Pemberdayaan Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam

“

KAJIAN STAF AHLI MENTERI SOSIAL PEMBERDAYAAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM ”

OLEH : STAF AHLI MENTERI BIDANG DAMPAK SOSIAL

DEPARTEMEN SOSIAL RI TAHUN 2008

LATAR BELAKANG MENGAPA KAJIAN INI DILAKUKAN ADALAH :

BAB I

1. Tind indak ak lanjutn lanjutnya ya dari amanat amanat UU No. 24 Tahu Tahun n 200 2007 7 ten tenta tang ng Penanggulangan Bencana, khusunya Bab V Pasal 26 dan 27 terkait dengan “Hak dan Kewajiban Masyarakat” serta PP No. 21 Tah ahun un 20 2008 08 te tent ntan ang g Pe Peny nyel elen engg ggar araa aan n Pe Pena nagg ggul ulan anga gan n Benc Be ncan ana a kh khus usus usny nya a pa pada da Pa Para ragr graf  af  5 Pasal 87 point (1) “Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyara kema syarakata katan, n, dunia usaha dan masya masyarakat rakat sebag sebagaiman aimana a dima di maks ksud ud da dala lam m Pa Pasa sall 75 ay ayat at (1 (1)) hu huru ruff e be bert rtuj ujua uan n un untu tuk k mening men ingkat katkan kan par partis tisipa ipasi si dal dalam am ran rangka gka me memba mbant ntu u pen penata ataan an daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencan” bencan”.. 2.

Hasil kajian tahun sebelumnya (2007) yang berjudul “Penaggulangan Ben Bencan cana a Ala Alam m Ber Berbas basis is Masyarakat” yang mengha men ghasil silkan kan rek rekome omenda ndasi si keb kebija ijakan kan sal salah ah sat satuny unya a ada adalah lah:: PERL PE RLUN UNY YA PE PERA RATU TURA RAN N ME MENT NTER ERII SO SOSI SIAL AL RI sebagai salah satu indikator penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat.

LATAR BELAKANG MENGAPA KAJIAN INI DILAKUKAN ADALAH (lanjutan) : 3. Arahan Menteri Sosial RI, agar hasil kajian yang dilakukan Staf Ahli Menteri Sosial dapat dijadikan bahan untuk kebijakan. Menurut Menteri Sosial, minimnya dukungan masyarakat pada masa lalu disebabkan anggapan bahwa penanggulangan bencana adalah wujud fungsi pemerintah dalam perlindungan rakyat. Akibatnya, rakyat mengharapkan penanggulangan bencana sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Menteri Sosial menekankan, saat ini seluruh sistem, pengaturan, organisasi, rencana, dan program yang berkaitan dengan penanggulanga bencana harus dilakukan terpadu. Di samping itu, harus melibatkan semua pihak sejak fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga fase pemulihan (sumber : http://balaeropakompas.com tgl. 14 November 2008.

TUJUAN 1. Sebagai bahan informasi tentang perlunya merumuskan kebijakan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Sosial RI dengan dasar pemikiran bahwa: usaha Penanggulangan Bencana yang efektif sangat tergantung pada kemampuan masyarakat itu sendiri, dan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama dengan organisasi lain seperti pemerintah, LSM lokal dan internasional, dan sektor bisnis untuk mencegah, mengurangi risiko, menangani dan memulihkan situasi dari bencana. 1. Melalui kebijakan teknis dimaksud akan membantu masyarakat untuk dapat melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan lebih baik.

SISTEMATIKA PENULISAN Bab I PENDAHULUAN, yang menyajikan latar belakang, perumusan permasalahan kebijakan sosial, batasan pengertian, metode analisis, serta sistematika penulisan. Bab II PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL, yang terdiri dari profil permasalahan, identifikasi kebijakan, serta potensi dan sumber yang tersedia dalam kaitan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Bab III EVALUASI KEBIJAKAN, menguraikan tentang deskripsi dan analisis kebijakan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Bab IV ALTERNATIF KEBIJAKAN, yaitu berupa kriteria pemilihan alternatif kebijakan, baik bersifat kualitatif, maupun kuantitatif, serta pilihan-pilihan kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan. Bab V REKOMENDASI KEBIJAKAN PRIORITAS, yang memuat kebijakan yang diusulkan, serta komponen kebijakan yang terdiri dari tujuan, sasaran, strategi, komponen program, kelembagaan, dan indikator  kebijakan. Bab VI PENUTUP.

PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN

BAB II

1. Masyarakat melihat bencana sering disikapi sebagai topik yang “tabu” untuk dibicarakan. 2. Sebagian masyarakat juga menilai bencana alam adalah kondisi alam yang melekat pada bumi. 3. Bencana yang terjadi dari bencana satu ke bencana yang lainnya. Terus demikian berulang-ulang. Seolah tidak pernah menjadi bahan pelajaran, pengalaman berharga atau setidaknya bahan renungan dalam menangani bencana. Kompleksnya dampak yang diakibatkan oleh suatu bencana, tidak hanya mencakup pada kerugian fisik material akan tetapi mencakup pula permasalahan sosial-psikologis mereka yang menjadi korban bencana dan masyarakat yang khawatir akan terjadi bencana yang sama. Kejadian bencana yang datang secara berprose dan / atau tiba-tiba menimbulkan efek serius yang tidak hanya dirasakan oleh perorangan tetapi juga oleh seluruh masyarakat terutama yang bertempat tinggal di tempat terjadinya bencana.

PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN Tabel. Frekuensi kejadian bencana alam dan jumlah korban berdasarkan time series 1988-2007 di Indonesia. Sumber : depsos Pebruari 2008, walhi 2004. No.

Tahun

Frekuensi

Korban Meninggal

1.

1988-2003

647 kejadian

2.

2004

Gempa & Tsunami NAD dan Nias

3.

2005

281 kejadian

2.462

4.

2006

343 kejadian

10.292

5.

2007

342 kejadian

888

2.022 220.000

Faktor-faktor kerentanan yang berpengaruh antara lain : 1.Berada di lokasi berbahaya (lereng gunung api, sekitar tanggul sungai, di daerah labil, dll). 2.Kemiskinan. 3.Pertambahan penduduk yang pesat. 4.Perpindahan penduduk desa ke kota. 5.Perubahan budaya. 6.Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. 7.Kurangnya informasi dan kesadaran.

GAMBARAN IDEAL PENANGGULANGAN BENCANA SEPULUH prinsip strategi Yokohama bagi pengurangan resiko bencana saat ini : 1.Pengkajian risiko bencana adalah langkah yang diperlukan untuk penerapan kebijakan dan upaya pengurangan risiko bencana yang efektif. 2.Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sangat penting dalam mengurangi kebutuhan tanggap bencana 3.Pencegahan bencana dan kesiapsiagaan merupakan aspek terpadu dari kebijakan pembangunan dan perencanaan pada tingkat nasional, regional dan internasional 4.Pengembangan dan penguatan kemampuan untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana adalah prioritas utama dalam Dekade Pengurangan Bencana Alam Internasional 5.Peringatan dini terhadap bencana dan penyebarluasan informasi bencana yang dilakukan secara efektif dengan menggunakan sarana telekomunikasi adalah factor kunci bagi kesuksesan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

6. Upaya-upaya pencegahan akan sangat efektif bila melibatkan partisipasi  masyarakat lokal (lembaga adat dan budaya setempat), nasional, regional  dan internasional  7. Kerentanan terhadap bencana dapat dikurangi dengan menerapkan desain dan pola Pembangunan yang difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat 8. Masyarakat internasional perlu berbagi teknologi untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana, dan hal ini sebaiknya dilaksanakan secara bebas dan tepat waktu sebagai bagian dari kerjasama teknik 9. Perlindungan lingkungan merupakan salah satu komponen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan merupakan upaya yang sangat penting dalam pencegahan dan mitigasi bencana alam 10.Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, infrastruktur dan aset nasional lainnya dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Masyarakat

GAMBARAN HASIL LAPANGAN 1. Provinsi yang menjadi lokasi kajian adalah wilayah daerah rawan bencana. 2. Sumber daya yang tersedia dalam penanggulangan bencana alam masih sangat relatif terbatas. 3. Organisasi kemasyarakat yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana alam meliputi LINMAS, TAGANA, LPM, KORLAP dan Posko penanggulangan yang ada di kecamatan dan desa/kelurahan. 4. Merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum dilaksanakan dengan baik bahkan di beberapa lokasi belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 5. Dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Provinsi menggunakan tenaga relawan ada dan satuan TAGANA serta bantuan dari Pemerintah Pusat. Sedangkan partisipasi masyarakat belum teridentifikasi secara baik.

BAB III

EVALUASI KEBIJAKAN 

EVALUASI UMUM

Bencana alam sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau oleh keduanya dan menyebabkan korban manusia, penderitaan, kerugian, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan dan ekosistemnya serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penanggulangan Bencana Alam yang dilakukan saat ini masih menyimpan beberapa masalah antara lain sebagai berikut:  Kelambatan dalam mengantisipasi tanggap darurat bencana;  Kurangnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pemulihan pasca bencana;  Kerangka kerja kelembagaan lebih fokus pada pelaksanaan tanggap darurat bencana dibanding pemulihan pasca bencana serta pendanaan yang lebih ditekankan pada tanggap darurat bencana. Pemahaman atas pengurangan resiko bencana juga masih terlihat jelas akan kurangnya  pemahaman dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan resiko bencana. Lemahnya kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana,  kurangnya perencanaan dan pelaksanaan dalam pengurangan resiko bencana serta kurang terpadunya rencana penataan ruang dengan pengurangan resiko bencana.  Ketidakpahaman masyarakat dalam memberikan bantuan terhadap para korban, mengakibatkan masyarakat yang menjadi korban bencana alam sangat bergantung pada upayaupaya yang dilakukan oleh pemerintah.  Belum terpenuhinya pelayanan standar minimum yang disyaratkan oleh piagam kemanusia terkait dengan pemberian bantuan terhadap korban bencana, sehingga sering ditemui korban bencana terkesan tidak dipenuhi akan haknya terhadap kehidupan yang bermartabat.



ANALISA TERHADAP KEBIJAKAN YANG ADA

1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan hak (Pasal 26) dan kewajiban masyarakat (pasal 27) membutuhkan kebijakan teknis yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Departemen Sosial untuk menerbitkan peraturan dalam rangka pemberdayaan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. 2. Lingkup partisipasi masyarakat sebagaimana pada Paragraf 5 Pasal 87 PP No. 21 Tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan dan rasa kepedulian pada daerah rawan bencana. Secara khusus, partisipasi yang dimaksud tidak menjelaskan hal-hal yang menjadi kewajiban masyarakat seperti ; kegiatan kampanye, meningkatkan rasa kepedulian dan kesetiakawanan serta penggalangan dana. 3. Penguatan potensi daerah dalam penanggulangan bencana alam serta keterlibatan masyarakat untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana, terutama terkait dengan pemahaman peran masyarakat tentang bencana alam dan upaya-upaya dalam meminimalisir jumlah korban dan kerugian akibat bencana alam ; 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana alam, masih diarahkan pada organisasi yang telah dibentuk pemerintah termasuk penyiapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan organisasi sosial masyarakat lokal; 5. Lemahnya Pelaksanaan program, yang secara proporsional dari mulai tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana termasuk di dalamnya pengetahuan akan nilai-nilai lokal yang memiliki korelasi signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana alam. 6. Terbatasnya jangkauan penanganan bencana alam dengan menggunakan potensi dan sumber daya lingkungan dan sumber daya manusia sebagai bagian integeral dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. 7. Dalam pelaksanaannya Departemen Sosial berkoordinasi dengan BNPB. Sedangkan untuk tingkat daerah Dinas Sosial berkoordinasi dengan BPB Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



TENTANG PENTINGNYA PEMBERDAYAAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Penanggulangan bencana adalah tanggungjawab semua pihak, bukan pemerintah saja.Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas martabat, keselamatan dan keamanan dari bencana. 2. Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman dan bencana. Karena itu kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyaMasyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif.Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana. Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap menghadapi kondisi akibat bencana. 3. Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk  membangun kembali kehidupannya.

ALTERNATIF KEBIJAKAN 

BAB IV

KRITERIA PEMILIHAN ALTERNATIF

A. KUALITATIF Kriteria kualitatif adalah kriteria yang lebih melihat besaran potensi sebagai sesuatu yang perlu didayagunakan sebagai bagian dari strategi penanggulangan bencana alam, yang meliputi 1. Pemanfaatan nilai-nilai lokal dan pengetahuan masyarakat setempat yang terkait dengan penanggulangan bencana alam; 2. Pemanfaatan inovasi pengetahuan dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan; 3. Pengurangan cakupan resiko bencana alam; 4. Mekanisme penanggulangan bencana yang mencakup : a. Pengurangan resiko bencana alam sebagai prioritas nasional maupun daerah, b. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat lokal tentang bencana yang akan terjadi, c. Pembentukan Institusi pelaksana yang kuat, terkoordinasi dan efektif, d. Pengadaan dan perbaikan sistem peringatan dini, e. Pengidentifikasian, pengkajian dan pemantauan bencana alam, f. Peningkatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat, agar tanggapan yang dilakukan lebih efektif, sebaiknya lakukan pula kegiatan simulasi bencana. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana; 6. Pemberdayaan peran masyarakat dalam menghadapi bencana yang didapat dari pengalaman (proses belajar dari pengalaman sebelumnya); 7. Respon pemerintah daerah dan aparatnya dari instansi sektor dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat; 8. Terlatih, terorganisasi dan terkoordinasinya tenaga lokal (Desa/Kelurahan) dalam penanggulangan bencana alam; 9. Dibangunnya kesamaan persepsi tentang kebencanaan di lingkungan masyarakat.

B. KUANTITATIF Kriteria kuantitatif adalah sejumlah potensi yang terkait dengan penggunaan teknologi dan suporting sistemnya sebagai bagian dalam upaya penanggulangan bencana alam yang meliputi: 1. Pemetaan Daerah Rawan Bencana (gempa bumi, tanah longsor, bencana, gunung berapi, banjir, dll); 2. Pengembangan Sistem Deteksi Dini ( Early Warning System/EWS) di daerah rawan bencana (termasuk pengenalannya kepada masyarakat); 3. Tersedianya lokasi yang dijadikan sebagai wilayah aman oleh masyarakat sesuai dengan penempatan POSKO dari beberapa lembaga yang mempunyai komitmen dalam penanggulangan bencana alam; 4. Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana; 5. Adanya dukungan pelayanan terhadap korban bencana (khususnya di Departemen Sosial) dalam hal ini Direktorat BSK Bencana Alam Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial; 6. Pendataan kegiatan secara simultan sesuai dengan konsentrasi permasalahan dan kebutuhan yang ada; 7. Tanggap darurat terhadap korban bencana. 8. Cakupan pemulihan trauma pasca bencana.



PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN

Dalam rangka upaya pemberdayaan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana alam perlu dikembangkan kebijakan sosial sebagai berikut: 1. Peningkatan jumlah, pengetahuan dan kemampuan Karang Taruna, PSM dan TKSM lainnya yang diarahkan menjadi Taruna Siaga Bencana (TAGANA). 2. Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana alam baik pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. 3. Tata Cara Pemberdayaan Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam, sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, yang berhubungan dengan prinsip penanggulangan bencana, pengaturan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.

4. Aktualisasi peran lembaga kemasyarakatan, keagamaan dan kelembagaan sosial lokal lainnya untuk menjadi bagian dalam kampanye sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.



PILIHAN KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN

Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana alam baik pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. “

”

ALASAN PEMILIHAN KEBIJAKAN 1.Ditinjau dari efisiensi, maka hasil yang dicapai lebih optimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia. 2.Ditinjau dari efektivitas, maka diharapkan melalui alternatif kebijakan tersebut dapat mempercepat tercapainya tujuan fungsional dalam upaya penanggulangan bencana alam, yaitu ketepatan, kecepatan dan kesesuaian. 3.Keberlanjutan: menjadi program/kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus karena sifatnya masalah membutuhkan penanganan yang berkelanjutan.

BAB V

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN

Berdasarkan pertimbangan pilihan kebijakan, perlu disusun Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Meskipun upaya-upaya terpadu, dan koordinasi telah di fasilitasi melalui UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008, namun kenyataan dilapangan pada kasus kejadian bencana alam yang terjadi dilokasi terpencil dan sulit dijangkau kejadian bencana alam masih menjadi permasalahan sendiri; 2. Pada beberapa kasus kejadian bencana alam, masyarakat yang menjadi korban bencana alam lebih cenderung menjadi obyek dari penanggulangan bencana. Disisi lain, keterbatasan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana menjadi bagian pada setiap upaya penanganan pengungsi di tempat-tempat pengungsian; 3. Adanya perubahan paradigma penangulangan bencana dari fatalistikresponsif menjadi preventif-proaktif;

4. Penetapan Peraturan Menteri Sosial tidak membutuhkan biaya yang besar, namun hasilnya akan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam; 5. Penanggulangan bencana alam dari mulai sebelum, pada saat dan pasca bencana merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat; 6. Secara geografis Indonesia termasuk rawan bencana alam, sehingga membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk menyiapkan masyarakat dalam kesiagaan menghadapi bencana, pada saat tanggap darurat saat terjadinya bencana dan pasca bencana; 7. Menjadikan masyarakat sebagai potensi sumber daya dalam penannggulangan bencana akan membantu tingkat responsif terhadap penanggulangan bencana alam itu sendiri, terutama pada kasus kejadian bencana alam yang letaknya berjauhan dari pusat pemerintahan. 8. Menjadikan masyarakat terbiasa dan akrab dengan pemahaman akan bencana alam pada daerah-daerah rawan bencana merupakan langkah maju dalam upaya kemandirian penanggulangan bencana alam dan mengurangi resiko yang akan timbulkan dari kasus-kasus kejadian bencana.

KOMPONEN KEBIJAKAN UU NO. 24 TAHUN 2007 DAN PP NO. 21 TAHUN 2008 A. Tujuan B. sasaran C. Strategi D. Komponen Program E. Kelembagaan

REKOMENDASI KEBIJAKAN : Peraturan Menteri Sosial Tentang Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

F. Indikator Kebijakan

UMUM Pasca bencana, terdiri atas; a.rehabilitasi dengan kegiatan (1) pemulihan social psikologia, (2) bantuan BBR, (3) pemulihan social, ekonomi dan budaya. b.rekonstruksi, dengan kegiatan (1) membangkitkan kembali kehidupan social budaya masyarakat, dan (2) mendorong partisipasi, lembaga/organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat.

SUBSTANSI

REKOMENDASI YANG DISARANKAN  Agar upaya melibatkan masyarakat dalam penanganan kasus bencana alam menjadi legal, efektif dan berkesinambungan perlu adanya Peraturan Menteri Sosial tentang Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana yang bertujuan : 

UMUM :

1. Pemberian sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam. 2. Pemberian dukugan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana alam. 3. Pemberian dukungan iklim yang kondusif dan peningkatan kemampuan bagi terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam. 4. Pemberian kesempatan dalam pengambilan kuputusan terhadap kasus kejadian bencana alam yang terjadi di daerah. 5. Menjadikan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam sebagai salah satu strategi dalam upaya mengatasi ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana alam.

SUBSTANSI Sedangkan materi muatan dari Peraturan Menteri Sosial tersebut, meliputi : A. Batasan pengertian yang mencakup: a. Peran masyarakat b. Masyarakat c. Bencana alam B. Ruang lingkup yang meliputi : 1. Pra bencana, terdiri atas; a.pengenalan resiko bencana b.pencegahan c.kesiapsiagaan d.peringatan dini, dan e.MITIGASI 2. Tanggap darurat, terdiri atas; a.penyelematan dan evakuasi orang yang terkena bencana b.pemenuhan kebutuhan dasar, dan c.perlindungan kelompok rentan. 3. Pasca bencana, terdiri atas; a.rehabilitasi dengan kegiatan (1) pemulihan social psikologia, (2) bantuan BBR, (3) pemulihan social, ekonomi dan budaya. b.rekonstruksi, dengan kegiatan (1) membangkitkan kembali kehidupan social budaya masyarakat, dan (2) mendorong partisipasi, lembaga/organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat. 



SUBSTANSI (lanjutan) C. Maksud dan Tujuan D. Tatacara dan/atau mekanisme pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. E. Hak-hak masyarakat yang berperan dalam penanggulangan bencana (upaya-upaya pemberdayaan). F. Bantuan dan/atau sarana prasarana. G. Peran pilar-pilar partisipan masyarakat/TKSM (Karang Taruna, PSM, WKSBM, Tagana dan Orsos) H. Monitoring dan Evaluasi I. Koordinasi antar kelembagaan masyarakat : 1. Tingkat Nasional pada Departemen Sosial dan departemen yang terkait serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2. Tingkat Daerah pada Dinas Sosial dan dinas yang terkait serta Badan Daerah Penanggulangan Bencana (BDPB)

BAB VI

PENUTUP Peningkatan partisapasi masyarakat terhadap pencegahan dan upaya-upaya penanggulangan bencana perlu didukung dan difasilitasi melalui kerangka formal dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada Pasal 26 dan 27 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya pada Paragraf 5 Pasal 87 yangn terkait dengan partisipasi lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.

Tentu saja upaya yang dilakukan ini masih berbentuk advokasi sosial terhadap pemberdayaan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Namun demikian hal terpenting dan utama dari kajian ini adalah melahirkan ide dasar bahwa perlunya memperhatikan penanganan penanggulangan bencana secara serius, terpadu dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi penanggulangan bencana alam.