LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN POS UKK DI DESA RUNGGU, CENGGU DAN ROKA
PUSKESMAS BELO TAHUN 2018
SOSIALISASI DAN PEMNBENTUKAN POS UKK DI DESA RUNGGU
A. PENDAHULUAN Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community ). Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yang salah satunya yaitu: Kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan Dalam undang-undang No 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja. khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan bagi pekerja agar pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja.
B. Latar Belakang Program kesehatan kerja merupakan suatu upaya kesehatan kerja bagi masyarakat pekerja. Bentuk upaya pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pekerja mencakup upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah diberi wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional Sebagai penjabaran lebih lanjut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propins sebagai Daerah Otonom. Salah satunya bidang kesehatan termasuk kesehatan kerja menjadi kewenangan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Dibeberapa daerah di Indonesia pelayanan kesehatan kerja belum banyak dilakukan, hal ini berdasarkan hasil need assessment survey yang dilakukan pada beberapa propinsi di Indonesia. Secara faktual menggambarkan wawasan mengenai kesehatan kerja masih kurang dan sumber daya manusia di bidang K3 masih kurang serta sistem informasi kesehatan kerja yang belum dilaksanakan. Salah satu permasalahan kesehatan nasional, baik masa kini maupun dekade mendatang adalah penanggulang dan penatalaksanaan berbagai penyakit yang berkaitan dengan adanya
peningkatan
intensitas
industrialisasi.
Berbagai
penyakit
sehubungan
dengan
pencemaran lingkungan maupun penyakit-penyakit yang diperoleh dari tempat kerj a atau karena pekerjaannya diperkiraan akan meningkat baik kuantitas maupun intensitasnya. Untuk itu diperlukan perencanaan maupun pengembangan institusi pelayanan yang memiliki kemampuan, mutu pelayanan dalam satu kerangka sistem rujukan yang berkesinabungan. Penatalaksanaan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Penyakit Akibat Hubungan kerja (PAHK), Haruslah dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan suatu bentuk atau pola pelayanan dasar, Peran serta masyarakat dan rujukan upaya kesehatan Dengan kata lain penata-laksanaan penyakit akibat kerja, harus dilakukan dan dikembangkan
secara berjenjang dan memiliki sistem rujukan dari bentuk pelayanan yang paling sederhana sampai kepada bentuk pelayanan yang sesuai dengan kemajuan IPTEK, tanpa mengabaikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan kerja sama lintas sektor pada setiap jenjang pelayanan. Di Puskesmas Puri terdapat sedikitnya 5 pabrik yang produktif dan kejadian penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan datang berobat ke puskesmas. Dari data tersebut maka prioritas upaya kesehatan kerja yang bermutu di Puskesmas Puri adalah : a. Pendataan semua kelompok kerja yang ada di wilayah kerja b. Pelayanan Kesehatan kerja dasar c. Pelayanan penanganan Penyakit Akibat Kerja (PAK), Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK), dan Kecelakaan Kerja (KK) d. Kerja sama Jejaring dalam rangka sistem penatalaksanaan pelayanan kesehatan kerja.
C. Tujuan 1. Umum Terselenggaranya pelayanan kesehatan kerja dasar pada masyarakat pekerja yang bermutu, merata dan terjangkau untuk meningkatkan produktivitas kerja masyarakat pekerja dan kondisi kerja yang aman, sehat dan produktif. 2. Khusus a. Tersedianya standar pelayanan kesehatan kerja dasar. b. Mendorong terbentuknya jejaring kerja pelayanan kesehatan kerja dasar yang sadar mutu/berkualitas. c. Memelihara dan meningkatkan kemitraan lintas program, lintas sektor, tokoh masyarakat, Organisasi dan dunia usaha dalam pembinaan pelayanan kesehatan kerja dasar.
D. Manfaat 1. Masyarakat sadar akan adanya masalah KESEHATAN KERJA 2. Mengetahui besarnya masalah 3. Menggali sumber daya yang ada / dimiliki desa 4. Masyarakat dapat memecahkan masalah KESEHATAN KERJA yang ada di desanya dengan kemampuan sumber daya yang ada E. Pelaksana & Waktu Pelaksanaan Musyawarah masyarakat desa ini dilakukan mulai tanggal 9 APRIL s/d 11 APRIL 2018 di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas BELO Kecamatan BELO
F. Lokasi / Tempat Kegiatan musyawarah masyarakat desa dilakukan dimasing-masing Aula Balai Desa di Wilayah Kecamatan belo
G. Sasaran
Sasarannya adalah Peserta pertemuan dalam yaitu, Kades, TP-PKK, BPD, TOMA, TOGA, Kadus, Kader, kelompok kerja dan bidan desa. Jumlah peserta sebanyak 27 orang tiap pertemuan dan di fasilitasi oleh petugas kesehatan Puskesmas. H. Hasil sosialisasi 1. Desa akan menfasilitasi pembentukan POS UKK di Desa 2. Mengidentifikasi bahaya bahaya kesehatan di tempat kerja 3. Akan melaksanakan pelatihan kader kesehatan kerja 4. Bidan desa menjadi tim medis dalam POS UKK
Mengetahui Kepala Pukesmas Belo
=dr.Hj. Eni Andriani= NIP. 19830902 200907 2 001
Belo,
April 2018 Pelaksana,
Abdul Haris Muslim, SKM Nip. 19750117 200312 1006
