Pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hiterogen, didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dalam masyarakat Indonesia rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya suatu strategi guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya strategi tersebut tidak hanya untuk menanggulangi masalah konflik antar daerah di Indonesia tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia. Suatu Negara akan bisa utuh jika masyarakatnya menjaga perdamain dan persatuan. Terutama di Negara kita ini, yang didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dan keutuhan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia itu juga dipengaruhi oleh ketahanan nasional yang dimiliki Negara tersebut. Adapun unsur atau gatra delapan dalam ketahanan nasional adalah penduduk, sumber daya alam, wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan Astagatra? 2. Ada berapa unsur-unsur gatra dalam ketahanan nasional?
3. Apa itu perdamaian dunia dan Bagaimana strategi Indonesia dalam usaha mencapai perdamaian dunia?
1.3 Tujuan Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan ditulisnya makalah ini adalah untuk: 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Astagatra 2. Untuk mengetahui unsur-unsur gatra dalam ketahanan nasional 3. Untuk mengetahui arti dari perdamaian dunia dan strategi Indonesia dalam usaha mencapai perdamaian dunia. BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahakan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. 1) Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. 2) Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Unsur-unsur tersebut dianggap mempengaruhi negara dalam hal mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Dalam praktiknya kondisi ketahanan nasional dapat kita ketahui melalui pengamatan atas delapan gatra yang sudah disebutkan diatas. Sedangkan lemah/menurunnya tingkat ketahanan nasional akan menurunkan kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman kekuatan yang terjadi. 2.2 Penjelasan Atas Tiap Gatra dalam ketahanan Nasional 2.2.1
Gatra Penduduk Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang
a.
bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut: Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, ketrampilan, etos kerja, dan kepribadian.
b. Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah. 2.2.2
Gatra Wilayah Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional Negara. Adapun hal yang terkait dengan
wilayah Negara meliputi: a. Bentuk wilayah Negara dapat berupa Negara pantai, Negara kepulauan, dan Negara kontinental. b. Luas wilayah Negara; ada Negara dengan wilayah luas dan Negara dengan wilayah sempit (kecil). c. Posisi geografis, astronomis, dan geologis Negara. d. Daya dukung wilayah Negara; ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable. 2.2.3
a.
Gatra Sumber Daya Nasional Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi: Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani,
nabati, dan tambang. b. Kemauan mengeksplorasi sumber daya alam. c. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. d. Kontrol atas sumber daya alam. 2.2.4
Gatra di Bidang Ideologi Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa oleh karena ideologi bagi suatu bangsa
memiliki dua fungsi pokok, yaitu: a. Sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. b. Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, atinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. 2.2.5
a. b. c. d. 2.2.6
Gatra di Bidang Politik Politik penyelengaraan bernegara sangat memengaruhi kekuatan nasional suatu Negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti : Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non demokrasi. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensil atau parlementer. Bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan. Susunan Negara yang dibentuk apakah sebagai Negara kesatuan atau Negara serikat. Gatra di Bidang Ekonomi
Ekonomi yang dijalankan oleh suatu Negara merupakan kekuatan nasional Negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga Negara. 2.2.7
Gatra di Bidang Sosial Budaya Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu Negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen (plural) dari segi sosial budaya masyarakatnya.
2.2.8
Gatra di Bidang Pertahanan Keamanan Pertahanan keamanan suatu Negara merupakan unsur pokok terutama dalam mengahadapi ancaman militer Negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan keamanan Negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara.
2.3 perdamaian dunia dan Bagaimana strategi Indonesia dalam usaha mencapai perdamaian dunia Perdamaian dalam pengertian negatifnya adalah suatu kondisi tidak adanya peperangan, konflik kekerasan, ketegangan dan huru-hara kerusuhan berskala besar, sistematis serta kolektif. Namun demikian, berlanjutnya tindak kekerasan seperti terorisme, diskriminasi dan penindasan terhadap minoritas dan kaum wanita serta anak-anak, kekerasan struktural oleh sebab-sebab kemiskinan dan pengangguran, intoleransi agama, dan rasisme serta sentimen kesukuan, bisa dikatakan merupakan keadaan tidak adanya situasi
damai
bagi
mereka
yang
menjadi
korban.
Oleh
karena
itu,
perdamaian harus dirumuskan pula secara lebih positif, tidak hanya dengan meniadakan peperangan dan konflik bersenjata berskala besar, melainkan juga memberantas berbagai tindak kekerasan, ketidakadilan, kriminalitas, penindasan dan eksploitasi manusia oleh manusia lainnya yang lebih kuat serta berkuasa. Cita-cita perdamaian mungkin sudah berumur sama dengan usia manusia itu sendiri. Namun demikian, kegagalan-kegagalan menciptakan perdamaian juga sama usianya dengan cita-cita damai sepanjang zaman. Hal itu menyebabkan berbagai konsekuensi, antara lain pesimisme bahwa
perdamaian abadi dianggap merupakan sebuah utopia belaka, mengingat kenyataan bahwa kodrat manusia yang ditakdirkan heterogen dalam cita-cita kelompok, keyakinan, serta kepentingan sosial politik, sudah mengandung implikasi bahwa potensi konflik adalah sebuah keniscayaan di muka bumi ini. Kalau demikian halnya, mengapa manusia modern di awal millennium ke-3 ini, masih terus mencoba tidak kehabisan akal untuk mencari cara dalam mengupayakan terciptanya perdamaian bagi diri, keluarga, kelompok, bangsa, serta perdamaian global? Salah satu jawabannya adalah bahwa selain kodrat manusia yang berbeda-beda dan bertentangan berdasarkan suku, bangsa, ras, agama, dan perbedaan kelompok-kelompok secara primordial maupun pertentangan kepentingan politik dan ideologi, maka merupakan kodrat/naluri (instinct) manusia pula untuk mempertahankan jenisnya
agar
tidak
mengalami
kemusnahan
total
oleh
saling
menghancurkan dan memusnahkan. Itulah sebabnya, dalam sejarah, setelah peperangan demi peperangan, kekerasan demi kekerasan dilakukan oleh sesama
manusia,
maka
manusia
secara
akumulatif
selalu
berusaha
menciptakan mekanisme-mekanisme untuk mewujudkan pemulihan keadaan damai. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh Negara Indonesia dalam menciptakan sebuah perdamaian Negara adalah: 1) Menghargai Keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur dan bermacam-macam kelompok, hanya akan terpelihara eksistensinya, apabila ada kerelaan untuk saling menerima keberagaman dari setiap komponen bangsa terhadap komponen atau kelompok lainnya. Setiap warga negara mesti menyadari, tidak mungkin kedamaian dibangun secara hakiki, apabila suatu kelompok agama tertentu menganggap dirinya adalah kelompok agama yang lebih istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satu potensi besar dalam menyumbang terhadap perdamaian adalah dengan kembali kepada ajaranajaran pokok setiap agama, karena mayoritas sangat besar dari bangsa
Indonesia adalah umat beragama. Agama melalui para pemeluknya harus belajar meninggalkan sikap memutlakkan ajaran agama (absolutisme agama) sendiri sebagai satu-satunya kebenaran yang ada di dunia, dan sebaliknya dapat berbagi ruang hidup secara lapang dada dengan menerima keanekaragaman agama-agama (pluralisme agama) di Indonesia. 2) Dialog Perdamaian Dalam dialog perdamaian ini, sekali lagi harapan dibebankan kepada para pemeluk-pemeluk agama. Hal ini didasarkan oleh kenyataan, bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, justru dengan justifikasi yang berasal atas ajaran agama-agama tertentu. Apalagi agamalah tampaknya yang paling sering menjadi alat politik untuk membenarkan kelompok sendiri, serta menyalahkan kelompok lainnya. Padahal, setiap orang beragama umumnya sepakat, bahwa pesan inti agama adalah memelihara kehidupan damai serta saling mengasihi antar sesama manusia. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya dari pesan-pesan pokok setiap agama, tentulah telah terjadi kesalah pahaman antar pemeluk agama. Untuk itulah dialog perdamaian antar agama perlu dilakukan secara terusmenerus. Momentum dialog antar agama mulai dirasakan keperluannya dan kemungkinan-kemungkinan keberhasilannya di zaman modern ini, setelah para uskup agama Katolik seluruh dunia menyelenggarakan Konsili Vatikan II, tahun 1964. Pada waktu itu antara lain dibahas agar soal umat Katolik menjalin dialog dengan pemeluk agama dan berbagai kebudayaan lain yang ada di dunia ini. Inisiatif dialog ini kemudian disambut dengan baik oleh kalangan Islam. Dewasa ini sudah cukup banyak organisasi dan forum-forum dialog agama-agama internasional, tidak hanya antara Islam dan Kristen, melainkan juga antara Kristen dengan Yahudi, Kristen dengan Hindu, juga yang bersifat multilateral antara berbagai agama. Hal ini kalau dilakukan secara terus-menerus dengan semangat saling menghargai serta sikap yang dilandasi ketulusan dan kejujuran, diharapkan besar kemungkinan akan memberikan sumbangan berarti bagi Perdamaian.
3) Menegakkan Kebenaran dan Keadilan Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses awal menciptakan perdamaian
yang
hakiki
adalah
dengan
upaya
melakukan
upaya
pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Tidak akan mungkin tercipta perdamaian yang hakiki dengan tindakan menutup-nutupi atau menyembunyikan berbagai tindakan kekerasan terhadap HAM di masa lalu, dan melepaskan para pelaku penyalahgunaan kekuasaan politik atas nama Negara terhadap masyarakat yang lemah yang seharusnya dilindungi oleh negara. 4) Melalui Pendekatan Cultural (Budaya) Untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak, maka akan percuma saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian disana. Dan pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia. 5) Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. Ketika masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang kurang sejahtera biasanya akan “cuek” atas isu dan seruan perdamaian. “Boro-boro mikirin perdamaian dunia, buat makan untuk hidup sehari-hari saja susahnya minta ampun”, begitu fikir mereka yang kurang sejahtera. Maka untuk mendukung upaya perwujudan perdamaian
dunia
yang
harus
dilakukan
terlebih
dahulu
adalah
meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara di dunia ini. 6) Melalui Pendekatan Politik Melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi bagi Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh dimata dunia. Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali. Bukan justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka terus dibeli. 7) Melalui Pendekatan Religius (Agama) Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya perdamaian. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan ataupun peperangan. Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranaya kepedulian dan perdamaian. Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan ber-Tuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki kharisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian.
BAB III KESIMPULAN
Untuk mencapai ketahanan nasional menurut Indonesia diperlukan beberapa gatra delapan, yaitu: 1) Gatra Penduduk 2) Gatra Sumber Daya Alam
3) 4) 5) 6) 7) 8)
Gatra Wilayah Gatra Ideologi Gatra Politik Gatra Ekonomi Gatra Sosial Budaya Gatra Pertahanan Keamanan Dari delapan Gatra tersebut kita juga bisa mengetahui seberapa kuat ketahanan yang dimiliki Negara kita, dan kita bisa menilai serta membandingkan ketahanan Negara kita dengan Negara lain. Dengan adanya ketahanan nasional di Negara kita, maka perdamaianpun akan mudah diciptakan dalam lingkup hidup bermasyarakat dalam satu Negara. Selama masyarakat kita bersifat terbuka dan bisa menerima perbedaan agama maupun budaya. Pada dasarnya pencipta perdamaian adalah tokoh yang mengatasi kekerasan dan konflik yang dihadapi melalui kepemimpinan dan visi untuk mencapai perdamaian.
DAFTAR PUSTAKA
Satriya, Bambang. 2009. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguuan Tinggi. Nirmana Media: Jakarta www.indo-media.com. 4 september 2011 http://id.wikipedia.org/wiki/Perdamaian file:///H:/Mewujudkan%20Perdamaian%20Dunia.htm . Aspek Trigatra yang Merupakan Aspek Alamiah 1. Posisi dan lokasi geografi negara 2. Keadaan dan kekayaan alam 3. Keadaan dan kemampuan penduduk B. Aspek Pancagatra yang merupakan aspek sosial kemasyarakatan / Ipoleksosbudhankam 1. Ideologi 2. Politik 3. Ekonomi 4. Sosial Budaya / Sosbud 5. Pertahanan Keamanan / Hankam C. Aspek Astagatra / Antargatra
Merupakan gabungan dari aspek trigatra dan pancagatra / ipoleksosbudhankam di mana antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat / korelasi yang saling ketergantungan / interdependensi.
ASTAGATRA DALAM BIDANG EKONOMI
1.
Pengertian Astagatra Hakekat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Konsepsi dasar ketahanan nasional adalah Model AstaGatra yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Model ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan nasional : Trigatra kehidupan alamiah – Gatra letak dan kedudukan geografi – Gatra keadaan dan kekayaan alam – Gatra keadaan dan kemampuan penduduk Panca gatra kehidupan sosial – Gatra ideologi – Gatra politik – Gatra ekonomi – Gatra sosial budaya – Gatra pertahanan keamanan Tri Gatra merupakan komponen strategi trigatra yaitu gatra geografi, sumber kekayaan alam dan penduduk. sedangkan Panca Gatra merupakan gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Antara Trigatra dan Pancagatra itu terdapat hubungan timbal balik yang erat dinamakan hubungan
(korelasi)
dan
ketergantungan
(interdependensi).
Trigatra
dan
Pancagatra
merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh yang dinamakan ASTAGATRA.
2. Astagatra bidang Ekonomi Bidang ekonomi merupakan suatu bidang kegiatan manusia dalam rangka mencukup kebutuhannya disamping alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Hal tersebut dalam ilmu ekonomi menyangkut berbagai bidang antara lain permintaan, penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa. Bidang ekonomi tidak bias dilepaskan dengan faktor-faktor lainnya yang saling berkaitan perekonomian selain berkaitan dengan wilayah geografi suatu Negara, juga sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, cita-cita masyarakat yang lazimnya disebut ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan, serta kebijaksanaan yang akan diterapkan dalam kegiatan distribusi dan produksi, nilai sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang memberikan jaminan lancarnya roda kegiatan ekonomi suatu bangsa. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu Negara merupakan kekuatan nasional Negara yang bersangkutan terlebih di era global yang sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga Negara. Kemajuan pesat dibidang ekonomi tentu saja menjadikan Negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh jepang dan cina. Setiap Negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. sistem ekonomi secara garis besar di kelompokkan menjadi dua macam yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Suatu Negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Contoh, bangsa Indonesia menyatakan sistem ekonomi pancasila yang bercorak kekeluargaan.
a. Ketahanan Pada Aspek Ekonomi
Ketahanan ekonomi adalah merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekeuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar Negara indoneia, dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan Negara republik Indonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945. Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal, yaitu antara lain: 1)
Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemekmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata diseluruh wilayah Negara Indonesia, melalui ekonomi kerakyatan serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang berdasarkan UUD 1945.
2) Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan diri dari: a. Sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang bermodal tinggi dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan. b. Sistem etatisme, dalam arti Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara. c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. 3) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sektor pertanian perindustrian serta jasa. 4) Pembangunan ekonomi, yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah, badan usaha milik Negara, koperasi badan
usaha
swasta,
dan
sektor
informal
harus
diusahakan
demi
mewujudkan
pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi. 5) Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor. 6)
Kemampuan bersaing harus di tumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal serta sarana iptek yang tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan, dan dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja. Ketahanan ekonomi yang hakikatnya merupakan suatu kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan UUD 1945 dan dasar filosofi pancasila, yang menekankan keejahteraan bersama, dan mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta menciptakan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi. Sejumlah problematika tersebut di atas dapat diselesaikan dengan baik bila pemerintah (baca: negara) menghadirkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan merata di seluruh tanah air dengan mengelola 8 aspek kehidupan atau Astagatra masyarakat secara baik dan terpadu. Astagatra dimaksud terdiri dari Trigatra statis yaitu geografi, SKA, dan demografi; dan Pancagatra dinamis terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya (termasuk hukum & HAM dan Iptek), serta Pertahanan-Keamanan (Hankam).
Secara garis besar, tiap gatra atau aspek kehidupan masyarakat tidak bisa dikelola secara terpisah tetapi harus komprehensif mengingat problem atau masalah yang muncul dalam satu gatra terkait dengan gatra lainnya. Contoh, masalah paham dan gerakan fundamentalis-radikal yang mengancam ideologi Pancasila ternyata berkaitan pula dengan lemahnya pengawasan wilayah perbatasan (geografi), kurang pedulinya masyarakat, adanya problem pendidikan (sosial-budaya) dan merupakan ancaman nyata bagi pertahanan-keamanan (Hankam).
Lainnya, desakan jumlah penduduk dan ketimpangan penyebarannya (demografi) berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, merebaknya penyakit sosial (ekonomi, sosbud), perusakan hutan dan penambangan liar yang menimbulkan bencana alam, dan munculnya gangguan keamanan. Pendeknya, problem satu gatra bisa berpengaruh pada gatra lainnya secara berantai maupun bersamaan. Begitu pun solusinya.
Kebijakan Strategis
Menurut hemat penulis, untuk menangani beragam masalah Ketahanan Nasional yang muncul pada tiap gatra membutuhkan satu kebijakan strategis yang tepat. Kebijakan strategis adalah satu kebijakan yang menjadi simpul utama untuk mengurai beragam persoalan dan menyediakan jalan atau menjadi fasilitator bagi terlaksananya konsep solusi atas sebuah persoalan dengan baik.
Kebijakan strategis dimaksud dalam konteks mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh adalah penguatan otonomi daerah secara proporsional dengan desentralisasi asimetris.
Penguatan otonomi daerah secara proporsional berarti otonomi daerah diletakkan dalam bingkai untuk memperkuat pemerintahan nasional dan tercapainya Tujuan Nasional secara efektif. Urusan yang menjadi kewenangan pusat seperti moneter, peradilan, hubungan luar negeri, agama, dan pertahanan-keamanan, efektifitasnya tidak boleh terganggu oleh penerapan kebijakan otonomi daerah. Bahkan, sebaliknya, penerapan otonomi daerah harus memperkuat efektifitas urusan pemerintah pusat tersebut.
Sementara desentralisasi asimetris adalah penerapan kebijakan desentralisasi yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lain. Penerapannya disesuaikan dengan karakterisrik potensi masing-masing daerah, baik potensi peluang, hambatan, ancaman, dan tantangannya. Jumlah urusan atau kewenangan yang didesentralisasikan antara satu daerah dengan daerah lain juga bisa berbeda sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Di Indonesia, kebijakan desentralisasi
asimetris baru terlaksana secara terbatas dalam wujud Otsus Papua, Otsus Aceh, dan Otsus DKI Jakarta.
Otonomi daerah semacam tersebut di atas, yang dapat mempercepat pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan, dan menyejahterakan masyarakat daerah sehingga mereka bangga menjadi bangsa Indonesia. Pada saat itulah, Pemerintah (Pusat) memiliki mitra yang kuat di daerah dalam membangun Ketahanan Nasional yang tangguh.
KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA Setiap bangsa dalam mempertahankan eksistensi dan mewujudkan cita-citanya perlu memiliki pemahaman mengenai geopolitik dan geostrategi. Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan dalam konsep Wawasan Nusantara, sedangkan geostrategi bangsa Indonesia dirumuskan dalam konsep Ketahanan Nasional. Sesuai dengan bagan paradigma ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, maka Ketahanan Nasional (Tannas) merupakan salah satu konsepsi politik dari Negara Republik Indonesia. Ketahanan Nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional. Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan Nasional. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan Nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional sebagai suatu pendekatan merupakan salah satu pengertian dari konsepsi ketahanan nasional itu sendiri. PENGERTIAN Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi ATHG baik langsung, tidak langsung dari dalam maupun dari luar yang membahayakan, Integrasi, idenditas kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan Negara. Secara skematis, rumusan konseptual ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut.
Skema Konsepsi Ketahanan Nasional
Dari sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia berawal dari konsep ketahanan nasional yang dikebangkan oleh kalangan militer. Pemikiran konseptual ketahanan nasional ini mulai menjadi doktrin dasar nasional setelah dimasukan ke dalam GBHN.
1.
1. a. b. 2. a. b. 3.
4. a. b. c. 5.
UNSUR-UNSUR KETAHANAN NASIONAL Gatra dalam Ketahanan Nasional Unsur, elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan/ketahanan nasional suatu Negara terdiri atas beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekuatan nasional suatu Negara. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthou Unsur ketahanan nasional negara terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu Faktor tetap (stable factors) terdiri atas geografi dan sumber daya alam; Faktor berubah (dynamic factors) terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, modal nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu Tangible factors terdiri atas penduduk, kemampuan industry, dan militer. Intangible factors terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitaS kepemimpinan. Unsur kekuatan nasional menurut Palmer & Perkins Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumberdaya, penduduk, teknologi, idiologi, moral, dan kepemimpinan. Unsur kekuatan nasional menurut Parakhas Chandra Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga, yaitu Alamiah terdiri atas geografi, sumberdaya, dan penduduk; Sosial terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya dan moral nasional; Lain-lain: ide, inteligensi, dan diplomasi, kebijakan kepemimpinan. Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan
6.
7.
a. b.
Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Unsur kekuatan nasional menurut Cline Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional, dan kemauan nasional. Unsur kekuatan nasional model Indonesia Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Pemikiran tentang gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pancagatra adalah aspek social (intangible) yang terdiri atas idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Bila dibandingkan perumusan unsur-unsur kekuatan nasional/ketahanan nasional di atas, pada hakikatnya dapat dilihat adanya persamaan. Unsur-unsur demikian dianggap mempengaruhi Negara dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Pertanyaan dasarnya adalah dalam kondisi apa atau bagaimana unsur-unsur tersebut dapat dikatakan mendukung kekuatan nasional suatu negara. Bila mana suatu unsur justru dapat melemahkan kekuatan nasional suatu negara? Pertanyaan demikian dapat diperinci dan diperjelas. Misalnya, penduduk yang bagaimanakah yang mampu mendukung kekuatan nasional suatu negara, wilayah atau geografi yang seperti apa dapat mengembangkan kekuatan sebuah bangsa, dan seterusnya. Jawaban eksploratif atas pertanyaan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pada hakikatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan. Dalam praktiknya kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas sejumlah gatra dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang mendalam itu akan menggambarkan tingkat ketahanan nasional. Apakah ketahanan nasional Indonesia kuat/meningkat atau lemah/menurun. Lemah atau turunnya tingkat ketahanan nasional akan menurun kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman yang terjadi. Apakah pengamatan tersebut kita lakukan pada sejumlah gatra yang ada pada tingkat wilayah atau regional maka akan menghasilkan kondisi ketahanan regional.
2. Penjelasan Atas Tiap Gatra dalam Ketahanan Nasional a. Unsur atau Gatra Penduduk Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan, faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut. 1) Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. 2) Aspek kualitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran; perataan dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Terkait dengan unsur penduduk adalah faktor moral nasional dan karakter nasional. Moral nasional menunjukan pada dukungan rakyat secara
penuh terhadap negaranya kita menghadapi ancaman. Karakter nasional menunjukan pada ciriciri khusus yang dimiliki suatu bangsa sehingga bias dibedakan dengan bangsa lain. Moral dan karakter nasional mempengaruhi ketahanan suatu bangsa. b. Unsur atau Gatra Wilayah Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi: 1) Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulawan atau negara kontinental; 2) Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil); 3) Posisi geografis, astronomi dan geologis negara; 4) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable. Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan teknologi maka wilayah itu kemudian menjadi unsur kekuatan nasional negara. Misalnya, wilayah kering dibuat saluran atau sungai buatan. c. Unsur atau Gatra Sumber Daya Alam Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi: 1) Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati dan tambang; 2) Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam; 3) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup; 4) Kontrol sumber daya alam. Dewasa ini, kemampuan melakukan kontrol atas sumber daya alam menjadi semakin penting bagi ketahanan nasional dan kemajuan suatu negara. Banyak negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak di negara-negara Afrika, tetapi negara tersebut tetaplah miskin. Negara-negara berkembang belum mampu melakukan kontrol atas sumber daya alam yang berasal dari miliknya. Justru negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Singapura dan Jepang bias maju oleh karena mampu melakukan kendali atas jalur perdagangan sumber daya alam dunia. d. Unsur atau gatra di Bidang Idiologi Idiologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. (Ramlan Surbakti, 1999) Idiologi itu berisikan serangkaian nilai (norma) atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai yang terkandung didalam idiologi tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai nilai yang baik, adil dan benar sehingga berkeinginan untuk melaksanakan segala tindakan berdsarkan nilai tersebut.
1. 2.
e.
1) 2) 3) 4)
f.
g.
Idiologi mengandung ketahanan suatu bangsa oleh karena idiologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu Sebagai tujuan atau cinta-cinta dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam idiologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama; Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan idiologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Sejarah dunia telah membuktikan bahwa idiologi dapat digunakan sebagai unsur untuk membangun kekuatan nasional negara. Bagi bangsa Indonesia, Pancasia telah ditetapkan sebagai idiologi nasional melalui kesepakatan. Pancasila adalah kesempatan bangsa, rujuk bersama, common denominator yang mampu memperkuat persatuan bangsa. Kesepakatan atas Pancasila menjadikan segenap elemen bangsa bersedia bersatu di bawah negara Indonesia. Unsur atau Gatra di Bidang Politik Politik penyelenggaraan bernegara amat memengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggara bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau nondemokrasi; Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensiil atau parlementer; Bentuk pemerintah yang dipilih apakah republik atau kerajaan; Suatu negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Pemilihan suatu bangsa atas politik penyelenggaraan bernegara tertentu saja tergantung pada nilai-nilai dan aspirasi bangsa yang bersangkutan. Dalam realitasnya, sebuah bangsa bias mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian politik penyelenggaraan bernegara. Misalnya negara Prancis dari bentuk kerajaan menjadi republik. Indonesia pernah mengalami pergantian dari presidensiil ke parlementer dan pernah berubah dalam bentuk negara srikat. Bangsa Indonesia sekarang ini telah berketetapan untuk mewujudkan negara Indonesia yang bersusunan kesatuan, berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensiil. Adapun sistem politik yang dijalankan adalah sistem politik demokrasi (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Unsur atau Gatra di Bidang Ekonomi Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pusat di bidang ekonomi tertentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kesatuan dunia. Contoh, Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Sistem ekonomi secara garis besar dikelompokan menjadi dua macam yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Suatu negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan idiologi bangsa yang bersangkutan. Contoh, bangsa Indonesia menyatakan sistem ekonomi Pancasila yang bercorak kekeluargaan. Unsur atau Gatra di Bidang Sosial Budaya Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen (plural) dari segi sosial budaya nasyarakatnya. Contohnya, bangsa
Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Jepang yang relatif homogen. Pengembangan integrasi nasional menjadi hal yang amat penting sehingga dapat memperkuat kekuatan nasionalnya. Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi kebijakan, yaitu “assimilationist policy” dan “bhinneka tunggal ika policy” (Winarno, 2002). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat cultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi sebuah kebudayaan nasional. Strategi kedua dengan cara penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan lokal, Tidak dapat ditentukan strategi mana yang paling benar. Negara dapat pula melakukan kombinasi dari keduanya. Kesalahan dalam strategi dapat mengantarkan bangsa yang bersangkutan ke perpecahan bahkan perang saudara. Misal, perpecahan etnis di Yugoslavia, pertentangan antara suku Huttu dan Tutsi di Rwanda, perang saudara antara bangsa Sinhala dan Tamil di Sri Lanka. h. Unsur atau Gatra di bidang Pertahanan Keamanan Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rahyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Upaya melibatkan rakyat menggunakan cara yang berbeda-beda sesuai dengan sistem dan politik pertahanan yang dianut oleh negara. Politik pertahanan negara disesuaikan dengan nilai filosofis bangsa, kepentingan nasional dan konteks zamannya. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan tentara sebagai komponen utama pertahanan. Ketahanan Nasional Indonesai dikelola berdasarkan unsur Astagrata yang meliputi unsurunsur (1) geografi, (2) kekayaan alam, (3) kependudukan, (4) idiologi, (5) politik, (6) ekonomi, (7) sosial budaya, dan (8) pertahanan keamana. Unsur (1) geografi, (2) kekayaan alam, (3) kependudukan disebut Trigatra. Unsur keamanan disebut Pancagatra. Kebutuhan Nasional adalah suatu pengertian holistik, dimana terdapat saling hubungan antara gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagrata). Kualitas Pancasila dalam kehidupan nasional Indonesai tersebut terintegrasi dan dalam integrasinya dengan Trigrata. Keadaaan kedelapan unsur tersebut mencerminkan kondisi Ketahanan Nasional Indonesia, apabila ketahanan nasional kita kuat atau lemah. Kelemahan disalahsatu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan memengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan Nasional Indonesia bahkan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu hasil keterkaitan yang integrative dari kondisi dinamik kehidupan bangsa di seluruh aspek kehidupan. PEMBELAAN NEGARA
Terdapat hubungan antara ketahanan nasional suatu negara dengan pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdsarkan Pasal 27 dan 30 UUD 1945, masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesai. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Dimasa demokrasi dan kebutahuan sekarang ini, tentu timbul pertanyaan apakah bela negara masih relevan dan dibutuhkan? Seperti apakah pembelaan negara yang harus dilakukan warga negara dewasa ini? ASAS MAWAS KE DALAM DAN MAWAS KE LUAR Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkunagan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas kedalam maupun ke luar. a. Mawas ke Dalam Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang propesiaonal untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa Ketahanan Nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit. b. Mawas keluar Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
ASAS KEKELUARGAAN Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan. SIFAT KETAHANAN INDONESIA
1.
2.
3.
4.
Ketahanan Nasional mempunyai sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landsan dan asas-asasnya, yaitu: Mandiri Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada idenditas, integrasi dan kepribadian bangsa. Kemandirian (independency) ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (interdependent) Dinamis Ketahanan Nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, sertas lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan Ketahanan Nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Wibawa Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkat kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan Nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Konsultasi dan Kerjasama Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif. Kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
HAK ASASI MANUSIA 1. Pengertian Hak Asasi Manusia Musthafa Keal (2002) menyatakan hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT. Pendapat lain yang senada menyatakan bahahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai mahluk dan wakil Tuhan. Rumusan “sejak lahir” sekarang ini dipertanyakan, sebab bunyi yang ada dalam kandungan sudah memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, rumusan yang lebih sesuai adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia hidup. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengetahuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, sebagai berikut.
1) Landsan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa dan sebagainya. 2) Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah mahluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya. Istilah hak asasi manusia bermula dari Barat yang dikenal dengan right of man untuk menggantikan natural right. Karena istilah right of man tidak mencakup right of women maka oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah human right yang lebih universal dan netral. Istilah natural right berasal dari konsep John Locke mengenai hak-hak alamiah manusia. John Locke menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang asli sebelum bernegara (state of nature) memiliki hak-hak dasar perorangan yang alami. Hak-hak alamiah itu merupakan hak untuk hidup, hak kemerdekaan dan hak milik. Setelah bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara. 2. Macam Hak Asasi Manusia Berdasarkan pada undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugarah-Nya yang wajib dihormati, dijungjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. a. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948, meliputi a. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, b. Hak memiliki sesuatu, c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama, e. Hak untuk hidup, f. Hak untuk kemerdekaan hidup, g. Hak memperoleh nama baik, h. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan i. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. b. Hak asasi manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi: a. Hak untuk hidup, b. Hak berkeluarga, c. Hak mengembangkan diri, d. Hak keadilan, e. Hak kemerdekaan, f. Hak berkomunikasi, g. Hak keamanan, h. Hak kesejahtraan dan i. Hak perlindungan
a. b. c. d.
e. f.
1. 2. 3. 4.
1) 2) 3)
4)
Hak asasi manusia meliputi beberapa bidang, sebagai berikut. Hak asasi pribadi (personal Rights), missal, hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. Hak asasi politik (political Rights), yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Misalnya, memilih dan dipilih, hak berserikat, hak berkumpul. Hak asasi ekonomi (Property Rights) missal, hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapatkan hidup layak. Hak asasi social dan kebudayaan (Social and Cultural Rights), misalnya, mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, hak berekspresi. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah (rights of Legal Equality). Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan tata cara peradilan dan perlindungan (Proceural Rights). Pada abad ke XX memualai dicetuskan beberapa hak asasi dengan dirumuskan oleh Fran Klin D. Roosevelt yang dikenal The Four Freedom yaitu sebagai berikut: The Freedom of Speech The Freedoom of Religion The Freedom of Feor The Freedom of Waut SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA Sejarah Pengakuan Hak Asasi Manusia Latar belakang sejarah hak asasi manusia, pada hakikatnya, muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidak adilan dan kelazaliman (tirani) Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangannya dapat kita lihat berikut ini Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dan perbudakan (Tahun 6000 sebelum masehi) Hukum Hammurabi di Babylonia yang member jaminan keadilan bagi warga negara (Tahun 2000 sebelum Masehi) Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), dan Aristoteles (384-322 SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya hak asasi masusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdsarkan keadilan, cita-cita dan kebijaksanaan. Perjuangan Nabi Muhammmad saw. Untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy (Tahun 600 Masehi). HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Pengakuan Bangsa Indonesai Akan Hak Asasi Manusia
Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklaraasi Universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1945. Pengakuan akan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut. a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama Hak asasi manusia sebenarnya sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh kerena itu, bias dikatakan bahwa negara Indonesia sendiri sejak masa berdirinya, tidak bias lepas dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada alinea pertama berbunyi “…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ….” Berdasarkan hal ini, bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk merdeka atau bebas. b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat berbunyi, “kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamayan abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerahyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta denagan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kedua pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan idiil akan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.
c.
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Rumusan hal tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Namun rumusan-rumusan dalam konstitusi itu amat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat dan dalam garis besarnya saja. Sampai pada berakhirnya era Orde Baru Tahun 1998, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandasakan pada rumusan yang ada dalam UUD 1945, yaitu tertuang pada hak dan kewajiban warga negara. Rumusan baru tentang hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 28 A-J UUD 1945 hasil amandemen pertama Tahun 1999. d. Ketetapan MPR Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia Indonesia tentang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu juga Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Macam-macam hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah Hak untuk hidup, Hak berkeluarha dan melanjutkan keturunan, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak atas kebebasan informasi, Hak Keamanan, Hak Kesejahtraan, Kewajiban, Perlindungan dan pemajuan. HAK ASASI MANUSIA (UUD 1945) sebagai berikit: Berkewajuban menghargai hak orang lain dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang (Pasal 28) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah (Pasal 28 I) Untuk kehidupan serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28 A) Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B) Mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya memajuakan diri secara kolektif (Pasal 28 C) Pengakuan yang sama didepan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D) Kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat (Pasal 28 E) Berkomunikasi memperoleh mencari, memilih, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (Pasal 28 F) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman serta rasa bebas dari penyiksaan. Hidup sejahtra lahir batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna menycapai persamaan dan keadilan.
“Jika Indonesia Tak Impor Barang Itu, Rupiah Pasti Tak Akan Melemah Seperti Sekarang… “ Smeaker.com- Di depan para diaspora Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan kondisi perekonomian Tanah Air. Pada hari Senin (14/9) waktu setempat Jokowi menerangkan beberapa penyebab nilai rupiah menurun jika dibandingkan dengan dolar AS. Menurunnya nilai rupiah tak hanya disebabkan karena factor tekanan global. Tetapi juga karena Indonesia sering melakukan impor beberapa komoditas. Barang impor tersebut tak hanya barang
elektronik. Beberapa diantaranya juga impor kebutuhan pokok. Misalnya jagung, bawang merah, gula, garam. Menurut Jokowi, seandainya Indonesia tidak mengimpor barang tersebut, kemungkinan nilai tukar rupiah tidak akan melemah seperti sekarang. Sehingga perlu dilakukan transformasi dari sector konsumsi ke sector produksi. Dengan melakukan hal tersebut Jokowi berharap sector produksi mengalami penguatan. Misalnya penguatan produksi beras, kedelai, jagung, gula dan daging. Jokowi telah memerintahkan Menteri Pertanian untuk mengurus beras, kedelai, dan jagung dalam waktu 3 tahun, gula 5 tahun. Untuk mengurusi daging membutuhkan waktu 5 tahun lebih.
Dalam pertemuan ini, Jokowi juga memaparkan perbedaan kondisi krisis yang dialami pada tahun 1998 dan sekarang. Pada krisis 1998, nilai tukar rupiah dari Rp 1.800 per USD menjadi Rp 15.000 per USD. Walaupun saat ini rupiah melemah, tetapi Jokowi tetap optimis bahwa pemerintah akan dapat mengatasinya.
Jokowi juga menerangkan terkait rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia kepada para WNI yang tinggal di Doha. Ia mengatakan aka nada rencana pembangunan jalan tol TransSumatera, jalur kereta api di Sulawesi, dan jalur kereta api di Papua. Agar menjadi Negara yang makmur, kuncinya adalah memperbanyak uang yang beredar di Negara Indonesia. Pemerintah akan memberikan izin bagi investor yang akan berinvestasi di bidang apa pun. Jokowi dijadwalkan akan kembali ke Tanah air setelah menyelesaikan kegiatannya di Doha. Jokowi bersama presiden akan menggunakan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Kabut Asap di Indonesia Picu Keprihatinan Dunia Home / Berita / Kabut Asap di Indonesia Picu Keprihatinan Dunia Print This Article
Kabut asap memberi dampak buruk pada Indonesia (Foto: citraindonesia) Dibaca: 1.31k Kali
Senin, 12-10-2015 17:15
TIMESINDONESIA, JAKARTA - Bencana kebakaran hutan dan kabut asap memang terjadi di wilayah Indonesia, namun dampaknya meluas hingga membuat sebagian besar dunia merasa prihatin. Demikian diungkapkan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik. "Masyarakat dunia juga khawatir atas kebakaran di Indonesia. Dampak kabut asap menurunkan kualitas kehidupan, seperti gangguan kesehatan, anak-anak tidak bisa sekolah dan kegiatan ekonomi terhenti," ujarnya di hadapan mahasiswa peserta Klinik Menulis Perubahan Iklim Bagi Orang Muda di Jakarta pada Senin (12/10/2015). Menurut Stig, kebakaran hutan yang memicu bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan saat ini membutuhkan perhatian banyak pihak, tak terkecuali masyarakat internasional. Selain itu, ia juga mendorong masyarakat untuk mengawal penuh upaya pemerintah mengatasi masalah tersebut. "Anda pun bisa berperan dengan memanfaatkan media jejaring sosial dengan menyebarkan informasi kebakaran dan kabut asap. Kita bisa menggalang kepedulian bersama, termasuk memantau upaya apa saja yang dilakukan pihak berwenang" tegasnya. (*) MESINDONESIA, MALANG - Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Jerman Universitas Negeri Malang (UM) hadirkan berbagai media pembelajaran dan atribut budaya Jerman sebagai bahan edukasi yang menarik minat masyarakat untuk mempelajari budaya Jerman. Mulai dari media pembelajaran menggunakan video, kartu pos Jerman, permainan khas, peta, notepad, topeng opera, pakaian tradisonal dan lain sebagainya. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sastra Jerman, Hifdzullah Iman mengatakan, beberapa media-media ini dibuat oleh mahasiswa sastra jerman untuk mempermudah cara mempelajari sekaligus menggambarkan budaya-budaya Jerman. Namun, untuk kartu pos langsung didatangkan dari Jerman. "Kartu pos ini sampul depannya adalah makanan-makanan tradisional jerman, yang menjelaskan nama, asal usul, bahan dasar dan cara menyantap makanan tersebut. Kartu pos ini juga dijual, biasanya banyak yang koleksi," kata Iman, panggilan karibnya. Selain itu, karena jurusan sastra Jerman memiliki prodi bahas mandari, maka stand ini tidak hanya memerkan kebudayaan Jerman, namun juga mandarin. Seperti, topeng, pakaian tradisional
masa dinasti ming dan bahan-bahan permainan legenda. Menariknya, pengunjung diperbolehkan untuk mencoba pakaian masa dinasti ming yang kini umumnya digunakan dalam opera mandarin. "Kami juga ajarkan cara memakai, fungsi dan kebiasaan saat orang-orang mandarin mengenakan pakaian itu," ujarnya ditemui saat pameran akademik berlangsung di gedung Graha Cakrawala UM, Kamis (15/10/2015). Selain Fakultas Sastra, masih ada 24 stand akademik lainnya yang berpartisipasi dalam pameran ini. Pameran akademik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka dies natalis UM ke-61 dan hanya berlangsung hingga hari ini. Pameran akan ditutup dengan pemilihan duta kampus UM malam ini. (*) MESINDONESIA, MALANG - Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Jerman Universitas Negeri Malang (UM) hadirkan berbagai media pembelajaran dan atribut budaya Jerman sebagai bahan edukasi yang menarik minat masyarakat untuk mempelajari budaya Jerman. Mulai dari media pembelajaran menggunakan video, kartu pos Jerman, permainan khas, peta, notepad, topeng opera, pakaian tradisonal dan lain sebagainya. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sastra Jerman, Hifdzullah Iman mengatakan, beberapa media-media ini dibuat oleh mahasiswa sastra jerman untuk mempermudah cara mempelajari sekaligus menggambarkan budaya-budaya Jerman. Namun, untuk kartu pos langsung didatangkan dari Jerman. "Kartu pos ini sampul depannya adalah makanan-makanan tradisional jerman, yang menjelaskan nama, asal usul, bahan dasar dan cara menyantap makanan tersebut. Kartu pos ini juga dijual, biasanya banyak yang koleksi," kata Iman, panggilan karibnya. Selain itu, karena jurusan sastra Jerman memiliki prodi bahas mandari, maka stand ini tidak hanya memerkan kebudayaan Jerman, namun juga mandarin. Seperti, topeng, pakaian tradisional masa dinasti ming dan bahan-bahan permainan legenda. Menariknya, pengunjung diperbolehkan untuk mencoba pakaian masa dinasti ming yang kini umumnya digunakan dalam opera mandarin. "Kami juga ajarkan cara memakai, fungsi dan kebiasaan saat orang-orang mandarin mengenakan pakaian itu," ujarnya ditemui saat pameran akademik berlangsung di gedung Graha Cakrawala UM, Kamis (15/10/2015). Selain Fakultas Sastra, masih ada 24 stand akademik lainnya yang berpartisipasi dalam pameran ini. Pameran akademik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka dies natalis UM ke-61 dan
hanya berlangsung hingga hari ini. Pameran akan ditutup dengan pemilihan duta kampus UM malam ini. (*)
Cegah Penambangan Liar, Polisi Siaga di Pantai Utara Sumenep Home / Berita / Cegah Penambangan Liar, Polisi Siaga di Pantai Utara Sumenep Print This Article
Ilustrasi patroli polisi (Foto: cnnindonesia) Dibaca: 512 Kali
Kamis, 15-10-2015 14:22
TIMESINDONESIA, SUMENEP - Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai meningkatkan pengawasan di kawasan pantai utara wilayah setempat. Tujuannya demi mencegah dan mendeteksi terjadinya penambangan pasir secara liar.
"Ada 20 anggota Polres Sumenep yang secara khusus disiagakan di kawasan pantai utara. Setiap hari mereka berada di kawasan yang sebelumnya sering menjadi lokasi penambangan pasir secara liar," tegas Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Hasanuddin pada Kamis (14/10/2015). Selain anggota polres yang siaga penuh di area dengan cara bergiliran, personel dari polsek setempat juga dikerahkan untuk melakukan patroli di kawasan pantai mulai dari Ambunten hingga Pasongsongan. Peningkatan intensitas pengamanan itu dilakukan sejak kasus pembakaran pikap yang diduga akan mengangkut pasir hasil penambangan liar beberapa waktu lalu di Pantai Pandan, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten. (*)
