STRUKTUR BANK INDONESIA DAN TUGASNYA
Presiden, melalui persetujuan DPR, mengusulkan serta mengangkat Gubernur dan Deputi Gubernur Senior. Sementara Deputi Gubernur, diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Untuk
dapat
diangkat
sebagai
anggota
Dewan
Gubernur,
seseorang
harus
memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:
Berkewarganegaraan Indonesia
Memiliki akhlak dan moral yang tinggi
Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Ekonomi, Keuangan, Perbankan, atau Hukum.
Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur berkewenangan mengangkat dan memberhentikan
pegawai
Bank
Indonesia.
Selain
itu,
peraturan
kepegawaian
mencakup sistem penggajian, penghargaan, pensiun, tunjangan hari tua, serta bentuk penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia juga menjadi kewenangan Dewan Gubernur BI.
Kinerja Dewan Gubernur beserta anggotanya dalam melaksanakan tugas maupun dan wewenangnya dinilai oleh DPR. Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan benar, DPR melakukan telaah pada beberapa hal, yakni laporan keuangan tahunan BI, anggaran operasional dan investasi BI, serta prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI. Untuk saat ini, struktur organisasi Bank Indonesia terdiri dari 21 direktorat. 2 biro independen (berdiri sendiri), 5 biro dalam koordinasi Direktorat, 4 unit khusus serta 1 pusat pendidikan & studi Kebanksentralan di Kantor Pusat, 37 unit Kantor Bank Indonesia (KBI), dan 4 Kantor Perwakilan (KPW) yang masing-masing berposisi di London, New York, Tokyo, dan Singapura.
Bank Indonesia melakukan tugasnya melalui 4 sektor satuan kerja (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran, dan sektor manajemen intern), KBI, maupun KPW yang kesemuanya bertanggung jawab pada Dewan Gubernur. Demi memelihara kestabilan nilai Rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara lain, Bank Indonesia telah mengemban 3 tugas pokok, yakni : o
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, BI telah melakukan beberapa hal terkait dengan fungsi lender of the last resort, pelaksanaan kebijakan nilai tukar, wewenang mengelola cadangan devisa, dan penyelenggaraan survei.
o
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI diberi kewenangan untuk melaksanakan dan memberi izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran (seperti mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah) pada lembaga keuangan lainnya.
Mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berhak untuk menetapkan peraturan, memberi dan mencabut izin usaha, melaksanakan pengawasan, serta mengenakan sanksi terhadap bank yang pantas menerima sanksi.
