PENGELUARAN PEMERINTAH Peng Pengel elua uara ran n
peme pemeri rint ntah ah
meru merupa pakan kan salah salah satu satu
unsu unsure re
perm permin intaa taan n
agre agrega gat. t.
Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa Y = C+I+G+XC+I+G+X-M M di mana mana Y melamb melambang angkan kan pendap pendapata atan n nasion nasional al sekalig sekaligus us mencerm mencermink inkan an penawaran agregat. Sedangkan variable di ruas sebelah kanan di sebut permintaan agregat. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah diliput dalam suatu konsep terpadu pada penda pendapat patan an dan belanj belanjaa Negara Negara.. Kebija Kebijaksa ksanaa naan-ke n-kebij bijaks aksana anaan an yang yang berken berkenaan aan dengan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah disebut kebijakan fiskal.
A.
INTERVENSI DAN FUNGSI EKONOMI PEMERINTAH
Sebaga Sebagaii sebuah sebuah organi organisas sasii atau rumah rumah tangga tangga,, pemeri pemerinta ntah h melaku melakukan kan banyak banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi untuk untuk membiayai membiayai kegiatan kegiatan perekonom perekonomian. ian. Arti pemerintah pemerintah harus menggerakkan menggerakkan dan merangsang merangsang kegiatan ekonomi ekonomi secara umum. Pemerintah Pemerintah memandang perlu untuk untuk menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu, yang menurut penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta. Itu sebabnya pemerintah melakukan berbagai pengeluaran, bahkan dalam jumlah besar. Di Negara manapun, manapun, selalu ada campur campur tangan tangan atau intervensi intervensi pemerintah pemerintah dalam perek perekon onomi omian. an. Keterli Keterlibata batan n pemerin pemerintah tah dalam dalam pereko perekonom nomian ian jelas jelas berala beralasan san,, mustah mustahil il untuk untuk dicega dicegah. h. Di beberap beberapaa Negara Negara pemeri pemerintah ntahnya nya terlib terlibat at erat erat dalam dalam perekonom perekonomian, ian, sementara sementara di Negara-negarala Negara-negaralain in campur campur tangan tangan pemerintah pemerintah dalam perekonomian relative terbatas. Peranan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu : 1.
Peran alokatif yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan
sumber sumber daya daya ekonom ekonomii yang yang ada agar agar pemanf pemanfaat aatnya nya bisa bisa optima optimall dan mendukung efisiensi produksi.
2.
Peranan
distribusi,
yakni
peranan
pemerintah
dalam
mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara wajar dan adil 3.
Peranan stabilisatif yakni peranan pemerintah dalam memelihara
stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium 4.
Peranan
dinamisatif
yakni
peranan
pemerintah
dalam
menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.
1.
Peran Alokatif Pemerintah
Dalam
kehidupan
ekonomi, setiap orang
atau masyarakat selalu
mempunyai preferensi tertentu terhadap barang-barang dan jasa yang ingin dikonsumsi
atau
hendak
diproduksinya.
Barang
ekonomi,
berdasarkan
peruntukkannya, dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang sosial. Barang pribadi ialah barang yang dapat dimiliki atau dinikmati secara pribadi, oleh karena perorangan atau oleh sekelompok orang, mempunyai harga yang jelas dan diperoleh melalui proses jual-beli. Barang sosial ialah barang yang mengandung sifat-sifat sebaliknya, tidak dapat dimiliki oelh pribadi dan tidak untuk dinikmati secara pribadi. Contoh barang atau jasa sosial misalnya jalan umum, jembatan, pertahanan, dan keamanan negeri. Adanya barang sosial mencerminkan bahwa mekanisme pasar telah gagal menyediakan barang-barang tersebut. Pihak swasta enggan memproduksinya, baik akrena tidak bisa dijual ataupun karena investasi awalnya sangat besar. Pemerintah harus turun tangan untuk menyediakan atau memulainya. Cara yang ditempuh untuk pengadaannya bisa bermacam-macam. Ditangani sendiri oleh intansi teknik pemerintahan seperti departemen atau lembaga nondepartemen melalui perusahaan Negara. Atau pengadaan dipercayakan kepada perusahaan swasta, namun biasanya pemerintah harus member subsidi untuk itu. Barang-
barang tadi, begitu tersedia, pada umumnya dapat dinikmati oleh setiap orang secara cuma-Cuma tanpa harus membayar. Pemerintah sendiri selaku pemasok tidak dapat menjual dan hanya bisa memungut retribusi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut ikut campur tangan dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peruntukan dan mengatur penggunaan sumber daya-sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di Negara-negara berkembang, termaksud Indonesia, karena pemerintah bertindak pula selaku pelopor dan pengendali pembangunan.
2.
Peran Disribusi Pemerintah
Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi setiap negeri acapkali tidak setara, baik di lapisan-lapisan masyarakat, di antara wilayah-wilayah Negara yang bersangkutan, maupundi antara sektor-sektor ekonomi. Kesenjangan kepemilikikan
sumber
daya
dan
kesempatan
ekonomi
akan
cenderung
mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi segelincir pihak (lapisan masyarakat, wilayah, sektor) tertentu. Daya tawar (bargaining position) antarpelaku ekonomi tidak menjadi seimbang. Tingginya produktivitas dan harga barang-barang bukan terbentuk oleh proses mekanisme pasar (kekuatan tarik menarik antara penawaran dan permintaan) yang seimbang, melainkan lebih karena ekonomi biaya yang tinggi akibat kesewenang-wenangan pihak yang menggenggam kekuatan dan kekuasaan ekonomi.
3.
Peran Stabilisatif Pemerintah
Isu stabilisasi merupakan alasan lain bagi pemerintah untuk turut mencampuri perekonomian. Alasan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Masalah yang secara objektif kalangan swasta tidak berdaya mengatasinya adalah jika
perekonomian dalam negeri dilanda inflasi, resesi atau serbuan barang-barang impor.
Ketidakmampuan pihak swasta mengatasi sejumlahkemelut pada
umumnya bersifat objektif, memang berada diluar kendali mereka, sehingga wajar mengundang campur tangan pemerintah. Namun kadangkala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah secara apriori berpandangan pihak swasta tidak mungkin mampu mengatasi masalahnya.
4.
Peran Dinamisatif Pemerintah
Peran dinamisatif pemerintah adalah kenyataan bahwa dalam beberapa hal kalangan swasta tidak memiliki keberanian yang memadai untuk menjalankan kegiatan ekonomi tertentu atau bahkan memulainya. Kalaupun keberanian itu cukup karena siap menantang resiko dan modal tersedia misalnya, biasanya perkembanagannya boleh jadi sangat lamban. Menghadapi fakta atau gejala yang seperti itu biasanya pemerintah tidak sabar, lalu turun tangan untuk merintis atau memacunya. Jadi, peran dinamisiatif pemerintah diwujudkannya dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Argumentasi pemerintah bahwa ia harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekannya sendiri. Karena dialah yang merencanakan dan memodali pembangunan. Kalau perlu demi pembangunan (biasanya didahului atau diiringi dengan dalih untuk memelihara stabilitas) pemerintah berhak mengambil alih kegiatan yang semula dijalankan oleh pihak swasta. Pelaksanaan peran dinamisiatifnya mungkinmengundang kontroversi internal. Apabila pemerintah terlalu berlebihan dalam meyakini kemampuannya sebagai dinamisator, maka yang berkembang berkat kebiksanaannya boleh jadi hanya akan terbatas pada lembaga-lembaga di jajarannya (instansi teknis dan perusahaan-perusahaan negara). Di lain pihak, dinamika lembaga-lembaga masyarakat dan perusahaan swasta justru terpasung.
B.
DASAR TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH
Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y = C + I + G + X – M merupakan “sumber legitimasi” pandangan kaum keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi yang sangat sederhana tersebut dengan gamblang dapat
ditelaah
bahwa
kenaikan (penurunan)
pengeluaran
pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta. Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyedia prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Peacock dan wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemunguta suara (voting), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak. Yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pemungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang. Dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tadi terganggu,
maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pemungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (displacement effect) . Pengatasan gangguan acapkali tidak cukup dibiayai semata-mata dengan pajak, sehingga pemerintah mungkin harus juga meminjam dana luar negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintahpun kian membengkak karena kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut ialah pajak tidak turun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah usai. Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek pengangtian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (inspection effect). Postulat efek ini menyatakan gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak lebuh besar, sehingga memungkinkan pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah beroleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksud dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah.
C.
PENGELUARAN PEMERINTAH INDONESIA
Dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan.
Masing-masing
kelompokk
dirinci
lebih
lanjut.
Klasifikasi penggolongan ini mirip seperti klasifikasi pengeluaran ke dalam pos-pos pengeluaran lancar dan pos-pos pengeluaran kapital. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsur pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintah seharihari,meliputi belanja pegawai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta sejumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya
pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran oembangunan yag dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Agak sulit untuk membedakan dengan tegas apakah suatu pengeluaran termasuk ke dalam pengeluaran rutin ataukah sebagai pengeluaran pembangunan, karena batas perbedaan antara keduanya relatif kabur. Sebagai contoh : berbagai macam upah dan gaji tambahan yang menurut logika awam termasuk pengeluaran rutin oleh pemerintah digolongkan sebagai pengeluaran pembangunan. Bagian terbesar pengeluaran rutin habis untuk membayar angsuran dan buga utang pemerintahm khususnya utang kepada pihak luar negeri. Pengeluaran pemerintah dapat pula ditelaah secara sektoral, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perlu diketahui, persektoran dalam APBN berbeda dengan persektoran dalam perhitungan perhitungan pendapatan nasional atau produk domestik bruto; baik dalam hal jumlah maupun lingkup sektoralnya.
D.
TIGA NERACA PEMERINTAHAN PUSAT
Dalam sistem neraca keuangan pemerintah pusat dikenal tiga macam neraca yaitu neraca produksi, neraca penerimaan, dan pengeluaran, serta neraca modal. Ketiga neraca ini disusun oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan angka-angka realisasi APBN. a.
Neraca Produksi
Neraca produksi menggambarkan bagaimana proses kegiatan pemerintah dalam menciptakan nilai tambah PDB sektor pemerintah dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Neraca ini terdiri atas ayat-ayat biaya (input ) dan ayat-ayat produksi ( output ).
Neraca Produksi Pemerintah Pusat Biaya (input )
Produksi (output )
1.
Belanja Barang
1.
2.
Belanja Pegawai
Dikonsumsi Sendiri
3.
Penyusutan Barang Modal
2.
Penerimaan dari Jasa
4.
Pajak Tak Langsung
3.
Produksi Berupa Barang
Produksi
yang
Adapun yang dimaksud dengan produksi ialah produksi yang dikonsumsi sendiri, pendapatan dari hasil penjualan barang-barang yang diproduksi, dan jasa yang diberikan. Secara lebih spesifik, yang diartikan dengan belanja barang ialah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, yang habis dipakai dalam proses produksi. Pengeluaran pemerintah untuk belanja barang meliputi pembelian alat-alat tulis, barang cetakan dan alat rumah tangga, sewa gudang dan kantor, serta pengeluaran rutin lainnya. Belanja pegawai mencakup unsur-unsur upah dan gaji, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Penyusutan barang modal ialah penyisihan sebagian pendapatan yang digunakan untuk pembelian barang modal baru.Pajak tak langsung yang dimaksud di dalam neraca produksi adalah yang dibayarkan oleh pemerintah, jika ada, jadi bukan pajak tidak langsung yang diterima oleh pemerintah. Sisi produksi terdiri atas ayat-ayat produksi yang dikonsumsi sendiri, penerimaan dari jasa, dan produksi berupa barang. Yang dimaksud dengan produksi berupa barang ialah penjualan dari barang-barang yang diproduksi oleh semua unit pemerintah pusat. Penerimaan jasa terdiri atas penerimaan sumbangan pendidikan yang diterima oleh sekolah-sekolah dan perguruan tinggi negeri, penerimaan dari rumah sakit
pemerintah, penerimaan dari penjualan karcis lembaga-lembaga serta objek-objek wisata yang dikelola pemerintah, dan penerimaan dari jasa tenaga kerja dan pekerjaan. Ayat yang terakhir yaitu produksi yang dikonsumsi sendiri, merupakan “ayat penyeimbang”. Nilainya diperoleh dengan cara mengurangkan jumlah sisi biaya dngan jumlah penerimaan dari jasa dan produksi berupa barang.
b.
Neraca Penerimaan dan Pengeluaran
Neraca penerimaan dan pengeluaran memperlihatkan bagaimana proses kegiatan pemerintah pusat dalam membentuk tabungannya. Disini disajikan semua transaksi lancar ( current ) yang dilakukan oleh pemerintah.
Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Pusat
1.
Penerimaan Laba Bersih
Pemerintah
2.
Property Income Diterima
2.
Property Income Dibayarkan
3.
Pajak Tak Langsung
3.
Subsidi-subsidi
4.
Pajak Langsung
4.
Bantuan Sosial
5.
Pungutan dan Denda
5.
Imputasi Kesejahteraan Pegawai
6.
6.
Transfer-transfer
Pegawai
7.
Tabungan Pemerintah
7.
1.
Pengeluaran Pengeluaran
Konsumsi
Imputasi
Kesejahteraan
Transfer-transfer
Ayat laba bersih dalam neraca ini maksudnya keuntungan dari “perusahaan” milik instansi pemerintah (tapi bukan BUMN) yang pembukuan ya tidak dapat dipisahkan dari instansi yang bersangkutan, misalnya unit atau seksi percetakan dari suatu departemen. Meskipun laba tersebut secara riil sesungguhnya ada, namun dalam neraca ini dianggap nol karena diasumsikan sudah menyatu dengan nilai produksi instansinya. Penerimaan kekayaan ( property income yang diterima)
adalah penerimaan yang berassal dari kekayaan milik pemerintah, bersumber dari tiga hal yaitu bunga, laba saham, serta sewa tanah dan royalti. Pajak tak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah melalui konsumen berkenaan dengan barang/jasa yang diproduksi, dijual, dikirim, atau digunakan. Pajak langsung ialah pajak yang dipungut berkenaan dengan pendapatan bersih seseorang atau sebuah perusahaan. Pungutan dan denda meliputi penerimaan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran konsumsi pemerintah sama dengan produksi pemerintah yang dikonsumsi sendiri.pengeluaran kekayaan ( property income yang dibayarkan) mencakup pembayaran bunga atau utang luar negeri. Ayat tabungan dalam neraca penerimaan dan pengeluaran merupakan ayat penyeimbang.
c.
Neraca Modal.
Kegiatan pemerintah dalam membentuk modal ditunjukan oleh neraca modal.di neraca ini di gambarkan transaksi pemerintahan dengan badan-badan serta pihak luar negeri.Transaksi yang di catat hanya menyangkut pembentukan modal.Sisi kiri neraca mencantumkan niali barang-barang modal pemerintah yang terdiri
atas
perubahan
stok,pembentukan
modal
tetap
bruto,pembelian
tanah,pembelian barang-barang modal(berwujud,tak berwujud) dan transfer modal.sisi kanan neraca mencantumkan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal,meliputi tabungan pemerintah,nilai penyusutan barang
modal,penerimaan
transfer
modal,dan
pinjaman
neto.
Ayat perubahan stok terdiri atas stok berbagai macam barang yanga akan di pakai,sedangkan dalam proses pengerjaan dan barang-barang yang sudah jadi namun
belum
terjual.publikasi
BPS
untuk
sementara
ini
belum
dapat
mencantumkan nilai ayat ini dalam neraca modal pemerintahan Indonesia ,karena data
perubahan
stok
barang-barang
strategis
pemerintah
belum
tersedia.Pembentukan modal bruto adalah pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang modal dikurangi penjualan barang-barang modal bekas.Yang
tergolong barang modal pemerintah yaitu semua bangunan milik pemerintah,baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun tidak,jalan, jembatan,dan kontruksi lainyamesin-mesin dan peralatan,kendaraan milik pemerintah,serta perbaikan atau perluasan dari barang –barang.Pengeluaran pemerintah dalam rangka perluasan area permukiman,lahan perkebunan dan pembelian ternak untuk dikembangbiakkan.
Neraca Modal Pemerintahan Pusat Pengeluaran Perubahan Stok Pembentukan Modal Tetap Bruto Pembelian Tanah Pembelian Barang Modal Transfer Moda
Penerimaan Tabungan Bruto Penyusutan Barang Modal Tranfer Modal Pinjaman Neto
Dalam publikasi BPS yang terbit sementara ini,pembelian tanah dan pembelian barang modal tergantung di dalam ayat pembentukan modal tetap bruto.Penggabungan nilai ayat kedua ini disebablan karena datanya menyatu dengan belanja pembangunan.Pembelian barang modal tak berwujud misalnya hak pengusahaan sumber alam,areal perikanan,konsesi,hak paten,merek dagang. Nilai untuk ayat transfer modal yang dicatat dalam neraca modal adalah transfer modal yang oleh pihak penerima/pembayarannya tidak diperhitungkan sebagai sesuatu yang menambah/mengurangi penerimaan lancarnya.Transfer modal berlangsung antar tingkat pemerintah,antar pemerintah dengan pihak swasta dalam negeri,serta antara pemerintah dengan pihak dalam luar negeri. Transfer modal darin pemerintah pusat ke pemerintah daerah terdiri atas bantuan bantuan pembangunan untuk pemerintahan tingkat propinsi,kabupaten,desa,serta pajak bumi danbangunan .dalam neraca modal ini sebagaimana dalam neraca produksi dan neraca penerimaan dan pengeluaran,juga terdapat ayat penyeimbang yaitu
pinjaman
neto
Transaksi keuangan pemerintahan pusat terdiri atas dua kelompok dasar,yaitu transaksi anggaran,transaksi bukan anggaran .Transaksi anggarasn adalah
transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang terenncana dan di bukukan dalam APBN.Transaksi-transaksi ini ditatausahakan melalui rekeningrekening Direktorat Jendral Anggaran,rekening kantor perbendaharaan,kas negara,Rekening Bendahara Umum Negara.Transaksi bukan anggaran adalah transaksi yang dilakukan pemerintahan pusat yang tidak tercatat dalam penerimaan dan pengeluaran APBN dan atau tidak ditatausahakan melalui tiga rekening utama APBN. E.
Beberapa Perbandingan.
Peranan pemerintah dalam pembentukan modal nasional praktis hamper enam kali lipat perananya dalam penciptaan nilai tambah domestik .Lebarnya kesenjangan peranan pemerintah dalam dua aspek perekonomian nasional ini bisa menjelaskan dua hal,pertama hal itu menyiratkan beratnya beban yang dipikul oleh pemerintah dalam menggerakan perekonomian.Pemerintah agaknya harus tegak lurus melakukan investasi-investasi besar,terutama berupa penyediaan sarana dan prasarana,dalam rangka merangsang
kalangan swasta dan masyarakat luas.Kedua,merupakan
penjelasan alternative ,hal itu boleh jadi mengisyaratkan belum efisien pemerintah dalam kapasitas selaku salah satu sector ekonomi. Dalam bidang pertahanan pengeluaran presentase Indonesia terkecil .Alokasi terendah pengeluaran pemerintah Indonesia adalah untuk bidang perumahan dan jaminan sosial
Daftar Pustaka
Dumairy. 1996. “Perekonomian Indonesia”. Jakarta : PT I NDEKS
