MAKALAH
PERUMUSAN PANCASILA
Adindha Putri H (02)
Andianta Iqbal P (04)
Bachrul Ulum (07)
Fransisca Arum (14)
Hafiizh Ha Razzaag (16)
Thoriq Rivaldi (26)
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
2013 / 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan makalah pengantar pendidikan kewarganegaraan tentang perumusan pancasila ini dengan tepat waktu.
Makalah ini kami buat berdasarkan sumber sumber yang kemudian kami susun serta kami diskusikan kembali.Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini.Oleh karena itu kami juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.
Kami berharap bahwa makalah ini dapat bermanfaat bagi pemenuhan tugas pengantar pendidikan kewarganegaraan kami pada khususnya dan pembaca pada umumnya
Yogyakarta ,30 oktober 2013
Kelompok 1
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDULi
KATA PENGANTARii
DAFTAR ISIiii
BAB I PENDAHULUAN1
A.LATAR BELAKANG1
B.RUMUSAN MASALAH1
C.MAKSUD & TUJUAN1
BAB II PEMBAHASAN2
A.PERISTIWA BERSEJARAH SEBELUM PERUMUSAN DASAR NEGARA2
B.PERUMUSAN DASAR NEGARA4
C.PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA4
BAB III PENUTUP20
A.KESIMPULAN20
B.SARAN21
C.DAFTAR PUSTAKA22
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka maka diperlukan berbagai macam unsur pendukung berdirinya sebuah negara, salah satunya adalah dasar negara. Maka dari itu para founding fathers mulai merumuskan dasar negara yang akan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia kelak nantinya, bersamaan dengan saat itu pula dunia sedang di kuasai oleh tiga ideologi besar yakni komunisme, liberalisme dan fasisme. namun untuk merumuskan dasar negara haruslah berpedoman dengan jati diri bangsa itu sendiri dan Indonesia bukanlah penganut dari ketiga ideologi besar diatas, maka munculah pancasila sebagai ideologi dasar negara yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
Rumusan Masalah
Peristiwa apa yang mendasari pembentukan dasar negara Indonesia?
Apakah Peran BPUPKI dan PPKI dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara?
Bagaimanakah dasar pemikiran tokoh-tokoh pencetus dasar negara ?
Apa saja Perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan Pancasila sebelum dan sesudah ditetapkan hingga sekarang ini ?
Maksud dan Tujuan
Penulis menulis makalah ini dengan tujuan agar kita menjadi lebih paham mengenai apa yang melatarbelakangi munculnya pancasila, seperti apa sejarah perumusan pancasila, bagaimana pancasila itu sendiri dirumuskan dan tujuan dari perumusan pancasila.
BAB II
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
PERISTIWA BERSEJARAH SEBELUM PERUMUSAN DASAR NEGARA
Pada waktu tentara Jepang (Dai Nippon Teikoku) mendarat di Pulau Jawa tanggal 1 Maret 1942 dan kemudian memaksa Gubernur Jendral Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer menyerah tanpa syarat kepada Panglima Bala tentara Jepang, Jendral Imamura di Kalijati (Bandung) pada tanggal 9 Maret 1942, Bangsa Indonesia menyambut peristiwa itu dengan penuh kegembiraan, dan di sambut dengan pengibaran Bendera Sang Merah Putih (di samping bendera Jepang Hinomaru) serta nyanyian lagu Indonesia raya.
Kegembiraan ini dapat di mengerti karena kedatangan tentara Jepang ini di perkirakan akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah Belanda. Sebelum mendarat di Jawa pesawat terbang Jepang sering menyebarkan selebaran selebaran yang ditujukan kepada raja-raja di yokyakarta dan Surakarta bahwa: "Leluhur Tuan Joyoboyo di Kediri pernah barkata bahwa bangsa kulit kuning (tentara cebol kuning bersenjata tebu wulung )akan dating menolong tuan.
Kemudian Undang-undang No.1 Tahun 1742 yang di keluarkan setelah Jepang menguasai Kepulauan Indonesia di tegaskan bahwa : "Bala tentara Dai Nippon berkehendak memperbaiki rakyat Indonesia yang sebangsa dan sekutu dengan bangsa Nippon"
Pada Bulan Mei 1942 (baru 2 bulan menduduki daerah Indonesia ) keluarlah Undang-undang No.3 dan 4 yang antara lain hanya mengizinkan pengibaran Bendera Jepang Hinomaru dan lagu Kebangsaan Jepang Kimigayo.ini berarti larangan pengibaran Sang Merah Putih dan lagu Indonesia Raya
Pada bulan November 1942 Pemerintah Bala tentara Jepang mulai memikat hati bangsa Indonesia dengan membentuk" panitia pemeriksaan Adat dan tatanegara"(Kyuuku Seido Tyooson linkai ) yang di ketahui oleh Hahasyim (orang Jepang dan di antara anggotanya terhadap Ir Sukarno, Drs. Moh Hatta dan Ki hajar Dewantara. Tetapi beberapa bulan kemudian, tentara Jepang makin menujukan kekuasaan diktatornya, dengan kekerasan memaksa rakyat untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu (Amerika, Inggris, Australia dan New Zealand), baik dengan tenaga, harta dan jiwanya.
Karena Pada akhir Perang Dunia II, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-mana terhadap pihak Sekutu. Banyak wilayah yang telah diduduki Jepang kini jatuh ketangan Sekutu.Jepang merasa pasukannya sudah tidak dapat mengimbangi serangan Sekutu.Untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia (diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944) agar tidak melawan dan bersedia membantu nya melawan Sekutu.
Tentu saja pengemuman yang berisi janji kemerdekaan ini disebut gembira oleh Bangsa Indonesia Raya mulai diizinkan berdasarkan maklumat Saiko Sikikin No 6 Tanggal 8 September 1944.
Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam rangka Memperingati 3 tahun di mualinya "Pembagunan Jawa Baru" (Pendaratan tentera Jepang di Pulau Jawa ) oleh Pemerintah Jepang di umumkan akan dibentuknya Dokuristsu Zyunbi Tyoosakai atau badan untuk menyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia .
Masih ada tindakan-tindakan lain dari Pemerintah Jepang untuk memikat hati bangsa Indonesia adalah :
- Istilah To-Indo atau HindiaTimur di ganti Indonesia"
- Kata-kata "Bahasa Melayu"diganti Basaha "Indonesia"
- Istilah Genzy yuminatau in lander diganti "orang Indonesia.
- Ditetapkan hari kerja pada hari Jum'at hanya setegah hari, agar Umat Islam dapat melakukan sembahyang Jum'at (sebelum jam kerja hari Jum'at sama dengan hari-hari lainya ).
PERUMUSAN DASAR NEGARA
PERAN BPUPKI
Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 Mei 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri) oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan Bala tentara Jepang di Jawa) disertai dengan pengibaran bendera Merah Putih disamping bendera Hinomaru. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara yang terdiri dari golongan ulama, cendekiawan, petani, pedagang, wartawan, bangsawan, rakyat jelata, PETA, serta beberapa keturunan Eropa, China,dan,Arab.
Berikut beberapa Anggotanya :
1. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Ketua)
2. R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
3. Icibangase Yosio (Wakil Ketua) - orang Jepang
4. Ir. Soekarno
5. Drs. Moh. Hatta
6. Mr. Muhammad Yamin
7. Prof. Dr. Mr. Soepomo
8. KH. Wachid Hasjim
9. Abdoel Kahar Muzakir
10. Mr. A.A. Maramis
11. Abikoesno Tjokrosoejoso
12. H. Agoes Salim
13. Mr. Achmad Soebardjo
14. Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
15. Ki Bagoes Hadikoesoemo
16. AR Baswedan
17. Soekiman
18. Abdoel Kaffar
19. R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
20. KH. Ahmad Sanusi
21. KH. Abdul Halim
22. Liem Koen Hian
23. Tan Eng Hoa
24. Oey Tiang Tjoe
25. Oey Tjong Hauw
26. Yap Tjwan Bing.
Setelah terbentuk, BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945.digedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR bentukan Belanda.
Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.KRT Radjiman Wedyodiningrat mengagendakan rapat dengan pembahasan tunggal melalui satu pertanyaan "Negara Indonesia Merdeka, yang kita bangun itu apa dasarnya?"
Mr. Muhammad Yamin
Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul "Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka (secara lisan) yang intinya sebagai berikut:
1. peri kebangsaan;
2. peri kemanusiaan;
3. peri ketuhanan;
4. peri kerakyatan;
5. kesejahteraan rakyat.
Dan Beliau juga menuliskan usulannya tersebut seperti tercantum di bawah ini :
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kebangsaan Persatuan Indonesia
Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Bisa kita lihat bahwa usulan tertulis dari Muh. Yamin mirip dengan Pancasila sekarang ini.Bahkan lebih dari itu, perumusan dan sistematik yang dikemukakan oleh Mr. Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 itu sangat mirip dengan Pancasila yang sekarang ini (Pembukaan UUD 1945). Tiga sila yakni : Sila pertama, keempat, dan kelima baik perumusan maupun tempatnya sama dengan Pancasila yang sekarang. Perbedaannya adalah pada sila kedua dan ketiga, yang di dalam sistematik usul Muhammad Yamin berbalikan dengan sistematik yang ada pada Pancasila sekarang. Selain itu perumusan kedua Sila itupun ada sedikit perbedaan, yaitu digunakannya kata "Kebangsaan" pada sila "Kebangsaan Persatuan Indonesia", dan digunakannya kata "Rasa" pada sila "Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab". Kedua kata tersebut diatas yakni kata "Kebangsaan" dan "Rasa", sebagaimana diketahui di dalam Pancasila yang sekarang tidak terdapat.
Kenyataan mengenai isi pidato serta usul tertulis mengenai Rancangan UUD yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin itu dapatlah meyakinkan kita bahwa Pancasila tidaklah lahir pada tanggal 1 Juni 1945 karena pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin telah mengucapkan pidato serta menyampaikan usul rancangan UUD Negara Republik Indonesia yang berisi lima azas dasar Negara.
Karena itu, banyak orang yang menyebut Muhamad Yamin sebagai penemu Pancasila. BJ Boland dalam bukunya, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, secara terang-terangan menyebut Muh Yamin sebagai penemu Pancasila, bukan Bung Karno.
Tesis ini makin diperkuat di jaman Orde Baru. Ini juga dalam kerangka de-soekarnoisme. Nugroho Notosusanto, salah seorang ideolog orde baru, banyak menulis tentang sejarah kelahiran Pancasila dengan mengabaikan sama sekali peranan Soekarno.
Dengan penelitian yang sudah bisa ditebak hasilnya, Nugroho Notosusanto menyimpulkan bahwa penemu Pancasila bukanlah Soekarno, melainkan Mohammad Yamin dan Soepomo. Itu menjadi pegangan dalam buku-buku penataran P4 dan buku-buku sejarah Orde Baru.
Rupanya, menurut versi Bung Hatta, Mohamad Yamin tidak berpidato tentang 5 azas itu pada 29 Mei 1945. Pidato itu, kata Bung Hatta—yang saat itu anggota BPUPKI dan panitia kecil—mengingat Pidato Yamin itu disampaikan di Panitia Kecil.
Menurut Bung Hatta, yang saat itu juga anggota BPUPKI, penemu Pancasila itu adalah Bung Karno. Saat itu, kata Bung Hatta, di kalangan anggota BPUPKI muncul pertanyaan: Negara Indonesia Merdeka" yang kita bangun itu, apa dasarnya? Kebanyakan anggota BPUPKI tidak mau menjawab pertanyaan itu karena takut terjebak dalam perdebatan filosofis berkepanjangan. Apa yang dikatakan Bung Hatta mirip dengan penuturan Bung Karno. Dalam Buku "Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat", Bung Karno mengatakan, selama tiga hari sidang pertama terjadi perbedaan pendapat. Artinya, jika sidang dimulai tanggal 29 Mei 1945, maka hingga tanggal 31 Mei belum ada kesepakatan.
Terkait tanggal 29 Mei itu, seorang pakar UI, Ananda B Kusuma, menemukan Pringgodigdo Archief. Dokumen ini cukup penting, sebab memuat catatan-catatan tentang sidang itu. Menurut dokumen itu, orang-orang yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 itu: MRM. Yamin (20 menit), Tn. Soemitro (5 menit), Tn. Margono (20 menit), Tn. Sanusi (45 menit), Tn. Sosro diningrat (5 menit), Tn. Wiranatakusumah (15 menit).
Sidang itu diberi alokasi waktu 130 menit. Akan tetapi, yang cukup aneh, Yamin disebut berpidato 120 menit. Padahal, saat itu ada lima pembicara lain yang juga harus menyampaikan pidatonya.
G. Moedjanto, seorang sejarahwan, juga menemukan kejanggalan pada pidato Yamin—yang disebut tanggal 29 Mei 1945 itu. Pada alinea terakhir berbunyi: "Dua hari yang lampau tuan Ketua memberi kesempatan kepada kita sekalian juga boleh mengeluarkan perasaan". "Dua hari yang lampau" itu berarti tanggal 27 Mei 1945, sedangkan sidang baru dibuka pada tanggal 29 Mei 1945. Artinya, seperti dikatakan Bung Hatta, pidato Yamin itu memang disampaikan di Panitia Kecil—pasca Soekarno menyampaikan pidato tanggal 1 Juni 1945.
Mohammad Yamin sendiri mengakui Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Itu dapat dilihat di pidato Yamin pada 5 Januari 1958 : "Untuk penjelasan ingatlah beberapa tanggapan sebagai pegangan sejarah: 1 Juni 1945 diucapkan pidato yang pertama tentang Pancasila ... "tanggal 22 Juni 1945 segala ajaran itu dirumuskan di dalam satu naskah politik yang bernama Piagam Jakarta" …"dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disiarkanlah Konstitusi Republik Indonesia, sehari sesudah permakluman kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam konstitusi itu pada bagian pembukaan atau Mukadimahnya dituliskan hitam di atas putih dengan resmi ajaran filsafat pancasila."
Roeslan Abdulgani, yang sempat menjadi Menteri Penerangan di era Bung Karno, juga menyebut Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Dua pemikiran besar di dalam pancasila, yaitu Sosio-nasionalisme (penggabungan sila ke-2 dan ke-3) dan Sosio-demokrasi (penggabungan sila ke-4 dan ke-5), sudah 'digarap' oleh Bung Karno sejak tahun 1920-an. Dalam konteks ini, Hatta juga punya peranan ketika menaburkan ide-ide tentang demokrasi kerakyatan.
Prof. Dr. Mr. Soepomo
Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini:
1. Persatuan Indonesia
2. Kekeluargaan;
3. Keseimbangan lahir dan batin;
4. Musyawarah;
5. Keadilan sosial.
Mr. Soepomo dalam pidatonya selain memberikan rumusan tentang Pancasila, juga memberikan pemikiran tentang paham integralistik Indonesia. Hal ini tertuang di dalam salah satu pidatonya bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.
Ir. Soekarno
Di dalam pidato tanpa teks Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945 itu antara lain berbunyi : "Saudara-saudara ! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma ? Bukan !Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar…..Namanya bukan Panca Dharma, tetapi….saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa…..namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi". Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut:
1. Kebangsaan Idonesia;
2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
3. Mufakat atau domokrasi;
4. Kesejahteraan sosial;
5. Ke-Tuhanan.
Kemudian Bung Karno menambahi lagi pidatonya, "Atau barang kali ada saudara-saudara yang tidak senang atas bilangan itu ? Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja. Saudara Tanya kepada saya apakah perasan tiga perasan itu ? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia, Weltanschaung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme; kebangsaan dan peri kemanusiaan, saya peras menjadi satu : itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politiek economiche democratie, yaitu politiek democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan socio democratie.
Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain.
Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socionationalisme, sociodemocratie dan ketuhanan. Kalau tuan senang dengan simbul tiga ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada trisila ini, dan minta satu dasar saja ? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu ? ……Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong-royong ! alangkah hebatnya ! negara gotong-royong."
Dalam amanat presiden tanggal 24 September 1955 Bung Karno menegaskan bahwa "aku bukan pencipta pancasila, pancasila diciptakan oeh Bangsa Indonesia sendiri.Aku hanya mengali pancasila dari buminya Indonesia"
Apakah benar Soekarno menggali pancasila dari bumi Indonesia?,untuk menyimpulkanya kita akan bahasa fakta fakta yang terjadi mengenai Beliau sebelum sidang 1 BPUPKI
Dalam buku otobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno mengatakan: "Di pulau Bunga (Ende) yang sepi tidak berkawan aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenungkan di bawah pohon kayu. Ketika itu datang ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai lima dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah.". Dengan demikian, banyak yang menyebut Ende sebagai tempat "penyusunan gagasan-gagasan Pancasila"
Fakta selanjutnya Beliau juga pernah mengatakan ,"Saya mengakui, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saya dipengaruhi seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, – katanya : jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan seluruh dunia (Internasionalisme), jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 1917. akan tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, ia adalah Dr. Sun Yat Sen ! Di dalam tulisannya "San Min Cu I" atau "The THREE people's Principles", saya mendapatkan pelajaran yang membongkar kosmopolitanisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh"The THREE people's Principles (Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme)"beliau juga menanmbahi "The THREE people's Principlesdengan Keadilan Sosial
Hal ini dapat dibuktikan pada saat Konprensi Partai Indonesia (partindo) di Mataram pada tahun 1933, bung Karno menyampaikan gagasan tentang marhaennisme, yang pengertiannya ialah sebagai berikut ini :
(a) Sosio – nasionalisme, yang terdiri dari Internasionalisme, Nasionalisme
(b) Sosio – demokrasi yang terdiri dari Demokrasi, Keadilan sosial.
Setelah mengetahui hal-hal tersebut, mari kita cocokkan Kelima sila dari Pancasila Bung Karno ini yang diusulkan saat sidang BPUPKI 1dengan marhaenisme Bung Karno adalah persis sama, Cuma ditambah dengan Ke Tuhanan. Untuk lebih jelasnya baiklah kita susun sebagai berikut:
(a) Kebangsaan Indonesia berarti sama dengan nasionalisme dalam marhaenisme, juga sama dengan nasionalisme milik San Min Cu I milik Dr. Sun yat Sen, Cuma ditambah dengan kata-kata Indonesia.
(b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan berarti sama dengan internasionalisme dalam marhaenisme, juga sama dengan internasionalisme (kosmopolitanisme) milik A. Baars.
(c) Mufakat atau demokrasi berarti sama dengan demokrasi dalam marhaenisme, juga sama dengan demokrasi dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen;
(d) Kesejahteraan sosial berarti sama dengan keadilan sosial dalam marhaenisme, juga berarti sama dengan sosialisme dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen.
(e) Ke-Tuhanan yang diambil dari pendapat-pendapat para pemimpin Islam, yang berbicara lebih dahulu dari Bung Karno,
Dengan cara mencocokkan seperti ini, berarti nampak dengan jelas bahwa Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945berasal dari 3 sumber yaitu:
a) Dari San Min Cu I Dr. Sun Yat Sen (Cina);
b) Dari internasionalisme (kosmopolitanisme A. Baars (Belanda).
c) Dari umat Islam.
Pancasila yang dirumuskan Ir. Soekarno biasa disebut dengan Rumusan Pancasila
Jadi Pancasila 1 juni 1945, adalah bersumber dari : (1) Cina; (2) Belanda; dan (3) Islam. Dengan begitu bahwa pendapat yang menyatakan Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri atau dari peninggalan nenek moyang adalah tidak sepenuhnya betul
.
PERAN PANITIA SEMBILAN
1 Juni 1945 merupakan hari lahirnya Pancasila karena pada hari itulah pertama kalinya istilah pancasila disebutkan dalam pidato Ir. Soekarno yang usulan usulanya diterima secara aklamasi oleh peserta sidang. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sebelum sidang pertama BPUPKI itu berakhir, dibentuklah satu panitia kecil untuk :
a) Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
b) Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamirkan Indonesia merdeka.
Dari dalam panitia kecil beranggotakan 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberikan nama dengan "Piagam Jakarta".
Piagam Jakarta berbunyi:
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan bebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada : Ke- Tuhanan, dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk – kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indinesia."
Jakarta, 22-6-1605.
Ir. SOEKARNO ;
Drs. Mohammad Hatta ;
Mr. A.A Maramis ;
Abikusno Tjokrosujoso ;
Abdul Kahar Muzakir ;
H.A. Salim ;
Mr. Achmad Subardjo ;
Wachid Hasjim ;
Mr. Muhammad Yamin
Rumusan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta ini biasa disebut dengan Rumusan Pancasila 2.maka pada rapat terakhir BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945, secara bulat diterima rumus Pancasila II ini.
PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
PERAN PPKI
Sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadilah rapat "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (PPKI). Panitia ini dibentuk sebelum proklamasi dan mulai aktip bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dengan beranggotakan 29 orang. Dengan mempergunakan rancangan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI, maka PPKI dapat menyelesiakan acara hari ituuntuk melengkapi kelengkapan suatu negara, yaitu:
a) Menetapkan Undang-Undang Dasar ; dan
b) Memilih Presidan dan Wakil Presiden
Tapi sayangnya Piagam Jakarta yang telah matang disetujui bersama untuk dibacakan pada proklamasi tanggal17 Agustus dan akan disahkan pada 18 Agustus 1945 itu digagalkan Soekarno dan kawan-kawannya. Pagi-pagi buta jam 4, Soekarno mengajak Hatta ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Naskah dari Panitia Sembilan dimentahkan di rumah perwira Jepang itu dan diganti coret-coretan teks proklamasi yang sangat ringkas.
Dan ujungnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta juga diubah mendasar. Lewat rapat kilat yang berlangsung tidak sampai tiga jam, hal-hal penting yang berkenaan dengan Islam dicoret dari naskah aslinya. Dalam rapat yang mendadak yang diinisiatif oleh Soekarno (dan Hatta) itu, empat wakil umat Islam yang ikut dalam penyusunan Piagam Jakarta tidak hadir. Yang hadir adalah Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Yang lain adalah Soekarno, Hatta, Supomo, Radjiman Wedyodiningrat, Soeroso, Soetardjo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Kadir, Soerjomihardjo, Purbojo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Amir, Abbas, Mohammad Hasan, Hamdhani, Ratulangi, Andi Pangeran dan I Bagus Ketut Pudja.
Dalam rapat yang dipimpin Soekarno yang berlangsung pada jam 11.30-13.45 itu diputuskan : Pertama, Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan. Kedua, Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat: "berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi "berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketiga, Pasal 6 ayat 1, "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", kata-kata "dan beragama Islam" dicoret. Keempat, Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka Pasal 29 ayat 1 menjadi "Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai pengganti "Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Hal ini didasari protes dari kaum minoritas non Islam di Wilayah timur Indonesia yang mengancam akan memisahkan diri dari RI jika sila ke-1 tidak diganti. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 biasa disebut dengan Rumusan Pancasila 3 dan telah disahkan PPKI serta seperti yang berlaku sekarang ini.
PERUBAHAN-PERUBAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
PENDAHULUAN
Meskipun telah ditetapkan oleh PPKI yang notabenya mewakili seluruh rakyat Indonesia bukan berarti Pancasila bersifat tetap dan tak bisa diganggu gugat isi dan makna kandunganya dalam perkembangan kedepanya karena setlah ditelaah mendalam terdapat perbedaan presepsi atau juga karena perubahan konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lampau, mari kita bahas perubahan-perubahan yang pernah dialami pancasila satu persatu
RUMUSAN PANCASILA 1
Rumusan ini berasal dari usulan Ir. Soekarno yang diterima secara aklamasi oleh peserta sidang yang dilandasi oleh penggalian nilai nilai luhur bangsa Indonesia dan prinsip-prinsip yang didapatkan Soekarno dari A.Baars dan Sun Yat Seng
Berbunyi sebagai berikut :
1. Kebangsaan Idonesia;
2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
3. Mufakat atau domokrasi;
4. Kesejahteraan sosial;
5. Ke-Tuhanan.
RUMUSAN PANCASILA 2
Rumusan ini adalah hasil pembahasan usulan Soekarno oleh Panitia Sembilan yang diketuai Ir. Soekarno, naskah ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan usulan Soekarno namun mengandung nilai-nilai yang dimuat dalam usulan Soekarno karena di dalam rapat tanggal 22 Juni 1945terjadi perdebatan yang sengit hinggs berkeringat dan menghasilkan Piagam Jakarta yang nantinya akan menjadi Pembukaan UUD 1945
Pancasila dalam Piagam Jakarta sebagai berikut :
a) Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
b) Kemanusiaan yang adil dan beradab ;
c) Persatuan Indonesia ;
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ;
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
RUMUSAN PANCASILA 3
Terdapat beberapa perubahan pada sila pertama pada Pancasila beberapa saat sebelum disahkan PPKI yang berbunyi "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", protes datang dari wilayah Indonesia Timur karena mereka beragama non muslim, namun menurut ulama Islam yang ikut sidang BPUPKI 2 menyatakan bahwa Orang Indonesia Timur tersebut telah mengkhianati persetujuan mereka pada sidang BPUPKI yang seharusnya telah final dan tak bisa diganggu gugat. Untuk itulah diambil jalan tenganh untuk mengganti sila ke-1 dengan bunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki makna ke tauhidan dan ini merukan rumusan Pancasila 3 atau bisa disebut pancasila saja karena isinya sama dengan pancasila yang berlaku sekarang ini
Rumusan Pancasila setelah ditetapkan PPKI :
a) Ketuhanan Yang Maha Esa
b) Kemanusiaan yang adil dan beradab ;
c) Persatuan Indonesia ;
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ;
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
RUMUSAN PANCASILA 4
Melalui aksi militer Belanda ke-I dan ke- II , dan dibentuknya negara-negara bagian oleh Belanda, pemberontakan PKI di Madiun, statemen Roem Royen yang mengembalikan Bung Karno dan kawan-kawannya dari Bangka ke Jogjakarta, sedangkan Presiden darurat RI pada waktu itu ialah Mr. Syafruddin Prawiranegara, sampailah sejarah negara kita kepada konfrensi meja bundar di Den Haag (Nederland). Konfrensi ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. dengan ditandatanganinya "Piagam Persetujuan" antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemmuan untuk permusyawaratan federal (B.F.O.) mengenai "Konstitusi Republik Indonesia Serikat" (RIS) di Seyeningen pada tanggal 29 Oktober 1949, maka ikut berubahlah Rumus Pancasila III menjadi Rumus Pancasila IV. Rumus Pancasila IV ini termuat dalam muqadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). Perubahan isi dalam Pembukaan UUD yang redaksioanal yang sangat banyak dan Pancasila yang juga turut berubah dan diringkas (sila 2 – sila 5) seperti berikut ini :
a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
b. Peri-Kemanusiaan.
c. Kebangsaan.
d. Kerakyatan dan
e. Keadilan sosial
RUMUSAN PANCASILA 5
Republik Indinesia Serikat tidak berumur sampai 1 tahun. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani "Piagam Persetujuan" antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Dan pada tanggal 20 Juli 1950 dalam pernyataan bersama kedua pemerintah dinyatakan, antara lain menyetujui rencana Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang dilampirkan pada pernyataan bersama". Pembukaan Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan Repiblik Indonesia seperti yang dilampirkan pada pernyataan bersama. Pembukaan Undang-Undang Dasar sementara 1950, yang didalamnya terdapat rumus Pancasila. Bunyi Rumusan Pancasila 5 tidak ada bedanya dengan rumusan pancasila 4
RUMUSAN PANCASILA 6
Setelah dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan "Pembubaran kostituante karena gagal menyusun UUD baru dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945 serta berlakunya kembali UUD 1945 yang ditetapkan PPKI", Rumus Pancasila mengalami perubahan, baik redaksinya maupun pengertiannya secara esensial dan mendasarsama dengan Rumusan Pancasila 2, dengan catatan bahwa sila-sila yang dikandung di dalamnya dijiwai oleh semangat Piagam Jakarta seperti ditegaskan Presiden Sukarno. Dan Rumusan Pancasila inilah yang berlaku hingga sekarang yang tentunya masih dijadikan perdebatan terutama pada sila ke-1
Bab III
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Pancasila Sebagai Dasar Negara dibentuk melalui proses yang cukup lama. Nama Pancasila Sebagai Dasar Negara meskipun tidak tertulis secara resmi didalam Pembukaan dan Batang Tubuh maupun Penjelasan UUD 1945, tapi sudah cukup jelas bahwa yang dimaksudkan adalah lima Dasar Negara sebagaimana perumusannya terdapat dalam alinea keempat UUD 1945. Diawali dari proses perumusan melalui rapat-rapat di beberapa badan yang dibentuk dengan tujuan khusus mempersiapkan kemerdekaan. Dari BPUPKI yang menghasilkan rumusan pancasila pertama sebagai hasil penyatuan tiga usulan dari Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Kemudian,dilanjutkan oleh sidang Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rumusan pancasila kedua,sekaligus melahirkan istilah Pancasila atas usulan Ir. Soekarno. Kemudian,PPKI mengesahkan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 seperti yang berlaku sekarang ini. Dari panjangnya cerita disetiap proses persidangan dan penyampaian pendapat,dapat disimpulkan bahwa sebelum pancasila berlaku sah sebagai Dasar Negara RI, diawali dengan adanya suatu proses perumusan yang mengandung latar belakang tertentu hingga pengesahan yang memperhatikan rakyat keseluruhan. Proses itu perlu diketahui dalam rangka memahami perjuangan diplomatis para pncetus atau pemberi usulan yang tidak mudah dan lama. Sehingga kita bisa lebih menjiwai dalam memaknai istilah dan makna yang terkandung di dalam Pancasila.
Saran
Dari uraian-uraian di atas penulis dapat menyarankan:
Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagai ideologi Negara, serta pandangan hidup bangsa,memiliki nilai-nilai luhur yang merupakan penjelmaan dari seluruh jiwa rakyat Indonesia. Maka dari itu kita harus menjungjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.
Bagi generasi muda harus bisa menjaga nama pancasila dan harus bisa memaknai apa itu pancasila dan mengamalkan kepada orang-orang Indonesia.
Bagi para guru agar senantiasa pelajaran Pancasila selalu diajarkan disekolahnya, demi kebaikan peserta didiknya dan juga demi kelestarian nilai-nilai luhur Pancasila itu.
Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur, agar diamalkan oleh setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah demi kelestarianya.
