MEKANISME PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI EVAKUASI KORBAN BENCANA
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
LATAR BELAKANG Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 52 dan PP 21 Th 2008 pasal 48 huruf c menyatakan bahwa penyelamatan korban bencana dilakukan melalui upaya: a. Pencarian korban b. Pertolongan korban dan atau c. Evakuasi korban
TUJUAN 1. Meningkatnya mobilisasi sumberdaya bantuan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi 2. Terselamatkannya korban bencana secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan 3. Terselenggaranya proses pencarian, pertolongan dan evakuasi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan
LANDASAN HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Undang-Undang No 24 Th 2007 Ttg Penanggulangan Bencana PP No 12 Th 2000 Ttg Pencarian dan Pertolongan PP No 36 Th 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan PP No 99 Th 2007 Ttg Badan SAR Nasional PP No 21 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 7. PP No 22 Th 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 8. PP No 23 Th 2008 Tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 9. PP No 8 Th 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 10.Kepmendagri No 46 Th 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.Peraturan Kepala BNPB No 9 Th 2008 Ttg Prosedur Tetap TRC BNPB
KEBIJAKAN 1. Dalam rangka pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat 2. Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghargai budaya, adat istiadat, kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat setempat 3. Peranserta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah bersifat komplementer
STRATEGI 1. Pembentukan posko kedaruratan dan penetapan organisasi komando penanganan darurat 2. Mobilisasi potensi sumber daya 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi dikoordinasikan oleh Pemerintah c.q BNPB
KEWENANGAN BNPB 1. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa dan dapat mengganggu proses penyelamatan 2. Memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi 3. Mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi, dan 4. Memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air
PENCARIAN a. Memetakan kondisi cuaca, Geografis, Topografis, dan keadaan awal bencana
Tujuan
b. Memetakan kondisi serta jumlah korban c. Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana
Sasaran
a.Korban bencana b.Lokasi bencana
Tenaga Pencarian: 1. Bagian dari TRC 2. Tenaga terlatih dlm bidang pencarian korban bencana dan tenaga medis 3. Warga masyarakat setempat
Fasilitas Pencarian: 1. Sarana Transportasi 2. Sarana Komunikasi 3. Alat-alat Pencarian
LANGKAH-LANGKAH PENCARIAN 1. Tim pencari menuju lokasi bencana setelah mendapat perintah dari Komandan lapangan (Incident Commander) 2. Mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam pencarian korban bencana. 3. Menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencana denga membagi tiga wilayah (ring I, ring II, dan ring III). 4. Menentukan kondisi korban bencana dengan melakukan Triase (hujau, kuning, merah dan hitam). 5. Melaporkan kegiatan pencarian secara berkala (per 3 jam atau 6 jam, atau sesuai dengan kondisi)
PERTOLONGAN
Tujuan
Sasaran
a. Pertolongan sementara thdp korban TKP b. Menghindarkan Korban bencana dari sumber bencana c. Mengurangi resiko sakit yg parah d. Mencegah bertambahnya korban meninggal e. Mencegah memburuknya kondisi korban a. Korban bencana yg sakit b.Korban bencana yg selamat
Tenaga Penolong: 1. Bagian dari TRC 2. Tenaga terlatih dlm bidang pertolongan, medis, psikologi, pekerja sosial dibantu oleh relawan. 3. Warga masyarakat setempat
Fasilitas Pencarian: 1. Sarana Transportasi 2. Sarana Yankes 3. Obat-obatan dan Alat Kesehatan
LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN 1. Tim menyusun rencana pertolongan 2. Tim penolong menuju lokasi bencana bersama dengan tim pencari, dengan terlebih dahulu mempelajari batasan klasifikasi wilayah penanggulangan yang telah ditetapkan oleh tim pencari 3. Memberikan pertolongan kepada korban bencana di tempat kejadian 4. Pengobatan sementara kepada korban bencana di tempat kejadian 5. Melakukan rujukan 6. Melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala (per 3 jam atau 6 jam, atau sesuai dengan kondisi)
EVAKUASI
Tujuan
Sasaran
a. Mencegah bertambahnya juml korban meninggal b. Mengurangi resiko sakit yg lebih parah c. Mencegah memburuknya kondisi korban (fisik dan psikis) d. Menjauhkan korban dari sumber bencana a. Korban bencana yg selamat b.Korban bencana yg sakit c. Korban bencana meninggal
Tenaga Evakuasi: 1. Bagian dari TRC 2. Tenaga terlatih dlm bidang evakuasi, tenaga medis, pekerja sosial dan psikologi. 3. Warga masyarakat setempat
Fasilitas Evakuasi: 1. Sarana Transportasi 2. Alat-alat evakuasi
LANGKAH-LANGKAH EVAKUASI 1. Tim evakuasi menuju lokasi bencana bersama tim pencarian dan tim penolong 2. Memindahkan korban bencana keluar dari sumber bencana ketempat yang lebih aman untuk mendapat tindakan selanjutnya. 3. Memberikan pengobatan sementara kepada korban bencana selama dalam perjalanan 4. Memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban bencana 5. Melaporkan kegiatan evakuasi secara berkala (per 3 jam atau 6 jam, atau sesuai dengan kondisi)
ORGANISASI PELAKSANA 1. Pelaksana: TRC Penanggulangan Bencana 2. TRC PB terdiri dari: unsur BNPB/BPBD, Basarnas/Kantor SAR, Departemen teknis/Dinas terkait, TNI/POLRI 3. Berdasarkan Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat, TRC berada dibawah Bidang Operasi yang terdiri dari Seksi TRC, Sub Seksi Pencarian, Sub Seksi Pertolongan, dan Sub Seksi Evakuasi 4. Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat berperan dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi dengan persetujuan Kepala BNPB, setelah berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan dalam operasinya berada dibawah Komando Komandan Tanggap Darurat Bencana.
WAKTU PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI
1. Selama 7 (tujuh) hari 2. Dapat diperpanjang dengan pertimbangan apabila ada indikasi korban bencana masih dapat ditemukan dan/ atau diselamatkan berdasarkan keputusan Kepala BNPB/BPBD 3. Penghentian pencarian, pertolongan, dan evakuasi dinyatakan oleh Kepala BNPB/BPBD.
BANTUAN KEDARURATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA
LATAR BELAKANG
Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan
MAKSUD & TUJUAN
Menjadi panduan dalam melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana secara terkoordinasi, efektif dan akuntabel. Terselenggaranya pemberian bantuan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN Memberikan penjaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana terutama pelayanan kebutuhan dasar secara adil dan sesuai standar minimal
STRATEGI Pemerintah memfasilitasi penyiapan dan penyediaan sumber daya sedekat mungkin dengan lokasi rawan bencana;
Mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar
JENIS BANTUAN
Bantuan tempat penampungan sementara
Bantuan pangan
Bantuan air bersih
Bantuan sanitasi
Bantuan sandang dan non pangan
Bantuan pelayanan kesehatan
BANTUAN TEMPAT PENAMPUANGAN SEMENTARA Kategori Bantuan: Bantuan penampungan sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara Standar Minimum Bantuan: •
Ukuran seluas 3 (tiga) meter persegi per orang.
•
Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.
•
Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
•
Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.
BANTUAN PANGAN Kategori Bantuan: Bantuan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau uang, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum (bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus).
Standar Minimum Bantuan:
Beras 400 gram/orang/hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk. Makanan yang disediakan oleh dapur umum berupa makanan siap saji (2 x sehari) Setara dengan 2.100 kilo kalori (Kcal)
BANTUAN NON PANGAN Peralatan Memasak & Makan Kategori Bantuan: Peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan
Standar Minimal: Tiap Rumah Tangga dapat memperoleh bantuan berupa: 1. Piranti pokok terdiri dari, 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian,1 pisau dapur, 2 centong kayu, 2. Sebuah ember tertutup kapasitas 40 liter, dan sebuah ember terbuka kapasitas 20 liter; 3. Sebuah jerican kapasitas 20 liter. Tiap orang dapat memperoleh bantuan 1 piring makan, 1 sendok makan dan 1 cangkir/gelas. Pemberian botol susu bayi untuk kasus-kasus tertentu.
BANTUAN NON PANGAN Kompor, Bahan Bakar & Penerangan Kategori Bantuan: Sarana memasak seperti kompor dan pasokan bahan bakar, serta alat penerangan
Standar Minimal: Masing-masing rumah tangga memiliki kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin, tempat penyimpanan bahan bakar yang aman, dan alat penerangan (lampu lentera, lilin atau penerangan lain yang memadai)
BANTUAN NON PANGAN Alat-alat dan Perkakas Kategori Bantuan: Alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara
Standar Minimal: Korban bencana memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kampak, dan parang, dan gerobak kayu. Korban bencana memperoleh pelatihan dan bimbingan dalam penggunaan alat-alat tersebut.
BANTUAN NON PANGAN Perlengkapan Pribadi Kategori Bantuan : Perlengkapan pribadi untuk perlindungan diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat Standar Minimum : Anak sekolah setidaknya memiliki satu pasang sepatu/alas kaki yang digunakan untuk sekolah. Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Setiap orang memiliki satu pasang alas kaki. Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm. Setiap korban bencana harus memiliki alas tidur yang memadai dan terjaga kesehatannya. Setiap kelompok rentan : bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
BANTUAN SANDANG Perlengkapan Pribadi
•
•
•
•
•
Standar Minimum : Korban bencana memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, dan peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan serta martabat manusia. Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim. Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim. Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti. Setiap kelompok rentan memiliki alat bantu sesuai kebutuhan (seperti tongkat untuk lansia dan penyandang cacat)
BANTUAN SANDANG Kebersihan Pribadi Kategori Bantuan : Bantuan sabun mandi dan barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia
Standar Minimum : 250 gram sabun mandi/orang/bulan. 200 gram sabun cuci/orang/bulan. Setiap perempuan dan anak gadis yang telah menstruasi akan dibantu bahan pembalut. Setiap bayi dan anak-anak di bawah dua tahun akan dibantu 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan. 1 sikat gigi & pasta gigi/orang sesuai kebutuhan.
BANTUAN AIR BERSIH & SANITASI Air Bersih
Kategori Bantuan: Dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya. Standar Minimum :
7 liter 3 hari pertama, selanjutnya 15 liter/orang/hari. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter. Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.
BANTUAN AIR BERSIH & SANITASI Air Minum
Kategori Bantuan: Air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum. Standar Minimum Bantuan:
2,5 liter/orang/hari.
Rasa air minum dapat di terima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.
BANTUAN AIR BERSIH & SANITASI Kategori Bantuan:
Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja.
Standar Minimum :
1 buah tempat sampah ukuran 100 liter untuk 10 keluarga atau barang lain dengan jumlah yang setara penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan 1 jamban keluarga untuk maksimal 20 orang Letak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah Dasar penampung kotoran sedikitnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air, sungai, dan sebagainya. 1 tempat untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai oleh 100 orang.
BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Umum - Pelayanan Kesehatan Dasar. - Pelayanan Kesehatan Klinis Standar Minimal
Didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan Mendapat informasi pelayanan kesehatan Diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat (keluarga, puskesmas, RS, dan RS rujukan) Menggunakan teknologi yang tepat dan di terima secara sosial budaya Jumlah, tingkat dan lokasi sesuai kebutuhan Tiap klinik memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai (1 staf/50 pasien/hari) Memperoleh obat-obatan sesuai kebutuhan Korban meninggal di perlakukan dan dikuburkan secara bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya dan praktek kesehatan.
BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN Pengendalian Penyakit Menular Standar Pengedalian Penyakit Menular: Pencegahan Umum, Pencegahan Campak, Diagnosis dan pengelolaan kasus, Kesiapsiagaan kejadian luar biasa, Deteksi KLB, penyelidikan dan tanggap HIV/AIDS Standar Minimal: Vitamin A bagi bayi 6 bulan – 59 bulan Semua bayi yang di Vaksinasi Campak saat 6-9 bulan menerima vaksinasi ulang 9 bulan kemudian Anak 6 bulan – 15 tahun diberikan imunisasi campak Korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan efektif dari penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian atau sakit yang berlebihan Diambil tindakan untuk persiapan dan respon terhadap berjangkitnya penyakit menular Berjangkitnya penyakit menular di deteksi, diinvestigasi, dan di kontrol Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk pencegahan HIV/AIDS
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN Pengorganisasian
- Dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD sesuai kewenanggannya. - Diberikan berdasarkan hasil penilaian cepat (rapid assessment).
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN Pelaksana Pemberian Bantuan Tim Pelaksana Pemberi Bantuan dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang dibantu oleh : Petugas Administrasi. Petugas Medis. Petugas Keamanan. Petugas Dapur Umum Lapangan. Pekerja Sosial Psikolog Petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi. –
–
–
–
–
–
–
Tim pelaksana pemberi bantuan dapat berasal dari : Pemerintah setempat, Instansi pemerintah, TNI/POLRI, LSM, PMI, Perguruan Tinggi, dan anggota masyarakat lainnya.
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
Penyusunan daftar penerima bantuan
Penilaian kebutuhan
Penentuan jumlah bantuan
Pendistribusian bantuan
Pencatatan dan pelaporan
JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN
Jangka waktu pemberian bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana sesuai eskalasi bencana. Jangka waktu pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Presiden. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar sekurang-kurangnya diberikan selama 3 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi kedaruratan.
