Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus
Otonomi Daerah Otonomi berasal dari kata Yunani outos dan nomos, outos berarti “sendiri” dan nomos berarti berarti “perintah”.Sehi “perintah”.Sehingga ngga otonomi otonomi bermakna bermakna “memerintah “memerintah sendiri”, sendiri”, yang dalam wacana administrasi publik otonomi sering disebut sebagai local self government Otonomi daerah adalah suatu peluang opportunity! dan tantangan threat! bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi daerah dipandang sebagai cara untuk mewu"udkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan berwibawa guna mewu mewu"ud "udkan kan pember pemberia ian n pelay pelayana anan n kepad kepadaa masy masyara arakat kat dalam dalam meni meningk ngkat atkan kan kese"a kese"ahte hteraan raan.. Sedangka Sedangkan n menurut menurut Soemitr Soemitro o #$$%! #$$%! bahwa bahwa sebenar sebenarnya nya otonomi otonomi daera daerah h memp mempuny unyai ai empa empatt tu"ua tu"uan, n, pert pertam ama& a& penin peningka gkata tan n ekono ekonomi mi masy masyara arakat kat setempat, kedua& meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ketiga& meningkatkan sosial budaya masyarakat, keempat& untuk demokratisasi. Otonom Otonomii daerah daerah adalah adalah bagian bagian dari dari demokra demokratis tisasi asi,, demokra demokrasi si ditanda ditandaii dengan sharing of power, secara hori'ontal dengan memberdayakan parlemen dan memandirikan peradilan dan secara vertikal dengan pelimpahan kewenangan pada lapisan(lapisan pemerintahan di daerah.Dengan itu diharapkan tidak ada lagi cabang keku kekuas asaa aan, n, lapi lapisa san n
keku kekuas asaa aan, n, seke sekelo lomp mpok ok oran orang g
atau ataupu pun n
sese seseor oran ang g
yang yang
mengontrol kekuasaan secara monolitik dan hegemonik. Sebagai gantinya otonomi daerah dalam konteks demokrasi bertu"uan mewu"udkan mewu"udkan checks and balances dalam sistem politik. Dengan mulai diberlakukannya diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal tanggal # )anuari *++#, yang dititikberatkan pada pemerintahan kabupatenkota, berdasarkan ketetapan -/ 0o.12-/*+++, maka pemerintah daerah wa"ib mengadakan pembenahan( pembenahan di dalam pemerintahannya serta pemenuhan syarat(syarat utama sebagai daerah otonom. Oton Otonom omii
daer daerah ah
sebag ebagai ai
per perwu"u wu"uda dan n
asas asas
dese desent ntrrali alisasi sasi
dala dalam m
penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal divi divisi sion on of power power yang yang memb membagi agi kekua kekuasa saan an secar secaraa verti vertika kall 3os 3oswa wara ra,* ,*+++ +++!. !.
-enurut Sarund"ang, dalam 0ugroho*+++&45!, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewa"iban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan hakekat yang demikian otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi terbukanya potensi(potensi yang ada di daerah tersebut. Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.Dengan otonomi daerah pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. /entang kendali pemerintahan men"adi lebih dekat, sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas daerah yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi daerah, daerah dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan rakyat di daerahnya. Di 6ndonesia otonomi daerah diatur dalam 77 0o. ** 8ahun #$$$ dan 77 0o. *% 8ahun #$$$, dengan pengertian bahwa otonomi daerah merupakan desentralisasi
kewenangan
dari
pemerintah
ke
pemerintah
daerah
dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah memiliki urusan(urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kecuali bidang luar negeri, moneter, peradilan, keamanan dan agama.Dan urusan(urusan yang telah diserahkan tersebut men"adi tanggung "awab daerah sepenuhnya. -elalui kedua peraturan perundang(undangan tersebut. Otonomi merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka
demokrasi
dimana
daerah
kabupatenkota
yang
merupakan
unit
pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspresi. emberian
otonomi
yang
luas
kepada
daerah
"uga
untuk
memperlancar,
mengembangkan dan memacu pembangunan di daerah, memperluas peran serta masyarakat
serta
lebih
meningkatkan
pemerataan
pembangunan
dengan
mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah. Sehingga kesen"angan antar daerah dapat dikurangi karena masing(masing daerah akan membuka wawasan untuk membangun dan beker"a sama dengan pihak lain, baik swasta maupun luar negeri. 9kan tetapi, dalam pelaksanaan otonomi di 6ndonesia, menurut 0ugroho *+++&:$( 4+!, harus memenuhi dua persyaratan utama, yaitu & #! persyaratan yang bersifat
politis, dimana persyaratan ini menuntut tiga kondisi, yaitu political will dari pemerintah, yang bentuknya bermula dari sebuah pengakuan akan perlunya otonomi daerah, yang kemudian dibuktikan dengan adanya peraturan(peraturan dasar dan peraturan pelaksana, dan pada akhirnya dukungan dari pemerintah pusat; adanya kekuatan ekonomi daerah, dimana dalam hal ini yang akan dipermasalahkan adalah se"auh mana daerah memberi sumbangan yang memadai bagi anggaran pendapatan dan belan"a; penataan organisasi birokrasi dan sumber daya manusia. *! ersyaratan yang bersifat tantangan mana"emen, dimana persyaratan ini menuntut tiga langkah yaitu &reorientasi paradigma pemerintah, restrukturisasi pemerintah, dan aliansi dengan organisasi(organisasi yang ada di dalam masyarakat. Disamping persyaratan tersebut di atas, menurut Davey #$<<&*%
tidaklah
efektif
bila daerah
yang
otonom
selalu menggantungkan
kehidupannya pada subsidi pemerintah pusat. Sehingga dapatlah dikatakan, otonomi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna menghadapi berbagai hambatan baik institusi maupun administrasi, yang dengan kata lain otonomi adalah upaya untuk mendorong proses demokratisasi. Otonomi haruslah mampu mengg ali potensi yang ada di daerah guna mencapai tu"uan yang positif berupa percepatan pembangunan dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, kese"ahteraan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat.
Dikumpulkan dari berbagai sumber . Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan, otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence.)adi ada * ciri hakikat dari otonomi yakni legal self sufficiency dan actual independence.Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan dan otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws.)adi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own laws.3arena itu, otonomi lebih menitik beratkan pada aspirasi
daripada
berpendapat
kondisi.
3oesoemahatmad"a
”-enurut perkembangan
/o'ali
9bduilah,
*++:&
$!
se"arah di 6ndonesia otonomi selain
mengandung arti perundangan regeling), "uga mengandung arti pemerintahan bestuur).”Dalam
literatur
=elanda
otonomi
berart
i”pemerintahan sendiri”
zelfregering) yang oleh 2an 2ollenhoven /o'ati 9bdullah, *++:& $! dibagi atas zelfwetgeving ( m embuat 7ndang(undang sendiri!, zelfitvoering ( melaksanakan sendiri!, zelfrechtspraak mengadili sendiri! dan zelfpolftie ( menindaki sendiri!. engertian otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbatas dan etimologinya, yaitu kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.0amun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wu"ud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung"awabkan. 9dapun pengertian otonomi daerah menurut >ogeman dalam /o'ali 9bdullah, *++:&#+! menyatakan bahwa “Otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan mema"ukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.” =erdasarkan asal #< 7ndang(7ndang Dasar #$4% yang merupakan dasar hukum pembentukan daerah, menghendaki pembagian wilayah 6ndonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya dibentuk dengan undang(undang. Soepomo mengemukakan /o'ali 9bdullah, *+++&##! bahwa “Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri(sendiri, dalam kadar negara kesatuan. 8iap daerah
mempunyai histories dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat dari daerah lain.” Syarifuddin #$<:&*:! mengemukakan “Otonomi bermakna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.Didalamnya terkandung * aspek utama. ertama, pemberian tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan suatu utusan .kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan dan menetapkan sendiri cara(cara penyelesaian tugas tersebut,” -enurut 7ndang(undang 0omor % 8ahun #$?4, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewa"iban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang(undangan yang berlaku asal # huruf @ 7ndang(undang 0omor % 8ahun #$?4!. -enurut 7ndang(undang 0omor ** 8ahun #$$$, yang dimaksud dengan Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 0egara 3esatuan /epublik 6ndonesia Sedangkan yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang( undangan. -enurut 7ndang(undang 0omor :* 8ahun *++4 tentang emerintah Daerah, yang dimaksud daerah otonom, selan"utnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas(batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 0egara 3esatuan /epublik 6ndonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewa"iban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan otonomi daerah.Aak, wewenang dan kewa"iban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang(undangan. Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbullah daerah(daerah otonom.-ula(mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri
atau mempunyai hak kekuasaan kewenangan untuk membuat peraturan sendiri seringkali "uga disebut hak kekuasaan kewenangan pengaturan atau legislatif sendiri!.3emudian arti istilah otonomi ini berkembang men"adi “emerintahan sendiri”.emerintah sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang(undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas(batas tertentu "uga pengadilan dan kepolisian sendiri.Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewa"iban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, )osef /iwu 3aho, *++:!. -asalah yang diatur dan diurus tersebut adalah tugas(tugas atau urusan( urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah(daerah untuk diselenggarakannya sesuai dengan kebi"aksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri.
O8O0O-6 3A7S7S
LATAR BELAKANG
embentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwu"udnya kese"ahteraan masyarakat disamping sebagai pendidikan politik ditingkat lokal. embentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti & (
3emampuan ekonomi
(
otensi daerah
(
>uas wilayah dan pertimbangan dari aspek sosial budaya, aspek sosial politik aspek pertahanan dan keamanan, serta
(
ertimbangan
dan syarat lain yang
memungkinkan
daerah
itu dapat
menyelenggarakan dan mewu"udkan tu"uan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. emerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonomi untuk menyelenggarakan fungsi B fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional berskala nasional, misalnya dalam bentuk & (
3awasan cagar budaya
(
8aman nasional
(
engembangan industri strategis
(
engembangan teknologi tinggi seperti pengembangan teknologi nuklir!
(
eluncuran peluru kendali
(
engembangan prasarana komunikasi
(
8elekomunikasi
(
8ransportasi
(
elabuhan dan daerah perdagangan bebas
(
angkalan militer
(
Cilayah eksploitasi
(
3onservasi bahan galian strategis
(
enelitian dan pengembangan sumber daya nasional
(
>aboratorium sosial
(
>embaga permasyarakatan spesifik emerintah wa"ib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut. -engikutsertakan dalam ketentuan ini adalah perencanaan, pelaksanaan,
pemeliharaan,
dan
pemanfaatan.
Daerah
dapat
mengusulkan
pembentukan kawasan khusus kepada pemerintah. 8ata cara penetapan kawasan khusus diatur dalam peraturan pemerintah. Secara politis Otonomi khusus artinya ada perlakuan khusus bagi wilayah atau bangsa. Secara politis Otonomi khusus biasanya diberikan kalau ada negara yang didirikan dengan berbagai macam suku bangsa dengan beragam latar belakang se"arah, politik atau hukumnya. Daerah yang diberikan otonomi khusus adalah Daerah 6stimewa 9ceh , Daerah 6stimewa Yogyakarta, apua dan D36 )akarta.
PEMBAHASAN
9.
O8O0O-6 3A7S7S D36 )939/89 rovinsi Daerah 3husus 6bukota )akarta rovinsi D36 )akarta!sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai 6bu kota 0egara 3esatuan /epublik 6ndonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan 0egara 3esatuan /epublik 6ndonesia berdasarkan 7ndang(7ndang Dasar 0egara /epublik 6ndonesia 8ahun #$4%. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewa"iban, dan tanggung "awab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7ntuk itulah emerintah usat mengeluarkan 7ndang(7ndang 0omor *$ 8ahun *++? tentang emerintahan rovinsi Daerah 3husus 6bu kota )akarta sebagai 6bu kota 0egara 3esatuan /epublik 6ndonesia . 77 ini mengatur kekhususan rovinsi D36 )akarta sebagai 6bu kota 0egara. 9turan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang(undangan tentang pemerintahan daerah.
=eberapa hal yang men"adi pengkhususan bagi rovinsi D36 )akarta antara lain& #.
rovinsi D36 )akarta berkedudukan sebagai 6bu kota 0egara 3esatuan /epublik 6ndonesia.
*.
rovinsi D36 )akarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai 6bu kota 0egara 3esatuan /epublik 6ndonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
:.
rovinsi D36 )akarta berperan sebagai 6bu kota 0egara 3esatuan /epublik 6ndonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewa"iban, dan tanggung "awab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusatperwakilan lembaga internasional.
4.
Cilayah rovinsi D36 )akarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
%.
9nggota D/D rovinsi D36 )akarta ber"umlah paling banyak #*% seratus dua puluh lima persen! dari "umlah maksimal untuk kategori "umlah penduduk D36 )akarta sebagaimana ditentukan dalam undang(undang.
5.
Eubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan 6bu kota 0egara 3esatuan /epublik 6ndonesia. Eubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi residen dalam acara kenegaraan.
?.
Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan rovinsi D36 )akarta sebagai 6bu kota 0egara ditetapkan bersama antara emerintah dan D/ dalam 9=0 berdasarkan usulan emprov D36 )akarta.
=.
O8O0O-6 3A7S7S D9F/9A 6S86-FC9 YOEY939/89 Dalam perumusan 7ndang(7ndang nomer 6 tahun #$%? tentang pokok(pokok pemerintahan daerah, 4 masalah pokok yang diperdebatkan itu dipecahkan men"adi pasal(pasal undang Bundang sebagi berikut&
#.
6si otonomi yang ditetapkan oleh undang(undang nomer 6#$%? yaitu sistem otonomi real seperti yang dirumuskan pasal :# dan :<. 3edua pasal ini men"amin
adanya kesempatan bagi daerah(daerah untuk menunaikan tugasnya secara penuh sesuai bakat dan kesanggupannya agar dapat berkembang secara luas. *.
8ingkat daerah yang ditetapkan dalam undang(undang adalah pendapat pemerintah yaitu dua tingkat daerah otonom dan kalau dperlukan tiga tingkat. ertimbangnnya daerah otonom harus dibentuk dari kesatuan masyarakat hukum, sedangkan kesatuan masyarakat hukum yang terbawah sangat berbeda(beda di wilayah indonesia.
:.
3epala daerah harus mendapat kepercayaan dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. 3apala daerah harus dipilih oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan pasal *: ayat #! dan cara pengangkatan serta penghentiannya ditetapkan dengan undang(undang pasal *: ayat *!. Aasil pemilihan itu harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah. Sebagai ketua merangkap anggota DD, kepala daerah men"alankan tugas dan kewa"ibannya bersama(sama dengan anggota(anggota DD yang lain dan bertanggung "awab secara kolegial terhadap D/D mengenai penyelenggaraan tugasnya. -engenai kepala daerah istimewa pen"elasan umum menegaskan dia tidak dipilih oleh dan dari anggota(anggota D/D, tetapi diangkat oleh pemerintah pusat dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di 'aman sebelum /6 dan yang masih menguasai daerahnya dengan memperhatikan syarat(syarat kecakapan, ke"u"uran, kesetiaan, serta adat istiadat dalam daerah itu. )adi, keistimewaanya masih terletak pada kedudukan kepala daerahnya. Dalam suatu daerah istimewa dapat pula diangkat seorang wakil kepala daerah apabila daerah istimewa itu terbentuk sebagai gabungan dari beberapa bekas swapra"a seperti D6Y pasal *%!. 3ecuali itu, karena kepala daerah istimewa diangkat oleh penguasa pemerintah pusat, maka dia tidak dapat di"atuhkan oleh D/D.
4.
7ndang(undang membebankan pengawasan kepada menteri dalam negeri untuk daerah tingkat 6 dan kepada DD setingkat lebih atas untuk daerah(daerah lain yaitu dengan menangguhkan atau membatalkan peraturan serta keputusan D/D atau DD yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang(undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dengan 77 nomer # #$%? ini pertentangan antara pemerintah pusat yang menginginkan daerah(daerah dapat dikontrol dengan ketat dengan lembaga(lembaga
serta birokrasi pemerintahan dan daerah yang menginginkan otonomi seluas(luasnya dikompromikan oleh pemerintah dan D/. )adi secara keseluruhan 7ndang(7ndang nomor ##$%? terdiri atas 4 bab, yaitu& =9= 6. endahuluan membahas prinsip(prinsip umum& yang menegaskan bahwa 77 0o.##$%? men"amin sifat negara kesatuan, desentralisasi yang luas, dan men"amin demokrasi serta ketatanegaraan negara kesatuan. =9= 66. -enyempurnakan kekuasaan otonomi daerah, berisi himbauan kepada pemerintah pusat supaya segera menyerahkan urusan daerah yang sudah ditentukan oleh undang(undang secara rill tanpa menunggu penyerahan resmi dengan peraturan perundang(undangan lagi. 3ecuali itu mendesak pemerintah pusat agar menyerahkan peker"aan(peker"aan inspesi, pimpinan, dan koordinasi kepada daerah tingkat 6, sehingga titik berat pelaksanaan otonomi dapat diletakkan pada daerah tingkat 66 dan daerah tingkat 666. -aka dari itu pembentukan daerah tingkat 666 harus digalakkan. =9= 666. -enyempurnakan alat(alat perlengkapan daerah, yang isinya mendesak agar 77 0o. ##$%? dilaksanakan secara konsekuen dengan menghapus peraturan perundang(undangan yang berasal dari 'aman pen"a"ahan belanda, yang masih berlaku. Demikina "uga lembaga(lembaga atau organ(organ diluar daerah tingkat 6, 66, dan 666 segera dihapuskan dan menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah yang legal. =9= 62. 3esimpulan, pernyataan bahwa 77 0o. ##$%? pada dasarnya cukup mengatur penyelenggaraan negara kesatuan yang demokratis, maka harus ditegaskan dan dilaksanakan dengan konsekuen.
@.
O8O0O-6 D9F/9A 090E/OF 9@FA D9/7SS9>9engakuan 0egara atas keistimewaan dan kekhususan daerah 9ceh terakhir diberikan melalui 7ndang(undang 0omor ## 8ahun *++5 tentang emerintahan 9ceh. 77 emerintahan 9ceh ini tidak terlepas dari 0ota 3esepahaman Memorandum
of
nderstanding !
antara
emerintah
dan
Eerakan
9ceh
-erdeka yang ditandatangani pada tanggal #% 9gustus *++% dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menu"u pembangunan sosial, ekonomi, serta
politik di 9ceh secara berkelan"utan. Aal(hal mendasar yang men"adi isi 77 emerintahan 9ceh ini antara lain& #.
emerintahan 9ceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem 03/6 berdasarkan 77D 8ahun #$4% yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh emerintah Daerah 9ceh dan Dewan erwakilan /akyat Daerah 9ceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing(masing.
*.
8atanan otonomi seluas(luasnya yang diterapkan di 9ceh berdasarkan 77 emerintahan 9ceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
:.
engaturan dalam Ganun 9ceh maupun 3abupaten3ota yang banyak diamanatkan dalam 77 emerintahan 9ceh merupakan wu"ud konkret bagi terselenggaranya kewa"iban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
4.
engaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
%.
6mplementasi formal penegakan syariHat 6slam dengan asas personalitas ke(6slaman terhadap setiap orang yang berada di 9ceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas(batas daerah rovinsi 9ceh.
D.
O8O0O-6 3A7S7S D9F/9A 979 Orang papua berbeda ras dari orang 6ndonesia, se"arah apua =arat dalam kaitan dengan kontak dengan dunia luar ataupun se"arah pen"a"ahan dan per"uangan kemerdekaan berbeda dengan se"arah 6ndonesia, ulau papua masuk dalam wilayah asifik, apua =arat dibatasi oleh laut, terpisah dari pulau B pulau 03/6, tetapi wilayah itu diduduki dan di kuasai oleh 6ndonesia, maka status wilayah itu berbeda dari pada wilayah lain di 6ndoneisa. -aka wilayah itu diberi otonomi yang khusus. 9rti otonomi khusus menurut 77 0o. *#*++# tentang otonomi khusus bagi propinsi apua dalam bab 6 perihal ketentuan umum pasal # membatasi arti otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang akui dan diberikan kepada rovinsi apua
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak B hak dasar masyarakat apua. Dalam bab 62 tentang kewenangan daerah, pasal 4 disebutkan batas B batas kewenangan yaitu& “3ewenangan provinsi apua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,
kecuali
kewenangan
bidang
politik
luar
negeri,
pertahanan
keamanan,moneter, dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang(undangan.” )adi otonomi khusus artinya pengakuan dan pemberian kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali lima urusan yang disebutkan diatas. )adi keseluruhan urusan pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah, sedangkan lima hal lain yang masih ada di tangan pemerintah pusat. Otonomi ini diberikan oleh 0egara /epublik 6ndonesia melalui 7ndang( undang 0omor *# 8ahun *++#, Aal B hal mendasar yang men"adi isi undang B undang ini adalah & #.
-engatur kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah propinsi papua serta menerapkan kewenangan tersebut di propinsi apua yang dilakukan dengan kekhususan
*.
engakuan dan penghormatan hak B hak dasar orang asli apua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.
:. a!
-ewu"udkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri& partisipasi rakyat sebesar(besarnya
dalam perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; b!
pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar(besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli apua pada khususnya dan penduduk rovinsi apua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip(prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelan"utan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
c!
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung"awab kepada masyarakat.
4.
pembagian wewenang, tugas, dan tanggung "awab yang tegas dan "elas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta -a"elis /akyat apua sebagai representasi kultural penduduk asli apua yang diberikan kewenangan tertentu.
)adi hal pertama yang ditekankan adalah bahwa pengaturan kewenangan itu dilakukan dengan kekhususan, yang kedua men"elaskan maksud kekhususan itu bahwa perihal kekhususan itu perlu ada pada pengakuan dan penghormatan hak B hak dasar orang asli papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. erihal pengakuan dan penghormatan hak B hak dasar orang papua men"adi kekhususan dari otonomi khusus itu yaitu berbeda dengan sekedar pemberian otonomi seperti diberlakukan di wilayah 03/6 lainnya. okok ini memperteguh arti politis dari otonomi khusus diatas bahwa memang politik otonomisasi itu di"alankan di dunia sebagai tanggapan terhadap tuntutan kaum minoritas yang berbeda suku bangsanya dengan suku B suku bangsa mayoritas lainnya, khususnya suku bangsa dari penguasa mayoritas lainnya, dengan tu"uan untuk membungkam tuntutan dan aspirasi masyarakat minoritas itu. emberian Otonomi 3husus bagi rovinsi apua dimaksudkan untuk mewu"udkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap A9-, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kese"ahteraan dan kema"uan masyarakat apua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kema"uan provinsi lain. Otonomi khusus melalui 77 *#*++# menempatkan orang asli apua dan penduduk apua pada umumnya sebagai sub"ek utama. Orang asli apua adalah orang yang berasal dari rumpun ras -elanesia yang terdiri dari suku(suku asli di rovinsi apua danatau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli apua oleh masyarakat adat apua. Sedangkan penduduk apua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di rovinsi apua. 3eberadaan emerintah, emerintah rovinsi, emerintah 3abupaten3ota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. 7ndang(undang ini "uga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan 3omisi 3ebenaran
dan
/ekonsiliasi.
embentukan
komisi ini
dimaksudkan
untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan yang ter"adi di masa lalu dengan tu"uan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional 6ndonesia di rovinsi apua.
