RENDAHNYA REND AHNYA KESADARA KESA DARAN N MASYARAKAT DALAM DALA M MEMBAYAR MEMBAYAR PAJAK PAJAK A. PENGERTIAN PAJAK
Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang memberikan pajak di merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam melakukang pembanguna, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasar kepada undangundang Negara Indonesia. Definisi atau pengertian pajak juga tertulis dalam Pasal !! No."# tahun "$$%, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pajak Pajak adalah adalah konstri konstribus busii wajib wajib kepada kepada negara negara oleh oleh perseo perseoran rangan gan atau atau kelomp kelompok, ok, pajak pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. B. CIRI CIRI PAJAK
&erdasarkan pengertian diatas maka pajak dapat dikatakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut ' a. Dalam pembayaran pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan ditunjukkan adanya adanya kontraprest kontraprestasi asi indi(idu dari pemerintah. b.
Pajak dipungut oleh negara , baik Pemerintah Pusat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
c.
Pajak Pajak diperg diperguna unakan kan bagi pengel pengeluar uaran an pemerin pemerintah tah , dan apabila apabila pemasuk pemasukan an masih masih terdapat surplus , dipergunakan untuk membiayai “ public investment ). ).
d.
Pajak dapat mempunyai tujuan mengatur dan tujuan budgeter.
e.
*erupakan Iuran dari rakyat untuk negara
f.
Digunakan sebagai salah satu sumber sumber pendanaan pendanaan bagi pemerintah dan dan untuk untuk kemakmuran rakyat
g.
Pungutan Pungutan Pajak didasarkan didasarkan oleh undang-un undang-undang dang sehingga sehingga pemung pemungutan utan iuran tersebut tersebut dapat dipaksakan.
h.
+asil dari pajak tidak dinikmati secara langsung oleh pembayar pajak, melainkan dirasakan secara umum, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
C. FUNGSI PAJAK
Pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu untuk '
1. Fungsi Anggaran (Bug!"air#
Pemerintah melakukan berbagai akti(itas dan pembangunan dalam melaksanakan kerjanya untuk kemajuan bangsa. egiatan tersebut tentu membutuhkan dana, nah disini pajak berperan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
adi secara sederhananya ungsi Pajak sebagai anggaran adalah dimana pajak digunakan sebagai sistem atau alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, ungsi pajak sebagai &udgetair disebut juga fungsi utama, karena berdasarkan sejarahnya, yaitu pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan mengutip pajak dari rakyatnya.
/gar ungsi ini berjalan baik, maka pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal berikut agar pemasukan pajak optimal '
•
angan sampai ada pelaku wajib 0 subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya
•
angan sampai ada objek pajak yang tidak masuk datanya kedalam kegiatan perpajakan
•
1idak boleh ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan perpajakan
$. Fungsi P!nga"ur (R!gu%!r!n#
Pajak juga berfungsi sebagai pengatur ekonomi negara demi kepentingan dan kemajuan negara tersebut. ungsi Pengatur dilakukan dengan cara memanfaatkan dana pajak tersebut dengan sebaik mungkin.
&. Fungsi P!'!ra"aan
*elalui pengutipan pajak dapat terjadi pemerataan pendapatan dari penduduk, karena hasil dari pengutipan pajak digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. 2alah satunya adalah untuk memberantas kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pada kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya.
. Fungsi S"a)i%isasi
Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. 3ontohnya adalah pengendalian terhadap inflasi 4peningkatan harga5, Inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol.
D. UNSUR PAJAK 1. *a+i) Pa+a, (Su)+!, Pa+a,#
6ajib Pajak adalah pribadi atau badan yang berdasarkan perarturan perundang-undangan perpajakan diharuskan untuk membayar pajak. 2etiap wajib pajak harus Nomor Pokok 6ajib Pajak 4NP6P5 sebagai tanda pengenal atau identitas dalam kegiatan perpajakan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.
$. -)+!, Pa+a,
7bjek Pajak adalah sesuatu yang menjadi target dalam pembayaran pajak. 3ontohnya adalah gaji pegawai, hadiah undian, laba usaha, dll.
&. Tari Pa+a,
1arif pajak adalah besarnya pajak yang ditetapkan terhadap wajib pajak dengan mempertimbangkan asas keadilan. 1arif pajak dibagi menjadi 8, yaitu '
•
Tari T!"a/, merupakan tarif pajak yang jumlahnya tetap tanpa mempertimbangkan
besar atau kecilnya objek pajak.
•
Tari Pr0/0rsi0na%, merupakan tarif pajak yang menggunakan persentase dari objek
pajak, persentase ini tetap, berapapun jumlah yang dikenakan pajak.
•
Tari Pr0gr!si , merupakan tarif pajak yang sesuai dengan nilai objek pajak, artinya
apabila nilai objel pajak semakin tinggi maka tarif pajaknyan akan semakin tingi pula.
E. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 1. Eua%i"2 (K!ai%an#
Pemungutan pajak harus adil, artinya setiap wajib pajak dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perpajakan. 1idak boleh terdapat deskriminasi dalam kegiatan tersebut. /kan tetapi pemungutan pajak haruslah tetap sesuai dengan kemampuan wajib pajak, oleh karena itu terlahir dua keadilan dalam konsep ini, yaitu '
•
K!ai%an H0ri30n"a%, 6ajib pajak yang memiliki penghasilan sama serta tanggungan
yang sama harus memiliki hak dan kewajiban yang sama pula tanpa adanya diskriminasi dan tidak mempertimbangkan jenis dan sumber penghasilan.
•
K!ai%an 4!r"i,a%, yaitu pemungutan pajak berlangsung secara adil sesuai dengan
kondisi ekonomi dan kemampuan subjek pajak.
$. C!r"ain"2 (K!+!%asan#
2egala +al dalam kegiatan perpajakan harus jelas, wajib pajak harus mengetahui dengan jelas berapa pajak yang harus dibaya, kapan pembayarannya, dan batas waktu pembayaran pajak terutang. ejelasan ini akan membuat wajib pajak mengetahui kepastian hukum, hak, dan kewajiban yang dimiliki dalam kegiatan perpajakan.
&. C0n5!ni!n6! (K!n2a'anan#
egiatan pemungutan pajak haruslah memperhatikan kenyamanan dari wajib pajak sehingga tidak mempersulit dalam memenuhi kewajibannya. Inti dari asa 3on(enience adalah wajib pajak tidak dipersulit dalam pembayaran pajak, contohnya pajak dibayarkan saat wajib pajak baru mendapat penghasilan, tidak pada saat-saat yang menyulitkan. /sas ini bertujuan agar pembayaran pajak dilakukan sesuai aturan. . E60n0'i6s
&iaya pemungutan pajak harus seminim mungkin, namun mampu menghasilkan kas yang optimal. /sas ini bertujuan agar pemerintah mampu menyesuaikan sistem pajak dengan pendapatan dari pemungutan tersebut.
F. KLASIFIKASI PAJAK 1. M!nuru" Su)+!,n2a a. Pa+a, Langsung , yaitu pajak yang pembayarannya harus dilakukan oleh wajib pajak,
tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. 3ontohnya adalah Pajak Penghasilan. ). Pa+a, Tia, Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau
dibebankan kepada pihak lain, tidak harus dilakukan oleh wajib pajak. 3ontohnya adalah pajak cukai rokok, harusnya dilakukan oleh perusahaan rokok, namun dilimpahkan kepada pembelinya. $. M!nuru" L!')aga P!'ungu"n2a
a. Pa+a, Pusa" , yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk mendanai pengeluaran negara tersebut, pelaksanaannya oleh antor Pelayanan Pajak dan antor Pelayanan Pajak &umi dan &angunan. 9ang termasuk Pajak Pusat ' 5 "5
Pajak Penghasilan 4 PPn 5 Pajak Pertambahan Nilai &arang dan Pajak Penjualan /tas &arang *ewah 4 PPn dan PPn&* 5
85
&ea *aterai 4 &* 5
:5
Pajak &umi dan &angunan 4 P&& 5
;5
&ea Perolehan +ak /tas 1anah dan0atau banguna4&P+1& 5
). Pa+a, a!ra7 , yaitu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 1ingkat I maupun Daerah
1ingkat II 4 ota 0 abupaten 5 sesuai !ndang < !ndang Nomor # tahun =%% tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. enis < jenis pajak sebagai berikut ' 5
"5
enis Pajak Daerah untuk Pemerintah Propinsi , terdiri ' a5
Pajak kendaraan bermotor.
b5
&ea balik nama kendaraan bermotor.
c5
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d5
Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan tanah.
enis < jenis Pajak Daerah untuk Pemerintah ota 0 abupaten , terdiri ' a5
Pajak +otel.
b5
Pajak Restoran.
c5
Pajak +iburan.
d5
Pajak Reklame.
e5
Retribusi.
f5
Pajak Penerangan alan.
g5
Pajak Penganbilan dan Pengolahan &ahan >alian >olongan 3.
&. M!nuru" Sia"n2a a. Pa+a, Su)+!,"i , yaitu pajak yang memperhatikan kondisi kehidupan wajib pajak,
contohnya Pajak dari orang yang sudah dengan yang belum menikah berbeda.
). Pa+a, -)+!,"i , yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objek pajak tanpa
memperhatikan kondisi dari wajib pajak tersebut. 3ontohnya pajak bumi dan bangunan didasarkan kepada luas tanah0luas bangunan, tanpa memperhatikan kondisi pemiliknya. G. LANDASAN HUKUM TENTANG PAJAK
-!ndang-!ndang No.? 1ahun =#8 sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi -!! No.? 1ahun "$$= sebagai landasan hukum pajak yang dipungut oleh pusat. !! No.% 1ahun=#8diubah kedalam !! No.8? 1ahun"$$# tentang Pajak penghasilan. − !! No.# 1ahun =#8 sebagaimana terakhir telah dirubah kedalam !! No.:" 1ahun − "$$= tentang PPN,PPn dan &arang mewah.
−
!! No."" 1ahun"$$# 1entang Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan retribui
−
Daerah. !! Nomor % 1ahun "$$$ tentang Perubahan ke 8 atas !! Nomor % 1ahun =#8 tentang
−
Pajak Penghasilan. !! Nomor # 1ahun "$$$ tentang Perubahan ke " atas !! Nomor # 1ahun =#8 tentang
−
Pajak Pertambahan Nilai &arang dan asa dan Pajak Penjualan atas &arang *ewah. !! Nomor = 1ahun "$$$ tentang Penagihan Pajak Dengan 2urat Paksa. !! Nomor "$ 1ahun "$$$ tentang perubahan atasa !! Nomor " tentang &ea Perolehan
−
+ak /tas 1anah dan &angunan. !! Nomor : 1ahun "$$" tentang Peradilan Pajak.
−
H.
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
. Self Assesment System 2uatu sistem pemungutan pajak , dimana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terutang , sesuain dengan ketentuan peraturan perundang < undangan perpajakan. ". Official Assesment System 2uatu sistem pemungutan pajak dimana aparatur pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terutang . Dalam menghitung dan menetapkan pemungutan pajak , sepenuhnys berada pada aparatur pajak. 8. Withholding system
2uatu sistem perpajakan dimana perhitungan , pemotongan dan pembayaran pajak , serta pelaporan pajak dipercayakan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak.
PEMBAHASAN FAKT-R 8 FAKT-R PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK
.
etidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tatacara perpajakan Indonesia. etidakpahaman masyarakat Indonesia tentang ketentuan dan tatacara perpajakan itulah yang menjadikan masyarakat Indonesia memilih untuk tidak ber-NP6P karena mereka beranggapan dengan ber-NP6P akan menyulitkan atau membuat mereka bingung dan ketakutan. /palagi dengan diberlakukannya sistem self assessment pada pajak penghasilan membuat masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak menjadi
ketakutan
dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakannya.
2istem self
assessment menuntut masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara aktif, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada kantor pajak. 2istem ini juga menuntut masyarakat untuk secara aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud suatu peraturan perpajakan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. ebanyakan masyarakat takut melakukan kesalahan dalam membayar atau melaporkan pajak yang menyebabkan mereka terkena denda pajak yang jumlahnya tidak sedikit. ". esadaran masyarakat Indonesia untuk membaca masih sangat rendah. esadaran masyarakat Indonesia untuk membaca masih sangat rendah, terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum dan negara, membuat hal ini semakin sulit. 8. ekhawatiran terhadap
penyalahgunaan
uang
pajak
seringkali
menjadi
pemikiran
masyarakat. &agaimana pajak itu akan dikelola dan ke mana uang pajak itu akan disalurkan,
mengingat timbal balik yang diberikan kepada masyarakat dianggap kurang. /palagi dengan maraknya pemberitaan negatif terhadap pegawai-pegawai pajak, membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan lembaga perpajakan. :. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak yang ada di kantor pelayanan pajak. 1idak semua aparat pajak bersikap ramah terhadap masyarakat yang berkunjung ke sana, terutama jika masyarakat itu banyak mengajukan pertanyaan. AKIBAT BILA PAJAK TERUS MENGALAMI PENURUNAN
1entu pemerintah telah melakukan berbagai solusi untuk meningkatkan kesadaran warga negaranya dalam membayar pajak, misalnya seperti melakukan penyuluhan, bimbingan dari sekolah yang sudah diberikan sejak dini bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga negara, melalui iklan di sosial media atau stasiun tele(isi. Namun rupanya kesadaran itu masih belum juga muncul. 1erbukti persentase pada kasus @esadaran &ayar Pajak 6arga *asih Rendah@ ini dikatakan bahwa perusahaan yang seharusnya ? juta yang membayar pajak hanya ;"$ ribu perusahaan, sedangkan wajib pajak pribadi baru 8$ persen yang bayar. adi bisa disimpulkan bahwa usaha pemerintah belum berhasil. S-LUSI UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
2olusi yang bisa di tawarkan sebagai warga negara untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak dan kesadaran melaksanakan kewajiban lainnya sebagai warga negara adalah' . Perlu sosialisasikan secara detail kepada seluruh masyarakat. 2osialisasi mengenai objek yang kena pajak dan batasan pembiayaan yang dikenakan pajak dan berapa besaran pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak. 2emuanya harus disosialisasikan secara jelas dan detail kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan pajak.
".
Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. /pabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia 4termasuk para
pejabat publik ataupun keluarganya5 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. 8. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. /pabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan. :. /kuntabilitas aparatur serta transparansi penggunaan pajak juga harus jelas, artinya 6ajib pajak menginginkan keterbukaan pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. ;. Pemerintah harus dapat menuntaskan pelaku-pelaku para anggota perwakilah rakyat yang korupsi. Nah dengan begitu mereka dapat menjadi contoh untuk masyarakat, serta masyarakat tidak lagi enggan untuk membayar pajak, karena mereka percaya pada negara.
C-NT-H KASUS PELANGGARAN PAJAK S-L- 8 2ebanyak # kasus permasalahan pajak saat ini ditangani oleh antor 6ilayah
Direktorat endral 4Dirjen5 Pajak awa 1engah II. Dari jumlah tersebut, pelanggaran pajak justru dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil dan perdagangan.
epala &idang Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penagihan Pajak 4abid P:5 /gus 2riyono, mengatakan pelanggaran yang dilakukan badan usaha itu tersebar di wilayah 2olo. &entuk pelanggaran yakni dalam bentuk pemalsuan faktur pajak yang biasanya mencatut makelar pajak. )Dengan faktur pajak yang palsu maka 2urat Pemberitahuan Pajak 42P15 dari badan usaha pasti tidak tepat. Dengan 2P1 yang salah itulah yang dapat merugikan negara,A papar /gus saat ditemui wartawan, di kantornya, amis 4"?00"$"5.
endati demikian, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak atau masyarakat untuk mengakui atas kesalahan 2P1 tersebut. )Dalam lembaga ini, kami memang ada penyidik yang menangani kasus pelanggaran paj ak,A kata /gus.
Bebih lanjut, /gus memaparkan bahwa untuk menentukan bahwa kasus pelanggaran pajak dapat merugikan negara, pihak anwil Dirjen Pajak awa 1engah II akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. )Di samping itu, kami akan memanggil saksi ahli yang mengetahui betul tentang perpajakan. 2ebab, pembuktian atas kerugiaan negara harus cermat dan hati-hati. &isa jadi dari perusahaan yang bersangkutan akan melakukan komplain balik ke anwil Dirjen Pajak jika keliru dalam pembuktian tersebutA kata /gus.
/gus memberikan contoh kasus permasalahan pajak yang kali pertama dimeja hijaukan. asus itu menjerat terdakwa yang merupakan Direktur !tama P1 InterteC, 2aptoasih 2umiyati Darmayatun. 1erdakwa telah di(onis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri 4PN5 2olo, Rabu 4";00"$"5. 1erdakwa terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melanggar Pasal 8= ayat 45 dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp?;$ juta subsider tiga bulan hukuman penjara.
SUMBER 9 7""/9::)i'0ai;i6a,s0n0.)%0gs/0".60.i:$<1<:<=:asar>asar>7u,u'> /a+a,.7"'% 7""/9::;;;.s0%0/0s.60':$<1$:<1:$?:,asus>/a+a,>1=>/!rusa7aan>i>s0%0> %anggar>/a+a,> www.softilmu.com › Ekonomi
TUGAS KEL-MP-K PKN @RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAMMEMBAYAR PAJAK
-LEH9 1. $. &. . . ?. . =. .
AFFAN RAYHAN ISMAIL (<1:I MIA # AEL YASMINE ATHAYA (
TAHUN PELAJARAN $<1?: $<1
