BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Masalah
Di dala dalam m era era perd perdag agan anga gan n glob global al,, seja sejalan lan deng dengan an konv konven ensi si-k -kon onve vens nsii inte intern rnas asio ional nal yang yang tela telah h dirat diratifi ifika kasi si Indo Indone nesi sia, a, peran peranan an Hak Hak Atas Atas Keka Kekaya yaan an Intelektual (“HAKI”) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Seiring dengan peningkatan ekonomi khususnya di bidang industri di Indonesia, maka perlindungan hukum terhadap HAKI sangatlah diperlukan. Hal itu dapat dimengerti karena HAKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga negara. 1 Macam-macam Macam-macam HAKI yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Paten, Merek, Hak Cipta, Cipta, Perlindung Perlindungan an Varietas Varietas Tanaman Tanaman (PVT), Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Dala Dalam m bida bidang ng HAKI HAKI,, maks maksud ud dari dari Lise Lisens nsii itu itu send sendir irii adal adalah ah untu untuk k memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan HAKI baik yang berupa Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Rahasia Dagang, Desain Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dari Pemegang/Pemilik HAKI tersebut berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi, menggunak menggunakan an seluruh seluruh atau sebagian sebagian hak, mengumumk mengumumkan an dan/atau dan/atau memperbany memperbanyak ak ciptaan dari suatu HAKI yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
1
Dr. Eddy Damian, SH., Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undangundang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, hlm.2.
1
Lisensi diperlukan oleh mereka yang karena kebutuhannya akan teknologi haru haruss meng menggu guna naka kan n ide ide atau atau hasi hasill pemi pemiki kiran ran oran orang g lain lain dala dalam m pela pelaks ksan anaa aan n kegiatannya. Dengan menggunakan lisensi ini diharapkan akan membantu industri dalam negeri untuk mencapai tujuannya. Untuk pengalihan teknologi yang baik maka dipe diperl rluk ukan an suatu suatu Perj Perjan anji jian an Lise Lisens nsii yang yang baik baik yang yang deng dengan an jela jelass memb memberi erika kan n kebebasan kebebasan maupun batasan yang diperlukan diperlukan oleh pemilik pemilik ide maupun teknologi teknologi atas hal-hal hal-hal apa saja saja yang yang dapat dapat dan tidak tidak dapat dapat dilaku dilakukan kan sehubu sehubunga ngan n dengan dengan alih alih teknologi tersebut.
Deng Dengan an memp memper erha hati tika kan n arah arah dan dan sasa sasaran ran pemb pemban angn gnun unan an di Indo Indone nesi sia, a, khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk membangun kekuatan industri, faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan teknologi. Faktor ini penting, karena pada pada dasarn dasarnya ya merupa merupakan kan salah salah satu satu kunci kunci yang yang sifatn sifatnya ya menent menentuka ukan n kehidu kehidupan pan industri. Bahkan lebih dari itu teknologi adalah faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri. Apakah teknologi itu berasal dari negara lain, ataukah hasil penemuan dan pengembangan bangsa Indonesia sendiri, memiliki arti yang sama pentingnya.2
Meng Mengin inga gatt
pent pentin ingn gnya ya Perj Perjan anji jian an Lise Lisens nsii ini ini
bagi bagi pert pertum umbu buha han n dan dan
perkembangan industri secara khusus dan peningkatan ekonomi secara umum, maka Pemerintah RI telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lisensi dan perjanjian lisensi dalam beberapa undang-undang, khususnya Undang-undang di bidang Hak Atas Kekaya Kekayaan an Intelek Intelektua tual. l. Namun Namun dalam dalam perkem perkemban bangan gannya nya,, dengan dengan semaki semakin n berkembangnya teknologi, pengaturan mengenai lisensi dan perjanjian lisensi tersebut 2
Drs. C.S.T. Kansil, SH., Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta), hlm. 5.
2
ternyat ternyataa masih masih belum belum dapat dapat memban membantu tu proses proses alih teknol teknologi ogi sebaga sebagaima imana na yang yang diinginkan. Oleh karena itu, dapat dipahami jika saat ini ada tuntutan kebutuhan untuk pengaturan perjanjian lisensi dalam rangka menciptakan peraturan hukum yang lebih memadai.
Pengaturan mengenai perjanjian lisensi ini penting karena perjanjian lisensi yang selama ini dibuat dengan berlandaskan pada asas: konsensualisme, pacta sunt
servanda dan kebebasan berkontrak sebagai asas hukum perjanjian, selalu menjadi ajang perebutan dominasi di antara para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga sering menimbulkan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itulah perlu dibuat suatu pengaturan yang lebih baik lagi yang mengikutsertakan pihak di luar pemberi dan penerima penerima lisensi lisensi dalam menentukan menentukan hal-hal hal-hal lainnya lainnya sehingga sehingga dengan adanya adanya pengaturan mengenai perjanjian lisensi ini, pembuatan perjanjian lisensi tidak hanya berdasarkan berdasarkan kesepakatan kesepakatan (consensus) kedua kedua belah belah pihak pihak tetapi tetapi juga juga berdas berdasark arkan an Peraturan Pemerintah yang dibuat untuk itu.
Selain itu sehubungan dengan adanya ketentuan dalam undang-undang HAKI tentang perjanjian lisensi yang melarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau perdagangan yang tidak sehat, perlu disusun suatu pedoman yang dapat dijadikan tolok ukur bagi instansi yang terkait untuk menilai perjanjian lisensi apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan atau belum.
2.
Pokok Permasalahan
3
Dalam Dalam prakte praktek k ternya ternyata ta belum belum ada kepast kepastian ian mengen mengenai ai apakah apakah Perjanj Perjanjian ian Lisensi yang sudah diatur oleh ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekaya Kekayaan an Intele Intelektu ktual al (HAKI) (HAKI) seperti seperti Paten, Paten, Merek Merek dan Hak Cipta Cipta sudah sudah cukup cukup memada memadaii dalam dalam menamp menampun ung g seluru seluruh h permas permasalah alahan an yang yang ada khusus khususnya nya dalam dalam perindustrian.
4
BAB II PEMBAHASAN
1.
Pengertian Lisensi
Hak eksklusif eksklusif yang diberikan diberikan oleh undang-un undang-undang dang kepada pemegang pemegang Hak Atas Kekayaan Kekayaan Intelektual Intelektual (“HAKI”) adalah termasuk termasuk memberikan memberikan persetujuan persetujuan atau izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Seperti misalnya di dalam undangundang undang tentang tentang Merek mengatur mengatur bahwa pemilik merek terdaftar terdaftar berhak berhak memberikan memberikan lise lisens nsii kepa kepada da piha pihak k lain lain deng dengan an perj perjan anji jian an bahw bahwaa pene peneri rima ma lise lisens nsii akan akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. 3
Dalam beberapa definisi yang ada dalam ketentuan undang-undang di bidang HAKI HAKI dipero diperoleh leh gambar gambaran an bahwa bahwa hakekat lisensi atau lisens lisensii yang yang sebena sebenarny rnyaa adalah Pemberian izin oleh Pemegang HAKI baik yang berupa Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Perlindungan Varietas Tanaman Tanaman (PVT), (PVT), Rahasia Rahasia Dagang, Dagang, Desain Industri, Industri, Desain Desain Tata Tata Letak Letak Sirkui Sirkuitt Terpad Terpadu u kepada kepada pihak pihak lain lain berd berdasar asarkan kan perj perjanji anjian an pemberian hak untuk :
a.
Paten menikmatii manfaat manfaat ekonomi ekonomi dari “…menikmat dari suat suatu u Pate Paten n yang yang dibe diberi ri
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”. b.
Merek “…menggunakan Merek tersebut, baik seluruh atau sebagian jenis barang barang dan/atau jasa yang didaftarkan didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”.
3
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual , hlm. 46.
5
c.
Hak Cipta “…mengumum Ciptaannya nya atau mengumumkan kan dan/atau dan/atau memperb memperbanya anyak k Ciptaan produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu”.
d.
Perlindungan Varietas Tanaman “…menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman”.
e.
Rahasia Dagang “…menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu”.
f.
Desain Industri “…menikmat dari suatu suatu Desain Desain Indust Industri ri yang yang menikmatii manfaat manfaat ekonomi ekonomi dari diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu”.
g.
Desain Tata Le Letak Si Sirkuit Te Terpadu “…menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu”.
2.
Pem Pembatas atasan an Te Terrhad hadap Per Perjanji anjia an Lisens sensii
Seba Sebaga gaim iman anaa dise disebu butk tkan an di atas atas bahw bahwaa lise lisens nsii pada pada dasa dasarn rnya ya adal adalah ah perjanjian. Sebagai perjanjian menurut hukum Indonesia maka ia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perd Perdat ata. a.
Berd Berdas asar arka kan n
kete ketent ntua uann-ke kete tent ntua uan n
ters terseb ebut ut
maka maka
suat suatu u
perj perjan anji jian an
berlandaskan pada asas pacta sunt servanda yaitu bahwa tiap-tiap perjanjian mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
6
Di samping samping berlandask berlandaskan an pada asas pacta sunt servanda , tiap-tiap tiap-tiap perjanjian perjanjian juga berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. 4 Ini berarti terdapat kebe kebeba basa san n penu penuh h untu untuk k meng mengat atur ur apa apa yang yang menj menjad adii isi isi dari dari perj perjan anji jian an seja sejauh uh memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Oleh karena itu dapat dimengerti dimengerti mengapa untuk Perjanjian Perjanjian Lisensi, undangundang di bidang HAKI, kecuali Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (menga (mengatur tur mengen mengenai ai hal itu dalam dalam Peratur Peraturan an Pemeri Pemerinta ntah), h), mengat mengatur ur pembat pembatasa asan n terhadap isi Perjanjian Lisensi sebagai berikut: a.
Und Undang ang-und -undan ang g RI RI No No. 14 14 Tah Tahun un 2001T 001Ten enta tan ng Pat Paten en:: “Perjan “Perjanjian jian Lisens Lisensii tidak tidak boleh boleh memuat memuat ketent ketentuan uan,, baik baik langsu langsung ng maup maupun un tida tidak k lang langsu sung ng,, yang yang dapa dapatt meru merugi gika kan n pere pereko kono nomi mian an Indonesia Indonesia atau memuat memuat pembatasan pembatasan yang menghambat menghambat kemampuan kemampuan bangsa bangsa Indonesia Indonesia dalam menguasai menguasai dan mengembang mengembangkan kan teknologi teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut, pada khususnya…” (Pasal 71)
b. b.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g RI No. No. 15 Tahu Tahun n 2001 2001 Tent Tentan ang g Mere Merek: k: “Perjanjian “Perjanjian Lisensi dilarang dilarang memuat memuat ketentuan ketentuan baik yang langsung langsung maupun maupun tidak langsung dapat menimbulk menimbulkan an akibat akibat yang merugikan merugikan perekonom perekonomian ian Indonesia Indonesia atau memuat memuat pembatasan pembatasan yang menghambat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya”. (Pasal 47 ayat (1))
4
Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, hlm. 84.
7
c.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g RI No. No. 19 19 Tah Tahun un 2002 2002 Tent Tentan ang g Hak Hak Cipt Cipta: a: “Perj Perjan anji jian an
Lisen isenssi
dilar ilaran ang g
mem memuat uat
keten etentu tuan an
yang ang
dapat apat
menimbulka menimbulkan n akibat akibat yang merugikan perekonom perekonomian ian Indonesia Indonesia atau memu memuat at kete ketent ntua uan n yang yang meng mengak akib ibat atka kan n pers persai aing ngan an usah usahaa tida tidak k sehat…” (Pasal 47) d.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g RI RI No. No. 30 Tahu Tahun n 200 200 Tent Tentan ang g Raha Rahasi siaa Dag Dagan ang: g: “Perj Perjan anji jian an
Lisen isenssi
dilar ilaran ang g
mem memuat uat
keten etentu tuan an
yang ang
dapat apat
menimbulka menimbulkan n akibat akibat yang merugikan perekonom perekonomian ian Indonesia Indonesia atau memu memuat at kete ketent ntua uan n yang yang meng mengak akib ibat atka kan n pers persai aing ngan an usah usahaa tida tidak k sehat…” (Pasal 9 ayat (1)) e.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g RI RI No. No. 31 Tahu Tahun n 200 2000 0 Ten Tenta tang ng Desa Desain in Indu Indust stri ri:: “Perj Perjan anji jian an
Lisen isenssi
dilar ilaran ang g
mem memuat uat
keten etentu tuan an
yang ang
dapat apat
menimbulka menimbulkan n akibat akibat yang merugikan perekonom perekonomian ian Indonesia Indonesia atau memu memuat at kete ketent ntua uan n yang yang meng mengak akib ibat atka kan n pers persai aing ngan an usah usahaa tida tidak k sehat…” (Pasal 36 ayat (1)) f.
Und Undang ang-Und -Undan ang g RI No. No. 32 32 Tahu Tahun n 2000 2000 Ten Tenta tang ng Des Desai ain n Tata Tata Let Letak ak Sirkuit Terpadu: “Perj Perjan anji jian an
Lisen isenssi
dilar ilaran ang g
mem memuat uat
keten etentu tuan an
yang ang
dapat apat
menimbulka menimbulkan n akibat akibat yang merugikan perekonom perekonomian ian Indonesia Indonesia atau memu memuat at kete ketent ntua uan n yang yang meng mengak akib ibat atka kan n pers persai aing ngan an usah usahaa tida tidak k sehat…” (Pasal 28 ayat (1)).
3.
Kekosongan Hukum
8
Ketentuan mengenai Lisensi dan Perjanjian Lisensi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang HAKI yaitu: a.
Und Undang ang-und -undan ang g No No. 14 14 Tah Tahun un 2001 001 Ten Tenta tan ng Pat Paten en;;
b. b.
Und Undang ang-und -undan ang g No No. 15 15 Tah Tahun un 2001 001 Ten Tenta tan ng Mer Merek ek;;
c.
Und Undang ang-und -undan ang g No No. 19 19 Tah Tahun un 2002 002 Ten Tenta tan ng Hak Hak Cipta ipta;;
d.
Und Undang ang-und -undan ang g No. No. 29 Tahun ahun 2000 2000 Tent Tentan ang g Perli erlin ndung dungan an Vari Variet etas as Tanaman;
e.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 30 Tahu Tahun n 200 2000 0 Ten Tenta tang ng Raha Rahasi siaa Dag Dagan ang; g;
f.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 31 Tahu Tahun n 200 2000 0 Ten Tenta tang ng Desa Desain in Indu Indust stri ri;;
g.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 32 Tahu Tahun n 200 2000 0 Tent Tentan ang g Des Desain ain Tata Tata Leta Letak k Sir Sirku kuit it Terpadu.
Dari Dari selu seluru ruh h unda undang ng-u -und ndan ang g ters terseb ebut ut di atas atas ada ada Unda Undang ng-u -und ndan ang g yang yang pengaturan an lebih lebih lanjut lanjut mengenai memuat memuat ketent ketentuan uan yang yang menyat menyataka akan n bahwa bahwa pengatur Pemerintah sementara Perjanjian Perjanjian Lisensi Lisensi akan diatur diatur dalam Peraturan Pemerintah sementara sebagian sebagian
lainnya dalam Keputusan Presiden. Pengaturan lebih lanjut tersebut dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut: a.
Und Undang ang-und -undan ang g No No. 14 14 Tah Tahun un 2001 001 Ten Tenta tan ng Pat Paten en;; Pasal 73: “Ketentuan “Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai Perjanjian Perjanjian Lisensi Lisensi diatur diatur dengan dengan Peraturan Pemerintah”.
b. b.
Und Undang ang-und -undan ang g No No. 15 15 Tah Tahun un 2001 001 Ten Tenta tan ng Mer Merek ek;; Pasal 49:
9
“Syarat dan tata cara permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”. c.
Und Undang ang-und -undan ang g No No. 19 19 Tah Tahun un 2002 002 Ten Tenta tan ng Hak Hak Cipta ipta;; Pasal 47 ayat (4): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden”.
d.
Und Undang ang-und -undan ang g No. No. 29 Tahun ahun 2000 2000 Tent Tentan ang g Perli erlin ndung dungan an Vari Variet etas as Tanaman; Pasal 43 ayat (3): “Keten “Ketentua tuan n mengen mengenai ai Perjan Perjanjia jian n Lisens Lisensii diatur diatur lebih lebih lanjut lanjut dengan dengan Peraturan Pemerintah”.
e.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 30 Tahu Tahun n 200 2000 0 Ten Tenta tang ng Raha Rahasi siaa Dag Dagan ang; g; Pasal 9 ayat (3): “Keten “Ketentua tuan n mengen mengenai ai pencata pencatatan tan Perjan Perjanjia jian n Lisens Lisensii diatur diatur dengan dengan Keputusan Presiden”.
f.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 31 Tahu Tahun n 200 2000 0 Ten Tenta tang ng Desa Desain in Indu Indust stri ri;; Pasal 36 ayat (3): “Keten “Ketentua tuan n mengen mengenai ai pencata pencatatan tan Perjan Perjanjia jian n Lisens Lisensii diatur diatur dengan dengan Keputusan Presiden”.
g.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 32 Tahu Tahun n 200 2000 0 Tent Tentan ang g Des Desain ain Tata Tata Leta Letak k Sir Sirku kuit it Terpadu; Pasal 28 ayat (3): “Keten “Ketentua tuan n mengen mengenai ai pencata pencatatan tan Perjan Perjanjia jian n Lisens Lisensii diatur diatur dengan dengan Keputusan Presiden”.
10
Mengingat singkatnya pengaturan mengenai Perjanjian Lisensi dalam masingmasi masing ng unda undang ng-u -und ndan ang, g, maka maka dapa dapatt
dime dimeng nger erti ti bahw bahwaa
masa masala lah h
ini ini
haru haruss
ditindaklanjuti dengan pengaturan lainnya sehingga akan lebih jelas lagi ketentuan di bidang Perjanjian Lisensi ini. Akan tetapi ternyata dalam prakteknya tidak semua UU tersebut telah ada peraturan pelaksanaannya. Dari semua undang-undang yang ada, hanya undang-undang di bidang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) saja yang sudah memiliki pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut yaitu Peraturan Peme Pemeri rint ntah ah No. No. 14 Tahu Tahun n 2004 2004 Tent Tentan ang g Syar Syarat at dan dan Tata Tata Cara Cara Peng Pengal alih ihan an Perlind Perlindung ungan an Variet Varietas as Tanama Tanaman n dan Penggu Penggunaa naan n Varieta Varietass yang yang Dilind Dilindung ungii Oleh Pemerintah.
4.
Kettidak Ke dakjel jelasan san Aturan uran Hu Huk kum Menge ngenai nai Per Perjanj anjian Lis Lisensi nsi Dal Dalam Undang-Undang Di Bidang HAKI
Sebagaimana diketahui dalam beberapa ketentuan di bidang HAKI tersebut terda terdapa patt peng pengat atur uran an yang yang dian diangg ggap ap memb membat atas asii pelak pelaksa sana naan an Asas Asas Kebe Kebeba basa san n Berkontrak yaitu: a.
Und Undang ang-und -undan ang g No No. 14 14 Tah Tahun un 2001 001 Ten Tenta tan ng Pat Paten en;; Pasal 71 ayat (1): “Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik yang langsung maupun maupun tidak langsung langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada
11
umum umumny nyaa dan dan yang yang berk berkai aita tan n deng dengan an Inve Invens nsii yang yang dibe diberi ri Pate Paten n tersebut pada khususnya”. b. b.
Und Undang ang-und -undan ang g No No. 15 15 Tah Tahun un 2001 001 Ten Tenta tan ng Mer Merek ek;; Pasal 47 ayat (1): “Perjanjian “Perjanjian Lisensi dilarang dilarang memuat memuat ketentuan ketentuan baik yang langsung langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan pere pereko kono nomi mian an
Indo Indone nesi sia a
atau atau
memua emuatt
pemb pembat atas asa an
yang yang
menghambat kemampuan kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya”.
c.
Und Undang ang-und -undan ang g No No. 19 19 Tah Tahun un 2002 002 Ten Tenta tan ng Hak Hak Cipta ipta ; Pasal 47 ayat (1): “Per “Perja janj njia ian n
Lise Lisens nsii
dila dilara rang ng
memu memuat at
kete ketent ntua uan n
yang yang
dapat
menimbul menimbulkan kan akibat akibat yang merugik merugikan an pere perekonom konomian ian Indonesi Indonesia a
atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. d.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 30 Tahu Tahun n 200 2000 0 Ten Tenta tang ng Raha Rahasi siaa Dag Dagan ang; g; Pasal 9 ayat (1): “Per “Perja janj njia ian n
Lise Lisens nsii
dila dilara rang ng
memu memuat at
kete ketent ntua uan n
yang yang
dapat
menimbul menimbulkan kan akibat akibat yang merugik merugikan an pere perekonom konomian ian Indonesi Indonesia a
atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. e.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 31 Tahu Tahun n 200 2000 0 Ten Tenta tang ng Desa Desain in Indu Indust stri ri;; Pasal 36 ayat (1):
12
“Per “Perja janj njia ian n
Lise Lisens nsii
dila dilara rang ng
memu memuat at
kete ketent ntua uan n
yang yang
dapat
menimbul menimbulkan kan akibat akibat yang merugik merugikan an pere perekonom konomian ian Indonesi Indonesia a
atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. f.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 32 Tahu Tahun n 200 2000 0 Ten Tenta tang ng Desa Desain in Tata Tata Leta Letak k Sirk Sirkui uitt Terpadu; Pasal 28 ayat (1): “Per “Perja janj njia ian n
Lise Lisens nsii
dila dilara rang ng
memu memuat at
kete ketent ntua uan n
yang yang
dapat
menimbul menimbulkan kan akibat akibat yang merugik merugikan an pere perekonom konomian ian Indonesi Indonesia a
atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pasal-pasal tersebut di atas mengatur adanya larangan Perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan akibat kerugian pada perekonomian Indonesia ataupun memuat pembatasan baik yang dapa dapatt meni menimb mbul ulka kan n pers persain ainga gan n usah usahaa tida tidak k seha sehatt maup maupun un yang yang meng mengha hamb mbat at kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
Nam Namun un,,
unda undang ng-u -und ndan ang g
ini ini
tida tidak k
menj menjel elas aska kan n
lebi lebih h
lanj lanjut ut
atau ataupu pun n
memerintahkan untuk pengaturan lebih lanjut tentang batasan-batasan apa yang dapat dikateg dikategori orikan kan sebaga sebagaii ketent ketentuan uan yang yang merugi merugikan kan pereko perekonom nomian ian Indone Indonesia sia dan menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan
13
teknologi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan di dalam aturan hukum mengenai Perjanjian Lisensi tersebut. Bahkan aturan yang ada tersebut dapat dijadikan dalih untuk penolakan penolakan permohonan permohonan pencatatan pencatatan Perjanjian Perjanjian Lisensi Lisensi yang merugikan para pihak. Sebaliknya, ketidakjelasan tersebut juga dapat menjadi semacam tabir yang menghalangi Direktorat Jenderal HKI untuk dapat menolak mencatatkan perjanjian lise lisens nsii
yang yang
sebe sebena narn rnya ya
meng mengan andu dung ng
kete ketent ntua uan-k n-ket eten entu tuan an
yang yang
meru merugi gika kan n
perek perekono onomia mian n Indone Indonesia sia dan mengha menghamb mbat at kemamp kemampuan uan bangsa bangsa Indone Indonesia sia dalam dalam meng mengua uasa saii dan dan meng mengem emba bang ngka kan n tekn teknol olog ogi. i. Untu Untuk k itu itu sang sangat at perl perlu u adan adanya ya penye penyempu mpurna rnaan an atas atas sistem sistem yang yang ada agar agar dapat dapat mening meningkat katkan kan perkem perkemban bangan gan teknologi di dalam perindustrian di Indonesia.
Dengan Dengan tidak tidak adanya adanya pengat pengatura uran n lebih lebih lanjut lanjut mengen mengenai ai hal-ha hal-hall apa yang yang dianggap merugikan perekonomian Indonesia maupun yang dianggap menghambat kemamp kemampuan uan bangsa bangsa Indone Indonesia sia dalam dalam mengua menguasai sai dan mengem mengemban bangka gkan n teknol teknologi ogi tersebut tersebut maka dikhawatirkan dikhawatirkan akan terjadi kesimpangs kesimpangsiuran iuran dalam penentuan penentuan apakah apakah suatu Perjanjian Lisensi itu telah melanggar peraturan-peraturan yang ada atau tidak.
14
BAB III Kesimpulan dan Saran
Sesuai Sesuai dengan dengan uraian terseb tersebut ut di atas atas maka maka penuli penuliss meliha melihatt tidak tidak adanya adanya keseragaman dalam undang-undang mengenai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan mengenai lisensi yang terdapat dalam undang-undang di bidang HAKI. Disamping itu masih terdapat kekosongan yang rawan yang dapat mengurangi keberanian dalam memasuki memasuki perjanjian perjanjian lisensi lisensi dan yang pada gilirannya gilirannya dapat merugikan merugikan kepentingan kepentingan indust industri. ri. Oleh karena karenanya nya untuk untuk mening meningkat katkan kan perkem perkemban bangan gan teknol teknologi ogi di dalam dalam perindustrian di Indonesia, diperlukannya penyempurnaan atas sistem yang ada yang dapat merangsang merangsang perkembang perkembangan an tekonolog tekonologii dalam rangka rangka perlindung perlindungan an terhadap terhadap HAKI.
Sehu Sehubu bung ngan an deng dengan an hal hal ters terseb ebut ut di atas atas,, maka maka perl perlu u sege segera ra dibu dibuatk atkan an peratu peraturan ran pelaks pelaksana ana lebih lebih lanjut lanjut mengen mengenai ai ketent ketentuan uan-ket -ketent entuan uan yang yang ada dalam dalam undang undang-un -undan dang g di bidang bidang HAKI. HAKI. Mengin Mengingat gat ketent ketentuan uan dalam dalam undang undang-un -undan dang g memberikan pengaturan mengenai lisensi di bidang HAKI dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, maka penulis ini menyarankan agar dibuatkan satu Perat Peratur uran an Peme Pemerin rinta tah h yang yang bers bersif ifat at khus khusus us yang yang akan akan mena menamp mpun ung g sega segala la hal hal menyangkut lisensi di bidang HAKI ini.
15
Bahan Bacaan
Direkto Direktorat rat Jender Jenderal al Hak Kekaya Kekayaan an Intelek Intelektua tual, l, Departe Departemen men Kehaki Kehakiman man dan Hak Asasi Manusia. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: 2003. Prof Prof.. Dr. Dr. Maria Mariam m Daru Daruss Badr Badrul ulza zama man, n, SH, SH, dkk, dkk, Kompila Kompilasi si Hukum Hukum Perikat Perikatan an, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001. Dr. Dr. Eddy Dami Damian an,, SH., H., H Huk ukum um Hak Hak Cipt Cipta a Menu Menuru rutt Bebe Bebera rapa pa Konv Konven ensi si Inte Interna rnasio sional nal,, Undang Undang-un -undan dang g Hak Cipta Cipta 1997 1997 Dan Perlin Perlindun dungan gannya nya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya , Bandung, Alumni, 1999. Drs. C.S.T. Kansil, SH., Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta) , Jakarta, Sinar Grafika, 1997. Maulana, Insan Budi, Lisensi Paten, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996. Widjaja, Gunawan, Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. Republik Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten. Republik Indonesia. Undang-undang Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Republik Indonesia. Undang-undang Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Republik Republik Indonesia. Indonesia. Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 6 Tahu Tahun n 1982 1982 Tent Tentan ang g Hak Hak Cipt Cipta, a, sebag sebagai aiman mana a telah telah diubah diubah dengan dengan Undang Undang-un -undan dang g No. 7 Tahun Tahun 1987 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Cipta, dan terak terakhi hirr diubah diubah dengan dengan Undang Undang-un -undan dang g No.12 No.12 Tahun Tahun 1997 1997 Tentang Tentang Perubaha Perubahan n atas Undang-unda Undang-undang ng No.6 tahun tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Republik Republik Indonesia. Indonesia. Undang-u Undang-undan ndang g No. 29 Tahun 2000 Tentang Tentang Perlindu Perlindungan ngan Varietas Tanaman . Republik Indonesia. Undang-undang Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang . Republik Indonesia. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri . Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu . Republik Republik Indonesia. Indonesia. Undan Undang-u g-unda ndang ng No. 7 Tahun Tahun 1994 1994 Tentan Tentang g Penge Pengesah sahan an Agr Agree eeme ment nt Esta Establ blis ishi hing ng the the Worl World d Trad Tradee Orga Organi niza zati tion on (Per (Perse setu tuju juan an Pembentukan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) . Republik Indonesia. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . 16
