BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BE BELAKANG Apabila
kita
mempelajari
lebih
dalam
bahwasanya bahwasanya
hukum
semakin
berkembang dengan seiring berkembangnya waktu dan zaman serta menilik kepada hal tersebut yang kaitannya antara Hukum Publik maupun Hukum Privat pun tak luput luput semaki semakin n berkem berkemban bang g dengan dengan seirin seiring g berkem berkemban bangny gnya a waktu waktu dan zaman zaman.. Seja Sejati tiny nya, a, rana ranah h Huku Hukum m Priv Privat at yang yang di dala dalamny mnya a meng mengat atur ur meng mengen enai ai Hak Hak Keperdataa Keperdataan/ n/ Hukum Hukum Perdata Perdata pun mengalami mengalami perkemban perkembangan gan berbagai berbagai peristiwaperistiwaperistiwa hukum perdata yang memiliki iri khusus serta terdapat perbedaan dengan peristiwa-p peristiwa-peristiw eristiwa a hukum perdata perdata pada umumnya. umumnya.
!iri khusus khusus yang dimaksud dimaksud
adalah adalah keterliba keterlibatan tan unsur-uns unsur-unsur ur asing/tran asing/transnas snasi"na i"nall #$"reign #$"reign elements% elements% di dalam peristiwa tersebut Pengertian $"reign elements itu berarti adanya suatu pertautan #"ntat% dengan sebuah system hukum lain di luar system hukum &egara. 'nsurunsur unsur trans transnas nasi"n i"nal al itulah itulah yang yang diatur diatur "leh "leh bidang bidang hukum hukum yang yang dikena dikenall dengan dengan sebutan Hukum Perdata (nternasi"nal. Hukum Perdata (nternasi"nal lahir sebagai akibat adanya unsur asing dalam suatu peristiwa. ) *ebih *ebih lanjut lanjut,, dengan dengan hal hal terseb tersebut ut karena karena penga pengakua kuan n atas atas hak-ha hak-hak k yang yang diper" diper"leh leh berda berdasar sarkan kan sistem sistem hukum hukum asing asing sangat sangat erat erat hubung hubungan annya nya dengan dengan masalah ketertiban umum, maka dengan hal tersebut pengaturan unsur asing dalam ranah Hukum Perdata (nternasi"nal apabila dijelaskan dalam aliran $ungsi"nal yaitu Hukum Hukum adalah adalah pergau pergaulan lan dan interp interpend enden ensi, si, pengar pengaruhuh-mem mempen pengar garuhi uhi antara antara angg"ta masyarakat agar semuanya tertib dan aman +. 'ntuk itu dari de$inisi dapat dijela jelas skan
bahwasanya nya
Hukum
bertugas
pula
untuk
mengatur
agar
k"munikasi,pergaulan dan hubungan antar angg"ta masyarakat berjalan tertib dan adil.engan demikian kiranya kita tak b"leh melupakan begitu saja peranan dan andil yang tertuang dalam peranan Hukum Perdata (nternasi"nal dalam serta merta
1 Sunaryati
Hartono, 1995, Pokok-pokok Pokok-pokok Hukum Perdata Perdata Internasional , Bandung: Penerbit Binacipta, hlm. 12 2 Ibid,
Sunaryati,.. hlm.20
menjaga $ungsi utama hukum agar angg"ta masyarakat berjalan tertib dan aman termasuk juga pengaturan mengenai unsur asing. akalah ini akan membahas mengenai Hukum Perdata (nternasi"nal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasannya. iantaranya adalah Perbuatan elawan Hukum dalam bidang hukum keperdataan dan beberapa hal lagi yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan. Pada hakekatnya setiap negara yang berdaulat, memiliki hukum atau aturan yang k"k"h dan mengikat pada seluruh perangkat yang ada didalamnya. Seperti pada &egara Kesatuan epublik (nd"nesia yang memiliki mainstream Hukum P"siti$ untuk mengatur warga negaranya. Salah satu hukum p"siti$ yang ada di (nd"nesia adalah Hukum Perdata (nternasi"nal yang nantinya akan dibahas lebih detail. Sebelum membahas lebih dalam mengenai penjabaran selanjutnya mengenai Perbuatan elawan Hukum, adakiranya kita mengenal sedikit dahulu lebih awal bahwasanya Perbuatan Melanggar Hukum (tort) memiliki tiga asas mengenai hukum yang dipergunakan dalam perbuatan melanggar hukum #tort), yaitu a%
Hukum dari tempat terjadi perbuatan melanggar hukum #lex loci delicti
commissi); b%
Hukum dari tempat dimana perbuatan melanggar hukum diadili # lex
%
ipakai te"ri 0the proper law of the tort 1 #lex propria delicti %, yaitu
fori);
digunakan sistem hukum yang memiliki kaitan yang paling signi$ikan dengan rangkaian peristiwa/perbuatan dan situasi kasus yang dihadapi. Asas atau te"ri 0the proper law of the tort #(nggris% di Amerika Serikat dikenal dengan 0The most significant relationship theory” 3
B.
IDENTIFIKASI MASALAH alam makalah yang berjudul 0Perbuatan elawan Hukum dalam Hukum Perdata (nternasi"nal1 ini, diberikan batasan - batasan pembahasan yang dirumuskan pada permasalahan berikut ) Apa pengertian + 2agaimanakah "nt"h kasus terkait Perbuatan elawan Hukum dalam Hukum Perdata (nternasi"nal3
3 http:repo!itory.unha!.ac.idbit!treamhandle12"#5$%&99##$S'(IPSI)20*+-'P/PI/
(+I3I.pd4!e6uence71
BAB II LANDASAN TEORI A. PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Perbuatan
elawan
Hukum
#onrechtmatige
daad %
dalam
k"nteks
hukumperdata diatur dalam Pasal )456 Kitab 'ndang-'ndang Hukum Perdata atau 2urgerlijk 7etb"ek #0271%, dalam 2uku ((( 27, pada bagian 08entang perikatanperikatan yang dilahirkan demi 'ndang-'ndang1, yang berbunyi 08iap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada "rang lain, mewajibkan "rang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut9.1 enurut "sa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikuali$isir sebagai melawan hukum, diperlukan 9 syarat ). +. 4. 9.
2ertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2ertentangan dengan hak subjekti$ "rang lain 2ertentangan dengan kesusilaan 2ertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. (stilah
“peruatan melawan hukum” dikenal dalam baaan HP( sebagai
“onrechtmatige daad”! alam bahasa (nggris dibedakan antara “intentional” dan “unintentional” sedangkan dalam bahasa Peranis “delit” atau acte illicit! Kaidah-kaidah HP( yang mengatur materi ini tidak semata-mata dibataskan kepada perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja, karena kesalahan pihak yang melakukan, baik seara intenti"nal #dengan sengaja% atau hanya karena kelalaian #negliiene%. (stilah untuk kateg"ri tersebut ini adalah “"uasi delicts” tetapi, kini pada umumnya pengertian-pengertian yang dipergunakan dalam rangka 0perbuatan melanggar hukum1 dalam baaan HP( tidak membedakan seara tegas antara kedua bagian ini. :uga tanggung jawab yang
4 'itab 8ndang/8ndang Huum Perdata
disebabkan karena perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (without fault) termasuk disini.6 Sese"rang dapat melakukan perbuatan yang menurut hukum sama sekali sah adanya, tetapi hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi "rang lain. :ika ini terjadi maka, "a harus menanggung resik" untuk mengganti kerugian tersebut.misalnya sese"rang penggugat dalam perkara perdata telah meletakkan sitaan #revindiat"ir atau "nservat"ir%, yang diletakkannya terhadap benda-benda pihak tergugat, satu dan lain dengan bantuan dari Pengadilan &egeri kepada tergugat. 8etapi kemudian dalam perkara p"k"k tidak dibenarkan dengan gugatannya itu, maka "leh Pengadilan &egeri sitaan tersebut dinyatakan tidak sah dan si penggugat yang kalah dalam perkara tersebut harus menanggung resik" pula bahwa ia dituntut untuk membayar kerugian atas sitaan yang 1melanggar hukum1 itu. Padahal permintaan sitaan tersebut merupakan suatu hal yang seara $"rmal merupakan sah.
B. LEX LOCI DELICTI COMMISSI dan LEX FORI 1. LEX LOCI DELICTI 2"leh dikatakan bahwa kaidah “lex loci delicti commissi” atau disingkat “lex loci delicti” merupakan kaidah yang tertua dan umum diterima sejak lama tanpa menemukan tantangan sedikitpun. 2erlakunya kaidah ini dianggap "leh penulispenulis HP( terbanyak sebagai “#an$elfsprekend” dan l"gis. Kaidah “lex loci delicti” dianggap terlalu kaku sebagai “hard and fast rule” kurang memperlihatkan “souplesse” yang demikian diperlukan bilamana hendak memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum yang demikian aneka warnanya dalam realitas kehidupan sehari-hari. Prinsip “lex loci delicti”
ini adalah prinsip yang d"minerend, paling
berpengaruh. an merupakan kaidah yang klasik karena sudah diterima sejak abad ke-)4 dan hingga kini masih b"leh dianggap sebagai yang “leading” hukum yang berlaku untuk perbuatan melanggar hukum ialah hukum dimana perbuatan itu dilakukan #terjadi%. Hukum ini menentukan baik mengenai syarat-syaratnya #jadi 5 -autama Sudargo, 2002, Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2 Buku ke-8,
Bandung: lumni, hlm.11$.
mengenai pertanyaan apakah telah terjadi suatu perbuatan melanggar hukum ialah, “onrechtmatigheids#raag % maupun juga sampai sejauh manakah akibat-akibat daripadanya. engan lain perkataan tidak diadakan perbedaan antara syarat-syarat untuk perbuatan melanggar hukum dan akibat-akibat hukumnya. Alasan negara menggunakan prinsip “lex loci delicti” 1. Diper!da"n#a ene!$an "!$! Prinsip “lex loci delicti” dianggap memudahkan diketemukannya hukum yang harus diperlakukan. &amun alasan “simplicity” ini tidak selalu terpenuhi dalam praktek, terutama bilamana dalam peristiwa tertentu terdapat lebih dari satu tempat yang 0in aanmerking k"men1 untuk itu. Sehingga timbul kesulitan-kesulitan mengenai penemuan l"us yang menentukan hukum yang berlaku. %. Per&ind!'an "arapan (e)a*arn#a +a'i $"a&a#a$ raai Setiap "rang yang hidup dalam negara tertentu dan turut serta dalam pergaulan
masyarakat,
b"leh
mengharapkan
bahwa
semua
peserta
akan
memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat bersangkutan. Harapan dari publik ini harus dilindungi sewajarnya, yang bersangkutan juga harus hidup sesuai dengan n"rma-n"rma dari apa yang wajar di tempat hidupnya itu. (a mengetahui juga bahwa apabila ia melanggar keidah-kaidah ketertiban yayng berlaku, maka ia akan menanggung resik" dari perbuatannya itu yang akan membawa tuntutan-tuntutan $inansial terhadapnya. ,. Pre-eni/ Kewajiban untuk melakuka pembayaran ganti rugi ini bukan selalu adalah demi kepentingan sang k"rban, tetapi juga terhadap si pembuat. Sang k"rban akan memper"leh penggantian kerugian yang telah dideritanya. Si pembuat juga dengan demikian akan seara preventi$ diperingatkan untuk jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 0. Dei $epenin'an (i pe&an''ar
Pemakaian “lex loci delicti” ini juga demi kepentingan dari pihak pelanggar. (a harus b"leh peraya bahwa apa yang sah menurut hukum di negar ; tidak akan dianggap sebagai tidak sah dan melanggar hukum di negara <. Hal ini merupakan tujuan negati$ dari asas tersebut. . Uni/2ria( $ep!!(an :ika diterima kaidah ini "leh semua pengadilan akan terjamin sebanyak mungkin harm"ni dari keputusan-keputusan. Keberatan = keberatan terhadap prinsip “lex loci delicti” 1 Ta$ (e(!ain#a 3"ard and /a( r!&e4 Alasan 0simpliity1 untuk menemukan hukum yang harus dipergunakan, yakni dengan seara "t"matis mempergunakan hukum dari tempat perbuatan melanggar hukum terjadi, ternyata membawa berbagai keberatan. Pekerjaan yang dilakukan hakim dalam pr"ses menemukan hukum dengan adanya 0hard and $ast rule1 ini menjadi 0werktuiglijk1. (a melakukan sesuatu ini seperti "t"mat, tanpa piker lebih jauh dan tanpa memperhatikan segala segi kehidupan hukum yang aneka warna dan $akta = $akta dalam realitas kehidupan sekitar peristiwa bersangkutan. 8idak diperhatikannya lagi bahwa yang harus dipilih adalah hukum yang memperlihatkan k"ntrak = k"ntrak tererat yang berarti berkenaan dengan peristiwa bersangkutan. Kehidupan sehari = hari memperlihatkan seuatu variatas dan heter"genitas yang sukar diakup dalam satu kaidah tertentu. Kehidupan sehari = hari memperlihatkan aneka warna perbuatan melanggar hukum yang sukar diatur "leh hanya satu kaidah yang harus berlaku untuk semua hal dan segala kemungkinan. Kehidupan s"sial dalam kenyataan sehari = hari sukar untuk dikekang dalam suatu pengertian yang kaku seperti le> l"i deliti.
dapat menganggap adanya harapan yang sewajarnya dari kahlayak ramai akan hukum yang harus diperlakukan itu, jika sudah menjadi tetap hukum manakah yang akan diperlakukan. :ustru hal inilah belum demikian adanya. Kita tidak dapat memutar balikkan dan katakana bahwa harapan ini harus dilindungi, sedangkan belum ada kepastian mengenai hukum yang harus diberlakukan itu. Perkataan publi pun sukar ditentukan dengan pasti, bisa jadi sekel"mp"k tertentu atau bagian tertentu dari "rang = "rang dalam masyarakat mempunyai hukum yang berlainan. :ika perisitiwa melanggar hukum terjadi di negara dimana terdapat hukum yang berbeda untuk g"l"ngan = g"l"ngan rakyat tertentu, seperti misalnya di (nd"nesia, akan timbul pula kesulitan tentang apa yang dapat merupkan hukum di tempat bersangkutan. , Pre-en(i "an#a re&ai-e Alasan preventi$ ini pun dapat dianggap relative adanya. 8ujuan prevensi ini tetap terpelihara apabila misalnya jumlah ganti rugi ditentukan "leh ukuran = ukuran dari negara = negara lain. :adi, tidak bisa dikatan a pri"ri bahwa hukum dari tempat terjadniya perbuatan melanggar hukum ini akan memberi jaminan tentang tingginua jumlah ganti = rugi yang harus dibayar, melebihi dari misalnya hukum negara lain #yang mungkin dipakai, misalnya hukum nasi"nal dari kedua belah pihak jika si pelanggar dan sang k"rban berkewarganegaraan sama%. *ain dari pada itu alasan preventi$ ini hany akan dapar diajukan berkekanaan dengan perbuatan = perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seara sengaja. 0 Tida$ ada $e(a!an !ni-er(a& ikemukakan "leh d"ktrin m"dern bahwa tidak benar bahwa prinsip le> l"i ini diterima seara universal. 8idak akan ada kesatuan pendirian di depan pengadilan = pengadilan berbagai negara, juga jika dipakai asas le> l"i ini. 8idak ada suatu ara yang identik seara universal dalam menghadapi perbuatan = perbuatan melanggar hukum internasi"nal ini. Ke+eraan (!$arn#a penen!an &25!( 8elah disampaikan bahwa tidak selalu mudah untuk menemukan suatu 0l"us1, terutama pada delik = delik yang berlangsung dilebih dari satu temapt
physi. Selain itu, misalnya mungkin terjadi delik di tempat di mana sama sekali taka da hukum #misalannya ditengah = tengah lautan atau luar angkasa%, atau jika kerugian itu terjadi karena perbuatan suatu rangkaian perbuatan melanggar hukum, atau perbuatan di negara ; akibat di negara < dan sebagainya.
6 Ke+eraan $arena a$ (e(!ai den'an 3i&ie!4 (2(ia& Perbuatan melanggar hukum, misalnya da"at rejadi di dalam suasana s"sial # milieu s"sial, s"ziale umwelt, reshss$eer maatshappelijke s$eer% yang berbeda tempat terjadinya. 'ntuk menjelaskan hal tersebut akan disajikan "nt"h dari "rris. alam suatu amping anak = anak sek"lah !ampuran Amerika Serikat yang diadakan di ?uebe #!anada% telah terjadi peristiwa yang menyedihkan. !amping ini sama sekali teris"lir letaknya. 8idak ada satu manusia pun dalam lingkungan 6@ mil daripadanya. Pada suatu hari se"rang anak perempuan Amerika di bawah umur dari amping tersebut telah diperk"sa "leh anak = anak laki = laki Amerika lain dari kamp tersebut. Se"rang anak lain telah digigit anjing dalam kamp tersebut. ua keelakaan ini telah terkadi karena para guru sek"lah pimpinan kamp tersebut, semua juga "rang = "rang Amerika, telah lalai dalam memenuhi kewajiban mereka untuk mengawasi seara ermat seperti sey"gyanya diharapkan dari mereka. Hukum manakah yang akan diperlakukan dalam hal ini jika kelak "leh pihak "rang tua anak = anak yang menjadi k"rban tadi diadakan tuntutan terhadap pimpinan kamp tersebut, tatkala mereka kemabali ke Amerika3 Sangat jelas akan kurang memuaskan jika dipilih hukum !anada. Semua pihak yang bersangkutan dengan peristiwa = peristiwa ini adalah "rang = "rang Amerika. %. LEX FORI *e> $"ri adalah hukum pengadilan yang mengadili suatu perkara tertentu #diadili/diselesaikan%. *e> $"ri ini juga menentukan k"mpetensi hakim. Pemakaian prinsip ini dikarenakan alasan = alasan praktis. engan pemakaian asas ini akan dijauhkan le> loci delicti antara lain karena l"us sukar untuk ditentukan seperti telah
kita singgung diatas tadi. engan pemakaian le> $"ri akan diper"leh kepastian hukum yang demikian diperlukan.
BAB III PEMBAHASAN MASALAH
A. KASUS POSISI PHILLIPS -( E7RE alam perkara Phillips vs yre, penggugat telah mengajukan tuntutan di (nggris terhadap sese"rang e>-B"vern"r dari :amaia. 8ergugat dituduh telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena ia selama masa jabatannya itu telah melakukan
perbuatan
sewenang-wenang
terhadap
penggugat
dengan
mempenjarakannya tanpa alasan yang sah. Hal ini terjadi dalam rangka penumpasan pember"ntakan di :amaia. Kemudian "leh pemerintah :amaia telah dikeluarkan
perundang-undangan
dengan
kekuatan
berlaku
surut
yang
membenarkan segala tindakan yang telah diambil itu. engan demikian menurut hukum :amaia tindakan-tindakan yang telah diambil terhadap penggugat telah menjadi sah. Pihak pelanggar tak menyetujui pendirian ini dan mendalilkan bahwa pada saat penahanan tersebut dilakukan maka perbuatan tergugat adalah tidak sah. 8idak ada perundang-undangan :amaia yang dapat meniadakan haknya untuk mengajukan tuntutan dihadapan pengadilan (nggris. Akan tetapi "leh !"urt dianggap bahwa 0 %ct of &ndemnity 1 yang telah dibuat dianggap sah :adi tuntutan dari penggugat tak dapat dikabulkan. Pertimbangan-pertimbangan dari 7iles.: yang menarik perhatian dan seringkali disebut karena dianggap sebagai 0cornerstone1 dari pendirian HP( (nggris mengenai perbuatan melanggar hukum memperlihatkan dua unsur terpenting yang harus dipenuhi untuk dapat berhasil suatu tuntutan kerugian di hadapan hakim inggris untuk perbuatan-perbuatan di luar negeri. Pertama maka harus terpenuhi syarat 0actionaility 1 dan kedua 0 'ustifiaility 1 dari tuntutan bersangkutan. Passage yang menarik perhatian dan sering disitir di sana-sini telah didahului "leh pertimbangan bahwa umumnya dalam perkara-perkara t"rt internasi"nal ini dipakailah 0the law of the wrong (lex loc delicti)1. Kemudian ditambahkan beliau
:adi apabila hukum asing, dimana perbuatan sengketa terjadi menghapuskan tuntutan maka penghapusan itu berarti pula suatu pembebasan untuk tuntutan dari sesuatu pihak di negara (nggris. (nilah yang dalam baaan disebut prinsip 0similiarity 1 atau 0similitude1 Apa artinya istilah-istilah 0actionale1 dan 0 'ustifiale1 ini3 Syarat 0actionale1 ini berarti bahwa sese"rang penggugat di hadapan pengadilan (nggris harus dapat membuktikan bahwa tindakan sengketa dari tergugat apabila dilakukannya di dalam wilayah (nggris akan merupakan suatu perbuatan 0t"rt1 pula yang membawa kewajiban membayar ganti rugi. alam hubungan ini sering ditunjuk kepada perkara 08he Halley1. Penggugat, pemilik dari sek"i &ap"le"n telah menggugat di Hadapan nglish Admirality !"urt terhadap pemilik kapal (nggris, the Halley, sebabnya ialah karena terjadnya tabrakan di Clushing "ads, wilayah 2elgia. 8abrakan ini disebabkan kelalaian pil"t yang menurut hukum belgia wajib dipakai "leh kapal the Halley. enurut hukum (nggris pemilik kapal dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kesalahan sang pil"t. *ain halnya dengan hukum 2elgia yang meneriman adanya tanggung jawab itu. alam hal ini kita saksikan bahwa hakim (nggris berpendapat bahwa perbuatan sengketa harus juga dianggap suatu 0t"rt1 menurut hukum (nggris, jika laim hendak berhasil. emikian telah diputuskan bahwa gugatan ini tidak dapat dikabulkan, karena menurut kesimpulan Selwyn *.:. 0it is in their l"rdship "pini"n, alike "ntrary t" priniple and t" auth"rity t" h"ld, that nglish "urt "$ justie will en$"re a $"reign muniipal law and will give a remedy in the shape "$ damages in respet "$ an at whih, a"rding t" itDs "wn priniples, imp"ses n" liability "n the pers"n $r"m wh"m the damages are laimedE1 Keputusan seperti ini sering dikeam "leh para sarjana HP(. Keberatan terhadapnya ialah bahwa pendirian ini adalah terlampau menguntungkan bagi pihak tergugat. (a terlampau dilindungi "leh ketentuan-ketentuan hukum (nggris.
Syarat 0 'ustifiale1 mengaitkan sesuatu kepada lex locus delicti . Perbuatan yang disengketakan harus juga merupakan perbuatan melanggar hukum di tempat dimana ia dilakukan. Kedua syarat
ini hampir mendekati pemakaian dari lex fori , akan tetapi
dengan sedikit perlunakan untuk melindungkan tergugat yang perbuatannya adalah 0 'ustifiale1 pada tempat dimana dilakukannya. Keaman
terhadap
syarat
0similiarity 1
dari
yurisprudensi
(nggris
ini
disebabkan pula karena pintu terbuka lebar untuk pemakaian terlampau luas dari pengertian pulick policy #ketertiban umum%. :ika hakim (nggris menunjuk kepada lex loci delicti maka sebenarnya lex fori lah #hukum awak (nggris% yang menentukan apakah telah terpenuhi syarat-syarat yang disebut diatas tadi.
B. ANALISIS KASUS PHILLIPS -( E7RE
a. • • •
Cakta-Cakta Philips menggugat yre yang merupakan mantan Bubernur :amaia Bugatan diajukan di (nggris Bugatan disebabkan karena tergugat selama masa jabatannya telah melakukan
b.
perbuatan sewenang-wenang terhadap penggugat dengan
•
memenjarakannya tanpa alasan yang sah Pemerintah :amaia memberlakukan 0At "$ (ndemnity1 yang berlaku surut
•
dan mengesahkan perbuatan yre. Pengadilan (nggris mengganggap At tersebut sah. Pengadilan yang 2erwenang Pengadilan (nggris, karena dalam kasus ini tidak ada perundangundangan :amaia yang dapat meniadakan hak dari penggugat untuk mengajukan tuntutan di hadapan pengadilan (nggris.
.
8itik 8aut Primer Perkara diatas termasuk perkara hukum perdata internasi"nal karena dalam perkara diatas terdapat unsur asing berupa
d.
Klasi$ikasi
Karena gugatan diajukan di Pengadilan (nggris, maka le> $"ri dalam kasus ini adalah hukum (nggris. 2erdasarkan klasi$ikasi le> $"ri #hukum (nggris%, perkara ini termasuk ke dalam klasi$ikasi hukum perbuatan melawan hukum karena dalam perkara ini, yre selama masa jabatannya sebagai Bubernur :amaia
itu
telah
melakukan
perbuatan sewenang-wenang
terhadap penggugat dengan mempenjarakannya tanpa alasan yang sah.
e.
8itik 8aut Sekunder alam kasus diatas, karena kasus tersebut dikuali$ikasikan ke dalam hukum perbuatan melawan hukum, maka
$.
*e> !ausae
g.
Penyelesaian Sengketa Penyelesaian kasus ini menggunakan k"mbinasi antara *e> *"i eliti dan *e> C"ri, Sebenarnya kasus ini sudah dinyatakan bukan perbuatan melawan hukum di :amaia #le> l"i deliti% dan ketika gugatan diajukan ke inggris #le> $"ri% maka terdapat pertimbangan-pertimbangan dari hakim 7illes :. $"ri% mn"lak gugatan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Kitab 'ndang-'ndang Hukum Perdata
Sunaryati Hart"n", )FF6, okokpokok Hukum erdata &nternasional , 2andung Penerbit 2inaipta. Bautama Sudarg", +@@+, Hukum erdata &nternasional &ndonesia *ilid &&& +agian , +uku ke-. 2andung Alumni.
http//rep"sit"ry.unhas.a.id/bitstream/handle/)+4965GF/F995/SK(PS( I+@*&BKAP-P(A&A-A7(7A&8(.pd$3seJuene)
