2015
MAKALAH AUDITING TENTANG ETIKA PROFESIONAL
KELOMPOK 3 1. Imam Syafei 2. Muhammad Sholich 3. Reza Yandripano
DAFTAR ISI
COVER DAFTAR ISI I.
PENDAHULUAN
II.
ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU MODERN AUDITING
A.
B.
C. D.
III.
Etika dan Moralitas Etika Umum Etika Profesional Kode Perilaku Profesional AICPA Tim Etika Profesional AICPA Komposisi Kode Etik AICPA Definisi Kode Etik Prinsip-Prinsip Peraturan Perilaku Penegakan Peraturan Prosedur Penegakan Etika Bersama Prosedur Badan Pengadilan Bersama Ketentuan Disiplin Otomatis ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU ARENS
Kode Etik Profesi IV.
21
KODE ETIK PROFESI AUDITOR PEMERINTAH
A. Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan B. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah V.
2 3 4 5 5 6 6 7 11 19 19 20 20
26 26
ETIKA PROFESIONAL MENURUT ISLAM
A. Etika Profesi B. Etika Profesi Auditor dan Akuntan Syariah Prinsip Etika Auditor dan Akuntan Kode Etik Auditor dan Akuntan Syariah C. Kisah Pemeriksa Zakat di Zaman Rasulullah PENUTUP
27 28 28 29 32 33
DAFTAR PUSTAKA
34
LAMPIRAN
35
VI.
DAFTAR ISI
COVER DAFTAR ISI I.
PENDAHULUAN
II.
ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU MODERN AUDITING
A.
B.
C. D.
III.
Etika dan Moralitas Etika Umum Etika Profesional Kode Perilaku Profesional AICPA Tim Etika Profesional AICPA Komposisi Kode Etik AICPA Definisi Kode Etik Prinsip-Prinsip Peraturan Perilaku Penegakan Peraturan Prosedur Penegakan Etika Bersama Prosedur Badan Pengadilan Bersama Ketentuan Disiplin Otomatis ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU ARENS
Kode Etik Profesi IV.
21
KODE ETIK PROFESI AUDITOR PEMERINTAH
A. Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan B. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah V.
2 3 4 5 5 6 6 7 11 19 19 20 20
26 26
ETIKA PROFESIONAL MENURUT ISLAM
A. Etika Profesi B. Etika Profesi Auditor dan Akuntan Syariah Prinsip Etika Auditor dan Akuntan Kode Etik Auditor dan Akuntan Syariah C. Kisah Pemeriksa Zakat di Zaman Rasulullah PENUTUP
27 28 28 29 32 33
DAFTAR PUSTAKA
34
LAMPIRAN
35
VI.
ETIKA PROFESIONAL PROFESIONAL I.
PENDAHULUAN
Salah satu karakteristik yang membedakan setiap profesi dengan masyarakat pada umumnya adalah adanya kode etik perilaku profesional atau etika bagi para anggotanya. Perilaku yang beretik memerlukan lebih dari sekedar beberapa peraturan perilaku dan kegiatan pengaturan. Tidak ada satupun kode etik profesional maupun kerangka kerja pengaturan yang mampu mengantisipasi segala situasi yang memerlukan adanya pertimbangan pribadi dalam perilaku beretika. Sesuai dengan itu, maka makalah ini akan dimulai dengan suatu pembahasan singkat tentang etika umum sebelum bergerak pada topik etika profesional. Kemudia baru akan melangkah pada Cade of Professional AICPA (Kode AICPA (Kode Prilaku Profesional) yang cukup rinci. Profesi
Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Sedangkan profesional menurut KBBI adalah: 1. Bersangkutan dengan profesi; 2. Pekerjaan yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; 3. Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir). Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan utama dari suatu profesi adalah tuntutan kepemilikan keahlian tertentu yang unik. Dengan demikian setiap orang yang mau bergabung dalam suatu profesi tertentu dituntut memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang awam atau orang kebanyakan. Selain itu, para anggota profesi dituntut untuk memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan karena ada kompensasi berupa pembayaran untuk melakukannya. Hal ini mewajibkan adanya komitmen terhadap kualitas hasil pekerjaan. Suatu pekerjaan keahlian dapat digolongkan sebagai suatu profesi jika memenuhi persyaratan tertentu. Prof. Welenski di dalam buku Sawyers Internal Auditing menyebutkan 7 (tujuh) syarat, yaitu: 1. Pekerjaan tersebut adalah untuk melayani kepentingan orang banyak (umum); 2. Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui pelatihan yang cukup lama dan berkelanjutan; 3. Adanya kode etik dan standar yang ditaati di dalam organisasi tersebut;
1
4. Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut; 5. Mempunyai media massa/publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggotanya; 6. Kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yangingin menjadi anggota; dan 7. Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat. Dikaitkan dengan tugas auditor, timbul pertanyaan apakah pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor dapat digolongkan sebagai pekerjaan profesi. Jika dilihat dari rumusan atau pengertian profesi p rofesi menurut menuru t KBBI dan pendapat Prof. Welenski tersebut di atas, maka pekerjaan audit yang dilakukan auditor dapat digolongkan pada pekerjaan profesi/professional. Bekerja secara profesional berarti bekerja dengan menggunakan keahlian khusus menurut aturan dan persyaratan profesi. Karena itu setiap pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan suatu sarana berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh anggota profesi tersebut. Kode etik dan standar tersebut bersifat mengikat dan harus ditaati oleh setiap anggota agar setiap hasil kerja para anggota dapat dipercaya dan memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh organisasi. Pada makalah ini akan dibahas Etika Profesional dalam berbagai sudut pandang literatur, organisasi pemerintahan, dan keilmuan Islam. Oleh karena itu diharapkan malakah ini dapat memberikan gambaran secara lebih rinci apa itu etika professional dan bagaimana etika professional diterapkan pada auditor baik auditor eksternal maupun auditor internal di Indonesia.
II.
ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU MODERN AUDITING
A. Etika Dan Moralitas
Etika (ethics) (ethics) berasal dari Bahasa Yunani Ethos yang berarti “karakter”. “karakter”. Kata lain untuk etika ialah moralitas (morality), (morality), yang berasal dari Bahasa Latin mores mores yang berarti “kebiasaan”. Moralitas berpusat pada “benar” dan ”salah” dalam perilaku perilaku manusia. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan pernyataan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya. Ahli filsafat dan etika telah mengembangkan sejumlah teori tentang perilaku beretika. 2
1.
Etika Umum Manusia senantiasa dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Sering kali dilema etika (etichal dilemma) yang berasal dari pilihan yang membawa kebaikan pada suatu pihak, ternyata tidak membawa kebaikan bagi pihak lain. Dalam situasi seperti itu, orang harus mengajukan dua pertanyaan penting yaitu: “Kebaikan apa yang saya cari?” dan “Apa kewajiban saya dalam kondisi seperti ini?”. Etika umum (general ethics) berusaha mengani pertanyaan-pertanyaan semacam ini dengan mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan baik bagi seseorang atau masyarakat, dan mencoba menetapkan sifat dari kewajiban atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang atau masyrakat, dan mencoba menetapkan sifat dari kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh seseorang bagi dirinya sendiri atau sesamanya. Namun, ketidakmampuan untuk menyapakati apa yang dsebut “baik” dan “kewajiban” telah membuat para filsuf terpecah menjadi dua kelompok aliran. Kelompok aliran pertama disebut kelompok aliran etika absolut (ethical absolutist) yang mengatakan bahwa terdapat suatu standar universal yang tidak berubah selama-lamanya dan berlaku bagi semua orang. Kelompok aliran yang lain disebut kelompok aliran Ethical Relavists atau kelompok aliran relatif, yang mengatakan bahwa pertimbangan etika manusia ditentukan oleh perubahan kebiasaan dan tradisi dalam masyarakat dimana dia hidup. Beberapa orang berpendapat bahwa kedua kelompok tersebut sama benarnya bahwa sejumlah orang akan membuat sejumlah keputusan hidup yang harus dituntung oleh standar universal yang tidak berubah serta banyak pilihan lain yang bersumber pada kebiasaan masyarakat yang berubah. Karena tidak ada standar universal ataupun kode etik relative yang dapat secara gamblang mentukan bagaimana pilihan perilaku yang paling tepat, maka beberapa ahli etika telah mengembangkan suata kerangka kerja etika umum untuk pengambilan keputusan, yang disebut kerangka kerja enam langkah sebagai berikut: a.
Mendapatkan fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan;
b.
Mengidentifikasi masalah-masalah etika dari fakta yang relevan tersebut;
c.
Menentukan siapa saja yang dapat dipengaruhi oelh keputusan tersebut dan bagaimana masing-masing dipengaruhi; 3
2.
d.
Mengidentifikasi alterative mengambil keputusan;
e.
Mengidentifikasi konsekuensi setiaf alternative;
f.
Membuat pilihan yang beretika;
Etika Profesional Etika profesional (profrssional ethics) harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Sedangkan kode etik profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehinggga bersifat realistis dan dapat ditegakkan. Agar dapat memiliki arti, keduanya harus pada posisi diatas hukum, namun sedikit dibawah posisi ideal. Negara bagian seringkali memberikan hak monopli eksklusif untuk melakukan praktik profesi bagi para profesional. Pada sebagian besar negara bagian, CPA merupakan satu-satunya profesi yang diberikan wewenang dan menandatangani laporan audit. Sebagai timbal balik atas hak monopoli ini, para profesional harus bertindak untuk kepentingan publik. Etika profesional lebih diberlakukan lebih ketat dibandingkan dengan menerima standar perilaku professional. Sebuah kode etik secara signifikan akan mempengaruhi reputasi profesi serta kepercayaan yang diyakininya. Proyek Visi CPA yang berorentasi pada masa depan, menyatakan bahwa pengakuan terhadap profesi yang harus bertumpuh pada nilai-nilai layanan yang diberikan. Proyek Visi CPA telah mengidentifikasi lima nilai inti berkaitan dengan profesi CPA, yaitu: a. Pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup; b. Kompetensi; c. Integritas; d. Selaras dengan isu-isu bisnis yang luas; dan e. Objektifitas. Secara keseluruhan nilai-nilai diatas merupakan hal yang penting guna mendapatkan kepercayaan pada keyakinan diri mereka yang mmengandalkan jasa-jasa CPA.
4
Profesi CPA juga menetapkan sikap sukarela dan pengaturan sendiri Kode Perilku Profesional ini. Mukadimah pada Kode Perilaku Profesional yang dikeluarkan oleh AICPA menekankan pentingnya standar etika bagi CPA, seperti berikut ini:
B. Kode Perilaku Profesional AICPA
Sekarang kita mengalihkan perhatian kepada Kode Perilaku AICPA, yang mengatur anggota AICPA dan dikelola oleh Tim Etika Profesional AICPA. Perlu diketahui bahwa setiap negara bagian memiliki kode etik sendiri yang serupa dengan Kode Perilaku Profesional AICPA. Kode AICPA akan dibahas dalam makalah ini, mengingat besarnya jumlah anggota yang mencapai angka di atas 350.000 orang disetiap negara bagian dan yurisdiksi Amerika Serikat. 1.
Tim Etika Profesional AICPA Pengaturan senidiri dan etika professional demikian penting bagi profesi akuntan, sehingga pengaturan AICPA menetapkan perlunya dibentuk Divisi atau Tim Etika Profesional. Misi dari tim ini adalah untuk: a. Mengembangkan dan menjaga standar etika dan secara efektif menegakkan standarstandar tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa kepentingan amsyarkat terlindungi; b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai CPA; dan c. Menyediakan pedoman mutakhir dan berkualitas sehingga para anggota mampu menjadi penyedia nilai utama dalam bidangnya. Tim ini terdiri dari beberapa staf penuh waktu, anggota sukarela aktif, dan investigator sementara yang bersifat sukarela sesuai kebutuhan. Tim tersebut melaksanakan tiga fungsi utama untuk menyelesaikan misinya sebagai berikut: a. Menetapkan Standar: Komite Ekskutif Etika Profesional melakukan interprestasi atas Kode Perilaku Profesional AICPA serta mengusulkan perubahan pada kode perilaku; b. Penegakan Etika: Tim Etika Profesional melakun investigasi atas potensi masalahmasalah disiplin yang melibatkan anggota AICPA serta masyarakat CPA negara bagian dan Program Penegakkan Etika Bersama; dan c. Jasa Permintaan Bantuan Teknis (ethics hotline): Tim Etika Profesional melakukan pendidikan bagi anggota serta mempromosikan pemahaman atas standar etika yang ada didalam Kode Perilaku Profesional AICPA, dengan cara menanggapi permintaan 5
bantuan anggota dalam rangka penerpan Kode Perilaku Profesional AICPA pada bidang praktik yang spesifik. 2.
Komposisi Kode Etik AICPA Kode Perilaku Profesional (code of professional conduct) AICPA yang telah direvisi dan diterima oleh keanggotaan tahun 1988 terdiri dari dua direksi sebagai berikut: a. Prinsip-prinsip (Principle) yang mengatakan ajaran dasar perilaku etika dan memberikan kerangka kerja bagi peraturan-peraturan. b. Pedoman perilaku (Rules of Conduct) yang menetapkan standa minimum perilaku yang dapat diterima dalam pelaksanaan layanan professional. Sebagai suatu pernyataan ideal perilaku professional, maka prinsip-prinsip ini tidak dapat digolongkan sebagai standar yang dapat ditegakkan. Sebaliknya Peraturn Perilaku menetapkan standar minimum perilaku yang dapat diterima serta dapat ditegakan atau dengan perkata lain sebagai suatu keharusan untuk dicapai. Sebagai tambahan atas kedua seksi dan Kode tersebut, maka Komite Eksukitif Divisi Etika Profesional mengeluarkan pengumuman-pengumuman sebagi berikut: a. Interpretasi Peraturan Perilaku (interpretations of the rules of conduct) yang menyediakan pedoman tentang lingkup dan penerapan peraturan-peraturan yang spesifik b. Ketetapan Etika (ethics rullings) yang menunjukkan penerapan Peturan Perilaku dan Interpretasi pada kondisi nyata tertentu Para anggota yang menyimpan dari Interpretasi atau Ketetapan Etika harus memberikan alasan dan penjelasan penyimpangan tersebut pada rapat dengar pendapat tentang disiplin.
3.
Definisi Kode Etik Kata etik ditulis dalam Bahasa teknis. Oleh karena itu penting sekali untuk mengetahui definisi kode etik (code difinitions) berikut ini guna memahami penerapan Prinsip-prinsip Kode dan Peraturan: Klien (klien). Setiap orang atau entitas, selain pegawai anggota CPA yang
menugaskan anggota atau kantor CPA untuk melaksanakan jasa profesional bagi perorangan atau entitas yang akan menerima jasa profesional tersebut. 6
Dewan (council) . Dewan yang berada dalam lembaga AICPA.
Perusahaan (enterprise). Sinonim dengan istilah “Klien”. Kantor Akuntan Publik (firm) . Bentuk orgnisasi yang diizinkan oleh undang-
undang negara bagian atau aturan yang memiliki karekteristik sesuai dengan keputusan Dewan, untuk melaksanakan praktek akuntan publik, termasuk untuk perorangan sebagai pemilik. Status keanggotaaan (holding out). Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang
anggota yang menginformasikan statusnya sebagai CPA atau spesialis AICPA yang terakreditasi. Institut (institute). AICPA itu sendiri sebagai kelembagaan. Anggota (member ) . Seorang anggota, anggota asosiasi, atau asosiasi internasional
dari AICPA. Praktik akuntan publik (prantice of public accounting). Pemberian jasa
professional
berupa
jasa
akuntansi,
perencanaan
keuangan,
perpajakan,
perencanaan keuangan pribadi, jasa dukungan litigasi, serta jasa profesional lainnya oleh anggota atau kantor akuntan publik yang terdaftar sebagai pemegang CPA atau spesialis AICPA yang terakreditasi, sesuai dengan standar yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh dewan. Akan tetapi, tidak diperkenankan untuk melakukan praktik akuntan publik, apabila seorang anggota atau kantor akuntan publik pemegang CPA tersebut memang tidak memberikan jasa profesional seperti di atas kepada klien. Jasa profesional (pr ofessional services) . Semua jasa yang dilaksanakan oleh
seorang CPA yang masih berstatus sebagai pemegang saham CPA. 4.
Prinsip-Prinsip Enam prinsip yang terdapat dalam kode etik, dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Tanggung jawab CPA memberika jasa yang penting dan perlu dalam sistem persaingan bebas yang dianut di Amerika Serikat. Seluruh CPA memiliki tanggung jawab kepada mereka yang menggunakan jasa CPA. Selain itu, para CPA memiliki tanggung jawab yang berkesinambungan untuk bekerja sama dengan an ggota lainnya guna: a) Meningkatkan seni akuntansi 7
b) Menjaga kepercayaan publik pada profesi c) Melaksanakan kegiatan pengaturan sendiri (self-regulatory) Tujuan keseluruhan dalam memenuhi prinsip ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan sosok profesi akuntan publik. b. Kepentingan publik Kepentingan publik didefinisikan sebagai kemakmuran kolektif dan komunitas manusia dan institusi yang dilayani oleh CPA. Kepentingan publik yang harus dilindungi oleh CPA meliputi kepentingan klien, pemberi kredit, pemerintah, pegawai, pemegang saham dan masyarakat umum. Suatu ciri yang mulia dari sebuah profesi adalah kesediaannya untuk menerima tanggung jawab profesional kepada publik. CPA diharapkan untuk memenuhi standar mutu dan standar professional dalam semua perikatan. Dalam melayani kepentingan publik anggota harus menunjukkan dengan jelas tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip-prinsip dalam Kode. c. Integritas Integritas merupakan karekteristik pribadi yang tidak dapat dihindari dalam diri seorang CPA. Elemen ini merupakan tolak ukur dengan mana setiap anggota pada akhirnya harus mempertimbangkan semua keputusan yang dibuat dalam penugasan. Integritas juga menunjukkan tingkat kualitas yang menjadi dasar kepercayaan public. Dalam memenuhi prinsip-prinsip ini, para anggota harus bersikap jujur dan tulus. Dalam integritas masih dimungkinkan terjadinya kesalahan akibat kelalaian dan perbedaan pendapat, namun integritas tidak dapat mentolerir terjadinya distorsi fakta yang dilakukan sengaja atau upaya mengecilkan pertimbangan. d. Objektifitas atau independensi Objektifitas adalah suatu sikap mental. Meskipun prinsip ini tidak dapat dikur secara tepat, namun wajib untuk dipegang oelh semua anggota. Objektifitas berarti tidak memihak dan berat sebelah dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan. Kepatuhan pada prinsip ini akan meningkat bila anggota menjauhkan diri dari ekadaan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. Sebagai 8
contoh, seorang CPA yang mempunyai hak kemilikan perusahaan klien akan dapat melemahkan objektifitas anggota dalam pelaksanaan audit terhadap klien. Independensi merupakan dasar dari struktur filosofi profesi. Bagaimana kempetennya sebagai CPA dalam melaksanakan audit dan jasa asistensi lainnya, pendapatnya akan menjadi kurang bernilai bagi mereka yang mengandalkan laporan auditor apabila CPA tersebut tidak independen. Dalam memberika jasa jasa tersebut, para anggota harus independen dalam segala hal. Artinya para anggota harus bertindak dengan integritas dan objektifitas. Para anggota harus bersikap independen dalam penampilan. Untuk mengujinya, para anggota dilarang mempunyai kepentingan keungan atau hubungan usaha dengan klien. Sebagai contoh, seorang CPA tidak boleh menjadi bagian dari manajemen atau melayani dewan direksi. Para anggota yang berpraktik sebagai akuntan public, harus senantiasa
menilai
hubungannya
dengan
klien
agar
tidak
melemahkan
indpedensinya. e. Kecermatan dan keseksamaan Prinsip kecermatan atau kesesksamaan adalah pusat dari pencarian terus menerus dari kesempurnaan dalam melaksanakan jasa profesional. Keseksamaan mengharuskan setiap CPA untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Kompetensi adalah hasil dari pendidikan dan pengalaman. Pendidikan diawali dengan persiapan diri untuk memasuki profesi tersebut. Dilanjutkan dengan pendidikan profesi berkelanjutan melalui jenjang karir anggota. Pengalaman meliputi kerja magang dan penerimaan tanggung jawab yang meningkat selama usia profesional anggota. Keseksamaan meliputi keteguhan, kesungguhan, serta bersikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa profesional. Hal itu juga berarti, seorang CPA harus: a) Cermat dan seksama dalam melaksanakan pekerjaan; b) Memperhatikan standar teknis dan etika yang diterapkan; dan c) Menyelesaikan jasa yang dilaksanakan dengan segera.
9
Keseksamaan meliputi keseksamaan dalam perencanaan dan supervisi perikatan yang menjadi tanggung jawab CPA. Sebagai contoh, setiap CPA diharapkan memberika supervisi secara tepat dan benar kepada para asisten yang mengambil bagian dalam perikatan tersebut. f. Lingkup dan sikap jasa Prinsip ini hanya dapat diterapkan kepada anggota yang memberikan jasa kepada masyarakat. Dalam memutuskan apakah akan memberikan jasa yang spesifik dalam situasi tertentu, maka CPA tersebut harus mempetimbangkan semua prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya. Apabila ternyata tidak ada prinsip yang tidak dapat dipenuhi, maka penugasan tersebut harus ditolak. Selanjutnya seorang CPA harus: a. Hanya berpraktik pada sebuah kantor yang telah mengimplementasikan prosedur pengendalia mutu; b. Menentukan apakah lingkup dan sifat jasa lain yang diminta oleh klien tidak akan menciptakan pertentangan kepentingan dalam pemberian jasa audit bagi klien; dan c. Menilai apakah jasa yang diminta konsiten dengan peran seorang professional.
10
C. Peraturan Perilaku
Seksi kedua dari Kode Perilaku Profesional AICPA terdiri dari sebelas peraturan sebagaimana digambarkan pada table berikut: No. Peraturan
Seksi
Seksi
Seksi
Diterapkan Oleh Semua CPA yang CPA Berpraktik Publik
100 Independensi, Integritas dan Objektifitas 101 Independensi 102 Integritas dan Objektifitas
v
200 Standar Umum dan Prinsip Akuntansi 201 Standar Umum 202 Kepatuhan Terhadap standar
v v
203
v
Prinsip Prinsip Akuntansi
v
300 Tanggung Jawab terhadap Klien 301 Informasi Rahasia Klien 302 Honor Kontinjen
Seksi
400
Tanggung Jawab kepada Kolega (Saat ini tidak ada peraturan mengenai hal ini)
Seksi
500 501 502 503 505
Tanggungjawab dan Praktik Lainnya Tindakan yang Mendiskreditkan Periklanan dan Bentuk Sosialisasi Lainnya Komisi dan Honor Referal Bentuk Organisassi dan Nama
v v
v v v v
Dalam memformulasikan peraturan peraturan ini,AICPA telah berusaha untuk memberikan layanan layanan terbaik bagi para anggotanya, profesi dan masyarakat. Peraturan organisasi AICPA mengharuskan para CPA mematuhi peraturan perilaku. Peraturan tersebut dapat diterapkan kepada semua CPA dan kepada semua jasa professional yang dilaksanakan, kecuali apabila: 1) Susunan kata dalam peraturan menunjukkan lain; dan 2) CPA yang berpraktik di luar Amerika Serikat, sehingga menyesuaikan peraruran di Negara Tuan Rumah. 11
Seorang CPA dalam praktik public mungkin harus bertanggung Jawab memenuhi semua peraturan bagi setiap orang yang berada dalam supervise anggota atau angghota partner atau pemegang saham dalam praktik. Selain itu, seorang CPA tidak dapat mengijinkan orang lain untuk bertindak atas namanya. Apabila ini dilakukan, berarti melanggar peraturan. Pernyataan setiap peraturan dan penjelasan yang penting diberikan dalam bagian berikut: 1.
Peraturan 101: Independensi Independensi akuntan, terlebih akuntan public, penting dalam melakukan pekerjaannya. Seorang akuntan yang berpraktik public harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa professional sebagaimana disyaratkan oleh standar resmi yang diumumkan oleh badan badan yang ditunjuk dewan. Terdapat beberapa tema dalam interpretasi independensi yang meliputi pengaruh dari: a. Kepentingan keuangan Ada dua jenis larangan bagi CPA dalam melakukan parktik professional dengan klien, yaitu: a) Kepentingan keuangan langsung b) Kepentingan keuangan tidak langsung Yang dimaksud kepentingan keuangan langsung adalah akuntan dilarang membpunyai kepentingan yang berkaitan dengan aspek keuangan secara langsung dengan perusahaan klien. Contoh: Akuntan Publik dilarang melakukan audit keuangan terhadap perusahaan yang sahamnya dimiliki auditor. Sedang yang dimaksud kepentingan tidak langsung adalah akuntan dilarang mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan aspek keuangan secara tidak langsung
terkait
perusahaan
klien
yang
nantinya
akan
melemahkan
independensinya sebagai auditor. Ada dua bentuk kepentingan keuangan tidak langsung i.
Mempunyai kepemilikan saham secara tidak langsung, misal: mempunyai saham induk perusahaan klien.
ii. Ada anggota keluarga yang mempunyai kepemilikan saham klien. b. Hubungan Bisnis 12
Seorang CPA tidak diperbolehkan memberikan layanan professional dalam kapasitas sebagai mempunyai relasi atau berperan dalam internal perusahaan klien. Contoh: Sebagai anggota manajemen dan pegawai klien. Hubungan bisnis ini bisa dari anggota CPA ataupun keluarga atau pasangan anggota CPA. Anggota CPA yang dilarang mempunyaihubungan bisnis dengan klien meliputi: a) Semua
orang
yang
berpartisipasi
dalam
perikatan
kecuali
yang
melaksanakan fungsi klerk. b) Semua orang yang memiliki posisi manajerial dan berlokasi dalam kantor yang berpartisipasi signifikan dalam perikatan c) Semua pemilik, partner atau pemegang saham dari kantor akuntan public d) Sebuah entitas, yang kebijakan usaha, keuangan atau akuntansinya dapat dikendalikan oleh seorang atau lebih dari orang orang yang telah disebutkan diatas atau oleh dua orang atau lebih yang dipilih dan ditunjuk untuk bertindak bersama-sama. Anggota keluarga seorang CPA yang bekerja pada perusahaan klien selama periode waktu yang berkaitan dengan hubungan bisnis hanya akan melemahkan independensi dalam keadaan berikut: a) Posisi Peka Audit, yaitu anggota keluarga CPA mempunyai hubungan signifikan terhadap pengendalian internal perusahaan klien, contoh: sebagai kasir, kepala akuntansi atau kepala gudang. b) Pengaruh signifikan: yaitu anggota keluarga CPA mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasional maupun strategis: contoh sebagai manajer keuangan atau operasional. c. Jasa lain bagi klien CPA dapat menyediakan jasa lain bagi klien atas tambahan jasa aestasi yang diberikan. Sebagai contoh, CPA dapat melakukan kegiatan pembukuan dan jasa akuntansi kepada klien. Namun, CPA harus memenuhi persyaratan berikut: a) CPA tidak diperkenankan memiliki hubungan lain, seperti kepentingan keuangan yang dapat melemahkan objektivitasnya. b) Klien harus bertanggungjawab penuh atas laporan keuangan 13
c) CPA tidak diperkenankan melakukan peran lain yang terkait manajemen atau pegawai Klien. d) CPA harus bekerja sesuai standar profesional, dalam melaksanakan perikatan Aestasi. Jika CPA diminta menjalankan peran sebagai auditor internal perusahaan klien maka ada beberapa kondisi yang dipenuhi: a) Dewan direksi, Komite Audit, Manajemen Klien serta anggota CPA, semuaya harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab masing masing dalam fungsi audit internal b) Pemahaman tersebut didokumentasikan dalam surat perikatan c) CPA harus merasa puas bahwa klien memahami tanggung jawabnya untuk menetapkan dan menjaga pengendalian internal serta mengarahkan fungsi audit internal, sebagai bahagian dari pemantauan pengendalian internal d) Klien harus bertanggungjawab untuk: (a) Menunjuk seorang yang kompeten untuk bertanggungjawab dalam fungsi audit internal (b) Menentukan lingkup, resiko dan frekuensi audit internal (c) Mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan, temuan serta hasil kegiatan audit internal sebagaimana yang disajikan dalam laporan audit yang disususn sesuai dengan pedoman CPA perihal pelaksanaan layanan public tersebut. CPA diminta menarik diri dari jasa konsultasi manajemen jika auditor sebagai pengambil keputusan, contoh: a) Bantuan dalam merger dan akuisisi untuk mendapatkan finder’s fee b) Perekrutan eksekutif c) Jasa aktuaria bagi perusahaan asurasi d) Jajak pendapat umum e) Pengujian psikologi d. Imbalan yang belum dibayar Imbalan yang belum dibayar untuk jasa profesional akan dianggap sebagai pinjaman yang diberikan anggota kepada klien. Dalam hal ini, independensi KAP 14
dianggap melemah apabila ada imbalan yang belum dibayar klien terhadap jasa yang diberikan CPA terhadap klien, baik yang sudah ditagih maupun yang belum. 2.
Peraturan 102: Integritas dan Objektivitas Dalam pelaksanaan setiap jasa profesional, seorang CPA harus menjaga objektifitas dan integritas, harus bebas dari pertentangan kepentingan, dan tidak diperbolehkan salah menyajikan fakta atau mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain.
3.
Peraturan 201: Standar Umum Setiap anggota harus memenuhi standar standar berikut ini dan setiap interpretasi dari badan badan yang ditunjuk dewan 1) Kompetensi Profesional: Hanya melaksanakan jasa profesional yang diyakini dapat diselesaikan oleh anggota atau kantor akuntan public dengan kompetensi professional; 2) Penggunaan Kemahiran Profesional: mempergunakan kemahiran rofesional dengan cermat dan seksama dalam meaksanakan setiap jasa professional; 3) Perencanaan dan Supervisi: Merencanakan dengan cermat dan mengawasi jalannya pelaksanaan jasa professional; dan 4) Data relevan yang mencukupi: memperoleh data relevan yang mencukupi agar mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau memberi rekomendasi yang berkaitan dengan setiap jasa profesional yang dilaksanakan.
4.
Peraturan 202: Kepatuhan Terhadap Standar Seorang CPA yang melaksanakan Auditing, review, Kompilasi, konsultasi Manajemen, Perpajakan, atau Jasa Profesional lainnya harus mematuhi standar standard an setiap interpretasi yang diterbitkan oleh badan badan yang ditunjuk oleh dewan.
5.
Peraturan 203: Prinsip Prinsip Akuntansi Seorang CPA tidak dibenarkan untuk: 1) Menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain dari setiap entitas yang diauditnya telah disajikan sesuai prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau
15
2) Menyatakan bahwa ia tidak mengetahui setiap modifikasi material yang telah dilakukan pada laporan keuangan dan menyatakan laporan keuangan telah sesuai prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila laporan keuangan mengandung salah saji material atau mengandung penyimpangan dari prinsip yang berlaku umum. 6.
Peraturan 301: Informasi Rahasia Klien Setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk mengungkap semua informasi rahasia klien tanpa izin khusus dari klien. Peraturan ini tidak boleh diartikan: 1)
Membebaskan seorang anggota dari kewajiban profesionalnya sesuai peraturan 202 dan 203;
2)
Untuk mempengaruhi dengan cara apapun kewajiban anggota untuk mematuhi permitaan atau panggilan pengadilan yang sah dan berlaku, atau untuk melarang anggota mematuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku;
3)
Menghalangi review atas praktik profesional anggotamenurut wewenang AICPA atau masyarakat CPA Negara Bagian, atau Dewan Akuntansi atau; dan
4)
Menghindarkan seorang anggota dari pernyataan keberatan atau kewajiban untuk menjawab permintaan keterangan yang diajukan divisi etika profesional atau Pengadialn institute atau badan investigasi dan disiplin dari masyarakat CPA Negara Bagian atau Dewan Akuntansi. Setiap anggoat dari badan badan yang disebutkan dalam nomor (4) diatas serta
para anggota yang terlibat dalam praktik review profesional yang disebutkan dalam nomor (3) diatas tidak diperkenankan mempergunakan untuk kepentingan sendiri atau mengungkapkan informasi rahasia klien anggota yang menarik perhatiannya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian, larangan tersebut tidak boleh membatasi pertukaran informasi dalam kaitannya dengan kegiatan investigasi dan disiplin yang dilakukan oleh badan badan tersebut, dan kegiatan praktik review profesional. 7.
Peraturan 302: Honor Kontinjen Setiap Anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk:
16
1) Melaksanakan jasa Profesional dengan menerima honor kontinjen atau imbalan semacam itu dari klien yang CPA atau kantor akuntan publiknya juga melaksanakan: a. Suatu audit atau review atas laporan keuangannya; b. Suatu kompilasi laporan keuangan, dimana anggota mengharapkan atau mungkin mengharapkannya adanya pihak ketiga yang akan menggunakan laporan keuangan dan laporan kompilasi yang tidak mengungkapkan kurangnya independensi; atau c. Pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif. 2) Membuat SPT PPh perdana atau yang telah diperbaiki atau klain atas pengembalian pajak untuk honor kontinjen. Larangan kontinjen pada angka (1) diatas berlaku selama periode dimana CPA atau kantor akuntan publik ditugaskan untuk melaksanakan setiap jasa diatas dan periode yang dicakup dalam laporan keuangan historis tercakup juga dalam jasa jasa tersebut diatas. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut, honor kontinjen adalah imbalan yang ditetapkan berdasar kinerja jasa yang diberikan, dimana imbalan tidak akan diberikan apabila tidak diperoleh hasil atau temuan tertentu, atau dimana jumlah imbalan akan tergantung pada temuan atau hasil jasa tersebut. Hanya untuk maksud peraturan ini saja, imbalan tidak dianggap kontinjen apabila imbalan tersebut ditetapkan oleh pengadilan atau lembaga lembaga yang berwenang lainnya, atau dalam masalah pajak, apabila penetapan tersebut berdasarkan hasil keputusan pengadilan atau temuan dari pejabat pajak. 8.
Peraturan 501: Tindakan yang Mendikreditkan Profesi Seorang
CPA
tidak
boleh
melakukan
suatu
perbuatan
tercela
yang
mendiskreditkan profesi. Yaitu tindakan yang apabila dilakukan akan merusak reputasi dari profesi akuntan publik. Dalam interpretasi tindakan berikut termasuk tindakan tercela yang mendiskreditkan profesi, yaitu: 1)
Menahan catatan klien serta kertas kerja auditor: contoh menahan ayat ayat jurnal penyesuaian untuk melengkapi catatan klien;
2)
Diskriminasi dalam pekerjaan; 17
3)
Kegagalan memenuhi standar atau prosedur lain atau persyaratan lain;
4)
Kelalaian dalam penyusunan laporan keuangan;
5)
Kegagalan memenuhi persyaratan badan pemerintahan, komisi, atau lembaga pengatur dalam melaksanakan jasa atestasi; dan
6) 9.
Permohonan atau pengungkapan pertanyaan CPA berikut jawabannya.
Peraturan 502:Periklanan dan bentuk solisitasi lainnya Setiap Anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk mendapatkan klien dengan cara memasang iklan atau bentuk sosialisasi lainnya dalam segala hal yang salah, menyesatkan dan menipu. Solisitasi dengan cara memaksa, yang melampaui batas, atau melecehkan dilarang.
10. Praturan 503: Honor referral 1) Larangan Komisi Seorang CPA yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan memberikan rekomendasi atau referensi produk atau jasa pihak lain kepada klien demi mendapatkan komisi, atau memberikan rekomendasi atau referensi produk atau jasa yang disediakan oleh klien untuk mendapatkan komisi, atau menerima komisi ketika CPA atau kantor akuntan publik juga sedang melaksanakan jasa berikut bagi klien: a. Suatu audit atau review laporan keuangan; b. Kompilasi laporan keuangan; dan c. Pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif. Larangan ini berlaku selama periode penugasan utuk melaksanakan jasa jasa tersebut diatas dan selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan historis yang terkait jasa jasa diatas. 2) Pengungkapan Komisi yang tidak diperkenankan Seorang CPA tidak dilarang dalam peraturan ini untuk melaksanakan jasa dengan imbalan komisi atau menerima komisi atau yang dibayar atau mengharapkan untuk dibayar dengan komisi harus mengungkapkan fakta ini kepada setiap orang atau entitas kepada siapa CPA merekomendasikan atau merujuk produk dan jasa yang berkaitan dengan komisi tersebut.
18
3) Honor Referal Seorang CPA yang menerima Honor Referal karena merekomendasikan atau merujuk jasa CPA apapun kepada setiap orang atau entitas, atau yang membayar honor referral untuk mendapatkan klien, harus mengungkapkan hal tersebut kepada klien. 11. Peraturan 505: Bentuk Organisasi dan Nama Seorang CPA dapat membuka prktik akuntan publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hokum dan peraturan Negara bagian yang ciri cirinya sesuai dengan ketentuan dari resolusi Dewan Seorang CPA tidak diperkenankan membuka praktik akuntan publik dengan nama yang dapat menyesatkan. Nama dari satu atau lebih pemilik yang lama dapat dicantumkan dalam nama kantor organisasi penerus. Sebuah kantor tidak dapat menyebut dirinya sendiri sebagai “Anggota American Institute of Certified Public Accountants”, kecuali semua partner atau pemiliknya adalah anggota dari lembaga tersebut.
D. Penegakan Peraturan
Seorang CPA hanya dapat dihukum karena melanggar peraturan peraturan dari kode perilaku profesional. Akan tetapi, dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas peraturan, seorang CPA harus memberikan tanggapan atas setiap penyimpangan dari interpretasi peraturan perilaku dan peraturan etika yag berlaku. Tindakan penegakan dapat dilakukan sebagai tanggapan atas: 1.
Adanya keluhan terhadap anggota;
2.
Ulasan dari surat kabar atau publikasi; dan
3.
Penyampaian adanya indikasi pelanggaran kepada AICPA.
1.
Prosedur Penegakan Etika Bersama Menurut ketentuan dalam program penegakan etika bersama, keluhan terhadap seorang CPA dapat disampaikan melalui AICPA atau masyarakat CPA Negara bagian. Pada umumnya AICPA memiliki Yurisdiksi untuk menangani kasus: 1. Pada lebih dari satu Negara bagian; 19
2. Litigasi; dan 3. Masalah masalah yang menarik perhatian berskala nasional. 2.
Prosedur Badan Pengadilan Bersama Hanya terdapat satu badan pengadilan bersaa yang terdiri dari setidaknya 36 anggota yang dipilih oleh majelis dari anggota majelis saat ini atau mantan anggota majelis. Badan Pengadilan Bersama baru melibatkan diri apabila prosedur penegakan etikan bersama sebelumnya menilai bahwa keluhan yang disampaikan tentang anggota ternyata cukup serius. Dengar pendapat yang dilakukan oleh Badan Pengadilan Bersama umumnya dilakukan oleh kelompok kerja yang terdiri dari setidaknya lima anggota badan yang ditunjuk untuk mewakili bidang umum dimana anggota tersebut berada. Seorang CPA diperbolehkan untuk meminta agar badan secara pleno melakukan review atas putusan kelompok kerja tersebut. Badan Pengadilan Bersama dapat melakukan tindakan disiplin sebagai berikut:
3.
1.
Menegur CPA;
2.
Memberhentikan sementara CPA dengan batas tidak lebih dari dua tahun; dan
3.
Mencabut keanggotaan CPA.
Ketentuan Disiplin Otomatis Peraturan tambahan bylaw AICPA meliputi juga ketentuan disiplin otomatis berupa pemberhentian sementara atau mencabut keanggotaan tanpa perlu melakukan dengar pendapat dalam situasi tertentu. Hal ini bisa terjadi ap abila: 1. Menjalani hukuman pidana kurungan lebih dari satu tahun; 2. Dengan sengaja lalai mengarsipkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan, dimana CPA sebagai Wajib Pajak yang menurut undang undang wajib mengarsipkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan; dan 3. Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan atas nama CPA bersangkutan. Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan atas nama klien CPA bersangkutan.
20
III.
ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU ARENS
Etika secara garis besar didefinisikan sebagai perangkat prinsip atau nilai moral. Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting karena pada dasarnya berhubungan dengan hukum. Dilema etikaadalah situasi yang dihadapi seseorang dimana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Rasionalisasi perilaku tindakan tidak etis: a. Setiap orang melakukannya; b. Jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etka; dan c. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Menyelesaikan dilemma etika: a. Mendapatkan fakta-fakta yang relevan; b. Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta; c. Menentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilemma; d. Menentukan alternatif yang tersedia bagi orang yang harus memecahkan dilemma; e. Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternative; dan f.
Menetapkan tindakan yang tepat.
Kebutuhan akan kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya karena pemakai tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk mengevaluasi pekerjaan akuntan publik. Akuntan publik mempunyai hubungan profesional yang berbeda dengan profesional lain. Profesional lain hanya bertanggung jawab kepada klien yang ditanganinya sedangkan akuntan publik ditugaskan dan dibayar oleh yang mengeluarkan laporan keuangan ( klien ) sedangkan yang mendapat manfaat dari audit adalah pemakai laporan keuangan yang umumnya tidak pernah berhubungan dengan auditor.
Kode Etik Profesi
Merupakan ketentuan umum mengenai perilaku yang ideal atau peraturan khusus yang menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan . Menurut AICPA kode etik profesi terdiri dari :
prinsip-prinsip : standar etika ideal yang dinyatakan dalam istilah filosofi. 21
terdiri dari dua bagian utama yaitu enam prinsip yang harus dipatuhi oleh semua anggota AICPA dan diskusi tentang enam prinsip tersebut. Adapun keenam prinsip tersebut adalah
tanggung
jawab,
kepentingan
masyarakat,
integritas,
objektivitas
dan
indepedensi, penampilan, lingkup dan sifat jasa .
peraturan perilaku: standar etika minimum yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik.
Interpretasi: bersifat teoritis, tetapi praktisi harus menyesuaikan penyimpangannya.
kaidah etika, penjelasan dan jawaban yang diterbitkan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan peraturan perilaku yang diajukan oleh praktisi dan lainnya.tidak merupakan keharusan tapi praktisi harus memahaminya.
1.
Peraturan 101- Independensi. Anggota dalam praktek publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti disyaratkan menurut standar yang disusun oleh lembagalembaga yang dibentuk oleh dewan . Beberapa konflik independensi yang biasa timbul : a. Kepentingan keuangan .
Peraturan ini berlaku bagi partner atau pemegang saham tetapi untuk non partner berlaku jika mereka terlibat dalam penugasan;
Berlaku bagi Pemilikan langsung dan untuk pemilikan tidak langsung jika jumlahnya material; dan
Materialitas harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan kekayaan pribadi anggota dan penghasilannya.
b. Interpretasi dari independensi adalah sebagai berikut :
Pinjaman antara KAP dengan klien dilarang kecuali jumlahnya kecil, hipotek rumah, atau pinjaman tanpa agunan;
Kepentingan keuangan pada hubungan saudara dilarang kecuali kontak jarang terjadi atau letaknya yang terpisah secara geografis;
Hubungan investor atau investee bersama dengan klien dilarang kecuali jumlahnya maksimal 5 % dari total aktiva;
Mantan partner atau pemegang saham boleh mengadakan hubungan dengan klien;
22
Tidak diperkenankan seorang anggota menjadi direktur atau pengurus perusahaan klien kecuali untuk organisasi nirlaba atau sepanjang profesinya bersifat kehormatan;
Tuntutan antara sebuah KAP dengan kliennya dilarang;
Jasa pembukuan dan audit untuk klien yang sama oleh sebuah KAP diijinkan dengan syarat : 1.
Klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan;
2.
Akuntan publik tidak berperan sebagai pegawai atau manajemen perusahaan; dan
3.
Dalam pemeriksaan harus sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum.
Honor audit tidak boleh dibayar oleh manajemen kecuali auditor pemerintah atau komite audit.
2.
Peraturan 102- Integritas dan Obyektifitas Auditor harus mempertahankan integritas dan obyektifitas
dan bebas dari
perbedaan kepentingan dan tidak dengan sengaja salah mengemukakan fakta-fakta atau mendelegasikan pertimbangan-pertimbangannya pada orang lain . 3.
Peraturan 201 - standar umum Anggota harus mentaati standar -standar berikut dan interpretasinya
yaitu :
kompetensi profesional, kepedulian profesional, perencanaan dan pengwasan, dan data relevan yang mencukupi. 4.
Peraturan 202- Ketaatan pada standar Anggota yang melaksanakan audit, penelaahan, kompilasi, bantuan manajemen, perpajakan , atau jasa profesional lainnya harus taat pada standar yang diumumkan oleh lembaga yang ditetapkan dewan .
5.
Peraturan 203- Prinsip Akuntansi Anggota tidak dibenarkan menyatakan laporan keuangan tidak menyimpang dari GAAP atau menyatakan tidak mengetahui setiap modifikasi yang material jika laporan keuangan menyimpang dari prinsip akuntansi ditetapkan oleh badan perumus yang ditunjuk
dewan. Dan kalau ada penyimpangan
atau yang dapat menyebabkan
23
penyimpangan maka dia harus menjelaskan mengenai penyimpangan tersebut, akibatnya , alasan mengapa menyatakan penyimpangan. 6.
Peraturan 301-Kerahasiaan Anggota dalam praktek publik tidak dibenarkan mengungkapkan semua informasi rahasia klien tanpa ijin khusus dari klien. Terdapat empat pengecualian yang berkaitan dengan tanggung jawab yang lebih penting dari sekedar mempertahankan hubungan rahasia dengan klien yaitu : 1. Kewajiban sehubungan dengan standar teknis; 2. Dakwaan pengadilan; 3. Penelaahan sejawat; dan 4. Tanggapan kepada divisi etik.
7.
Peraturan 302- Honor bersyarat Anggota dalam praktek publik tidak boleh membuat honor bersyarat untuk setiap jasa profesional atau menerima ongkos dari klien yang anggota perusahaannya juga melakukan; audit atau penelaahan, kompilasi, Pemeriksaan prospektif.
8.
Peraturan 501- tindakan tercela Anggota tidak akan melakukan tindakan yang mendatangkan aib bagi profesinya. Interpretasi dari tindakan yang mendatangkan aib diatas adalah sebagai berikut : 1. Menahan catatan klien setelah mereka meminta; 2. Melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan lainnya; dan 3. Jika melakukan audit atas badan pemerintah yang prosedurnya lain dari GAAS , auditor tidak mengikuti keduanya kecuali dinyatakan dan beserta alasannya pada laporan.
9.
Peraturan 502- Periklanan dan Penawaran Anggota tidak dibenarkan melakukan periklanan dan penawaran yang bersifat mendustai, menyesatkan dan menipu. Dan penawaran yang menggunakan pemaksaan, desakan yang berlebihan, dan hasutan dilarang.
10. Peraturan 503 -A. Komisi yang dilarang Anggota tidak diperkenankan merekomendasi atau mereferensi produk atau jasa yang pihak lain bagi klien atau yang disediakan oleh klien demi untuk memperoleh 24
komisi
atau menerima komisi , apakah anggota atau perusahaan anggota juga
memberikan jasa kepada klien untuk audit atau penelaahan, kompilasi, pemeriksaan prospektif . 11. Peraturan 503 -B. Pengungkapan komisi yang diijinkan Anggota diijinkan untuk memberikan jasa dengan menerima komisi dan harus mengungkapkan kepada siapa merekomendasikannya. 12. Peraturan 505- Bentuk dan Nama praktek Anggota dapat membuka praktek dalam bentuk perusahaan perorangan, persekutuan, atau perseroan profesional sesuai dengan ketentuan dewan dan tidak diperkenankan membuka praktek dengan nama yang menyesatkan dan tidak boleh menyebut dirinya sebagai “AICPA” kecuali semua partner dan pemegang sahamnya anggota dari lembaga tersebut.
25
IV.
KODE ETIK PROFESI AUDITOR PEMERINTAH
A.
Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerika Keuangan, maka BPK-RI memandang perlu untuk menetapkan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LAMPIRAN I).
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya. Secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 1 makalah ini.
B.
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Berdasarkan kerangka berpikir bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang professional dan untuk mewujudkan adanya pengawsan oleh APIP yang berkualitas dan auditor yang professional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Maret 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008
tentang
Kode
Etik
Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(LAMPIRAN II).
Maksud ditetapkannya kode etik APIP ini adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP dimana terdapat 4 (empat) Prinsip Perilaku APIP, yaitu: 1. Integritas; 2. Objektivitas; 3. Kerahasiaan; dan 4. Kompetensi.
26
V.
Etika Profesional Menurut Islam
A.
Etika Profesi
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), mendefinisikan etik sebagai (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. sedang etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika menurut Dictionary of Acconting karangan Ibrahim Abdullah Assegaf, adalah sebagi disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan oleh Undang-undang. Arens dan Loebbecke (1996) memberikan pengertian etika dengan suatu perangkat prinsip moral atau nilai. Sedangkan menurut Satyanugraha (2003) dalam Reni (2006) etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral dalam suatu masyarakat. dalam pengertian ini maka etika adalah sama artinya dengan moral. Dalam Islam dikenal istilah Akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Akhlak merupakan salah satu dari tiga cakupan agama Islam bersama Aqidah dan Ibadah. Dalam beberapa ayat al Quran, Allah banyak menyinggung masalah akhlak atau etika. Salah satu kode etik auditing dan akuntansi yang banyak disinggung adalah konsep Fairness atau keadilan. Disebutkan dalam al Quran surat An Nahl, ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
Surat An Nissa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” Dalam pandangan Islam, profesi akuntan dan auditor adalah profesi yang diperlukan sebagai fardu kifayah[1].Seorang akuntan dan auditor muslim dituntut untuk menjalani profesinya dengan akhlak yang baik utnuk memenuhi tujuan sebagai berikut: 27
a. Untuk membantu mengembangkan kesadaran etika profesi dengan membawa perhatian mereka pada isu-isu etika yang terdapat dalam praktek profesi dan apakah setiap tindakan dapat dipertimbangkan sebagai perilaku yang beretika sesuai dengan sudut pandang syariah sebagai tambahan dari sekedar komitmen etika profesi yang normal. b. Untuk meyakinkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan kepada jasa yang diberikan akuntan. Selain itu dapat meningkatkan perlindungan kepentingan baik inttitusi maupun pihak-pihak yang terkait dengan institusi tersebut.
B.
Etika Profesi Auditor dan Akuntan Syariah a.
Prinsip Etika Auditor dan Akuntan
Berdasarkan code of ethics for professional Accountants yang ditetapkan oleh International Ethics Standards Board For Accountants (IESBA), setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi berikut ini (IAPI,2008) : (1) Prinsip Integritas; (2) Prinsip Objektivitas,; (3) Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional;, (4) Prinsip Kerahasiaan; dan (5) Prinsip perilaku profesional. Dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), prinsip etika profesi akuntan sebagai berikut: (1) Tanggung Jawab Profesi; (2) Kepentingan Publik; (3) Integritas; (4) Objektivitas; (5) kompetensi dan kehati-hatian professional; (6) kerahasiaan; (7) perilaku profesi, dan (8) standar teknis.
28
b.
Kode Etik Auditor dan Akuntan Syariah
1)
Struktur Kode Etik
AAOIFI merumuskan struktur kode etik akuntan dan auditor syariah untuk lembaga keuangan syariah kedalam tiga bagian. Bagian satu merupakan pondasi syariat dari kode etik akuntan dan auditor syariah, yang berupa dasar-dasar hukum dari kode etik itu sendiri. Bagian kedua merupakan prinsip etika akuntan dan auditor syariah yang yang berisi prinsip etika yang berlaku umum diambil dari dasar syariat dan kode etik profesional yang berlaku. Bagian tiga berupa aturan kode etik akuntan dan auditor syariah yang berisi apa yang seharusnya menjadi perilaku akuntan dan auditor syariah. Sumber: Harahap, 2008 2)
Kode Etik
Etika yang dalam konsep syariat Islam dikenal dengan Akhlak merupakan bagian yang terintegrasi dengan syariat islam itu sendiri, akhlak tidak dapat terpisah dari bagian Islam. Islam menempatkan akhlak atau etika pada posisi tertinggi dan merupakan tujuan dari Islam. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia dengan etika, termasuk profesi akuntan dan Auditor pun tidak terlepas dari pengaturan Islam. AAOIFI membuat beberapa landasan Kode Etika akuntan dan auditor Syariah sebagai berikut : a) Prinsip Integritas
Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur,
berani,
bijaksana,
dan
bertanggung
jawab
untuk
membangun
kepercayaan agar dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Bersikap dan bertindak jujur merupakan tuntutan untuk dapat dipercaya. Hasil pengawasan yang dilakukan auditor dapat dipercaya oleh pengguna apabila auditor dapat menjunjung tinggi kejujuran. Sikap jujur ini didukung oleh sikap berani untuk menegakkan kebenaran (bpkp,2008). Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban.
29
Dalam
Al-Qur’an
surat
Al-Qashash
ayat
26
disebutkan
bahwa: “sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Dan juga dalam hadits Rasulullah SAW: “Setiap kamu adalah pemimpin dan
setiap
pemimpin
akan
bertanggung
jawab
terhadap
yang
dipimpinnya.” Dan juga: “Berikanlah kembali kepercayaan kepada mereka yang kamu percayai terhadapnya”. Yang paling penting dari sikap integritas adalah kepercayaan dan Islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada Allah SWT, kepada masyarakat dan diri sendiri (harahap,2008) b) Prinsip Khalifah
Allah menciptakan manusia di bumi mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai khalifah atau pemimpin untuk memakmurkan bumi dan segala isinya. Sebagaimana firman Allah: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” (Q.S Al Baqarah 30) . “dialah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi” (Q.S Al An’am 165).
“Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya” (Q.S Hud 61). Kekhalifahan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bumi ini adalah Allah SWT dan kepemilikan manusia terhadap kekayaan yang di bumi ini bukanlah tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk menjalani kehidupan dirinya, keluarganya dan masyarakat. Manusia harus memperhatikan perintah dan larangan Allah selaku pemilik semua yang ada di bumi ini dalam penggunaannya sebab manusia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana ia menggunakan kekayaan itu. c) Prinsip I khl as (sin ceri ty)
Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama. Pura-pura, hipokrit dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu 30
tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi professinya. Tugas professi harus bisa dikonversikan menjadi tugas ibadah. Jika hal ini bisa diwujudkan maka tugas akuntan menjadi bernilai ibadah dihadapan Allah SWT disamping tugas professi yang berdimensi material dan dunia. d) Prinsip Taqwa (Piety)
Takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi
maupun
terang-terangan
sebagai
slaah
satu
cara
untuk
melindungi dari akibat negative dan perilaku yang bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal lain yang tidak sesuai dengan syariah. ketakwaan akan dapat diwujudkan bila kita mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran: “Hai-hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. (QS. Ali-Imran: 102 ). Dalam salah satu hadist, Rasulullah bersabda: “takutlah
kepada Allah dimanapun kamu berada dan sertailah kejahatan dengan amal yang baik untuk menghapuskanya dan berhubunganlah dengan manusia dengan tingkah laku yang baik” e) Kebenaran dan bekerja secara sempurana
Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan pekerjaan professi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas professinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisir terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktek, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas professinya. Sebagaimana Allah berfirman: “ Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat baik” (Al An’am: 90). “dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al Baqarah 195). Dalam hadist Rasulullah bersabda: 31
“Allah menyukai jika seseorang dari kamu bekerja dan melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik- baiknya”. f) Allah menyaksikan tingkah laku setiap orang
Seorang Akuntan atau Auditor meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambany-Nya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti bahwa seorang akuntan/auditor harus berperilaku”takut”kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus-menerus dair godaan yang berasal dari pekerjaan professinya. Allah berfirman: “sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (An-Nisa 1). Dan “Maka apakah Tuhan menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya?” (Q.S Ar Raad 33) g) Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah
Akuntan muslim harus meyakini bahwa allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti dihari akhirat baik tingkah laku yang baik maupun yang besar. Karenanya akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena dia takut akan mendapat hukuman nantinya dihari akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam QS Annisa ayat 6 dan QS Ali Imran ayat 199. Oleh karenanya akuntan/auditor eksternal atau internal harus selalu
ingat bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada public, professi, atasan dan dirinya sendiri.
C.
Kisah Pemeriksa Zakat di Zaman Rasulullah
Gratifikasi pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW seperti yang dikerjakan oleh Ibnu Al-Lutaibah yang di beri pekerjaan juga sebagai pengelola zakat, lalu ia menyalahgunakan tugasnya (jabatan) untuk memperkaya diri. Satu hari, Ibnu Al-Lutaibah seseorang petugas zakat datang menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan serta
32
menyerahkan hasil penarikan zakat dengan menyampaikan : “Ini untukmu, serta yang ini sudah dihadiahkan kepadaku! ” Rasulullah SAW saat itu juga tersentak mendengar laporan akunting zakat dari amil beliau yang datang dari suku Uzdi. Dengan berang serta heran Rasulullah SAW berdiri diatas mimbar seraya menyampaikan : “Ada apa kiranya seseorang petugas yang kami utus untuk menggerakkan satu pekerjaan lantas menyampaikan : “Ini untukmu (Wahai Rasulullah), serta yang ini sudah dihadiahkan untukku! ” Mengapa ia tak duduk saja dirumah ayah serta ibunya, lantas ia menyaksikan apakah ia di beri hadiah atau tak? ” Lanjutnya, “Demi Tuhan yang jiwa kalian ada di tangan-Nya, bahwa tidak ada yang membawa sesuatupun dari hadiah-hadiah itu terkecuali ia dapat membawanya juga sebagai beban tengkuknya pada hari kiamat. ” (HR Imam Ahmad). Lewat cerita diatas Rasulullah SAW menyatakan perihal larangan (haramnya) untuk petinggi atau pegawai di lingkungan manapun menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri dengan terima gratifikasi diluar hak yang sudah ditetapkan untuk dia.
VI.
PENUTUP
Pada makalah ini telah dibahas apa itu profesi. Dalam menjalankan suatu profesi dibutuhkan suatu etika professional. Standar perilaku bagi seorang profesional dirancang dengan tujuan praktis dan idealistik. Lalu dari standar professional tersebut dirancanglanh suatu kode etik profesional yang dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehinggga antara standar prilaku professional dan kode etik tersebut dapat bersifat realistis dan ditegakkan. Disamping itu pula, pada makalah ini juga membahas bagaimana kode etik yang ada di auditor pemerintahan Indonesia. Kode etik yang kami lampirkan adalah Kode Etik anggota dan pemeriksa BPK-RI dan Kode Etik Aparan Pengawasan Intern Pemerintah. Sehingga sebagai seorang auditor dapat menjalankan profesinya sesuai dengan pedoman perilaku dan bagi atasan auditor juga dapat mengevaluasi perilaku auditor tersebut.
33
DAFTAR PUSTAKA
Arens,Alvin A, Elder,Randal J, Mark S. Beasley (2010).Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach,19tn Edition,Prentice Hall,Englewood Clifts,New Jersey. Boynton, Johnson, and Kell. Modern Auditing. Jakarta: Erlangga, 2003. Tentang
Kode
Etik
BPK-RI
(2015).
Diambil
dari
situs:
http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-volii-juli2012_hal_02_____30_.pdf Tentang Organisasi Asosiasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Diambil dari situs: http://aaipi.or.id/struktur-organisasi/ Tentang
Kajian
Amanah
Profesi
dalam
Al
Qur-an.
Diambil
dari
situs:
http://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/10/konsep-amanah-dalam-al-quran.html Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
34
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN A PARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik;
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional;
c.
bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
d.
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Kode Etik APIP dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-........
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/03.1/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PERTAMA
:
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
KEDUA
:
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
KETIGA
:
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 31 Maret 2008
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tanggal : 31 Maret 2008
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
A. LATAR BELAKANG Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan. Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP. Tujuan Kode Etik adalah: 1. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP; 2. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya; 3. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.
Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi: 1. Auditor; 2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. C. KOMPONEN Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen: 1. Prinsip-prinsip perilaku auditor. 2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.
D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU Audito r wajib mematuhi p ri nsip -prin si p perilaku berikut i ni: 1. Integritas Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. 2. Obyektivitas Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. 3. Kerahasiaan Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Kompetensi Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
E. ATURAN PERILAKU Audito r wajib m ematuhi aturan perilaku berikut i ni: 1. Integritas a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh; b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan dan profesi yang berlaku; d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor. 2. Obyektivitas a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit; b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya. 3. Kerahasiaan a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4. Kompetensi a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit; b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
