A. PENGERTIAN PENGAWASAN • Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan,dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus. Artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus.
Visi OJK
"enjadi lembaga pengawas jasa industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum
Sedangkan tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan • !erselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel • "ampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
#ungsi OJK
ber$ungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
!ugas OJK
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yaitu
Perbankan Pasar modal Asuransi %ana pensiun &embaga pembiayaan Pegadaian &embaga pinjaman &embaga pembiayaan ekspor 'ndonesia Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan Penyelenggara program
WEWENANG OJK:
tugas pengaturan
Wewenan g OJK tugas pengawasan
ARTI PENTING OTORITAS JASA KEUANGAN Selama ini sebelum keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2(dua) lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu:
•embaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh !ank "ndonesia (!")# $rtinya semua akti%itas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh !ank "ndonesia& termasuk dalam hal memberi i'in& menindak& atau membubarkan bank# •embaga keuangan bukan bank seperti asar odal& eransuransian& *ana ensiun& embaga embiayaan& *an embaga +asa ,euanagan ainnya kegiatannya diawasi oleh ,ementerian ,euangan& !" dan !adan engawas asar odal dan embaga ,euangan (!apepam-,) Namun Sejak tanggal .1 *esember 2012& /ungsi& tugas& dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non-!ank diawasi oleh toritas
akil ,etua *ewan ,omisioner +, ahmat aluyanto mengatakan& sedikitnya ada empat alasan atas arti penting keberadaan lembaga yang dipimpinnya itu sebagai berikut :
( Semakin menguatnya integrasi di pasar /inansial yang diikuti berkembangnya konglomerasi keuangan# 3ingga Saat ini& +, men4atat ada .1 perusahaan keuangan yang berbau konglomerasi& yang telah membentuk satu raksasa sendiri dalam industri /inansial#
( "ndustri keuangan di Tanah $ir harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai gun4angan internal dan eksternal yang mun4ul# "ndustri keuangan harus memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi nasional untuk mengatasi masalah pengangguran& kemiskinan& hingga pendapatan# +, memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan ini# $gar ketahanan ekonomi nasional semakin kuat#
( +, memiliki wewenang untuk melakukan law enforcment # ( Terkait dengan perlindungan konsumen di mana hanya +, yang mempunyai program tersebut# enurut ahmat& selalu mun4ul persoalan terkait perlindungan konsumen ini mengingat terus tumbuhnya produk dan jasa pada
DASAR PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN embentukan +, didasarkan kepada tiga landasan yaitu: 1# andasan 5iloso/is ewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan& men4iptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian& serta memberikan kesejahteraan se4ara adil kepada seluruh rakyat "ndonesia# 2# andasan 6uridis a# asal .7 UU no# 2. Tahun 1888 tentang !ank "ndonesia b# UU no# 9 Tahun 2008 tentang penetapan erpu No# 2 Tahun 200 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no#2. tahun 1888 tentang bank "ndonesia# ( andasan Sosiologis a# ;lobalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan in/ormasi serta ino%asi /inansial telah men4iptakan sistem keuangan kompleks& dinamis& dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan# b# $danya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan ( konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar
)*A+ &'+K*P P-+A!*)A+ OJK 1) Pelaksanaan kegiatan jasa keangan !i "i!ang Pe#"ankan$ %eli&ti "aik &e#"ankan k'n(ensi'nal %a&n &e#"ankan sa#ia*+ ,) Pelaksanaan kegiatan jasa keangan !i "i!ang Pasa# -'!al !an+ ) Pelaksanaan kegiatan jasa keangan !i "i!ang IKN/ 0In!st#i Keangan N'n /ank)$ se&e#ti %isalna !ana &ensin$ le%"aga &e%"iaaan$ le%"aga &e%"iaaan eks&'#$ le%"aga &e%"iaaan sekn!e# &e#%a*an$ le%"aga &enja%inan$ &e#ga!aian$ sa*a &e#as#ansian$ le%"aga ang %enelengga#akan &#'g#a% ja%inan s'sial$ &ensin$ !an keseja*te#aan ang "e#siat waji"$ ata in!st#i keangan n'n "ank lainna.
STR2KT2R ORGANISASI OTORITAS JASA KE2ANGAN 0OJK) . %ewan Komisioner OJK
/. Pelaksana Kegiatan Operasional
STR2KT2R 3EWAN KO-ISIONER TER3IRI ATAS: . Ketua merangkap anggota0 /.1akil Ketua sebagai Ketua Komite -tik merangkap anggota0 2. Kepala -ksekuti$ Pengawas Perbankan merangkap anggota0 3. Kepala -ksekuti$ Pengawas Pasar "odal merangkap anggota0 4. Kepala -ksekuti$ Pengawas Perasuransian, %ana Pensiun,&embaga Pembiayaan, dan &embaga Jasa Keuangan &ainnya merangkap anggota0 5. Ketua %ewan Audit merangkap anggota0 6. Anggota yang membidangi -dukasi dan Perlindungan Konsumen0 7. Anggota -89o:cio dari ;ank 'ndonesia yang merupakan anggota %ewan ubernur ;ank 'ndonesia0 dan <. Anggota -89o:cio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat -selon ' Kementerian Keuangan.
PE4AKSANA KEGIATAN OPERASIONA4 TER3IRI ATAS: 1. Keta 3ewan K'%isi'ne# %e%i%&in "i!ang -anaje%en St#ategis I+ ,. Wakil Keta 3ewan K'%isi'ne# %e%i%&in "i!ang -anaje%en St#ategis II+ . Ke&ala Eksekti Pengawas Pe#"ankan %e%i%&in "i!ang Pengawasan Sekt'# Pe#"ankan+ 5. Ke&ala Eksekti Pengawas Pasa# -'!al %e%i%&in "i!ang Pengawasan Sekt'# Pasa# -'!al+ 6. Ke&ala Eksekti Pengawas Pe#as#ansian$3ana Pensin$4e%"aga Pe%"iaaan$!an 4e%"aga Jasa Keangan 4ainna %e%i%&in "i!ang Pengawasan Sekt'# IKN/+ 7. Keta 3ewan A!it %e%i%&in "i!ang A!it Inte#nal !an -anaje%en Risik'+ !an 8. Angg'ta 3ewan K'%isi'ne# "i!ang E!kasi !an Pe#lin!ngan K'ns%en %e%i%&in "i!ang E!kasi !an Pe#lin!ngan K'ns%en
• 'ntegritas adalah bertindak objekti$, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. • Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produkti$ dan berkualitas. • 'nklusi$ adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. • =isioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (Forward Looking) serta dapat
PENGA32AN 3AN PE4A9ANAN KONS2-EN OJK bersama segenap pelaku usaha jasa keuangan berupaya memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan. Seperti diketahui bersama, akses ke sektor jasa keuangan masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat di 'ndonesia. Permasalahan rendahnya akses ke sektor jasa keuangan setidaknya disebabkan oleh tiga hal, yaitu •)endahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. • !idak tersedianya layanan keuangan ditengah masyarakat. •Adanya perasaan traumatis dan persepsi negati$ terhadap layanan keuangan yang pernah dialaminya ataupun cerita yang diterimanya.
OJK meyakini bahwa melalui penanganan pengaduan yang lebih baik dan terstandar, konsumen dan masyarakat akan lebih mempercayai produk dan>atau jasa keuangan yang ditawarkan oleh Pelaku *saha Jasa Keuangan ?P*JK@ dan dapat semakin meningkatkan
6 As&ek Penting 3ala% Stan!a# Penanganan Penga!an Ole* Pelak 2sa*a Jasa Keangan
*ntuk memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan konsumen di sektor jasa keuangan, telah terdapat beberapa ketentuan yang diterbitkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan, seperti Peraturan OJK +omor >POJK.B6>/B2 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan S-OJK +omor />S-OJK.B6> /B3 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
;erdasarkan pasal / peraturan otoritas jasa keuangan nomor >pojk.B6>/B2 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen menerapkan prinsip
*ntuk memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan konsumen di sektor jasa keuangan, telah terdapat beberapa ketentuan yang diterbitkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan, seperti Peraturan OJK +omor >POJK.B6>/B2 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan S-OJK
Pe#lin!ngan K'ns%en !an -asa#akat Ole* OJK
ANGGARAN 3AN AK2NTA/I4ITAS PE4AKSANAAN T2GAS Anggaran :
1. APBN dan Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan 2. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran, anggaran !" #ajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan $P%.
Aknta"ilitas Tgas :
3ala%
Pelaksanaan
. OJK wajib menyusun laporan yang terdiri atas laporan kegiatan secara berkala kepada presiden dan %P) /. Selain &aporan kegiatan OJK juga diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh ;adan Pemeriksa Keuangan ?;PK@ atau kantor
&APO)A+ K-'A!A+ OJK
2/2NGAN KE4E-/AGAAN $alam melaksanakan tugasnya, !" berkoordinasi dengan Bank &ndonesia dalam membuat peraturan penga#asan di bidang Perbankan antara lain' a.ke#ajiban pemenuhan modal minimum bank( b.sistem in)ormasi perbankan yang terpadu( c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana *aluta asing, dan pinjaman komersial luar negeri,dll . $alam ++ !" juga diatur dasar hukum bagi protokol koordinasi dan kerjasama, baik antarlembaga didalam negeri, misalnnya B& dan embaga Penjamin Simpanan -PS, maupun luar negeri yang didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang.
Adalah $orum K''#!inasi , Ke#jasa%a dan Pe#tka#an In'#%asi antara otoritas yang berkepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan
?** )' +omor / !ahun /B, pasal angka /4 tentang Otoritas Jasa Keuangan@ Sangat diperlukan untuk menghadapi risiko>dampak sistemik, yang menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara e$ekti$ dan responsi$
. "enunjang tugas Komite Koordinasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah yang ditengarai bersi$at sistemik
/. ;erkoordinasi dan tukar in$ormasi untuk sinkronisasi peraturan perundangan di sektor keuangan
2. Penyiapan sistem peringatan dini makro ?"acro Early Warning System@ sektor keuangan terhadap permasalahan lembaga9lembaga dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik
3. "engkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiati$ tertentu di sektor keuangan
PEN9I3IKAN 3AN Kepolisian PE-I3ANAAN +egara )epublik
Selain pejabat Penyidik 'ndonesia ?PO&)'@, penyidikan juga dilakukan oleh pejabat pegawai sipil tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Ketentan &i!ana !i!ala% 22 OJK %eli&ti : Perbuatan9perbuatan terhadap pelanggaran kerahasiaan in$ormasi yang subjeknya adalah setiap orang perseorangan atau korporasi. Perbuatan9perbuatan terhadap pelaksanaan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen. Perbuatan9perbuatan dalam hal tidak mengabaikan perintah tertulis dari OJK.
Tgas OJK %elaksanakan !i"i!ang &engat#an !an &engawasan o
Kegitaan jasa keuangan di sektor Perbankan.
o
Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar "odal
o
Kegiatan jasa keuangan di sektor Peransurasian, %ana Pensiun, &embaga Pembiayaan, dan &embaga Jasa Keuangan &ainnya.
2ntk %elaksanakan tgas &engat#an !an &engawasan !i sekt'# &e#"ankan te#se"t OJK %e%&nai wewenang • Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. • Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. • Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatian9 hatian bank. • Pemeriksaan bank
KO3E ETIK OTORITAS JASA KE2ANGAN Kode
-tik OJK adalah norma dan aCas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota %ewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas
Komite
-tik adalah organ pendukung %ewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan %ewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode -tik.
+ilai
%asar Kode -tik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan +ilai Strategis Organisasi OJK yakni 'ntegritas, Pro$esionalisme, !ransparansi, Akuntabilitas, Sinergi, dan Kesetaraan.
KO3E ETIK OTORITAS JASA KE2ANGAN Peraturan %ewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan +omor B>6>P%K>D''>/B/ !entang Kode -tik Otoritas Jasa Keuangan %engan )ahmat !uhan Eang "aha -sa %ewan Komisioener Otoritas Jasa Keuangan
-eni%"ang:
KO3E ETIK OTORITAS JASA KE2ANGAN
a.;ahwa berdasarkan *ndang9*ndang +omor / !ahun /B tentang Otoritas Jasa Keuangan, %ewan Komisioner menetapkan dan menegakkan kode etik Otoritas Jasa Keuangan0 b.;ahwa untuk mengawasi kepatuhan %ewan Komisioner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan terhadap kode etik, maka %ewan Komisioner membentuk Komite -tik0 c.;ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru$ a dan huru$ b, perlu menetapkan Peraturan %ewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Kode -tik Otoritas Jasa Keuangan0 -engingat: P-)A!*)A+ %-1A+ KO"'S'O+-) O!O)'!AS JASA K-*A+A+ !-+!A+ KO%--!'K
•;A; ' K-!-+!*A+ *"*" PASA& •;A; '' !*J*A+ PASA& / %A+ PASA& 2 •;A; ''' +'&A' %ASA) PASA& 3
KO3E ETIK OTORITAS JASA KE2ANGAN
•;A; '= KO%- -!'K OJK ;agian Kesatu +ilai %asar 'ntegritas PASA& 4 ;agian Kedua +ilai %asar Pro$esionalisme PASA& 5 ;agian Ketiga +ilai %asar !ransparansi PASA& 6 ;agian Keempat +ilai %asar Akuntabilitas PASA& 7 ;agian Kelima +ilai %asar Sinergi PASA& < ;agian Keenam +ilai %asar Kesetaraan PASA& B •;A; = P-+A1ASA+ %A+ SA+KS' ;agian Kesatu Pengawasan PASA&
