Makalah Hukum Pidana

Makalah Hukum Pidana (Cara Merumuskan Perbuatan Pidana, Jenis Tindak  Pidana, dan Subjek Tindak Pidana)

Disusun Oleh : Fitriani Rik! "#"$"%#"$&& '# Hukumlmu Hukum

*n+katan $"%#$"%

-*T* P./0*/T*R  Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang merupakan menjadi komponen penilaian dalam perkuliahan ukum Pidana. Adapun tema yang kami angkat adalah berkaitan dengan !onsep "asar Perbuatan Pidana, penulis menyadari sepenuhnya  penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna baik dalam isinya maupun dalam  penyajianya, berkat dorongan dan bimbingan dari semua pihak maka penulisan makalah ini dapat terselesaikan. Semoga karya sederhana ini layak untuk dijadikan sumber rujukan dalam mengkaji #lmu ukum khususnya di bidang ukum Pidana. "an memberikan kontribusi praktis maupun akademik bagi internal $i%itas akademik &ni%ersitas 'uslim #ndonesia, utamanya bagi (akultas ukum, )urusan #lmu ukum, "an tak dipungkiri bagi semua golongan. Semua kebenaran dalam makalah adalah semata dari Allah SWT dan miliknya, sedangkan segala kesalahan kekurangan semata dari keterbatasan kami.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

'akassar, *+ 'ei +-

Pen!usun,

'*'  P./D*H121*/

*3 2atar 'elakan+ Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, Perbuatan pidana (tindak pidana/delik) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak pidana dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok.  indak pidana (delik), !alam "amus Besar Bahasa #ndonesia, diberi batasan sebagai berikut $ %Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang&undang$ tindak pidana'. .!alam teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana/delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut indeterminisme maupun dari luar diri pelaku yang disebut determinisme. !alam makalah ini akan membahas mengenai cara merumuskan perbuatan pidana, jenis&jenis dalam tindak pindana serta subjek tindak pidana itu sendiri.

'3 Rumusan Masalah -. Bagaimana cara merumuskan perbuatan pidana . ebutkan jenis&jenis tindak pidana  *. iapa saja subjek tindak pidana 

C3 Tujuan -. *ntuk memahami cara merumuskan perbuatan pidana$

. *ntuk mengetahui jenis&jenis tindak pidana$ *. *ntuk mengetahui subjek tindak pidana.

'*'  2*/D*S*/ T.OR

*3 Merumuskan Perbuatan Pidana !idalam "*HP, juga didalam Perundang&undangan pidana yang lain.  indak pidana dirumuskan didalam pasal&pasal. Perlu diperhatikan bah+a di bidang hukum pidana kepastian hukum atau lex certa merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada pasal  ayat  "*HP. *ntuk benar&benar yang apa yang diamaksudkan didalam pasal& pasl itu masih diperlukan penafsiran. "alam hukum pidana #ndonesia, sebagaimana di /egara0negara $i%il la1 lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. /amun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam !&P maupun peraturan perundang0undangan lainnya, yang merin$i lebih lanjut mengenai $ara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.

!alam buku ## dan ### "*HP #ndonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan mela+an hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. elain unsur&unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.  eknik yang paling la-im digunakan untuk merumuskan delik menurut jonkers (terjemahan Bina ksara 01 2 34&31) ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurt pasal 51, 50, 504, 565 "*HP. 7ara yang kedua ialah pasal undang& undang tertentu menguraikan unsur&unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kuali8kasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsusan tulisan (pasal 543 "*HP), pencurian (pasal 345 "*HP), penggelapan (pasal 315 "*HP), penipuan (pasal 310 "*HP). 7ara yang ketiga ialah pasal undang&undang tertentu hanay menyebut kuali8asi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur&unsur perbuatan lebih lanjut. *raian

unsur&unsur delikd diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. 9isalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki&laki yang belum cukup umur (minderjarige), pengania (pasal 3: "*HP). "edua pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai % menimbulkan mestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain pada orang lain. !alam "*HP terdapat 3 dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana 2 -. !ari udut 7ara Pencantuman *nsur&*nsur !an "uali8kasi indak

Pidana. !ari sudut ini, maka dapat dilihat bah+a setidak&tidaknya ada 3 cara perumusan, ialah2 9encantumkan *nsur Pokok, "uali8kasi dan ncaram Pidana. •

7ara pertama ini adalah merupakan cara yang paling sempurna. 7ara ini diguanakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standard, dengan mencantumkan unsur&unsur objektif maupun unsur subyektif, misalnya pasal2 330 (pembunuhan), 345 (pencurian), 340 (pemerasan), 315 (penggelapan), 310 (penipuan), 6;4 (perusakan). !alam hal tindak pidana yang tidak masuk dalam kelompok bentuk standard diatas, juga ada tindak pidana lainnya yang dirumuskan secara sempurna demikian dengan kuali8kasi tertentu, misalnya ;0 (pemberontakan). !imaksudkan unsur pokok atau unsur esensiel adalah berupa unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. *nsur& unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan. •

9encantumkan emua *nsur Pokok anpa "ualitatif !an 9encantumkan ncaman Pidana.

7ara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam "*HP. indak pidana yang menyebutkan unsur&unsur pokok tanpa menyebut kualitatif, dalam praktek kadang&kadang terhadap suatu rumusan diberi kuali8kasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana

pada pasal 565 di beri kuali8kasi sumpah palsu, stellionat (3;:), penghasutan (4;), laporan palsu (55;), membuang anak (3;:), pembunuhan anak (36), penggelapan oleh pega+ai negri (6:). •

9encantumkan "auli8kasi dan ncaman Pidana

 indak pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasal tertentu saja. 9odel perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. indak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh semua ratio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan (3:). Pasal 3: () dirumuskan dengan sangat singkat yakni, penganiayaan (mishandeling) diancam dengan pidala penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. . !ari udut itik Beratnya
!ari sudut titik beratnya larangan maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil). #.

!engan 7ara =ormil

Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (formeel delict). !isebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. >adi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang mela+an hukum tertentu. pabila dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang mela+an hukum tersebut. 9isalnya pasal 345 "*HP merumuskan kelakuan yang dilarang yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. ?amun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu %adanya maksud pengambilan untuk memilikunya dengan mela+an hukum'. &nsur tindak pidana ini dinamakan unsur mela1an hukum yang subyektif, yaitu kesengajaan pengambilan barang itu diarahkan ke perbuatan mela1an hukum, sehingga

menjadi unsur objektif bagi para sarjana hukum yang berpendapat monitis terhadap tindak  pidana, atau merupakan unsur actus reus, criminal act , perbuatan kriminal bagi yang  perpendapat dualisasi terhadap tindak pidana. ##.

!engan 7ara 9ateriil

 indak pidana yang dirumuskan dengan cara materiil disebut dengan tindakan pidan materiil (materieel delict). Perumusan perbuatan pidana dengan cara materiil maksudnya ialah perbuatan pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, sedangkan +ujud dari perbuatan pidananya tidak menjadi persoalan. !an diancam dengan pidana oleh undang& undang. 9isalnya pada pasal 330 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nya+a orang lain, sedangkan +ujud dari perbuatan menghilangkan nya+a (pembunuhan) itu idaklah menjadi persoalan, apakah dengan menembak, meracuni dan sebagainya. !alam hubungannya dengan selesainya perbuatan pidana, maka untuk selesinya perbuatan pidana bukan bergantung pada selesainya +ujud berbuatan, akan tetapi bergantung pada apakah dari +ujud perbuatan pidana itu akaibatnya telah timbul apa belum. >ika +ujud perbuatan telah selesai, namun akibatnya belum timbul, maka perbuatan pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaannya. *. !ari udut Pembedaan indak Pidana ntara Bentuk Pokok, Bentuk

 @ang ika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan perbuatan pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan, juga cara merumuskannya dapat dibedakan antara merumuskan perbuatan pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yeng diperberat dan atau yeng lebih ringan. !alam hal bentuk pokok pembentukan ** selalu merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua unsur&unsurnya secara lengkap. !engan demikian rumusan bentuk pokok ini adalah merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana itu. 9isalnya pasal 330, 345, 310, 34, 6;4.

##.

Perumusan !alam Bentuk @ang !iperingan dan yang !iperberat Aumusan dalm bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari

perbuatan pidana yang bersangkutan, unsur&unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal bentuk pokok (misalnya2 346, 313, 31) atau kuali8kasi bentuk pokok (misalnya2 33, 343, 34:). "emudian menyebutkan unsur&unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya perbuatan pidana itu. 7ara yang demikian dapat diterima, mengingat merumuskan perbuatan pidana prinsip penghematan kata&kata (ekonomis) namun tegas dan jelas tetap harus dipegang teguh.

Jenis4Jenis Tindak Pidana

 indak pidana dapat dibeda&bedakan atas dasar&dasar tertentu, yaitu2 -. 9enurut sistem "*HP

!i dalam "*HP yang berlaku di #ndonesia sebelum tahun 0 dikenal kategorisasi tiga jenis peristi+a pidana yaitu2 a. "ejahatan (crims)  b. Perbuatan buruk (delict ) $. Pelanggaran (contravenrions)

9enurut "*HP yang berlaku sekarang, peristi+a pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu %misdrijf ' ( kejahatan) dan %overtreding' (pelanggaran). "*HP tidak memberikan ketentuan syarat&syarat untuk

membedakan kejahatan dan pelanggaran. "*HP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku ## adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku ### adalah pelangaran. . 9enurut cara merumuskannya2

 indak pidana dibedakan anatara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten)  indak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. !elik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. 9isal 2 penghasutan (pasal 4; "*HP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di #ndonesia (pasal :4 "*HP)$ penyuapan (pasal 5;, 5; "*HP)$ sumpah palsu (pasal 565 "*HP)$ pemalsuan surat (pasal 543 "*HP)$ pencurian (pasal 345 "*HP).  indak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. "alau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. 9isal 2 pembakaran (pasal 01 "*HP), penipuan (pasal 310 "*HP), pembunuhan (pasal 330 "*HP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 345. *. Berdasarkan bentuk kesalahannya2 !ibedakan antara tindak pidana

sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten) Tindak pidana sengaja 2doleus delicten3 adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten3 adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati0hati, dan tidak karena kesengajaan. 4ontohnya5 "elik kesengajaan5 *6 2maksud3, **7 2sengaja3, 87+ 2yang diketahui3 dll "elik  culpa: **8 2karena kealpaannya3, *9 2karna kesalahannya3.

:abungan 2ganda35 8-7, 87+ dll

8. Berdasarkan macam perbuatannya2 !apat dibedakan antara tindak

pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis). Tindak pidana aktif 2deli$ta $ommisionis3 adalah tindak pidana yang perbuatannya  berupa perbuatan aktif 2positif3. Perbuatan aktif 2disebut perbuatan materiil3 adalah 5erbuatan !an+ untuk me6ujudkan dis!aratkan adan!a +erakan dari an++7ta tubuh 7ran+ !an+ berbuat . Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan

se$ara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam !&P adalah tindak pidana aktif. ;erbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang me1ajibkan seseorang dibebani ke1ajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan 2aktif3 perbuatan itu, ia telah melanggara ke1ajiban hukumnya. "i sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut  juga tindak pidana pengabaian suatau ke1ajiban hukum.  Misalnya pada pembunuhan 338

(sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak mnyusui anaknya agar mati, peruatan ini melanggar pasal 338 dengan seccara perbuatan pasif. Contohnya !elik "ktif 338, 3#$, 3#3, 3%& dll. !elik 'asif &&, 3, 338 (pada ibu menyusui), #&&.

. Berdasarkan saat dan jangka +aktu terjadinya2 9aka dapat

dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam +aktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang terjadi dalam 1aktu yang seketika disebut juga dengan aflopende delicten. 'isalnya pen$urian 2*63, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai se$ara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan voortderende delicten. Seperti pasal 2***3, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama,  bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan
6. Berdasarkan sumbernya2 !apat dibedakan antara tindak pidana

umum dan tindak pidana khusus.  indak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang&orang tertentu. 7ontoh tindak pidana khusus adalah dalam itel C### Buku ## "*HP 2 kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pega+ai negeri. 4ontohnya5 "elik umum5 !&P. "elik khusus5 && /o. *- th -999 tentang tindak pidana korupsi, && /o.  th -99= tentang psikotropika, dll. =. !ilihat dari sudut subjek hukumnya2 !apat dibedakan antara tindak

pidana communia (delicta communia) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana propia) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. )ika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang 2delictacommunia 3 dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu 2d elicta propria3. Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada  perbuatan0perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang0orang yang berkualitas tertentu saja.

4ontohnya5 "elik $ommunia5 pembunuhan 2**73, penganiayaan 2*-, dll.

"elik propria5 pega1ai negri 2pada kejahatan jabatan3, nakhoda 2pada kejahatan  pelayaran3 dll. 7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan2 maka

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan ( klacht delicten). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak  pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang  berhak. 4ontohnya5 "elik biasa5 pembunuhan 2**73 dll. "elik aduan5 pen$emaran 2*-+3, fitnah 2*--3, dll. 9. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan2 9aka

dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten) tindak pidana yang diperberat (gequaliceerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).  indak pidana yang ada pemberatannya, misal 2 penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 3: ayat 5, 3 "*HP), pencurian pada +aktu malam hari dsb. (pasal 343). da delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal 2 pembunuhan kanak&kanak (pasal 36 "*HP). !elik ini disebut %geprivelegeerd delict'. !elik sederhana$ misal 2 penganiayaan (pasal 3: "*HP), pencurian (pasal 345 "*HP). -+. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi2 9aka tindak

pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nya+a dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsusan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya

--. !ari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,

dibedakan antara tindak pidana tunggal (enklevoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. 4ontoh pasal 87+ !&P 2Penadahan3. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. 4ontohnya adalah dalam pasal 87- !&P 5 kebiasaan menyimpan barang0barang $urian, $ontoh ini juga disebut gewoonte delicten 2delik kebiasaan3 yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombengan
Subjek Tindak Pidana  erkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan, pertanggungja+aban pidana bersifat pribadi. rtinya, barangsiapa melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung ja+ab, sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus pidana. elanjutnya, dalam pidana dikenal juga adanya konsep penyertaan (deelneming). "onsep penyertaan ini berarti ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk me+ujudkan atau melakukan tindak pidana. 9enjadi persoalan, siapa dan bagaimana konsep pertanggung ja+aban pidana, dalam hukum pidana kuali8kasi pelaku (subjek) tindak pidana diatur dalam Pasal ::&:4 "*HP. !alam "*HP terdapat lima bentuk yang merupakan subjek tindak pidana, yaitu sebagai berikut. •

9ereka yang melakukan (dader ). atu orang atau lebih yang

•

melakukan tindak pidana. 9enyuruh melakukan (doen plegen). !alam bentuk menyuruh& melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung

•

suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. 9ereka yang turut serta (medeplegen). dalah seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat orang lain, sehingga mereka

•

sama&sama mempunyai. Penggerakan (uitlokking). Penggerakan atau dikenal juga sebagai *itlokking unsur perbuatan melakukan orang lain melakukan perbuatan dengan cara memberikan/ menjanjikan sesuatu, dengan ancaman kekerasan, penyesatan menyalahgunakan martababat

dan kekuasaan beserta pemberian kesempatan, sebagaimana •

diatur dalam "*HP Pasal :: ayat  angka 5. Pembantuan (medeplichtigheid). Pada pembantuan pihak yang melakukan membantu mengetahui akan jenis kejahatan yang akan ia bantu. ebagaimana diuraikan terdahulu, bah+a unsur pertama tindak

pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (naturlijke personen). #ni dapat disimpulkan berdasarkan hal&hal sebagai berikut 2 -. Aumusan delik dalam undang&undang la-im dimulai dengan kata&kata 2

%barang siapa yang DD.'. "ata %barang siapa' ini tidak dapat diartikan lain selain dari pada %orang'. . !alam pasal ; "*HP disebutkan jenis&jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yaitu 2 -3 Pidana pokok 2  pidana mati  pidana penjara  pidana kurungan  pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan 3 Pidana tambahan 2  pencabutan hak&hak tertentu  perampasan barang&barang tertentu  dimumkannya keputusan hakim ifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia. *. !alam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang

dilihat ada / tidaknya kesalahan pada terdak+a, memberi petunjuk bah+a yang dapat dipertanggungja+abkan itu adalah manusia. 8. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia. 9enurut asas&asas hukum pidana #ndonesia, badan hukum tidak dapat me+ujudkan tindak pidana. Hoofgerechtshof van ?.#. dahulu di dalam arrestnya tanggal : gustus 5: (jonkers. 642 ) menegaskan dengan alasan bah+a hukum pidana #ndonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan #ndividual. istem hukum pidana #ndonesia tidak memungkinkan penjatuhan pidana denda kepada koorporasi, oleh karena

pihak yang dijatuhi pidana denda diberikan pilihan untuk menggantinya dengan pidana kurungan atau pengganti dengan denda (pasal 3; (), (5), (3) dan (6) "*HP).

'*' 8 P./1T1P

*3 -esim5ulan 'enurut saya, kasus pen$urian dengan kekerasan ini tergolong pada Tindakn pidana  berkualifikasi dan formil, karena tindak pidana ini terjadi karena adanya pelanggaran pada larangan yang dimuat dalam undang>undang 2!&P pasal *6 dan *6 ayat 2-3 dan 23 3. Pada kasus pen$urian dasar 2Pokok3, pelaku dapat dituntut maksimal hukuman penjara lima tahun, akan tetapi pada kasus pen$urian ini pelaku melakukan tindakan kekerasan kepada  pemilik rumah sehingga keenam pelaku dapat dijerat pasal *6 !&P dengan hukuman  penjara maksimal dua belas tahun. Para pelaku pada kasus di atas dianggap $akap hukum, sadar akan perbuatannya yang mela1an hukum dan bertanggungja1ab penuh terhadap  perbuatannya, sehingga tidak ada alasan penghapusan pidana. ukuman yang tepat diberikan  pada mereka, selain merujuk kepada pasal > pasal dalam !&P, akan disesuaikan juga dengan keyakinan hakim dan yurisprudensi pada kasus ini.

'3 Saran !alam Penulisan makalah ini, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. *ntuk itu kepada pembaca kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.

"A(TA? P&STA!A Abidin, @ainal. ++=, Hukum Pidana I, )akarta5 Sinar :rafika. 4haa1i, Adami. ++,  Pelajaran Hukum Pidana bagian I , )akarta5 ?aja :rafindo Persada. 4.S.T. !ansil dan 4hristine. ++=, Pokok-Pokok Hukum Pidana, )akarta5 PT. Pradnya Paramita. uda 4hairul. ++6, Tiada Pidana Tanpa esala!an "enuju epada Tiada Pertanggung  jawaban Pidana Tanpa esala!an, )akarta5 PT. !en$ana. Prasetyo Teguh. +--, Hukum Pidana, )akarta5 PT. ?aja :rafindo Persada. ?. Soesilo. -99-, IT#$ %&'#&-%&'#& H%%" PI'#&#(%HP) *erta omentar omentarn+a engkap Pasal 'emi Pasal , ;ogor 5 Politea. ?. Sugandhi, -97+,  %HP dan Penjelasann+a, Surabaya5 &saha /asional.