Program Kb Di Indonesia

PROGRAM KB DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan program KB Nasional dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di dunia internasional. Pada kurun waktu 1970-an hingga 1990-an, keberhasilan program KB di Indonesia sangat ditentukan pada aspek demografis semata yaitu pengendalian angka kelahiran. Namun pasca ditandatanganinya InternationalConference on Population and Development (ICPD) di Cairo Tahun 1994, telah terjadi pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program KB yaitu dari pendekatan demografis menjadi mengedepankan aspek hak-hak asasi manusia. Disamping itu pula, Indonesia merupakan salah satu dari beberapa Negara berkembang yang menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global dalam Millennium Development Goals (MDGs) yang telah diratifikasi pada tahun 2000. Dalam tujuan global kelima (b), seluruh Negara penandatangan sepakat untuk membuka akses kesehatan reproduksi secara universal kepada seluruh individu yang membutuhkan termasuk di dalamnya adalah peningkatan ContraceptivePrevalence Rate (CPR); penurunan unmet need, penurunan angka fertilitas remaja dan peningkatan usia kawin pertama perempuan.

Pada bagian lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, pada bagian lampiran disebutkan bahwa membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diarahkan pada peningkatan kualitas SDM Indonesia yang ditandai antara lain dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1.

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera yang tidak terpisahkan dengan program pendidikan dan kesehatan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi UndangUndang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 diarahkan kepada pengendalian kualitas penduduk melalui tiga prioritas utama: (1) Revitalisasi Program KB; (2) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; dan (3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Selain itu dalam Peraturan

Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menekankan perlunya dilakukan perubahan/ penyerasian terhadap

Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014 yang meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pasal 159 menyebutkan bahwa Deputi Bidang

Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Sedangkan organisasi di tingkat provinsi diatur oleh Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan KKB.

1.2 Rumusan Masalah Apakah pengertian KB? Apa tujuan KB? Bagaimana isu-isu strategis? Bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran bidang KB? Bagaimana kebijakan dan strategi dalam program KB? Apa saja kegiatan dan road MAP KB tahun 2012-2014?

1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian KB Untuk mengetahui apa tujuan KB Untuk mengetahui bagaimana isu-isu strategis Untuk mengetahui bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran bidang KB Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan strategi dalam program KB Untuk mengetahui apa saja kegiatan dan road MAP KB tahun 2012-2014

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Program KB Pengertian Program Keluarga Berencana menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional (Depkes,1999). Sejak pelita V, program KB nasional berubah menjadi gerakan KB nasional yaitu gerakan masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan NKKBS dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.

2.2 Tujuan Program KB Tujuan umum untuk lima tahun kedepan mewujudkan visi dan misi program KB yaitu membangun kembali dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB di masa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas tahun 2015. Sedangkan tujuan program KB secara filosofis adalah : 1. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. 2. Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.3 Rencana Aksi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2012-2014 2.3.1 ISU-ISU STRATEGIS 1. Jumlah penduduk di atas proyeksi Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 237,6 juta jiwa, melebihi 3,4 juta dari proyeksi sebesar 234,2 juta jiwa. Demikian juga untuk angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) periode tahun 2000-2010 sebesar 1,49 persen meningkat dibandingkan dengan LPP periode tahun 1990 – 2000 yaitu 1,45 persen. LPP pada tahun 2014 diharapkan menurun menjadi 1,1 persen. 2. Disparitas TFR masih tinggi dan meningkat pada status sosial ekonomi menengah keatas. Secara nasional angka Total Fertility Rate (TFR) tahun 2002/03 sebesar 2,4 dan tahun 2007 sebesar 2,3 atau menurun 0,1. Tahun 2007, TFR tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Timur 4,2 dan terendah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1,8. Pada tahun 2014 diharapkan angka TFR menurun menjadi 2,1. Berdasarkan hasil SDKI juga terlihat adanya peningkatan TFR pada kelompok status sosial ekonomi menengah ke atas yaitu pada golongan menengah dari 2,7 (SDKI

2002/03) menjadi 2,8 (SDKI 2007) dan pada golongan teratas dari 2,2 (SDKI 2002/03) menjadi 2,7 (SDKI 2007) 3. Kenaikan CPR 1,1 persen dalam 5 tahun Menurunnya angka TFR sebesar 0,1 selama kurun waktu 5 tahun (2002/03- 2007) ditandai dengan hanya meningkatnya angka Contraceptive PrevalenceRate (CPR) sebesar 1,1 persen yang dicapai dalam waktu 5 tahun (2002/03- 2007). CPR diharapkan meningkat menjadi 65 persen dengan tingkat persebaran yang merata pada tahun 2014. 4. Unmet need tinggi Saat ini diperkirakan masih ada sekitar tiga setengah juta PUS di Indonesia yang ingin menunda, menjarangkan dan membatasi kelahiran untuk masa dua tahun berikutnya, namun tidak menggunakan metoda kontrasepsi apapun. Hasil SDKI 2007 menunjukkan bahwa unmet need mencapai 9,1 persen dari jumlah PUS, dengan rincian untuk menjarangkan kelahiran (spacing) 4,3 persen dan membatasi kelahiran (limiting) 4,7 persen. Terjadi peningkatan dibanding dengan hasil SDKI 2002/03 yang mencatat unmet need sebesar 8,6persen, 4,0 persen untuk penjarangan dan 4,6 persen untuk pembatasan kelahiran. Unmet need KB ini sangat bervariasi antara provinsi, terendah 3,2 persen di provinsi Bangka Belitung dan tertinggi 22,4 persen di provinsi Maluku. Unmet need KB diharapkan menurun menjadi 5,0 persen pada tahun 2014. Hasil SDKI 2007, alasan PUS tidak menggunakan kontrasepsi sebagian besar adalah karena efek samping, yaitu 30 persen untuk mengakhiri dan 27 persen untuk menjarangkan. Selain itu alasan lain diantaranya adalah tidak nyaman, yaitu 12 persen untuk mengakhiri dan 21 persen untuk menjarangkan dan alasan kurang akses yaitu 2 persen untuk mengakhiri dan 1 persen untuk menjarangkan. Berdasarkan status sosial ekonomi, unmet need pada golongan menengah dan golongan teratas masih cukup tinggi yaitu 8,5 persen pada golongan menengah dan 8,2 persen pada golongan teratas. 5. Kesertaan MKJP rendah Berdasarkan SDKI, peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menurun dari 14,6 persen (2002/03) menjadi 10,9 persen (2007). Metode kontrasepsi IUD cenderung mengalami penurunan dari 8,1 persen (SDKI 1997) menjadi 6,2 persen (SDKI 2002/03) dan turun lagi menjadi hanya 4,9 persen (SDKI 2007). Penggunaan kontrasepsi Implant juga cenderung mengalami penurunan lebih dari 50 persen, dari 6 persen (SDKI 1997) menjadi 2,8 persen (SDKI 2007). Walaupun MOW sempat mengalami peningkatan sebesar 3,7persen (SDKI 2002/03), namun kembali turun menjadi 3 persen (SDKI 2007). Tren MOP sempat mengalami stagnasi di angka 0,4 persen (SDKI 1997 dan 2002/03), dan kembali turun menjadi 0,2 persen (SDKI 2007). Pola penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh metode kontrasepsi hormonal dan bersifat jangka pendek. Metode kontrasepsi seperti suntikan cenderung mengalami peningkatan dari 21,1 persen (SDKI 1997), 27,8 persen (SDKI 2002/2003), menjadi 31,8 persen (SDKI 2007). Rendahnya penggunaan MKJP dipengaruhi oleh faktor pengguna dan penyedia pelayanan KB. Salah satu faktor yang dianggap berkontribusi dengan kecenderungan pemilihan metode kontrasepsi jangka pendek adalah faktor penerimaan atau image terhadap kontrasepsi tersebut. Selain itu dari sisipenyedia pelayanan, MKJP membutuhkan tenaga yang berkompeten, sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang memadai. Kondisi ini merupakan tantangan jika upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan pelayanan KB tidak dilakukan atau dalam kondisi statis. Pembinaan peserta KB aktif terutama peserta KB-MKJP di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galciltas) juga perlu di lakukan sebagai upaya peningkatan KB MKJP. Kesertaan KB aktif MKJP diharapkan meningkat menjadi 27,5 persen pada tahun 2014.

Pada saat ini tingkat prevalensi kontrasepsi di Indonesia mencapai 61,4% dari seluruh wanita yang berstatus menikah dan berumur 15-49 tahun. Dengan tingkat pemakaian metode KB modern mencapai 57,4% dari keseluruhan kategori tersebut. Saat ini di Indonesia jumlah wanita yang ingin ber-KB sebanyak 71% dari keseluruhan wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus menikah yang merupakan penjumlahan dari 61,4% kebutuhan yang telah terpenuhi dan 9,1% kebutuhan yang tidak dipenuhi. 6. Tingkat Ketidaklangsungan Pemakaian (drop out) Kontrasepsi Meningkat Tingkat drop out pemakaian kontrasepsi mengalami peningkatan dari 20 persen (SDKI 2002-2003) menjadi 26 persen (SDKI 2007). Terdapat beberapa alasan drop out dan alasan pertama (10 persen) disebabkan karena rasa takut akibat efek samping dan masalah kesehatan lainnya. Alasan lain drop out ber-KB ini adalah karena ingin hamil (5 persen); alasan yang berhubungan dengan metode penggunaan alat KB (5 persen); alasan lain (biaya, rasa tidak nyaman, perceraian, frekuensi hubungan seksual yang jarang) sebesar (3 persen) dan kegagalan alat KB (2 persen). Sedangkan proporsi pemakaian kontrasepsi yang ganti cara ke metode lain sebesar 13 persen. Pada tahun 2014 diharapkan terjadi penurunan dropout pemakaian kontrasepsi menjadi 20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas penyedia layanan (provider) dalam memberikan informed choice kepada calon peserta KB baru dan pembinaan bagi peserta KB aktif masih perlu ditingkatkan sehingga prinsip penggunaan metoda KB yang rasional, efektif dan efisien dapat terlaksana dengan baik. 7. Pelayanan KB di fasilitas pelayanan kesehatan menurun Saat ini pelayanan KB rutin di fasilitas pelayanan KB statis melemah, salahsatu penyebabnya antara lain karena mekanisme operasional penggerakanuntuk PUS ketempat pelayanan KB statis belum berjalan secara optimal.Hasil SDKI menunjukkan pelayanan KB yang dilakukan di RS mengalam penurunan, yaitu RS Pemerintah dari 6,2 persen (2002/03) menjadi 4,9persen (2007) dan Rumah Sakit Swasta dari 3,4 persen (2002/03) menjadi2,2 persen (2007). Begitu pula dengan pelayanan di Puskesmas menurundari 20,3 persen (2002/03) menjadi 16 persen (2007), di klinik pemerintahdari 0,4 persen (2002/03) menjadi 0,3 persen (2007) serta di klinik swastadari 1,8 persen (2002/03) menjadi 1,3 persen (2007). 8. Angka Kematian Ibu tinggi Saat ini angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007), sedangkan target MDGs 2015, angka kematian ibu saat melahirkan harus diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu dipengaruhi oleh tingginya persentase ibu melahirkan dengan risiko 4 terlalu. Risiko melahirkan seperti melahirkan terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak menurun dari tahun 1991 – 2007. Namun, risiko melahirkan terlalu tua cenderung meningkat 3,4 persen dari 1,3 persen (1991) menjadi 4,3 persen (SDKI 2007). Pada tahun 2014 diharapkan kecenderungan persentase melahirkan dengan risiko 4 terlalu menurun 50 persen dari kondisi yang ada.

2.3.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BIDANG KB DAN KR A. VISI Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”. Visi tersebut mengacu kepada fokus pembangungan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Visi misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun

2010-2014. Berdasarkan Visi BKKBN diatas, Bidang KB dan KR menetapkan visi yaitu Mewujudkan keluargakecil dalam mencapai penduduk tumbuh seimbang 2015. Perwujudan keluarga kecil menjadi fokus utama Bidang KB-KR yang ditandai dengan menurunnya angka ratarata fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) =1.

B.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi BKKBN di atas, misi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah mewujudkan pembangunanyang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagiasejahtera. Misi tersebut dilakukan melalui : penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; penetapan parameter penduduk; peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi; pengendalian penduduk dalam pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan Pembangungan Keluarga Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraaan keluarga peserta KB. Berdasarkan misi BKKBN tersebut, Bidang KB dan KR menetapkan misi yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KRdalam rangka mencapai kesertaan dan kemandirian berKB.

C. TUJUAN Tujuan yang harus dicapai oleh Bidang KB dan KR dalam rangka mencapai visi dan misi Bidang meliputi: a. Tujuan Umum Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber-KB serta kesehatan reproduksi. b. Tujuan Khusus 1. Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB jalur pemerintah. 2. Meningkatkan pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB jalur swasta. 3. Meningkatkan pembinaan, kesertaan KB jalur wilayah dan sasaran khusus. 4. Meningkatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi. D. SASARAN BIDANG KB DAN KR TAHUN 2012 – 2014 1. Meningkatnya jumlah peserta KB baru (PB) sekitar 7,46 juta per tahun. 2. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif (PA) 29,8 juta pada tahun 2014. 3. Meningkatnya jumlah peserta KB baru mandiri sekitar 3,5 juta per tahun. 4. Meningkatnya persentase peserta KB Aktif mandiri 51 persen pada tahun 2014. 5. Meningkatnya persentase peserta KB baru MKJP sekitar 13,2 persen per tahun. 6. Meningkatnya persentase peserta KB aktif MKJP 27,5 persen pada tahun 2014. 7. Meningkatnya persentase peserta KB baru pria menjadi 5 persen pada tahun 2014.

8. Meningkatnya jumlah peserta KB baru (PB) Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sekitar 3,97 juta per tahun. 9. Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif (PA) Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 13,1 juta pada tahun 2014. 10. Meningkatnya jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB sebanyak 23.500 klinik KB pada tahun 2014. 11. Meningkatnya jumlah dokter dan bidan praktek swasta sebanyak 70.000 pada tahun 2014. 12. Meningkatnya persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (penggunaan informed consent) (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta) sebanyak 100 persen pada tahun 2014. 13. Meningkatnya persentase stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan kesertaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri sebanyak 75 persen pada tahun 2014. 14. Meningkatnya persentase klinik KB yang memberikan promosi dan KIP/Konseling Kesehatan Reproduksi 100 persen pada tahun 2014. 15. Meningkatnya jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah sebanyak 12 mitra kerja pada tahun 2014. 16. Meningkatnya persentase stakeholder yang mempunyai kebijakan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan sasaran khusus yang terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan disektornya sebanyak 70 persen pada tahun 2014. 17. Meningkatnya jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan sasaran khusus sebanyak 8 mitra kerja pada tahun 2014. 18. Meningkatnya persentase peserta KB PP dan PK yang menggunakan MKJP sebesar 40 persen pada tahun 2014. 19. Meningkatnya persentase peserta jampersal yang menggunakan KB mencapai 75 persen pada tahun 2012. 20. Meningkatnya pemakaian kondom dual proteksi sekitar 1,5 persen per tahun. 21. Meningkatnya persentase PUS yang melaksanakan papsmear/IVA sebesar 6 persen pada tahun 2014

2.3.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. KEBIJAKAN Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil bahagia sejahtera, yang ditandai dengan menurunnya angka TFR menjadi 2,1 dan NRR = 1, meningkatnya CPR cara modern menjadi 65 persen, meningkatnya median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan menjadi 21 tahun, menurunnya ASFR (15 – 19 tahun) menjadi 30 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun, meningkatnya kesejahteraan peserta KB dan meningkatnya ketahanan keluarga, maka arah kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional periode 2010 – 2014 adalah merevitalisasi program KB dan menyerasikan kebijakan pembangunan dengan kebijakan Pembangunan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional. Sejalan dengan arah kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional periode 2010-2014 diatas, sasaran RPJMN 2010-2014, perubahan kondisi lingkungan strategis dan telah

terbitnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka ditetapkan kebijakan bidang KB dan KR Tahun 2011 dalam upaya peningkatan pencapaian sasaran bidang KB dan KR sebagai berikut: 1. Peningkatan akses, kualitas dan kemitraaan dalam pembinaan kesertaan KB di 23.500 Klinik KB Pemerintah dan swasta. Seluruh sasaran pada berbagai jalur fasilitas pelayanan kesehatan milikPemerintah dan Swasta merupakan primadona dari upaya bidang KB dan KR.Jalur ini memiliki potensi yang dapat difasilitasi pemanfaatannya secarabersama-sama dalam upaya mencapai sasaran bidang KB dan KR.Klinik KB jalur pemerintah adalah fasilitas kesehatan milik KementerianKesehatan, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah, sedangkan Klinik KB jalur swasta adalah fasilitas kesehatan yang dimiliki lembaga dan atau institusi swasta, baik organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta/LSM lainnya. Upaya meningkatkan akses, kualitas dan kemitraan dalam pembinaan kesertaan KB di 23.500 Klinik KB Pemerintah dan Swasta diharapkan: a). Tersedianya data basis dari 23.500 Klinik KB Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta TNI, Polri dan Swasta. b). Terselenggaranya pelayanan KB yang berkualitas di 23.500 Klinik KB Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, serta TNI, Polri dan Swasta. c). Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB pada 23.500 Klinik KB Pemerintah dan Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Swasta. d). Meningkatnya kompetensi Sumber Daya penyelenggara pelayanan KB di 23.500 Klinik KB Pemerintah dan Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Swasta.

2. Peningkatan kesertaan KB MKJP terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galciltas), KB-PUSMU (PUS Muda) atau PUSMUPAR (PUS Muda Paritas Rendah), KB-Pria, KB Pasca Persalinan-Pasca Keguguran (KB PP-PK), Kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR) Output yang diharapkan tercapai adalah meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB di 185 Kabupaten daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galciltas) yang diprioritaskan pada peningkatan peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Output lain yang juga diharapkan tercapai adalah meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi (PMKR).

B.

STRATEGI

Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan Bidang KB dan KR adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan pembinaan dan kesertaan KB jalur pemerintah melalui : a. Penguatan fasilitas pelayanan KB statis di 20.203 Klinik KB milik pemerintah. b. Peningkatan kualitas pelayanan KB. c. Pemberdayaan mitra kerja dalam, penggerakkan, pelayanan dan pembinaan KB.

d. Penguatan jaminan ketersediaan kontrasepsi. e. Peningkatan dukungan pembiayaan pelayanan melalui sinergitas sumber daya potensial yang ada.

2. Peningkatan pembinaan dan kesertaan KB jalur swasta melalui : a. Penguatan fasilitas pelayanan KB statis di 3.297 klinik KB swasta serta di 70.000 Dokter dan Bidan Praktek Swasta (DBS). b. Peningkatan demand: Upaya meningkatkan komitmen pemangku kepentingan, provider, stakeholder potensial Provinsi dan Kab/Kota c. Peningkatan promosi, sosialisasi dan KIE pelayanan KB mandiri d. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan e. Peningkatan monitoring dan evaluasi

3. Peningkatan pembinaan dan kesertaan KB jalur wilayah dan sasaran khusus melalui : a. Penggarapan KB Kepulauan b. Penggarapan KB Galciltas c. Penggarapan KB Miskin Perkotaan d. Penggarapan KB Pria e. Kerjasama BKKBN dengan mitra kerja

4. Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui: a. Peningkatan akses dan kualitas KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran b. Peningkatan promosi penggunaan kondom dual proteksi dan jarum suntik sekali pakai c. Peningkatan promosi pemakaian peningkatan promosi deteksi dini kanker melalui pap smear, IVA dan SADARI d. Peningkatan promosi kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi e. Peningkatan konseling pencegahan IMS, HIV dan AIDS, deteksi dini kanker alat reproduksi (Pap smear/IVA), kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi yang terintegrasi dengan pelayanan KB.

2.3.4 KEGIATAN DAN ROAD MAP KB DAN KR TAHUN 2012-2014 A. KEGIATAN 1. Pembinaan dan kesertaan KB Jalur Pemerintah: a) Mengembangkan grand design, kebijakan, strategi operasional dan materi tentang akses dan kualitas kesertaan KB Jalur Pemerintah.

b)

Jaminan ketersediaan kontrasepsi.

c)

Meningkatkan kualitas pelayanan kontrasepsi.

d)

Penyediaan sarana dan prasarana klinik KB.

e) Meningkatkan jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah. f) Mengembangkan pembinaan peningkatan kualitas program bina kesertaan KB jalur pemerintah. g)

Meningkatkan monitoring dan evaluasi program bina kesertaan KB jalur pemerintah.

2. Pembinaan dan kesertaan KB jalur swasta: a) Mengembangkan kebijakan, strategi, materi informasi akses dan kualitas (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekop) dan peta kerja. b) Meningkatkan jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan kesertaan KB jalur swasta. c) Mengembangkan kapasitas tenaga pengelola dan pelayanan KB medis dan non medis di klinik KB pemerintah dan klinik KB swasta yang kompeten. d)

Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan medis teknis dan pelayanan KB swasta.

e)

Meningkatkan jejaring penyediaan alat obat kontrasepsi mandiri.

f) Peningkatan monitoring evaluasi dan pembinaan peningkatan kualitas program bina kesertaan KB jalur swasta.

3. Pembinaan dan kesertaan KB jalur wilayah dan sasaran khusus: a) Mengembangkan grand design, kebijakan, strategi, peta kerja dan materi pembinaan kesertaan KB jalur wilayah dan sasaran khusus. b) Meningkatkan jejaring penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus melalui pertemuan, penjajagan, bhaksos, monev dan pelaporan. c) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bina kesertaan KB diwilayah dan sasaran khusus.

B. ROAD MAP Dalam upaya pencapaian sasaran bidang KB dan KR pada tahun 2014, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 1. Perluasan jangkauan pelayanan KB dan KR (TAHUN 2012): a. Advokasi dan sosialisasi perangkat tata laksana. b. Peningkatan Komitmen Stakeholder dan mitra kerja.

c. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi. d. Peningkatan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB. e.Peningkatan SDM pelayanan KB dan promosi KR di 23.500 Klinik KB melalui pelatihan kompetensi medis dan non medis serta penyiapan sarana pendukung pelatihan. f. Peningkatan dan pendayagunaan provider pasca pelatihan. g. Peningkatan MKJP melalui intensifikasi pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS). h. Pengembangan center of excellent MKJP di 18 provinsi. i. Pemutakhiran data basis dokter dan bidan praktek swasta (DBS). j. Peningkatan Promosi tempat pelayanan KB Mandiri dan kemitraanpelayanan KB melalui asuransi. k. Pembentukan model klinik KB Swasta di RS Swasta dan perusahaan (One stop services). l. Perluasan jangkauan pelayanan KB di daerah Galciltas dan Kumuh Perkotaan. m.Peningkatan pelayanan KB Pria. n. Peningkatan pelayanan khusus MKJP pada kegiatan Bhaksos. o. Peningkatan KB PP dan PK di rumah sakit dan puskesmas rawat inap. p. Peningkatan peserta KB Baru melalui program Jampersal. q. Peningkatkan Kondom dual proteksi dan penggunaan jarum suntik sekali pakai. r. Peningkatan Peserta MKJP melalaui pemberian Pelayanan IUD plus papsmear/ IVA pada pelayanan KB Statis, pekan kontrasepsi, HARGANAS dan momentum strategis lainnya. s. Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi (KHIBA dan PMKR). t. Pelatihan Papsmear/IVA dalam pelayanan KB bagi Bidan dan dokter umum. u. Penyediaan biaya penggerakan bagi seluruh PPM KB MKJP dan biaya pengayoman peserta (kegagalan, komplikasi KB dan pencabutan implant) bagi KPS dan KS I.

2. Pembinaan dan akselerasi pelayanan KB dan KR (TAHUN 2013) a. Advokasi dan sosialisasi perangkat tata laksana b. Peningkatan dan pembinaan komitmen Stakeholder dan mitra kerja c. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi d. Penguatan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB e. Penguatan dan pembinaan SDM pelayanan KB dan promosi KR di 23.500 Klinik KB melalui pelatihan kompetensi medis dan non medis serta penyiapan sarana pendukung pelatihan f. Peningkatan dan pendayagunaan provider pasca pelatihan

g. Peningkatan dan pembinaan MKJP melalui intensifikasi pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) h. Pengembangan dan pembinaan center of excellent MKJP di 33 provinsi i. Pemutakhiran data basis dokter dan bidan praktek swasta (DBS) j. Pelatihan in service bagi 25.000 Bidan termasuk bidan desa k. Pelatihan MOW dan MOP bagi 5.000 dokter umum di Puskesmas PONED l. Penguatan promosi dan sosialisasi tempat pelayanan KB Mandiri dan kemitraan pelayanan KB melalui asuransi m. Peningkatan kualitas pelayanan KB mandiri n. Pengembangan model klinik KB Swasta di RS Swasta dan perusahaan (One stop services) o. Penguatan pelayanan KB di daerah Galciltas dan Kumuh Perkotaan p. Penguatan pelayanan KB Pria q. Peningkatan pelayanan khusus MKJP pada kegiatan Bhaksos r. Pengembangan KB PP dan PK di rumah sakit dan puskesmas rawat inap s. Pengembangan peserta KB Baru melalui program Jampersal. t. Peningkatan dan pembinaan Peserta MKJP melalaui pemberian Pelayanan IUD plus papsmear/IVA pada pelayanan KB Statis, pekan kontrasepsi, HARGANAS dan momentum setrategis lainnya u. Peningkatan dan pembinaan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi (KHIBA dan PMKR) v. Pelatihan Papsmear/IVA dalam pelayanan KB bagi Bidan dan dokter umum w. Penyediaan biaya penggerakan bagi seluruh PPM KB MKJP dan biaya pengayoman peserta (kegagalan, komplikasi KB dan pencabutan implant) bagi KPS dan KS I.

3. Pemantapan Pelayanan KB dan KR (TAHUN 2014 ): a. Advokasi dan sosialisasi perangkat tata laksana b. Pemantapan komitmen stakeholder dan mitra kerja c. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi d. Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB e. Pemantapan SDM pelayanan KB dan promosi KR di 23.500 Klinik KB melalui pelatihan kompetensi medis dan non medis serta penyiapan sarana pendukung pelatihan f. Peningkatan dan pendayagunaan provider pasca pelatihan g. Pemantapan MKJP melalui intensifikasi pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) h. Pemantapan center of excellent MKJP di 33 provinsi i. Pemutakhiran data basis dokter dan bidan praktek swasta (DBS)

j. Pelatihan in service bagi 25.000 Bidan termasuk bidan desa k. Pelatihan MOW dan MOP bagi 5.000 dokter umum di Puskesmas PONED l. Pemantapan kualitas dan promosi tempat pelayanan KB Mandiri dan kemitraan pelayanan KB melalui asuransi m. Pemantapan model klinik KB Swasta di RS Swasta dan perusahaan (One stop services) n. Pemantapan pelayanan KB di daerah Galciltas dan Kumuh Perkotaan o. Pemantapan pelayanan KB Pria p. Peningkatan pelayanan khusus MKJP pada kegiatan Bhaksos q. Pemantapan pelayanan KB PP dan PK di rumah sakit dan puskesmas rawat inap r. Pemantapan pemberian Pelayanan IUD plus pap-smear/IVA pada pelayanan KB Statis, pekan kontrasepsi, HARGANAS dan momentum strategis lainnya s. Pemantapan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi (KHIBA dan PMKR) t. Pemantapan peserta pelatihan dalam integrasi Papsmear/IVA dengan dalam pelayanan KB u. Penyediaan biaya penggerakan bagi seluruh PPM KB MKJP dan biaya pengayoman peserta (kegagalan, komplikasi KB dan pencabutan implant) bagi KPS dan KS I

BAB III PENUTUP Dalam rangka mengemban amanah yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 tentang keluarga berencana, Rencana Aksi bidang KB dan KR merupakan salah satu upaya nyata untuk mendaratkan pelaksanaan amanah tersebut. Rencana Aksi bidang KB dan KR 2012 – 2014 disusun dengan berpedoman kepada struktur program Rencana Strategis (RENSTRA) Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2010 – 2014 yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan Program KB dan KR dalam 3 (tiga) tahun ke depan untuk mewujudkan keluarga kecil dalam mencapaipenduduk tumbuh seimbang 2015.

DAFTAR PUSTAKA www.bkkbn.go.id www.jurnal bidan diah.com Analisis Hasil Penelitian UI tahun 2009