MAKALAH PKN
MENDESKRIPSIKAN SUPRA STRUKTUR DAN INFRA STRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
NAMA KELOMPOK 2 :
FADLILAH FALAH SYIFA (08)
GEBRA FERANIKA SUWANTI (10)
KHOERI SHOLICHATUN NISA (11)
KRISNA BAYU ARIYANI SAVITRI (13)
MIRRAH KUMALA (15)
SIVA AULIYA (28)
X AKUNTANSI 2
UPTD SMK NEGERI 1 SLAWI
Jln. KH. Agus Salim Telp. (0283) 491336
SLAWI
MENDESKRIPSIKAN SUPRA STRUKTUR DAN INFRA STRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
Definisi Sistem Politik
Istilah sistem menurut Miriam Budihardjo, merupakan istilah ilmu biologi yang diadopsi oleh sarjana politik, dengan makna sebagai bagian – bagian atau komponen – komponen yang saling bergantung satu dengan yang lain dan saling mengadakan interaksi. Sistem dalam poitik berarti konsep sistem yang diterapkan dalam situasi yang konkret, misalnya negara.
Dalam konsep sistem politik ditemukan istilah – istilah seperti proses, struktur, dan fungsi.
Proses adalah pola – pola tingkah laku (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan satu sama lain. Dalam suatu negara, lembaga – lembaga seperti parleman, partai, birokrasi, sekalipun sudah memiliki kehidupan sendiri, sebenarnya merupakan proses yang pola- pola ulangannya sudah mantap dan mencerminkan struktur.
Struktur mencakup lembaga – lembaga formal dan informal, seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara, jaringan komunikasi dan sebagainya.
Fungsi adalah membuat keputusan – keputusan, policy (kebijakan) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai – nilai (yang bersifat material). Keputusan – keputusan kebijakan diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan masyarakat.
Sistem politik menghasilkan output yang berupa keputusan – keputusan atau kebijakan – kebijakan yang mengikat.
Berikut adalah beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tentang definisi "sistem politik":
Sri Soemantri
Sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam – macam badan politik, baik supra struktur politik (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan infra struktur (ada 5 komponen: partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan, atau pressure group, alat komunikasi politik, dan tokoh politik).
Rusadi Kantaprawira
Sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja perangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.
David Easton
Sistem politik adalah :
Suatu sistem yang terdiri dari alokasi nilai – nilai.
Pengalokasian nilai – nilai tersebut bersifat paksaan.
Pengalokasian tersebut mengikat masyarakat secara keseluruhan.
Gabriel Almond
Sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi adalah tugas yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan.
Samuel P. Huntington
Sistem politik didefinisikan menurut beberapa cara pandangan, memiliki 5 komponen yang berbeda:
Kultur, yaitu nilai – nilai,sikap, orientasi, mitos, dan kepercayaan yang relevan terhadap politik dan berpengaruh dalam masyarakat.
Struktur, yaitu dalam organisasi formal dalm msyarakat yang digunakan untuk menjalan kan keputusan – keputusan yang berwenang. Misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif dan birokrasi.
Kelompok, yaitu bentuk – bentuk sosial dan ekonomi, baik formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalammengajukan tuntutan – tuntutan terhadap struktur – struktur politik.
Kepemimpinan, yaitu individu dalam lembaga – lembaga politik dan kelompok – kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai- nilai.
Kebijakan, yaitu pola – pola kegiatan pemerintah yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.
Model – Model Sistem Politik
Untuk membedakan berbagai sistem politik di dunia dapat dilakukan melalui dua kriteria sebagai berikut :
Siapa yang memerintah
Apabila yang memerintah terdiri dari beberapa orang atau kelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintahan :dari atas" atau disebut oligaraki, otoriter ataupun aristokrasi.
Apabila yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi.
Ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah
Apabila kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, ini disebut totaliter.
Apabila pemerintah meniliki kewenangan yang terbatas dan membiarkan sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah serta apabila kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yanga disepakati bersama, maka sisteem ini disebut liberal.
Beberapa model sistem politik yang pernah atau masih berlaku di dunia adalah sebagai berikut :
Sistem Politik Otokrasi Tradisional
Sistem politik ini memiliki ciri – ciri sebagai berikut :
Faktor kebaikan bersama
Faktor ini menyangkut pemahaman 2 (dua) hal, yaitu persamaan dan kebebasan politik individu.
Faktor identitas bangsa
Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik ialah primordial. Faktor primordial acapkali terjelma dalam pribadi pemimpin, sehingga pemimpin menjadi lambang kebersamaan dalam suku bangsa, ras, atau agama.
Faktor hubungan kekuasaan
Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negatif dan sebagian kecil bersifat konsensus (kesepakatan). Otokrat biasanya adalah seorang Raja, Sultan atau Emir yang tidak hanya mempunyai peran simbolis yang tinggi, tetapi juga kekuasaan nyata,otokrat merupakan personifikasi identitas bersama dan lembaga – lembaga politik yang ada. Walaupun dalam kenyataannya, otokrat menyerahkan pelaksanaan pemerintahan kepada para pejabat menjadi pembantunya, tetapi kualitas pribadinya sangat menentukan cara dan corak pelaksanaan kekuasaan dalam sistem ini.
Legitimasi kewenangan
Kewenagan otokrat bersumber dan berdasarkan pada tradisi. Ia memiliki kewenagan karena merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu. Para pendahulunya di pandang oleh masyarakat sebagai orang yang harus memerintah karena asal usul dan kualitas pribadinya.
Hubungan ekonomi dan politik
Jurang politik (kekuasaan) yang lebar antara penguasa dan penduduk di pedesaan juga terdapat dalam bidang ekonomi, yaitu antara otokrat beserta kelompok kecil penguasa di sekitarnya yang sekaligus merupakan pemegang kekayaan dan para petani yang tidak memiliki apa-apa selain tenaga mereka. Tanah dikuasai oleh tuan tanah sebagai sumber ekonomi.
Sistem Politik Otoriter
Menurut Huntingon dan Finer, ciri sistem politik Otoriter, Paternalistik, dan Nepotistik, yang berdasarkan pada pola Patron klien menyebabkan militer menjadi pengayom untuk hampir semua kegiatan politik (organisasi dan ormas). Sementara struktur keamanan militer ikut mengawasi birokrasi dengan model struktur pemerintahan ganda atau bayangan.
Sistem Politik Totaliter
Menurut Peter Schroder, sistem politik totaliter ditandai oleh hal – hal berikut :
Hanya terdapat satu partai yanga tidak memperoleh kekuasaannya. Partai ini justru menganggap bahwa tugas mereka adalah membentuk kehendak rakyat sesuai dengan bayangan mereka sendiri.
Cara pandang terhadap dunia, yanga dapat dipersamakan atau serupa dengan agama. Cara pandang ini memberi legitimasi bahwa mereka adalah benar dan tidak hanya sebatas mengenal kondisi ideal masyarakat melainkan juga dapat mewujudkan dalam batas waktu tertentu.
Setiap warga harus menerima cara pandang dunia yang dimiliki oleh para penguasa. Warga negara tidak diperbolehkan menarik diri ke dalam ruang gerak bebas dan memilih untuk tidak ikut terlibat.
Sistem Politik Diktator
Menurut Franz L. Neumann, sistem politik diktator ditandai dengan pemerintahan oleh seorang atau sekelompok orang yang memonopoli kekuasaan dalam negara dan melaksanakan tanpa batas.
Tipe diktator dengan kekuasaan ruang lingkup yang dimonopoli adalah sebagai berikut :
Diktator sederhana
Diktator kaisaristik
Diktator totaliter
Sistem Politik Demokrasi
Menurut roberston, sistem politik demokrasi memiliki 2 (dua) ciri pokok, yaitu :
Partai – partai yang ada menyeleksi dan merangkum berbagai isu serta menyajikan pada pemilih dalam sebuah platform atau janji kampanye partai.
Partai pemenang pemilu dan menempatkan dirinya sebagai core system (pusat sistem) bagi pemerintah baru, dengan harapan bahwa janji – janji kampanye mereka itu akan berubah menjadi kebijakan publik. Perubahan – perubahan kebijakan tidak perlu harus melalui perdebatan yang kerap tidak efektif.
Ciri - Ciri Sistem Politik
Ciri - Ciri Umum Sistem Politik
Menurut Almond :
Memiliki kebudayaan politik.
Menjadikan fungsi - fungsi yang sama.
Struktur politik memiliki spesialisasi.
Ciri – ciri sistem politik menurut Gabriel A. Almond adalah :
Semua sistem politik mempunyai struktur politik.
Dalam pengertian bahwa didalam masyarakat yang paling sederhanapun, sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik yanga terdapat didalam masyarakat yang paling kompleks. Tipe – tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk strukturnya.
Semua sistem politik menjalankan fungsi politik yang sama, walaupun tingkatannya berbeda – beda karena adanya perbedaan struktur. Demikian pula dapat diperbandingkan bagaimanakah fungsi – fungsi dari sistem – sistem politik itu dijalankan dan bagai mana pula cara gaya melaksanakannya.
Semua struktur politik mempunyai sifat multi fungsional (menjalankan banyak fungsi). Sistem politik dapat dibandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi didalam struktur itu.
Semua sistem politik adalah sistem campuran.
Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif dalam pengertian tradisional. Perbedaan yang ada hanya bersifat relatif saja, dan kedua bercampur satu dengan yang lainnya.
Menurut David Easton ciri-ciri yang utama dari sistem politik adalah :
Ciri-ciri identifikasi.
Guna membedakan suatu sistem politik dengan sistem - sistem sosial yang lain, kita harus dapat mengidentifikasi atau mengenali sistem politik dengan mendeskripsikan unit - unitnya yang fundamental dan menetapkan batas - batas yang memisahkannya dari unit - unit yang berada diluar sistem politik.
Unit - unit sistem politik. Unit-unit adalah unsur yang membentuk sistem politik yang berwujud pada tindakan - tindakan politik. Unit - unit ini adalah lembaga - lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit - unit ini bekerja didalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.
Batas-batas. Suatu sistem selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan yang berupa sistem - sistem lain. Cara berfungsinya suatu sistem sebagian merupakan perwujudan dari upayanya menanggapi keseluruhan lingkungan sosial, biologis, fisiknya. Batas suatu sistem politik dapat dinyatakan dengan semua tindakkan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan - keputusan yang mengikat masyarakat, dan setiap tindakan yang tidak mengandung ciri - ciri tersebut dipandang sebagai variabel eksternal didalam lingkungan sistem tersebut.
Input dan output.
Sistem politik memiliki konsekuensi - konsekuensi yang penting bagi masyarakat yang berwujud pada keputusan - keputusan otoritatif. Keputusan ini merupakan output dari sistem politik. Disisi lain untuk menjamin bekerjanya suatu sistem diperlukan input, tanpa input sistem tidak dapat berfungsi, dan tanpa output tidak akan dapat mengidentifikasi suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem tersebut.
Sebagian besar perubahan - perubahan penting dalam suatu sistem politik berasal perubahan - perubahan limgkungan eksternalnya. Untuk itu agar suatu sistem dapat bertahan, ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Interaksi antara sistem politik dengan lingkungannya berada dalam tiga tahap, yakni input, conversion, dan output. Input dan output ini merupakan transaksi antara sistem dengan lingkungannya. Input berupa tuntutan - tuntutan (demands) dan dukungannya (supports) masuk ke dalam sistem politik dari lingkungannya.
Diferensiasi dalam suatu sistem.
Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan/pemisahan) kerja. Dimasa modern adalah tidak mungkin suatu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang - undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup komisi pemilihan umum saja yang merancang kemudian mengesahkan. DPR, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang - undangnya. Meskipun bertujuan sama yaitu memproduksi undang - undang partai politik, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan didalam fungsi - fungsi pekerjaannya dalam suatu struktur sistem politik dikenal diferensiasi minimal karena suatu sistem bekerja menjalankan berbagai macam pekerjaan dalam waktu yang terbatas.
Integrasi dalam suatu sistem.
Dengan adanya diferensiasi struktural dalam menangani berbagai macam pekerjaan yang selalu berubah terkadang dapat menimbulkan potensi disintegrasi sistem itu sendiri. Oleh karena itu jika suatu sistem ingin mempertahankan dirinya, sistem tersebut harus memiliki mekanisme yang dapat mengintegrasikan atau memaksa anggota-anggotanya untuk dapat bekerja sama walaupun seminimal mungkin sehingga mereka dapat menghasilkan keputusan - keputusan otoritatif. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang pemilihan umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU , partai politik dan elemen - elemen masyarakat.
Tujuan dan Fungsi Sistem Politik
Tujuan Sistem Politik
Tujuan sistem politik, seperti halnya norma, juga terdapat di dalam konstitusi. Umumnya, tujuan suatu sistem politik terdapat si dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi suatu negara. Tujuan sistem politik indonesia termaktub didalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sementara tujuan sistem politik Amerika Serikat termaktub di dalam declaration of independence.
Fungsi Sistem Politik
Fungsi Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai – nilai produk, sikap – sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh siatu negara. Pembentukan sikap – sikap politik atau untuk membentuk suatu siakp dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Menurut Gabriel Almond, dalam sosialisasi politik, terdapat dua hal yang penting yaitu : sosialisasi politik berjalan terus – menerus selama hidup seseorang.
Sikap – sikap dan nilai – nilai yang terdapat dan terbentuk pada masa kanak – kanak akan selalu disesuaikan atau akan diperkuat sementara ia mengalami berbagai pengalaman sosial. Pendidikan sekolah, pengalaman keluargadan pengaruh pergaulan berperan dalam memperkuat keyakinan tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis. Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih fleksibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut dapat berwujud : interaksi langsung yaitu berupa pengajaran formal ataupun doktrinasi suatu ideologi.
Contoh : pengajaran mata kuliah pancasila di perguruan tinggi. Interaksi tak langsung, yang sangat erat pengaruhnya terhadap masa kanak-kanak, dimana berkembang sifat penurut atau sikap pembangkangan terhadap orang tua, guru, atau teman yang mempengaruhi sikapnya dimasa dewasa terhadap pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara. Misalnya ketika masa kanak-kanak, pengalaman yang didapatkannya adalah terjadinya perpecahan keluarga dan otoriter orang tua. Kondisi dan pengalaman seperti itu melahirkan suatu kebencian, sehingga ketika terjadi suatu kondisi dalam negara yang sifatnya dapat disamakan dengan keadaan dan pengalaman masa kecilnya, akan melahirkan pula kebencian yang diwujudkan dalam partisipasi politik ilegal seperti demonstrasi, oposisi dan gerakan suversif. Sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga antara lain : keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, dan media massa.
Fungsi Rekrutmen Politik
Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen antara anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya didalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk perekrut anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia perekrut politik berlangsung melalui pemilu yang setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administatif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.
Fungsi Komunikasi Politik
Komunikasi Politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai ataupun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau menyediakan media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut.
Fungsi Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat, dalam artian melihat perbedaan masyarakat berdasarkan lapisan yang ada, apakah berlapis-lapis secara vertikal dan apakah pelapisan tersebut terbuka atau tertutup. Soerjono Soekanto (1981 : 133), menyatakan sosial stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan konsep sosiologi dalam artian kita tidak akan menemukan masyarakat seperti kue lapis; tetapi pelapisan adalah suatu konsep untuk menyatakan bahwa masyarakat dapat dibedakan secara vertikal menjadi kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah berdasarkan kriteria tertentu. Pendapat diatas merupakan suatu penggambaran bahwa stratifikasi sosial sebagai gejala yang universal, artinya dalam setiap masyarakat bagaimanapun juga keberadaannya pasti akan di dapatkan pelapisan social tersebut. Apa yang dikemukakan Aristoteles. Karl Marx adalah salah satu bukti adanya stratifikasi social dalam masyarakat yang sederhana sekalipun. Kriteria jenis kekayaan dan juga profesi pekerjaan merupakan kriteria yang sederhana, sekaligus menyatakan bahwa dalam masyarakat kita tidak akan menemukan masyarakat tanpa kelas. Perkembangan masyarakat selanjutnya menuju masyarakat yang semakin modern dan kompleks stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat akan semakin banyak. Mengapa terjadi stratifikasi sosial uraian berikut ini akan menjelaskannya.
Menurut Soerjono Sokanto (1981 : 133). Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang akan menjadi bibit dan dapat menimbulkan adanya sistem berlapis – lapis yang ada dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Terjadinya stratifikasi sosial dalaam masyarakat dikarenakan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat jumlahnya terbatas, akibatnya distribusinya di dalam masyarakat tidaklah merata.
Fungsi input dan output sistem politik di Indonesia
Sistem politik di Indonesia merupakan kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki masing – masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu Negara Indonesia termasuk di dalamnya proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua yaitu, tuntutan dan dukungan, tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata, salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah kebijakan. Dukungan dapat diartikan sebagi sebuah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar tetap terus berjalan. Output dalam sistem politik meliputi keputusan dan tindakan. Keputusan dalam hal ini dimaksudkan pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan yang dilakukan sesuai tuntutan atau dukungan yang diajukan masyarakat. Sedangkan tindakan dimaksudkan implementasi konkret atau tindakan nyata yang dilakukan pemerintah atas keputusan yang telah dibuat dan disepakati.
Fungsi Input Sistem Politik Indonesia, meliputi :
Sosialisasi Politik
Rekruitmen Politik
Artikulasi Kepentingan
Agregasi Kepentingan
Komunikasi Politik
Fungsi Output Sistem Politik, meliputi:
Fungsi Pembuat Kebijakan
Pembuatan kebijakan dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beraneka pengaruh lingkungan yang ada. Pembuatan kebijakan meliputi pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat yang menjadi kebijakan umum. Pembuatan kebijakan ini dilaksanakan oleh lembaga legislatif yang meliputi DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah.
Fungsi Penerapan Kebijakan
Penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara. Hal ini dimaksudkan bagaimana sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi guna mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.
Fungsi Adjudikasi Kebijakan
Adjudikasi kebijakan dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang dikalangan warga negara. Dalam hal ini ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan fungsi adjudikasi kebijakan dilaksanakan oleh badan peradilan yang meliputi MA, MK, Komisi Yudisial serta badan-badan kehakiman.
VARIABEL SISTEM POLITIK
Dalam sistem politik terdapat empat variabel yang sangat berpengaruh, yaitu sebagai berikut :
Kekuasaan
Sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber – sumber diantara kelompok – kelompok dalam masyarakat.
Kepentingan
Yaitu tujuan – tujuan yang akan dikejar oleh pelaku – pelaku atau kelompok politik.
Kebijakan
Yaitu hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang – undangan.
Budaya Politik
Yaitu orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik.
