Pola Divergensi Dan Konvergensi

POLA DIVERGENSI DAN KONVERGENSI : Karakter Gerakan Oleh Rum Rosyid, Pendidikan Sosiologi, Untan Pontianak  Pendahuluan Pada masa orde baru berdasarkan b erdasarkan fusi partai hanya ada dua partai politik plus satu orsospol yang menjadi peserta pemilu, sehingga ak ses untuk terlibat didalamnya sangat terbatas dan tidak kondusif, dimana selama tiga dasawarsa sistem politik menjadi carutmarut akibat rekayasa politik orde baru yang memberlakukan sistem kepartaian hegemonik (hegemonic party system). Era reformasi Indonesia, memberi memberi andil dalam  banyak perubahan tatanan bernegara (state) dan berbangsa (nation), terutama di bidang  politik dalam kerangka bangunan sistem politik, yang ikut bersinggungan saling mempengaruhi perubahan tatanan budaya dan prilaku politik. Pemilihan umum dengan sistem multi partai misalnya selain Pemilu 1955 kembali diberlakukan pada pelaksanaan Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai politik. po litik. Dan pada Pemilu 2004, berdasarkan kebijakan KPU menurutnya peserta pemilu sebelumnya berjumlah besar jumlah pa rtai politik  diperkecil , yang kemudian hanya han ya diikuti 24 kontestan. Berdirinya partai politik dalam  jumlah cukup banyak dibanding sebelumnya memberi dampak positif pada teraksesnya sejumlah kader-kader potensil untuk terlibat menjadi praktisi politik.

Kecenderungan perpecahan internal partai-partai politik kita belakangan ini, antara lain disebabkan oleh melemahnya orientasi partai-partai politik pada nilai-nilai, dan di sisi lain, ironisnya orientasi pragmatisme-kekuasaan semakin menguat. Partai-partai politik  kita, kerap terjebak pada hal-hal yang bersifat pragmatis dalam berebut kekuasaan, dan lupa pada orientasi nilai, yang menjadi idealisme mereka. Partai politik seolah hanya terfokus pada pengedepanan fungsi rekruitmen politik, tetapi tidak mengembangkan fungsi pengembangan kader, sosialisasi dan pendidikan politik, serta manajemen konflik. Akibatnya mereka cenderung gagal menampilkan figur-figur berkualitas, tetapi di sisi lain yang muncul justru menguatnya pragmatisme politik di dalamnya. Tentu saja, hal ini membutuhkan perhatian kita bersama. Di era reformasi sekarang ini, kader-kader kader-kader potensil saatnya memiliki memiliki ruang lapang dan sudah tersedianya wadah untuk dapat mengartikulasikan gagasan-gagasan dan pemikiran  politiknya, untuk membangun tatanan politik ke-Indonesia-an dalam sistem kepartaian yang kompetitif (competitive party system). Keterlibatan sejumlah kader-kader potensil itu, sebagian besar diantaranya sekurang-kurangnya oleh sejumlah kalangan mengetahuinya sebagai orang-orang profesional, kaum intelektual, cerdik-cendekia dan memiliki “jam terbang” tinggi sebagai idealis disejumlah kelembagaan masyarakat, termasuk diantaranya mereka golongan berusia muda. Maka oleh banyak elemen kemasyarakatan meletakkan harapan dipundak mereka, akan adanya suatu tatanan sistem dan budaya politik yang lebih baik di masa datang. Di Indonesia, paling tidak ada 2 fenomena yang sangat mencolok dalam pola persaingan dan kerjasama partai. Dapat dikatakan, parpol-parpol Indonesia sesungguhnya sesungguhnya tengah mencari bentuk. Dalam jangka panjang kelihatannya akan berpola divergensi (penggabungan atau merger), tetapi dalam jangka pendek yang terlihat justru fenomena konvergensi (penyebaran alias perpecahan). Masalahnya karena sampai saat ini, mereka diperhadapkan pada dua situasi yang memiliki kekuatan tarik menarik yang sama

kuatnya, dan memiliki pengikut atas pahamnya masing-masing. Pertama, yaitu antara mereka yang sadar atau tidak masih berparadigma lama untuk menjaga status quo,  berhadapan dengan mereka yang mengklaim dirinya sebagai kaum reformis. Pada pihak   pertama, terjebak pada prilaku dan sikap pragmatis berdasarkan ukuran lama dimasa orde  baru. Mereka ini, tidak semata eksponen e ksponen dari salah satu partai politik lama, tetapi juga di  partai baru yang memahami politik secara parsial. Pada pihak kedua, mereka yang memiliki komitmen pembaharuan, selalu berdaya-upaya mendorong perubahan tatanan  politik secara cepat, untuk memberdayakan peranan partai politik sesuai tujuan dan fungsinya demi terbangunnya demokratisasi dan masyarakat madani (civil society), meskipun disadari tidak berpengalaman dalam praktek politik sebagai kekurangannya. Kedua, antara penganut paham stuktural yang memandang bahwa perubahan tatanan  politik, hanya mungkin dicapai melalui perbaikan sistem politik. Dan penganut paham kultural lainnya, yang berkesimpulan bahwa justru budaya politklah yang seharusnya menjadi dasar dalam membijaksanai pemberlakuan suatu sistem politik. Ditengah realitas ini, politik dan kekuasaan harus berorientasi pada nilai, bukan pada kekuasaan itu sendiri. Ketika membahas tentang hakikat kekuasaan, Filsuf Bertrand Russell, mengajak kita untuk merenungkan perbedaan antara manusia dan binatang (Russell, 1988). Binatang, kata Russell, sudah merasa puas dengan keberadaan dan reproduksinya. Sementara manusia, adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas. Keinginan-keingannya hanya dibatasi oleh apa yang dianggap diangga p mungkin oleh imajinasi. Kata Russell: Setiap orang ingin menjadi Tuhan, jika mungkin. Di antara keinginan-keinginan manusia yang tidak terhingga itu, menurut Russell, adalah keinginan untuk memperoleh kekuasaan dan keagungan. Wajar kiranya bila manusia menginginkan kekuasaan dan keagungan, mengingat di dalam kekuasaan dan keagungan tersebut tersimpan kenikmatan yang terkadang membuat manusia menjadi terlena. Kekuasaan dan keagungan, kemudian, diperebutkan. Orang berlomba-lomba untuk  menggapai dan merebut kekuasaan, dari pihak yang sedang berkuasa. Sementara bagi mereka yang berkuasa dengan segala upaya mempertahankan, agar genggaman kekuasaan yang ada tidak jatuh ke pihak lain. Maka muncullah persaingan dalam memperebutkan kekuasaan (political competition). Bahwa kita tidak ingin melihat partai-partai politik kita lemah, hanya karena persoalan persoalan yang bersifat pragmatis, dan melupakan fungsi utama partai, khususnya dalam  pendidikan politik, memberikan pencerahan dan mengupayakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kita membutuhkan pengua tan institusi, termasuk partai politik  untuk menjamin terwujudnya sistem politik yang dapat diandalkan, di mana pada gilirannya mampu memperkuat mekanisme “checks and balances”. Kekuasaan membutuhkan keseimbangan. Hal ini diperlukan agar kekuasaan tidak diselewengkan, dan terjebak ke dalam pusaran otoritarianisme. Adagium Lord Acton selalu mengingatkan, tentang makna kekuasaan “Power tends to corrupt and absolute power  corrupts absolutely” : kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak sudah  pasti korup. Dalam konteks inilah, diperlukan demokrasi, yang secara substansial mengandung nilai-nilai: kedaulatan rakyat; jaminan hak asasi manusia; persamaan di

depan hukum; toleransi; pembatasan pemerintahan secara konstitusional; kebebasan umum; perdamaian; kemakmuran; dan “check and balances” (Dahl, 2001; USIA, 1991). Selama 1998-2005 saja telah terjadi banyak peristiwa pecahnya parpol, dari satu menjadi  banyak. Bahkan terdapat semacam tren bahwa kalau ada beda pendapat diinternal parpol, solusinya adalah mendirikan parpol baru. Tetapi, semakin hari semakin disadari  berdasarkan pengalaman membentuk parpol baru amat susah, di samping butuh modal (uang) yang amat banyak, juga apalagi pendukung, yang belum tentu solid. Mendirikan  parpol baru seperti orang bermain judi. Dalam kasus Partai Demokrat, ia seolah memiliki garis tangan alias nasib politik yang baik. Dan hal ini terlihat jelas dalam pengamatan empiris. Pertama, politik kepartaian di Indonesia memperlihatkan munculnya persaingan sekaligus kerjasama partai. Menjelang digelarnya pemilu 1999, kita dapat dengan mudah memperlihatkan bahwa politik elektoral memperlihatkan suatu persaingan nyata di antara  partai-partai politik. Semua partai politik memiliki kebebasan untuk menegaskan warna ideologis mereka; dan para pemilih tidak lagi diintimidasi dalam memilih partai pilihan mereka. Penegasan Ideologis : politik bagian kebudayaan Penegasan ideologis menjadi norma dari politik elektoral da lam suatu usaha untuk  mendapatkan suara. Masing-masing partai mengidentifikasi dirinya sebagai sebuah partai Islam atau partai sekular. Di titik inilah persoalan muncul: apakah politik yang hakikatnya bagian dari kebudayaan, patuh pada nilai-nilai, ataukah sebaliknya politik  tidak menyandarkan diri pada nilai-nilai. Pemikir dan filsuf Italia Nicollo Machiavelli,  berabad yang lalu mencemaskan hal ini. Ia lantas menuangkan gagasan-gagasannya, yang kemudian di sampaikan pada Raja Medici. Dalam bukunya berjudul Il Principe atau Sang Pangeran, Machiavelli menimbang bagaimana seorang penguasa bertindak demi kelanggengan kekuasaannya walaupun untuk itu ia harus mengorbankan banyak hal, terutama sekali suara rakyat dan moralitas (Zainuddin, 2005).

Apabila direfleksikan lebih jauh, pendapat tersebut merekomendasikan agar kekuasaan direbut dan dipertahankan “dengan segala cara”. Ini salah satu pendapatnya saja, mengingat dibukunya yang lain Discoursi, Machiavelli cukup memberi tempat pada rakyat sebagai entitas politik yang terhormat. Demokrasi memberikan kebebasan, tetapi  juga memberikan kesempatan kontrol atas kekuasaan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan proses pendidikan politik, agar proses demokrasi kita  berjalan secara berkualitas. Tidak hanya partai-partai politik, tetapi elemen-elemen lain, seperti TNI/Polri, Organisasi sosial kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers (media massa), serta “kekuatan-kekuatan politik” yang lain, sama-sama memiliki kewajiban moral untuk mengedepankan aspek pendidikan politik   bangsa, dan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dari Machiavelli kekuasaan dipandang secara amat amat pragmatis: ia ia harus dicapai dan dipertahankan dengan segala cara, atau menghalalkan segala cara. Konsekuensinya,  politik dijalankan dengan orientasi semata-mata demi kekuasaan an sich, jauh meninggalkan nilai-nilai. Sebaliknya, kebanyakan kaum moralis menghendaki agar, dalam berpolitik tidak menghalalkan segala cara. Para moralis itu mengingatkan, agar 

dalam berpolitik, dikedepankan etika dan fatsoen politik. Tanpa adanya fatsoen politik, maka, pertarungan politik hanyalah, sebagaimana disimbolisasikan oleh Gaetano Mosca, dalam teori elite-nya, merupakan pertarungan antara “srigala” dan “singa”. Masingmasing saling bertarung secara fisik, dan menggunakan segala cara untuk menghabisi lawannya. Tanpa fatsoen politik, maka cepat atau lambat hancurlah peradaban politik  suatu bangsa. Fenomena perpolitikan nasional menunjukkan, ketika menyangkut proses pembentukan  pemerintahan, persaingan politik tersebut seperti berhenti. Perbedaan-perbedaan ideologis di antara berbagai partai tampak sebagai non-faktor dalam proses pembentukan  pemerintahan tersebut. Dengan mengambil nama Persatuan Nasional, kabinet yang kemudian terbentuk tersusun dari semua partai p artai di DPR yang mencakup partai Islam dan sekular. Pengamatan kedua pada pemilu 2004 memperlihatkan suatu pola yang serupa. Partai-partai politik dengan berbagai pandangan politik bersaing keras dalam pemilu legislatif dan presiden. Ketika pemilu itu berakhir, partai-partai politik tersebut seperti membuang watak-bersaing mereka, dan umumnya mengabaikan hasil-hasil pemilu, untuk  membentuk sebuah pemerintahan yang mencakup semua pihak. Dengan mengambil nama yang serupa, Kabinet Persatuan Indonesia, partai-partai Islam dan sekular   bergabung ke dalam kabinet tersebut. Sekali lagi, ideologi partai tampak sebagai nonfaktor dalam pembentukan kabinet tersebut, dan akibatnya tidak ada partai-partai oposisi di panggung politik. Pengamatan berikutnya, pengamatan ketiga, semakin memperbesar keanehan sistem kepartaian Indonesia. Memasuki pemilu 2004, dua partai Islam, PPP dan PBB, bergerak  semakin ke kanan. Mereka menjadi lebih konservatif, dan memperlihatkan tingkat Islamisme yang lebih tinggi, serta mendorong dimasukkannya syariah atau hukum Islam dalam konstitusi. Mereka membedakan diri dari dari partai-partai yang lain. lain. Terlepas dari kenyataan ini, partai-partai sekular merangkul mereka dalam koalisi untuk pemilu  presiden, mengakomodasi mereka dalam kabinet, dan mengajak mereka dalam sebuah kaukus parlementer seolah-olah tidak ada perbedaan ideologis antara partai-partai Islam dan sekular tersebut. Seperti kata North, ideologi sebagai institusi informal dan demokrasi sebagai institusi formal selalu berbanding terbalik. Ketika masih bernama PK, institusi formal (sistem demokrasi) yang ada pada waktu wa ktu itu belum stabil. Karena itu, PK cenderung berperilaku ideologis. Namun, ketika sistem demokrasi makin berjalan baik dan aturan main politik  makin stabil –dengan berbagai amandemen UUD serta penyempurnaan UU Pemilu dan Pemilihan Presiden, UU tentang Fungsi dan Kedudu kan DPR, UU Partai Politik, dan lain-lain– partai dakwah yang kemudian bernama PKS pun cenderung berperilaku mengikuti institusi formal: rasional, taktis, pragmatis. Sesungguhnya politik begitu dekat dengan persoalan moral atau etika, baik dalam konteks moralitas individual maupun moralitas publik. Dalam konteks moralitas individual, Filsuf Imammuel Kant, misalnya berpendapat bahwa di dalam setiap individu  politik terdapat kekuatan “ular” sebagai simbol k elicikan dan “merpati” sebagai simbol ketulusan. Apabila individu politik tersebut, tidak berorientasi pada ketulusan merpati,

dan semata bersandar pada kelicikan ular, maka sungguh politisi demikian, adalah politisi tidak bermoral dari kacamata pandang pandan g moralitas individual. Dari kacamata moralitas  publik, dikaitkan dengan konteks kebudayaan, maka politik tidak semata-mata jalan atau upaya untuk mencapai tujuan yang tidak dibebani oleh nilai-nilai. Apabila politik   berorientasi pada nilai-nilai, maka tentunya ia tidak b erhenti hanya sekedar meraih dan mempertahankan kekuasaan, melainkan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan mulia, antara lain keadilan sosial dan kesejahteraan k esejahteraan rakyat. Kalau kita cermati lebih dekat, akan terlihat bahwa meskipun partai PKS berubah cukup drastis dari idealis di zaman PK menjadi pragmatis di zaman PKS ia tidak pernah mengubah rumusan ideologinya. Ia tetap partai Islamis yang evolutif ala Ikhwanul Muslimin, yang bercita-cita memperjuangkan terbentuknya masyarakat Islami melalui  pembentukan jaringan kader untuk menumbuhkan individu-individu Islami. Individu-individu ini nantinya membangun unit-unit keluarga Islami, yang akan melahirkan dan mendidik generasi Islami. Ketika suda h terbentuk generasi Islami, akan terbentuk masyarakat Islami. Jika sampai di sini, tuntutan akan sistem politik dan kebijakan yang Islami hanya menunggu waktu. Puncak prestasi budaya politik kita adalah, apabila mampu menampilkan dan menjaga  proses demokrasi di tanah air secara berkualitas, sehingga praktik-praktik demokrasi  prosedural betul-betul merupakan implementasi dari nilai-nilai yang tercakup d alam demokrasi substansial. Sehingga demokrasi betul-betul mampu menjadi pintu masuk bagi masa depan Indonesia yang lebih baik, sejahtera dan bermartabat. Inilah pekerjaan rumah kita sebagai warga bangsa: sebuah pekerjaan yang tidak ringan. Lalu, apa yang membuat partai yang memiliki reputasi bersih ini seolah berubah pikiran menjadi pragmatis? Di satu sisi, ada sebagian komentator mengungkapkan bahwa  pragmatisme PKS tidak lebih dari sekadar kamuflase untuk menutupi agenda mereka yang sebenarnya. Mereka ingin terlihat moderat untuk mendapatkan dukungan massa sebanyak-banyaknya. Setelah mereka memenangkan kekuasaan, menurut pendapat ini, PKS baru akan menunjukkan wajah aslinya yang Islamis. Di sisi lain, ada pula yang  berpendapat bahwa politisi po litisi PKS sebenarnya tidak beda dari politisi pada umumnya, yang  berorientasi kekuasaan. Menurut pandangan ini, pimpinan PKS baru menyadari bahwa  politik memang harus pragmatis. Empat Karakter Gerakan : kekuatan Islam Peter G Riddel (2002) membagi menjadi empat kekuatan Islam Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru; yaitu modernis, tradisionalis, neomodernis dan Islamis. Secara umum, Riddel sepaham dari definisi masing-masing kategori dengan mengabaikan satu kategori dari Woodward, yaitu indigenized Islam. Bagi Riddel, masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri dalam menanggapi berbagai isu krusial di tahun-tahun periode  pertama pasca Pemilu pertama runtuhnya Orde Baru, yaitu tahun 1999. Isu-isu tersebut antara lain, kembali ke Piagam Jakarta, krisis Maluku, membuka hubungan dagang dengan Israel, negara Indonesia federal, tempat kaum minoritas dalam sistem negara Indonesia, presiden perempuan, dan partai politik yang baru dibuka kran-nya setelah Orde Baru runtuh.

Menurut Ahmad Su’aedy , empat kekuatan Islam menjelang Pemilu Pemilu 2009, yang merupakan cermin dari pemikiran dan gerakan Islam(Ahmad Su’aedy, 2008). Meskipun masing-masing kekuatan ini cukup kompleks untuk dijelaskan secara komprehensif, dengan cara sederhana akan dijelaskan, yakni dengan menunjukkan simbol sentral dan karakter utama dari pemikiran atau gerakan, atau idealisasi dan para pendukungnya. Pertama , kekuatan Megawati dengan PDI-P-nya. Selama ini PDI-P dianggap sebagai kekuatan nasionalis yang, dalam peta politik tradisional, Orde Lama dan Orde Baru, diperhadapkan dengan arus politik atau partai Islam. PDI-P tidak bisa lagi dipandang  partai nasionalis vis-a-vis Islam. PDI-P dengan simbol Megawati-nya adalah partai yang  juga setidaknya didukung oleh sebagian besar pemeluk agama Islam. Yang menjadi ciri keislaman PDI-P, adalah bahwa Islam bukan sebagai dasar bertindak  dan hampir tidak memiliki basis intelektual keislaman. Dan secara given mereka meyakini bahwa agama terpisah dari politik. Paham ini bukan hanya datang dari paham sekuler Barat, melainkan juga datang dari kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa, itu sendiri dengan apa yang oleh Woodward di atas disebut sebagai indigenized Islam.  Namun secara argumentatif, kelompok ini akan mengalami kesulitan untuk menjawab tuntutan dari kelompok Islam lain, seandainya ada tuntutan tertentu dari mereka, karena tidak memiliki basis intelektual Islam untuk menjawab mereka. Sehingga, kelompok ini akan lebih memainkan kekuasaan untuk menjawab tuntutan tersebut ketimbang argumentatif. Akibatnya, ia akan bergantung pada kekuatan negosiasi. Jika negosisasi kalah dan akan mengganggu kekuasaan, maka mereka akan memilih mempertahankan kekuasaan dengan mengakomodasi tuntutan, betapa pun prinsipnya tuntutan tersebut. Kedua, Golkar. Kita belum tahu siapa simbol figur sentral partai warisan Soeharto ini.  Namun bisa diduga, calon presiden Golkar akan berasal dari Islam yang berpandangan modern atau modernis dalam kategori akademik lama. Ciri model ini adalah pragmatis. Apapun tuntutan mayoritas anggota maupun masyarakat, akan menjadi acuan  pengambilan keputusan asalkan partai ini tetap bisa meraih atau mempertahankan kakuasaan. Partai ini memiliki banyak intelektual, termasuk intelektual Islam, tetapi orientasinya sangat tergantung pada kekuasaan tersebut. Ini bisa dilihat dari berbeda bedanya orientasi partai ini dari daerah satu ke daerah lain, tergantung tuntutan utama mayoritas muslim di tempat tersebut. Sehingga seperti juga pada k ekuatan pertama, negosiasi akan menjadi senjata utama kekuatan ini, bahkan dalam hal yang sangat  prinsipil sekalipun. Ketiga, kekuatan Gus Dur. Dari sudut partai, kekuatan Gus Dur tidak sebesar dua kekuatan sebelumnya. Namun dukungan terhadap pemikiran dan gerakan tokoh ini merata di hampir semua kelompok dan kekuatan, kecuali kelompok yang benar-benar  Islamis yang menolak pandangan pluralisme atau kepelbagaian dan anti toleransi. Banyak orang yang mengakui kebenaran pandangan dan gerakan Gus Dur, meskipun  banyak yang kuatir dan takut mengikuti ideal Gus Dur, karena dia sering mengabaikan keuntungan material dan politik serta tidak peduli dengan citra diri demi mempertahankan prinsip. Ciri dari kekuatan ini adalah di samping basis intelektual keislaman yang tinggi juga memiliki prinsip keindonesiaan yang sang at kuat. Jika dirunut

dari geneologi pemikiran dan gerakan ini, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, mungkin inilah tradisi yang paling otentik dari Islam-Indonesia. Ia berbasis pada p andangan tradisi Islam nusantara, tetapi memiliki geneologi yang kuat pa da sejarah Islam paling awal sebagai sebuah tradisi yang terus berkembang dan beradaptasi. Di tangan kelompok ini, Islam terus berkembang tanpa meninggalkan nilai intrinsik dan keasliannya. Keterpanggilan seseorang untuk berpolitik, dengan demikian seharusnya  bukan untuk kepentingan dan kesenangan pribadi yang bersifat jangka pendek, tetapi, ada idealisme tersendiri, yakni disamping konsisten pada orientasi nilai, juga agar   berkesempatan untuk melakukan upaya-upaya tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itulah, seharusnya kekuatan-kekuatan politik apa pun,  berorientasi nilai. Ada idealisme yang diperjuangkan, buk an semata-mata secara  pragmatis, merebut dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok demi kekuasaan itu sendiri, serta mengabaikan tujuan-tujuan mulia dalam  politik. Seharusnya semua kekuatan-kekuatan politik yang ada adalah kekuatan-kekuatan kebaikan. Kenyataannya kekuatan ini sulit berkompromi dengan masalah-masalah yang idiil menyangkut ke-Islam-Indonesia-an: ada di dalamnya unsur-unsur penghormatan terhadap tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat serta hak-hak intrinsik warganegara, seperti misalnya hak untuk beragama dan berkeyakinan serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kelompok ini sangat ideal sebagai sebuah cita-cita, namun sangat sulit memenangkan pertarungan di masa yang sangat pragmatis dan serta jalan pintas seperti sekarang ini. Dalam ekonomi, kalau kita boleh bercermin pada kepresidenan Gus Dur waktu lalu, maka mungkn Gus Dur bukan orang yang anti neoliberal, namun cenderung ingin membangun kekuatan ekonomi baru seperti poros India-China-Indonesia demi kemandirian rakyat di kawasan ini tanpa harus menimbulkan ketegangan yang  berlebihan. Keempat, kekuatan SBY. Karena SBY sedang berkuasa, maka lebih mudah dinilai. Melihat sepak terjangnya sebagai presiden, maka dengan mudah bisa dilihat, bahwa dari sudut agama ia mewakili arus kanan atau islamis dan agen paling telanjang dari neoliberal dari sudut ekonomi. Adalah bukan kebetulan, bahwa SBY dalam agama mengikuti arus MUI yang anti toleransi dan anti an ti pluralisme, bukan pula kebetulan mengangkat KH. Ma’ruf Amin, juru bicara paling vokal anti pluralisme dan aliran sesat, sebagai anggota Wantimpres bidang agama. Kasus Ahmadiyah dan Tragedi Monas  berdarah memperlihatkan pandangan yang diderivasi menjadi kebijakan presiden SBY,  bahwa SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, misalnya, dikeluarkan pada saat istana dikepung oleh kaum proponen Rizieq Shihab, ketua Umum FPI yang anti pluralisme dan toleransi. Apabila dikaitkan dengan realitas-obyektif realitas-obyektif yang ada, maka justru yang berkembang berkembang adalah hal-hal yang bersifat pragmatis. Kalau sikap pragmatisme sudah berjangkit dan dominan, maka lambat laun sebuah kekuatan politik akan menjadi kekuatan kejahatan. Dari sini bolehlah saya mengutip pendapat Sayidina Ali, “kejahatan yang terorganisasikan dengan baik, ia dapat mengalahkan kekuatan kebaikan”. Apabila sebuah

kekuatan politik didominasi oleh sekelompok orang atau elite yang menciptakan sistem yang jahat, maka ia segera menjadi kekuatan kejahatan. Mereka adalah para pembajak  dan penyeleweng, yang menjauhkan politik dari orientasi nilai-nilai kebaikan. Bisa dikatakan, dalam kasus SKB Ahmadiyah, SBY bertekuk lutut di bawah tuntutan Rizieq dan Munarman (Panglima Komando Laskar Islam). Hal itu terjadi karena lingkaran pertama kekuasaan SBY adalah partai-partai Islam, yaitu PKS, PBB, PAN dan PD. Tiga partai yang disebut pertama dikenal sebagai partai militan Islam, sedangkan PD tidak memiliki cukup sumberdaya intelektual untuk berdebat dengan ketiga partai di atas. Dalam perilaku pemilu, PKS mengalami mengalami perubahan drastis dari idealis idealis menjadi taktis dan pragmatis. Menjelang Pemilu 1999, misalnya, Dewan Syariah PK –lembaga yang  bertugas membuat putusan agama untuk anggota dan simpatisan partai– mengeluarkan seruan kepada kader dan pendukung PK untuk tidak terjebak dalam kesibukan mencari  pemilih. Sebab, menurut Dewan Syariah, partai ini didirikan bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk menebar dakwah. Alhasil, Dewan Syariah menyerukan kepada segenap kader dan pendukung untuk lebih banyak meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab Tuhan Mahakuasa dan bisa membuat sebuah partai menang atau kalah. Dan terbukti, PK gagal. Menjelang Pemilu 2004, sikap dan perilaku PKS berbalik  nyaris 180 derajat. Pada periode ini, PKS meyakini, keberhasilan partai dalam pemilu adalah kecerdasan menyusun strategi dan kegigihan menjalankan kampanye. PKS pun melatih kader-kadernya dengan berbagai keterampilan profesional dalam persuasi dan  propaganda politik. Sekarang, kita hidup di era reformasi. Apabila kita menyaksikan kehidupan politik  Indonesia di era reformasi ini, maka banyak sekali hal yang dapat kita refleksikan. Secara umum kita bersyukur hingga detik ini, bangsa b angsa Indonesia masih eksis dan mampu memberlangsungkan proses-proses kehidupan berbangsa dan bernegara secara wajar. Kita bersyukur, kita sekarang berada di zaman demokrasi, di mana iklim kebebasan  publik amat kondusif. Kita berada pada era transisi politik, di mana di dalamnya dilakukan berbagai pembenahan-pembenahan secara mendasar di bidang politik. Kita sudah banyak melakukan pembenahan terhadap sistem politik yang ada, mulai dari  perubahan sistem kepartaian, sistem pemilu, dan yang terpokok adalah amandemen UUD 1945. Di bidang ekonomi, selama pemerintahan pemerintahan SBY, meskipun dari sudut angka-angka makro ekonomi cukup stabil karena bertumpu pada modal luar negeri yang bersifat sangat sementara, tetapi dalam waktu yang sama fondasi ekonomi nasional runtuh. Lihatlah  penurunan hasil minyak bumi, pasokan listrik, pasokan gas, minyak goreng dan BBM di dalam negeri. Belum pernah fenomena pemandangan rakyat antri makanan, BBM, minyak goreng serta gizi buruk seperti terjadi pada pemerintahan SBY ini. Tetapi pada saat yang sama, seorang menteri yang juga pengusaha kolaborasi SBY menjadi orang terkaya se Asia Tenggara untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Sebagai  bangsa, sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahunnya yang ke-65 tahun. Usia itu  belum cukup panjang bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, misalnya, yang sudah ratusan tahun. Namun, layaknya manusia usia 65 tahun itu sudah di anggap cukup

matang. Sebagai bangsa kita telah melalui dinamika politik yang pasang naik dan pasang surut. Pengutamaan kepentingan rakyat : paralel Kekuatan Politik  Pada saat ini kita dapat belajar dari pengalaman sejarah, bagaimana para pejuang kemerdekaan merenda kemerdekaan pada masa pergerakan nasional, mempertahankan kemerdekaan, zaman Demokrasi Liberal, era Demokrasi Terpimpin, masa Orde Baru, dan era Reformasi saat ini. Di masing-masing era politik, sebagaimana saya sebutkan di atas, kita dapat belajar banyak terkait dengan kemajuan dan kelemahan politik masing-masing. Timbul dan tenggelamnya rezim dalam panggung sejarah kita ternyata paralel dengan konsisten-tidaknya pengutamaan kepentingan rakyat dan penegakan nilai-nilai. Kita juga  banyak belajar pada style kepemimpinan masing-masing aktor politik yang pernah menghiasi panggung sejarah. Dari situ, kita semakin sadar akan semakin perlunya jenis  pemimpin-negarawan, khususnya di saat bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensional dewasa ini. Pemimpin-negawaran, ialah para pemimpin politik yang  berpihak pada nilai dan kepentingan bangsanya.

Karena itu kurang tepat jika kekerasan antar agama yang tidak pernah ditangani secara normal dan terpeliharanya kaum Islamis, praktis merupakan strategi pemerintahan ini untuk merawat dukungan Islamis demi Pemilu 2009. Demikian juga ketegangan yang sebenarnya sumir, yang terus terjadi seperti aliran sesat, termasuk di dalamnya Ahmadiyah, tidak lain untuk merawat sentimen Islam untuk tujuan yang sama. Dengan demikian, SBY dengan kekuatan pendukungnya adalah representasi Islam kanan tersebut. Makanya jangan heran kalau ketegangan seperti ini akan terus dipelihara sampai Pemilu 2009. Semua ini terjadi akibat berkembangnya berkembangn ya proses demokratisasi dan reformasi. Dari sudut reformasi politik, maka banyak hal yang telah kita capai. Hanya sayangnya, dalam  bahasa budaya, semua itu belum diikuti sepenuhnya oleh reformasi mentalitas para  pelakunya. Inilah yang menjadi salah satu persoalan yang cukup mengedepan. Dominasi  pelaku politik-kekuasaan yang berorientasi bukan kepada nilai, sungguh mencemaskan. Orientasi politik-kekuasaan an sich, sungguh berbahaya, apalagi bila ditambah dengan lemahnya proses pendidikan politik, khususnya dari para elite politik kita. Tahun 2008-2009 adalah tahun di mana proses politik berlangsung sangat intensif guna menghadapi momen paling krusial dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang keduanya berlangsung pada 2009. Kedua  pemilu ini, kalau bisa dan semoga benar-benar terjadi, hasilnya bukan saja akan menentukan arah dan model demokrasi yang telah terbangun sejak runtuhnya Orde Baru, melainkan juga orientasi filosofi dan arti kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Seluruh persaingan dan pertarungan tersebut sesungguhnya adalah pertarungan antar  kekuatan Islam sendiri; dan tak ada persaingan dan pertarungan politik pun yang tanpa melibatkan unsur Islam(Ahmad Su’aedy, 2008). Jadi, Islam kini sudah berada di tengah arena pertarungan itu sendiri, entah sebagai landasan bertindak atau ideologi, dan dengan demikian, ditawarkan sebagai alternatif dari bentuk negara dan masyarakat yang telah ada dan berlangsung; entah sebagai komoditi politik untuk tujuan kekuasaan dan meraih dukungan semata; entah sebagai sebuah cita-cita ideal yang diimpikan sebagai bentuk  ideal dari bentuk terbangunnya integrasi Islam-bangsa Indonesia yang otentik.

Dalam panggung politik, apa pun bisa terjadi atau tidak terjadi. Hitung-hitungan matematika tidak lagi berlaku. Secara klasik sering digambarkan, tidak ada kawan atau lawan yang abadi dalam politik, yang abadi hanya kepentingan. Perkembangan yang makin pragmatis juga terjadi dalam perilaku PKS di pemerintahan (legislatif dan eksekutif). Pada zaman PK, meski gagal melampaui electoral treshold 2% dan tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya, PK berhasil mengirim tujuh wakilnya di DPR. PK juga sempat mendapat jatah satu kursi di kabinet k abinet Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode ini, perilaku kader-kader partai di pemerintahan lebih mencerminkan gagasan ideal sebuah partai politik yang ingin melakukan perubahan besar. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail begitu gencar memburu koruptor kakap, yang membuatnya harus berbenturan dengan presiden dan terdepak dari kabinet. Ketika itu, PK juga hanya bersedia berkoalisi dengan partai Islam. Terbukti, partai ini menolak  tawaran posisi menteri dalam kabinet Megawati, setelah Gus Dur dimakzulkan MPR.  Namun kiprah kader partai dakwah berubah banyak ketika berganti menjadi PKS. Menjelang pemilihan presiden 2004, PKS tidak bulat mendukung Amien Rais yang notabene representasi politisi muslim yang sejalan dengan identitas politik PKS. Sebagian pimpinan PKS lebih memilih Wiranto karena alasan pragmatis politik bahwa yang terakhir ini lebih punya kans memenangkan kompetisi. Di arena pemilihan kepala daerah, PKS tidak canggung lagi berkoalisi dengan parpol yang tidak berbanderol Islam. Bahkan ia menjalin koalisi dengan partai Kristen, PDS. Sebagian dari begitu 'banyaknya kemungkinan' dalam dalil politik itu, kini lengkap kita nikmati lewat berbagai proses menjelang, pada saat, dan sesudah berlangsungnya  pembacaan hasil temuan sementara panita Pansus Century. Kesibukan para tokoh partai  politik penguasa dalam merancang koalisi baru menjelang keputusan final kasus Century sangat terasa, mengaktualkan tesis lamanya Harold Laswell bahwa politik adalah 'masalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana'. Aktualisasi politik tergambar melalui lobi, statemen, maupun manuver taktis dan  psikologis. Masih teringat jelas dalam memori kita ketika salah satu politisi kita berkata  bahwa 'Akan susah membangun koalisi yang kuat dan permanen kalau setiap orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Ini menyangkut soal trust'. Hal inilah yang terjadi dalam dataran partai-partai yang berkoalisi akhir-kahir ini. Hubungan h armonis yang telah lama dibangun berubah menjadi pertarungan dingin, berbagai macam manuver plolitik dan statemen pun mulai dilontarkan, saling hina, saling caci seakan sudah menjadi hal yang  biasa dalam ranah perpolitikan kita dewasa ini. KEPUSTAKAAN Achmad An'am Tamrin Demokrasi “voorskot”: strategi resistensi terhadap politik uang, Wednesday, 01 April 2009 20:44, http://www.jakartabeat.net/politi http://www.jakartabeat.net/politika ka Achwan, Rochman, "Good Governance": Manifesto Politik Abad Ke-21 , google 2010 Administrator, Peran Pemuda Terjebak Pragmatisme Sesaat , 05 August 2009, http://www.hmifebugm.com Admin, Pragmatisme Partai Ancam Bangsa, 08 Apr 2010

admin on Sun, 02/15/2009, Hak Asasi Manusia dalam Bayang-bayang Pragmatisme,

Litbang Kompas, http://cetak.kompas.com/read/ Admin(2008), Politik yang Berorientasi Nilai: Kuliah Umum Akbar Tandjung di SSS Jakarta, 7 Juni 2005 Akbar Tandjung Chairman Akbar Tandjung Institute. Ahmad Suaedy(2008) Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia: Masa Depan Islam Indonesia, http://www.gusdur.net Alfan Alfian, Dilema Golkar, Dilema Jusuf Kalla, Selasa, 06 November 2007 ariedjito, Orde (paling) (paling) Baru , Wednesday, Wednesday, 07 May 2008 Budi Mulyana, Pragmatisme Polugri Polugri Indonesia, google 2010. Chazizah Gusnita , Artis Jadi Caleg, Politik Indonesia Pragmatis, detikNews, Kamis, 17/07/2008 08:49 WIB Dimas Bagus Wiranata Kusuma , Pragmatisme Politik Pemuda, Thursday, 15 October  2009 09:11 Duesseldorf, Nov 8, '06 4:13 AM, http://ediwahyu.multiply.com/j http://ediwahyu.multiply.com/journal/ ournal/ Dodi Ambardi, IDEOLOGI, KONSTITUEN, DAN PROGRAM PARPOL, Bukit Talita, 27 Februari - 1 Maret 2009freedom.institute.org/id Ediwahyu, Mendayung Diantara Dua Karang: Pemuda, Nasionalisme dan Pragmatisme, ediwahyu.multiply.com/journal Endrizal, MA, Century, Koalisi dan Pragmatisme Politik, 02 Maret 2010 | BP Erlangga Ida Fauziah , Julia Perez Wujud Pragmatisme, Selasa, 06/04/2010 Iwan Januar , BAHAYA PRAGMATISME, Friday, 01 May 2009, KapanLagi.co m Makmur Keliat, Peta Kekuasaan dan Kemiskinan, 2009 08 Tuesday, 31 March:01 Kompas Marinus W, Koalisi Pragmatisme Vs Koalisi Deontologisme, . (Artikel April, 2009) Masdiana, Sarana Pragmatisme Politik, 06 april 2009 ,http://m.suaramerdeka.com/ Max Regus , "Pragmatisme Religius", Menuju Sinkretisme Destruktif? , : http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/15/opini/1262288.htm M. Fadjroel Rahman, 2001 Pelopor dan Pengawal Revolusi Demokrasi: Gerakan Mahasiswa Sebagai Gerakan Politik Nilai, PSJ, 2001.  Nova Kurniawan, Pragmatisme Politik ‘09, Maret 26, 2009, Nova Kurniawan's Weblog  NU Online , Ideologi Modal Jadikan Pragmatisme Politik , Kamis, 17 Juli 2008 Pandu Oscar Siagian , Koalisi dalam Ruang Pragmatisme Elit, Elit, Redaksi on Mei 5th, 2009 Peter G. Riddel, "The Diverse Voices of Political Islam in Post-Suharto Indonesia", Islam and Christian - Muslim Relations, Vol. 13, No. 1, 2002, hlm. 65 – 83 83 Redaksi(2008), Maklumat Politik Indonesia, 11 Aug , http://swaramuslim.net/ Utama Manggala(2007), Memilih Demokrasi untuk Indonesia, October 8. Sanusi Uwes PR(2009), Pragmatisme Partai Politik dan Bendera Islam , Thursday, 15 October. Todung Mulya Lubis(2008), Negara Pragmatis, Thu Nov 20. VIVAnews , Politik Kartel Atau Dinasti? Indonesia pasca reformasi bergerak ke arah format poltik baru. Perlu kritik dan refleksi. Dari Diskusi P2D, Senin, 26 Oktober 2009, 10:05 WIB Wishnugroho akbar(2010), Birokrasi Harus Steril dari Kepentingan Politik, Politik, Jakarta Wemmy al-Fadhli , Fenomena Koalisi Pragmatis, Monday, 27 April 2009 20:33 Woodward, M., (Summer-Fall 2001), "Indonesia, Islam and the Prospect of Democracy" SAIS Review Vol. XXI, No. 2, hlm. 29-37.

Zaenal Abidin EP, Majelis Ulama Indonesia: Pelanggeng Pragmatisme Religius, 24 Pebruari 2006 M Ismail Yusanto: Pragmatisme Menggusur Idealisme Islam, Monday, 10 August 2009 Afan Gaffar. Javanese Voters: A Case of Election Under A Hegemonic Party System, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992. A. S. Hikam. Demokrasi dan Civil Society, LP3S, Jakarta,1996 Burhanuddin (Editor), Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia, INCIS, Jakarta 2003. Carl J. Friedrich. Constitutional Governt and Democracy: Theory and Practice in Europe and America, Waltham, Mass : Blaisdell Publishing Company, 1967. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1988. Jakob Oetama.Perspektif Pers Indonesia?, LP3S, Jakarta 1987. Max Webwr. Wirschaft und Gesellschaft, Tuebingen, JCB Mohr, 1956. (khususnya pada Bab I) Ignas Kleden. Budaya Politik atau Moralitas Politik, (Artikel), Harian Kompas, 12 Maret 1998. Ben Anderson. The Pemuda Revolution: Indonesian Politics 1945-1945 (Disertasi) pada Universitas Cornell Amerika Serikat, 1967. Frans Neumann (Ed). Politische Theorien und Ideologien, Baden-baden, Signal-Verlag. Idrus Marham, Pemuda dan Jebakan Penjara Pragmatisme, Artikel dalam Jurnal Resonansi, volume 1 nomor 2 tahun 2003. Anderson, Benedict dan Audrey Kahin (eds.), Interpreting Indonesian Politics: Politics: Thirteen Contribution to the Debate. New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1982.Booth, Anne dan Peter McCawley (eds.), Boediono (penerjemah), Ekonomi Orde Baru: The Indonesian Economics During the Soeharto Era Jakarta: LP3ES, 1981. Crouch, Harold, The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1978. Hill, Hal (ed), Indonesia’s New Order: The Dynamics of Socio-Economic Transformation. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.Karim, Muhammad Rusli, Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979), Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.Liddle, R. William, Cultural and Class Politics in New Order Indonesia. Singapore, Institute of  Southeast Asian Studies, 1977. Mas’oed, Mohtar, Negara, Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994. Pabottinggi, Mochtar Sihbudi, Syamsuddin Haris, Riza (eds), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru. Jakarta: PPW-LIPI Yayasan Insan Politika, 1995. Sanit, Arbi, Sistem Politik Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FIS-UI, 1980. Van Der Kroef, J.M., Indonesia after Sukarno. Van Couver: Univ. of British Columbia Columbia Press, 1971. Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. 2007. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Effendy, Onong Uchjana. 1989. Kamus Komunikasi. Bandung: Mandar  Maju, hlm 264. Kam. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3 – Cetakan 1.

Jakarta: Balai Pustaka, hlm 828. Rogers, Everett. M. 1994. A History of Communication Study: A Biographical Approach. New York:The Free Press. West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi. Buku 1 edisi ke-3. Terjemahan. Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika. Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Cetakan k e-3. Jakarta: PT. Grasindo-Gramedia Widiasarana Indonesia. Afan Gaffar. “Javanese Voters: A Case of Election U nder A Hegemonic Party System”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992. A. S. Hikam. “Demokrasi dan Civil Society”, LP3S, Jakarta,1996 Burhanuddin (Editor), “Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia”, INCIS, Jakarta 2003. Carl J. Friedrich. “Constitutional Governt and Democracy: Theory and Practice in Europe and America”, Waltham, Mass : Blaisdell Publishing Company, 1967. Miriam Budiardjo. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Gramedia, Jakarta, 1988. Jakob Oetama.“Perspektif Pers Indonesia”, LP3S, Jakarta 1987. Max Weber. “Wirschaft und Gesellschaft”, Tuebingen, JCB Mohr, 1956. (khususnya  pada Bab I) Ignas Kleden. “Budaya Politik atau Moralitas Politik?”, (Artikel), Harian Kompas, 12 Maret 1998. Ben Anderson. “The Pemuda Revolution: Indonesian Politics 1945-1945” (Disertasi)  pada Universitas Cornell Amerika Serikat, 1967. Frans Neumann (Ed). ”Politische Theorien und Ideologien”, Baden-baden, Signal-Verlag. Idrus Marham, “Pemuda dan Jebakan Penjara Pragmatisme”, Artikel dalam Jurnal Resonansi, volume 1 nomor 2 tahun 2003. Harry Truman, Golkar Dalam Pusaran Politik Indonesia, Mar 22, '07 10:24 AM http://adetaris.multiply.com Berger, Arthur Asa. 1991. Media Analysis Techniques. California:Sage Publication Bignell, Jonathan. 2001. Media Semiotics, An Introduction. London: Manchaster  University Press Chomsky, Noam dan Edward S. Herman, 1988. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York:Pantheon Currant, James and Michael Gurevitch. 1991. Mass Media and Society .London :Edward Arnold Curran, James and Richard Collins, 1986. Media, Culture and Society: A Critical Reader. London:Sage Publication Denzin, Norman K. (eds). 2000. Handbook of Qualitative Research. California:Sage Public Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisa Teks Media. Yogyakarta:LKIS Fairclough, Norman. 1998. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London:Longman Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. New York:Edward Arnold Fiske, John. 1982. Introduction of Communication Studies. London:Routledge Guba, Egon. G,. 1990. The Paradigm Dialog. New York:Sage Books Hall, Stuart. 1992. Culture, Media dan Language. London:Routledge

Hardiman, Budi Francisco, 1990. Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta:Kanisius Kolakowski, Leszek. 1978. Main Currents of Marxisme III. Oxford:Clarendon Press Latif, Yid dan Idi Subandy Ibrahim (eds). 1996. Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Jakarta:Mizan Littlejohn, Stephen. 2002. Theories of Human Communication. California:Wadsworth Publishing Company Lull, James. 1998. Media, Komunikasi, Kebudayaan; Suatu Pendekatan Global. Jakarta:YOI Magnis-Suseno, Franz. 1992. Filsafat sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta:Kanisius Magnis-Suseno, Franz. 1991. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan modern. Jakarta:Gramedia Mannheim, Karl. 1979. Ideologi dan Utopia. An Introduction to the Sociology of  Knowledge. London:Routledge Mcdonnell, Diane. 1986. Theories of Discourse: An Introduction. Oxford:Basil Blackwall Mcquail, Dennis (ed). 2002. McQuail’s Reader in Mass Communication Theory. London:Sage Publications Mills, Sara. 1991. Discourse. London:Routledge  Neuman, Lawrence W. 2000. Social Research Methods. London:Allyn and Bacon Raboy, Marc dan Bernard Dagenais Dagen ais (eds). 1995. Media, Crisis and Democracy: Mass Communication and the Disruption of Social Order. Londo n:Sage Publication Reese, Stephen D,. 2001. Framing Public Life. New Jersey:Lawrence Earlbaum Publisher  Riggins, Stephen H,. 1997. The Language and Politics of Exclusion: Others in Discourse. London:Sage Publication Rogers, Everett. M. 1994. A History of Communication Study. New York:The Free Press Saverin, Werner. 1997. Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media. New York:Longman Sen, Krishna dan David T. Hill. 2001. Media, Budaya dan Politik di Indonesia. Jakarta:PT Media Lintas Inti Nusantara Shoemaker, Pamela cs (eds). 1991. Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content. London:Longman Group Shoemaker, Pamela cs (eds). 1996. Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content. London:Longman Group Sobur, Alex. 2001. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Wimmer, Roger D. 2000. Mass Media Research: An Introduction. Singapore:Wadsworth PC Vatikionis, Michail R.J. 1993. Indonesian Politics under Soeharto, Order, Development and Pressure for Change. New York:Routledge Almond, Gabriel A. and G Bingham Powell, Jr., Comparative Politics: A Developmental Approach . New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co, 1976 Anderson, Benedict, R. O’G., Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia . Ithaca: Cornell University Press, 1990.

Emmerson, Donald, K., Indonesia’s Elite: Political Political Culture and Cultural Politics. London: Cornell University Press, 1976. Lembaga Ilmu Pengetahuan Pengetahuan Indonesia, Pokok-pokok pikiran sekitar penyelenggaraan  pemilu 1987: Laporan Kedua, Bagian I, Transformasi Budaya Politik. Jakarta: LIPI, LIPI, 1987. Rosenbaum, Wolter, A., Political Culture, Princeton. Praeger, 1975. Suryadinata, Leo, Golkar dan Militer: Studi Studi Tentang Budaya Politik . Jakarta: Jakarta: LP3ES, 1992. Widjaya, Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982