TINJAUAN ATAS ASPEK PERPAJAKAN PADA OTORITAS JASA KEUANGAN DASAR HUKUM •
•
•
• •
UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaakan! UU No " Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Paak Penghasilan UU No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No #2 Tahun 2009 tentang Paak Pertambahan Nilai UU No! 21 tahun 2011 tentang $toritas %asa Keuangan PP No! 11 tahun 201# tentang Pungutan oleh $toritas %asa Keuangan
PENDAHULUAN Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Undang&undang Undang&undang Nomor 21 tahun 2011 mengamanahkan mengamanahkan pementukan lembaga baru 'aitu $toritas %asa Keuangan Keuangan ($%K)! $%K merupakan suatu lembaga independen 'ang bebas dari *ampur tangan pihak lain 'ang memiliki tugas dan +e+enang dalam dalam pengatur pengaturan, an, penga+as penga+asan, an, pemeriksa pemeriksaan, an, dan pen'idik pen'idikan an 'ang terintegr terintegrasi asi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor asa keuangan! -etelah dibentukn'a $%K, beberapa .ungsi, tugas, dan +e+e+ang dari /ank ndonesia dan Kementerian Keuangan (/PP4K) dilihkan ke $%K! 5ungsi, tugas, dan +e+enang +e+enang pengaturan pengaturan dan penga+as penga+asan an kegiat kegiatan an asa keuangan keuangan di sektor sektor Perb Perbank ankan an berali beralih h dari dari /ank /ank ndon ndonesi esia a ke $%K! $%K! 5ungsi ungsi,, tugas, tugas, dan +e+ena +e+enang ng pengat pengatura uran n dan dan penga+ penga+asa asan n kegia kegiatan tan asa asa keua keuanga ngan n di sektor sektor Pasar asar odal, odal, Perasuransian, ana Pensiun, 4embaga Pembia'aan, dan 4embaga %asa Keuangan 4ainn' 4ainn'a a berali beralih h dari dari enter enterii Keuanga euangan n dan /adan /adan Peng Penga+a a+as s Pasar asar odal odal dan 4embaga Keuangan ke $%K! Pembe embent ntuk ukan an $%K $%K sala salah h satu satun' n'a a dila dilata tarb rbel elak akan angi gi oleh oleh kebut ebutuh uhan an akan akan stabi stabilit litas as dalam dalam sektor sektor keuan keuangan gan!! Peng Pengala alaman man krisi krisis s keuanga euangan n 'ang 'ang terad teradii beberapa kali sangat mengganggu kestabilan sistem keuangan negara! -elain itu semakin semakin komplek kompleksn'a sn'a sistem sistem keuanga keuangan n seiring seiring dengan dengan kemauan kemauan teknologi teknologi dan perkemban perkembangan gan produk produk dan asa keuangan, keuangan, permasala permasalahan han lintas lintas sektoral sektoral 'ang ban'ak ban'ak bermun* bermun*ulan ulan seperti seperti moral hazard, hazard, dan perlindungan atas konsumen asa keuangan keuangan menadi .aktor lain 'ang melatarbelakangi melatarbelakangi pembentukkan $%K
Tugas an !ungsi
$toritas %asa Keuangan ($%K) mempun'ai .ungsi men'elenggarakan sistem pengaturan dan penga+asan 'ang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor asa keuangan!
P/NKN P- $4
PN7TUN
-UN- K7TN %- KUN7N
PN-UN PN7-N 4/7 P/:N
%- KUN7N 4N
Struktur Organisasi OJK -esuai UU $%K, dalam melaksanakan tugasn'a, $%K dipimpin oleh e+an Komisioner! e+an Komisioner $%K bersi.at kolekti. kolegial, hal ini berarti setiap pengambilan keputusan e+an Komisioner dilakukan se*ara bersama&sama oleh nggota e+an Komisioner, berdasarkan mus'a+arah untuk mu.akat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota e+an Komisioner! -elain itu, kepemimpinan $%K men*erminkan prinsip independensi dan masing& masing nggota e+an Komisioner memiliki kepastian masa abatan dan tidak dapat diberhentikan, ke*uali dengan alasan 'ang diatur dalam UU $%K! Pemilihan e+an Komisioner dilakukan melalui mekanisme seleksi 'ang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi 'ang unsur&unsurn'a terdiri atas Pemerintah, /ank ndonesia, dan mas'arakat sektor asa keuangan! e+an Komisioner 'ang menabat saat ini diangkat dan ditetapkan oleh Presiden dalam -urat Keputusan Presiden untuk masa abatan lima tahun dari tahun 2012 hingga 201", 'ang dapat dipilih kembali untuk satu kali masa abatan selanutn'a! e+an komisaris berumlah 9 orang, dengan komposisi sebagai berikut; a! b! *! d! e!
seorang Ketua merangkap anggota< seorang akil Ketua sebagai Ketua Komite tik merangkap anggota< seorang Kepala ksekuti. Penga+as Perbankan merangkap anggota< seorang Kepala ksekuti. Penga+as Pasar odal merangkap anggota< seorang Kepala ksekuti. Penga+as Perasuransian, ana Pensiun, 4embaga Pembia'aan, dan 4embaga %asa Keuangan 4ainn'a merangkap anggota< .! seorang Ketua e+an udit merangkap anggota< g! seorang anggota 'ang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen<
h! seorang anggota Ex &ofcio dari /ank ndonesia 'ang merupakan anggota e+an 7ubernur /ank ndonesia< dan i! seorang anggota Ex-ofcio dari Kementerian Keuangan 'ang merupakan peabat setingkat eselon Kementerian Keuangan!
Ren"ana Ker#a an Anggaran Pasal 3# a'at 2 UU No! 21 tahun 2011 tentang $%K men'ebutkan bah+a; “Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja egara dan!atau pungutan dari piha" 'ang mela"u"an "egiatan di se"tor jasa "euangan# “ =al ini kemudian dielaksan dalam bagian penelasan UU bah+a se+aarn'a pembia'aan kegiatan $%K didanai se*ara mandiri 'ang pendanaann'a bersumber dari pungutan kepada pihak 'ang melakukan kegiatan di sektor asa keuangan! Penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak 'ang melakukan kegiatan di sektor asa keuangan serta kebutuhan pendanaan $%K! Namun, pembia'aan $%K 'ang bersumber dari nggaran Pendapatan dan /elana Negara tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan $%K pada saat pungutan dari pihak 'ang melakukan kegiatan di industri asa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional se*ara mandiri, antara lain pada masa a+al pembentukan $%Ke+an Komisioner men'usun dan menetapkan ren*ana kera dan anggaran $%K! nggaran $%K digunakan untuk membia'ai kegiatan operasional, administrati., pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainn'a! nggaran dan penggunaan anggaran untuk membia'ai kegiatan ditetapkan berdasarkan standar 'ang +aar di sektor asa keuangan dan dike*ualikan dari standar bia'a umum, proses pengadaan barang dan asa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang&undangan 'ang terkait dengan nggaran Pendapatan dan /elana Negara, pengadaan barang dan asa Pemerintah, dan sistem remunerasi! :ang dimaksud dengan >standar 'ang +aar pada sektor asa keuangan? adalah standar bia'a 'ang la@im digunakan oleh sektor asa keuangan atau regulator sektor asa keuangan seenis, baik domestik maupun internasional! =al ini dilakukan agar $%K dapat mengimbangi tuntutan dan dinamika sektor asa keuangan, baik se*ara domestik maupun internasional! :ang dimaksud dengan >standar bia'a umum? adalah standar bia'a umum 'ang diberlakukan terhadap Kementerian dan 4embaga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang&undangan 'ang terkait dengan nggaran Pendapatan dan /elana Negara! Untuk mendukung kegiatan operasional $%K, Pemerintah melakukan penempatan dana a+al ke $%K! Penetapan anggaran $%K terlebih dahulu harus mendapat persetuuan dari P! ana a+al berasal dari nggaran Pendapatan dan /elana Negara 'ang umlah dan peruntukann'a berdasarkan persetuuan e+an Per+akilan ak'at!
Pungutan OJK -eperti 'ang telah dielaskan sebelumn'a diatas, salah satu sumber pendapatan $%K adalah berasal dari pungutan 'ang dikenakan kepada pihak 'ang
melakukan kegiatan di sektor asa keuangan! Ketetapan mengenai pungutan ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 201# tentang Pungutan oleh $toritas %asa Keuangan! Pihak 'ang melakukan kegiatan di sektor asa keuangan adalah 4embaga %asa Keuangan danAatau orang perseorangan atau badan 'ang melakukan kegiatan di sektor asa keuangan 'ang meliputi sektor Perbankan, Pasar odal, Perasuransian, ana Pensiun, 4embaga Pembia'aan dan 4embaga %asa Keuangan 4ainn'a! Pungutan 'ang diterima $%K pada tahun beralan digunakan untuk membia'ai kegiatan $%K pada tahun anggaran berikutn'a! alam hal Pungutan 'ang diterima $%K pada tahun beralan melebihi kebutuhan $%K untuk tahun anggaran berikutn'a, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara! %enis Pungutan 'ang berlaku pada $%K meliputi; a! bia'a peri@inan, persetuuan, penda.taran, pengesahan, dan penelaahan atas ren*ana aksi korporasi< dan b! bia'a tahunan dalam rangka pengaturan, penga+asan, pemeriksaan, dan penelitian! /ia'a tahunan, besaran tari.n'a ditetapkan dalam; a! persentase tertentu 'ang menga*u pada laporan keuangan tahunan 'ang telah diaudit< b! nominal tertentu 'ang menga*u pada laporan keuangan tahunan 'ang telah diaudit< atau *! Nominal tertentu 'ang tidak menga*u pada laporan keuangan! /ia'a tahunan +aib diba'ar dalam # (empat) tahap paling lambat tanggal 1B (lima belas) setiap bulan pril, %uli, $ktober dan tanggal 31 esember pada tahun beralan!
Pe$a%oran an Akuntabi$itas $%K +aib men'usun laporan keuangan 'ang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan! $%K +aib men'usun laporan kegiatan 'ang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, tri+ulanan, dan tahunan! $%K +aib men'ampaikan laporan kegiatan tri+ulanan kepada e+an Per+akilan ak'at sebagai bentuk pertanggunga+aban kepada mas'arakat! 4aporan kegiatan disampaikan kepada Presiden dan e+an Per+akilan ak'at! 4aporan keuangan tahunan diaudit oleh /adan Pemeriksa Keuangan atau Kantor kuntan Publik 'ang ditunuk oleh /adan Pemeriksa Keuangan!
ASPEK PERPAJAKAN PADA OTORITAS JASA KEUANGAN i dalam KUP dielaskan bah+a setiap aib Paak 'ang telah memenuhi pers'aratan subekti. dan obekti. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang& undangan perpaakan +aib menda.tarkan diri pada kantor irektorat %enderal Paak
'ang +ila'ah keran'a meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan aib Paak dan kepadan'a diberikan Nomor Pokok aib Paak! Untuk meninau aspek perpaakan dari $%K, pemenuhan atas pers'aratan obekti. dan subekti. +aib paak perlu untuk dilihat lebih lanut!
S&arat Sub#ekti! -eperti 'ang dielaskan dalam UU PPh bah+a subek paak meliputi; a! 1! $rang pribadi< 2! +arisan 'ang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 'ang berhak b! badan *! bentuk usaha tetap! $%K, seperti 'ang telah dielaskan diatas, merupakan suatu badan baru 'ang dibentuk oleh pemerintah 'ang ber.ungsi dalam pengaturan dan penga+asan asa keuangan! Namun apakah denisi badan disini sama dengan denisi badan 'ang dimaksudkan dalam Undang&undang perpaakanD Pasal 1 KUP menelaskan /adan adalah sekumpulan orang danAatau modal 'ang merupakan kesatuan baik 'ang melakukan usaha maupun 'ang tidak melakukan usaha 'ang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainn'a, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, rma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 'a'asan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainn'a, lembaga dan bentuk badan lainn'a termasuk kontrak inEestasi kolekti. dan bentuk usaha tetap! Namun dalam UU PPh dielaskan bah+a ada penge*ualian untuk unit tertentu dari baan %emerinta' 'ang memenuhi kriteria
Kriteria OJK a! pembentukann'a berdasarkan UU No! 21 2011 tentang $%K ketentuan peraturan perundangundangan< b! pembia'aann'a bersumber dari Pasal 3# a'at 2 UU No! 21 tahun 2011 nggaran Pendapatan dan /elana tentang $%K men'ebutkan bah+a; Negara atau nggaran Pendapatan “Anggaran OJK bersumber dari dan /elana aerah< Anggaran Pendapatan dan Belanja egara dan!atau pungutan dari piha" 'ang mela"u"an "egiatan di se"tor jasa "euangan# “ "( %enerimaann&a imasukkan Pasal 3" a'at B tahun 2011 tentang $%K a$am anggaran Pemerinta' men'ebutkan bah+a; Pusat atau Pemerinta' Daera') “$alam hal pungutan %ang diterima pada tahun berjalan melebihi "ebutuhan OJK untu" tahun anggaran beri"utn%a& "elebihan tersebut disetor"an "e Kas egara#'
d! pembukuann'a diperiksa oleh aparat penga+asan .ungsional negara<
Pasal 38 a'at 8 tahun 2011 tentang $%K men'ebutkan bah+a;
“(aporan "euangan tahunan sebagaimana dima"sud pada a%at )*+ diaudit oleh Badan Pemeri"sa Keuangan atau Kantor A"untan Publi" %ang ditunju" oleh Badan Pemeri"sa Keuangan# “
A%aka' kriteria iatas 'arus i%enu'i semua*** •
•
•
Pembia'aan $%K berasal dari P/N an+ atau pungutan! Klausul ini men'iratkan bah+a pembi'aan $%K bisa saa se*ara penuh bukan berasal dari P/N tapi han'a dari pungutan! pakah ini masih memenuhi kriteria b! %embia&aann&a bersumber ari Anggaran Pena%atan an ,e$an#a Negara atau Anggaran Pena%atan an ,e$an#a Daera'****** 4embaga independen (pasal a+al UU $%K) apakah masuk dalam denisi badan pemerintahDDDD Penerimaan $%K tahun beralan digunakan untuk pembia'aan tahun berikutn'a, sisan'a disetor ke kas negara! pakah itu memenuhi kriteria *! %enerimaann&a imasukkan a$am anggaran Pemerinta' Pusat atau Pemerinta' Daera')**** pakah dimasukkan kas negara itu harus langsung disetor, atau boleh dikelola dulu (seperti $%KDD)
S&arat Ob#ekti! Pers'aratan obekti. adalah pers'aratan bagi subek paak 'ang menerima atau memperoleh penghasilan atau di+aibkan untuk melakukan pemotonganApemungutan sesuai dengan ketentuan Undang&Undang Paak Penghasilan 198# dan perubahann'a! UU PPh menelaskan 'ang menadi obek paak adalah penghasilan, 'aitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 'ang diterima atau diperoleh aib Paak, baik 'ang berasal dari ndonesia maupun dari luar ndonesia, 'ang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah keka'aan aib Paak 'ang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun! Pengertian penghasilan dalam Undang&Undang ini tidak memperhatikan adan'a penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adan'a tambahan kemampuan ekonomis! Termasuk dalam pengertian ini antara lain; a! penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekeraan atau asa 'ang diterima atau diperoleh termasuk gai, upah, tunangan, honorarium, komisi,bonus, gratikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainn'a, ke*uali ditentukan lain dalam undang&undang ini< b! hadiah dari undian atau pekeraan atau kegiatan, dan penghargaan< *! laba usaha< d! keuntungan karena penualan atau karena pengalihan harta e! penerimaan kembali pemba'aran paak 'ang telah dibebankan sebagai bia'a dan pemba'aran tambahan pengembalian paak<
.! g!
h! i! ! k! l! m! n! o! p! F!
r(
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena aminan pengembalian utang< diEiden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk diEiden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasilusaha koperasi< ro'alti atau imbalan atas penggunaan hak< se+a dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta< penerimaan atau perolehan pemba'aran berkala< keuntungan karena pembebasan utang, ke*uali sampai dengan umlah tertentu 'ang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah< keuntungan selisih kurs mata uang asing< selisih lebih karena penilaian kembali aktiEa< iuran 'ang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotan'a 'ang terdiri dari aib Paak 'ang menalankan usaha atau pekeraan bebas< tambahan keka'aan neto 'ang berasal dari penghasilan 'ang belum dikenakan paak< penghasilan dari usaha berbasis s'ariah< imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang&Undang 'ang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata *ara perpaakan< sur%$us ,ank Inonesia(
&&&&&&Sur%$us ,I sebagai Ob#ek Pa#ak-----/ank ndonesia adalah lembaga negara 'ang otonomi, dalam artian bah+a untuk melaksanakan seluruh tugasn'a tidak mendapatkan pembia'aan dari P/N! /ank ndonesia mendapatkan penerimaan terbesar dari ke+enangann'a untuk mengelola *adangan deEisa, memberikan sanksi dan denda kepada perbankan, serta memungut bia'a pen'elenggaraan kliring! isisi lain pengeluaran terbesar adalah untuk pelaksanaan kebiakan moneter antara lain berupa operasi pasar terbuka, memba'ar -/, serta melakukan clean mone% polic% 'aitu men*etak uang rupiah guna men'ediakan uang dalam umlah 'ang *ukup sesuai kebutuhan mas'arakat! alam konteks perpaakan, perlakuan atas surplus (laba) /ank ndonesia mengalami perubahan&perubahan 'ang *ukup berarti!
Peraturan 1! UU No! 11 tahun 19B3 2! UU No!13 Tahun 1968 3! UU No! 23 Tahun 1999
#! UU No! 3 Tahun 200#
Status su%$us ,I -urplus (4aba) /ank -entral tidak dikenai PPh -urplus (4aba) /ank -entral dikenai PPh -esuai Pasal 62 a'at (#) UU No! 23 Tahun 1999 ditentukan bah+a Terhadap surplus /ank ndonesia tidak dikenakan paak penghasilan! -esuai dengan Pasal a'at # UU No! 3
tahun 200# diatur bah+a ?-epanang belum ada peraturan perundang& undangan 'ang mengatur bah+a atas surplus /ank ndonesia dikenakan paak penghasilan, maka berdasarkan undang&undang ini surplus /ank ndonesia tidak dikenakan paak penghasilan!? B! UU No " Tahun 1983 sebagaimana Termasuk dalam obek paak! telah diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Paak Penghasilan =ingga saat ini penetapan surplus paak sebagai obek paak masih menuai kontroEesi! Pihak 'ang setuu berargumen kebiakan ini sesuai dengan prinsip keadilan! Kebiakan ini uga dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara! %ika badan usaha lain memperoleh prot dikenakan paak maka surplus / uga harus dikenakan paak! / sebenarn'a tidak ada bedan'a dengan /ank lain dari segi kegiatan 'ang dialankan! / memperoleh penerimaan dari; •
• • •
Pengelolaan oneter terdiri dari; o Pengelolaan eEisa o Pengelolaan --/ alam Negeri o Pemberian Kredit dan Pembia'aan o -elisih Kurs karena Transaksi Galuta sing Pengelolaan -istem Pemba'aran Penga+asan Perbankan 4ainn'a
-elain itu / uga dapat melakukan pen'ertaan modal pada badan&badan 'ang dirasa dapat mendukung pekeraan'a! -ehingga proses bisnis 'ang dialankan oleh / sebenarn'a lebih mengarah pada proses bisnis perusahaan berorientasi prot! isisi lain, pihak 'ang tidak sependapat dengan penetapan surplus / sebagai obek paak berpendapat bah+a / berbeda dengan bank umum! eskipun memperoleh penerimaan dari usahan'a, tetapi / tidak mengutamakan perolehan laba sebagai tuuann'a! /erdasarkan denisi paak 'ang dikemukakan oleh a' ! -omereld, paak merupakan iuran dari s+asta ke publik 'aitu negara, dalam konteksi ini / merupakan lembaga negara 'ang dibentuk melalui undang&undang serta badan hukum publik 'ang tidak berorientasi prot! aka pengenaan paak tidaklah tepat karena han'a memindahkan uang dari kantong 'ang satu ke kantong lainn'a!
Sur%$us OJK sebagai Ob#ek Pa#ak $%K merupakan lembaga baru 'ang kemudian mengambil alih sebagian tugas dan .ungsi dari /ank ndonesia dan Kementerian Keuangan! -alah satu tugas 'ang
diambil alih adalah penga+asan perbankan! -ebelum diambil alih oleh $%K, .ungsi penga+asan terhadap perbankan oleh / menghasilkan penerimaan untuk mereka! Persamaan antara $%K dan / sama&sama lembaga independen negara 'ang tidak berorientasi prot! / penerimaann'a berasal dari kegiatan&kegiatann'a! -edangkan seperti 'ang telah dielaskan sebelumn'a, sumber penerimaan $%K berasal dari P/N danA atau dari pungutan terhadap pen'elenggara asa keuangan! pabila dibandingkan dengan / maka sumber penerimaan $%K auh lebih terbatas! -eperti 'ang telah dielaskan sebelumn'a, argumen 'ang mendukung penetapan surplus / sebagai obek paak salah satun'a adalah adan'a kegiatanA usaha / 'ang mirip dengan /ank umum seperti .asilitas pinaman dan simpanan, kliring, dll! pabila ditinau dari hal tersebut maka surplus $%K kurang tepat apabila diadikan sebagai obek paak! =al ini karena pungutan&pungutan 'ang dilakukan oleh $%K sumbern'a terbatas pada bia'a administrasi dan iuran tahunan dari pengusaha asa keuangan! -ehingga umlah dan risikon'a lebih ke*il dibandingkan dengan penerimaan /! -elain itu dielaskan di UU $%K bah+a penerimaan $%K digunakan untuk kegiatan operasional dan administrati. 'ang berarti penerimaan ini tidak digunakan untuk mengusahakan keuntungan! -eperti prinsip a+al $%K berdiri 'aitu lembaga independen 'ang bertugas memberikan la'anan pada mas'arakat dan tidak men*ari prot! tanpa dikenakan paak pun, surplus $%K 'ang berupa penerimaan kas dari pungutan akan disetor ke kas negara! Pers'aratan obekti. adalah pers'aratan bagi subek paak 'ang menerima atau memperoleh penghasilan atau di+aibkan untuk melakukan pemotonganApemungutan sesuai dengan ketentuan Undang&Undang Paak Penghasilan 198# dan perubahann'a! /erdasarkan pasal # a'at 1 UU PPh, penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis 'ang diterima atau diperoleh aib Paak, baik 'ang berasal dari ndonesia maupun dari luar ndonesia, 'ang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah keka'aan aib Paak 'ang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun! K$o OJK memenu'i s&arat sub#ek %a#ak maka s&arat ob#ekti!n&a gimana** Kan tiak mem%er'atikan sumber tamba'an kemam%uan ekonomisn&a ari mana* ,isa ari s.asta bisa ari baan negara***** Re!erensi •
•
•
• •
UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaakan! UU No " Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Paak Penghasilan UU No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No #2 Tahun 2009 tentang Paak Pertambahan Nilai UU No! 21 tahun 2011 tentang $toritas %asa Keuangan PP No! 11 tahun 201# tentang Pungutan oleh $toritas %asa Keuangan
•
$toritas %asa Keuangan ndonesia 5inan*ial -erEi*es uthorit' N N U 4 P $T2013
http;AAlib!ui!a*!idAleDleHdigitalA122B#9&TI202B82#&-urplusI20bank& Pendahuluan!pd. http;AA+++!bi!go!idAidAtentang&biAgoEernan*eAinternal&auditAContentsAe.ault!aspJ http;AA+++!bi!go!idAidApublikasiAlaporan&tahunanAbiAo*umentsA4T/I202013I20& I204aporanI20Keuangan!pd.
