Organisasi Program KB

Tugas Pogram KKB

ORGANISASI PROGRAM KB DI INDONESIA

DISUSUN OLEH: KELOMPOK 4 SRI HARDIANTI (Tidak akif) SITI NURUL ISLAMIAH RISKIA RAHMAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013

Kata Pengantar Assalamu Alaikum Wr.Wb Puji Syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Organisasi Program Kb di Indonesia”. Makalah ini menjelaskan tentang organisasi program kb yang terdapat di Indonesia beserta tujuan, struktur, manfaat, sejarah dan tugas pokoknya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat baik bagi pembaca dan penulis. Selesainya penulisan makalah ini semata-mata berkat bantuan dari berbagai pihak, yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari para pembaca, guna menyempurnakan makalah ini.

Makassar, 13 September 2013

Penulis

Daftar Isi A. Kata Pengantar.............................................................................................................. i B. Daftar Isi....................................................................................................................... ii Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang.............................................................................................................. 1 B. Tujuan........................................................................................................................... 2 C. Rumusan Masalah......................................................................................................... 2 Bab II Organisasi Program Kb di Indonesia 1. PKBI............................................................................................................................. a. Sejarah PKBI.......................................................................................................... b. Visi Dan Misi PKBI................................................................................................ c. NILAI PKBI............................................................................................................ d. Struktur Organisasi PKBI....................................................................................... 2. LKBN............................................................................................................................ a. Sejarah LKBN......................................................................................................... b. Tugas Pokok LKBN................................................................................................ c. Struktur Organisasi LKKBN................................................................................... 3. BKKBN......................................................................................................................... a. Sejarah BKKBN...................................................................................................... b. Tugas Pokok BKKBN............................................................................................. c. Visi Dan Misi BKKBN........................................................................................... d. Keuntungan BKKBN.............................................................................................. e. Fungsi BKKBN....................................................................................................... f. Struktur Organisa BKKBN.....................................................................................

3 5 6 6 6 6 6 7 8 9 9 10 12 12 12 15

Bab III Penutup A. Kesimpulan................................................................................................................... 16 B. Saran............................................................................................................................. 16 Daftar Pustaka........................................................................................................................... 17 Pertanyaan Kelompok............................................................................................................... 18

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Program keluarga berencana ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dengan pelaksanaan

keluarga berencana, diusahakan agar angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan pendu¬duk tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi, dan dengan demikian diharapkan dapat ditingkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan organisasi program dilakukan atas dasar sukarela serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan, moral Pancasila. Oleh karena itu maka bimbingan, pendidikan serta pengarahan amat diperlukan, agar dengan kesadarannya sendiri masyarakat dapat menghargai dan menerima pola keluarga kecil,sebagai salah satu tindakan penting bagi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian maka pelaksanaan program keluarga berencana tidak hanya menyangkut masalah teknis medis semata-mata, melainkan mencakup juga berbagai masalah penting dalam tata hidup dan kehidupan rakyat, antara lain berhubungan pula dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Gerakan Keluarga Berencana yang kita kenal sekarang ini bermula dari kepeloporan beberapa orang tokoh, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada awal abad ke 19, di Inggris, upaya keluarga berencana mula – mula timbul atas prakarsa sekelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan ibu. Maria Stopes (1880-1950) menganjurkan pengaturan kehamilan di kalangan kaum buruh di Inggris. Di Amerika Serikat dikenal Margareth Sanger (1883-1966) yang dengan program birth controlnya merupakan pelopor Keluarga Berencana Modern. Pada 1917 didirikan National Birth Control League dan pada Nopember 1921 diadakan American National Birth Control Conference yang pertama. Salah satu hasil konferensi tersebut adalah pendirian American Birth Control League dengan Margareth Sanger sebagai ketuanya. Pada 1925 ia mengorganisasi Konferensi Internasional di New York yang menghasilkan pembentukan International Federation of Birth Control League. Selanjutnya pada 1927 Margareth Sanger menyelenggarakan World Population Conference di Jenewa yang melahirkan International Women for Scientific Study on Population dan International Medical Group for the Investigation of Contraception. Pada 1948 Margareth Sanger ikut mempelopori pembentukan International Committee on Planned Paranthood yang dalam konferensinya di New Delhi pada 1952 meresmikan berdirinya International Planned Parenthood Federation (IPPF). Federasi ini memilih Margareth Sanger dan Rama Ran dari India sebagai pimpinannya. Sejak saat itu berdirilah perkumpulan – perkumpulan Keluarga Berencana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). B. Tujuan

Adapun tujuan dalam makalah ini adalah untuk mengetahui atau mengkaji organisasi program kb di Indonesia. C. Rumusan Masalah Jelaskan Organisasi program kb yang terdapat di Indonesia beserta sejarah, tujuan, fungsi, tugas, sttruktur organisasinya, keuntungan dari orgranisasi?

BAB II Organisasi Program Kb di Indonesia Organisasi yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan program kkb merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Tujuan organisasi Program kb adalah mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Adapun Organisasi program kb yang terdapat di Indonesia sebagai berikut: 1. PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia) a. Sejarah PKBI Di Indonesia usaha membatasi kelahiran (Birth control) secara individual telah banyak dilakukan orang secara tradisional. Angka kematian bayi Indonesiatergolong tinggi, begitu pula

kematian ibu-ibu pada saat melahirkan.Hal ini tidak akan terjadi apabila orang sudah mulai merencanakan dan mengatur angka kematian. Dalam memperkenalkan KB di Indonesia, para tokoh KB umumnya mengaitkan dengan segi kesehatan, sebagai contoh Yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1952. Dalam perkembangan selanjutnya pelayanan KB diberikan di Balai kesehatan ibu dan anak (BKIA). Akhirnya dalam menyatukan gerak para tokoh yang mempelopori usaha-usaha KB,maka pada tahun 1957 didirikan perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bertempat di gedung IDI A Dr. Sam Ratulangi 29 Jakarta, yang melibatkan tokoh-tokoh pendiri antara lain seperti DR R.Soeharto, Ny. Dr. Hurustiati Soebandrio, Ny Nani Soewondo SH, Ny Untung, Ny H.RABS Samsuridjal, Prof DR. Sarwono, Prawirohardjo , Ny Pojotomo, Dr. M. Judono, Dr.R.Hanifa Winyosastro, Ny Roem, Dr. Koen S Martiono. Tokoh seperti Dr Abraham Stone (telah meninggal) dan Mrs Dorathy Brush (juga telah wafat) bersama Dr. R Soeharto (juga telah wafat) pernah menghadap Presiden Soekarno yang saat itu tetap tidak membenarkan usaha keluarga berencana secara luas terbuka atau sebagai unsur politik kependudukan, meskipun demikian beliau dapat menyetujui keluarga berencana dengan cara tubektomi sekalipun demi kesehatan dan kese-lamatan sang ibu. Kemudian pada tahun 1967 PKBI menjadi anggota Federasi Keluarga Berencana Internasional yaitu IPPF (International Planned Parenthood Federation) yang berkantor pusat di London. PKB. Pada tahun 1970 menjadi organisasi resmi pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola program KB nasional sampai dengan saat ini . Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1970, BKKBN bertanggung jawab kepada presiden, yang sehari-hari didampingi oleh Musyawarah Pertimbangan KB Nasional dan cakupan wilayah kerjanya hanya terbatas pada Daerah Jawa dan Bali, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1970 Dengan tujuan tersebut maka PKBI mulai menggariskan programnya meliputi 3 macam usahanya yaitu : a. mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan b. mengobati kemandulan dan c. memberi nasehat perkawinan.I sebagai cabang dari IPPF memiliki kesamaan dari visi-misi. Setelah berdirinya PKBI pada tanggal 23 Desember 1957, maka usaha-usaha PKBI mulai lebih dikembangkan sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan. Tugas PKBI makin berat mengingat sebagai satu-satunya organisasi sosial yang bergerak di dalam bidang KB masih mendapat banyak kesulitan-kesulitan dan hambatan terutama dengan adanya KUHP pasal nomor

283 yang melarang demikian penyebar-luasan gagasan KB masih secara terselubung. Penerangan dan pelayanan masih terbatas. Penerangan pada waktu itu terutama ditujukan pada organisasi wanita. Setelah sejak berdirinya PKBI pada tahun 1957 melaksanakan usaha-usahanya dengan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik di dalam menyebar-luaskan gagasannya kepada masyarakat maupun di dalam menghadapi reaksi-reaksi pemerintah maka pada akhirnya kongres Nasional I PKBI mengeluarkan pernyataan sebagai berikut :  PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai Keluarga Berencana yang akan 

menjadikan program pemerinta. PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai program pemerintah



segera dilaksanakan. PKBI sanggup untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan program keluarga berencana sampai di pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

b. Visi Dan Misi PKBI Visi: Perkumpulan percaya bahwa keluarga adalah pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keluarga yang dimaksud ialah keluarga bertanggung jawab, yaitu keluarga yang menunaikan tanggung jawab dalam dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan Memperjuangkan penerapan dan penerimaan konsep Keluarga yang Bertanggung Jawab dalam keluarga Indonesia, melalui pembangunan masyarakat dan pemberdayaan penduduk secara utuh, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi. o Dimensi Kelahiran : Artinya bahwa kelahiran anak dalam setiap keluarga terjadi atas keinginan yang direncanakan. o Dimensi Pendidikan artinya bahwa pendidikan dalam setiap keluarga ditujukan seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan kecerdasan dan kepribadian, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anggota keluarga serta dilaksanakan secara dialogis. o Dimensi Kesehatan, artinya bahwa kesehatan keluarga ditujukan untuk terpenuhinya kebutuhan hidup sehat yang mengutamakan upaya pem¬bebasan dari ketergantungan obat-obatan kimiawi (lebih prefentif dari pada kuratif). o Dimensi Kesejahteraan artinya bahwa kesejahteraan itu mencerminkan martabat manusia (human dignity) lebih daripada pemilikan harga (not having but being).

Dimensi Masa depan artinya bahwa masa depan anak itu ditentukan sendiri oleh mereka, dan bukan oleh orang tuanya. Misi: Memperjuangkan penerimaan dan praktek keluarga bertanggung jawab dalam keluarga Indonesia melalui pengembangan program, pengembangan jaringan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan secara umum dan secara khusus di bidang kesehatan reproduksi.

c. Nilai PKBI Tidak membedakan ras, agama, warna kulit, aliran politik, umur, jenis kelamin, status ekonomi dan fisik. Melakukan pendekatan pelayanan yang manusiawi, holistic dan berkelanjutan. Berpegang teguh pada semangat profesionalisme, kemandirian, kepeloporan, dan kerelawanan, dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan (not merely to profit) Menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, demokratisasi, dan keadilan social. d. Struktur Organisasi PKBI organisasi PKBI berbentuk vertical dari tingkat pusat, daerah atau propinsi dan cabang atau kabupaten. Terdiri dari 2 kelompok pelaku organisasi yaitu kelompok pengambil kebijakan umum (governing body) dan kelompok staf pelaksana (Executive Team) Untuk membantu tugas mengambil kebijakan umum dalam pengambilan kebijakan umum (Governing Body) dan kelompok staf pelaksana (Executive Team), Untuk membantu tugas mengambil kebijakan umum dalam pengambilan kebijakan perkumpulan, dibentuk pula Panitia Ahli yang terdiri dari para pakar dibidangnya dan sudah memahami PKBI dan dunia LSM. Struktur organisasi staf pelaksana dipimpin oleh Direktur pelaksana pusat, Direktur Pelaksana diangkat dan bertanggung jawab kepada pengurus Nasional Khusus untuk mengelola Wisma PKBI, Pengurus menunjuk langsung seorang Manager Wisma PKBI, Pengurus langsung seorang Manager wisma dan bertanggung jawab kepada PHN. 2. LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) a. Sejarah LKBN

Proses pembentukan LKBN tidak dapat terlepas dari peranan PKBI. Pada tahun 1967 Presiden soeharto menandatangani Deklarasi Pemimpin-Pemimpin Dunia tentang kependudukan. Walaupun demikian untuk menetapkan keluarga berencana sebagai program nasional pemerintah sangat berhati-hati, karena masalah ini menyangkut masalah budaya bangsa. Sebagai langkah pertama Menteri Kesejahteraan Rakyat Dr.K.H. Idham Chold membentuk panitia ad-hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan KB dijadikan program nasional. Dalam pertemuaan Presiden dengan panitia ad-hoc Februari 1968 Presiden menyatakan bahwa pemerintah menyetujui gerakan KB yang diselenggarakan Masyarakat dengan dibantu dan dibimbing oleh pemerintah. Maka keluarlah intruksi Presiden No.26 Tahun 1968 kepada Mentri Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan SK No.35/KPTS/Kesra/1968 Rakyat yang isinya antara lain : 1) Untuk membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang keluarga berencana. 2) Mengusahakan segera terbentuknya suatu badan atau lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang keluarga berencana serta terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Menteri Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan surat keputusan nomor 35/Kpts/Kesra/X/1968 tentang pembentukan suatu lembaga keluarga berencana. Setelah memulai pertemuan lebih lanjut oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat usaha keluarga berencana, maka dibentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan Surat Keputusan nomor 36/- Kpts/Kesra/X/1968 yang berstatus lembaga semi pemerintah. Fungsi dari pada lembaga ini pada dasarnya mencakup dua hal yaitu :

1) Mengembangkan keluarga berencana 2) Mengelola segala jenis bantuan b. Tugas Pokok LKBN Surat Keputusan Menteri Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 17 Oktober 1968 tentang pembentukan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat pada umumnya dengan cara: •

menjalankan koordinasi-integrasi, sinkronisasi dan simplikasi usaha-usaha

•

keluarga berencana. mewujudkan saran-saran yang diperlukan kepada Pemerintah mengenai

•

keluarga berencana sebagai program nasional mengadakan atau membina kerjasama antara Indonesia dan negeri dalam

•

bidang Keluarga Berencana, selaras dengan kepentingan Nasional. Mengusahakan perkembangan keluarga berencana atas dasar sukarela dalam arti seluas-luasnya termasuk pengobatan kemandulan, nasehat

perkawinan dan sebagainya. c. Sturuktur Organisasi LKBN susunan organisasinya terdiri atas: 1) Badan Pertimbangan Keluarga Berencana Nasional (BPKBN) 2) Pimpinan Pelaksanaan Keluarga Berencana (dari tingkat Pusat sampai dengan Tingkat II) . Dilihat dari struktur organisasinya, maka LKBN ini masih menonjol sifat organisasi kemasyarakatannya, karena memang saat ini fungsi utamanya adalah untuk mengembangkan keluarga berencana agar dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat. Juga untuk maksud ini pula duduklah tokoh Islam terkenal yaitu H.S.M Nazaruddin Latif dalam pengurusamn LKBN, untuk ikut menangani persoalan Keluarga Berencana dari segi-segi keagamaan, khususnya Agama Islam. Selama periode LKBN ini, makam proses pengenalan Keluarga Berencana kepada masyarakat berlangsung sangat memuaskan, dan boleh dikatakan tidak ada tantangan dari

masyarakat secara berarti ; sehingga Pemerintah berkesimpulan bahwa masyarakat telah siap untuk menerima program keluarga berencana adalahsebagian integral dari Pembangunan Lima Tahun (Repelita I). 3. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). a. Sejarah BKKBN. Selama periode LKBN ini, makam proses pengenalan Keluarga Berencana kepada masyarakat berlangsung sangat memuaskan, dan boleh dikatakan tidak ada tantangan dari masyarakat secara berarti ; sehingga Pemerintah berkesimpulanbahwa masyarakat telah siap untuk menerima program keluarga berencana adalahsebagian integral dari Pembangunan Lima Tahun (Repelita I). Oleh karena itu setelah satu tahun kemudian, Pemerintah memutuskan bahwa sudah pada saatnya mengambil alih progam keluarga berencana menjadi program pemerintah seutuhnya atau sepenuhnya. Namun walaupun demikian masih harus tetap disadari bahwa keluarga berencana ini bukan hanya persoalan medis saja tetapi menyangkut masalah sosial, sehingga

organisasi

yang

akan

menangani

masalah

ini

nanti

haruslah

tetap

mempertimbangkannya masalah ini dalam operasional selanjutnya. Dengan alasan tersebhut diatas maka program Keluarga Berencana dijadikan program nasional. Sedangkan untuk mengelolanya dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970. Selain itu dasar pertimbangan pembentukan BKKBN ini juga didasarkan atas bahwa : 1. Program keluarga berencana nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia. 2. Program perlu digiatkan pula dengan pengikut sertaan baik masyarakat maupun pemerintah secara maximal 3. Program keluarga berencana ini perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

b. Tugas Pokok BKKBN Badan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 1) Menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan program keluarga berencana nasional yang dilakukan oleh Unit- Unit Pelaksana. 2) Mengajukan saran-saran kepada Pemerintah mengenai pokok kebijaksanaan dan masalah masalah penyelenggaraan program Keluarga Berencana Nasional. 3) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana atas dasar pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetap kan oleh Pemerintah. 4) Mengadakan kerja sama antara Indonesia dengan Negara-negara Asing maupun Badanbadan Internasional dalam bidang keluarga berencana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan prosedur yang berlaku 5) Mengatur penampungan dan mengawasi penggunaan segala jenis bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapka oleh Pemerintah. Dalam Keppres Nomor 8 tahun 1970 itu disebutkan bahwa penanggung jawab umum penyelenggaraan program keluarga berencana nasional ada di tangan Presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Dewan Pembimbing Keluarga Berencana Nasional. Anggota Dewan Pembimbing terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat, sebagai Ketua merangkap anggota Menteri Kesehatan, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Menteri Dalam Negeri sebagai anggota Menteri Pertahanan Kemanan, sebagai anggota Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai anggota Menteri Penerangan, sebagai anggota Menteri Agama, sebagai anggota Menteri Sosial, sebagai anggota Menteri Keuangan, sebagai anggota Ketua Bappenas, sebagai anggota

11) Ketua Perkumpulan Keluarga Berecana Indonesia Pada Pelita I yaitu tahun 1969-1974 daerah program Keluarga Berencana meliputi 6 propinsi Jawa Bali yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Keenam Propinsi tersebut merupakan daerah yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia, maka merupakan daerah perintis pertama dari program BKKBN. Ditiap Propinsi telah terbentuk BKKBN Propinsi, serta secara berangsur-angsur pula dibentuk BKKBN Kabupaten atau Kotamadya. Penyelenggaraan program didaerah berjalan sangat lancar, dan dapat menggerakkan seluruh potensi daerah. Hal ini adalah berkat kebijaksanaan BKKBN Pusat, yang menitipkan program nasional itu kepada para Gubernur, di mana Gubernur dinyatakan sebagai Penanggung Jawab Program. Demikian pulapara Bupati untuk Kabupaten didaerahnya masingmasing. Dengan demikian secara organisatoris nampak adanya pendelegasian dari Pusat ke Daerah-Daerah.Oleh karena itu dalam menyelenggarakan program di daerah, BKKBN Propinsi maupun BKKBN Kabupaten mendapat dukungan dari semua Aparat Pemerintah Daerah.

c. Visi Dan Misi BKKBN. Visi: :“Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”. Misi: “Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. d. KEUNTUNGAN BKKBN Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 1970 tentang BKKBN yaitu Depkes sebagai unit pelaksana program KB. BKKBN yaitu badan resmi pemerintah yang bertanggungjawab penuh mengenai pelaksanaan program KB di Indonesia. Keuntungan dari BKKBN adalah:

a. Memungkinkan program-program melepaskan diri pendekatan klinis yang jangkauannya terbatas. b. Memungkinkan besarnya peranan pakar-pakar non medis dalam mensukseskan program keluarga berencana di Indonesia melalui pendekatan ke masyarakat. e. FUNGSI BKKBN fungsi BKKBN adalah: o Penetapan kebijakan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera secara menyeluruh dan terpadu, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden. o Koordinasi dan penyelenggaraan management dan administrasi umum program keluarga Berencana Nasional dan pembangunan Keluarga sejahtera. o Koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan program dan bantuan Luar negeri serta mengumpulkan data dan informasi Keluarga. o Koordinasi dan penyelenggaraan, peningkatan peran serta, masyarakat dalam program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga sejahtera. o Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program pembangunan keluarga sejahtera. o Koordinasi dan penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana Nasional dan kesehatan Reproduksi, o Koordinasi dan penyelenggaraan pelatihan Nasional dan Internasional, Pengembangan program keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, o Koordinasi dan penyelenggaraan dan pengawasan fungsional administrasi umum dan keuangan, ketenagaan dan materiel, serta pengelolaan program keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

f. STRUKTUR BKKBN

.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan: program kkb merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Adapun Organissasi yang ada di Indonesia yaitu:  PKBI (Persatua Keluarga Berencana Indonesia) di dirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan Dr.R Soeharto sebagai Ketua PKBI adalah pelopor pergerakan keluarga berencana yang membantu masyarakat yang memerlukan 

bantuan secara sukarela. LKBN (Lembaga Kelurga Berencana Nasional) di dirikan tanggal 17 Oktober 1968 dengan Surat Keputusan nomor 36/- Kpts/Kesra/X/1968 yang berstatus



lembaga semi pemerintah. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) didirikan pada 1970 dengan keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970. Dari penjelasan di atas organisasi-organisasi tersebut memiliki tujuan dan

memiliki tugas pokok masing-masing dalam menjalaankan program kb di Indonesia.

B. Saran: Dalam makalah ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari para pembaca, guna menyempurnakan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA. Amri.2010.Perkembangan Kb Di Indonesia. http://lecturef.blogspot.com/2010/08/perkembangan-kb-diindonesia.html di posting Senin, 02 Agustus 2010. Arjoso, S. Rencana Strategis BKKBN. Maret, 2005. BKKBN, 1999.Kependudukan KB dan KIA.Bandung, Balai Litbang. Esi Yustiara AR.2012. Makalah Organisasi KB. http://cordanamora.blogspot.com/2012/04/makalahorganisasi-kb-by-esi-yustiara.html diposting pada tanggal 28 April 2012. Fitria

Hayu

Palupi.2012.Organisasi

posting Januari 18 2012. Website BKKBN

KB.http://fitriahp.wordpress.com/2012/01/18/organisasi-kb/

di

PERTANYAAN DARI KELOMPOK LAIN: 

Kurnia Wulandari Fitri: Apa perbedaan yang paling mendasar dari 3 organisasi KB di Indonesia yakni PKBI, LKBN, dan BKKBN? Jawaban: PKBI= Didirikan oleh para tokoh kb di Indonesia LKBN= Didirikan oleh kerjasama publik dan masyarakat BKKBN= Didirikan oleh pemerintah bedasarkan keputusan presiden keputusan



Presiden Nomor 8 tahun 1970. Kiki Resky: Apakah struktur organisasi kb di Indonesia sudah baik atau belum? Jawaban: Menurut kelompok kami struktur organisasi kb di Indonesia sudah baik namun



dalam pelaksanaannya masih banyak petugas kb yang tidak melakukan dengan baik. Aslam: Masala apakah yang di timbulkan sehingga tujuan organisasi tidak tercapai? Jawaban: karena msih kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjalankan tujuan dari organisasi kb. oleh karena itu, maka di perlukan bimbingan, pendidikan serta arahan agar kesmasyarakat mengetahui bahwa pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.