PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO Asra Hamzah 1 , Imran R. Hambali 2 , Ronald S. Badu 3 Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAK Penelitian ini untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta untuk menguji apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi bepengaruh terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah dan apakah Penatausahaan Keuangan Daerah bepengaruh terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan data primer yang berupa kuisioner. Jumlah populasi dalam peneltian ini seluruh pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 73 Orang. Sedangkan sampel yang digunakan berjumlah 25 Orang. Teknik analisis data yang digunakan yakni Analisis Jalur. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. H2 Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerag. H3 Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah. Dan untuk H4 Penatausahaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kompetensi sumber daya manusia bidang. Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Penatausahaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1
ABSTRACT This research aimed at examing the Influence of human Reseource Competence in the field of accounting and local financial administrasion towards financial statements quality of government of Bone Bolango district., along with examining of whether or not the human resorce competence in the field of Accounting and Local Financial administrasion affected the financial statement quality of government of Bone Bolango district. The research method used quantitative method. This research used quaestionnaires as the primay data. The populations in the research were 73 people as the entri employees in the Office for Management of Regional Revenues. Finance, and Assets of Bone Bolango district. Meanwhile, samples were 25 employees. Technique of data analysis used path analysis. The results of hypothesis testing showed that H1 : the human resource competence in the field of accounting positively affected the financial statement quality if local government, H2 : The local financial administrasion positively affected the financial statement quality of local government, H3: The human resource competence in the field of accounting did not affect local financial administrasion, H4 : The local financial administrasion did not affect the human resource competence in the field of accounting Keywords: Human Resorce Competence in the Field of Accounting, Local Financial Administration, Financial Statement Quality of Local Government
PENDAHULUAN Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dan mendukung dalam menjalankan suatu organisasi baik organisasi swasta maupun publik. Pada organisasi publik sendiri terutama pada sektor pemerintah sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan menjalankan tugas yang di berikan terutama dalam hal mengelola keuangan daerah karena pemerintah di berikan kepercayaan oleh rakyat dalam hal mengelola keuangan daerah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik terutama dalam hal pentausahaan keuangan daerah setiap
SKPD
harus memliliki sumber daya
manusia yang berkompeten yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan sering mengikuti pelatihan. Sumber daya manusia yang berkompeten tentu akan mampu memahami dan menerapkan logika akuntansi. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika
2
akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno 2008). Pada kabupaten Bone Bolango sendiri terutama di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah memiliki jumlah pegawai yang masih terlalu minim terutama yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi. Berikut di sajikan data kepegawaian yang ada di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Tabel.1 Daftar Pegawai DPPKAD Bone Bolango Latar Belakang Pendidikan Akuntansi Non-Akuntansi Total Sumber : DPPKAD Bone Bolango
Jumlah 25 48 73
Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi masih terlalu sedikit di bandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan non-Akuntansi. Hal ini juga dapat di lihat dari masih minimnya pejabat dan staf di lingkungan DPPKAD yang mendapatkan pelatihan yang berhubungan dengan ruang lingkup kerja di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, serta tidak terdapatnya analisis dalam hal berhubungan dengan pengiriman pelatihan. (Sumber : DPPKAD). Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. Boyatzis (1982) dalam Hutapea dan Thoha (2008:4) Kompetensi didefinisikan sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan”.
3
Ada tiga komponen utama dalam pembentukan kompotensi yaitu : Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap. (Hutapea dan Thoha) (2008:28). Jadi Sumber daya manusia yang berkompeten juga harus memiliki pengetahuan mengenai bidang akuntansi, memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem akuntansi dan serta di dukung dengan sikap yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang di berikan hal ini tentu akan mampu mempermudah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintahan sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah yang di atur dalam Permendagri
No. 21
Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang
meliputi
pertanggunggjawaban
dan
perencanaan, pengawasan
pelaksanaan, keuangan
penatausahaan,
daerah.
Sedangkan
penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Bone Bolango dalam hal ini yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah mengalami beberapa masalah di antaranya masalah pengelolaan dan pertanggung jawaban kas yang ada pada bendahara umum pengeluaran belum memadai di karenakan masih kurangnya dokumen atau bukti pendudukung dalam hal yang berhubungan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) (Sumber : DPPKAD Bone Boalngo). Masalah ini masih harus lebih diperhatikan karena pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal penatausahaan akan sangat berdampak pada kekeliruan laporan keuangan pemerintah daerah. Mardiasmo (2002: 25) mengatakan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu instansi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan yang baik pula. Komponen laporan keuangan pemeritah sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca; Laporan Operasional
4
(LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Opini laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango sendiri semenjak Bone Bolango berdiri sampai pada Tahun 2012 tidak pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. (Wahyudin. 2013. Pemkab Bone Bolango Raih WDP / Http://m.antaragorontalo.com/berita/1443/pemkab-bone-bolango). Pada Tahun 2013 dan 2014 Bone Bolango berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Meskipun Bone Bolango sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2014 masih ada sedikit temuan yang perlu ditindak lanjuti dan dilaporkan, temuan tersebut berupa : 1.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran belum memadai; (Kurangnya dokumen atau bukti pendudukung dalam hal yang berhubungan dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Surat
2.
Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM); Aset Tanah belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara
3.
andal; Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum tertib. (Saputera, Adi. 2015. Penyerahan Hasil Laporan Pemeriksaan atas LPKD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014/Http://gorontaloprov.go.id/prov-gtlo). Dengan melihat permasalahan-permsalahan di atas dapat di buktikan bahwa
kompetensi sumber daya manusia dan penatausahaan keuangan daerah merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan termuan-temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuktikan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan dalam hal ini penatausahaan Kabupaten Bone Bolango masih memiliki kendala dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban kas yang ada pada bendahara pengeluaran. Sumber daya manusia yang berkompeten tentu akan mampu menjalankan penatausahaan keuangan daerah
yang sesuai dengan peraturan
pemerintah sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
5
Laporan keuangan pemrintah daerah ini
yang nantinya akan dipertanggung
jawabkan dan di sampaikan kepada para wakil rakyat atau DPRD. Berdasarkan penjelasakn latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1. Apakah
Kompetensi
Sumber
Daya
Manusia
Bidang Akuntansi
Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 2. Apakah Penatausahaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Daerah? 3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia
Bidang Akuntansi
Berpengaruh Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah? 4. Apakah Penatausahaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi? KAJIAN TEORI Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Sumber daya manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiapa karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Matindas (2002 :89). sumber daya manusia merupakan orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian Penatausahaan Keuangan Daerah Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah
menjelaskan
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
bahwa meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam jurnalnya Dedi Kusmayadi (2009) mendefinisikan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam arti sempit dan luas yaitu :
6
1. Dalam arti sempit penatausahaan keuangan daerah adalah melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran. 2. Dalam arti luas penatausahaan keuangan daerah adalah pencatatan atas segenap
tindakan
pengurusan
administrasi
dan
pengurusan
kebendaharawanan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Pertauran Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang SAP Laporan keuangan merupakan Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Laporan keuangan pemerintah sendiri terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolang. Dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan Januari-Maret 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis apakah variabel bebas (X) berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Dimana variable bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat variabel terikat (merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Objek penelitian dalam penilitian ini yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Penatausahaan Keuangan Dearah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Data yang dgunakan dalam penelitian ini adalag data primer, dimana data dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner. Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai yang ada di Lingkungan Dinas Pendapatn Keuangan Dan Aset Daerah
7
Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah 73 Orang dan untuk sampel sampel pada penelitian ini sebanyak 25 orang yang terdiri dari 8 orang di bagian akuntansi, 17 orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah yang masing-masing terdiri dari : 5 orang dari bagian anggaran, 6 orang dari bagian pendapatan, 1 orang dari bendahara dan 5 orang dari bendahara dari setiap bagian-bagian yang ada di lingkungan DPPKAD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitan ini yaitu Analisis Jalur (Path Analysis) Adapaun desain penelitiannya adalah sebagai berikut. X1 (Kompotensi SDM Bidang Akuntansi) Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemda)
X2 (Penatausahaan Keuangan Daerah ) DAN HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN Hasil Penelitian Dalam pengujian validitas ditentukan bahwa jika rhitung lebih besar dari rtabel maka data adalah valid. Adapun hasil pengujian validitas untuk variabel kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi sebagai berikut: Pernyataan
rHitung
rTabel (n=20) SDM-1 0,509 0,444 SDM-2 0,554 0,444 SDM-3 0,677 0,444 SDM-4 0,820 0,444 SDM-5 0,607 0,444 SDM-6 0,707 0,444 SDM-7 0,681 0,444 SDM-8 0,585 0,444 SDM-9 0,657 0,444 SDM-10 0,750 0,444 SDM-11 0,497 0,444 SDM-12 0,665 0,444 SDM-13 0,748 0,444 SDM-14 0,626 0,444 Sumber: Data olahan SPSS 21, 2016
Status Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
8
Kemudian untuk variabel Penatausahaan Kuangan Daerah hasil pengujian validitas sebagai berikut: Pernyataan
rHitung
rTabel (n=20) Penatausahaan-1 0,746 0,444 Penatausahaan-2 0,563 0,444 Penatausahaan-3 0,702 0,444 Penatausahaan-4 0,600 0,444 Penatausahaan-5 0,553 0,444 Penatausahaan-6 0,711 0,444 Penatausahaan-7 0,518 0,444 Penatausahaan-8 0,563 0,444 Sumber: Data olahan SPSS 21, 2016
Status Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sedangkan untuk variable kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Pernyataan Kualitas-1 Kualitas-2 Kualitas-3 Kualitas-4 Kualitas-5 Kualitas-6 Kualitas-7 Kualitas-8 Kualitas-9 Kualitas-10 Kualitas-11
rHitung 0,497 0,602 0,618 0,694 0,592 0,491 0,617 0,540 0,698 0,838 0,806
rTabel (n=20) 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444
Status Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Dalam pengujian reliabilitas hasil menunjukkan bahwa semua variabel memiliki koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,6. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: N o
Variabel
Koefisien Reliabilitas
Acuan
Keteranga n
1
Kompetensi SDM
0,888
0,6
Reliabel
2
PKD
0,768
0,6
Reliabel
3
LKPD PEMDA
0,839
0,6
Reliabel
9
Sedangkan untuk tahapan analisis jalur dan gambar jalur strukturnya adalah sebagai beikut : Koefisien Jalur Besarnya Pengaruh Masing-masing Variabel Independen X1,X2 dan terhadap Variabel Dependen (Y) Koefisien Jalur Koefisien Jalur X1 ke Y Py.X1 0,429 Koefisien Jalur X2 ke Y Py.X2 0,598 Koefisien Determinasi Multiplier R2y,X1,X2 0,693 Koefisien Jalur Variabel diluar Penelitian Py ε 0,307 Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2016 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat digambarkan jalur struktur variabel X1 dan X2 terhadap Y berikut ini:
rx1,x2 = 0,262
X1
Px1 = 0,429
ε
0,30 7
Y
rx1,x2 = 0,292
X2
Px2 = 0,598
Pembahasan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara umum variabel Kompetensi SDM Bidang Akuntansi terletak pada kriteria yang cukup baik dengan skor sebesar 75,06%, hal ini mennggambarkan bahwa masih perlu adanya perhatian mengenai sumber daya manusia, kemudian berdasarkan analisis diperoleh nilai thitung untuk variabel Kompetensi sumber daya manusia bidang Akuntansi sebesar 3,303. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang sebesar 2,085. Maka thitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t tabel. Nilai signifikansi Kompetensi sumber daya manusia bidang Akuntansi lebih kecil
10
dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai (0,004<0,05), maka Ha1 yang menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia bidang Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini Dewi dan Yusrawati (2014) Penelitiannya menemukan bahwa Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia bidang Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pemerintah daerah. Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara umum variabel Penatausahaan Keuangan Daerah terletak pada kriteria yang baik dengan skor sebesar 77, 93 namun dengan melihat permasalahan yang ada bahwa yang sering adanya permasalahan yaitu berada pada penatausahaan pengeluaran hal ini terbukti dengan indikaor penatausahaan pengeluaran berada pada kriteria yang cukup baik 69,78%. Kemudian berdasarkan analisis diperoleh nilai thitung untuk variabel penatausahaan keuangan daerah sebesar 4,598. Jika dibandingkan dengan nilai ttabel yang sebesar 2,085. Maka thitung yang diperoleh lebih besar dari nilai ttabel. Nilai signifikansi penatausahaan keuangan daerah lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai (0,000<0,05), maka Ha2 yang menyatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian J.Efrianti (2014) Hasil penelitiannya menemukan penatausahaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Terhadap Penatusahaan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil analisis jawaban responden Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah sudah cukup baik berada pada skor Aktual 1.217 dengan skor idela 1.610
namun untuk
indikator pendidikan dan pelatihan pada variabel Kompetensi SDM Bidang Akuntansi masih
merupakan salah satu kendala dalam hal pembentukan
Kompetensi, sebagaiman menurut peraturan pemerintah no 101 tentang
11
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil mengemukakan bahwa salah satu hal untuk pembentukan kompetensi yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan sebagaiman dalam analisis jawaban responden untuk indikator pendidikan dan pelatihan masih ada beberap yang menjawab ragu-ragu. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin berkompeten sumber daya manusia akan semakin baik penatausahaan keuangan daerah, sehingga akan menhasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan analisis diperoleh nilai thitung untuk variabel Kompetensi sumber daya manusia bidang Akuntansi sebesar 1,400. Jika dibandingkan dengan nilai ttabel yang sebesar 2,085. Maka thitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai ttabel. Nilai signifikansi Kompetensi sumber daya manusia bidang Akuntansi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai (0,176<0,05), maka Ha3 yang menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia bidang Akuntansi tidak berpengaruh terhadap penatausahaan keuangan daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Nurjanah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Berdasarkan hasil analisis jawaban responden Penatausahaan Keuangan Daerah sudah cukup baik berada pada skor aktual 1.032 dengan skor ideal 1.265 namun untuk indikator penatausahaan pengeluaran merupakan salah satu hal yang menjadi kendala, hal ini telah dibuktikan dengan hasil analisis jawaban responden untuk indikator ini masih ada beberapa yang menjawab ragu-ragu, sebagaimana pada latar belakang telah dijelaskan bahwa yang sering menjadi permasalahan pada penatausahaan keuangan daerah salah satunya adalah pentausahaan pengeluaran yang berhubungan dengan kurang lengkapnya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kas keluar. Sumber daya manusia dan penatausahaan keuangan daerah merupakan salah satu hal yang mengambarkan kinerja dalam suatu daerah, pengelolaan keuangan daerah dalam suatu daerah dapat dikatakan baik dalam hal penatausahaan maka akan semakin mengambarkan bahwa sumber
12
daya yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini penatausahaan keuangan daerah memiliki kompetensi yang cukup baik terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan analisis diperoleh nilai thitung untuk variabel Penatausahaan Keuangan Daerah sebesar 1,200. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang sebesar 2,085. Maka thitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai ttabel. Nilai signifikansi Penatausahaan Keuangan Daerah lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai (0,177<0,05), maka Ha4 yang menyatakan bahwa Penatausahaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Nurjanah (2014) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kompetensi sumber daya manusia. PENUTUP Kesimpulan 1. Kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kulitas laporan keuangan pemerintah daerah . 2. Penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kulitas laporan keuangan pemerintah daerah . 3. Penatausahaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi. 4. Kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi tidak berpengaruh terhadap penatausahaan keuangan daerah Saran 1. Untuk dapat memiliki laporan keuangan yang semakin berkualitas, pemerintah kabupaten bone bolango khusunya bagi dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi sumber daya manusianya. Karena masih ada beberapa sumber daya manusia yang masih kurang memiliki kompetensi terutama yang ada pada bidang akuntansi dan sebaiknya pemerintah juga melakukan analisis dalm hal
berhubungan
dengan
pengiriman
13
pelatihan
sehingga
dapat
mempermudah untuk mengetahui seberapa banyak pegawai yang masih membutuhkan pelatihan, terutama yang ada pada bidang akuntansi. 2. Untuk penatausahaan keuangan daerah sudah cukup baik namun masih ada beberapa yang perlu ditindak lanjuti terutama mengenai kas yang ada pada bendahara pengeluaran belum sepenuhnya memadai, hal ini berhubungan dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti transaksi yang masih kurang lengkap. 3. Untuk peneliti selanjtnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan mengembangkan variable-variabel penelitian. DAFTAR PUSTAKA Andini, Dewi, Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 24 No. 1 Juni 2015. Dedi, Kusmayadi. 2009. Pengaruh Pengawasan Interen dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance, Survei Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Jurnal Ichsan Gorontalo. Vol 4. No. 2 Edisi Mei 0 Juli 2009. Hutapea, Parulian dan Nurianna, Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. J, Efrianti. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualias Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Majalengka). Skripsi. Mardiasmo. 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi. Matindas, R. 2002. Managemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan, dan Usaha,Edisi II. Jakarta : Grafiti. Megawati, S, Luh. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). e-Journal S1
14
Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015). Nurjanah, Siti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi Akuntansi Universitas Hasanudin. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Saputera, Adi. 2015. Penyerahan Hasil Laporan Pemeriksaan atas LPKD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014. Di akses pada Tgl 20 September 2015, dari Http://gorontaloprov.go.id/prov-gtlo. Wahyudin. 2013. Pemkab Bone Bolango Raih WDP. Di akses pada Tgl 20 September 2015, dari Http://m.antaragorontalo.com/berita/1443/pemkabbone-bolango Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Stuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemrintah Provinsi Jambi. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
15
