SKANDAL MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN DAN KEJAHATAN KORPORASI DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PELUANG DAN RESIKO ETIKA Pendahuluan Dalam beberapa tahun terakhir, Wajah dunia seakan mendapatkan pukulan berat dari banyaknya tragedi-tragedi kemanusiaan, bisnis dan politik yang akhirnya bermuara pada derita krisis global saat ini. Banyaknya kejadian memilukan didunia ini cenderung disebabkan oleh banyaknya pengabaian etika dalam berbagai lini kehidupan masyarakat dunia. Salah satu lini kehidupan masyarakat dunia ini adalah kegiatan Bisnis. Kebutuhan hidup masyarakat dunia tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya Kegiatan bisnis. Dalam sepuluh tahun terakhir, cukup banyak tragedy kehancuran bisnis yang terjadi di dunia, tragedy ini memberi dampak penderitaan yang cukup signifikan pada kehidupan masyarakat luas dan tak sedikit korban yang berjatuhan karenanya. Sebagian besar Tragedy ini dipicu oleh adanya pengabaian etika dalam setiap kegiatan bisnis. Secara singkat, Pengabaian etika adalah dilakukannya suatu kegiatan yang dianggap benar oleh para pengambil keputusan, namun membawa dampak merugikan atau dianggap salah oleh pihak lain . Contoh pengabaian etika itu sendiri antara lain adalah, praktek kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan, penyuapan, window dressing, dan lain sebagainya. Titik tolak adanya pengabaian etika ini salah satunya adalah usaha perusahaan dalam mencapai tujuan utama mereka. Tujuan utama dari beroperasinya suatu perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak cara yang ditempuh perusahaan dalam mencapai tujuan ini. Beberapa dari mereka yang berintegritas akan memilih cara yang melibatkan etika dalam menghasilkan laba, dan sebagian lainnya akan menggunakan rasionalisasi tertentu dengan sedikit banyak mengabaikan etika. Sejarah membuktikan, mereka yang mengabaikan etika cenderung mengalami kehancuran lebih cepat daripada mereka yang melibatkan etika didalam keputusan bisnisnya, karena dengan mengabaikan etika, berbagai lini dan segi bisnis yang mengandung kesamaan nilai-nilai etika dapat tumbang seperti halnya efek domino. Sebagai contoh, jika para manajer puncak melakukan pengambilan keputusan tanpa disertai integritas dan moral, maka para manajer bawah akan cenderung meniru atau melakukan 1 | Page
hal yang sama, hal ini kemudian menjalar kepada lini bawah dan berdampak luas pada area eksternal perusahaan, yaitu konsumen yang merugi akibat keputusan tidak etis perusahaan, pemerintah yang kehilangan potensi pendapatan pajak, para stock holder yang mengalami kerugian akibat menurunnya nilai saham, dan resahnya dewan-dewan asosiasi. Dinamika pengabaian etika yang seperti inilah yang akhirnya memunculkan skandal korporasi Enron dan Arthur Andersen, WorldCom, Tragedi Lumpur Lapindo, Kematian bayi-bayi di China akibat dicampurnya melamin dalam susu bayi, dan lain sebagainya. Berkaca dari beberapa kejadian yang memilukan tesebut, para praktisi bisnis dan keuangan dunia mulai memperluas area manajemen resiko mereka. Dari yang awalnya hanya berfokus pada area manajemen resiko bisnis, mereka mulai menyadari bahwa mereka perlu menerapkan manajemen dalam lingkup etika. Dalam literature, manajemen di lingkup etika ini disebut manajemen resiko etika. Dalam Brooks (2004) dinyatakan, Para praktisi bisnis kini mulai menyadari bahwa meskipun manajemen risiko cenderung berfokus kepada masalah-masalah non-etis, bukti yang ada menunjukkan bahwa penghindaran bencana dan kegagalan juga memerlukan perhatian kepada masalah risiko etika. Dalam praktek penilaian dan review resiko, terutama yang berkaitan dengan resiko etika, beberapa direktur perusahaan cenderung menganggap hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab auditor eksternal. Hal ini sangat tidak tepat mengingat perhatian para auditor eksternal adalah hanya jika risiko yang ditemukan akan mengakibatkan kekeliruan material dari hasil operasional atau posisi keuangan perusahaan. Lagipula, walaupun auditor eksternal juga bertugas untuk melakukan pengujian terhadap sistim pengendalian internal perusahaan, mereka tidak diwajibkan untuk menemukan setiap masalah. Tidak pernah ada keharusan bagi auditor eksternal untuk menemukan dan melaporkan peluang etika, sehingga pihak manajemen perusahaan harus merancang dan mereview sendiri prosedur manajemen peluang dan resiko etika mereka. Menurut Sarbane-Oxley Act (SOX), manajemen sekarang diharapkan untuk melaporkan sistem pengendalian internal dan auditor eksternal harus melaporkan sistem tersebut berserta dengan laporan manajemen. Bahkan setelah pengadopsian reformasi SOX, auditor eksternal akan terus mencari pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pengendalian yang bisa mengakibatkan terjadinya kekeliruan material dalam laporan keuangan. Mereka biasanya tidak diharapkan melacak hal-hal immaterial atau peluang atau risiko non-finansial lainnya. Dengan kata lain, mereka biasanya tidak akan diharapkan untuk menemukan peluang atau seluruh risiko etika dengan manajemen atau komite audit dewan. Oleh 2 | Page
karena itu, direktur dan eksekutif, yang bertanggung jawab mengawasi semua risiko etika, harus merancang audit internal atau proses review atau secara spesifik kontrak dengan pihak luar untuk melakukan review. Terkait dengan masalah manajemen resiko etika, Belakangan ini profesi akuntan banyak
mendapat sorotan tajam dari masyarakat semenjak terungkapnya beberapa skandal bisnis yang melibatkan para akuntan. Profesi akuntan yang seharusnya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai stake holder perusahaan, dalam beberpa kasus menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan hanya demi memenuhi kepentingan segelintir stock holder. Hal ini merupakan salah satu resiko etika yang kita temui di luar area internal manajemen. Sebagai contoh, Kasus KAP Arthur Andersen di Amerika yang melakukan pengabaian etika, pengabaian harapan stake holder dan melakukan kecurangan profesi demi kepentingan diri sendiri dan perusahaan Enron telah secara telak menjerumuskan mereka kepada kehancuran. Kejadian tersebut telah merugikan banyak pihak dan mencoreng kehormatan profesi akuntan dan menjadi salah satu puncak stigma masyarakat yang sangat mengganggu dan merisaukan para praktisi akuntansi. Hal ini kemudian mengantarkan kita pada pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan resiko etika, baik pada pengendalian internal perusahaan maupun pada praktik akuntansi oleh para profesional akuntan. Definisi dan Pengertian I.
Etika dan Etika Bisnis Etika dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Bertens, 2001). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa etika memiliki peranan penting dalam melegitimasi segala perbuatan dan tindakan yang dilihat dari sudut pandang moralitas yang telah disepakati oleh masyarakat. Beberapa prinsip etis dalam bisnis telah dikemukakan oleh Robert C.Solomon da (1993) dalam Bertens (2000), yang memfokuskan pada keutamaan pelaku bisnis individual dan keutamaan pelaku bisnis pada taraf perusahaan. Berikut dijelaskan keutamaan pelaku bisnis individual, yaitu:
Kejujuran
3 | Page
Kejujuran secara umum diakui sebagai keutamaan pertama dan paling penting yang harus dimiliki pelaku bisnis. Orang yang memiliki keutamaan kejujuran tidak akan berbohong atau menipu dalam transaksi bisnis. Pepatah kuno caveat emptor yaitu hendaklah pembeli berhati-hati. Pepatah ini mengajak pembeli untuk bersikap kritis untuk menghindarkan diri dari pelaku bisnis yang tidak jujur. Kejujuran memang menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran, namun dalam dunia bisnis terdapat aspek-aspek tertentu yang tetap harus menjadi rahasia. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa setiap informasi yang tidak benar belum tentu menyesatkan juga.
Fairness Fairness adalah kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang dan dengan ”wajar” yang dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.
Kepercayaan Kepercayaan adalah keutamaan yang penting dalam konteks bisnis. Kepercayaan harus ditempatkan dalam relasi timbal-balik. Pebisnis yang memiliki keutamaan ini boleh mengandaikan bahwa mitranya memiliki keutamaan yang sama. Pebisnis yang memiliki kepercayaan bersedia untuk menerima mitranya sebagai orang yang bisa diandalkan. Catatan penting yang harus dipegang adalah tidak semua orang dapat diberi kepercayaan dan dalam memberikan kepercayaan kita harus bersikap kritis. Kadang kala juga kita harus selektif memilih mitra bisnis. Dalam setiap perusahaan hendaknya terdapat sistem pengawasan yang efektif bagi semua karyawan, tetapi bagaimanapun juga, bisnis tidak akan berjalan tanpa ada kepercayaan.
Keuletan Keutamaan keempat adalah keuletan, yang berarti pebisnis harus bertahan dalam banyak situasi yang sulit. Ia harus sanggup mengadakan negosiasi yang terkadang seru tentang proyek atau transaksi yang bernilai besar. Ia juga harus berani mengambil risiko kecil ataupun besar, karena perkembangan banyak faktor tidak diramalkan sebelumnya. Ada kalanya ia juga tidak luput dari gejolak besar dalam usahanya. Keuletan dalam bisnis itu cukup dekat dengan keutamaan keberanian moral.
4 | Page
Selanjutnya, empat keutamaan yang dimiliki orang bisnis pada taraf perusahaan, yaitu:
Keramahan Keramahan tidak merupakan taktik bergitu saja untuk memikat para pelanggan, tapi menyangkut inti kehidupan bisnis itu sendiri, karena keramahan itu hakiki untuk setiap hubungan antar-manusia. Bagaimanapun juga bisnis mempunyai segi melayani sesama manusia.
Loyalitas Loyalitas berarti bahwa karyawan tidak bekerja semata-mata untuk mendapat gaji, tetapi juga mempunyai komitmen yang tulus dengan perusahaan. Ia adalah bagian dari perusahaan yang memiliki rasa ikut memiliki perusahaan tempat ia bekerja.
Kehormatan Kehormatan adalah keutamaan yang membuat karyawan menjadi peka terhadap suka dan duka serta sukses dan kegagalan perusahaan. Nasib perusahaan dirasakan sebagai sebagian dari nasibnya sendiri. Ia merasa bangga bila kinerjanya bagus.
Rasa Malu Rasa malu membuat karyawan solider dengan kesalahan perusahaan. Walaupun ia sendiri barang kali tidak salah, ia merasa malu karena perusahaannya salah.
II.
Resiko Etika Resiko Etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidak mampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stake holder. Untuk itu, agar suatu organisasi atau perusahaan tetap dapat bertahan hidup, perusahaan dan professional wajib menjalankan manajemen resiko etika. Secara singkat, pengertian manajemen resiko etika adalah Tata kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasi ketidak mampuan perusahaan dalam memenuhi harapan Stake Holder. Adapun ragam resiko etika dalam kaitannya dengan stake holder itu sendiri adalah:
Harapan para stake holder yang tidak dapat dipenuhi Pemegang Saham (Share Holders)
Resiko Etika
5 | Page
-
Adanya Perilaku Penggelapan dana dan asset
-
Kejujuran dan integritas
-
Adanya Konflik Kepentingan dengan para eksekutif
-
Pertanggung jawaban
perusahaan -
Tingkatan performa perusahaan yang tidak sesuai
yang dapat diprediksi -
dengan keinginan para pemegang saham - Keakuratan dan transparasi laporan keuangan Karyawan
Kejujuran dan pertanggungjawaban
-
Kejujuran dan Integritas
-
Keamanan Kerja
-
Kewajaran
-
Pembedaan
-
Keadilan
-
Mempekerjakan anak dibawah umur dan pemerasan
-
Keadilan dan perlakuan
tenaga buruh Pelanggan -
Keamanan Produk
- Performa Perusahaan Lingkungan -
Terciptanya Polusi
kasih sayang -
Keterbukaan
-
Kewajaran
-
Integritas dan Pertanggungjawaban
( Brooks, The Ethic Expectation ) Dengan adanya resiko etika tersebut, maka manajemen perlu menerapkan pengelolaan atau manajemen yang berfokus pada pemenuhan kepentingan stake holder. III.
Manajemen Resiko Etika Dalam menerapkan manajemen resiko etika, terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh para investigator perusahaan, yaitu dengan mengidentifikasi dan menilai resiko etika, Menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stake holder, serta melakukan Akuntabilitas Sosial dan Audit.
A.
Mengidentifikasi dan Menilai Resiko Etika Identifikasi Penilaian resiko etika dibagi menjadi beberapa tahap: 1.
Melakukan penilaian dan identifikasi para stake holder perusahaan Dalam tahap ini, investigator manajemen membuat daftar mengenai siapa dan apa saja para stake holder yang berkepentingan beserta harapan mereka. Dengan 6 | Page
mengetahui siapa saja para stake holder dan apa kepentingannya serta harapan mereka, maka manajemen dapat melakukan penilaian dalam pemenuhan harapan stake holder. Setelah melengkapi tahapan ini semua, investigator hendaknya memiliki pemahaman mengenai bentuk kepentingan stakeholder mana saja yang sensitif dan penting, dan kenapa hal itu penting bagi stakeholder. Kemudian, investigator harus mengkonfirmasikan penilaian mereka ini dengan berinteraksi dengan sebuah panel stakeholder representatif dan dengan sekelompok penting stakeholder. Dengan demikian, maka akan menunjukkan adanya perhatian perusahaan terhadap kepentingan stake holder dan dapat membuka sebuah dialog yang dapat membangun rasa saling percaya, yang nantinya juga dapat membantu jika pada suatu hari nanti muncul masalah yang tidak menguntungkan. 2.
Mempertimbangkan kemampuan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi stakeholder, dan menilai risiko ketidak sanggupan dalam memenuhi ekspektasi stakeholder atau menilai adanya kemungkinan peluang untuk berprestasi lebih dari yang diharapkan Saat mempertimbangkan apakah ekspektasi telah terpenuhi, maka manajemen wajib membuat
perbandingan di antara input, output, kualitas relevan dan
variabel kinerja lainnya. Selain itu, perbandingan juga harus dibuat di antara akitivitas perusahaan dan ekspektasi stakeholder dengan menggunakan enam nilai hypernorm. Nilai hypernorm ini adalah kejujuran, keadilan, simpati, integritas, prediktabilitas, dan tanggung jawab. Jika aktivitas perusahaan menghargai nilainilai tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan juga akan menghargai ekspektasi para stakeholder utama perusahaan, domestik dan luar negeri, baik pada masa kini ataupun pada masa mendatang. 3.
Meninjau ulang perbandingan akitivitas dan ekspektasi perusahaan dari perspektif dampak reputasi perusahaan. Menurut Charles Fombrun reputasi sendiri bergantung pada empat factor, yaitu kejujuran, kredibilitas, reliabilitas, dan tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kerangkakerja dalam melakukan perbandingan.
4.
Melakukan pelaporan
7 | Page
Setelah tahap ketiga selesai, maka manajemen dapat menyiapkan laporan kepada masing-masing
stake
holder.
Laporan
tersebut
harus
dibuat
dengan
mempertimbangkan kelompok stakeholder, produk atau jasa, tujuan perusahaan, nilai-nilai hypernorm, dan elemen-elemen penentu reputasi. Empat tahapan ini akan menghasilkan data yang memungkinkan direktur dan eksekutif dapat mengawasi adanya peluang dan risiko etika, sehingga dapat ditemukan cara untuk menghindari dan mengatasi risiko tersebut, serta agar dapat secara strategis mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. Secara singkat, dapat dijelaskan pada bagan berikut: Fase 1
Fase 2
Fase 3
Mengembangka n pemahaman yang diproyeksikan, dan dirangking dari kepentingan / harapan
Membandingkan aktivitasaktivitas dengan harapanharapan untuk mengidentifikasi risiko-risiko etika dan
Laporan berdasar
Identifika si Merangking : urgensi, kekuasaan, legitimasi
Konfirma si Analisis dinamik
Kelompok stakeholder Produk atau jasa Sasaran korporasi Nilai hipernorma Pemicu reputasi
Pemicu reputasi: Kepercayaan, kredibilitas, reliabilitas, tanggung jawab Hipernorm: Kejujuran, keadilan, kasih sayang, integritas, prediktabilitas, tanggung jawab Kinerja: Input, output, kualitas
B.
Penerapan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stake holder
8 | Page
Penerapan strategi dan taktik ini didasarkan pada kepentingan stake holder. Menurut Savage, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan berfokus pada kemungkinan apakah para stake holder tersebut bisa dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan, ataukah cenderung sulit bekerja sama dan menjadi ancaman bagi perusahaan. Dibawah ini adalah bagan pemisahan stake holder berdasarkan kriteria dan strategi untuk bersikap dan bekerja sama dengan mereka
Potensi Stakeholder untuk Kerjasama
Potensi Stakeholder untuk Ancaman Tinggi
Rendah
Tipe 4
Tipe 1
Dukungan Campuran
Supportif
Strategi:
Strategi:
Kolaborasi
Terlibat
Tipe 3
Tipe 2
Non-supportif
Marginal
Strategi:
Strategi:
Bertahan
Monitor
Tinggi
Rendah
Model tersebut menunjukkan bahwa kelompok stakeholder paling diinginkan (Tipe 1) kemungkinan tidak akan memberikan ancaman yang cukup signifikan bagi tujuan perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan lebih banyak kerjasama dengan mereka. Akan sangat logis untuk melibatkan peran kelompok stake holder ini dengan perusahaan, karena kelompok ini akan cenderung setuju dengan rencana dan kebijakan perusahaan. Kelompok stakeholder yang tinggi urutan kerja samanya dan tinggi juga ancamannya juga memiliki potensi yang sama (yaitu dukungan campuran) dan sangat bijaksana mencoba berkolaborasi dengan mereka dan mempertahankan mereka sebagai pendukung. Stakeholder yang tinggi ancamannya dan rendah kerja samanya, maka akan dianggap tidak mendukung dan harus ditentang. Kelompok yang rendah ancamannya dan rendah pula kerja samanya sebaiknya dikesampingkan dari pembentukan dukungan untuk 9 | Page
tujuan perusahaan, tetapi mungkin bijaksana mengawasi ekspektasi mereka saat terjadi perubahan. setiap strategi yang dikembangkan harus dikonfirmasikan lewat analisis ulang periodik yang memungkinkan adanya persekutuan dengan kelompok stakeholder lewat penggunaan kerangkakerja urgensi, kekuasaan, dan legitimasi, dan terutama posisi dan trend cakupan media. Tindakan memalukan yang tiba-tiba bisa mengikis habis dukungan. Jika memungkinkan, komunikasi lanjutan dengan para pendukung sangat diperlukan dalam mempertahankan dukungan mereka. Tentu saja, pembentukan hubungan dan rasa saling percaya akan membantu dalam penyediaan peluang untuk menjelaskan masalah atau taktik jika diperlukan. Penting juga untuk diperhatikan bahwa bagaimana stakeholder dalam satu sel model tersebut bisa digerakkan ke arah posisi yang lebih mendukung. Dengan gagasan ini, bahkan jika salah satu kelompok sedang ditentang, maka tetap penting untuk meneruskan mempertimbangkan bagaimana mengubah kelompok tersebut menjadi pendukung. Oleh karena itu, banyak kelompok stakeholder harus menjadi fokus lebih dari satu strategi pada setiap waktu. C.
Akuntabilitas Sosial dan Audit perusahaan melakukan pengukuran kinerja dimana beragam stakeholder sangat tertarik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, bagaimana teknik manajemen bekerja, dan apa yang harus dilaporkan kepada publik. Adit dan akuntabilitas sosial dimaksudkan untuk mereview perkembangan yang harusnya terbukti benar dalam memutuskan apa yang harus diukur, pelaporan pihak lain, dan langkah audit yang mungkin diambil untuk memastikan akurasi informasi yang dihasilkan dan dilaporkan.
KASUS-KASUS YANG BERKAITAN Berikut ini adalah beberapa kasus terkini yang dapat kita telaah sebagai pembelajaran mengenai manajemen peluang dan resiko etika. Kasus Pertama mengenai Manajemen Resiko Etika pada bisnis yang direpresantasikan pada PT. Adam Sky Connection Airlines (Adam Air), Dan kasus kedua adalah pembahasan tentang manajemen resiko etika dalam profesi akuntan yang direpresantasikan pada PT. Kimia Farma. 10 | P a g e
KASUS I
PT. Adam Sky Connection Airlines (Adam Air)
Adam Air (nama resmi: PT. Adam SkyConnection Airlines) adalah sebuah maskapai penerbangan berbiaya murah yang berbasis di Indonesia. Untuk rute internasional, Adam Air melayani penerbangan ke Singapura dan Penang (Malaysia). Maskapai penerbangan ini didirikan oleh Sandra Ang dan Agung Laksono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR, dan mulai beroperasi pada 19 Desember 2003 dengan penerbangan perdana ke Balikpapan. Pada awal beroperasi, Adam Air menggunakan dua Boeing 737 sewaan. Saat pertama diluncurkan, Adam Air mengklaim bahwa mereka menggunakan "Boeing 737-400 baru" walaupun ternyata pesawat Boeing mereka sebenarnya merupakan sewaan yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Boeing telah menghentikan produksi 737-400 selama beberapa tahun. Pada 9 November 2006, Adam Air menerima penghargaan Award of Merit dalam the Category Low Cost Airline of the Year 2006 dalam acara 3rd Annual Asia Pacific and Middle East Aviation Outlook Summit di Singapura. Setelah berbagai insiden dan kecelakaan yang menimpa maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat pemeringkatan atas maskapai-maskapai tersebut. Dari hasil pemeringkatan yang diumumkan pada 22 Maret 2007, Adam Air berada di peringkat III yang berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan dan berpotensi mengurangi tingkat keselamatan penerbangan. Akibatnya Adam Air mendapat sanksi administratif yang akan direview kembali setiap 3 bulan. Bila tidak ada perbaikan kinerja maka Air Operator Certificate dapat dibekukan. Pada April 2007, PT. Bhakti Investama melalui anak perusahaannya Global Air Transport membeli 50% saham Adam Air dari keluarga Sandra Ang dan Adam Suherman, namun setahun kemudian pada 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi. Kegiatan operasional Adam Air kemudian dihentikan sejak 17 Maret 2008 dan baru akan dilanjutkan jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50 persen saham yang ditarik Bhakti Investama tersebut. 11 | P a g e
Pada 18 Maret 2008, izin terbang atau Operation Specification Adam Air dicabut Departemen Perhubungan melalui surat bernomor AU/1724/DSKU/0862/2008. Isinya menyatakan bahwa Adam Air tidak diizinkan lagi menerbangkan pesawatnya berlaku efektif mulai pukul 00.00 tanggal 19 Maret 2008. Sedangkan AOC (Aircraft Operator Certificate)nya juga terancam dicabut apabila dalam 3 bulan mendatang tidak ada perbaikan. Berikut Ini adalah rangkaian Insiden kejadian yang menimpa Adam Air: •
11 Februari 2006, Adam Air Penerbangan 782, Boeing 737-300, PK-KKE BH-782, Jakarta-Makassar, kehilangan arah dan mendarat di Bandara Tambolaka, NTT. Pesawat membawa 146 penumpang dan 6 awak pesawat. Tidak ada korban.
•
1 Januari 2007, Adam Air Penerbangan 574, PK-KKW DHI-574, Boeing 737-400 Jakarta-Manado via Surabaya yang membawa 96 penumpang dan 6 awak pesawat, hilang di perairan Majene, Sulawesi Barat. Pesawat hancur berkeping-keping setelah hilang kendali dan menghunjam laut. Sementara itu, hanya sebagian kecil bagian pesawat yang dapat ditemukan. Sebanyak 102 penumpang dan awak pesawat tidak ditemukan. Penyebab kecelakaan seperti yang diumumkan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu navigasi Inertial Reference System (IRS), dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat.
•
7 Januari 2007, 16 pilot Adam Air mengundurkan diri karena mereka menilai buruknya standar keamanan dan sistem navigasi di pesawat-pesawat yang dinilai berkualitas jelek.[9] Adam Air kemudian menuntut balik semua pilot ini karena kontrak kerja mereka belum habis.
•
21 Februari 2007, Adam Air Penerbangan KI 172, PK-KKV, (dalam gambar) Boeing 737-33A Jakarta-Surabaya tergelincir di Bandara Juanda, Surabaya. Badan pesawat melengkung namun semua penumpang selamat. Atas peristiwa ini, Departemen Perhubungan Republik Indonesia memerintahkan untuk menghentikan untuk sementara pengoperasian tujuh pesawat Boeing 737-300 milik Adam Air.
•
6 Maret 2007, pesawat Adam Air gagal lepas landas dari Bandara Juanda karena roda depan rusak. 12 | P a g e
•
9 Juni 2007, pesawat Adam Air jurusan Surabaya-Jakarta kembali ke landasan setelah mengudara selama 20 menit karena mengalami gangguan tekanan udara kabin.
•
24 November 2007, pesawat Adam Air jurusan Jakarta-Medan mengalami pecah ban.
•
10 Maret 2008, pesawat Adam Air KI-292 Boeing 737-400 jurusan Jakarta-Batam tergelincir di landasan Bandar Udara Hang Nadim, Batam. Roda pendaratan pesawat patah setelah menghantam keras landasan bandara, sehingga menyebabkan pesawat keluar dari landasan sejauh 75 meter, dan mengalami kerusakan pada salah satu bagian sayapnya. Sebanyak 171 orang penumpang dan 6 awak pesawat selamat. Penyebab kecelakaan diduga akibat cuaca buruk.
Pembahasan Ditutupnya maskapai penerbangan Adam Air ini bukan hanya karena masalah kesalahan operasinal dan teknis semata, namun lebih cenderung karena diabaikannya harapan-harapan stake holder dan tak dilibatkannya etika dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Dari kasus tersebut, bentuk-bentuk pelanggaran etika yang dilakukan perusahaan penerbangan ini adalah: 1.
Tidak diindahkannya keselamatan penumpang (stake holder) dengan digunakannya pesawat Boeing 737-400 yang telah berusia 15 tahun. Demi mencapai tujuan peningkatan laba yang sebesar-besarnya, maskapai ini secara tega mempertaruhkan keselamatan pelanggan dan karyawannya.
2.
Dilakukannya kebohongan public dengan mengklaim bahwa operasional Adam Air menggunakan "Boeing 737-400 baru" walaupun ternyata pesawat Boeing mereka sebenarnya merupakan sewaan yang telah berusia lebih dari 15 tahun.
3.
Tidak dijalankannya perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi. Faktor-faktor diatas sangat jelas menerangkan bahwa perusahaan mengabaikan
keselamatan stake holder utama, tidak melakukan upaya going concern, dan tidak menerapakan
13 | P a g e
manajemen resiko bisnis apalagi manajemen resiko etika, sehingga sudah menjadi hal yang semestinya jika akhirnya pemerintah selaku regulator menutup maskapai penerbangan ini. Adalah hal yang sangat tidak dapat diterima, jika badan pelayanan public, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan pada publik melalui penawaran jasanya, justru menggunakan public hanya sebagai media dalam mendapatkan keuntungan semata, tanpa memperhitungkan keselamatan mereka. Selain itu, cukup banyak dampak buruk yang harus diterima skate holder dari adanya kasus-kasus yang terjadi, yaitu: 1.
Jatuhnya korban jiwa dan korban terluka.
2.
Tercemarnya reputasi maskapai penerbangan Indonesia
3.
Hilangnya mata pencaharian karyawan
4.
Keresahan Publik
Berdasarkan hal tersbut maka dapat disimpulkan bahwa Adam Air telah tidak menerpakan beberapa nilai yang penting yang menjadi factor penunjang bertahannya suatu bisnis, yaitu kejujuran, integritas, pertanggung jawaban, keterbukaan dan kewajaran. Seharusnya, penutupan maskapai ini tidak perlu terjadi jika perusahaan tidak hanya berfokus kepada pencapaian margin pendapatan semata, dan perusahaan ini akan dapat lebih mampu bertahan jika menerapkan beberapa langkah seperti teori penerapan etika dan manajemen resiko etika yang telah dipaparkan diatas. A.
Mengidentifikasi dan Menilai Resiko Etika Identifikasi Penilaian resiko etika dibagi menjadi beberapa tahap:
1.
Melakukan penilaian dan identifikasi para stake holder perusahaan Dalam kasus ini, Pengidentifikasian dan penilaian resiko etika dapat diaplikasikan pada tindakan sebagai berikut: A.
Melakukan penilaian dan identifikasi para stake holder Maskapai Manajemen Adam Air dapat membuat daftar mengenai siapa dan apa saja para stake holder yang berkepentingan beserta harapan mereka. Dengan mengetahui siapa saja para stake holder dan apa kepentingannya serta harapan mereka, maka manajemen dapat melakukan penilaian dalam pemenuhan harapan stake holder, seperti misalnya harapan jaminan keselamatan penumpang, ketepaan waktu keberangkatan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka akan menunjukkan adanya
perhatian
maskapai
terhadap
kepentingan
stake
holder,
yaitu
14 | P a g e
penumpang/pelanggan, pemerintah, pemegang saham, dan karyawan. Selain itu, hal ini dapat menjadi pembuka dialog yang dapat membangun rasa saling percaya, yang nantinya juga dapat membantu jika pada suatu hari nanti muncul masalah yang tidak menguntungkan., seperti misalnya insiden pecah ban, keterlambatan jadwal, dan lain sebagainya. B.
Mempertimbangkan kemampuan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi stakeholder, dan menilai risiko ketidak sanggupan dalam memenuhi ekspektasi stakeholder atau menilai adanya kemungkinan peluang untuk berprestasi lebih dari yang diharapkan Saat mempertimbangkan apakah ekspektasi telah terpenuhi, maka manajemen wajib membuat
perbandingan di antara input, output, kualitas relevan dan
variabel kinerja lainnya. Selain itu, perbandingan juga harus dibuat di antara akitivitas perusahaan dan ekspektasi stakeholder dengan menggunakan enam nilai hypernorm. Nilai hypernorm ini adalah kejujuran, keadilan, simpati, integritas, prediktabilitas, dan tanggung jawab. Jika aktivitas perusahaan menghargai nilainilai tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan juga akan menghargai ekspektasi para stakeholder utama perusahaan, domestik dan luar negeri, baik pada masa kini ataupun pada masa mendatang. C.
Meninjau ulang perbandingan akitivitas dan ekspektasi perusahaan dari perspektif dampak reputasi perusahaan. Menurut Charles Fombrun reputasi sendiri bergantung pada empat factor, yaitu kejujuran, kredibilitas, reliabilitas, dan tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kerangkakerja dalam melakukan perbandingan.
D.
Melakukan pelaporan Setelah tahap ketiga selesai, maka manajemen dapat menyiapkan laporan kepada masing-masing
stake
holder.
Laporan
tersebut
harus
dibuat
dengan
mempertimbangkan kelompok stakeholder, produk atau jasa, tujuan perusahaan, nilai-nilai hypernorm, dan elemen-elemen penentu reputasi. Empat tahapan ini akan menghasilkan data yang memungkinkan direktur dan eksekutif dapat mengawasi adanya peluang dan risiko etika, sehingga dapat ditemukan cara untuk
15 | P a g e
menghindari dan mengatasi risiko tersebut, serta agar dapat secara strategis mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. 2.
Menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stake holder Adam Air dapat melakukan pengelompokan stake holder dan me ratingnya dari segi kepentingan, dan kemudian menyusun rencana untuk berkolaborasi dengan stake holder yang dapat memberikan dukungan dalam penciptaan strategi, yang dapat memenuhi harapan para stake holder Adam Air.
3.
Melakukan Akuntabilitas Sosial dan Audit. Setelah rencana berajalan, maka Adam Air dapat melakukan peninjauan, apakah dalam praktek nyata, rencana yang telah disusun untuk memenuhi harapan stake holder telah diimplementasikan dengan baik. Jika tidak baik, maka dapat dilakukan perbaikan, jika baik, maka dapat dilakukan langkah pengawasan yang berkesinambungan.
KASUS II Skandal Manupulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma tbk PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated 16 | P a g e
persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Keterkaitan Akuntan Terhadap Skandal Kimia Farma,Tbk Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melakukan Pemeriksaan atau penyidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Dan akuntan publik (Hans Tuanakotta dan Mustofa) harus bertanggung jawab, karena akuntan publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim 30 Juni tahun 2002. Pada saat audit 31 Desember 2001 akuntan belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Tapi setelah audit intertim 2002 akuntan publik Hans Tuanakotta Mustofa (HTM) menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Sehingga Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT. Kimia Farma, Tbk untuk tahun buku 2001. Namun dalam hal ini seharusnya akuntan publik bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam UU Pasar Modal 1995 disebutkan apabila di temukan adanya kesalahan, selambat-lambatnya dalam tiga hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkannya ke Bapepam. Dan apabila temuannya tersebut tidak dilaporkan maka auditor 17 | P a g e
tersebut dapat dikenai pidana, karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib melaporkan temuan kalau ada emiten yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal. Sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT. Kimia Farma, Tbk dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar, akan tetapi kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan, karena sebagai auditor independen akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Keterkaitan Manajemen Terhadap Skandal Kimia Farma, Tbk Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk. Telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali (restated) hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar Rp 132,3 miliar. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai, pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar Rp 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustafa, akan segera dilaporkan ke Bapepam. Dan Kimia Farma juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001, jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan. Untuk itu, perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Meskipun nantinya laba bersih Kimia Farma hanya tercantum sebesar Rp 100 miliar, investor akan tetap menilai bagus laporan keuangan. Dalam persoalan Kimia Farma, sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat di-mark up ini, merupakan kesalahan dari manajemen lama 18 | P a g e
Kesalahan Pencatatan Laporan Keuangan Kimia Farma Tahun 2001 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Tapi bagaimana pun, pelanggarannya tetap ada karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebesar Rp 132 miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Namun, kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas mengetahui adanya ketidakberesan laporan keuangan tersebut. Sehingga meminta akuntan publik Kimia Farma, yaitu Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) menyajikan kembali (restated) laporan keuangan Kimia Farma 2001. HTM sendiri telah mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi Rp 99 milliar. Koreksi ini dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan itu telah disepakati para pemegang saham kimia farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik. Dampak Terhadap Profesi Akuntan Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keungan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika porfesinya. Kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para akuntan publik.
19 | P a g e
PEMBAHASAN Keterkaitan Manajemen Resiko Etika disini adalah pada pelaksanaan audit oleh KAP HTM selaku badan independen, kesepakatan dan kerjasama dengan klien/ Stake Holder (PT. Kimia Farma, dan pemberian opini atas laporan keuangan Klien. Dalam Kasus ini, jika dipandang dari sisi KAP HTM, maka urutan stake holder utama ditinjau dari segi kepentingan stake holder adalah: 1.
Klien atau PT Kimia Farma Tbk
2.
Pemegang saham
4.
Masyarakat luas Dalam kasus ini, KAP HTM menghadapi sanksi yang cukup berat dengan dihentikannya
jasa audit mereka. Hal ini terjadi bukan karena kesalahan KAP HTM semata yang tidak mampu melakukan review menyeluruh atas semua elemen laporan keuangan, tetapi lebih karena kesalahan manajemen Kimia Farma yang melakukan aksi manipulasi dengan penggelembungan nilai persediaan. Kasus yang menimpa KAP HTM ini adalah resiko inheren dari dijalankannya suatu tugas audit. Sedari awal, KAP HTM seharusnya menyadari bahwa kemungkinan besar akan ada resiko manipulasi seperti yang dilakukan PT. Kimia Farma, mengingat KAP HTM adalah KAP yang telah berdiri cukup lama. Resiko ini berdampak pada reputasi HTM dimata pemerintah ataupun public, dan pada akhirnya HTM harus menghadapi konsekwensi resiko seperti hilangnya kepercayaan public dan pemerintah akan kemampuan HTM, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan di tutupnya kantor Akuntan tersebut. Diluar esiko bisnis, resiko etika yang dihadapi KAP HTM ini cenderung pada kemungkinan dilakukannya kolaborasi dengan manajemen Kimia Farma dalam manipulasi laporan keuangan. Walaupun secara fakta KAP HTM terbukti tidak terlibat dalam kasus manipulasi tersebut, namun hal ini bisa saja terjadi. Sesuai dengan teori yang telah di paparkan diatas, manajemen resiko yang dapat diterapkan oleh KAP HTM antara lain adalah dengan mengidentifikasi dan menilai resiko etika, serta Menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stake holder. Berlainan dengan kasus Adam Air, akuntabilitas social dan audit tidak perlu dilakukan, karena stake holder utama KAP HTM adalah klien, dan bukan public.
20 | P a g e
1.
Mengidentifikasi dan menilai resiko etika Dalam kasus antara KAP HTM dan Kimia Farma ini, Pengidentifikasian dan penilaian resiko etika dapat diaplikasikan pada tindakan sebagai berikut: A.
Melakukan penilaian dan identifikasi para stake holder HTM, HTM selayaknya membuat daftar mengenai siapa dan apa saja para stake holder yang berkepentingan beserta harapan mereka. Dengan mengetahui siapa saja para stake holder dan apa kepentingannya serta harapan mereka, maka KAP HTM dapat melakukan penilaian dalam pemenuhan harapan stake holder melalui pembekalan kepada para auditor senior dan junior sebelum melakukan audit pada Kimia Farma.
B.
Mempertimbangkan kemampuan SDM HTM dengan ekspektasi para stakeholder, dan menilai risiko ketidak sanggupan SDM HTM dalam menjalankan tugas audit
C.
Mengutamakan reputasi KAP HTM Yaitu dengan berpegang pada nilai-nilai hypernorm, seperti
kejujuran,
kredibilitas, reliabilitas, dan tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kerangkakerja dalam melakukan perbandingan. Empat tahapan ini akan menghasilkan data yang memungkinkan Pimpinan KAP HTM dapat mengawasi adanya peluang dan risiko etika, sehingga dapat ditemukan cara untuk menghindari dan mengatasi risiko tersebut, serta agar dapat secara strategis mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. 2.
Menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stake holder KAP HTM dapat melakukan pengelompokan stake holder dan me ratingnya dari segi kepentingan, dan kemudian menyusun rencana untuk berkolaborasi dengan stake holder yang dapat memberikan dukungan dalam penciptaan strategi, yang dapat memenuhi harapan para stake holder HTM.
21 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
Bertens, K. (2000). Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Brooks, L. (2000). Business & Professional Ethics for Accountants. South-Western Clloege Publishing. Duska, R., & Duska, B. (2005). Accounting Ethics. Blackwell Publishing. http://insidewinme.blogspot.com/2007/12/kasus-etika-bisnis-perusahaan.htm,diakses tanggal 20 Januari 2009 www.bisnis.com
22 | P a g e
23 | P a g e
