PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS RUU KUHP
*)
Oleh : Barda Nawawi Arief
Penganar :
Salah satu masalah besar pembangunan nasional yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pembaharuan/pembangunan sistem hukum nasional, di antaranya pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya pembaharuan KUHP sebagai sistem induk hukum pidana. Jiwa/semangat nasionalisme dan keinginan the founding fathers agar bangsa Indonesia mempunyai KUHP buatan bangsanya bangsanya sendiri, terlihat seak pertama kali !"S !"S #KUHP warisan $elanda% diberlakukan di Indonesia. !aktu itu ditegaskan #dalam PP &o. '/1()*%, bhw +peraturanperaturan yang ada sampai berdirinya sampai berdirinya negara -.I. pada tanggal 1 gustus 1()*, selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang 0asar masih berlaku, a!al !a"a ida# $erenangan dengan Undang%Undang Da!ar+.
Sewaktu !"S diberlakukan dg UU &o. 1/1(), pun ditegaskan 2 3Peraturanperaturan
hukum pidana, hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang ida# da&a di"alan#an' aa( $erenangan dengan #ed(d(#an Re&($li# Ind)ne!ia !e$agai Negara *erde#a, atau tidak
mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku+.
0ari kedua statement di atas, elas terlihat bhw diberlakukannya !"S/KUHP warisan 4aman Hindia $elanda itu $5-SI67 S585&7-, dan berlakunya !"S/KUHP itu dibatasi dengan semangat patriotisme/nasionalisme para pendahulu/peuang kemerdekaan, untuk membangun/memperbaharui KUHP warisan $elanda.
9%
$ahan Pelatihan/penataran Pelatihan/penataran sasasas Hk Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh 6H U:8 ;ogyakarta ;ogyakarta dan 8ahupiki, di Uni"ersity
1). Judul ini ditentukan oleh Panitia Pelatihan. 7opik yg diminta sudah terlalu sering dibi?arakan, sehingga tidak mustahil materi yang disaikan dalam makalah ini, hanya sekedar pengulangan pengulangan dari yang pernah dikemukakan dalam berbagai @orum dan artikel. artikel.
1
0engan belum diperbarui/digantinya KUHP warisan 4aman Hindia $elanda itu, berdampak ?ukup luas pada keseluruhan pilarpilar sistem penegakan hukum pidana #yaitu pilar legislasi/@ormulasiA pilar yudikasi/aplikasi dan pilar edukasi/pendidikan dan ilmu hukum%. Pilar legi!la!i /@ormulasi #pembuatan/perumusan hk pidana dalam peraturan perundangundangan% saat ini, i ni, walaupun dibuat se?ara nasional oleh bangsa Indonesia sendiri, namun selalu terikat/berorientasi pada KUHP/!"S sebagai sistem induk buatan $elanda. Pada &ilar +(di#a!i,+(di!ial , penegakan hukum pidana selalu berorientasi pada asasasas hukum pidana dalam aturan umum KUHP sebagai sistem induk, antara lain dan terutama terikat pada asas legalitas @ormal # principle of legality % sehingga terabaikanlah asasasas lain yang tidak tertulis atau yang ada dalam rambu rambu sistem penegakan hukum nasional, seperti asas keadilan berketuhanan, asas kemanusiaan, asas demokrasi/kerakyatan, dan asas keadilan sosial. Pilar ed(#a!i #pendidikan/ilmu hukum% uga sangat dipengaruhi oleh hukum pidana positi@ yg berlaku, sehingga ilmu hukum pidananya lebih ter@okus pada ilmu hukum pidana positi@ yg berorientasi pada KUHP sebagai sistem induknya, sehingga kurang mengembangkan ilmu hukum yang berorientasi pada budaya hukum nasional Pan?asila.
0engan
demikian
tidak
banyak
digali/diperdalam/dikembangkan
pembaharuan ilmu hukum berbasis budaya hukum nasion al.
Sehubungan dengan masalah terakhir ini, saya kutipkan kembali sebagian orasi pengukuhan saya pada tahun 1(() sbb. 2 Pemahaman dan penguasaan normati@dogmatis keseluruhan sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan
hukum, namun namun di sisi lain dapat berakibat
Bkebekuan dan kekakuanB kekakuanB pemikiran
yang dapat dapat menadi @aktor penghambat di
dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiranpemikiran baru #konsep konsep BlainB% dalam rangka upaya pengembangan pengembangan dan pembaharuan
hukum
pidana di Indonesia. 0alam pengalaman saya selaku salah seorang anggota 7im Pengkaian dan
Penyusunan
Konsep KUHP $aru, sering dirasakan tidak
mudahnya menelaskan aspekaspek BbaruB #konsepkonsep BlainB% yang ada atau yang ingin dimasukkan dimasukkan ke dalam Konsep KUHP $aru, bahkan sering mendapat reaksi
dan kritik keras. 0engan mengungkapkan hal ini saya tidak bermaksud
'
menyatakan konsep mana yang lebih baik #yang ada di dalam KUHP atau yang ada di dalam BKonsep KUHPB%A tetapi sekedar ingin mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan
Bsesuatu #ide/konsep/ sistem% yang
lain/baruB,
hambatan
pertama ustru akan mun?ul dari mereka yang se?ara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/sistem yang lama. Hal lain yang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan dan pengembangan ide/ konsep/sistem lain #BbaruB% khususnya dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus uga dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diaarkan di perguruan tinggi. Kalau yang diaarkan terlalu berorientasi pada IHP positi@, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP #!"S%, sulit diharapkan
adanya
BpengembanganB. IHP positi@ lebih bersi@at BstatisB karena yang terutama diaarkan adalah penguasaan atau
kemahiran/ ketrampilan
hukum positi@. 0ari tahun ke
tahun yang diaarkan tetap sama yaitu normanorma substanti@ yang ada di dalam hukum positi@ itu. $ahkan tidak ada perbedaan prinsip antara Ilmu Hukum Pidana Positi@ sebelum dan sesudah kemerdekaan. 0emikian pula ilmu/teori yang diaarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum potiti@/substanti@ itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami
dan
menerapkan sesuatu #norma dan pengetahuan hukum% yang bersi@at BstatisB dan BrutinB inilah, terlebih apabila diterima sebagai suatu BdogmaB, yang dapat menadi salah satu @aktor pidana.
penghambat upaya pengembangan dan
pembaharuan
hukum
1
khirnya, dapat saya tegaskan kembali pernyataan saya pada seminar 8unaslub 8ahupiki bulan September '>1= tentang akibat lamanya proses pembaharuan KUHP nasional, sbb2 Camanya perubahan/pembaharuan KUHP memang bukan masalah. 8asalahnya pada akibat/dampak yang ditimbulkannya. Selama KUHP/!"S warisan $elanda #yang menadi induk sistem hukum pidana% belum diganti, selama itu pulalah teradi
3penaahan sistem hukum
pidana+. Ini
berarti ada 3penaahan
1
$arda &awawi rie@, $eberapa spek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana2 8enyongsong :enerasi $aru Hukum Pidana,
=
#pemerkosaan/ pemasungan/pembunuhan% terhadap nilainilai luhur budaya hukum nasional yang di?ita?itakan dan nilainilai yang hidup di masyarakat+. $ahkan dapat dikatakan, semakin lama sistem hukum bekas penaah/kolonial diberlakukan, semakin tergeser/ tergoyahkan karakter ati diri bangsa yang ingin dibangun. Sungguh sulit dibayangkan, bagaimana kualitas kehidupan masyarakat yang berkarakter Pan?asila dapat terwuud, kalau sistem hukumnya sendiri tidak berkarakter Pan?asila #tidak berkarakter ketuhanan/religius, tidak berkemanusia an/humanis, tidak berkarakter nasionalis, demokratis/kerakyatan, dan tidak berkarakter keadilan sosial%.
RUAN- LIN-KUP PEMBAHARUAN HKM PIDANA DALAM RUU%KUHP
Se?ara garis besar, pembaharuan dalam konteks -UU KUHP dapat dielaskan sebagai berikut 2 KUHP pada dasarnya dapat dilihat sebagai bangunan sistem hukum pidana yang terdiri
dari
bangunan
3norma
substanti@+
dan
bangunan
3sistem
nilai/ide
dasar/konsep #kultural/@iloso@i%+. norma substanti@nya adalah norma hukum pidana substanti@ yang mengatur keseluruhan sistem hukum pidana dan pemidanaan # penal/sentencing system %, dan 3sistem
nilai/ide
conception+
dasar/konsep+
yang
berada
adalah 3intelectual
dibalik
norma
philosophy/ intelectual
substanti@nya.
Intellectual
philosophy/intellectual conception ini, kalau meminam istilah ./ Ewald 0 dapat '
!illiam 5wald menyatakan, bahwa 2 3Comparative law is an essentially philosophical activity.
Comparative law as 'comparative jurisprudence' is the comparative study of the intellectual conceptions that underlie the principal institutions of one or more foreign legal systems +. # Esin Örücü, CI!IC"# C$%&""!IE #"(, Considering &arado)es for #egal *ystems in !ransition, E+C# vol..-, +une %.
disebut sebagi 1law in mind 2 yang bisa berupa pandangan = the view >, pemahaman #the understanding %, atau konsep #the conception %. Oleh #arena i(' r(ang ling#(& &e$ahar(an KUHP da&a diliha dari $er$agai a!&e# : %
Kalau KUHP dilihat sebagai bangunan norma substanti@, yaitu sebagai 3sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substanti@+, maka pembaharuan KUHP pada dasarnya
merupakan 2 perubahan/pembaharuan
sistem hukum pidana/sistem
pemidanaan substanti@. Se?ara singkat, aspek pertama ini dapat disebut 3pembaharuan norma substanti@+ atau 3pembaharuan
sistem hukum pidana/
sistem pemidanaan substanti@+ # su5stantive penal/ sentencing system reform %. %
Kalau KUHP dilihat sebagai mani@estasi sistem budaya/kultur/nilainilai sentral/ ide dasar hukum suatu masyarakat, maka pembaharuan KUHP pada dasarnya merupakan
perubahan/pembaharuan
sentral/ide
dasar/pokok
@iloso@i
tertentu
yang
sistem
nilai
budaya/kultur/nilainilai
pemikiran/pandangan/wawasan/konsep melatar
belakangi
sistem
norma
intellektual
hukum
pidana
substanti@nya. Pembaharuan aspek kedua ini #aspek nilai/ide dasar/pokok pemikiran/intellectual conception/intellectual philosophy +% dapat disebut se?ara singkat sebagai 3pembaharuan nilai/ide dasar/pokok pemikiran+ #bisa disebut dengan berbagai istilah, a.l. 3value reform/cultural reform/5asic7ideas reform;
law in minds reform+%.
apprehended only from within, from the standpoint of legal actors. "nd comparative law as comparative jurisprudence correspondingly is 1comparative law in minds26 1the comparative study of the intellectual conceptions that underlie the principal institutions of one or more foreign legal systems.+=' 0ari kutipan di atas terlihat elas, bahwa hukum lebih dari sekedar @akta/@a?ts #berupa teks/rumusan norma, institusi, sanksi, dll ...% yang dibuat dan dilaksanakan oleh &egara, tetapi uga, yang penting adalah ideide yang mendasari, yang menggerakkan/menghidupkan, dan yang mengikat @akta itu bersamasama. Ideide itu bisa berupa pandangan = the view >, pemahaman #the understanding %, atau konsep #the conception %. 0itegaskan pula, hukum sebagai ilmu bukan hanya 3law in 5oo3s+ dan 3law in action+ , yang keduanya dapat dipahami sepenuhnya melalui pengamatan eksternal/luar saa, tetapi hukum uga merupakan 3law in minds+ #Bhukum dalam ideide/ pikiranB%, antara lain berbagai alasan/pertimbangan logis, gaya pemikiran #style of thought %, alinan berbagai pendirian/keyakinan, ide, pilihanpilihan, keinginan, kepentingan, dasar dasar pembenaran, prinsipprinsip, teknik, alasan, dan asumsiasumsi yang hanya dapat dipahami dari dalam. Perbandingan hukum sebagai ilmu perbandingan #comparative jurisprudence % adalah Bperbandingan hukum dalam pikiran/ide+ #comparative law in minds %, yaitu Bstudi banding dari konsepsikonsepsi intelektual #intellectual conceptions % yang mendasari institusi pokok dari satu atau lebih sistem hukum asingB.
*
PEMBAHARUAN 1NORMA SUBSTANTI32
4SISTEM
HUKUM
PIDANA,
dasarnya
merupakan
SISTEM PEMIDANAAN SUBSTANTI3%.
Keseluruhan norma
substanti@
dalam
KUHP,
pada
keseluruhan bangunan sistem hukum pidana/sistem pemidanaan materiil/substanti@ # su5stantive penal system/sentencing system %, baik yang merupakan aturan umum # general rules% maupun aturan khusus # special rules%. -UU KUHP hanya terdiri dari ' #dua% buku 2 $uku I tentang turan Umum dan $uku II tentang 2 7indak Pidana. 0i dalam aturan umum $uku I dimasukkan bangunan konsepsional sistem hukum pidana #sistem pemidanaan% yang men?akup ketentuan mengenai asasasas, tuuan pidana/ pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta berbagai pengertian/ batasan uridis se?ara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok #tindak pidana, kesalahan, dan pidana%. Se?ara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersi@at umum inilah yang biasanya disebut 3aaranaaran umum+ #3algemene leerstukken+ atau 3algemeine Cehren+%, seperti masalah tindak pidana, si@at melawan hukum, kesalahan, pidana dan tuuan pemidanaan, asasasas hukum pidana dsb. 0i dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak semua bangunan/ konstruksi konsepsional sistem hukum pidana atau aaran hukum pidana umum itu dimasukkan/ dirumuskan di dalam $agian Umum $uku I. ;ang tidak dimasukkan/ dirumuskan se?ara eksplisit dalam $uku I KUHP itu antara lain ketentuan mengenai tuuan dan pedoman pemidanaan, pengertian/ hakikat tindak pidana, si@at melawan hukum #termasuk asas tiada pertanggungawaban pidana tanpa si@at melawan hukumA 1no lia5ility without unlawfullness +A asas ketiadaan sama sekali si@at melawan hukum se?ara materiel atau dikenal dengan asas 3 afwe?igheids van
alle materiele wederrechtelij3heid2 D!%, masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungawaban pidana #termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahanA asas ?ulpabilitasA +no lia5ility without 5lameworthiness2@ 2afwe?igheids
van alle schuld +DSA pertanggungawaban akibat/ erfolgshaftung , kesesatan/ errorA pertanggungawaban korporasi%.
!alaupun aaran umum atau konstruksi konsepsional yang umum itu tidak ada di dalam KUHP, tetapi semua itu ada di dalam pelaaran/ ilmu hukum pidana dan umumnya diaarkan kepada para mahasiswa hukum. &amun, karena tidak ter?antum se?ara tegas/ eksplisit di dalam KUHP, sering konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakanA bahkan kemungkinan +diharamkan+ dalam praktek atau putusan pengadilan. 0emikian pulalah halnya dengan masalah tuuan dan pedoman pemidanaan yang kemungkinan bisa dilupakan, diabaikan, atau diharamkan hanya karena tidak ada perumusannya se?ara eksplisit di dalam KUHP. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi 3tuuan+ sangat sentral dan @undamental. 7uuan inilah yang merupakan iwa/ roh/ spirit dari sistem pemidanaan. Setiap sistem mempunyai tuuan. Sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan hukum dsb.nya uga mempunyai tuuan #dikenal dengan istilah 3"isi+ dan 3misi+%. 0emikian pulalah dengan sistem hukum #termasuk sistem hukum pidana%, sehingga tepatlah apabila dikatakan
bahwa
sistem
#3 purposive system +%.
hukum
merupakan
suatu
sistem
yang
bertuuan
gar ada keteralinan sistem, maka tuuan pemidanaan
dirumuskan se?ara eksplisit di dalam -KUHP. 0i samping itu, perumusan yang eksplisit itu dimaksudkan agar 3tidak dilupakan+, dan terutama untuk menegaskan bahwa tuuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan. 0engan konstruksi demikian, maka persyaratan pemidanaan atau dasar pembenaran #usti@ikasi% adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya +tindak pidana+ #7P% dan +kesalahan atau pertanggungawaban pidana+ #K/PJP%, tetapi uga didasarkan pada +tuuan pemidanaan+. Persyaratan pemidanaan demikian dapat diskemakan sebagai berikut 2 PI0& E 7P F K #PJP% F 7uuan
Skema pemidanaan di atas dapat pula digambarkan dalam bentuk nera?a keseimbangan, sebagai berikut 2
Skema pemidanaan di atas akan berbeda dengan syarat pemidanaan yang hanya bertolak atau ter@okus pada tiga masalah pokok hukum pidana tindak pidanaA kesalahan/ pertanggungawaban pidanaA dan pidana. 0engan hanya melihat tiga masalah pokok itu, maka @ormula syarat pemidanaan yang sering dikemukakan se?ara kon"ensional adalah2 PI0& E 7P F K #PJP% 0alam @ormula/model/pola kon"ensional di atas, tidak terlihat "ariabel +tuuan+, karena tidak dirumuskan se?ara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan +tuuan+ berada di luar sistem. 0engan model demikian, dasar pembenaran atau usti@ikasi adanya pidana hanya terletak pada 7P #syarat obekti@% dan Kesalahan #syarat subekti@%. Jadi seolaholah pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Jelas terkesan sebagai +model kepastian+ yang kaku. 0irasakan anggal #menurut model ini%, apabila kedua syarat itu terbukti tetapi sipelaku +dimaa@kan+ dan tidak dipidana. 0engan demikian, ide +permaa@an/ pengampunan hakim+ # echterlij3 pardon/judicial pardon/dispensa de
pena% seolaholah tidak mempunyai tempat atau setidaktidaknya sulit diterima.
Cain halnya dengan model Konsep/-KUHP. 0engan dimasukkannya "ariabel tuuan di dalam syarat pemidanaan, maka menurut Konsep, dasar pembenaran atau usti@ikasi adanya pidana tidak hanya pada +tindak pidana+ #syarat obekti@% dan +kesalahan #syarat subekti@%, tetapi uga pada +tuuan/ pedoman pemidanaan+. G
0engan mengingat +tuuan dan pedoman pemidanaan+ ini, maka menurut Konsep, dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maa@ dan tidak menatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun +7P+ dan +K+ telah terbukti. Jadi Konsep memberi tempat pada ide +permaa@an/pengampunan hakim+. 0engan demikian, dapat dikatakan bahwa model Konsep bukan model yang kaku/absolut, tetapi model keseimbangan yang @leksibel. Catar belakang ide @leksibilitas/elastisitas pemidanaan inipun terlihat di $elanda sewaktu dimasuk kannya ketentuan 2echterlij3 pardon + ke dalam Pasal (a !"S $elanda. 8enurut penelasan Pro@. &i?o Kei4er dan Pro@. S?ha@@meister, dulu #sebelum adanya pasal permaa@an hakim%, apabila dalam keadaan khusus hakim di $elanda berpendapat bahwa sesungguhnya tidak harus diatuhkan pidana, maka hakim terpaksa tetap menatuhkan pidana, walaupun sangat ringan.
0ari penelasan demikian terlihat,
bahwa Pasal (a !"S $elanda #-e?hterlik pardon% pada hakikatnya merupakan +pedoman
pemidanaan+
yang
dilatarbelakangi
oleh
ide
@leksibilitas
untuk
menghindari kekakuan. 0apat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman permaa@an hakim itu ber@ungsi sebagai suatu +katup/ klep pengaman+ # eiligheids73lep% atau +pintu darurat+ #nooddeur %. $angunan/struktur sistem normati@ atau sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substanti@ dalam -UU KUHP dapat diskemakan sbb. 2 SISTEM PEMIDANAAN 4SISTEM HK PIDANA)
A!a! 5 T("(an Pe*idanaan
Tinda# Pidana
A(ran,Ped% an Peid/
Ke!alahan 4P6P)
Pidana
(
$angunan/struktur sistem normati@ atau sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substanti@ dalam -UU KUHP di atas agak berbeda dengan KUHP #!"S% selama ini, yang nampak lebih sederhana sebagaimana bagan/skema sbb. 2 SISTEM PEMIDANAAN 4SISTEM HK PIDANA)
A!a! HP
A(ran Pe*idanaan n TP 7 Pidana
PEMBAHARUAN IDE DASAR,LATAR BELAKAN- PEMIKIRAN 2
Kaian/diskusi mengenai pokokpokok pemikiran #idedasar% ini menadi sangat penting, karena membangun atau melakukan pembaharuan hukum #3law reform+, khususnya 3 penal reform+% pada hakikatnya adalah 3membangun/memperbaharui pokokpokok pemikiran/konsep/idedasarnya+, bukan sekedar memperbaharui/ mengganti perumusan pasal #UU% se?ara tekstual. leh karena itu, kaian/diskusi tekstual mengenai Konsep/-UU KUHP harus didahului atau disertai dengan diskusi konseptual. Kaian konseptual mengenai pokokpokok pemikiran #idedasar% sassas Hukum Pidana #8ateriel% &asional sudah ?ukup lama dilakukan, yaitu seak dibahasnya Konsep I tahun 1() sampai sekarang. Konsep pertama tahun 1() berudul 3Konsep -UU 7entang sassas dan 0asar0asar Pokok 7ata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia+. Konsep pertama ini dibahas dalam Kongres P5-SHI di Surabaya tahun 1(), antara lain oleh almarhum Pro@. 8oelatno yang mengaukan prasaran berudul 3tas 0asar tau sassas pakah Hukum Pidana Kita Hendaknya 0ibangun+. Pokokpokok pemikiran tersebut bergulir terus dan diperkaya oleh pemikiranpemikiran yang berkembang sampai saat ini. Jadi masalah ini sudah merupakan proses kaian yang ?ukup panang dan bahkan
1>
3bergenerasi+ #dari generasi 3kakek guru+ sampai ke 3?u?u murid+%. Hasil kaian itu kemudian di?oba untuk dituangkan, diimplementasikan, dan di@ormulasikan dalam Konsep/-UU KUHP. -UU KUHP #disingkat -KUHP% merupakan sebuah 3-an?ang $angun+ Sistem Hukum Pidana &asional #SHP&% yang bermaksud 3membangun/memperbaharui/ men?iptakan sistem baru+, maka pembahasan -KUHP seyogyanya bukan sekedar membahas
masalah
perumusan/@ormulasi
pasal
#UU%.
8embangun
atau
melakukan pembaharuan hukum #3law reform+, khususnya 3 penal reform +% pada hakikatnya adalah 3membangun atau memperbaharui pokokpokok pemikiran/ konsep/idedasarnya+, bukan sekedar memperbarui/mengganti perumusan pasal #UU% se?ara tekstual. leh karena itu, pembahasan tekstual -KUHP harus dipahami
atau
disertai
dengan
pembahasan
konseptual
dan
konstekstual,
khususnya dalam konteks rekonstruksi konseptual pokokpokok pemikiran atau ideide dasar SHP& yang bertolak dari ramburambu dan nilainilai @undamental SISKU8&S, perkembangan problem @aktual dan problem konseptual/keilmuan, baik dari aspek nasional maupun global/internasional, bahkan dari perkembangan problem di era digital saat ini. Uraian di atas ingin menegaskan, bahwa membahas -KUHP pada dasarnya 3membangun/memperbarui sistem hukum pidana nasional+. Arand design Sistem Hukum Pidana &asional bagaimana yang 3di?ita?itakan+ untuk dibangun, merupakan
masalah
konseptual/gagasan
besar
yang
sudah
?ukup
lama
diungkapkan dan dibi?arakan dalam berbagai dokumen nasional maupun berbagai kegiatan ilmiah. leh karena itu, dalam membahas -KUHP seyogyanya ditelusuri dan dipahami lebih dulu berbagai rangkaian kegiatan ilmiah dan rangkaian ide/gagasan/pokok
pemikiran
yang
berkembang,
karena
+pembaharuan/
pembangunan hukum+ pada hakikatnya merupakan +pembaharuan/pembangunan =
yang berkelanutan+ # sustaina5le reform/sustaina5le development %. Pembaharuan
=
Cihat Barda' $5$5-P SP5K P5&:58$&:& IC8U HUKU8 PI0& #8enyongsong
:enerasi $aru Hukum Pidana Indonesia%, Pidato Pengukuhan, 1((), h. 1* 2 3 &em5aharuan hu3um merupa3an 3egiatan yang 5erlanjut dan terus menerus =3ontinyu> ta3 3enal henti +A Kn8en!i H# Na!inal 9 !,d 9; Mare 0<<= di 6a#ara : 1 &em5angunan hu3um adalah 3onsep yang 5er3esinam5ungan dan tida3 pernah 5erhenti2@ 6ere Hall #dalam Jay . Sigler, Bnderstanding
dan pembangunan hukum #+law reform and development +% terkait erat dengan pembangunan masyarakat yang berkelanutan/berkesinambungan #+ sustaina5le
society/ development +%, termasuk kegiatan pemikiran/ide dasar/konsep yang berkesinambungan
#+ sustaina5le intellectual activity2,2sustaina5le intellectual
phylosophy2, 1sustaina5le intellectual conceptions/5asic ideas2>. Kaian terhadap masalah ini tentunya merupakan kaian yang 3bergenerasi+. 7idak mudah menelusuri riwayat pokok pemikiran atau ide dasar penyusunan -KUHP, karena sudah ?ukup panang peralanan -KUHP ini. 0ihitung dari Konsep pertama tahun 1(), saat ini #'>1)% sudah beralan *> tahun. 0alam peralanan yang ?ukup panang itu, tidak sedikit pokokpokok pemikiran yang pernah dikemukakan oleh para pembi?ara dalam berbagai @orum seminar dan pertemuan ilmiah lainnya. Penelusuran perkembangan pemikiran itu, tentunya menarik untuk dikai tersendiri dalam bentuk tesis atau disertasi. $agi yang berminat untuk menelusuri perkembangan pemikiran dalam penyusunan -KUHP, dapat kiranya dikemukakan beberapa bahan penelusuran latar belakang pemikiran yang berkaitan dengan penyusunan Konsep/ -KUHP atau yang ada pada saat berlangsungnya proses pembahasan Konsep/-KUHP, yaitu antara lain 2 1.
8akalah Pro@. 8oelatno dalam Kongres P5-SHI 1() di Surabaya, berudul 2 1Aa! Da!ar Aa( A!a!%A!a! A&a#ah Henda#n+a H(#( Pidana Kia Di$ang(n>2 , sewaktu membahas Konsep $uku I KUHP 1().
'.
Pidato pengukuhan Pro@. Sudarto sebagai :uru $esar pada tgl. '1 0esember 1() #berarti 1> tahun setelah Pro@. 8oelatno%, berudul 3 S(a( Dile**a dala Pe*$ahar(an Si!e Pidana Indne!ia2' yang membahas Konsep
1(G dan Konsep 1(1/1('. =.
8akalah $arda &awawi rie@ berudul 3P##%P## Pei#iran 4Ide Da!ar) A!a!%A!a! H(#( Pidana Na!inal2 ,
dalam Seminar &asional
3sasasas Hukum Pidana &asional+ tanggal ' L ' pril '>>), yang diselenggarakan oleh $PH& dalam rangka penyusunan Konsep '>>) #berarti
Criminal #aw #$oston 7oronto, Cittle, $rown M
=> tahun kemudian setelah Pro@. Sudarto atau )> tahun setelah Pro@. 8oelatno%. Patut kiranya di?atat, bahwa bahan penelusuran pokokpokok pemikiran atau ide dasar pembaharuan sistem hukum pidana nasional tentunya tidak terbatas pada bahan yang dikemukakan di atas. 8asih banyak yang lain. $ahan di atas, sekedar yang berkaitan langsung dengan proses penyusunan -KUHP. Penyusunan Konsep KUHP $aru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/penggantian KUHP lama #(et5oe3 van *trafrecht % warisan 4aman kolonial $elanda. Jadi berkaitan erat dengan ide 3 penal reform + #pembaharuan hukum pidana% yang pada hakikatnya uga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan/ pembaharuan #sistem% hukum nasional. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana #3 penal reform +% pada hakikatnya termasuk bidang 3 penal policy+ yang merupakan bagian dan terkait erat dengan 3law enforcement policy +, 1criminal policy+, dan 1social policy+. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya 2 a.
merupakan
bagian dari kebiakan #upaya rasional% untuk memperbaharui
substansi hukum #legal su5stance%
dalam rangka lebih
menge@ekti@kan
penegakan hukumA b.
merupakan bagian dari kebiakan #upaya rasional% untuk memberantas/ menanggulangi keahatan dalam rangka perlindungan masyarakatA
?.
merupakan bagian dari kebiakan #upaya sosial
rasional% untuk mengatasi masalah
dan masalah kemanusiaan dalam rangka
men?apai/ menunang tuuan
nasional #yaitu 3 social defence2 dan + social welfare2 %A d.
merupakan upaya
peninauan dan penilaian
kembali
#Breorientasi
dan re
e"aluasiB% pokokpokok pemikiran, ideide dasar, atau nilainilai
sosio
@iloso@ik, sosiopolitik, dan sosiokultural yang melandasi kebiakan kriminal dan kebiakan #penegakan% hukum pidana selama ini. $ukanlah
pembaharuan
#Breformasi B% hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang di?ita?itakan sama saa dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penaah #KUHP lama atau !"S%.
0engan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebiakan #3 policy oriented approach2> dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai #3 value oriented approach +%.
$ertolak dari pemikiran di atas, maka penyusunan Konsep KUHP $aru tidak dapat dilepaskan dari ide/kebiakan pembangunan Sistem Hukum &asional yang berlandaskan Pan?asila sebagai nilainilai berkehidupan kebangsaan yang di?ita ?itakan. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana &asional seyogyanya uga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ideide dasar #35asic ideas +% Pan?asila yang mengandung di dalamnya #e!ei*$angan nilai,ide,&aradig*a : 49) ral religi(! #Ketuhanan%, 40) #e*an(!iaan #humanistik%, 4?) #e$ang!aan , 4@) de#ra!i , dan 4) #eadilan !!ial/ Keseimbangan lima sila itu dapat
dipadatkan menadi 1#e!ei$angan iga &ilar2' yaitu 2 #a% pilar ketuhanan #religius%A #b% pilar kemanusiaan #humanistik%A dan #?% pilar kemasyarakatan #kebangsaan/ nasionalistikA demokrasi/kerakyatanA dan keadilan sosial%. 0i samping bertolak dari ide keseimbangan Pan?asila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia #khususnya penyusunan Konsep KUHP $aru%, dilatarbelakangi oleh ide yang berulang kali dinyatakan dalam berbagai @orum seminar nasional maupun internasional, bahwa 2
pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkai sumber hukum tidak tertulis dan nilainilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.
Ide demikian tertuang atau terlihat antara lain di dalam 2 1.
kesepakatan pertemuan ilmiah nasional #antara lain dalam Seminar Hukum &asional I/1(=A ID/1((A DI/1((*A DIII/'>>=A Simposium Pengaruh Kebudayaan/ gama 7erhadap Hukum Pidana 1(* dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana
&asional 1(G>%A '.
kebiakan legislati@ nasional #antara lain dalam UU &o. 1 0rt. 1(*1 dan UU &o. 1)/1(> o. UU &o. =*/1((( yang sudah diganti dengan UU &o. )/'>>) dan terakhir diganti lagi dengan UU &o. )G/'>>(%A
=.
laporan Kongres P$$ mengenai 3!he &revention of Crime and the !reatment of
$ffenders2 #antara lain Kongres D/1(*A Kongres DI/1(G>A Kongres DII/1(G*A )
Kongres DIII/1((>% .
)
Caporan Kongres ke D #1(*% 2 a. .... it was necessary, in the long term, to rethin3 the whole of criminal policy in a the criminal justice spirit of rationali?ation, planning and democrati?ation. ............... system should be transformed so as to be more responsive to contemporary social necessities, the aspirations of the whole population and the demands of a scientific evaluation of needs and means in preventing and containing criminality" 4halaman '>%A b. It was important that traditional forms of primary social control should 5e revived and developed #halaman ')%. Caporan Kongres ke DI #1(G>% 2 a/ ... development =5erarti termasu3 pem5angunan di 5idang hu3um, pen.> was not criminogenic per se, 5ut could become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values , and did not include integrated social defence strategies #halaman )'%A b. ... the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indige-nous culture had had a criminogenic effect #halaman )'%A Caporan Kongres ke DII #1(G*% 2
a. Crime prevention and criminal justice should not 5e treated as isolated pro5lems to 5e tac3led 5y simplistic, fragmentary methods, 5ut rather as comple) and wide7 ranging activities re !he socio7economic, political and cultural conte)t and circumstances of the society in which they are applied@ =5> !he developmental stage, ...................... @ (c)
The respective traditions and customs, making maimum and effective use of human indigenous options"! #laporan halaman 1>%A
5. (ritten laws and societal structure and values 6 !he conflicts e)isting in many countries 5etween indigenous and traditions for the solution of socio7legal pro5lems and the fre
Caporan Kongres ke DIII #1((>% 2
!he trial process should 5e consonant with the cultural realities and social values of society , in order to ma3e it understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. $5servance of human rights, e
$erbagai pernyataan # statement % pertemuan ilmiah yang dikemukakan di atas #baik nasional maupun internasional% elas menunukkan, bahwa perlu ada harmonisasi/ sinkronisasi/konsistensi
antara
pembangunan/pembaharuan
hukum
nasional
dengan nilainilai atau aspirasi sosio@iloso@ik dan sosiokultural yang ada di masyarakat. leh karena itu, dalam melakukan upaya pembaruan hukum pidana #KUHP% nasional, perlu dilakukan pengkaian dan penggalian nilainilai nasional yang bersumber pada Pan?asila dan yang bersumber pada nilainilai yang ada di masyarakat #nilainilai religius maupun nilainilai budaya/adat%. Upaya pembaharuan hukum pidana #KUHP% &asional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan 4aman kolonial, memerlukan kaian komparati@ yang mendasar/@undamental, konseptual, kritis dan konstrukti@. Salah satu kaian alternati@/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini, ialah kaian terhadap keluarga hukum =1family law2% yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersi@at monodualistik dan pluralistikA dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional, sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu yang bersumber dari nilainilai hukum adat dan hukum agama. Kaian komparati@ dari sudut 3traditional and religious law
family2 itu tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi uga suatu keharusan. $ahkan dalam salah satu kesimpulan dan rekomendasi #saran peme?ahan masalah% Hasil Seminar Pembangunan Hukum &asional DIII tahun '>>= di Kuta, 0enpasar, $ali, ditegaskan antara lain 2
*%
8enadikan aaran agama sebagai sumber moti"asi, sumber inspirasi, dan sumber e"aluasi yang kreati@ dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wa"i$ di#e*$ang#an upayaupaya konkret dalam (aan #e$i"a#an &e*$ang(nan h(#(* na!inal yang dapat 2
*%
Cihat -umusan Hasil Seminar Pembangunan Hukum &asional DIII, angka II sub $., termuat dalam Seminar Pembangunan Hukum &asional DIII, $uku 1, $PH& 0epkeh dan H8, '>>=, halaman .
memperkuat landasan $(da+a #eaga*aan yang sudah berkembang dalam masyarakatA
mem@asilitasi &er#e*$angan #e$eraga*aan dalam masyarakat dengan kemauan bangsaA
enegah #nfli# !!ial antar umat beragama dan meningkatkan #si?.A
3meningkatkan kerukunan+ , pen.% antar umat bangsa. -ekomendasi untuk melakukan kaian/penggalian hukum yang hidup #yang bersumber dari
nilainilai
ke?enderungan
hukum
agama
kongreskongres
dan
hukum
internasional
tradisional/
adat%
di
hukum
bidang
uga
menadi
pidana
dan
kriminologi. 0alam berbagai kongres P$$ yang diselenggarakan lima tahun sekali mengenai 1!he &revention of Crime and the !reatment of $ffenders2 sering dinyatakan, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara #terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa 4aman kolonial%, pada umumnya bersi@at 1o5solete and unjust2 #telah usang dan tidak adil% serta 1outmoded
and unreal2 #sudah ketinggalan 4aman dan tidak sesuai dengan kenyataan%. lasannya, karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa 4aman kolonial, tidak berakar pada nilainilai budaya dan bahkan ada 3diskrepansi+ dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsi@ terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres P$$ dinyatakan sebagai @aktor kontribusi untuk teradinya keahatan =1a contri5uting factor to the increase of
crime2%. $ahkan dinyatakan, bahwa kebiakan pembangunan #termasuk di bidang hukum% yang mengabaikan nilainilai moral dan kultural, antara lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan 4aman kolonial, dapat menadi @aktor
kriminogen.
$ertolak dari kondisi demikian, kongres P$$ menghimbau agar
dilakukan 3pemikiran kembali keseluruhan kebiakan kriminal+ #3to rethin3 the whole
of criminal policy2 %, termasuk di bidang kebiakan hukum pidana.
0alam laporan Kongres P$$ DI #Ibid., halaman )*% antara lain dinyatakan 2 B?apkali, keti
adaan konsistensi antara undangundang dengan kenyataan merupakan @aktor kriminogenA semakin auh UU bergeser dari perasaan dan nilainilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakper?aya an akan kee@ekti@an sistem hukum ituB. # $ften, lac3 of consistency 5etween laws and reality was criminog
enic@ the farther the law was removed from the feeling and the values shared 5y the community, the gre ater
was the lac3 of confidence and trust in the efficacy of the legal system >.
1
Hal yang menarik dari ke?enderungan internasional di dalam melakukan upaya 3pemikiran kembali+ dan 3penggalian hukum+ dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan
keahatan
yang
integral,
ialah
himbauan
untuk
melakukan
3pendekatan yang berorientasi pada nilai+ #3value oriented approach2 %, baik nilai nilai
kemanusiaan
maupun
nilainilai
identitas
budaya
dan
nilainilai
moral
keagamaan. Jadi terlihat himbauan untuk melakukan 1&ende#aan h(ani!2' 1&ende#aan #(l(ral2' dan 3&ende#aan religi(!+ yang diintegrasikan ke dalam &ende#aan ra!inal yang berorientasi pada kebiakan =1policy oriented approach2 %.
Himbauan untuk melakukan pendekatan kultural dan religius, menyebabkan pula adanya perhatian untuk 3menoleh+ dan 3mengkai+ sistem hukum yang bersumber pada nilainilai hukum tradisional dan hukum agama. 8isalnya dalam kongres internasional kriminologi ke1> di Hamburg pernah ditampilkan makalahmakalah dari keluarga hukum tradisional dan hukum agama, yaitu dari
Crime and &reventive *trategies in China2 . Pembi?ara dari rab Saudi, M/ Aref , menyaikan makalah berudul 3 Criminality and Crime &revention in Developing
Countries2 yang antara lain mengemukakan tentang 1Islamic perspective for crime prevention2, sedangkan pembi?ara lainnya, M/ eid, menyaikan makalah berudul 3Crisis of &enal *anction in Contemporary *ocieties + yang mengemukakan antara lain tentang 1evitali?ation of Islamic *anction in Islamic *ocieties2. 0i samping kaian komparasi dan harmonisasi dari sudut 1traditional and
religious law system+, pembaharuan hukum pidana nasional uga dituntut untuk melakukan kaian komparasi dan harmonisasi dengan perkembangan pemikiran dan ideide mutakhir dalam teori/ilmu hukum pidana dan dalam kesepakatan global/ internasional. Ideide itu antara lain mengenai ide keseimbangan antara 3 prevention of crime +, 3treatment of offender +, dan 3treatment of society +A keseimbangan antara 3 social welfare+ orientasi
antara
dengan
3 social
defence+A keseimbangan
3offender + #indi"idualisasi pidana% dan 3"i?tim+ #korban%A ide
penggunaan 3 dou5le trac3 system + #antara pidana/ punishment dengan tindakan/treatment/measures%A ide penggunaan pidana penara se?ara selekti@ dan limitati@,
yang identik dengan ide prinsip 1G
penghematan
#the principle of parsimony % dan prinsip menahan diri # principle of
restraint % dalam menggunakan pidana penaraA identik uga dengan 3 the ultimo7ratio character of the prison sentence2 atau 3alternative to imprisonment or custodial sentence+A ide 3elasticity/fle)i5ility of sentencing +A ide judicial corrective to the legality principle2
untuk
menembus
kekakuanA
ide
3modi@ikasi
pidana+
#3modification of sanction2@ the alteration/annulment/ revocation of sanction2@
1redetermining of punishment2>@ dan ide 3permaa@an/ pengampunan hakim+ #3rechterlij3 pardon/judicial pardon/dispensa de pena %, dan ide penyelesaian perkara di luar proses atau ide tidak meneruskan perkara pidana se?ara @ormal #dikenal dengan istilah ide di"ersi/ diversion% antara lain melalui perdamaian atau 3mediasi penal+ # penal mediation %.
8ateri Konsep KUHP #sistem hukum pidana materiel dan asasasasnya%, ingin disusun/di@ormulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar yang telah diungkapkan di atas. Se?ara garis besar dapat disebut 3ide keseimbangan+, yang antara lain men?akup 2
keseimbangan nd(ali!i# antara 3#e&eningan (( /masyarakat+ dan
3#e&eningan indi8id(/perorangan+A
keseimbangan
antara
perlindungan/kepentingan pelaku
tindak
pidana
#ide
indi8id(ali!a!i &idana% dan #r$an inda# &idana
keseimbangan antara unsur/@aktor 3obekti@+ #perbuatan/lahiriah% dan 3subekti@+ #orang/batiniah/sikap batin%A ide 3daad-dader strafrecht +A
keseimbangan antara #rieria 1fr*al2 dan 1aeriel +A
keseimbangan antara 3#e&a!ian h(#(*2' 1#elen(ran,ela!i!ia!,fle#!i$ilia!2' dan 1#eadilan2
keseimbangan
nilai%nilai
na!inal
dan
nilai%nilai
gl$al,inerna!inal,
(ni8er!al
Ide dasar 3keseimbangan+ itu diwuudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah 3tindak pidana+, masalah 3kesalahan/pertanggung awaban pidana+, dan masalah 3pidana dan pemidanaan+. o>o
1(
