BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Inovasi pada umumnya sering dilakukan oleh sektor swasta dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya sebagai upaya untuk tetap eksis dalam persaingan pasar. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi sektor swasta untuk mengembangkan berbagai inovasi. Keberhasilan sektor swasta dalam berinovasi, mulai dilirik oleh sektor publik untuk dapat menyediakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Inovasi dalam sektor publik telah menjadi wacana penting di berbagai negara, terutama di negara maju karena dengan adanya inovasi dalam sektor publik dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik (Walker et al., 2011, dan de Vries, M., 2013). Inovasi dalam sektor publik sangat identik dan sering dikaitkan d engan perubahan atau reformasi yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih dikenal sebagai konsep new public management (NPM) (Pollit dan Bouckaert, 2011, Eva dan Torfing, 2012), dan konsep e-government (Safeena (Safeena dan Abdullah, 2013). Pentingnya inovasi dalam sektor publik menjadi kajian menarik di negaranegara maju, mengingat bahwa persaingan dan perkembangan perubahan sosial yang semakin kompleks. Dimana persaingan antar lembaga penyedia layanan semakin meningkat dan berpengaruh satu dengan yang lainnya. Inovasi dalam sektor publik dilakukan melalui penciptaan ide atau gagasan baru terhadap pelayanan publik dan melalui proses adopsi terhadap inovasi yang ada (biasanya inovasi yang dilakukan oleh sektor swasta) (Borrins, 2014). Inovasi dalam sektor publik dilakukan oleh pemerintah karena adanya proses komunikasi atau penyebaran informasi akan suatu inovasi (Lewis, 2010, Thayer, 2013, dan Hallahan, 2011). Proses penyebaran inovasi membutuhkan saluran komunikasi dan waktu sampai pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu inovasi (Rambocas, 2012). Inovasi dalam sektor publik berkembang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga diperlukan proses tahapan yang panjang dan diperlukan sikap selektif yang tepat untuk mengadopsi mengadopsi inovasi.
1
Konsep inovasi dalam sektor publik mulai dipraktikkan di berbagai negara berkembang karena adanya perkembangan teknologi canggih yang pesat. Konsep inovasi di negara berkembang lebih banyak dikaitkan dengan pengadopsian atau penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam sistem administrasi publik oleh pemerintah (Marieta et al., 2010). Dengan adanya kemajuan teknologi yang dibawa dan dikenalkan dari negara maju, menyebabkan adanya perubahan yang terlihat dari sistem pelayanan yang mulai begeser menjadi lebih modern (Ramseook et al., 2010). Proses inovasi dalam sektor publik di negara berkembang juga melalui penciptaan ide atau gagasan baru, tetapi lebih banyak melalui proses adopsi inovasi yang sudah ada (Tomas dan Jankovic, 2014, Akenroye, 2012, dan Stasishyn dan Ivanov, 2013). Di beberapa negara berkembang, inovasi dianggap sebagai penggunaan teknologi yang canggih ke dalam administrasi publik yang dikenal sebagai konsep e-government (Al-Khouri, 2011). Di Indonesia konsep inovasi dalam sektor publik sudah dilakukan diberbagai sektor, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pertanian, dan lain sebagainya. Inovasi dalam sektor publik di Indosesia telah mengubah karakteristik organisasi publik yang rigid, kaku, dan cenderung status-quo menjadi sistem yang lebih luwes dan dinamis (Suwarno, 2013, Zakso, 2012 dan Kuipers et al., 2014). Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam berinovasi seperti halnya inovasi yang dilakukan oleh sektor swasta yaitu penyesuaian dengan budaya organisasi, selain itu juga harus memperhatikan dinamika yang terjadi pada masyarakat (Suwarno, 2013).
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Inovasi
Menurut Bambang (2015) menjelaskan bahwa hal terpenting dalam inovasi adalah proses difusi inovasi atau penyebarannya. Dimana cepat atau lambatnya suatu inovasi dapat diterima tergantung pada kemampuan suatu inovasi dapat diketahui oleh orang lain. Berbagai upaya dilakukan inovator untuk dapat memperkenalkan suatu inovasi kepada orang lain. Untuk bisa diterima dan diterapkan oleh banyak orang, maka inovator harus dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang diperlukan orang lain. Suatu inovasi harus dapat memperlihatkan berbagai kelebihan dan manfaat yang ada dalam inovasi. Seharusnya suatu inovasi memiliki kelebihan dan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan dan kondisi sebelumnya. Penerapan suatu inovasi diharapkan dapat memperbaiki kondisi dan kebutuhan orang lain menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Selain itu suatu inovasi untuk dapat diadopsi oleh masyarakat mutlak harus dapat disebarkan dengan mengkominkasikannya
kepada
masyarakat
luas
dengan
berbagai
cara
(Rahayuningtyas dan Sofiah, 2013). Menurut World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa e-health is the use of information and communication technologies (ICT) in support of health
and
helath-related
field,
including
health-care
service,
health
surveillance, health literature, and health education, knowledge and research. Penekanan konsep e-health yaitu pemanfaatan TIK pada pelayanan kesehatan, dimana dalam perkembangannya masih difokuskan pada pelayanan medis pasien yang hanya dapat diakses pada rumah sakit pusat dan rumah sakit swasta dan oleh pihak tertentu karena untuk mengaksesnya memerlukan biaya yang tidak murah.
3
2.2.
Manajemen Kesehatan
2.2.1. Definisi
Secara klasik, manajemen adalah ilmu atau seni tentang penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen merupakan ilmu terapan yang penerapannya disesuaikan dengan ruang lingkup fungsi organisasi, bentuk kerja sama manusia di dalam organisasi, dan ruang lingkup masalah yang dihadapi. Di bidang kesehatan, manajemen diterapkan untuk mengatur perilaku staf yang bekerja di dalam organisasi (institusi pelayanan) kesehatan untuk menjaga dan mengatasi gangguan kesehatan pada individu atau kelompok masyarakat secara efektif, efisien, dan produktif (Muninjaya, 2012). Sehat adalah suatu keadaan optimal, baik jasmani maupun rohani serta sosial ekonomi, dan tidak hanya terbatas pada keadaan bebas dari penyakit atau kelemahan fisik dan mental saja (WHO, 1946). Di Indonesia pengertian sehat dituangkan dalam UU Pokok Kesehatan RI No.9 tahun 1960 (Herlambang & Murwani, 2012). Menurut Notoatmodjo (2003) dalam buku Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit, manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan (Herlambang & Murwani, 2012). Sesuai dengan tujuan sistem kesahatan, yakni peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, maka manajemen kesehatan tidak dapat disamakan dengan manajemen niaga yang lebih berorientasi pada upaya mencari keuntungan berupa uang untuk pemilik perusahaan ( profit oriented ) melainkan manajemen kesehatan berorientasi memberikan manfaat pelayanan secara optimal pada masyarakat (benefit oriented ) oleh karena organisasi kesehatan lebih mementingkan pencapaian kesejahteraan umum (Herlambang & Murwani, 2012)..
2.2.2. Fungsi
Fungsi-fungsi dalam manajemen kesehatan sama dengan fungsi-fungsi dalam manajemen perusahaan, yaitu (Herlambang & Murwani, 2012) :
4
1.
Fungsi Perencanaan ( Planning ) Perencanaan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Perencanaan
kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkahlangkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan perencanaan dapat mengetahui : tujuan yang ingin dicapai; jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan; jenis dan jumlah staf yang diinginkan dan uraian tugasnya; sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan; bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan. Terdapat lima langkah yang perlu dilakukan pada proses penyusunan sebuah perencanaan dalam manajemen kesehatan, yaitu: (a) analisa situasi; (b) mengidentifikasi masalah dan prioritasnya; (c) menentukan tujuan program; (d) mengkaji hambatan dan kelemahan program; (e) menyusun rencana kerja operasional.
2.
Fungsi Pengorganisasian (Organizing ) Dengan adanya pengorganisasian, maka seluruh sumber daya yang
dimiliki oleh organisasi akan diatur penggunaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan
pengorganisasian,
seorang
pemimpin
akan
mengetahui:
pembagian tugas secara jelas, tugas pokok dan prosedur kerja staf, hubungan organisatoris
dalam
struktur
organisasi,
pendelegasian
wewenang,
dan
pemanfaatan staf dan fasilitas fisik yang dimiliki organisasi. Ada enam langkah penting dalam membuat pengorganisasian, yaitu: (a) tujuan organisasi harus sudah dipahami oleh staf; (b) membagi habis pekerjaan dalam
bentuk
kegiatan-kegiatan
pokok
untuk
mencapai
tujuan;
(c)
menggolongkan kegiatan pokok ke dalam suatu kegiatan yang praktis; (d) menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh staf dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya; (e) penugasan personal yang terampil.
5
3.
Fungsi Pelaksanaan dan Pembimbingan ( Actuating ) Pada fungsi ini lebih mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya
untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Beberapa hal yang dapat menggerakkan dan mengarahkan sumber daya manusia dalam organisasi yaitu : peran kepemimpinan (leadership), motivasi staf, kerja sama antar staf, dan komunikasi yang lancer antar staf. Adapun tujuan fungsi pelaksanaan dan pembimbingan adalah: (1) menciptakan kerjasama yang lebih efisien; (2) mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf; (3) menumbuhkan rasa menyukai dan memiliki pekerjaan; (4) mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi prestasi kerja staf; (5) membuat organisasi berkembang secara dinamis.
4.
Fungsi Pengawasan (Controlling ) Melalui fungsi pengawasan, standar keberhasilan program yang telah
dibuat dalam bentuk target, prosedur kerja, dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan oleh staf. Jenis standar pengawasan ada dua, yaitu : (1) standar norma, standar yang dibuat berdasarkan pengalaman staf melaksanakan program yang sejenis atau yang pernah dilaksanakan dalam situasi yang sama di masa lalu; (2) standar kriteria, standar yang diterapkan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan. Pemimpin bisa mendapatkan data pada saat melakukan pengawasan dengan tiga cara: pengamatan langsung, laporan lisan dari staf atau pengaduan masyarakat, dan laporan tertulis dari staf.
5.
Fungsi Evaluasi ( Evaluation) Tujuannya yaitu untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
program dengan memperbaiki fungsi manajemen. Evaluasi ada beberapa macam, yaitu: (a) evaluasi terhadap input, dilaksanakan sebelum program dilaksanakan;(b) evaluasi terhadap proses, dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung; (c) evaluasi terhadap output, dilaksanakan setelah pekerjaan selesai.
6
Fungsi-fungsi manajemen diatas dapat dilihat pada Gambar 2.1. Meskipun keempat fungsi manajemen tersebut terpisah satu sama lain, teteapi sebagai sebuah
proses,
keempatnya
merupakan
suatu
rangkaian
kegiatan
yang
berhubungan satu sama lain. Jika tujuan organisasi belum tercapai, pimpinan organisasi harus menganalisis kelemahan pelaksanaan salah satu atau beberapa fungsi manajemen tersebut (Muninjaya, 2012).
Gambar Siklus Fungsi Manajemen
Sumber: Muninjaya, 2012
2.2.3. Ruang Lingkup
Seperti halnya manajemen perusahaan, di bidang kesehatan juga dikenal berbagai jenis manajemen sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup manajemen kesehatan secara garis besar mengerjakan kegiatan yang berkaitan dengan (Herlambang & Murwani, 2012).: 1. Manajemen sumber daya manusia (personalia) 2. Manajemen keuangan (mengurusi cashflow keuangan) 3. Manajemen logistik (mengurusi logistik-obat dan peralatan) 4. Manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen (melayani pelayanan kesehatan masyarakat) Untuk masing-masing bidang tersebut dikembangkan manajemen yang lebih spesifik sesuai dengan ruang lingkup dan tugas pokok institusi kesehatan. Penerapan manajemen pada unit pelaksana teknis seperti puskesmas dan RS merupakan upaya untuk memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang dimiliki oleh
masing-masing
unit
pelayanan
kesehatan
tersebut,
dan
diarahkan
untuk mencapai tujuan organisasi (unit kerja dan sebagainya) secara efektif,
7
efisien, produktif, dan bermutu (Muninjaya, 2012). Manajemen kesehatan harus dikembangkan di tiap-tiap organisasi kesehatan di Indonesia, seperti Kantor Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan di daerah, Rumah Sakit, dan Puskesmas, dan jajarannya. Untuk memahami penerapan manajemen kesehatan di Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas
perlu
dilakukan
kajian
proses
penyusunan
rencana
tahunan
Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah. Khusus untuk tingkat Puskesmas, penerapan manajemen dapat dipelajari melalui perencanaan yang disusun setiap lima tahunan (Herlambang & Muwarni, 2012).
2.2.4.
Subsistem Manajemen Kesehatan
Subsistem adalah bagian dari sistem yang membentuk sistem pula. Dalam sistem kesehatan nasional, subsistem manajemen kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang didukung oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggitingginya (Herlambang & Murwani, 2012). Subsistem manajemen kesehatan terdiri dari empat unsur utama (Herlambang & Murwani, 2012) : 1. Administrasi kesehatan, adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara pembangunan kesehatan. 2. Informasi kesehatan, adalah hasil pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bid ang kesehatan. 4. Hukum kesehatan, adalah peraturan perundang-undangan kesehatan yang dipakai sebagai acuan bagi penyelenggara pembangunan kesehatan.
2.2.5. Pembiayaan Program Kesehatan
Sesuai dengan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 (diubah menjadi UU No.32
8
dan 33 tahun 2004) tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dana pembangunan kesehatan berasal dari tiga sumber yaitu (Muninjaya, 2012) : 1. Pemerintah (APBN), yang disalurkan ke daerah dalam bentuk DAU ( Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, porsi dana sector kesehatan yang bersumber dari APBN menurun. Pemerintah pusat juga masih tetap membantu pelaksanaan program kesehatan
melalui
bantuan
dana
dekonsentrasi,
khususnya
untuk
pemberantasan penyakit menular. 2. APBD yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), baik yang bersumber dari pajak maupun penghasilan badan usaha milik Pemda. Mobilisasi dana kesehatan juga bisa bersumber dari masyarakat dalam bentuk asuransi kesehatan, investasi pembangunan sarana pelayanan kesehatan oleh pihak swasta dan biaya langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk perawatan kesehatan. Dana pembangunan kesehatan yang diserap dari berbagai sektor harus dibedakan dengan dana sektor kesehatan yang diserap oleh dinas kesehatan. 3. Bantuan luar negeri, dapat dalam bentuk hibah ( grant ) atau pinjaman (loan) untuk investasi atau pengembangan pelayanan kesehatan.
2.3 2.3.1
Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat Definisi Sistem Pelayanan Kesehatan
Definisi dari sistem pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep dimana konsep ini memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekitjo Notoatmojo pelayanan kesehatan adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan prefentif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Dan menurut Level dan Loomba pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam waktu organisasi dalam memelihara dan menigkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan.
9
2.3.2
Teori Sistem Pelayanan Kesehatan
Teori sistem pelayanan kesehatan meliputi: (S Notoatmodjo, 2007) 1. Input Merupakan subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah sistem, seperti system pelayanan kesehatan, maka masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan lain-lain. 2. Proses Suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah sebuah masukan untuk menjadikan sebuah hasil yang diharapkan dari system tersebut, sebahaimana contoh dalam system pelayanan kesehatan, maka yang dimaksud proses adalah berbagai kegiatan dalam pelayanan kasehatan. 3. Output Hasil berupa layanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien serta dapat di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pasien sembuh dan sehat optimal. 4. Dampak Merupakan akibat yang dihasilkan sebuah hasil bari sistem, yang terjadi relatif lama waktunya. Setelah hasil dicapai, sebagaimana dalam system pelayanan kesehatan , maka dampaknya akan menjadikan masyarakat sehat dan mengurangi angka kesakitan dan kematian karena pelayanan terjangkau oleh masyarakat. 5. Umpan Balik Merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadikan masukan dan ini terjadi dari sebuah system yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Umpan balik dalam system pelayanan kesehatan dapat berupa kualitas tenaga kesehatanyang juga dapat menjadikan input yang selalu meningkat. 6. Lingkungan Lingkungan disini adalah semus keadaan diluar system tetati dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan sebagaimana dalam system pelayanan kesehatan, lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan strategis, atau
10
situasi kondisi social yang ada di masyarakat seperti institusi di luar pelayanan masyarakat.
2.3.3 Tingkatan Pelayanan Kesehatan
Menurut (leavel & clark, 1958) tingkat pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan adalah : 1.
Health promotion ( promosi kesehatan ) Tingkat pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan dan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat tidak terjadi gangguan kesehatan.
2.
Spesific protection ( perlindungan khusus ) Dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yg akan menyebabkan penurunan status kesehatan. Contohnya pemberian imunisasi.
3.
Early diagnosis and prompt treatment (diagnosis dini danpengobatan segera) Dilaksanakan dalam mencegah meluasnya penyakit yang lebih lanjut serta dampak dari tibulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran.
4.
Disability Limitation (Pembatasan Cacat) Dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan
5.
Rehabilitation Dilaksanakan setelah pasien didiagnosis sembuh. Tahap ini dijumpai pada fase pemulihan terhadap kecacatan sebagaimana program latihan ini diberikan pada pasien.
2.3.4 Lembaga Pelayanan Kesehatan
Lembaga Pelayanan Kesehatan merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan sangat bervariasi berdasarkan tujuan pelayanan kesehatan dapat berupa rawat jalan, institusi kesehatan, comunity based agency dan hospice. ( Aziz Alimul, 2008)
11
1. Rawat Jalan Lembaga ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan diagnosis dan pengobatan pada penyakit yang akut atau mendadak dan kronis yang memungkinkan tidak terjadi rawat inap. 2. Institusi Lembaga ini merupakan pelayanan kesehatan yang fasilitasnya cukup dalam memberikan
berbagai
tingkat
kesehatan
seperti
rumah
sakit,
pusat
rehabilitasi, dan lain lain. 3. Community Based Agency Bagian dari lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga seperti praktek rawat keluarga dan lain lain. 4. Hospice Lembaga ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang di fokuskan pada klien yang sakit terminal agar lebih tenang dan biasanya digunakan dalam home care.
2.3.5 Lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan
1. Primary Health Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) Pelayanan Kesehatan ini dibutuhkan atau dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan. 2. Secondary Health Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua) Diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau rawat inap dan dilaksanakan di pelayanan kesehatan utama. 3. Tertiary Health Service (Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga) Pelayanan kesehatan merupakan tingkat pelayanan yang tertinggi. Biasanya pelayanan ini membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli.
2.3.6 Pelayanan Perawatan dalam Pelayanan Kesehatan
Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan semuanya dapat dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam menigkatkan derajat kesehatan. Contoh pelayanan kesehatan dalam tingkat dasar yang
12
dilakukan di lingkup puskesmas dengan pendekatan asuhan keperawatan keluarga diantaranya mengenal masalah kesehatan secara dini, mengambil keputusan, menanggulangi keadaan secara darurat bila terjadi kecelakaan, memberikan pelayanan keperawatan dasar.
2.3.7 Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan
1.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Baru Perkembangan Iptek akan diikuti dengan pelayanan kesehatan, seperti dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit-penyakit yang sulit. Dapat menggunakan alat seperti laser, terapi perubahan gen, dan lain lain.
2. Pergeseran Nilai Masyarakat Masyarakat yang sudah maju dalam pengetahuan yang tinggi maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam pemanfaatan kesehatan sebaliknya masyarakat yang memiliki pengetahuan yang murang akan memiliki kesadaran yang rendah terhadap layanan kesehatan sehingga kondisi demikian akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. 3. Aspek Legal dan Etika Tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan pelayanan kesehatan, maka diimbangi pula tingginya tuntutan hukum dan etik sehingga pelayanan kesehatan dituntut untuk profesional dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan etika yang ada di masyarakat. 4. Ekonomi Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat. Semakin tinggi ekonomi seseorang, pelayanan kesehatan akan lebih di perhatikan begitu juga sebaliknya maka sangat sulit menjangkau pelayanan kesehatan mengingat biaya dalam jasa pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal. 5. Politik Kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh dalam sisitem pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan.
13
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Kesimpulan dari pembahasan makalah ini adalah: 1. Menurut World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Penekanan konsep e-health yaitu pemanfaatan TIK pada pelayanan kesehatan, dimana dalam perkembangannya masih difokuskan pada pelayanan medis pasien yang hanya dapat diakses pada rumah sakit pusat dan rumah sakit swasta dan oleh pihak tertentu karena untuk mengaksesnya memerlukan biaya yang tidak murah. 2. Fungsi Manajemen Kesehatan Pada umumnya, fungsi manajemen dalam suatu
organisasi
meliputi:
Planning
(perencanaan),
Organizing
(pengorganisasian), Actuating, Controlling (monitoring ) atau pengawasan dan pengendalian. 3. Sistem Pelayanan Kesehatan adalah sebuah konsep dimana konsep ini memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekitjo Notoatmojo pelayanan kesehatan adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan prefentif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Dan menurut Level dan Loomba pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersamasama dalam waktu organisasi dalam memelihara dan menigkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
3.2
Saran
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dari makalah kami, karena terbatasnya waktu, pengetahuan, dan kurangnya rujukan yang berhubungan dengan makalah kami.
14
DAFTAR PUSTAKA
A.A. Gde Muninjaya. 2004. Manajemen Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC: 220-234. A.Sihotang. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Alimul Hidayat, A. Aziz. 2008. Pengantar Kosep Dasar Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika Follet, Marry Parker. 1999. Visionary Leadership and Strategic Mangement. MCB University Press. Women in Management Review Volume 14. No. 7 Handoko, T. Hani. 1999. Manajemen. Yogyakarta: BPFE Harold, Koontz dan C. O’Donnell (1964), Principles of Manajement Ed: Gunawan Hutauruk, Erlangga: Jakarta. Leavel and Clark, 1958. Public Health. Yale Uneversity Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta. Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta Nugroho . 2010. Syarat-Syarat Perencanaan yang Baik . http://danisnugroho.blogspot.com [Diakses 12 Mei 2013] Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta : Bumi Aksara. Santoso Prasko. 2013. Pengertian Perencanaan dan Macam. http://zona-prasko.blogspot.com[Diakses 20 November 2014] Stoner, James A.F. (2006). Manajemen. Jakarta. Stephen P. Robbins, Mary Coulter. 2003. Management. 7th ed., Prentice Hall, New Jersey. Terry, George R., 2003, Prinsip – Prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta
15
MAKALAH TENTANG INOVASI DALAM MANAJEMEN KESEHATAN
DI SUSUN OLEH :
RISKA ANDESTA PARTIA ROZAYANI NANA HARDIANA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN UNIVERSITAS ABDURRAB 2017
16
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah ini, untuk melengkapi makalah ini dengan judul “INOVASI DALAM MANAJEMEN KESEHATAN”. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian untuk kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga tugas makalah ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun pada khususnya.
Pekanbaru, 22 Oktober 2017
Penulis
17 i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................ i Daftar Isi......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 BAB II PEMBAHASAN ............................................................................... 3 2.1 Inovasi .................................................................................................... 3 2.2. Manajemen Kesehatan ............................................................................ 4 2.2.1 Definisi ................................................................................................. 4 2.2.2 Fungsi ................................................................................................... 4 2.2.3 Ruang Lingkup..................................................................................... 7 2.2.4 Subsistem Manajemen Kesehatan ........................................................ 8 2.2.5 Pembiayaan Program Kesehatan .......................................................... 8 2.3 Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat ............................................... 9 2.3.1 Definisi Sistem Pelayanan Kesehatan .................................................. 9 2.3.2 Teori Sistem Pelayanan Kesehatan ..................................................... 10 2.3.3 Tingkatan Pelayanan Kesehatan ......................................................... 11 2.3.4 Lembaga Pelayanan Kesehatan .......................................................... 11 2.3.5 Lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan ................................................ 12 2.3.6 Pelayanan Perawatan dalam Pelayanan Kesehatan ............................ 12 2.3.7 Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan............................. 13 BAB III PENUTUP ..................................................................................... 14 3.1 Kesimpulan ........................................................................................... 14 3.2 Saran ..................................................................................................... 14 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 15
18 ii
