Mekanisme Operasional & Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

PENGETAHUAN DASAR PERBANKAN SYARIAH PROGRAM EDUKASI PERBANKAN SYARIAH

Assalamu’alaikum Assalamu’ alaikum Wr. Wb,.

menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat

1

AGENDA HARI KE-2

7. Mekani Mekanisme sme Ope Opera rasio sional nal & Pr Prod oduk uk Dana Dana Jasa Perbankan Syariah 8. Pr Prof ofit it Dis Distr trib ibus usii Bagi Bagi Hasi Hasill 9. Pr Prod oduk uk Pembi Pembiay ayaan aan Perba Perbank nkan an Syaria Syariah h


2

AGENDA HARI KE-2

7. Mekani Mekanisme sme Ope Opera rasio sional nal & Pr Prod oduk uk Dana Dana Jasa Perbankan Syariah 8. Pr Prof ofit it Dis Distr trib ibus usii Bagi Bagi Hasi Hasill 9. Pr Prod oduk uk Pembi Pembiay ayaan aan Perba Perbank nkan an Syaria Syariah h


2

BAB VII

PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH


3

RUANG LINGKUP PRODUK PEMBIAYAAN Prinsip Jual Beli Untuk Memiliki Barang

Prinsip Sewa Untuk Mendapatkan Jasa

PRODUK PENYALURAN DANA

Prinsip Bagi Hasil Untuk Kerjasama Bisnis/ Usaha


4

LANDASAN PRODUK PEMBIAYAAN (FIQH & OPERASIONAL) KEBIJAKAN INTERNAL SYARIAH Kebijakan Umum Pembiayaan Sistem dan Prosedur Pembiayaan Pedoman Produk Pembiayaan

REGULASI •UU Perbankan 21/2008 •PBI : - No.9/19/PBI/2007 (Pelaks. Prinsip Syariah) - No.9/9/PBI/2007 (KAP) - No.8/13/PBI/2005 (BMPK) - SE BI 8/19/DPbs

PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

KETENTUAN/ATURAN FIQIH

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(Pedoman Pengawasan DPS)

PELAPORAN dan AKUNTANSI • Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 • LHBUS, LBBUS 5

TRANSAKSI or PEMBIAYAAN UU No.21, 2008. Definisi Pembiayaan: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna ; ’

4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat

6

JENIS-JENIS AKAD DALAM PEMBIAYAAN (sesuai fatwa DSN, kodifikasi produk : BI 2008) AKAD

JUAL BELI

PRODUK

MURABAHAH

-KONSUMER (KPR,KPM,MULTI GUNA) -KOMERSIL (INVESTASI)

SALAM

KOMERSIL PERTANIAN

ISTISHNA

-KOMERSIL KONSTRUKSI/MANUFACTUR

MUDHARABAH

BAGI HASIL

MUSYARAKAH

MODAL KERJA USAHA MULTI JASA (UMROH, PENDIDIKAN, DLL)

IJARAH

SEWA IMBT

PENYEWAAN BARANG TANPA DIAKHIRI KEPEMILIKAN PENYEWAAN BARANG DIAKHIRI KEPEMILIKAN


7

PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH Definisi

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli


8

SKEMA MURABAHAH 1. Negosiasi & Persyaratan

BANK

NASABAH 2. Akad Jual Beli

6. Bayar Kewajiban 5. Terima Barang & Dokumen

3. Beli Barang 4. Kirim Barang

PEMASOK menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat

9

KETENTUAN MURABAHAH

UANG MUKA (13/DSN-MUI/IX/2000)

1. Boleh meminta uang mukakepada nasabah, besarnya sesuai kesepakatan 2. Bank dapat meminta uang mukapembelian (urbun) kepada nasabah setelah akad murabahah disepakati. Dalam murabahah, uang muka harus dibayar oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. 3. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). 4. Jika nasabah membatalkan akad=> nasabah harus memberikan ganti rugi kepada Bankdari uang muka tersebut.


10

KETENTUAN MURABAHAH

DISCOUNT (16/DSN-MUI/IX/2000

1. Discount dari pemasok / supplierpada prinsipnya adalah milik nasabah / pembeli. 2. Discount diterima sebelum akad: mengurangi harga pokok barang. 3. Discount diterima setelah akad: di bagisesuai kesepakatan (dicantumkan dalam akad). 4. Discount ( potongan tagihan murabahah) dapat diberikan untuk pelunasan awal, pembayaran tepat waktuatau nasabah mengalami penurunan kemampuanpembayaran. 5. Besarnya discount (potongan tagihan murabahah) merupakan kebijakan bank syariah(tidak harus sama dengan margin yang belum diterima). 6. Tidakboleh diperjanjikan di awal.

menjadi bank syariah andalan dan pilihan

11

KETENTUAN MURABAHAH Hutang Murabahah (hutang nasabah) Secara prinsip, penyelesaian hutang tidak ada kaitannya dengan transaksi lain.

Hutang Murabahah (Fatwa DSN : 04/DSNMUI/IV/2000)

Jika nasabah menjual barang : • sebelum masa angsuran berakhir => ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya • menyebabkan kerugian => tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. • tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan


12

KETENTUAN MURABAHAH

DENDA (17/DSN-MUI/IX/2000)

1. Denda boleh dikenakan jika nasabah MAMPUtetapi TIDAK MAUmembayar.(Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan force majeur, tidak boleh dikenakan denda). 2. Denda didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah disiplin. 3. Besarnya DENDA sesuai KESEPAKATAN diawal akad. 4. Jumlah DENDA dalam bentuk NOMINAL. 5. Dana DENDA digunakan sebagai DANA SOSIAL.


13

KETENTUAN MURABAHAH •

• • •

GANTI RUGI

•

(43/DSN-MUI/VIII/2004) •

• • • •

Hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukansesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian padapihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan Ta’widh => adalah kerugian riil yang dapatdiperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil => biaya-biaya riil yang dikeluarkan oleh LKS dalam rangka penagihanhak yang seharusnya dibayarkan. Besar ta’widh => sesuai dengan nilai kerugian riil (real/loss) yang pasti dialami (fixedcost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirankan akan terjadi(potensitial loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha- I’ah ). Hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang(dyain), yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. Dalam akad mudharabah dan musyarakah=> hanya boleh dikenakan oleh shahibul maalatau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelastetapi tidak dibayarkan. Ganti rugi yang diterima=> dapat diakui sebagai hak (pendapatan)bagi hak yangmenerimanya. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata carapembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbulakibat proses penyelesaian perkara.


14

KETENTUAN MURABAHAH Ketentuan Penyelesaian Piutang Murabahah:LKS ( Bank) boleh melakukan penyelesaian murabahahbagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannyasesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH (47/DSN-MUI/II/2005)

1.

2.

Obyek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual olehnasabah kepada atau melalui LKS(Bank) dengan hargapasaryang disepakati; Nasabah melunasi sisa hutangnyakepada LKS(Bank)dari hasil penjualan; • Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS(Bank) mengembalikan sisanya kepada nasabah; • Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah; Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa • hutangnya,maka LKS(Bank) dapat membebaskannya.


15

KETENTUAN MURABAHAH

PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH (48/DSN-MUI/II/2005)

Ketentuan Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah : LKS (Bank) boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah danwaktu yang telah disepakatidengan ketentuan: 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 2. Pembebanan biayadalam proses penjadualan kembali adalah biaya riil. 3. Perpanjangan masa pembayaranharus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


16

KETENTUAN MURABAHAH

KONVERSI AKAD (49/DSN-MUI/II/2005)

Ketentuan Konversi Akad : LKS (Bank ) boleh melakukan konversi dengan membuat akad (akad baru)bagi nasabah yang tidak bisamenyelesaikan / melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yangtelahdisepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan: 1. Akad murabahah dihentikandengan cara: • Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS(Bank) dengan harga pasar. • Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKSdari hasil penjualan. 2. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagianmodal dari mudharabah dan musyarakah. 3. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah 4. LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad IMBT,Mudharabah, Musyarakah sesuai ketentuan yang berlaku.


17

KETENTUAN MURABAHAH

OBJEK MATERIAL PENGAWASAN MURABAHAH (BI : 2008)

Pengujian Substantif : 1. Memastikan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 2. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli di tambah margin. Dalam hal nasabah membiayai sebahagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah. 3. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secaraterpisah dari akad murabahah apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ke tiga. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kwitansi jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank


18

CONTOH PERHITUNGAN MURABAHAH Bank Syariah melakukan Transaksi jual beli Mobil Avanza dg harga pokok sbb :

Harga Mobil Diskon (sblm akad) 10%

Rp. 120.000.000,Rp. 12.000.000,-(-) Rp. 108.000.000,-

Beban lain yang dikeluarkan Harga Pokok Barang

Rp.

2.000.000,-(+)

Rp. 110.000.000,-

• Nasabah memberikan uang muka 20 juta • Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun • Bank Syariah mengharapkan keuntungan setara 10% p.a


19

PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PERHITUNGAN BANK Harga Mobil Uang muka Nasabah Biaya Bank

= = =

110,000,000 20,000,000 90,000,000

Marjin Keuntungan Bank

= 27,000,000 (90,000,000 x 10% x 3)

FASILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH Harga Beli Mobil Marjin Keuntungan Bank Harga Jual Bank

= = =

110,000,000 27,000,000 137,000,000

Uang Muka Nasabah Sisa Angsuran Angsuran per Bulan

= = =

20,000,000 117,000,000 3,250,000 (117,000,000 : 36) menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat

20

PEMBIAYAAN AKAD SALAM Definisi

adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera sebelum muslam fiih diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu


21

Skema Transaksi Salam Paralel (Teknis Perbankan) 3. Negosiasi & persyaratan

1. Negosiasi & persyaratan

4. Akad Jual Beli/pemesanan (pembayaran 100% harga barang

2. Akad Jual Beli/pemesanan (pembayaran 100% harga barang

Penjual

5. Melakukan pengadaan barang (membuat)

Bank (Penjual/pembeli)

6. Panen

7. Kirim barang & dokumen

Pembeli

8. Kirim barang & dokumen


22

SALAM PARALEL (Yang sering terjadi dalam praktek Perbankan) NASABAH

5

1

BANK

3

SUPPLIER

2 4

1. Nasabah (petani) meminta pembiayaan produksi kepada Bank 2. Bank membayar barang yang akan diproduksi nasabah dan dihantarkan pada suatu waktu dimuka 3. Bank mencari pembeli barang yang akan diproduksi 4. Pembeli membayar barang kepada Bank 5. Pada waktu yang diperjanjikan nasabah menghantar barang kepada pembeli


23

APLIKASI dalam PERBANKAN (yang umum terjadi)

•

Salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan untuk petani dengan jangka waktu yang relatif pendek,yaitu 2 –6 bulan.

•

Karena yang dibeli oleh Bank adalah barang (padi,jagung,cabe,dsb) dan tidak berniat untuk menjadikannya inventory, maka dilakukan akad salam kepada pembeli kedua, seperti bulog,pedagang bulog,pedaga ng pasar induk dan sebagainya s ebagainya..

Karena itu dalam Perbankan Islam dikenal apa yang disebut dengan Paralel Salam.


24

TRANSAKSI SALAM RUKUN 1.Penjual (Ba’I) 2.Pembeli (Musytari’) 3.Obyek/Barang (Mabi’) 4.Harga (Tsaman) 5.Ijab Qabul / serah terima (Shigat) SYARAT 1. Baran Barang g yang yang dibeli dibeli jelas jelas krite kriteriany rianya, a, ukuran, ukuran, jumlah jumlah dan dan sifat-s sifat-sifatny ifatnya a 2. Pen Penjua juall & pem pembel belii haru harus s sali saling ng rid ridho ho 3. Pen Penjua juall & pembeli pembeli memp mempuny unyai ai kekuasa kekuasaan an & cakap cakap huku hukum m 4. Pembe Pembeli li harus harus membay membayar ar 100% harga barang di muka muka (pada (pada saat saat akad) 5. Pengh Penghantar antaran an barang barang dilak dilakukan ukan kemudi kemudian an sesuai sesuai dengan jadua jaduall yg disepakati 6. Ba Bara rang ng yan ang g dib dibel elii hal halal al 7. Dalam Salam paral paralel, el, salam salam 1 (pembe (pembeli li dgn bank) dan dan salam salam 2 (bank dgn nasabah terpisah) 8. Umu Umumny mnya a digunaka digunakan n untuk untuk pemesana pemesanan n komoditi komoditi pertani pertanian an yg harus harus ditanam dulu menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat

25

PERBEDAAN JUAL BELI SALAM & IJON JUAL BELI SALAM

IJON

Salam mengukur Dalam Ijon barang dibeli tidak barang pada ukuran menurut ukuran dan dan timbangannya. timbangannya yang asli Contoh Salam : Pembeli membeli padi sebanyak satu ton padi dari petani yang diantar pada waktu panen

Contoh Ijon : Pembeli membeli beras yang saat itu masih belum dipanen sebanyak satu hektar dan dihantar pada saat panen. Terdapat spekulasi disini yang akan merugikan salah satu fihak


26

ISTISHNA’ Definisi

adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.


27

Skema Transaksi Istishna Paralel (Teknis Perbankan) 3. Negosiasi & persyaratan

1. Negosiasi & persyaratan

4. Akad Jual Beli/pemesanan (pembayaran uang muka*)

2. Akad Jual Beli/pemesanan (pembayaran uang muka*)

Penjual

5. Melakukan pengadaan barang (membuat)

Bank (Penjual/pembeli)

6. Barang Jadi

7. Kirim barang & dokumen *

Pembeli

8. Kirim barang & dokumen *

* : cara pembayaran fleksibel (di muka, bertahap atau diakhir ), cara penghantaran juga fleksibel (bertahap sesuai progress/di akhir seluruhnya)

28

TRANSAKSI ISTISHNA’ RUKUN 1.Penjual (Ba’I) 2.Pembeli (Musytari’) 3.Obyek/Barang (Mabi’) 4.Harga (Tsaman) 5.Ijab Qabul / serah terima (Shigat) SYARAT 1. Barang yang dibeli jelas kriteria, ukuran, jumlah & sifat-sifatnya 2. Penjual & pembeli harus saling ridho 3. Penjual & pembeli mempunyai kekuasaan & cakap hukum 4. Pembeli dapat membayar harga barang di muka, di akhir atau bertahap sesuai kesepakatan saat akad 5. Penghantaran barang dilakukan kemudian sesuai dengan cara, jadual dan tempat yg disepakati 6. Barang yang dibeli halal 7. Dalam Istishna paralel, istishna 1 (pembeli dgn bank) dan istishna 2 (bank dgn nasabah) terpisah dan independent 8. Umumnya digunakan untuk pemesanan barang manufaktur yg dapat dibuat modelnya menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat

29

Perbedaan Salam dengan Istishna’ SALAM

ISTISHNA’

•

•

• •

Barang terukur dan tertimbang. Hutang pada AlMuslam Ilaih. Uang/modal dimuka AkadMengikat

• • •

Harus diukur & ditimbang. Modelnya dipesan. Bisa dimuka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang. Barang milik pembuat (Shani ’). Akad tidak mengikat.


30

RISIKO PEMBIAYAAN SALAM & ISTISHNA SALAM

Istishna’

$ $ Pembayaran tunai di muka

Resiko yg timbul

Solusi

Barang diserahkan di akhir akad

Pembayaran cicilan di awal

$

$

$ Barang diserahkan di akhir akad

1. Resiko gagal-serah barang ( non-deliverable risk) 2. Resiko jatuhnya harga barang ( price-drop risk)

1. Resiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan rasio kolateral berupa jaminan kebendaan 100%, disamping obyek yang dibiayai seluruhnya juga menjadi jaminan. 2. Resiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya (paralel) 31

MUDHARABAH Definisi Adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (disebut shahibul maal / rabulmal) dengan Pengelolaan dana / manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal.


32

SKEMA AL-MUDHARABAH 2 Negosiasi dan Persyaratan (nasabah butuh modal kerja 75 unit m obil)

Kontrak Penyewaan Mobil 1

3 Akad Mudharabah Menyerahkan modal

Bank Syariah

Mengelola

4

5

Usaha 6

Nisbah Nasabah

7

9

bayar sewa

PT. XYZ

Nasabah

Pendistribusan Modal & Keuntungan 8

Nisbah Nasabah

Pengembalian Pokok

Tingkat keuntungan

Modal


33

JENIS MUDHARABAH MUDHARABAH MUTHLAQAH (Unrestricted Investment / Investasi Tidak tertikat / Dana Syirkah Temporer) shahibul maal memberi kuasa penuh kepada mudharib, untuk menjalankan proyek tanpa larangan/batasanyang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan.

MUDHARABAH MUQAYYADAH (Retricted Investment / Investasi Terikat / IT) shahibul maal memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengusaha / bank (sebagai mudharib) dalam pengelolaan dananya


34

PERSYARATAN AL-MUDHARABAH Trust Financing / Trust Investment KETENTUAN MURABAHAH Pihak yang berakad

Pihak yang berakadshahibul maal & mudharib, kedua-duanya harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan.

Obyek

yang diakadkan adalah modal, kerja & nisbah • Modal yang disetorkan kepada mudharib, harus jelas jumlah dan mata uangnya. • Jangka waktu pengelolaan modal. • Jenis pekerjaan yang di mudharabah-kan. • Proporsi pembagian keuntungan (nisbah).

Akad (sighot)

• • •

Harus jelas & disebutkan secara spesifik, dengan siapa berakad. Antaraijab-qabul harus selaras, baik dalam modal, kerja, & penentuan nisbah. Tidak mengandung ketentuan yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal / kejadian yang akan datang.


35

KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000) Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif 2. Pemilik dana/LKS membiayai 100%sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib. 3. Jangka waktu, tatacara pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 4. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang MODAL MUDHARABAH Modal => sejumlah uang dan/atau asset yg diberikan oleh shahibul maal kpd mudharib untuk tujuan usaha dg syarat:

a. Harus diketahui junmlah dan jenisnya b. Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk asset, harus dinilai pada waktu akad c. Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat

36

KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), harus memperhatikan :

a. Hak ekslusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam => dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu


37

KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000) KERUGIAN DALAM MUDHARABAH 



LKS (shahibul maal)menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Kriteria pengusaha, prosedur, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN

Keuntungan mudharabah => jumlah kelebihan modal, dengan syarat:

a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak b. dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan c. Penyedia dana menanggung semua kerugian => dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat

38

KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000 

 

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad Biaya operasional dibebankan kepada mudharib Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan


39

APLIKASI PERBANKAN-AKAD MUDHARABAH STRUKTUR FINANCING •

•

PT. XYZ memerlukan modal kerja dalam rangka memenuhi order kaos olahraga SDN 01 Jakarta. Untuk keperluan tersebut PT. XYZ mengajukan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank BCA Syariah dengan total kebutuhan dana Rp.120.000.000,Setelah dilakukan analisa pembiayaan, maka disetujui fasilitas oleh Bank Syariah KARIM kepada PT. XYZ, dengan struktur financing sbb : STRUKTUR FINANCING • Jenis Akad • Penggunaan • Plafond • Jangka Waktu • Nisbah Bagi Hasil • Obyek Bagi Hasil • Pembayaran Bagi Hasil • Pengembalian Pokok • Jaminan • Kondisi dan Persyaratan

: Mudharabah : Modal Kerja Pembuatan Baju Seragam Sepakbola : Rp.120.000.000,: 12 Bulan : 20 % bank dan 80 % nasabah : Revenue Sharing : per 3 bulan : Pada akhir bulan ke-12 : : menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat

40

AL-MUSYARAKAH (JOINT VENTURE PROFIT SHARING) Definisi Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal / expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan


41

SKEMA AL-MUSYARAKAH BANK

NASABAH 20 jt

80 jt

PROYEK

50%

KEUNTUNGAN

10 jt

50%

BAGI HASIL Sesuai Kesepakatan(nisbah) Bagi Resiko Sesuai porsi Modal


42

AL-MUSYARAKAH (JOINT VENTURE PROFIT SHARING) RUKUN • Sigot (ucapan), ijab &qabul (penawaran & penerimaan). • Pihak yang berkontrak. • Obyek kesepakatan: modal / dana & kerja. SYARAT • • • •

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak.Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis.Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Modal harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.Dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (mis.lisensi, hak paten, dsb.) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan, adalah sebuah hukum dasar,dan tidak dibolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya.Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.


43

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah (Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000) Modal Musyarakah (obyek Akad) • Modal yang diberikan harus :

1. 2.

uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya => harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

•

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan

•

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.


44

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah (Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000) Kerja musyarakah (obyek akad)

•

•

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.


45

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah (Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000) Keuntungan Musyarakah (obyek akad)

•

•

•

•

Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya Sistem pembagian keuntungan hrs tertuang dg jelas dalam akad


46

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah (Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000) Kerugian

•

• •

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal Biaya Operasional dan Persengketaan Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Al-Musyarakah lazimnya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah & bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.


47

PERBEDAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH MUDHARABAH (07/DSN-MUI/IV/2000)

MUSYARAKAH (08/DSN-MUI/IV/2000)

1. Trust Financing 1. Joint Financing( pihak pertama dan (pihak pertama / shahibul maal pihak kedua memiliki kontribusi modal) menyediakan seluruh modal (100%) dan 2. Keuntungan dan kerugian yang timbul pihak kedua (mudharib) bertindak sbg dibagi secara proporsional sesuai akad. pengelola. 2. Keuntunganyang diperoleh dibagi secara proporsionalsesuai nisbah. 3. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modalselama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha (maksimal kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan)


48

PERBEDAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH MUDHARABAH (07/DSN-MUI/IV/2000) 4.

Pemilik modal tidak turut campurdalam pengelolaan usahatetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan .

5.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

MUSYARAKAH (08/DSN-MUI/IV/2000) 3. Pemilik modal dapat turut campurdalam pengelolaan usaha. 4. Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama


49

SYARAT & RUKUN AKAD -AKAD PENYALURAN DG SKEMA BAGI HASIL

MUDHARABAH

MUSYARAKAH

RUKUN : 1.PEMILIK DANA 100% 2.PENGELOLA DANA 0% 3.MODAL 4.KEGIATAN USAHA 5.IJAB QOBUL

RUKUN : 1.PARA PEMODAL 2.PENGELOLA DANA 3.MODAL 4.KEGIATAN USAHA 5.IJAB QOBUL

SYARAT : 1.KEGIATAN USAHA HALAL 2.CAKAP HUKUM 3.PEMBAGIAN HASIL USAHA DISEPAKATI 4.KERUGIAN BUKAN KARENA KELALAIAN USAHA DI TANGGUNG PEMILIK DANA.

SYARAT : 1.KEGIATAN USAHA HALAL 2.CAKAP HUKUM 3.PEMBAGIAN HASIL USAHA DISEPAKATI 4.KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DI BAGI PROPORSIONAL DIANTARA PARA PEMODAL.


50

IJARAH Definisi

Adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma’jur (obyek sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.


51

IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) Definisi

Adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa


52

SEWA (IJARAH)

SEWA MURNI/IJARAH

SEWA TANPA PERPINDAHANKEPEMILIKAN : OPERATING LEASE

SEWA TIDAK MURNI / IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK

SEWA DENGAN PERPINDAHAN KEPEMILIKAN BARANG DITANGAN PENYEWA :

FINANCIAL LEASE


53

SYARAT & RUKUN AKAD -AKAD PENYALURAN DG SKEMA SEWA

SEWA( IJARAH)

SEWA DIAKHIRI KEPEMILIKAN ( IMBT)

RUKUN : 1.PENYEWA 2.YANG MENYEWAKAN 3.MANFAAT 4.HARGA SEWA 5.IJAB QOBUL

SYARAT : 1. OBYEK YANG DISEWAKAN HALAL DAN MEMILIKI MANFAAT. 2. MANFAAT DAPAT DI NILAI. 3. MANFAAT DAPAT DIBERIKAN KEPADA PENYEWA

RUKUN : 1.PENYEWA 2.YANG MENYEWAKAN 3.MANFAAT 4.HARGA SEWA 5.IJAB QOBUL

SYARAT : 1.OBYEK YANG DISEWAKAN HALAL DAN MEMILIKI MANFAAT. 2.MANFAAT DAPAT DI NILAI. 3.MANFAAT DAPAT DIBERIKAN KEPADA PENYEWA 4.DIAKHIR MASA SEWA, OBJECT DAPAT DIMILIKI DENGAN HIBAH ATAU JUAL BELI.


54

PERBEDAAN MURABAHAH & IMBT MURABAHAH

IJARAH MUNTAHIYYA BI TAMLIK

1. Sifat akad jual –beli 2. Hak kepemilikan berpindah secara otomatis ketika akad disepakati 3. Barang yang sudah dibeli boleh dijual atau disewakan kembali 4. Cara pembayaran harga jual (kewajiban) bisa tunai maupun angsuran dan selama masa angsuran tidak boleh ada perubahan harga 5. Tidak ada kewajiban penjual untuk memelihara barang yang sudah dibeli pembeli

1. Sifat akad sewa dengan opsi/janji pemindahan kepemilikan setelah akad ijarah berakhir 2. Hak kepemilikan belum berpindah secara otomatis ketika akad disepakati 3. Barang yang disewa tidak boleh dijual 4. Cara pembayaran harga sewa (kewajiban) bisa tunai maupun angsuran dan selama masa sewa dimungkinkan terjadi perubahan harga sewa sesuai kesepakatan 5. Pemeliharaan asset yang sifatnya materiil menjadi tanggung jawab yang menyewakan


55

AKAD FIQIH MUAMALAT Tabarru’

Tijarah

1. Non profit transaction 2. Tujuan transaksi adalah tolong menolong dan bukan keuntungan komersil 3. Pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada counterpartnya untuk menutup sekedar biaya untuk dapatmelakukan akad tabarru 4. Tidak dapat dirubah menjadi akad Tijarah, kecuali ada persetujuan sebelumnya

1. Profit transaction oriented 2. Tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersil 3. Akad Tijarah dapat dirubah menjadi akad Tabarru’ dengan cara pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya 4. Dilihat dari sifat keuntungannya yang diperoleh, akad Tijarah dibagi menjadi dua yaitu : Natural certainty return & natural uncertainty return


56

JASA-JASA (yang termasuk akad tabaru ’) Meminjamkan Uang

QARD

Pinjaman Uang Tanpa Syarat

RAHN

Pinjaman Uang + Jaminan


HIWALAH

Pinjaman Uang dimana tujuannya Ambil Alih Piutang Pihak LainJASA

57

QARDH QARDH(kodifikasi produk Al Qardh adalah transaksi pinjam meminjam perbankan syariah BI : 2008) dana tanpa imbalandengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligusatau cicilan dalam jangka waktu tertentu. RUKUN QARDH

• • • •

Peminjam ( muqtaridh). Pemberi pinjaman (muqridh). Dana (qardh). Ijab Qabul (sighat).

TUJUAN / MANFAAT QARDH BAGI BANK (kodifikasi perbankan syariah BI : 2008)

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank. 2. Peluang bank untuk mendapat kan fee dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas qardh.


58

QARDH TUJUAN / MANFAAT QARDH BAGI NASABAH (kodifikasi perbankan syariah BI : 2008)

1. 2.

Sumber pinjaman yang bersifat non komersial. Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.

KETENTUAN UMUM QARDH (fatwa DSN nomor 19/DSNMUI/IV/2001)

1.

Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepadanasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan(sumbangan) dengan sukarelakepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: • Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau • Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. 3. 4. 5.

6.


59

QARDH SANKSI QARDH (fatwa DSN nomor MUI/IV/2001)

1. 19/DSN2. 3.

SUMBER DANA QARDH (kodifikasi produk perbankan syariah -2007)

1.

2. KETENTUAN PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (fatwa DSN No.29/DSNMUI/VI/2002)

1.

2.

3. 4.

Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginanmengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya,dan bukan karena ketidakmampuannya,LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan => dapat berupa – dan tidakterbatas pada – penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Sumber pinjaman qardh yang bersifat pinjaman kebajikan sebagai dana bergulir (sosial) berasal dari ekstern bank yang berasal dari (1) dana hasil infaq,(2)shadaqah, (3) sumber dana non halal, dan (4) dariequitas (modal) bank. Sumber talangan qardh yang bersifatkomersial dapatberasal dari ekstern bank berupa dana pihak ketigamaupunintern bank adalah dari equitas /modal bank. Dalam pengurusan hajibagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah)dengan menggunakan prinsip Ijarah sesuai dengan Fatwa DSN No.9/DSNMUI/IV2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu manalangipembayaran BPIHnasabah dengan menggunakan prinsipal-Qardh sesuai Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan hajiyang dilakukan LKS tidak bolehdipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besarnya imbalan jasaal Ijarah tidak boleh didasarkanpada jumlah talangan Qardh yang diberikan LKS kepadanasabah.


60

RAHN RAHN (kodifikasi produk perbankan syariah BI : 2007)

Rahn adalah akad penyerahan barang/ harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau keseluruhan hutang.

RUKUN RAHN

1. Yang menggadaikan(Raahin) 2. Penerima gadai(Murtahin) 3. Harta yang digadaikan(Marhun) 4. Hutang (Marhun bih) 5. Ijab Qabul(Sighat).

TUJUAN / MANFAAT RAHN BAGI BANK (kodifikasi perbankan syariah BI : 2007)

Memperoleh loyalitas nasabah nasabah serta keuntungan dari imbalan / fee yang dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminkan kepada bank dan memfasilitasi pengikatan jaminan tambahan dalam pembiayaan.

61

RAHN KETENTUAN UMUM RAHN (fatwa DSN nomor 25/DSNMUI/III/2002)

1.

Murtahin (penerima barang / bank ) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang / nasabah) dilunasi. 2. Marhun (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin (nasabah).Pada prinsipnya, Marhun (barang) tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin (bank) kecuali seizin Rahin (nasabah), dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan manfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin (nasabah), namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin (bank), sedangankan biaya pemeliharaan penyimpanantetap menjadi kewajiban Rahin (nasabah).4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun(barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.


62

RAHN PENJUALAN MARHUN (BARANG) Apabila jatuh tempo, Murtahin ( bank) (fatwa DSN nomor 25/DSNharusmemperingatkan Rahin (nasabah) untuk MUI/III/2002) segeramelunasi hutangnya. Apabila Rahin (nasabah) tetap tidak melunasi hutangnya, maka Marhun(barang) dijual/dieksekusi melalui lelang sesuaisyariah.Hasil penjulan Marhun (barang) digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan danpenyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahindan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. KETENTUAN RAHN EMAS (fatwa DSN nomor 26/DSNMUI/III/2002)

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin / nasabah).Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyatanyata diperlukan.Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad Ijarah. 63

HAWALAH PENGERTIAN

Hawalah/Hiwalah adalah perjanjian perpindahan piutang nasabah (pihak pertama) kepada bank (sebagai pihak kedua) dari nasabah lain (pihak ketiga). Pihak pertama meminta bank untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul, baik dari jual beli maupun transaksi lainnya. Setelah piutang tersebut jatuh tempo, pihak ketiga akan membayar kepada bank. Bank akan mendapatkan upah dari pemindahan itu

RUKUN HAWALAH

1. Pihak yang memindahkan piutang (Muhil) 2. Pihak yang berhutang (Muhal) 3. Pihak yang menerima pindahan piutang ( Muhal’alaih ) 4. Piutang (Mushal Bih) 5. Ijab Qabul (Sighat)


64

HAWALAH KETENTUAN UMUM HAWALAH (Fatwa DSN No. 12/DSNMUI/IV/2000)

1. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 2. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 3. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal, dan muhal alaih. 4. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. 5. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhal dan muhal alaih, dan hak penagihan muhal (nasabah) berpindah ke muhal alaih (bank syariah).


65

Mekanisme Operasional & Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Recommend Documents