, DPT-HB, dan campak yang berbeda, bayi umur 0-11 bulan tidak dianalisis cakupan imunisasi. Hal ini disebabkan bila bayi umur 0-11 bulan dimasukkan dalam analisis, dapat memberikan interpretasi yang berbeda karena sebagian bayi belum mencapai umur untuk imunisasi tertentu, atau belum mencapai frekuensi imunisasi tiga kali. Oleh karena itu hanya anak umur 12-23 bulan yang dimasukkan dalam analisis imunisasi. Ada beberapa alasan untuk analisis imunisasi hanya 12-23 bulan, yaitu karena imunisasi kelompok umur anak 12-23 bulan dapat mendekati perkiraan “valid immunization”, survei-survei lain juga menggunakan umur 12-23 bulan untuk menilai cakupan imunisasi sehingga dapat dibandingkan, dan bias karena ingatan ibu yang diwawancara pada pengumpulan data lebih rendah dibanding kelompok umur di atasnya. Walaupun referens  umur untuk imunisasi adalah umur 12-23 bulan, tetapi hal tersebut hanya untuk metode pengumpulan data, sedangkan dalam penyajian data tetap disebut sebagai imunisasi bayi. Namun karena ada keterbatasan sampel maka untuk menggambarkan kabupaten/kota , analisis dilakukan dari data anak usia 12-59. Tidak semua balita dapat diketahui status imunisasi (missing ). Hal ini disebabkan beberapa alasan, yaitu ibu lupa anaknya sudah diimunisasi atau belum, ibu lupa berapa kali sudah diimunisasi, ibu tidak mengetahui secara pasti jenis imunisasi, catatan dalam KMS tidak lengkap/tidak terisi, catatan dalam Buku KIA tidak lengkap/tidak terisi, tidak dapat menunjukkan KMS/Buku KIA/Catatan kesehatan anak karena hilang atau tidak disimpan oleh ibu, subyek yang ditanya tentang imunisasi bukan ibu balita, memory recall bias dari ibu, ataupun ketidakakuratan pewawancara saat proses wawancara dan pencatatan. Oleh karena itu, perlu menjadi catatan dalam interpretasi hasil cakupan imunisasi karena kekurangan metode survei potong lintang dalam Riskesdas 2013. Tabel 3.13.6. menunjukkan cakupan tiap jenis imunisasi menurut karakteristik anak balita, kepala keluarga dan tempat tinggal. Tidak terdapat perbedaan cakupan tiap jenis imunisasi menurut  jenis kelamin. Persentase semua jenis imunisasi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Selain itu, terlihat adanya kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan, semakin tinggi cakupan tiap jenis imunisasi. Sedangkan menurut pekerjaan, balita yang memiliki kepala keluarga sebagai pegawai cenderung lebih tinggi cakupan tiap jenis imunisasi.

179

Gambar 3.13.4, Tabel 3.13.5 dan Tabel 3.13.6 menggambarkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan, yang merupakan gabungan dari satu kali imunisasi HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio, dan satu kali imunisasi campak. Gambar 3.13.4 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi lengkap cenderung turun dari tahun 2007 (41,8%) sampai dengan tahun 2013 (39,7%). Begitu juga cakupan imunisasi tidak lengkap cenderung menurun dari tahun 2007 (47,6%) sampai dengan tahun 2013 (46,9%). Sebaliknya untuk yang tidak diimunisasi malah meningkat dari tahun 2007 (10,8%) sampai dengan tahun 2013 (13,4%).

Gambar 3.13.4 Kecenderungan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-59 bulan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas tahun 2007 dan 2013 56 Tabel 3.13.5 dan Tabel 3.13.6 menunjukkan cakupan tiap jenis imunisasi yaitu HB-0, BCG, polio empat kali (polio 4), DPT-HB kombo tiga kali (DPT-HB 3), dan campak menurut kabupaten dan karakteristik responden. Pada Tabel 3.13.5 dapat dilihat secara keseluruhan, persentase imunisasi menurut jenisnya yang tertinggi adalah BCG (81,0%) dan yang terendah adalah DPT-HB3 (60,2%). Bila dilihat masing-masing imunisasi menurut kabupaten, cakupan imunisasi HB-0 terendah di Kepulauan Mentawai (36,0%) tertinggi di Kota Sawah Lunto (97,9%). Sedangkan Cakupan imunisasi BCG, DPT-HB 3 dan Polio 4 terendah di Padang Pariaman masing-masing (51,5%), (39,6%) dan (36,6%). Di Sijunjung dan Kota Sawah Lunto cakupan imunisasi BCG mencapai 100%. Untuk cakupan imunisasi DPT-HB 3, Polio 4, dan Campak tertinggi di Kota Sawah Lunto masingmasing (94,6%) dan terendah Kota Padang Panjang 35,1%.

180

Tabel 3.13.5. Persentase imunisasi dasar pada anak umur 12-59 bulan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 119 Provinsi

Jenis Imunisasi Dasar HB-0

BCG

DPT-HB 3

Polio 4

Campak

Kepulauan Mentawai

36,0

73,5

43,9

47,4

71,7

Pesisir Selatan

65,7

83,6

62,8

69,8

82,3

Solok

93,3

99,0

67,2

74,6

92,2

Sijunjung

92,4

100,0

67,7

67,8

91,3

Tanah Datar

77,2

83,6

65,8

79,5

76,7

Padang Pariaman

44,4

51,5

39,6

36,6

50,1

 Agam

64,8

82,9

59,9

66,3

71,2

Lima Puluh Kota

63,9

79,3

59,5

64,0

65,6

Pasaman

78,6

87,3

77,0

73,7

80,7

Solok Selatan

70,2

86,2

60,2

72,6

78,9

Dharmasraya

65,4

81,0

72,7

77,0

72,4

Pasaman Barat

64,3

74,9

47,4

59,9

56,5

Kota Padang

74,0

79,2

54,5

56,6

63,3

Kota Solok

94,4

85,3

80,1

78,0

88,6

Kota Sawah Lunto

97,9

100,0

94,6

94,6

94,6

Kota Padang Panjang

64,1

66,1

70,2

57,6

35,1

Kota Bukittinggi

73,5

93,5

64,7

62,4

62,2

Kota Payakumbuh

78,2

65,0

62,8

65,0

65,7

Kota Pariaman

67,9

76,2

53,8

53,8

63,8

70,5

81,0

60,2

64,4

71,4

Sumatera Barat

Tabel 3.13.6 memberikan persentase imunisasi dasar pada anak umur 12-59 bulan menurut karakteristik. Jika dilihat dari jenis kelamin, cakupan imunisasi dasar HB-0, BCG, DPT-HB 3, Polio 4, Campak pada anak perempuan lebih rendah dibandingkan pada anak laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikan KK, cakupan imunisasi dasar terendah pada KK dengan tingkat pendidikan tamat D1/D2/D3/PT. Hal ini memerlukan analisis lanjut mengapa pada KK dengan tingkat pendiidkan tertinggi malah cakupan imunisasi dasar pada anak paling rendah. Berdasarkan jenis pekerjaan KK, untuk cakupan imunisasi dasar terendah pada KK dengan jenis pekerjaan lainnya. Untuk tempat tinggal, cakupan imunisasi dasar HB-0 perdesaan (70,2%) lebih rendah dari perkotaan (71,0%). Sedangkan cakupan imunisasi dasar BCG, DPT-HB 3, Polio 4, dan Campak perkotaan lebih rendah daripada di perdesaan. Sedangkan berdasarkan kuintil indeks kepemilikan, cakupan imunisasi dasar HB-0, BCG, DPTHB 3, dan campak terendah di kelas menengah kebawah.

181

Tabel 3.13.6 Persentase imunisasi dasar pada anak umur 12-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 120 HB-0

Persentase Imunisasi Dasar BCG DPT-HB 3 Polio 4

74,8

83,8

62,1

63,7

72,6

66,3

78,4

58,4

65,1

70,3

83,2

84,0

53,0

53,0

57,9

Tidak tamat SD

69,6

72,8

46,7

57,7

69,1

Tamat SD

75,4

83,3

62,4

67,7

74,6

Tamat SMP Tamat SMA

75,0

84,5

62,9

65,1

78,1

64,7

82,9

62,5

66,1

71,1

Tamat D1/D2/D3/PT

64,2

53,0

44,3

50,3

34,4

Tidak bekerja

85,8

100,0

72,7

87,4

87,4

Pegawai Wiraswasta

65,5

81,4

66,2

69,7

73,4

73,4

79,5

61,0

65,6

69,1

Petani/Nelayan/Buruh Lainnya

71,4

82,2

59,7

62,4

72,2

54,7

73,7

44,8

52,3

66,9

71,0

79,1

59,9

60,9

66,5

70,2

82,2

60,3

66,6

74,6

71,4

84,0

59,0

62,2

75,9

Menengah bawah Menengah

65,8

76,0

53,3

66,6

66,9

69,6

82,3

59,5

68,1

73,8

Menengah Atas

73,0

85,3

71,5

66,8

72,3

Teratas

73,6

76,4

59,0

58,0

66,3

Karakteristik

Campak

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan KK Tidak pernah sekolah

Pekerjaan KK

Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah

Cakupan imunisasi dasar lengkap menurut kabupaten dapat dilihat pada Tabel 3.13.7 Persentase imunisasi lengkap antar kabupaten terdapat variasi yang besar, persentase imunisasi lengkap terendah di Padang Pariaman (13,1%) dan tertinggi di Kota Sawah Lunto (92,6%). Selain perbedaan yang besar untuk cakupan imunisasi lengkap antar kabupaten, masih terdapat 13,4 persen anak 12-23 bulan yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Persentase tertinggi anak yang belum pernah mendapat imunisasi terdapat di Padang Pariaman (29,2%) dan terendah di Solok (1,0%).

182

Tabel 3.13.7 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-59 bulan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten

Kelengkapan Imunisasi Dasar Lengkap Tidak Lengkap Tidak Imunisasi

Kepulauan Mentawai

15,8

61,5

22,7

Pesisir Selatan

41,1

48,8

10,2

Solok

49,5

49,5

1,0

Sijunjung

49,9

50,1

0,0

Tanah Datar

48,8

40,8

10,5

Padang Pariaman

13,1

57,8

29,2

 Agam

39,2

44,6

16,2

Lima Puluh Kota

29,1

60,0

10,9

Pasaman

57,7

38,9

3,5

Solok Selatan

56,5

35,9

7,5

Dharmasraya

45,0

38,0

17,1

Pasaman Barat

25,0

51,2

23,8

Kota Padang

43,5

39,7

16,8

Kota Solok

50,9

46,5

2,6

Kota Sawah Lunto

92,6

7,4

0,0

Kota Padang Panjang

26,1

48,0

25,9

Kota Bukittinggi

35,4

58,1

6,5

Kota Payakumbuh

51,6

26,6

21,8

Kota Pariaman

18,5

81,5

0,0

Sumatera Barat

39,7

46,9

13,4

Tabel 3.13.8. menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap menurut karakteristik anak balita, kepala keluarga dan tempat tinggal. Persentase imunisasi lengkap di perkotaan lebih tinggi (41,8%) daripada di perdesaan (38,4%) dan masih terdapat 16,2 persen anak 12-23 bulan di perkotaan dan 11,7 persen anak 12-23 bulan di perdesaan yang tidak mendapat imunisasi sama sekali. Tabel 3.13.8. juga menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada KK yang tidak pernah sekolah (46,2%) dan pada KK yang tamat perguruan tinggi cakupan imunisasi dasar lengkap anak umur 12-23 bulan lebih rendah (21,7%). Hal ini membutuhkan analisis lebih lanjut terkait cakupan imunisasi dasar lengkap rendah pada balita dengan KK yang berpendidikan tinggi. Menurut pekerjaan, terlihat cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi pada KK yang tidak bekerja (51,9%). Menurut kuintil indeks kepemilikan terlihat kecenderungan semakin tinggi kuintil semakin tinggi cakupan imunisasi dasar lengkap.

183

Tabel 3.13.8 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 121 Karakteristik Jenis Kelamin Laki-laki

Kelengkapan Imunisasi Dasar Lengkap

Tidak Lengkap

Tidak Imunisasi

41,3

46,8

11,8

38,1

47,0

14,8

46,2

37,8

16,0

26,5

62,1

11,4

Tamat SD Tamat SMP

43,1

46,0

10,8

44,8

42,9

12,3

Tamat SMA Tamat D1-D3/PT

39,6

46,1

14,3

21,7

50,4

27,9

51,9

48,1

0,0

45,6

40,8

13,7

39,6

48,0

12,4

39,8

46,7

13,4

Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan

24,9

53,0

22,2

41,8

42,0

16,2

Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan

38,4

49,9

11,7

Perempuan Pendidikan KK Tidak pernah sekolah Tidak tamat SD

Pekerjaan KK Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh

Terbawah Menengah bawah

36,0

55,5

8,5

37,5

44,8

17,6

Menengah

39,3

47,7

13,0

Menengah Atas

42,9

46,2

10,9

Teratas

45,4

36,0

18,6

Tabel 3.13.9 menunjukkan bahwa alasan utama tidak diimunisasi adalah keluarga tidak mengijinkan, takut anak menjadi panas. Anak yang tinggal di perkotaan (58,7%) lebih tinggi yang tidak diimunisasi dengan keluarga tidak mengijinkan, dibandingkan perdesaan (16,7%). Anak yang tinggal di perkotaan (32,2%) lebih tinggi yang tidak diimunisasi dengan alasan takut panas, dibandingkan perdesaan (15,2%). Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan, semakin tinggi pula persentase balita yang menyatakan bahwa keluarga tidak mengijinkan.

184

Tabel 3.13.9. Persentase alasan tidak pernah imunisasi pada anak umur 12-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013*) 122  Alasan tidak pernah imunisasi Karakteristik

Keluarga tidak mengijinkan

Takut anak menjadi panas

 Anak sering sakit

Tidak tahu tempat imunisasi

Tempat imunisasi  jauh

Sibuk/repot

Jenis Kelamin Laki-laki

43,4

2,3

Perempuan

32,7

40,2

Pendidikan KK Tidak pernah sekolah

24,4

8,1

9,0

20,9

9,9

17,2

21,7

78,3

Tidak tamat SD Tamat SD

4,3

4,2

10,9

39,4

Tamat SMP

44,9

Tamat SMA Tamat D1-D3/PT

50,3

3,9 49,7

37,8

20,3

71,5

35,9

19,3

18,2

5,0

6,9

55,1

44,9

Tempat Tinggal Perkotaan

58,7

32,2

Perdesaan

16,7

15,2

21,1

7,0

8,9

37,2

Terbawah

21,2

2,5

4,9

6,8

40,4

18,3

Menengah bawah Menengah Menengah Atas

14,4

44,3

12,5

2,3

25,8

38,2

20,2

54,5

21,6

6,8

12,8

Teratas

74,4

10,1

Kuintil Indeks Kepemilikan

73,6

13,6

13,6

11,6 26,4

*) dari 8,7 persen yang tidak diimunisasi

185

Gambar 3.13.6. Persentase keluhan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada anak usia 12-59 bulan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 57 Gambar 3.13.6. menggambarkan 41,4 persen anak usia 12-23 bulan pernah mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam bentuk keluhan bengkak (67,8%), kemerahan (57,7%) dan bernanah (32,1%). 3.13.4 Kunjungan Neonatal Pada Riskesdas 2013 dilakukan pengumpulan data kunjungan neonatal yang meliputi kunjungan pada saat bayi berumur 6-48 jam (disebut KN1), 3-7 hari (disebut KN2), dan 8-28 hari (disebut KN3). Data kunjungan neonatal yang dikumpulkan adalah data anak balita umur 0-59 bulan dan dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang paling mengetahui keadaan anak sejak lahir sampai umur saat ini.

Gambar 3.13.7 Kecenderungan kunjungan neonatal lengkap, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 58 Gambar 3.13.7 menunjukkan kecenderungan kunjungan neonatal lengkap. Untuk kunjungan neonatal bayi umur 6-48 jam (KN1) persentasennya cukup tinggi 67,9% dan tampak persentasenya semakin menurun pada kunjungan neonatal bayi umur 3-7 hari (KN2) sebesar 44,1% dan pada kunjungan neonatal bayi umur 8-28 hari (KN3) sebesar 31,9%. Setiap bayi baru lahir sebaiknya mendapatkan semua kunjungan neonatal, yaitu pada saat bayi berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari. Bayi yang mendapat kunjungan neonatal tiga kali

186

yaitu pada saat berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari, dapat dinyatakan melakukan kunjungan neonatal lengkap (KN1, KN2, KN3). KN lengkap dilakukan pada 25,6 persen neonatal. Tabel 3.13.10. menyajikan persentase kunjungan neonatal menurut karakteristik anak balita, kepala keluarga, dan tempat tinggal. Tabel 3.13.10 menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok umur, persentase kunjungan neonatal 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari setelah lahir cenderung semakin rendah. Persentase kunjungan neonatal menurut jenis kelamin anak hampir tidak ada perbedaan, dan menurut tempat tinggal, persentase kunjungan neonatal di perkotaan dan perdesaan juga hampir tidak ada perbedaan. Tabel 3.13.10 Persentase kunjungan neonatal pada anak umur 0-59 bulan menurut karakteristik, provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 123 Karakteristik Kelompok Umur 0 – 5 bulan 6 – 11 bulan 12 – 23 bulan 24 – 35 bulan 36 – 47 bulan 48 – 59 bulan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan KK Tidak pernah sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan KK Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah Atas Teratas Sumatera Barat

Kunjungan Neonatal KN1 (6 – 48 jam) KN2 (3 – 7 hari) KN3 (8 – 28 hari) 73,8 79,0 66,5 66,1 67,5 63,9

43,9 54,1 46,8 40,6 43,1 41,1

35,0 34,0 32,8 28,7 31,6 32,0

67,3 68,5

44,6 43,5

31,4 32,4

65,0 55,4 64,9 69,5 70,9 76,5

36,5 33,4 38,5 46,4 47,1 57,5

24,2 26,0 25,2 28,4 36,2 53,7

67,7 75,7 70,2 65,2 60,5

42,7 57,3 44,6 40,6 39,5

39,6 50,8 32,6 25,3 29,9

68,0 67,9

49,4 41,0

38,7 28,0

57,7 67,2 66,9 74,4 76,0

34,4 41,2 43,8 48,2 55,0

19,5 28,4 32,5 33,8 48,1

67,9

44,1

31,9

Tabel 3.13.10 juga menunjukkan persentase bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan cenderung semakin tinggi pula persentase kunjungan neonatal pada saat bayi berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari. Menurut jenis pekerjaan kunjungan neonatal pada saat berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 8-28 hari tertinggi pada jenis pekerjaan pegawai, berturut-turut 75,7 persen, 57,3 persen, dan 50,8 persen. Menurut kuintil indeks kepemilikan juga menunjukkan keenderungan semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan semakin tinggi kunjungan

187

neonatal. Pada kuintil teratas kunjungan neonatal pada saat berumur 6-48 jam, 3-7 hari, dan 828 hari tertinggi masing-masing 76,0 persen, 55 persen, 48,1 persen. Tabel 3.13.11 memberikan informasi tentang persentase kunjungan neonatal lengkap (KN1, KN2, KN3) pada anak 0-59 bulan menurut karakteristik. Menurut kelompok umur KN Lengkap tertinggi di pada kelompok umur 6-11 bulan (30,5%), KN tidak lengkap tertinggi pada kelompok umur 0  –  5 bulan (51,2%), sedangkan tidak pernah KN tertinggi pada kelompok umur 48-59 bulan (33,7%). Tabel 3.13.11 Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN1, KN2, KN3) pada anak anak umur 0-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 124 Karakteristik

Kategori Kunjungan Neonatal Tidak Pernah KN

KN Tidak Lengkap

KN Lengkap

0 – 5 bulan

23,3

51,2

25,5

6 – 11 bulan

19,3

50,2

30,5

12 – 23 bulan

28,7

45,8

25,5

24 – 35 bulan

29,7

47,1

23,2

36 – 47 bulan

28,5

46,7

24,7

48 – 59 bulan

33,7

39,6

26,7

Laki-laki

28,6

46,1

25,3

Perempuan

28,5

45,6

25,9

Tidak pernah sekolah

35,0

47,8

17,1

Tidak tamat SD

39,1

44,1

16,9

Tamat SD

30,6

50,1

19,3

Tamat SMP

28,1

48,5

23,4

Tamat SMA

26,1

42,6

31,3

Tamat D1-D3/PT

18,9

41,3

39,8

Tidak bekerja

30,8

38,0

31,1

Pegawai

21,9

33,5

44,6

Wiraswasta

26,5

46,8

26,7

Petani/Nelayan/Buruh

30,5

50,5

19,0

Lainnya

35,9

41,4

22,7

Perkotaan

29,4

38,5

32,1

Perdesaan

28,1

50,1

21,9

Terbawah

37,9

47,9

14,2

Menengah bawah

28,6

49,3

22,1

Menengah

29,1

45,1

25,8

Menengah Atas

23,8

47,5

28,7

Teratas

21,2

38,9

39,9

Kelompok Umur

Jenis Kelamin

Pendidikan KK

Pekerjaan KK

Tempat Tinggal

Kuintil Indeks Kepemilikan

188

Tabel 3.13.11 juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan cenderung semakin tinggi pula persentase kunjungan neonatal lengkap. Perbedaan persentase antara pendidikan tertinggi dengan terendah adalah 22,7 persen dan perbedaan persentase antara kuintil indeks kepemilikan tertinggi dan terendah adalah 25,7 persen. Menurut  jenis pekerjaan kunjungan neonatal lengkap tertinggi pada jenis pekerjaan pegawai, yaitu sebesar 44,6 persen. Pada balita yang tidak pernah melakukan kunjungan neonatal, terdapat kecenderungan persentase semakin rendah dengan semakin tinggi tingkat pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan. Menurut jenis pekerjaan, balita yang tidak pernah melakukan kujungan neonatal tertinggi pada jenis pekerjaan petani/nelayan/buruh yaitu sebesar 39,1 persen. 3.13.5 Perawatan Tali Pusar Riskesdas 2013 juga menyediakan informasi tentang cara perawatan tali pusar bayi baru lahir. Tali pusar yang telah dipotong dan diikat, tidak diberi apa-apa (menurut Asuhan Persalinan Normal =  APN). Sebelum metode APN diterapkan, tali pusar dirawat dengan alkohol atau antiseptik lainnya. Tabel 3.13.12 Persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan menurut kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 125 Cara Perawatan Tali Pusar Provinsi

Tidak diberi apa-apa

Kepulauan Mentawai

26,6

41,5

0,6

Pesisir Selatan Solok

7,0

90,7

0,0

2,3

20,7

73,8

0,0

5,5

22,3 12,4

74,3 87,6

0,3 0,0

14,3 35,6 32,5

84,7 64,4 67,1

1,0 0,0 0,2

3,1 0,0 0,0

Solok Selatan Dharmasraya

15,0 17,8 29,5

83,8 76,8 65,2

0,0 2,4 3,6

1,2 3,0 1,8

Pasaman Barat

22,7

73,5

0,9

Kota Padang Kota Solok

74,7 77,2 77,8

1,1 0,0

Kota Sawah Lunto

24,2 22,8 22,2

2,9 0,0 0,0

0,0

0,0

Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi

44,6 24,0

54,4 73,8

0,0

Kota Payakumbuh Kota Pariaman

22,2

77,8

17,5

82,5

1,0 0,0 0,0

1,0 1,1 0,0 0,0

Sumatera Barat

22,2

75,3

0,6

1,9

Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman

Diberi obat tabur

Diberi ramuan/ obat tradisional 31,3

Diberi betadine/ alkohol

0,0 0,2

Tabel 3.13.12 menyajikan persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan menurut kabupaten. Dari Tabel tersebut diketahui bahwa persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa sebesar 22,1 persen, diberi

189

betadine/alkohol sebesar 75,3 persen, diberi obat tabur sebesar 0,6 persen, dan diberi ramuan/obat tradisional sebesar 1,9 persen. Persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa tertinggi di Kota Padang Panjang (44,6) dan terendah di Pesisir Selatan (7,0). Selain Bali, terdapat enam kabupaten lain yang mempunyai presentase perawatan tali pusar tanpa diberi apa-apa diatas angka propinsi, secara berurutan yaitu Agam (35,6), Lima Puluh Kota (32,5), Dharmasraya (29,5), Kep.Mentawai (26,6), Kota Padang (24,2), Kota Bukittinggi (24,0).

Tabel 3.13.13. Persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 126 Cara Perawatan Tali Pusar Tidak diberi apa-apa

Diberi betadine/ alkohol

Diberi obat tabur

Diberi ramuan/obat tradisional

0 – 5 bulan

39,5

60,0

0,0

0,5

6 – 11 bulan 12 – 23 bulan

30,2 20,4 22,4

69,2 76,6 74,2

0,0 1,2 1,0

0,7 1,8 2,4

14,2 19,8

82,9 77,7

0,7 0,1

2,2 2,4

22,6 21,7

75,0 75,6

0,6 0,7

1,8 2,0

Tidak pernah sekolah Tidak tamat SD

35,5 21,7

56,1 69,6

1,4

8,5 7,3

Tamat SD Tamat SMP

22,6

73,3

1,3

2,8

19,9 20,8

79,2 78,3

0,0 0,5

0,9 0,4

Tamat D1-D3/PT Pekerjaan KK

32,3

67,0

0,0

0,6

Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta

31,0

65,5

0,0

3,4

27,3 23,2

71,3 76,1

1,3 0,1

0,1 0,6

Petani/Nelayan/Buruh

18,8

76,7

0,9

3,6

Lainnya Tempat Tinggal

24,0

75,4

0,5

0,1

Perkotaan

23,1

75,8

0,8

0,3

21,6

75,0

0,5

2,9

Menengah bawah

21,8 21,3

71,0 77,3

1,3 0,2

5,9 1,2

Menengah Menengah Atas

19,9 22,1

78,0 77,1

1,2 0,0

0,9 0,8

Teratas

26,3

73,5

0,1

0,0

Karakteristik

Kelompok Umur

24 – 35 bulan 36 – 47 bulan 48 – 59 bulan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan KK

Tamat SMA

Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah

190

Tabel 3.13.13 menyajikan persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan menurut karakteristik anak, pendidikan KK, pekerjaan KK, tempat tinggal, dan kuintil indeks kepemilikan. Menurut kelompok umur balita, persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa menunjukkan pola kecenderungan yang menurun dari tahun ketahun sesuai kelompok umur. Sedangkan persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa pada laki-laki dan perempuan tampak tidak jauh berbeda. Demikian juga menurut pendidikan KK, persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 059 bulan dengan tidak diberi apa-apa di antara tingkat pendidikan KK tidak menunjukkan pola kecenderungan yang jelas. Namun, anak yang KK-nya berpendidikan tidak tamat SMP melakukan perawatan tali pusar tanpa diberi apa-apa dengan presentase paling rendah (19,9%). Sedangkan jika dilihat berdasarkan pekerjaan KK, persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa pada kelompok pekerjaan petani/nelayan/buruh sebesar 18,8 persen, lebih rendah dibandingkan kelompok pekerjaan lainnya. Selanjutnya persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa di perkotaan sebesar 23,1 persen, lebih tinggi daripada di perdesaan yaitu 21,6 persen. Menurut kelompok kuiintil indeks kepemilikan terlihat kecenderungan persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok kuintil indeks kepemilikan. 3.13.6 Pola pemberian ASI Dalam Riskesdas 2013 dikumpulkan data tentang pola pemberian ASI dan pola pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada anak umur 0-23 bulan yang meliputi: proses mulai menyusu, inisiasi menyusu dini (IMD), pemberian kolostrum, pemberian makanan prelakteal, menyusui eksklusif, dan pemberian MP-ASI. Dalam buku ini ditampilkan proses menyusui dan menyusui ekslusif. Menyusui ekslusif jika anak usia 0-6 bulan hanya diberi ASI saja pada 24 jam terakhir dan tidak diberi makanan prelakteal. Menyusui sejak dini mempunyai dampak yang positif baik bagi ibu maupun bayinya. Bagi bayi, menyusui mempunyai peran penting yang fundamental pada kelangsungan hidup bayi, kolostrum yang kaya dengan zat antibodi, pertumbuhan yang baik, kesehatan, dan gizi bayi. Untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas bayi dan balita, Inisiasi menyusu dini mempunyai peran penting bagi ibu dalam merangsang kontraksi uterus sehingga mengurangi perdarahan pasca melahirkan ( postpartum). Menyusui dalam jangka panjang dapat memperpanjang jarak kelahiran karena masa amenorhoe lebih panjang, pemulihan status gizi yang lebih baik sebelum kehamilan berikutnya. UNICEF dan WHO membuat rekomendasi pada ibu untuk menyusui eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya. Sesudah usia 6 bulan bayi baru dapat diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dengan tetap memberikan ASI sampai minimal umur 2 tahun. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga merekomendasi kepada ibu untuk menyusui eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya. Persentase proses mulai menyusui pada anak umur 0-23 bulan menurut kabupaten/kota disajikan pada Tabel 3.13.14. Persentase propinsi proses mulai menyusui kurang dari satu jam (IMD) setelah bayi lahir adalah 58,2 persen di Sumatera Barat dan angka tersebut lebih tinggi dari angka Nasional sebesar 49,1 persen. Sedangkan menurut kabupaten/kota, IMD tertinggi di Pasaman (82,2) diikuti oleh Kota Padang Panjang (80,2), Pasaman Barat (79,9). Kota Bukittinggi (78,6) dan Kota Pariaman (78,5). Sedangkan presentase menyusu kurang dari satu jam (IMD) paling rendah adalah di Kepulauan Mentawai (21,3).

191

Tabel 3.13.14 Persentase proses mulai menyusu pada anak usia 0-23 bulan menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 127 Kategori Proses Mulai Menyusu

Provinsi <1 Jam (IMD)

1-6 Jam

7-23 Jam

24-47 jam

≥48 jam

Kepulauan Mentawai

21,3

78,7

0,0

0,0

0,0

Pesisir Selatan

38,8

44,0

13,1

0,0

4,1

Solok

55,4

40,7

0,0

2,3

1,7

Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman

43,0

43,3

3,0

2,4

8,3

44,3 69,4 49,8

37,5 19,7 47,4

3,5 2,0 2,8

14,7 7,6 0,0

0,0 1,3 0,0

56,1 82,5

32,5 12,5

0,8 0,0

6,0 2,9

4,7 2,1

76,1 44,4

16,8 44,3

0,0 0,8

7,1 9,4

0,0 1,1

79,9

14,8

0,0

3,7

1,6

58,9 35,1

34,0 49,1 9,7 11,4

3,0 8,6 0,0

2,2 0,0

77,6 80,2

1,8 7,2 0,0 0,0

0,0

12,7 8,3

78,6

8,8

2,0

39,8 21,5

6,3 0,0

6,2 0,0

Kota Pariaman

53,8 78,5

4,4 0,0 0,0

0,0

Sumatera Barat

58,2

33,3

2,4

3,9

2,3

 Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh

Persentase proses mulai menyusu pada anak 0-23 bulan menurut karakterisitik anak, pendidikan kepala keluarga (KK), pekerjaan KK, tempat tinggal, dan kuintil indeks kepemilikan disajikan pada Tabel 3.13.15. Proses mulai menyusui <1 jam menurut kelompok umur dan jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Demikian juga menurut tingkat pendidikan dan pekerjaan KK tidak ada pola kecenderungan yang jelas. Persentase mulai menyusu <1 jam di perkotaan hampir sama dengan di perdesaan (58,5% dan 58,0%). Sedangkan menurut kuintil indeks kepemilikan juga tidak terlihat adanya kecenderungan yang jelas. Persentase mulai menyusu <1 jam tertinggi malah pada kuintil terbawah 65 persen.

192

Tabel 3.13.15 Persentase proses mulai menyusu pada anak usia 0-23 bulan menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 128 Karakteristik Kelompok Umur 0 – 5 bulan 6 – 11 bulan 12 – 23 bulan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan KK Tidak pernah sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan KK Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah Atas Teratas

<1 Jam IMD)

Kategori Proses Mulai Menyusu 1-6 Jam 7-23 Jam 24-47 jam

≥48 jam

56,6 53,1 61,3

34,8 35,0 31,9

3,2 3,3 1,6

4,5 3,5 3,7

0,9 5,1 1,6

63,3 52,8

27,4 39,6

1,9 2,8

4,2 3,5

3,2 1,2

36,9 69,8 53,1 58,5 60,2 55,7

61,7 24,1 34,6 33,6 31,7 40,1

2,6 3,5 2,2 2,7

3,8 4,8 3,4 4,2 0,9

1,4 2,3 4,8 0,9 1,8 0,5

78,1 52,9 60,8 56,6 50,2

17,4 44,4 30,4 34,3 33,5

1,5 2,5 2,3 4,8

1,1 0,4 5,4 3,4 6,2

3,3 0,7 0,9 3,3 5,3

58,5 58,0

31,7 34,4

2,6 2,2

4,8 3,2

2,5 2,1

65,0 51,7 56,4 61,7 56,4

30,0 37,2 32,9 27,9 38,8

3,1 0,6 2,7 4,1 1,2

1,3 5,9 3,8 5,9 2,4

0,6 4,6 4,1 0,4 1,1

Gambar 3.13.11 menunjukkan presentase pemberian ASI saja 24 jam terakhir semakin menurun seiring meningkatnya umur bayi. Pada usia 6 bulan 23,6 persen.

Gambar 3.13.11 Pemberian ASI saja 24 jam terakhir menurut umur bayi 0-6 bulan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 59

193

3.13.7 Cakupan kapsul vitamin A Kapsul vitamin A diberikan setahun dua kali pada bulan Februari dan Agustus, sejak anak berusia enam bulan. Kapsul merah (dosis 100.000 IU) diberikan untuk bayi umur 6-11 bulan dan kapsul biru (dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12-59 bulan.

Gambar 3.13.12 Kecenderungan cakupan pemberian kapsul vitamin A pada anak 6-59 bulan, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan 2013 60 Gambar 3.13.12 menunjukkan kecenderungan cakupan pemberian kapsul vitamin A pada anak 6-59 bulan menurut kabupaten pada tahun 2007 dan 2013. Dari gambar tersebut diketahui bahwa cakupan pemberian vitamin A menurun dari 73,5 persen di 2007 menjadi 70,9 persen di 2010. Dari gambar tersebut juga diketahui bahwa persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir tertinggi di Kota Sawah Lunto (91,9 %) dan terendah di Kota Pariaman (52,6%). Tabel lengkap mengenai angka cakupan pemberian vitamin A per kabupaten/kota dapat dilihat dalam buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka. Tabel 3.13.16 di bawah menyajikan persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir menurut k arakteristik anak, pendidikan KK, pekerjaan KK, tempat tinggal, dan kuintil indeks kepemilikan. Dari Tabel tersebut diketahui bahwa persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir cukup bervariasi di antara kelompok umur balita. Kelompok umur yang presentase penerimaan vitamin  A-nya paling tinggi adalah kelompok umur 12-23 bulan (73,6%) dan umur 24-35 bulan (73,6%) . Persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir pada laki-laki dan perempuan tampak homogen. Menurut pendidikan KK, terlihat adanya kecenderungan peningkatan persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir dari anak dengan pendidikan KK tidak tamat SD hingga tamat D1-D3/PT. Sedangkan menurut pekerjaan KK, persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir tampak bervariasi di antara jenis pekerjaan KK. Penerimaan kapsul vitamin A paling tinggi pada anak dengan pekerjaan KK sebagai pegawai (73,2%) dan wiraswasta (73,6%) sedangkan paling rendah pada anak dengan pekerjaan lainnya (62,8%). Menurut tempat tinggal, persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir di perdesaan sebesar 73,0 persen, lebih tinggi daripada di perkotaan (67,4). Selanjutnya menurut kelompok kuintil indeks kepemilikan tidak tampak kecenderungan yang jelas. Persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir tertinggi ada di kuintil indeks kepemilikan teratas (75,2%).

194

Tabel 3.13.16 Persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 129 Karakteristik

Menerima Kapsul Vitamin A

Kelompok Umur 6 – 11 bulan 12 – 23 bulan

69,3 73,3 73,6 71,6 65,6

24 – 35 bulan 36 – 47 bulan 48 – 59 bulan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

70,5 71,2

Pendidikan KK Tidak pernah sekolah

68,9 62,6

Tidak tamat SD

72,2 72,2 70,5

Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan KK

75,0

Tidak bekerja

70,1

Pegawai Wiraswasta

73,2 73,6

Petani/Nelayan/Buruh

69,6 62,8

Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan

67,4 73,0

Kuintil Indeks Kepemilikan 71,7 70,7

Terbawah Menengah bawah Menengah

67,3

Menengah Atas

69,4

Teratas

75,2

195

3.13.8 Pemantauan pertumbuhan Pemantauan pertumbuhan balita sangat penting dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan pertumbuhan (growth faltering ) secara dini. Untuk mengetahui pertumbuhan tersebut, penimbangan balita setiap bulan sangat diperlukan. Penimbangan balita dapat dilakukan di berbagai tempat seperti Posyandu, Polindes, Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan yang lain. Pada Riskesdas 2013, ditanyakan frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang frekuensi penimbangan ART untuk pemantauan pertumbuhan dalam 6 bulan terakhir. Idealnya dalam 6 bulan anak balita ditimbang minimal 6 kali.

Gambar 3.13.13 Kecenderungan frekuensi pemantauan pertumbuhan anak umur 6-59 bulan dalam 6 bulan terakhir, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan 2013 61 Gambar 3.13.13 menunjukkan kecenderungan frekuensi pemantauan pertumbuhan anak umur 6-59 bulan dalam enam bulan terakhir pada tahun 2007 dan 2013. Dari gambar tersebut terlihat bahwa frekuensi penimbangan yang >4 kali menurun pada tahun 2013 dibanding tahun 2007. Ditambah lagi, anak umur 6-59 bulan yang tidak pernah ditimbang dalam enam bulan terakhir meningkat signifikan dari 22,3 persen di tahun 2007 menjadi 34,7 persen di tahun 2013. Gambar 3.13.14 menyajikan kecenderungan frekuensi pemantauan pertumbuhan balita >4 kali dalam enam bulan terakhir menurut kabupaten/kota, tahun 2007 dibanding 2013. Dari gambar terlihat bahwa frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir sebanyak ≥4 kali tertinggi di Kota Sawah Lunto (81,6) dan terendah di Padang Pariaman (21,2).  Angka lengkap frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan menurut kabupaten dan alasan tidak melakukan penimbangan dapat dilihat buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam Angka.

196

Gambar 3.13.14 Kecenderungan frekuensi pemantauan pertumbuhan balita ≥ 4 kali dalam 6 bulan terakhir  menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2007 dan 2013 62

Tabel 3.13.17 menyajikan persentase frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir menurut karakteristik anak, pendidikan KK, pekerjaan KK, tempat tinggal, dan kuintil indeks kepemilikan. Menurut kelompok umur terlihat adanya kecenderungan persentase frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir sebanyak ≥4 kali yang lebih tinggi pada kelompok umur lebih muda. Persentase frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir sebanyak ≥4 kali pada perempuan sebesar 42,0 persen, lebih tinggi daripada laki-laki (37,1). Sedangkan menurut pendidikan KK, persentase frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir sebanyak ≥4 kali terlihat bervariasi di antara kelompok pendidikan KK, dengan presentasi paling tinggi pada anak dengan pendidikan KK tidak pernah sekolah (49,0). Menurut pekerjaan KK, persentase frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir sebanyak ≥4 kali juga bervariasi di antara jenis pekerjaan KK. Frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir sebanyak ≥4 kali terlihat lebih tinggi di perdesaan (41,0%) dibandingkan perkotaan (36,9%). Menurut kelompok kuintil indeks kepemilikan, persentase frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir sebanyak ≥4 kali terlihat tidak menunjukkan pola kecenderungan yang jelas di antara kelompok kuintil indeks kepemilikan.

197

Tabel 3.13.17 Persentase frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 130

Karakteristik

Frekuensi Penimbangan ≥ 4 kali

1-3 kali

Tidak Pernah

Kelompok Umur 6 – 11 bulan 12 – 23 bulan

58,3 46,6

28,5 28,3

13,3 25,0

24 – 35 bulan

40,0

25,8

34,2

36 – 47 bulan 48 – 59 bulan

35,8 26,8

22,7 25,0

41,4 48,1

37,1 42,0

26,2 25,4

36,7 32,6

Tidak pernah sekolah Tidak tamat SD

49,0 34,2

15,2 22,7

35,8 43,1

Tamat SD Tamat SMP

36,1 38,9 42,4

25,9 25,2 27,3

38,0 35,9 30,3

42,6

27,0

30,4

36,7

27,2

36,1

Pegawai Wiraswasta

40,7 40,6

27,3 26,2

32,1 33,2

Petani/Nelayan/Buruh

38,2 41,2

24,2 30,4

37,5 28,4

36,9

29,3

33,9

41,0

23,8

35,2

Menengah Menengah Atas

37,5 38,9 36,8 43,0

23,2 25,6 25,0 25,7

39,3 35,4 38,2 31,3

Teratas

42,1

30,6

27,3

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan KK

Tamat SMA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan KK Tidak bekerja

Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah

198

3.13.9 Sunat perempuan Riskesdas 2013 menyajikan data atau informasi tentang kebiasaan/perilaku sunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun berupa presentase pernah disunat, presentase kategori umur ketika disunat. Selain itu juga disajikan data tentang presentase orang yang menyarankan untuk melakukan sunat dan presentase yang melakukan sunat anak, keduanya disajikan lengkap dalam buku Riskesdas dalam Angka. Persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0 - 11 tahun menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar 3.13.15. Dari tabel tersebut dihasilkan persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0 - 11 tahun di Sumatera Barat sebesar 69,2 persen, tertinggi di kota Sawah Lunto (88,6%), dan terendah diKepulauan Mentawai (9,5%).

Gambar 3.13.15 Persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun yang menurut kabupaten, 63 Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013

199

3.14. Status Gizi Uraian status gizi terdiri dari: (1) status gizi balita; (2) status gizi anak umur 5  –  18 tahun; (3) status gizi penduduk dewasa; (4) risiko kurang energi kronis (KEK); dan (5) wanita hamil risiko tinggi (risti). Informasi status gizi disajikan secara lengkap baik menurut kabupaten/kota maupun karakteristik di buku Riskesdas 2013 dalam angka. Responden yang dianalisis untuk status gizi diuraikan seperti skema berikut:

Rumah Tangga

anak 5-12 th

anak balita

anak balita dianalisis BB/U

anak balita dianalisis TB/U

remaja 13-15 th

remaja 16-18 th

wanita usia subur

anak balita dianalisis BB/TB

dewasa ≥ 18 th

Ibu hamil

3.14.1. Status gizi anak balita 3.14.1.1. Cara penilaian status gizi anak balita Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Berat badan anak balita ditimbang menggunakan timbangan digital yang memiliki presisi 0,1 kg, panjang atau tinggi badan diukur menggunakan alat ukur panjang/tinggi dengan presisi 0,1 cm. Variabel BB dan TB/PB anak balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB. Untuk menilai status gizi anak balita, maka angka berat badan dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Zscore) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Selanjutnya berdasarkan nilai Zscore dari masing-masing indikator tersebut ditentukan status gizi anak balita dengan batasan sebagai berikut : a. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks BB/U : Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik

: : :

Zscore < -3,0 Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0 Zscore ≥ -2,0

b. Klasifikasi status gizi berdasarkan indikator TB/U: Sangat pendek Pendek : Normal

: : :

Zscore <-3,0 Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore < -2,0 Zscore ≤-2,0

c. Klasifikasi status gizi berdasarkan indikator BB/TB: Sangat kurus Kurus Normal Gemuk

: : : :

Zscore < -3,0 Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0 Zscore ≥ -2,0 s/d Zscore ≤ 2,0 Zscore > 2,0

200

d. Klasifikasi status gizi berdasarkan gabungan indikator TB/U dan BB/TB: Pendek-kurus Pendek-normal Pendek-gemuk TB Normal-kurus TB Normal-normal TB Normal-gemuk

: : : : : :

Zscore TB/U < -2,0 dan Zscore BB/TB < -2,0 Zscore TB/U < -2,0 dan Zscore BB/TB antara -2,0 s/d 2,0 Zscore ≥ -2,0 s/d Zscore ≤ 2,0 Zscore TB/U ≥ -2,0 dan Zscore BB/TB < -2,0 Zscore TB/U ≥ -2,0 dan Zscore BB/TB antara -2,0 s/d 2,0 Zscore TB/U ≥ -2,0 dan Zscore BB/TB > 2,0

Perhitungan angka prevalensi dilakukan sebagai berikut: Berdasarkan indikator BB/U: Prevalensi gizi buruk Prevalensi gizi kurang Prevalensi gizi baik Berdasarkan indikator TB/U Prevalensi sangat pendek Prevalensi pendek Prevalensi normal

: : :

(∑ Balita gizi buruk/ ∑Balita) x 100% (∑ Balita gizi kurang/ ∑Balita) x 100% (∑ Balita gizi baik/∑Balita) x 100%

: : :

(∑ Balita sangat pendek/ ∑Balita) x 100% (∑ Balita pendek/∑ Balita) x 100% (∑ Balita normal/∑Balita) x 100%

: : : :

(∑ (∑ (∑ (∑

Berdasarkan indikator BB/TB: Prevalensi sangat kurus Prevalensi kurus Prevalensi normal Prevalensi gemuk

Balita sangat kurus/∑ Balita) x 100% Balita kurus/∑ Balita) x 100% Balita normal/∑ Balita) x 100% Balita gemuk/∑ Balita) x 100%

Berdasarkan gabungan indikator TB/U dan BB/TB Prevalensi pendek-kurus Prevalensi pendek-normal Prevalensi pendek-gemuk Prevalensi TB normal-kurus Prevalensi TB normal-normal Prevalensi TB normal-gemuk

: : : : : :

(∑ (∑ (∑ (∑ (∑ (∑

Balita Balita Balita Balita Balita Balita

pendek-kurus/ ∑ Balita) x 100% pendek-normal/∑ Balita) x 100% pendek-gemuk/∑ Balita) x 100% normal-kurus/∑ Balita) x 100% normal-normal/∑ Balita) x 100% normal-gemuk/∑ Balita) x 100%

Dalam laporan ini ada beberapa istilah status gizi yang digunakan, yaitu: Berat Kurang Pendek Kurus

: : :

istilah untuk gabungan gizi buruk dan gizi kurang (underweight ) istilah untuk gabungan sangat pendek dan pendek (stunting ) istilah untuk gabungan sangat kurus dan kurus (wasting )

3.14.1.2. Sifat-sifat indikator status gizi Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Indikator BB/U yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah gizi kronis) atau sedang menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut).

Indikator status gizi berdasarkan indeks TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang

201

mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Indikator BB/TB dan IMT/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk. Masalah kurus dan gemuk pada umur dini dapat berakibat pada risiko berbagai penyakit degeneratif pada saat dewasa (Teori Barker). Masalah gizi akut-kronis adalah masalah gizi yang memiliki sifat masalah gizi akut dan kronis. Sebagai contoh adalah anak yang kurus dan pendek.

3.14.1.3. Status gizi balita menurut indikator BB/U Diantara 33 provinsi di Indonesia, provinsi Sumatera Barat tergolong pada 18 provinsi memiliki prevalensi gizi buruk-kurang di atas angka prevalensi nasional dan jatuh pada urutan ke 18.  Angka prevalensi gizi buruk-kurang yaitu berkisar antara 21,2 persen sampai dengan 33,1 persen. Secara nasional, prevalensi berat-kurang pada tahun 2013 adalah 19,6 persen, terdiri dari 5,7 persen gizi buruk dan 13,9 persen gizi kurang. Tabel 3.14.1 Prevalensi status gizi balita (BB/U) menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 131 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sawahlunto_sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmas Raya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Gizi Buruk (%) 11,0 9,8 2,5 7,5 4,1 9,4 3,2 7,4 12,3 5,3 4,7 13,3 6,0 3,0 1,9 3,3 2,9 16,2 6,9

Status Gizi Menurut BB/U Gizi Kurang (%) Gizi Baik (%) 20,2 65,2 18,2 70,2 18,8 77,7 11,8 79,0 6,2 84,0 13,5 74,0 12,1 84,4 20,2 68,5 16,2 71,2 22,4 70,6 18,0 73,9 20,8 60,8 5,7 83,5 14,8 78,1 7,8 90,9 10,5 86,6 12,4 83,0 10,0 84,1 20,1 63,1 14,3 76,0

Gizi Lebih (%) 3,6 1,8 1,0 1,6 5,7 3,1 0,3 3,9 0,3 1,6 3,4 5,2 4,8 4,2 1,4 1,0 1,3 3,0 0,5 2,8

Jika dibandingkan dengan angka prevalensi berat-kurang di provinsi Sumatera Barat di bawah angka nasional yaitu 21,2% terdiri dari gizi buruk (6,9 %) dan gizi kurang (14,3%) sperti terlihat pada tabel 3.14.1. Berdasarkan karakteristik, maka prevalensi balita dengan gizi buruk terbanyak pada kelompok usia 12-23 bulan (9,5%). Gizi buruk balita lebih banyak terjadi pada balita lakilaki dibanding perempuan dan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Tampak kecenderungan gizi buruk yang semakin tinggi pada kuintil indeks kepemilikan semakin rendah (bawah). Sebaliknya, prevalensi balita dengan gizi berlebih terbanyak pada balita usia 0-5 bulan. Prevalensi gizi berlebih lebih tinggi pada laki-laki dan balita yang ada di perkotaan.

202

Kecenderungan balita dengan gizi berlebih semakin tinggi pada kuintil indeks kepemilikan yang semakin tinggi (Tabel 3.14.2). Tabel 3.14.2 Prevalensi status gizi balita (BB/U) menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 132 Karakteristik Responden Kelompok Umur (Bulan) 0-5 bulan 6-11 bulan 12-23 bulan 24-35 bulan 36-47 bulan 48-59 bulan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan KK Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan KK Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah Bawah Menengah Menengah Atas Teratas

Gizi Buruk (%)

Status Gizi Menurut BB/U Gizi Kurang Gizi Baik (%) (%)

Gizi Lebih (%)

8,0 2,0 9,5 6,2 7,5 6,2

5,2 9,4 14,0 16,9 13,4 18,5

79,0 85,9 75,3 75,4 74,8 72,8

7,9 2,7 1,2 1,5 4,2 2,5

21,0 15,9

19,6 22,0

59,4 62,1

21,0 15,9

6,4 11,4 7,5 5,9 6,0 7,0

16,2 20,9 16,5 14,0 12,3 7,7

74,4 67,2 72,2 77,5 78,9 81,3

3,0 0,5 3,8 2,6 2,7 4,0

5,8 7,8 4,7 8,4 6,9

14,9 7,2 14,0 17,0 11,1

71,6 82,2 78,9 71,8 79,2

7,6 2,9 2,4 2,7 2,8

5,2 7,9

9,6 17,0

82,1 72,4

3,1 2,7

10,7 7,2 6,5 7,2 3,2

18,7 16,3 14,9 9,9 10,6

69,0 73,5 77,0 80,8 80,7

1,6 3,0 1,6 2,1 5,5

203

3.14.1.4. Status gizi anak balita berdasarkan indikator TB/U Tabelr 3.14.3. menyajikan prevalensi pendek (stunting ) menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Prevalensi pendek dan sangat pendek di Sumatera Barat adalah 39,2 persen, berarti lebih tinggi dibanding angka nasional tahun 2013 sebesar 37,2 persen. Prevalensi balita sangat pendek bila dilihat yang terbanyak adalah di Pasaman Barat (30,6%), disusul kota Pariaman (28,9%) dan Pesisir Selatan (27,7%). Sedangkan Balita pendek, prevalensi terbanyak terdapat di Pasaman (30,4%) disusul oleh Solok Selatan (27,1%) dilanjut oleh Solok (26,0%).

Tabel 3.14.3 Prevalensi status gizi balita (TB/U) menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 133 Status Gizi Menurut TB/U Kabupaten/Kota

Sangat Pendek (%)

Pendek (%)

Normal (%)

Kepulauan Mentawai

16,7

24,2

59,1

Pesisir Selatan

27,7

22,3

50,0

Solok

16,0

26,0

58,0

Sawahlunto_sijunjung

13,7

23,5

62,8

Tanah Datar

20,3

18,5

61,2

Padang Pariaman

16,3

24,7

59,0

 Agam

11,9

18,1

70,0

Lima Puluh Kota

13,2

15,6

71,2

Pasaman

24,8

30,4

44,8

Solok Selatan

21,5

27,1

51,4

Dharmas Raya

20,7

19,6

59,6

Pasaman Barat

30,6

20,9

48,5

Kota Padang

17,8

15,9

66,3

Kota Solok

8,9

21,8

69,3

Kota Sawah Lunto

7,7

14,8

77,5

Kota Padang Panjang

7,5

21,0

71,5

Kota Bukittinggi

7,9

20,5

71,5

Kota Payakumbuh

13,2

17,2

69,6

Kota Pariaman

28,9

15,1

56,0

Sumatera Barat

18,4

20,8

60,8

204

Tabel 3.14.4 berikut memberikan gambaran masalah stunting menurut karakteristik responden. Balita kependekan (stunting) lebih banyak terjadi pada laki-laki (40,6%) dibanding perempuan(37,9%). Tampaknya ada kecenderungan prevalensi kependekan semain meningkat pada indeks kepemilikan yang semakin rendah. Tabel 3.14.4 Prevalensi status gizi balita (TB/U) menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 134 Status Gizi Menurut TB/U Karakteristik Responden Sangat Pendek Pendek Normal (%) (%) (%) Kelompok Umur (Bulan) 0-5 bulan 12.5 7.5 80.0 6-11 bulan 15.4 17.5 67.1 12-23 bulan 22.5 19.7 57.8 24-35 bulan 22.8 22.9 54.3 36-47 bulan 19.2 26.0 54.7 48-59 bulan 13.5 21.9 64.6 Jenis Kelamin Laki-laki 21.0 19.6 59.4 Perempuan 15.9 22.0 62.1 Pendidikan KK Tidak pernah sekolah 12.5 21.8 65.7 Tidak tamat SD 16.9 28.8 54.3 Tamat SD 19.6 23.1 57.3 Tamat SLTP 21.8 19.9 58.3 Tamat SLTA 17.2 18.7 64.1 Tamat D1-D3/PT 13.8 15.1 71.1 Pekerjaan KK Tidak bekerja 12.1 17.5 70.4 Pegawai 16.8 17.0 66.3 Wiraswasta 16.4 17.4 66.3 Petani/nelayan/buruh 20.5 24.7 54.8 Lainnya 22.0 21.4 56.5 Tempat Tinggal Perkotaan 21.0 19.6 59.4 Pedesaan 15.9 22.0 62.1 Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah 22.1 28.6 49.3 Menengah bawah 20.2 22.5 57.3 Menengah 19.4 19.6 61.0 Menengah atas 14.6 18.4 67.0 Teratas 15.2 14.4 70.4

3.14.1.5. Status gizi anak balita berdasarkan indikator BB/TB Sumatera Barat termasuk dari 17 provinsi dimana prevalensi kurus diatas angka nasional, dengan urutan 13 (Riskesdas Nasional 2013) yaitu sebesar 7,4 persen. Salah satu indikator untuk menentukan anak yang harus dirawat dalam manajemen gizi buruk adalah keadaan sangat kurus yaitu anak dengan nilai Zscore <-3,0 SD. Prevalensi sangat kurus secara nasional tahun 2013 masih cukup tinggi yaitu 5,3 persen, bandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yaitu 5,2 (tabel 3.14.5) yang hampir sama. Bila dilihat berdasar prevalensi status gizi sangat kurus maka Kepulauan Mentawai (12,4%) menduduki angka tertinggi disusul Pasaman Barat (9,4%) dan Kota Pariaman (9,2%).

205

Pada tahun 2013 prevalensi gemuk secara nasional di Indonesia adalah 11,9 persen,sedangkan angka di provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka 10,1 persen. Prevalensi tertinggi untuk balita gemuk adalah kota Pariaman (19,8%) disusul kota Padang (16,8%) dan Dharmasraya (16,6%). (Tabel 3.14.5). Tabel 3.14.5 Prevalensi status gizi balita (BB/TB) menurut kabupaten, di Provinsi Sumatera Barat, 135 Riskesdas 2013 Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sangat Kurus (%) 12,4

Status Gizi Menurut BB/TB Kurus Normal (%) (%) 10,7 69,1

Gemuk (%) 7,8

Pesisir Selatan

4,1

7,0

76,1

12,7

Solok

1,3

6,1

89,3

3,2

Sijunjung

2,9

7,2

79,3

10,6

Tanah Datar

4,0

4,8

76,1

15,1

Padang Pariaman

7,0

9,0

75,1

8,9

 Agam

6,0

7,2

79,8

7,0

Lima Puluh Kota

5,9

9,1

80,9

4,1

Pasaman

6,8

9,2

76,8

7,3

Solok Selatan

5,3

8,7

79,9

6,1

Dharmas Raya

5,8

6,4

71,2

16,6

Pasaman Barat

9,4

8,8

70,0

11,8

Kota Padang

3,4

5,7

74,1

16,8

Kota Solok

4,7

8,6

79,4

7,3

Kota Sawah Lunto

3,6

6,2

81,3

8,9

Kota Padang Panjang

4,0

8,3

80,8

6,9

Kota Bukittinggi

4,0

6,7

82,8

6,5

Kota Payakumbuh

3,6

9,2

77,7

9,6

Kota Pariaman

9,2

6,0

65,0

19,8

5,2

7,4

77,3

10,1

Sumatera Barat

206

Tabel 3.14.6 memberikan informasi tentang prevalensi status gizi balita (BB/TB) menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013. Bila dilihat berdasar jenis kelamin maka prevalensi balita kurus lebih tinggi pada balita perempuan dan yang berada di perdesaan (7,9%) lebih banyak dibanding di perkotaan (5,2%). Berbeda dengan balita gemuk yang lebih banyak dijumpai pada balita laki-laki (11,7%) dibanding balita perempuan(8,6%). Balita yang ada di perkotaan prevalensi gemuk lebih tinggi yaitu 3,1 persen dibanding di perdesaan yang hanya 2,7 persen. Tabel 3.14.6 Prevalensi status gizi balita (BB/TB) menurut karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 136 Karakteristik Responden Kelompok Umur (bulan) 0-5 bulan 6-11 bulan 12-23 bulan 24-35 bulan 36-47 bulan 48-59 bulan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan KK Tidak pernah sekolah Tidak tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan KK Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Sangat kurus (%)

Status Gizi Menurut BB/TB Kurus Normal (%) (%)

Gemuk (%)

5,1 6,5 8,9 5,7 3,5 2,2

5,0 5,9 9,4 6,1 6,4 9,2

69,6 77,0 74,7 77,4 78,5 81,6

20,3 10,7 7,1 10,7 11,6 6,9

5,1 5,2

9,1 5,7

74,0 80,5

11,7 8,6

7,9 7,1 5,8 5,0 3,8 5,1 3,9 4,9 5,8 4,8 5,2

11,1 5,9 7,7 8,0 7,1 7,4 6,8 8,2 7,0 7,5 7,4

72,2 80,8 76,3 75,2 79,1 78,5 74,6 77,1 77,8 78,6 77,3

8,9 6,2 10,2 11,8 10,1 8,9 14,8 9,8 9,4 9,1 10,1

5,2 7,9

9,6 17,0

82,1 72,4

3,1 2,7

6,2 7,7 2,3 5,8 4,2

8,0 8,7 6,9 6,4 7,0

76,6 75,8 80,1 78,2 76,0

9,3 7,8 10,7 9,6 12,8

3.14.1.6. Status gizi anak balita berdasarkan Tiga indikator Status Gizi Bila dilihat berdasar 3 indikator status gizi maka pada tabel 3.14.7 menunjukkan bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk + kurang (BB/U) sebesar 21,2persen. Angka di Sumatera

207

Barat termasuk serius karena masalah kesehatan masyarakat dianggap serius bila prevalensi gizi buruk-kurang antara 20,0 - 29,0 persen, dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila ≥30 persen (WHO, 2010). Masalah stunting perlu menjadi perhatian di Sumatera Barat karena sudah menujukkan angka 39,2 persen. Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 30  – 39 persen dan serius bila prevalensi pendek ≥40 persen (WHO, 2010). Berarti, masalah balita pendek juga menjadi masalah di provinsi Sumatera Barat. Prevalensi balita kurus menurut BB/TB sudah menjadi masalah yang harus diperhatikan karena angkanya sudah menunjukkan 12,6 persen. Masalah kesehatan masyarakat sudah dianggap serius bila prevalensi kurus (BB/TB) antara 10,0 - 14,0 persen, dan dianggap kritis bila ≥15,0 persen (WHO, 2010).

Tabel 3.14.7 Prevalensi balita menurut tiga indikator status gizi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 137 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sawahlunto_sijunjung

BB/U* (Buruk+Kurang) (%) 31,2 28,0 21,3 19,4

TB/U (Sangat Pendek + Pendek) (%) 40,9 50,0 42,0 37,2

BB/TB (Sangat Kurus + Kurus) (%) 23,1 11,1 7,5 10,1

Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmas Raya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh

10,3 22,9 15,3 27,6 28,5 27,8 22,7 34,1 11,7 17,7 7,8 12,4 15,7 12,9

38,8 41,0 30,0 28,8 55,2 48,6 40,4 51,5 33,7 30,7 22,5 28,5 28,5 30,4

8,8 16,1 13,2 15,0 15,9 14,1 12,1 18,2 9,1 13,3 9,8 12,3 10,7 12,7

Kota Pariaman

36,4

44,0

15,2

Sumatera Barat

21,2

39,2

12,6

* Permasalahan gizi akut adalah apabila BB/TB >10 (UNHCR) **Permasalahan gizi kronis adalah apabila TB/U di atas prevalensi nasional (37,2)

208

3.14.2. Status gizi anak umur 5-18 tahun Status gizi anak umur 5-18 tahun dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu 5-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Indikator status gizi yang digunakan untuk kelompok umur ini didasarkan pada hasil pengukuran antropometri berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) yang disajikan dalam bentuk tinggi badan menurut umur (TB/U) dan Indeks Massa Tubuh menurut umur (IMT/U). Berdasarkan baku antropometri WHO 2007 untuk anak umur 5-18 tahun, status gizi ditentukan berdasarkan nilai Zscore TB/U dan IMT/U. Selanjutnya berdasarkan nilai Zscore ini status gizi anak dikategorikan sebagai berikut: Klasifikasi indikator TB/U: Sangat pendek Pendek Normal

:Zscore< -3, : Zscore≥ -3,0 s/d < -2,0 : Zscore≥ -2,0

Klasifikasi indikator IMT/U: Sangat kurus Kurus Normal Gemuk Obesitas

: Zscore< -3,0 : Zscore≥ -3,0 s/d < -2,0 : Zscore≥-2,0 s/d ≤1,0 : Zscore> 1,0 s/d ≤ 2,0 : Zscore> 2,0

3.14.2.1 Status gizi anak umur 5 – 12 tahun Prevalensi status gizi anak umur 5-12 tahun menurut TB/U di provinsi Sumatera Barat cukup tinggi yaitu tergolong sangat pendek dan pendek sebesar 37,1%. Bila dilihat berdasar kabupaten/kota maka urutan terbanyak prevalensi anak 5-12 tahun yang sangat pendek dijumpai di Pasaman (31,7%) selanjutnya Kota Pariaman (31,3%) dan Pasaman Barat (27,5%). Prevalensi sangat pendek terendah di Kota Bukit Tinggi (Tabel 3.14.8).  Anak usia 5-12 tahun yang pendek, prevalensi terbanyak ada di Sawahlunto- Sijunjung (33,1%) disusul Solok (27,7%) dan dilanjut oleh Pasaman Barat (25,7%). Sedangkan angka terendah prevalensi pendek terdapat di 11,5 persen di Kota Padang (Tabel 3.14.8). Tabel 3.14.9 memberikan informasi tentang prevalensi Status Gizi (IMT/U) Usia 5  –  12 tahun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Bila dilihat berdasar mengukuran IMT/U maka prevalensi obesitas di Sumatera Barat adalah 7,7 persen, prevalensi gemuk gemuk 11,4 persen. Sebaliknya, prevalensi sangat kurus sebesar 4,2 persen dan kurus 7,4 persen. Prevalensi obesitas tertinggi dijumpai di Kota Pariaman (16,9%), urutan ke dua terbanyak Pasaman Barat (14,3%), dan disusul Pasaman (14,2%). Lebih rinci, data status gizi anak umur 5-12 tahun menurut kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat disajikan pada buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat 2013 dalam angka, serta data status gizi menurut karakteristik penduduk dapat dilihat pada buku yang sama.

209

Tabel 3.14.8 Prevalensi status gizi (TB/U) usia 5 – 12 tahun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 138 Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sawahlunto_sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmas Raya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Status Gizi Menurut TB/U Sangat Pendek (%) Pendek (%) 14,0 22,4 14,0 8,4 15,8 11,0 13,2 9,4 31,7 13,3 17,4 27,5 15,1 5,3 9,8 5,1 3,0 8,5 31,3 16,0

22,3 20,2 27,7 33,1 20,9 22,5 22,8 25,5 22,0 23,8 17,6 25,7 11,5 20,9 14,0 13,1 15,4 12,9 17,8 21,1

Normal (%) 63,7 57,4 58,3 58,5 63,2 66,5 64,1 65,1 46,3 62,9 65,0 46,8 73,5 73,8 76,2 81,8 81,6 78,6 50,9 62.8

Tabel 3.14.9 Prevalensi status gizi (IMT/U) usia 5 – 12 tahun menurut kabupaten/kota, 139 di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sawahlunto_sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmas Raya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Sangat Kurus (%) 6,1 3,4 2,4 1,9 6,3 2,4 6,8 3,5 1,1 6,8 5,1 4,9 3,7 3,7 7,4 2,7 8,0 7,5 3,3 4,2

Status Gizi IMT/U Kurus Normal (%) (%) 6,7 74,9 5,3 70,3 5,7 77,3 11,9 78,7 8,0 59,4 6,8 74,5 7,8 72,6 9,6 75,7 5,5 66,6 11,6 68,7 7,3 62,4 5,8 56,7 8,2 68,2 8,2 73,5 7,4 65,0 4,2 78,8 9,4 66,4 8,7 69,2 3,7 59,1 7,4 69,3

210

Gemuk (%) 9,4 12,7 10,6 5,4 14,7 8,8 8,1 7,0 12,6 7,7 17,1 18,3 12,3 10,1 12,2 9,4 9,2 8,0 17,0 11,4

Obesitas (%) 2,9 8,2 4,0 2,1 11,7 7,6 4,8 4,2 14,2 5,2 8,1 14,3 7,6 4,5 8,0 4,9 7,0 6,6 16,9 7.7

3.14.2.2 Status gizi remaja umur 13 -15 tahun Sama halnya dengan anak 5-12 tahun, untuk kelompok 13-15 tahun penilaian status gizi berdasarkan TB/U dan IMT/U. Gambar 3.14.10. menyajikan prevalensi status gizi TB/U pada remaja umur 13-15 tahun. Di provinsi Sumatera Barat, prevalensi pendek pada remaja adalah 42,0 persen (17,3% sangat pendek dan 24,7% pendek). Prevalensi pendek terendah di Kota Payakumbuh (14,4%) dan tertinggi di Kepulauan Mentawai (33,4 %).

Tabel 3.14.10 Prevalensi status gizi (TB/U) usia 13 – 15 tahun menurut kabupaten/kot, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 140 Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sangat pendek (%) 31,6

Status Gizi Menurut TB/U Pendek (%) 33,4

Normal (%) 35,1

Pesisir Selatan

18,2

26,0

55,9

Solok

13,7

32,6

53,7

6,9

26,1

67,0

Tanah Datar

17,8

25,7

56,5

Padang Pariaman

20,7

30,5

48,8

 Agam

13,8

22,8

63,4

Lima Puluh Kota

14,3

19,2

66,6

Pasaman

20,1

32,6

47,3

Solok Selatan

13,1

30,9

56,0

Dharmasraya

22,6

29,3

48,0

Pasaman Barat

28,1

27,0

44,9

Kota Padang

19,7

15,7

64,6

Kota Solok

6,6

20,9

72,5

Kota Sawah Lunto

8,0

19,5

72,5

Kota Padang Panjang

0,0

21,8

78,2

Kota Bukittinggi

2,5

16,3

81,2

Kota Payakumbuh

5,0

14,3

80,7

Kota Pariaman

29,0

28,5

42,5

Sumatera Barat

17,3

24,7

57.9

Sijunjung

Tabel 3.14.11 menunjukkan bahwa remaja 13-15 tahun yang kurus dan sangat kurus sebanyak 10,8 persen, sedangkan gemuk 8,3 persen dan obesitas sebanyak 2,1 persen. Angka prevalensi terendah remaja sangat kurus 0,4 persen di kota Payakumbuh dan tertinggi adalah 8,2 persen di Kepulauan Mentawai. Remaja 13-15 tahunn dengan status gizi kurus , prevalensi tertinggi di Kota Padang Panjang sebanyak 10,7 persen dan terendah di Pasaman sebanyak 2,1 persen.Remaja 13-15 tahunn dengan status gizi obesitas, prevalensi tertinggi (7,4%) diPayakumbuh dan terendah di Pasaman dan Pasaman Barat masing-masing 0,0 persen.

211

Tabel 3.14.11 Prevalensi Status Gizi (IMT/U) Usia 13 – 15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 141 Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sangat Kurus (%) 8,4

Status Gizi IMT/U Kurus Normal (%) (%) 8,0 77,2

Gemuk (%) 5,5

Obesitas (%) 0,8

Pesisir Selatan

7,1

5,9

75,4

7,8

3,8

Solok

1,7

6,2

77,9

11,1

3,1

Sijunjung

7,4

10,0

72,0

8,2

2,4

Tanah Datar

4,3

10,5

76,9

7,4

0,9

Padang Pariaman

1,4

9,5

81,4

6,6

1,1

 Agam

3,7

4,1

87,9

2,5

1,8

Lima Puluh Kota

3,1

8,0

78,8

5,4

4,7

Pasaman

3,7

2,1

88,4

5,8

0,0

Solok Selatan

1,9

4,8

81,0

10,5

1,7

Dharmasraya

0,9

9,6

79,6

7,3

2,6

Pasaman Barat

4,0

5,9

76,7

13,5

0,0

Kota Padang

5,0

6,5

77,2

9,7

1,6

Kota Solok

2,5

7,3

82,8

5,9

1,5

Kota Sawah Lunto

2,0

4,4

76,2

13,7

3,6

Kota Padang Panjang

2,7

10,7

70,0

11,9

4,6

Kota Bukittinggi

3,7

10,3

70,8

12,6

2,6

Kota Payakumbuh

0,4

7,1

73,6

11,6

7,4

Kota Pariaman

7,7

4,3

77,9

7,7

2,4

3,9

6,9

78,8

8,3

2,1

Sumatera Barat

Secara lebih rinci, data status gizi remaja umur 13-15 tahun menurut kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat disajikan pada buku Riskesdas Provinsi Sumatera Barat dalam Angka. 3.14.2.3. Status gizi remaja umur 16 – 18 tahun Tabel 3.14.12 menyajikan status gizi remaja umur 16 –18 tahun.  Sama halnya dengan anak kelompok 13-15 tahun, penilaian status gizi berdasarkan TB/U dan IMT/U. Tabel 3.14.12 menyajikan prevalensi status gizi berdasar TB/U pada remaja umur 16-18 tahun. Di provinsi Sumatera Barat, prevalensi pendek pada remaja adalah 39,9 persen (8,9% sangat pendek dan 31,0% pendek). Prevalensi pendek terendah di Kota Bukit Tinggi (8,3%) dan tertinggi di Pasaman (36,3%). Sedangkan prevalensi sangat pendek, terbanyak di Kepulauan Mentawai (29,0%) dan paling sedikit di Kota Payakumbuh (0,0%).

Tabel 3.14.13 menunjukkan bahwa remaja 16-18 tahun yang kurus dan sangat kurus sebanyak 11,0 persen, sedangkan gemuk 6,0 persen dan obesitas sebanyak 1,5 persen. Angka prevalensi terendah remaja sangat kurus 0,0 persen terdapat di Kota Payakumbuh, Dharmasraya, Kota Sawah Lunto dan tertinggi adalah 6,6 persen di Kepulauan Mentawai. Remaja 16-18 tahun dengan status gizi kurus, prevalensi tertinggi di Tanah Datar sebanyak 12,8 persen dan terendah di Kepulauan Mentawai sebanyak 2,8 persen. Remaja 16-18 tahunn dengan status gizi obesitas, prevalensi tertinggi 7,4 persen di Kota Payakumbuh dan terendah di Kota Pariaman dan Tanah Datar masing-masing 0,0 persen.

212

Tabel 3.14.12 Prevalensi status gizi (TB/U) usia 16 – 18 tahun menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 142 Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Sangat pendek (%) 29.0 6.4 5.8 9.1 7.4 9.4 3.4 3.6 15.2 8.1 16.9 17.9 7.2 4.0 1.3 3.5 3.9 0,0

Status Gizi Menurut TB/U Pendek (%) 28.1 27.6 29.3 35.3 24.2 26.0 23.8 18.1 36.3 33.5 25.1 22.4 19.5 22.9 32.0 25.7 8.3 13.9

Normal (%) 42.9 66.0 64.9 55.6 68.4 64.6 72.7 78.3 48.5 58.4 58.0 59.8 73.3 73.1 66.7 70.8 87.8 86.1

31,0 24,7

60,0 66,9

8,9 8,4

Tabel 3.14.13 Prevalensi status gizi (IMT/U) usia 16 – 18 tahun menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 143 Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Sangat Kurus (%) 6.6 3.6 0.3 4.7 2.3 1.2 3.1 2.2 0.6 2.2 0,0 1.1 1.8 0.5 0,0 1.3 0.6 0,0 2.0 1,9

Kurus (%) 2.8 8.0 8.7 11.3 12.8 10.2 12.0 12.1 4.4 8.5 12.1 9.9 7.4 6.5 7.4 9.4 10.0 3.0 6.0 9,1

Status Gizi IMT/U Normal (%) 82.5 79.6 86.5 77.3 79.6 82.5 77.7 74.8 90.5 84.9 79.8 80.5 83.0 77.5 86.6 72.1 84.0 84.8 84.6 81,5

213

Gemuk (%) 5.1 7.9 3.7 5.8 5.4 3.9 6.0 10.2 3.4 3.6 6.8 6.9 5.8 8.9 5.1 14.7 3.9 4.8 7.3 6,0

Obesitas (%) 3.0 0.8 0.8 0.9 0,0 2.2 1.2 0.7 1.0 0.9 1.3 1.6 2.0 6.6 0.8 2.5 1.5 7.4 0,0 1,5

3.14.3. Status gizi dewasa Status gizi dewasa penduduk berumur >18 tahun terdiri dari 1. status gizi menurut Indeks Masa Tubuh (IMT) dan kecenderungan komposit TB dan IMT/U; 2. status gizi menurut lingkar perut (LP); 3. risiko kurang energi kronis (KEK) wanita usia subur wanita hamil dan tidak hamil; 4. wanita hamil risiko tinggi (TB<150 cm). 3.14.3.1. Status gizi dewasa ( >18 tahun) menurut indeks masa tubuh (IMT)

Status gizi menurut Indeks Massa Tubuh (IMT) dinilai dengan rumus perhitungan IMT sebagai berikut: IMT = Berat badan (kg) ÷ Tinggi badan (m)² Batasan IMT yang digunakan untuk menilai status gizi penduduk dewasa adalah sebagai berikut: Kategori kurus Kategori normal Kategori BB lebih Kategori obesitas

IMT < 18,5 IMT ≥18,5 - <24,9 IMT ≥25,0 - <27,0 IMT ≥27,0

Tabel 3.14.14 menyajikan prevalensi penduduk umur dewasa kurus, berat badan (BB) lebih dan obesitas menurut IMT di masing masing kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Prevalensi penduduk dewasa di provinsi Sumatera Barat yang termasuk kurus 11,8 persen, berat badan lebih 10,1 persen dan obesitas 13,5 persen. Prevalensi penduduk kurus terendah di kota Pariaman 6,0 persen dan tertinggi di Sijunjung 17,0 persen. Penduduk dewasa yang tergolong obesitas, prevalensi terendah ada di Kepulauan Mentawai sejumlah 6,0 persen dan tertinggi di Kota Padang Panjang sejumlah 25,7 persen. Tabel 3.14.14 Persentase status gizi penduduk dewasa (>18 Tahun) menurut kategori IMT dan kabupaten, 144 Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Kabupaten

Kurus (%)

Status Gizi Menurut IMT Normal (%) BB Lebih (%)

Obese (%)

Kepulauan Mentawai

10,4

76,2

7,5

6,0

Pesisir Selatan

15,1

64,2

9,0

11,6

Solok

12,1

63,9

10,0

14,0

Sijunjung

17,0

62,0

8,8

12,2

Tanah Datar

14,8

64,2

9,3

11,7

Padang Pariaman

14,1

66,8

8,2

10,9

 Agam

15,2

62,3

10,0

12,5

Lima Puluh Kota

15,1

60,7

11,7

12,5

Pasaman

10,6

69,7

9,3

10,5

Solok Selatan

11,8

67,3

8,5

12,4

Dharmasraya

9,1

69,7

9,4

11,7

Pasaman Barat

9,8

66,7

8,3

15,2

Kota Padang

6,9

65,4

11,4

16,3

Kota Solok

9,1

58,6

13,4

18,9

Kota Sawah Lunto

11,0

61,7

11,9

15,4

Kota Padang Panjang

8,9

54,2

11,2

25,7

Kota Bukittinggi

10,0

58,8

13,7

17,6

Kota Payakumbuh

12,1

55,1

13,5

19,3

Kota Pariaman

6,0

73,2

12,1

8,7

Sumatera Barat

11,8

64,6

10,1

13,5

214

Tabel 3.14.15 Prevalensi status gizi penduduk dewasa (> 18 Tahun) menurut kategori IMT dan karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 145 Karakteristik Responden

Kurus (%)

Status Gizi Menurut IMT Normal (%) BB Lebih (%)

Obese (%)

Kelompok Umur 19

19,9

74,5

3,3

2,3

20 – 24

17,4

72,6

4,6

5,3

25 – 29

9,9

72,2

8,3

9,6

30 – 34

7,5

66,7

10,5

15,3

35 – 39

7,2

62,7

11,4

18,7

40 – 44

7,0

59,5

14,3

19,2

45 – 49

8,5

58,9

14,7

17,9

50 – 54

10,4

60,7

11,8

17,0

55 – 59

11,6

61,6

12,1

14,8

60 – 64

12,3

61,5

11,2

15,0

65 +

27,3

58,2

6,4

8,1

13,5

70,2

8,5

7,8

10,2

59,2

11,6

19,0

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak pernah sekolah

20,7

65,1

7,2

7,0

Tidak tamat SD

18,0

63,7

8,1

10,3

Tamat SD

12,4

64,9

10,3

12,3

Tamat SLTP

11,1

65,6

8,8

14,5

Tamat SLTA

9,9

65,3

10,6

14,3

Tamat D1-D3/PT

6,9

60,7

14,0

18,5

Pekerjaan Tidak bekerja

12,9

60,4

10,2

16,5

Pegawai

7,1

61,6

13,1

18,2

Wiraswasta

9,3

65,7

11,8

13,2

Petani/nelayan/buruh

14,3

71,0

7,5

7,2

Lainnya

9,0

67,2

10,1

13,6

Tempat Tinggal Perkotaan

9,3

63,2

11,7

15,9

Pedesaan

13,5

65,6

9,0

11,9

Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah

16,4

69,4

7,2

7,0

Menengah bawah

14,3

66,2

7,7

11,8

Menengah

12,4

63,8

10,6

13,3

Menengah atas

9,1

63,5

12,0

15,3

Teratas

7,2

60,3

12,7

19,8

215

Tabel 3.14.15. menyajikan prevalensi status gizi penduduk dewasa menurut karateristik. Prevalensi kurus terbanyak ada di kelompok usia di atas 65 tahun sedangkan obesitas terbanyak pada kelompok usia 40-44 tahun. Penduduk dewasa kurus, lebih banyak pada laki-laki sedangkan obesitas lebih banyak pada perempuan. Penduduk dewasa kurus lebih banyak yang tinggal di perdesaan dibanding di perkotaan sedangkan penduduk dewasa obesitas lebih banyak yang tinggal di perkotaan dibanding perdesaan. Dilihat dari kuintil indeks kepemilikan, ada kecenderungan semakin rendah kuintil maka semakin banyak prevalensi penduduk kurus, sebaliknya prevalensi obesitas semakin sedikit. Tabel 3.14.16 Persentase status gizi penduduk dewasa (>18 Tahun) menurut k ategori IMT, jenis kelamin, dan kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 146

Kabupaten

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Status Gizi Menurut IMT Laki-laki Kurus Normal BB Obese Lebih (%) (%) (%) (%) 6,0 17,9 15,0 19,8 17,8 16,1 17,6 18,0 13,5 11,9 10,4 9,6 7,5 8,4 14,5 11,7 10,6 14,9 3,7 13,5

84,8 67,5 69,5 69,2 65,8 71,3 67,2 67,2 72,7 74,8 76,6 72,7 71,6 69,3 68,4 64,3 67,6 62,3 78,5 70,2

6,6 7,4 8,2 5,2 9,9 7,4 8,2 9,5 6,7 5,9 7,1 7,7 10,2 11,3 8,7 12,1 10,9 11,9 10,5 8,5

2,6 7,2 7,2 5,8 6,5 5,2 7,0 5,3 7,2 7,4 5,8 10,0 10,8 11,1 8,4 11,9 11,0 10,9 7,3 7,8

Status Gizi Menurut IMT Perempuan Kurus Normal BB Obese Lebih (%) (%) (%) (%) 15,2 12,5 9,2 14,3 12,0 12,2 13,0 12,4 7,8 11,7 7,6 10,0 6,4 9,9 7,6 6,2 9,4 9,4 8,1 10,2

66,8 61,2 58,6 54,8 62,7 62,6 57,7 54,4 66,8 59,6 62,3 60,6 59,2 48,0 55,0 44,3 50,3 48,0 68,4 59,2

8,4 10,6 11,7 12,4 8,7 9,0 11,6 13,8 11,7 11,2 11,9 9,0 12,6 15,5 15,0 10,3 16,3 15,0 13,6 11,6

9,6 15,7 20,5 18,5 16,6 16,2 17,7 19,5 13,7 17,5 18,2 20,4 21,8 26,6 22,4 39,3 24,0 27,6 9,9 19,0

Tabel 3.14.16 menyajikan perbandingan status gizi penduduk dewasa laki-laki dengan perempuan. Terlihat bahwa penduduk dewasa kurus lebih banyak pada laki-laki dan terbanyak terdapat di Sijunjung 19,8 persen, terendah di Kota Pariaman 3,7 persen. Pada kelompok perempuan dengan prevalensi kurus terbanyak ada di Kepulauan Mentawai 1,2 persen dan terendah di Kota Padang Panjang 6,2 persen. Obesitas pada laki-laki prevalensi terbanyak dijumpai di Kota Padang Panjang sebanyak 11,9 persen dan terendah di Kepulauan Mentawai hanya 2,6 persen. Kelompok perempuan dedewasa dengan obesitas, prevalensi tertinggi dijumpai di Kota Padang Panjang yaitu sebanyak 39,3 persen dan terendah di Kepulauan Mentawai sebanyak 9,6 persen.

216

3.14.3.2. Status gizi dewasa berdasarkan indikator lingkar perut (LP) Tabel 3.14.17 menyajikan informasi prevalensi obesitas sentral penduduk umur ≥15 tahun menurut kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Obesitas sentral dianggap sebagai faktor risiko yang berkaitan erat dengan beberapa penyakit degeneratif/kronis. Untuk laki-laki dengan LP >90 cm atau perempuan dengan LP >80 cm dinyatakan sebagai obesitas sentral (WHO AsiaPasifik, 2005). Di tingkat provinsi Sumatera Barat, prevalensi obesitas sentral adalah 26,1 persen, lebih rendah dari angka nasional yaitu sebesar 26.6 persen. Prevalensi obesitas sentral terendah di Kepulauan Mentawai sebesar 12,8 persen dan tertinggi di kota Padang Panjang 37,8 persen. Sebanyak 11 kabupaten/kota memiliki prevalensi obesitas sentral di atas angka Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Padang, Pasaman Barat, Pasaman, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Solok. Tabel 3.14.17 Prevalensi obesitas sentral pada penduduk umur 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 147 Obesitas Sentral (LP: L > 90, P >80) ( %) 12,8 21,2 27,0 27,3 21,3 18,7 20,8 29,3 26,8 20,5 22,5 28,0 33,7 28,8 37,0 37,8 30,5 34,8 22,5 26,1

Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Secara lebih rinci, data status gizi penduduk dewasa (>18 tahun) menurut kabupaten/kota dan menurut karakteristik penduduk dapat dilihat pada Buku Riskesdas 2013 dalam Angka.

217

3.14.3.3. Status risiko kurang energi kronis (KEK) pada wanita usia subur (WUS) 15 –

49

tahun Tabel 3.14.18 menyajikan informasi masalah kurang energi kronis (KEK) pada wanita usia subur (WUS) dan wanita hamil yang berumur 15-49 tahun berdasarkan indikator Lingkar Lengan Atas (LiLA). Untuk menggambarkan adanya risiko (KEK) dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi pada wanita hamil dan WUS digunakan ambang batas nilai rerata LILA < 23,5 cm. Prevalensi risiko KEK penduduk wanita hamil umur 15  –  49 tahun, di provinsi Sumatera Barat sebanyak 20,9 persen. Prevalensi risiko KEK terendah di kota Sawah Lunto (9,5%) dan tertinggi di Pesisir Selatan (31,5 %). Sebanyak 6 kabupaten/kota dengan prevalensi risiko KEK lebih tinggi dari provinsi, yaitu Pesisir Selatan, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Pasaman, Dharmasraya, Pasaman Barat. Prevalensi risiko KEK penduduk wanita tidak hamil umur 15  –  49 tahun, di provinsi Sumatera Barat sebanyak 79,1 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan prevalensi KEK pada wanita hamil. Prevalensi risiko KEK terendah di Pesisir Selatan (68,5%) dan tertinggi di Kota Sawah Lunto (90,5 %).

Tabel 3.14.18 Prevalensi risiko KEK penduduk wanita umur 15-49 tahun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 148 Kabupaten/Kota

Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Proporsi KEK (LILA < 23,5 cm) Hamil Tidak Hamil (%) (%.) 18,5 31,5 19,2 26,1 14,8 18,3 20,6 24,3 21,3 15,7 24,2 24,2 19,3 16,4 9,5 16,2 17,1 12,5 18,8 20,9

81,5 68,5 80,8 73,9 85,2 81,7 79,4 75,7 78,7 84,3 75,8 75,8 80,7 83,6 90,5 83,8 82,9 87,5 81,2 79,1

Tabel 3.14.19 menyajikan prevalensi risiko KEK penduduk wanita hamil umur 15 – 49 tahun, di provinsi Sumatera Barat menurut karakteristik responden. Prevalensi risiko KEK menurut pendidikan, tertinggi pada kelompok tamat SMP (27,1%), dan terendah justru pada kelompok tidak sekolah (17,9%). Sedangkan berdasar pekerjaan, prevalensi KEK tertinggi terdapat pada kelompok wanita tidak bekerja dan di perdesaan (22,6%) lebih tinggi daripada di perkotaan (18,4%). Bila dilihat berdasar kuintil indeks kepemilikan, tampak ada kecenderungan, semakin rendah kuintil indeks kepemilikan, cenderung semakin tinggi prevalensi KEK wanita hamil.

218

Informasi tentang prevalensi resiko KEK pada wanita tidak hamil juga dapat dilihat pada tabel 3.14.19. Terihat bahwa pada kelompok tidak sekolah memiliki prevalensi tertinggi (82,1%) dibanding kelompok pendidikan yang lain dan pada kelompok pekerjaan sebagai petani/nelayan/buruh memiliki prevalensi tertinggi. Wanita tidak hamil di perkotaan (81,6%) dijumpai prevalensi resiko KEK lebih tinggi dibanding di perdesaan (77,4%). Sedangkan berdasar kuintil indeks kepemilikan, ada kecenderungan semakin tinggi kuintil semakin tinggi pula prevalensi resiko KEK pada wanita tidak hamil. Tabel 3.14.19 Prevalensi risiko KEK penduduk perempuan umur 15-49 tahun menurut karakteristik responden, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 149 KEK (LILA < 23,5 cm) Karakteristik Responden

Hamil (%)

Tidak Hamil (%)

Tidak Sekolah

17,9

82,1

Tidak Tamat SD

18,5

81,5

Tamat SD

19,2

80,8

Tamat SMP

27,1

72,9

Tamat SMA

18,1

81,9

Tamat D1-D3/PT

20,7

79,3

Tidak Bekerja

22,6

77,4

Pegawai

15,7

84,3

Wiraswasta

19,1

80,9

Petani/Nelayan/Buruh

15,0

85,0

Lainnya

20,6

79,4

18,4

81,6

22,6

77,4

Terbawah

25,7

74,3

Menengah bawah

21,5

78,5

Menengah

21,4

78,6

Menengah atas

16,3

83,7

Teratas

20,0

80,0

Pendidikan

Pekerjaan

Tipe Daerah Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan

219

3.14.3.4 Wanita hamil berisiko tinggi Pada Riskesdas 2013 disajikan prevalensi wanita hamil berisiko tinggi yaitu wanita hamil dengan tinggi badan<150 cm (WHO 2007). Tabel 3.14.20 menyajikan prevalensi wanita hamil berisiko tinggi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 39,8 persen, angka tertinggi secara nasional (angka nasional 31,3 %). Prevalensi wanita hamil berisiko tinggi terendah di Kota Payakumbuh (6,2%) dan tertinggi di kabupaten Solok (55,9%). Kabupaten/kota dengan prevalensi ibu hamil berisiko tinggi adalah kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Padang Pariaman, Dharmasraya, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang.

Tabel 3.14.20 Prevalensi ibu hamil berisiko tinggi menurut kabupaten/kota, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 150 Berisiko Tinggi (Tinggi Badan < 150cm) (%) 38,5 50,9

Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar

55,9 42,3 33,8

Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan

48,3 38,3 39,6 19,6 15,9

Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang

42,0 35,4 47,0 47,2 21,9 49,5

Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman

16,4 6,2 7,3

Sumatera Barat

39,8

220

Tabel 3.14.21 menyajikan prevalensi wanita hamil berisiko tinggi di Provinsi Sumatera Barat menurut karakteristik responden. Berdasarkan pendidikan responden, terlihat bahwa wanita yang tidak tamat SD, tertinggi (63,8%) prevalensi ibu hamil berisiko tinggi karena memiliki tinggi badan < 150 cm sebesar 39,8 persen, demikian pula dengan wanita hamil tidak bekerja memiliki prevalensi tertinggi (45,0%) dibanding jenis pekerjaan yang lain. Prevalensi di perdesaan (44,2%) lebih tinggi daripada di perkotaan (35,3%) dan ada kecenderungan semakin rendah kuintil indeks kepemilikan, maka semakin tinggi prevalensi ibu hamil berisiko tinggi. Tabel 3.14.21 Prevalensi ibu hamil berisiko tinggi menurut karakteristik responden, di Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 151 Berisiko Tinggi (Tinggi Badan < 150cm) (%)

Karakteristik Responden Pendidikan Tidak pernah sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Pedesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

0,0 63,8 50,1 42,7 36,9 24,0 45,0 19,2 44,4 15,3 26,2 35,3 44,2 55,4 49,4 42,1 20,1 36,9

3.14.4. Tes cepat iodium dalam garam Informasi tentang konsumsi garam beriodium pada Riskesdas 2013 Blok I no.10 yaitu dari hasil tes cepat sampel garam rumah tangga (RT) di seluruh 407 blok sensus (BS) di provinsi Sumatera Barat yang mencakup seluruh kabupaten/kota. Metode tes cepat yang dilakukan oleh petugas pengumpul data dengan menggunakan larutan tes cepat yaitu meneteskan larutan tersebut pada sampel garam yang digunakan di RT. Rumah tangga dinyatakan mempunyai/mengkonsumsi ‘garam mengandung cukup iodium (30 ppm KIO3)’  bila hasil tes cepat garam berwarna biru/ungu tua; mempunyai ‘garam mengandung tidak cukup iodium (< 30 ppm)’ bila hasil tes cepat berwarna biru/ungu muda; dan dinyatakan mempunyai ‘garam tidak mengandung iodium’ bila hasil tes cepat tidak berwarna. Hasil di Sumatera Barat dengan katagori cukup garam beriodium yang dikonsumsi hanya mencapai Persentase 63,2 persen. Angka ini masih belum mencapai target Universal Salt Iodization (USI) atau “garam beriodium untuk semua” yaitu minimal 90  persen rumah tangga menggunakan garam mengandung cukup iodium.

221

Tabel 3.14.21 Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium berdasarkan hasil tes cepat di kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 152 Kabupaten/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Iodium Garam Dikonsumsi Cukup Kurang Tidak ada 48,4 64,0 48,9 30,1 57,4 55,7 66,4 60,8 67,4 80,0 56,0 70,7 73,9 74,2 57,1 68,1 85,2 70,9 55,2 63,2

18,9 31,6 42,0 43,6 34,0 28,7 28,2 26,2 23,8 16,6 36,6 22,3 23,7 20,8 27,9 19,9 10,4 21,0 39,3 28,2

32,7 4,5 9,1 26,3 8,6 15,6 5,4 13,0 8,8 3,4 7,4 7,0 2,4 4,9 15,1 12,1 4,4 8,1 5,5 8,5

Tabel 3.14.21 memperlihatkan persentase RT yang mempunyai/mengkonsumsi garam cukup iodium yaitu lebih 30 ppm KI03, kurang yaitu kurang dari 30 ppm dan tidak mengandung iodium. Sebanyak 10.023 RT yang dikunjungi dan dicakup dalam tes cepat. Sebagian besar (63,2%) RT di Sumatera Barat garam yang dikonsumsi mengandung cukup iodium, 28,2% kandungannya kurang dan 8,5% rumah tangga mengkonsumsi garam tidak beriodium. Persentase tertinggi RT yang mengkonsumsi garam beriodium cukup di Kota Solok (74,2%) dan terendah di Sijunjung (30,1%). Selanjutnya rumah tangga yang mengkonsumsi garam tidak beriodium tertinggi di kabupaten Kepulauan Mentawai (32,7%) dan terendah di Kota Padang (2,4%).

222

Tabel 3.14.22 berikut ini menggambarkan persentase RT yang mempunyai/mengkonsumsi garam cukup iodium dengan kategori cukup, kurang dan tidak ada dibedakan menurut karakteristik Rumah Tangga. Terlihat bahwa persentase RT dengan konsumsi garam beriodium cukup, lebih tinggi pada perkotaan (70,4%) dibanding perdesaan (59,7%). Persentase pekerjaan utama Kepala Keluarga tertinggi yang mengkonsumsi garam beriodium cukup adalah sebagai pegawai (75,6%) dan terendah sebagai petani/nelayan/buruh (57,7%). Terlihat ada kecenderungan peningkatan persentasi konsumsi garam cukup iodium pada pendidikan KK yang semakin tinggi, demikian pula dengan indeks kuintil kepemilikan yang semakin tinggi maka cenderung mengkonsumsi garam dengan kadar iodium cukup. Tabel 3.14.22 Kandungan iodium garam rumah tangga hasil tes cepat dan karakteristik responden, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 153 Iodium Garam Dikonsumsi Cukup Kurang Tidak ada

Karakteristik Responden Tipe Daerah Perkotaan Perdesaan Pendidikan Kepala Keluarga Tidak sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D1-D3/PT Pekerjaan Utama Kepala Keluarga Tidak berkerja Pegawai Wiraswasta Petani/Nelayan/Buruh Lainnya Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

223

70,4 58,7

23,4 31,3

6,3 10,0

49,6 54,6 58,6 64,0 70,5 76,8

33,2 32,7 31,5 28,5 24,1 19,3

17,2 12,7 9,9 7,5 5,4 3,9

62,1 75,6 68,2 57,7 61,6

28,5 19,6 26,3 31,5 28,6

9,4 4,8 5,5 10,8 9,8

52,0 58,6 63,2 67,7 74,3

35,3 31,3 29,1 24,0 21,6

12,7 10,1 7,6 8,4 4,1

3.15. Kesehatan Indera Sistem indera merupakan salah satu sistem yang sangat berperan dalam mengoptimalkan proses perkembangan setiap individu. Sejak bayi sistem indera merupakan alat utama manusia untuk mengumpulkan berbagai informasi visual, audio, olfaktoris, rasa, dan fisik. Informasi visual ditangkap oleh mata (indera penglihatan), informasi audio ditangkap oleh telinga (indera pendengaran), informasi olfaktoris diterima oleh hidung (indera penciuman), informasi rasa ditangkap oleh lidah (indera perasa) dan informasi fisik diterima melalui permukaan kulit (indera peraba). Sekitar 90 informasi berupa informasi visual dan audio, yang dikumpulkan melalui indera penglihatan dan pendengaran. Pengukuran fungsi indera yang lazim dilakukan secara objektif adalah pengukuran fungsi penglihatan (tajam penglihatan/visus) dan fungsi pendengaran (tajam pendengaran). Data nasional yang menggambarkan besaran masalah gangguan indera penglihatan dan pendengaran terakhir dikumpulkan antara tahun 1993-1997 dan belum diperbarui hingga saat ini. Riskesdas 2007 bermaksud menyediakan data tentang prevalensi kebutaan yang lebih mutakhir, tetapi karena metoda pengumpulan data masih dianggap tidak adekuat oleh organisasi profesi, maka data angka kebutaan yang dihasilkan dari Riskesdas 2007 juga dinilai kontroversial. Pada Riskesdas 2007, data termutakhir untuk prevalensi gangguan pendengaran masyarakat tidak dikumpulkan. Riskesdas 2013 kembali mengumpulkan data prevalensi kebutaan dengan metoda yang serupa dengan Riskesdas 2007, tetapi sudah disempurnakan dan merupakan hasil diskusi dengan organisasi profesi. Organisasi profesi Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Indonesia (Perhati) juga melengkapi Riskesdas dengan studi validasi yang akan dilaksanakan segera setelah semua data Riskesdas 2013 terkumpul. Studi validasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat reliabilitas pengukuran prevalensi kebutaan dan ketulian dalam survei nasional berbasis komunitas. 3.15.1. Kesehatan mata Data yang dikumpulkan untuk mengetahui indikator kesehatan mata pada Riskesdas 2013 meliputi pengukuran tajam penglihatan menggunakan kartu tumbling-E (dengan dan tanpa  pinhole) pada responden usia 6 tahun keatas serta pemeriksaan segmen anterior mata terhadap responden semua umur. Prevalensi xeroftalmia dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan/observasi nakes terhadap responden balita (6-59 bulan). Pemeriksaan visus dan observasi morbiditas permukaan mata dilakukan di luar ruangan dengan sumber cahaya matahari, tetapi pemeriksaan lensa dilakukan dalam ruangan redup dengan bantuan  pen-light . Pemeriksaan visus dilakukan dengan jarak pengukuran 6 atau 3 meter, dengan kartu E disesuaikan setinggi posisi mata responden yang diperiksa. Responden yang sakit berat dan tidak memungkinkan untuk duduk dan diperiksa visus dieksklusi dalam penghitungan prevalensi kebutaan, begitu pula responden yang menolak atau tidak dapat bekerja sama dengan tim enumerator. Prevalensi low vision dan kebutaan dihitung berdasarkan hasil pengukuran visus dengan atau tanpa kaca mata/lensa kontak koreksi. Kebutaan didefinisikan sebagai visus pada mata terbaik <3/60 atau dengan kata lain buta bilateral. Low vision didefinisikan sebagai visus pada mata terbaik ≤6/60 atau mencakup low vision  bilateral dan buta unilateral yang disertai low vision unilateral. Prevalensi pterygium, kekeruhan kornea, katarak, dan xeroftalmia dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi nakes. Keterbatasan pengumpulan data visus adalah tidak dilakukannya koreksi visus, tetapi dilakukan pemeriksaan visus tanpa pin-hole dan jika visus tidak normal (6/6 atau 20/20) dilanjutkan dengan  pin-hole, seperti yang dilakukan saat Riskesdas 2007. Keterbatasan pengumpulan data prevalensi morbiditas permukaan mata dan lensa adalah kemampuan klinis pengumpul data (surveyor ) yang bervariasi dalam menilai permukaan mata dan lensa menggunakan alat bantu  pen-light, sehingga prevalensi tersebut cenderung kurang valid.

224

3.15.1.1. Prevalensi Kebutaan  Alat yang dipergunakan untuk pemeriksaan visus adalah tali pengukur jarak sepanjang 6 meter, satu set kartu tumbling E (ukuran besar untuk visus 6/60, sedang untuk visus 6/18, dan kecil untuk visus 6/6), serta penutup mata dengan  pinhole.  Disediakan 6 pilihan jawaban untuk kategori visus, yaitu: 1. Dapat melihat E kecil (jarak 6m) 2. Tidak dapat melihat E kecil, tetapi dapat melihat E sedang (jarak 6m) 3. Tidak dapat melihat E sedang, tetapi dapat melihat E besar (jarak 6m) 4. Tidak dapat melihat E besar (jarak 6m), tetapi dapat melihat E besar (jarak 3m) 5. Tidak dapat melihat E besar pada jarak 3m 6. TIDAK DIPERIKSA Interpretasi kode visus adalah sebagai berikut kode 1 berarti visus normal (6/6), kode 2 berarti gangguan visus ringan (6/6
225

Tabel 3.15.1 Prevalensi ketersediaan koreksi refraksi serta prevalensi severe low vision dan kebutaan pada penduduk umur ≥6 tahun tanpa/dengan koreksi optimal Menurut Karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 154 Karakteristik Responden Kelompok umur (tahun) 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Tipe daerah Perkotaan Perdesaan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat PT Status Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/buruh Lainnya Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Pakai Kacamata/ Lensa kontak

Severe Low vision 

Kebutaan

1,0 2,5 3,1 5,3 13,7 20,7 23,1 21,1

0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 1,8 5,6 12,4

0,0 0,1 0,0 0,3 0,8 3,1 9,5

5,3 7,9

0,6 1,0

0,3 0,6

9,4 4,8

0,5 1,0

0,3 0,5

3,1 3,8 5,8 6,2 8,0 18,5

2,2 1,2 1,1 0,4 0,2 0,4

2,2 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1

6,6 14,7 7,8 5,8 7,3

1,0 0,3 0,6 1,2 0,4

0,7 0,1 0,2 0,4 0,1

2,6 4,5 5,9 7,7 12,7

1,1 1,0 0,9 0,5 0,5

0,7 0,7 0,4 0,2 0,2

226

Tabel 3.15.2 Prevalensi ketersediaan koreksi refraksi serta prevalensi severe low vision dan kebutaan pada penduduk umur ≥6 tahun tanpa/dengan koreksi optimal menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 155 Kab/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Pakai Kacamata/ Lensa kontak

Severe Low vision

Kebutaan

3,7 5,3 5,4 3,5 6,7 4,3 9,0 4,0 3,2 4,5 2,4 4,3 11,0 10,3 9,3 9,0 13,4 9,0 5,9 6,6

3,4 0,7 0,4 1,5 3,2 0,6 0,2 1,0 1,0 0,2 0,9 0,9 0,1 0,4 0,7 0,6 0,2 0,4 1,5 0,8

0,9 0,2 0,8 0,7 0,9 0,4 0,6 0,8 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,9 0,4

Prevalensi pemakaian kacamata/kontak lensa di Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,6%, sedangkan berdasarkan kabupaten/kota tertinggi di Kota Bukitinggi (13,4%) dan terendah di Dharmasraya (2,4%). Kepulauan Mentawai prevalensi low vision tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya jauh melampaui prevalensi provinsi (0,8%), sedang yang terendah adalah Kota Padang (0,1%). Prevalensi kebutaan banyak terjadi di Kepualauan Mentawai, Tanah Datar dan Kota Pariaman masing-masing sebesar 0,9% dan terendah di Solok Selatan, Pasaman Barat dan Kota Solok masing-masing sebesar 0,1% (Tabel 3.15.2). 3.15.1.2. Kelainan permukaan mata dan lensa Kelainan atau morbiditas permukaan mata yang diperiksa oleh surveyor adalah pterygium, kekeruhan kornea, dan xeroftalmia, sedangkan kelainan lensa yang diharapkan dapat diidentifikasi oleh surveyor adalah kekeruhan lensa (katarak). Pemeriksaan morbiditas permukaan mata dan lensa ini dilakukan pada semua responden, kecuali xeroftalmia yang hanya diperiksa pada responden berusia dibawah 60 bulan (balita).

227

Tabel 3.15.3 Prevalensi pterygium dan kekeruhan kornea pada penduduk semua umur menurut karakteristik, 156 Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 Karakteristik Responden Kelompok umur (tahun) 0-5 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Tipe daerah Perkotaan Perdesaan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat PT Status Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/buruh Lainnya Kuintil Indeks Kepemlikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Morbiditas Permukaan Mata Pterygium Kekeruhan Kornea 0,5 0,5 1,1 3,6 10,1 18,6 24,6 37,4 42,4

0,5 0,6 1 1,1 4,1 10,2 19,1 28,3 36,1

7,3 8,6

4,7 5,6

5,2 9,8

3,8 5,9

12,1 9,2 13,1 6,8 6,4 5,3

10 6,3 8,2 3,9 3,3 3,8

8,2 6,2 9,9 16,2 9,2

5,9 4,1 5,1 9,3 6,1

10,4 10,6 7,5 6,6 4,6

6,7 6,3 5 4,3 3,2

Prevalensi pterygium di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan umur cenderung meningkat sesuai bertambahnya umur. Demikian juga dengan kekeruhan kornea, semakin tinggi kelompok umur responden semakin tinggi prevalensi kekeruhan kornea. Tabel 3.15.3 menunjukan bahwa berdasarkan jenis kelamin, prevalensi pterygium pada laki-laki (7,3%) lebih rendah dibanding pada perempuan (8,6%). Begitu juga dengan kekeruhan kornea, laki-laki (4,7%) lebih rendah dibanding perempuan (5,6%). Selanjutnya berdasarkan tempat tinggal, baik pterygium dan kekeruhan kornea prevalensinya di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan. Prevalensi pterygium berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi pada responden dengan pendidikan tamat SD dengan kisaran 13,1% dan terendah tingkat pendidikan tamat PT berkisar 5,3%. Sedang kekeruhan kornea tertinggi pada responden yang tidak sekolah sebesar 10% dan terendah tamat SMA sebesar 3,3%.

228

Responden yang bekerja sebagai petani/nelayan/buruh mempunyai prevalensi pterygium tertinggi di Sumatera Barat sebesar 16,2%, sedang responden yang bekerja sebagai pegawai prevalensinya paling rendah (5,3%). Untuk prevalensi kekeruhan kornea tertinggi pada petani/nelayan/buruh (9,3%) dan terendah pada pegawai (4,1%). Berdasarkan Kuintil Indeks kepemilikan responden baik prevalensi pterygium dan kekeruhan kornea semakin tinggi tingkat kesejahteraan responden prevalensi pterygium dan kekeruhan kornea semakin rendah. Tabel 3.15.4 Prevalensi pterygium dan kekeruhan kornea pada penduduk semua umur menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 157 Kab/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Pterygium Unilateral 2,3 3,1 4,8 2,7 3,5 3,5 3,8 5,1 5,6 2,4 2,0 2,8 1,2 2,3 3,1 1,8 3,1 3,4 1,6 3,1

Bilateral 2,4 7,3 6,4 7,3 4,9 10,3 5,8 6,0 12,0 0,9 2,0 1,6 0,8 0,6 2,8 0,7 5,7 2,8 0,8 4,8

Kekeruhan kornea Unilateral Bilateral 1,7 1,5 1,9 1,2 1,9 1,7 0,7 1,9 2,1 0,5 0,6 1,8 1,3 1,5 1,2 2,1 1,2 1,4 1,4 1,5

4,5 3,2 2,6 3,0 2,1 10,2 5,3 6,2 6,2 0,8 2,6 2,8 1,2 0,6 3,9 1,9 4,8 1,5 1,0 3,7

Pada tabel 3.15.4 menunjukkan prevalensi pterygium unilateral dan bilateral masing-masing sebesar 3,1 % dan 4,8%, sedang kekeruhan kornea unilateral sebesar 1,5% dan kekeruhan kornea bilateral sebesar 3,7%. Pada tabel di atas terlihat prevalensi pterygium unilateral tertinggi di Kab. Pasaman (5,6%) dan terendah di Kota Padang (1,2%). Sedang prevalensi pterygium bilateral tertinggi di Kab. Pasaman (12,0%) dan terendah di Kota Padang Panjang (0,7%). Kekeruhan kornea unilateral tertinggi di Pasaman (2,1%) dan Kota Padang Panjang (2,1%), terendah terjadi di Solok Selatan (0,6%). Selanjutnya prevalensi kekeruhan korena bilateral tertinggi pada Padang Pariaman (10,2%) dan terendah pada Kota Solok (0,6%).

229

Tabel 3.15.5 Prevalensi katarak dan tiga alasan utama belum menjalani operasi katarak pada penduduk semua umur menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 158 Katarak

Alasan Belum Operasi Tidak tahu Tidak mampu Takut kalau katarak membiayai dioperasi

Karakteristik Responden Kelompok umur (tahun) 0-5 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Tipe daerah Perkotaan Perdesaan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat D1-D3/PT Status Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/buruh Lainnya Kuintil Indeks Kemelikian Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

0 0,4 1,3 3,8 9,7 16,2 22,8

17,6 93,1 40,2 43,6 41,2 33,6 41,7

0,2 17,7 17,9 22,5 16,4 8,7

3,8 10,4 13,1 9,0 15,1 12,5

2,0 2,6

40,6 41,6

22,9 11,8

7,1 15,3

1,5 2,8

18,4 48,7

8,7 19,2

20,6 8,9

5,7 3,4 3,8 1,6 0,8 1,5

40,1 42,0 45,1 31,3 41,2 31,9

27 16,8 13,9 20,4 11,2

8,0 8,5 13,7 14,8 19,4 11,9

38,9 39,1 42,3 45,1 33,7

11,7 0,1 12 27,2 15

15,0 13,7 7,2 7,6 16,4

48,4 49,2 28,6 36,1 27,3

21,3 17,5 18,7 7,8 8,3

7,3 9,8 14,6 16,2 19,5

2,7 1,4 2,2 4,7 2,1 3,4 3 2,1 1,9 0,9

Kejadian katarak di Provinsi Sumatera Barat terjadi mulai pada kelompok umur 25-34 tahun. Semakin bertambahnya usia responden semakin besar prevalensi katarak. Prevalensi katarak tertinggi pada usia 75 tahun keatas (22,8%) dengan alasan responden terbanyak belum operasi katarak (41,7%) karena tidak tahu kalau menderita katarak. Selanjutnya alasan karena tidak tahu tertinggi pada kelompok umur 25-34 tahun, tidak mampu membiayai pada kelompok umur 55-64 tahun dan takut dioperasi pada kelompok umur 65-74 tahun. Prevalensi katarak pada perempuan (2,6%) lebih tinggi dibanding laki-laki (2,0%) dengan alasan tidak tahu kalau katarak dan takut dioperasi perempuan lebih tinggi. Sedangkan alasan belum operasi karena tidak mampu membiayai pada laki-laki (22,9%) lebih tinggi dibanding pada perempuan (11,8%).

230

Daerah perdesaan lebih tinggi prevalensi kataraknya dibanding daerah perkotaan dengan alasan belum operasi terbanyak karena tidak tahu kalau katarak sebesar 48,7 persen, selanjutnya tidak mampu membiayai sebesar 19,2 persen dan takut dioperasi sebesar 15,3 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, prevalensi katarak tertinggi pada responden yang tidak sekolah (5,7%) dan terendah pada responden dengan pendidikan tamat SMA (0,8%). Alasan belum operasi katarak karena “tidak tahu kalau katarak”,  tertinggi pada tamat SMP (45,1%) dan terendah Tamat SMP (31,3%). Alasan karena “tidak mampu membiayai operasi”  tertinggi pada Tamat SMP (20,4%) dan terendah tamat SMA (11,2%). Sedangkan untuk responden tamat PT tidak ditemukan responden yang beralasan “belum dioperasi karena tidak mampu membiayai”. Takut operasi katarak merupakan alasan tertinggi pada yang tidak tamat SMA (19,4%) dan terendah (8,0%) pada responden yang tidak sekolah. Petani/nelayan/buruh merupakan kelompok pekerjaan yang mempunyai prevalensi katarak tertinggi (4,7%) dibanding status pekerjaan lainnya dan pegawai mempunyai prevalensi katarak terendah berkisar 1,4 persen. Alasan belum dioperasi karena tidak tahu kalau katarak dan tidak mampu membiayai operasi tertinggi pada petani/nelayan/buruh masing dengan kisaran 45,1 persen dan 27,2 persen. Sedangkan alasan karena takut dioperasi tertinggi pada status pekerjaan lainnya (16,4%). Responden dengan kuintil indeks kepemilikan terbawah paling tinggi prevalensi kataraknya (3,4%) dan terendah pada tingkat kesejahteraan teratas yang hanya 0,9 persen. Untuk alasan belum operasi karena tidak tahu kalau katarak terbanyak pada Kuintil indeks kepemilikan terbawah (21,4%), terendah pada Kuintil indeks kepemilikan teratas (27,3%). Alasan tidak mampu membiayai banyak disampaikan pada responden dengan Kuintil indeks kepemilikan terbawah (21,3%) tetapi alasan takut dioperasi sebagain besar disampaikan pada responden dengan Kuintil indeks kepemilikan teratas (19,5%). Tabel 3.15.6 Prevalensi katarak dan tiga alasan utama belum menjalani operasi katarak pada penduduk semua umur menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 159 Katarak Provinsi Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

7,1 1,1 6,1 2,5 1,1 2 1,4 7 2 1 1,4 1,8 1,1 2,2 2,7 2,9 0,5 1,5 1,7 2,2

Tidak tahu kalau katarak 43,6 35,7 70,8 21,5 35,8 19,0 69,8 42,4 46,5 33,7 20,4 36,3 3,5 19,2 30,7 45,4 65,7 7,4 27,3 41,2

231

Alasan Belum Operasi Tidak mampu membiayai 9,3 26,9 8,4 29,7 5,0 20,8 12,2 28,1 30,4 15,0 25,2 10,7 9,5 8,9 3,0 5,9 10,3 16,6

Takut Operasi 6,6 18,2 8,7 1,8 20,6 24,4 5,9 6,8 16,3 6,7 13,0 1,5 17,5 15,5 28,1 12,6 13,7 59,8 25,1 11,8

Prevalensi katarak di Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,2 persen dan sebagian besar responden (41,2%) belum melakukan operasi katarak karena tidak tahu kalau menderita katarak, selanjutnya tidak mampu membiayai (16,6%) dan takut operasi (11,8%). Sedang kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan prevalensi katarak tertinggi di Kepulauan Mentawai berkisar 7,1 persen dengan alasan terbanyak karena tidak tahu kalau katarak. Kota Bukittinggi merupakan kota dengan prevalensi katarak terendah (0,5%).  Alasan responden belum melakukan operasi katarak karena tidak tahu kalau katarak, tertinggi di Solok (70,8%), tidak mampu membiayai operasi di Solok Selatan (30,4%) dan karena takut operasi di Kota Payakumbuh (59,8%).

3.15.2. Kesehatan telinga Data yang dikumpulkan terkait status kesehatan telinga meliputi anatomi liang telinga, kelainan pada telinga tengah dan daerah retroaurikular, keutuhan gendang telinga, serta adanya gangguan fungsi pendengaran. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik oleh nakes terlatih pada responden berusia 2 tahun keatas dan untuk fungsi pendengaran dilakukan tes konversasi bagi responden yang kooperatif dan tidak tuna wicara. Keterbatasan pengumpulan data terkait kesehatan telinga adalah kemampuan klinis nakes yang sangat bervariasi dalam mengenali kelainan telinga dan retroaurikular. Keterbatasan untuk pengukuran tajam pendengaran adalah tidak tersedianya alat audiometer di lapangan, sehingga hanya dilakukan uji/tes konversasi. 3.15.2.1 Prevalensi ketulian Pada survei ini interpretasi dari skor yang digunakan adalah sebagai berikut: Pemeriksa membisikkan kalimat sederhana dan responden diminta mengulanginya. Jika responden dapat mengikuti kata-kata pemeriksa, maka skor responden adalah “0”. Jika responden tidak dapat mengikuti kata-kata pemeriksa, pemeriksa akan mengucapkan satu kalimat dengan volume suara normal dan responden kembali diminta mengulanginya. Jika responden dapat mengikuti kata-kata pemeriksa, maka skor responden adalah “1”  pendengaran NORMAL. Jika responden tidak dapat mengikuti kata-kata pemeriksa, pemeriksa akan mengucapkan satu kalimat dengan volume suara yang lebih keras dan responden kembali diminta mengulanginya dan jika responden dapat mengikuti kata-kata pemeriksa, maka skor responden adalah “2”  gangguan pendengaran ringan. Jika responden tidak dapat mengikuti kata-kata pemeriksa, pemeriksa akan meneriakkan satu kalimat pada telinga dengan fungsi pendengaran lebih baik dan responden kembali diminta mengulanginya dan jika responden dapat mengikuti kata-kata pemeriksa, maka skor responden adalah “3  gangguan pendengaran sedang. Jika responden tidak dapat mengikuti teriakan kata-kata pemeriksa, maka skor responden adalah “4”  ketulian.

232

Tabel 3.15.7 Prevalensi gangguan pendengaran dan ketulian penduduk umur ≥ 5 tahun sesuai tes konversasi menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 160 Karakteristik Responden Kelompok umur (tahun) 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat PT Status Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Gangguan Pendengaran

Ketulian

0,7 1,0 0,9 1,1 1,9 4,2 12,8 33,3

0,0 0,0 0,1

2,0 2,8

0,1 0,1

6,4 2,9 3,4 1,4 1,1 1,0

0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2

3,2 1,2 1,3 2,9 1,5

0,1

2,0 2,6

0,0 0,1

3,3 2,9 2,2 2,0 1,4

0,1 0,2 0,1 0,0 0,0

0,1 0,1 0,4 1,8

0,0 0,2 0,4

Pada tabel 3.15.7 menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok umur semakin tinggi prevalensi gangguan pendengaran dan ketulian. Prevalensi gangguan pendengaran dan ketulian tertinggi pada kelompok umur 75 tahun ke atas masing – masing sebesar 33,3 persen dan 1,8 persen. Menurut jenis kelamin prevalensi gangguan pendengaran laki-laki (2,8%) lebih tinggi dibanding dengan perempuan (2,0%). Sedangkan prevalensi ketulian antara laki-laki dan perempuan sama (0,1%). Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan prevalensi gangguan pendengaran tertinggi pada responden yang tidak sekolah sebesar 6,4 persen dan terendah pada tamat PT sebesar 1,0 persen. Prevalensi ketulian tertinggi juga pada responden yang tidak sekolah (0,4%) dan prevalensi terendah pada Tamat SMA (0%). Prevalensi gangguan pendengaran berdasarkan status pekerjaan tertinggi pada status pekerjaan tidak bekerja (3,2%) dan terendah pada pegawai (1,2%). Prevalensi ketulian tertinggi pada status pekerjaan lainnya sebesar 0,4 persen dan terendah pada wiraswasta sebesar 0 persen , sedangkan pada pegawai tidak ditemukan kasus ketulian.

233

Berdasarkan tempat tinggal, prevalensi gangguan pendengaran di perdesaan(2,6%) lebih tinggi dibanding di perkotaan (2,0%). Demikian juga dengan prevalensi ketulian di perdesaan (0,1%) lebih tinggi di perkotaan (0%). Makin tinggi kuintil indeks kepemilikan makin rendah prevalensi gangguan pendengaran, sedang prevalensi ketulian tertinggi pada kuintil indeks kepemilikan menengah bawah (0,2%) dan terendah pada kuintil indeks kepemilikan menengah atas dan teratas (0%).

Tabel 3.15.8 Prevalensi gangguan pendengaran dan ketulian penduduk umur ≥ 5 tahun sesuai tes konversasi menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat 2013 161 Kab/Kota Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman  Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Sumatera Barat

Gangguan Pendengaran 2,0 2,1 3,6 2,3 3,0 2,0 2,6 3,1 3,1 1,4 2,3 2,8 1,8 1,0 2,4 0,8 1,1 1,3 3,5 2,4

Ketulian 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Prevalensi gangguan pendengaran di Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,4 persen dan ketulian sebesar 0,1 persen. Prevalensi gangguan pendengaran tertinggi di Solok sebesar 3,6 persen dan terendah di Kota Bukittinggi sebesar 1,1 persen. Sebagian besar prevalensi ketulian di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tidak ditemukan (0%), prevalensi ketulian tertinggi pada Solok dan Lima Puluh Kota masing-masing sebesar 0,3 persen. 3.15.2.2 Morbiditas Telinga Morbiditas telinga lainnya pada penduduk umur ≥ 2 tahun meliputi adanya serumen, sekret dalam liang telinga dan adanya abses/fistel retroaurikuler. Kelainan ini dapat dilihat dalam liang telinga berupa kotoran (serumen) dan cairan (sekret). Retroaurikular merupakan pemeriksaan daerah belakang daun telinga yang terdapat abses/bisul atau fistel/saluran. Prevalensi morbiditas telinga lainnya menurut karakteristik dan kabupaten/kota disajikan pada Tabel 3.15.9 dan 3.15.10.

234

Tabel 3.15.9 Prevalensi morbiditas telinga lainnya pada penduduk umur ≥ 2 tahun menurut karakteristik, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 162 Karakteristik Responden Kelompok umur 9tahun) 2-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat PT Status Pekerjaan Tidak bekerja Pegawai Wiraswasta Petani/nelayan/buruh Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Kuintil Indeks Kepemilikan Terbawah Menengah bawah Menengah Menengah atas Teratas

Serumen

Sekret dalam Liang Telinga

 Abses/fistel Retroaurikular

22,8 28,5 20,2 21,0 26,4 32,3 34,9 39,7 48,2

1,1 2,4 1,4 1,5 2,3 2,1 2,2 2,5 3,5

0,3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 4 0, 9 0, 5

28,8 25,0

1,9 2,0

0,4 0,3

33,2 34,1 32,2 25,6 19,2 11,9

3,7 2,4 2,7 1,7 1,1 0,7

0,7 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2

25,2 12,9 26,5 37,7 18,9

2,0 1,0 1,3 2,9 1,3

0,3 0,3 0,2 0,4 0,4

18,8 32,0

0,2 0,4

0,0 0,1

37,0 31,3 26,3 21,6 17,4

3,1 2,7 1,7 1,2 1,0

0,5 0,4 0,3 0,2 0,3

Pada Tabel 3.15.9 tampak bahwa prevalensi morbiditas telinga lainnya tertinggi pada responden yang berusia tua. Prevalensi serumen tertinggi pada umur 75 tahun keatas (48,2%) dan terendah pada kelompok uur 15 – 24 tahun sebesar 20,2%. Prevalensi sekret tertinggi juga pada umur 75 tahun keatas (3,5%) dan terendah pada kelompok umur 2 – 4 tahun (1,1%). Sedangkan prevalensi abses/fistel retroaurikular pada semua kelompok umur hampir sama hanya tertinggi pada kelompok umur 65 – 74 tahun sebesar (0,9%). Menurut jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan untuk prevalensi serumen (28,8%) dan abses/fistel retroaurikular (0,3%). Sedangkan prealensi sekret perempuan (2,0%) lebih tinggi dibanding laki-laki. Responden dengan pendidikan tidak tamat SD ditemukan prevalensi serumen tertinggi sebesar 34,1 persen dan terendah pada responden dengan pendidikan tamat PT sebesar 11,9 persen. Prevalensi sekret di liang telinga pada responden tidak sekolah tertinggi sebesar 3,7 % dan terendah tamat PT (0,7%). Demikian juga dengan prevalensi abses/fistel retroaurikular tertinggi

235

pada yang tidak sekolah (0,7%) dan terendah tamat SMA dan tamat PT masing-masing sebesar 0,2 persen. Petani/nelayan/buruh merupakan jenis pekerjaan yang mengalami morbiditas telinga lainnya tertinggi dibanding jenis pekerjaan yang lain. Prevalensi serumen pada petani/nelayan/buruh sebesar 37,7 persen sekret di liang telinga sebesar 2,9 persen dan abses/fistel retroaurikular sebesar 0,4 persen. Prevalensi serumen terendah pada pegawai (12,9%), sekret di liang telinga  juga pada pegawai (1,0%) dan prevalensi abses/fistel retroaurikular terendah pada wiraswasta (0,2%). Berdasarkan tempat tinggal prevalensi serumen, sekret di liang telinga dan abses/fistel retroaurikular di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Selanjutnya semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan semakin rendah prevalensi serumen. Sekret di liang telinga dan abses/fistel retroaurikular. Tabel 3.16.10 Prevalensi morbiditas telinga lainnya pada penduduk umur ≥ 2 tahun menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, Riskesdas 2013 163 Provinsi Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan

Serumen

Sekret di Liang Telinga

Abses/Fistel Retroaurikular

6,6

0,1

0,3

23,3

1,4

0,3

Solok

37,7

15,7

0,8

Sijunjung

41,5

0,4

0,9

Tanah Datar

14,2

2,4

0,5

Padang Pariaman

33,2

1,2

0,2

 Agam

31,4

0,7

0,3

Lima Puluh Kota

46,9

1,3

0,4

Pasaman

20,0

0,2

0,5

Solok Selatan

22,0

0,2

0,0

Dharmasraya

18,9

0,1

0,4

Pasaman Barat

47,4

0,1

0,2

Kota Padang

10,1

0,5

0,0

Kota Solok

13,7

0,9

0,2

Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi

30,3

0,6

0,1

52,0

2,5

0,1

16,6

0,3

0,5

Kota Payakumbuh

31,3

4,8

0,7

Kota Pariaman

21,6

0,4

0,2

Sumatera Barat

26,9

2,0

0,3

Prevalensi serumen di Sumatera Barat tertinggi dibanding morbiditas telinga lainnya yaitu sebesar 26,9%. Sedangkan prevalensi sekret di liang telinga hanya 2,0% dan prevalensi abses/fistel retroaurikular hanya sebesar 0,3%. Kabupaten/kota dengan prevalensi tertinggi adalah Kota Padang Panjang sebesar 52,0% dan terendah di Kepulauan Mentawai. Sedangkan prevalensi sekret di liang telinga tertinggi di Solok dan terendah di tiga kab/kota yaitu di Mentawai, Dharmasraya dan Pasaman Barat masing-masing sebesar 0,1%. Selanjutnya prevalensi abses/fistel retroaurikular tertinggi di Sijujung (0,9%) dan terendah di Kota Sawah Lunto (0,1%) dan Kota Padang Panjang (0,1%).

236

DAFTAR PUSTAKA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan R.I. Laporan SKRT 2001: Studi Kesehatan Ibu dan Anak . Badan Litbang Kesehatan. Progress Pengumpulan Data Riskesdas 2013. http://labmandat.litbang.depkes.go.id/progress-puldata-rkd-2013 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan Singkat Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2009. Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan. Survei Demografi dan Kesehatan 2002-2003. ORC Macro 2002-2003. Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan. Survei Demografi dan Kesehatan 2007. ORC Macro 2007. BPS. Sensus Penduduk 2010. http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=264&wid=1300000000 Brown, Judith E. Et al., "Nutrition Through the Life Cycle, 2002. New York. Departemen Kesehatan RI. SKRT 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI. 1997 Departemen Kesehatan, Direktorat Epim-Kesma. Program Imunisasi di Indonesia, Bagian I, Jakarta, Depkes, 2003. Departemen Kesehatan. 1995. Pedoman Umum Gizi Seimbang. Direktorat Bina Gizi Masyarakat. Departemen Kesehatan RI. Jakarta. Departemen Kesehatan. Survey Kesehatan Nasional. Laporan.Depkes RI Jakarta. 2001. Departemen Kesehatan. Survey Kesehatan Nasional. Laporan.Depkes RI Jakarta 2004. Depkes RI, 2003, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWSKIA), Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga, Jakarta. Departemen Kesehatan. 2004. Survey Kesehatan Nasional. Laporan. Depkes RI Jakarta 2004. Departemen Kesehatan. 2008. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Riskesdas Indonesia  – Tahun 2007. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dinas KesehatanProvinsi Sumatera Barat. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012. Padang: Dinas KesehatanProvinsi Sumatera Barat. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Penatalaksanaan Kasus Malaria di Indonesia. 2009. Hardinsyah & D. Martianto. 1989. Menaksir Kecukupan Energi dan Protein serta Penilaian Mutu Gizi Konsumsi Pangan. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Institut Pertanian Bogor. Penerbit Wirasari. Jakarta. Hardinsyah dan V. Tambunan. 2004. Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, dan Serat Makanan. Dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VIII. Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Jakarta 17-19 Mei 2004. Institute of Medicine. 2005. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate,Fiber, Fatty  Acids. National Academy Press. Indonesia, 2009. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.Kramer, M.S. and Kakuma, R. The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding. A Systimatic Review. WHO. 2001.

237

Lembaga Demografi UI, 2013, Dasar-Dasar Demografi, Salemba Empat, Jakarta. Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan RI., 2004 Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2005 Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Pedoman Pewawancara Petugas Pengumpul Data. Jakarta: Badan Litbangkes, Depkes RI, 2013 Seri Survei Kesehatan Rumah Tangga DepKes RI, ISSN: 0854-7971, No. 15 Th. 1999 UNICEF. Breast Crawl. Initiation of Breastfeeding by Breast Crawl. 2007. WHO. Report of the Expert Consultation on the Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding. Geneva, Switzerland. 28-30 March 2013. Wikipedia. Provinsi Sumatera Barat. http://id.Wikipedia.org/wiki/Sumatera_ Barat World Health Organization. Antimalarial drug combination therapy. Report of WHO Technical Consultation. WHO/CDS/RBM/2001.35. Geneva., WHO 2001. World Health Organization. World Malaria Report 2008. WHO/HTM/GMP/2008.1. Geneva, WHO 2008.

i

 UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (sekretariat negara)  Sistem Kesehatan Nasional (

ii

238