REFERAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN KEGAWATDARURATAN MEDIS DALAM ERA BPJS KESEHATAN
Diajukan untuk memenuhi syarat menempuh ujian Kepaniteraan Klinik Ilmu
Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Disusun oleh: Riko Febrian (2013-061-064) Priscila Stevanni (2013-061-066) Samuel (2013-061-069) Pricilia Nicholas (2013-061-070) Dosen Pembimbing : dr. Arif R. Sadad, SH., Sp.F., Msi. Med., DHM Residen Pembimbing : dr. Suryo Wijoyo, M.H. (Kes) BAGIAN KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ATMAJAYA SEMARANG Periode 12 Januari – Januari – 24 24 Januari 2015
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia- Nya, Nya, penulis dapat menyelesaikan referat yang berjudul “Kegawatdaruratan Medis dalam Era BPJS”. R eferat eferat ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan referat ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu dalam penulisan referat ini: 1. dr. Arif R. Sadad, SH., Sp.F., Msi. Med., DHM selaku konsulen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan serta saran selama penulisan referat ini. 2. dr. Suryo Wijoyo, M.H. (Kes) selaku residen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, masukan dan kritik yang bermanfaat selama penulisan referat ini. 3. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa referat ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon apabila terdapat beberapa kesalahan dalam referat ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, penulis berharap referat ini bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatian yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.
Semarang, 19 Januari 2015
Penulis
DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia- Nya, Nya, penulis dapat menyelesaikan referat yang berjudul “Kegawatdaruratan Medis dalam Era BPJS”. R eferat eferat ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan referat ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu dalam penulisan referat ini: 1. dr. Arif R. Sadad, SH., Sp.F., Msi. Med., DHM selaku konsulen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan serta saran selama penulisan referat ini. 2. dr. Suryo Wijoyo, M.H. (Kes) selaku residen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, masukan dan kritik yang bermanfaat selama penulisan referat ini. 3. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa referat ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon apabila terdapat beberapa kesalahan dalam referat ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, penulis berharap referat ini bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatian yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.
Semarang, 19 Januari 2015
Penulis
DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR .................................... ..................................................... ..................................... ...................................... ............................ .......... i DAFTAR ISI .................................... ........................................................ ................................... ................................... ............................................. ......................... ii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1. Latar belakang.................................. belakang................................................... ................................... .................................... ..............................1 ............1 1.2. Rumusan Masalah............................. Masalah............................................... ...................................... ..............................................2 ..........................2 1.3. Tujuan................................. Tujuan.................................................. ................................ ................................... ........................................ .......................... ......2 2 1.3.1. Tujuan umum.................................... umum................................................... ................................... ..................................3 ..............3 1.3.2. Tujuan khusus.................................... khusus........................................................ ...................................... ............................3 ..........3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................... PUSTAKA..................................................... ...................................... .................................. .............. 4 2.1. Definisi kegawatdaruratan medis dan Unit Gawat Darurat............................. Darurat............................. 5 2.2. Masalah-masalah Masalah- masalah yang ada di UGD................................................. UGD.................................................................5 ................5 2.3. Pembiayaan dalam Pelayanan Pela yanan Gawat Darurat .................................... ..................................................6 ..............6 2.4. Masalah Medikolegal pada pe nanganan Pasien Gawat Darurat.......................6 2.5. Jaminan Kesehatan Nasional........................ Nasional............................................ ...................................... ................................7 ..............7 2.5.2. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.................................................8 Nasional.................................................8 2.5.3. Pembiayaan............................... Pembiayaan................................................... ..................................... ................................... .................... 10 2.5.4. Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan dan Dokter............................11 2.5.5. Sistem Rujukan Berjenjang........................... Berjenjang............................................. ....................................13 ..................13 2.5.6. Cakupan dan Prosedur Pelayanan Gawat Darurat di Era BPJS.........16 BAB III PENUTUP............................... PENUTUP................................................ ................................... ...................................... .......................................... ...................... 27 3.1. Kesimpulan................................... Kesimpulan.................................................... .................................. ................................... ..................................27 ................27 DAFTAR PUSTAKA.................. PUSTAKA...................................... ..................................... ............................................... ................................................. ................... 28
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang
Kejadian gawat darurat dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang membutuhkan pertolongan segera karena apabila tidak mendapatkan pertolongan dengan segera maka dapat mengancam jiwanya atau menimbulkan kecacatan permanen.
1
Keadaan gawat darurat yang sering terjadi di masyarakat antara lain keadaan seseorang yang mengalami henti napas, henti jantung, tidak sadarkan diri, kecelakaan, cedera, misalnya patah tulang, kasus stroke, kejang, keracunan, dan korban bencana. Unsur penyebab kejadian gawat darurat antara lain karena terjadinya kecelakaan lalu lintas, penyakit, kebakaran maupun bencana alam. Kasus gawat darurat karena kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian utama di daerah perkotaan. 2 1
Menurut American Hospital Association (AHA) dalam Herkutanto keadaan gawat darurat adalah suatu kondisi dimana berdasarkan respon dari pasien, keluarga pasien, atau siapa pun yang berpendapat pentingnya membawa pasien ke rumah sakit untuk diberi perhatian/tindakan medis dengan segera. Kondisi yang demikian berlanjut hingga adanya keputusan yang dibuat oleh pelayanan kesehatan yang profesional bahwa pasien berada dalam kondisi yang baik dan tidak dalam kondisi mengancam jiwa. Penderita gawat darurat adalah penderita yang oleh karena suatu penyebab (penyakit, trauma, kecelakaan, tindakan anestesi) yang bila tidak segera ditolong akan mengalami cacat, kehilangan organ tubuh atau meninggal. Pertolongan pertama merupakan pertolongan secara cepat dan bersifat sementara waktu yang diberikan pada seseorang yang menderita luka atau terserang penyakit mendadak.Pertolongan ini menggunakan fasilitas dan peralatan yang tersedia pada saat itu dan tempat yang dibutuhkan. Tujuan yang penting dari pertolongan pertama adalah memberikan perawatan yang akan menguntungkan pada orang-orang tersebut sebagai persiapan terhadap penanganan lebih lanjut. 3 Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), pasal 2 setiap dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi yaitu sesuai dengan perkembangan IPTEK kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/jenjang pelayanan kesehatan dan situasi setempat. Selanjutynya berdasarkan KODEKI pasal 13, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu t ugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang 1
lain yang bersedia dan lebih mampu memberikan. Rumah sakit di Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan gawat darurat 24 jam sehari dimana Dalam pelayanan gawat darurat tidak diperkenankan untuk meminta uang muka sebagai persyaratan pemberian layanan. Ketentuan tentang pemberian pertolongan dalam keadaan darurat telah tegas diatur dalam pasal 51 UU No.29/2004 tentang praktik kedokteran, dimana seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan. Setiap orang yang jatuh sakit, membutuhkan biaya cukup besar ketika berobat ke rumah sakit. Untuk meringakan biaya, pemerintah memberikan keringanan biaya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program pelayanan kesehatan yang merata dan tidak diskriminatif, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kemudian diimplementasikan ke dalam UndangUndang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial. Kedua aturan itu, dimaksudkan untuk menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat dengan dilakukan transformasi dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan. Sebagai satu-satunya Badan Publik yang mengelola dana masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial di bidang kesehatan dituntut pengelolaan organisasi yang profesional dan akuntabel. Sejak per 1 Januari 2014 pelaksanaan JKN yang dioperatori BPJS kesehatan, sudah berjalan relatif baik namun upaya reformasi program jaminan sosial yang memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. 4 Pentingnya kita sebagai calon tenaga medis untuk mengetahui alur pelayanan BPJS dalam kegawat daruratan. Sehingga dapat mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi di tingkat pelayanan primer terutama dalam kasus kegawat darur atan.
1.2 Rumusan Masalah
Apa cakupan dan prosedur pelayanan medik pada era BPJS?
1.3 Tujuan 1.3.1 Tujuan Umum
Mengetahui peranan pelayanan BPJS Kesehatan dalam kegawatdaruratan medis. 1.3.2 Tujuan Khusus
Yang menjadi tujuan khusus dalam referat ini adalah : 1. Prosedur pelayanan gawat darurat di pelayanan primer 2. Peran dokter dalam pelayanan primer 2
3. Mengetahui
proses
pelayanan
BPJS,
beserta
cakupannya
dalam
kegawatdaruratan
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Kegawatdaruratan medis dan Unit Gawat Darurat
Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan Fasilitas kesehatan. Di setiap rumah sakit tentunya memiliki suatu bagian yang dikhususkan untuk mengurus setiap kejadian yang tergolong dalam kegawatdaruratan medis, yang dikenal orang banyak sebagai Unit Gawat Darurat. Dari definisinya, Unit Gawat Darurat, atau lebih sering disebut sebagai UGD, merupakan unit/bagian yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau mengalami kecelakaan. Pasien gawat darurat adalah seseorang atau banyak orang yang mengalami suatu keadaan yang mengancam jiwanya yang memerlukan pertolongan secara cepat, tepat dan cermat yang mana bila tidak ditolong maka seseorang atau banyak orang tersebut dapat mati atau mengalami kecacatan.2 Kriteria pasien gawat darurat adalah mengalami kegawatan yang menyangkut:
Terganggunya jalan nafas, antara lain sumbatan jalan nafas oleh benda asing, asma berat, spasme laryngeal, trauma muka yang mengganggu jalan nafas dan lain-lain. Terganggunya fungsi pernafasan, antara lain trauma thorak (tension pneumotorak, masif hematotorak, emfisema, fraktur flail chest, fraktur iga), paralisis otot pernafasan karena obat atau penyakit dan lain-lain.
Terganggunya fungsi sirkulasi antara lain syok (hipovolemik, kardiogenik, anafilaksis, sepsis, neurogenik, tamponade jantung dan lain-lain).
Terganggunya fungsi otak dan kesadaran antara lain stroke dengan penurunan kesadaran, trauma capitis dengan penurunan kesadaran, koma diabetika, koma uremikum, koma hepatikum, infeksi otak, kejang dan lain-lain. Perlu dibedakan antara pasien gawat dan pasien darurat. Pasien gawat darurat adalah
pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya. Pasien gawat tidak darurat adalah pasien yang berada dalam keadaan gawat
tetapi
tidak
memerlukan
tindakan
darurat,
misalnya
kanker
stadium lanjut. Pasien darurat tidak gawat adalah pasien akibat musibah yang datang 4
tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya misalnya luka sayat dangkal. Pasien tidak gawat tidak darurat misalnya pasien dengan ulcus tropium, 3
TBC kulit dan sebagainya.
Pelayanan gawat darurat mempunyai aspek khusus karena mempertaruhkan kelangsungan hidup seseorang.Oleh karena itu dari segi yuridis khususnya hukum kesehatan terdapat beberapa pengecualian yang berbeda dengan keadaan biasa. Menurut segi pendanaan, nampaknya hal itu menjadi masalah, karena dispensasi di bidang ini sulit 1
dilakukan.
2.2 Masalah-masalah yang ada di UGD
Sama halnya dengan berbagai unit pelayanan kedokteran lainnya, mengelola UGD tidak semudah yang diperkirakan. Akan banyak masalah yang ditemukan yang jika disederhanakan secara umum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:
5
1. Masalah pembiayaan Masalah pertama yang ditemukan adalah kesulitan pembiayaan dalam megelola UGD. Terdapat dua faktor utama yang berperan, pertama, karena biaya pengelolaan UGD memang besar. Kedua, karena pendapatan UGD tidak pernah bisa dijamin. 2. Masalah beban kerja Perbedaan pengertian keadaan gawat darurat antara pasien dengan petugas kesehatan, menyebabkan pelayanan UGD sering dimanfaatkan oleh mereka yang sebenarnya kurang membutuhkan. Faktor yang berperan sebagai penyebab makin meningkatnya angka kunjungan penderita ke UGD :
Tidak tersedianya berbagai sarana kesehatan lain yang setiap saat dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pelayanan rawat jalan, terutama pada harihari libur.
Makin banyak dokter yang lebih senang merujuk penderita ke UGD dari pada melakukan tindakan medis di tempat praktek pribadi.
Makin banyak penderita yang menghemat, tidak berkunjung dulu ke dokter atau ke klinik, karena menurut penilaian mereka dokter atau klinik juga nantinya akan merujuk mereka.
Pengaruh
kebijakan
asuransi
kesehatan,
yang
hanya
menanggung
biaya
perawatan rawat jalan apabila diselenggarakan oleh UGD.
5
Selain itu, periode waktu pengamatan/pelayanan relatif singkat karena hilangnya waktu selama di perjalanan ke RS dan dapat terjadi Perubahan klinis yang mendadak juga menjadi masalah dalam pelayanan gawat darurat.
5
2.3 Pembiayaan dalam Pelayanan Gawat Darurat
Dalam pelayanan kesehatan prestasi yang diberikan tenaga kesehatan sewajarnyalah diberikan kontra – prestasi, paling tidak segala biaya yang diperlukan untuk menolong seseorang. Hal itu diatur dalam hukum perdata. Kondisi tersebut umumnya berlaku pada fase pelayanan gawat darurat di rumah sakit.Pembiayaan pada fase ini diatasi pasien tetapi dapat pula diatasi oleh perusahaan asuransi kesehatan, baik pemerintah maupun swasta. Di sini nampak bahwa jasa pelayanan kesehatan tersebut merupakan private goods sehingga masyarakat (pihak swasta) dapat diharapkan ikut membiayainya. 2 Kondisi tersebut berbeda dengan pelayanan gawat darurat fase pra – rumah sakit yang juga berupa jasa, namun lebih .merupakan public goods Jasa itu dapat disejajarkan dengan prasarana umum (misalnya jalan raya) yang harus diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah. Pihak swasta sulit diharapkan untuk membiayai sesuatu yang bersifat prasarana umum.Dengan demikian pelayanan gawat darurat fase pra – rumah sakit sewajarnya dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh rakyat.Realisasi pembiayaan melalui pengaturan secara hukum yang mewajibkan anggaran untuk pelayanan yang bersifat public goods tersebut. Bentuk peraturan perundang – undangan tersebut dapat berupa peraturan pemerintah yang merupakan jabaran dari UU No. 36/2009 dan atau peraturan tingkat daerah I (Perda Tk.I).2
2.4 Masalah Medikolegal pada Penanganan Pasien Gawat Darurat
Hal-hal yang disoroti hukum dalam pelayanan gawat darurat dapat meliputi hubungan hukum dalam pelayanan gawat darurat dan pembiayaan pelayanan gawat darurat, karena secara yuridis keadaan gawat darurat cenderung menimbulkan privilege tertentu bagi tenaga kesehatan maka perlu ditegaskan pengertian gawat darurat. Menurut The American Hospital Association (AHA) pengertian gawat darurat adalah: An emergency is any condition that in the opinion of the patient, his family, or whoever assumes the responsibility of bringing the patient to the hospital-requires immediate medical attention. This condition continues until a determination has been made by a health care professional that the patient’s life or well -being is not threatened .
11
6
Adakalanya pasien untuk menempatkan dirinya dalam keadaan gawat darurat walaupun sebenarnya tidak demikian. Sehubungan dengan hal itu perlu dibedakan antara false emergency dengan true emergency yang pengertiannya adalah: A true emergency is any condition clinically determined to require immediate medical care. Such conditions range from those requiring extensive immediate care and admission to the hospital to those that are diagnostic prob- lems and may or may not require admission after work-up and observation.” 11 Untuk menilai dan menentukan tingkat urgensi masalah kesehatan yang dihadapi pasien diselenggarakanlah triage. Tenaga yang menangani hal tersebut yang paling ideal adalah dokter, namun jika tenaga terbatas, di beberapa tempat dikerjakan oleh perawat melalui standing order yang disusun rumah sakit.Selain itu perlu pula dibedakan antara penanganan kasus gawat darurat fase pra-rumah sakit dengan fase di rumah sakit. Pihak yang terkait pada kedua fase tersebut dapat berbeda, di mana pada fase pra-rumah sakit selain tenaga kesehatan akan terlibat pula orang awam, sedangkan pada fase rumah sakit umumnya yang terlibat adalah tenaga kesehatan, khususnya tenaga medis dan perawat. Kewenangan dan tanggungjawab tenaga kesehatan dan orang awam tersebut telah dibicarakan di atas. Kecepatan dan ketepatan tindakan pada fase pra-rumah sakit sangat menentukan survivabilitas pasien.
11
2.5 Jaminan Kesehatan Nasional
Di Indonesia telah ditetapkan suatu program yang ditetapkan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Program ini dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 pasal 1, badan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disingkat BPJS ada lah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang disebutkan pada pasal 6 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2011. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 13,14 Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014.
13,15
7
Sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS. Dengan demikian, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.
15
2.5.1 Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Yang dimaksud pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Peserta jaminan kesehatan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
13,15,16
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Selain fakir miskin dan orang tidak mampu, orang dengan cacat total tetap juga berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan. Yang dimaksud dengan cacat total tetap
adalah
kecacatan
fisik
dan
atau
mental
yang
mengakibatkan
ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan, dimana penetapan cacat total tetap ini dilakukan oleh dokter yang berwenang.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan terdiri dari: 1) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu: a) Pegawai Negeri Sipil b) Anggota TNI 8
c) Anggota Polri d) Pejabat Negara; e) Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri; f) Pegawai Swasta; dan g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima upah.
2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu: a) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah. c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas: a) Investor b) Pemberi kerja c) Penerima pensiun, terdiri dari pegawai negeri sipil yang berhenti dengan hak pensiun, anggota TNI dan anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, janda, duda atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang dapat hak pensiun, penerima pensiun lain dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapat hak pensiun. d) Veteran e) Perintis kemerdekaan f) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.
2.5.2 Pembiayaan 1. Iuran
Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (pasal 16, Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan). 2. Pembayar Iuran
Pembayar iuran: 9
a) bagi peserta PBI, iuran dibayar oleh Pemerintah b) bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, iuran dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja c) bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja iuran dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
3. Pembayaran Iuran
Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar iuran JKN pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan diawal. BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai dengan Gaji atau Upah Peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.
10
2.5.3. Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan dan Dokter
BPJS Kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan kapitasi dan non kapitasi . Untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan membayar dengan sistem paket INA CBG’s.16 Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pembayaran Kapitasi oleh BPJS Kesehatan didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai dengan data BPJS Kesehatan dan dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan. Sejak diundangkannya Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014 dana kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat primer milik Pemerintah Daerah. Tarif non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan je nis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 19
Tarif kapitasi diberlakukan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat primer yang melakukan pelayanan: a. administrasi pelayanan; b. pelayanan promotif dan preventif; c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; d. tindakan medis non spesialist ik, baik operatif maupun non operatif; e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, termasuk pil dan kondom untuk pelayanan Keluarga Berencana; f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pert ama.
Tarif non kapitasi diberlakukan pada fasilitas kesehatan tingkat primer yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi: a. pelayanan ambulans; b. pelayanan obat rujuk balik; c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim; e. rawat inap tingkat pertama; 11
f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya; g. pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi; h. kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat; i. pelayanan darah; dan/atau j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Standar tarif kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat primer ditetapkan sebagai berikut: a. puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); b. rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan c. praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
Tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama pada daerah terpencil dan kepulauan yang diberikan oleh dokter atau bidan/perawat, ditetapkan berdasarkan Tarif Kapitasi. Tarif Kapitasi bagi dokter yang bekerja pada daerah tersebut ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa per bulan. Dalam hal jumlah peserta terdaftar pada daerah tersebut kurang dari 1000 jiwa, pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dibayar sejumlah kapitasi untuk 1000 jiwa.19 Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INACBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada 19
pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur. Dasar pengelompokan dalam INA-CBGs
menggunakan
sistem
kodifikasi
dari
diagnosis
akhir
dan
tindakan/prosedur yang menjadi output pelayanan, dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk tindakan/prosedur.
7
BPJS Kesehatan dapat
memberikan pembayaran kepada FKRTL yang tidak bekerjasama yang melakukan pelayanan gawat darurat kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan gawat darurat tersebut dibayar sesuai tarif INA-CBG’s berdasarkan penetapan 12
kelas.19 Tarif INA-CBG’s dibayarkan per episode pelayanan kesehatan, yaitu suatu rangkaian perawatan pasien sampai selesai. Dengan pola INA-CBG’s, paket pembayaran sudah termasuk: 1) konsultasi dokter, 2) pemeriksaan penunjang, seperti laboratorium, radiologi (rontgen), dll, 3) obat Formularium Nasional (Fornas) maupun obat bukan Fornas, 4) bahan dan alat medis habis pakai, 5) akomodasi atau kamar perawatan, 6) biaya lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pasien. Komponen biaya yang sudah termasuk ke dalam paket INA-CBG’s, tidak dibebankan kepada pasien.
2.5.4. Sistem Rujukan Berjenjang
21
Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh
fasilitas
kesehatan.
Pelayanan kesehatan perorangan
terdiri dari tiga
tingkatan yaitu: a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, terdiri dari puskesmas atau setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau setara, rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi
spesialis
yang
menggunakan pengetahuan dan
teknologi kesehatan spesialistik. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub-spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub-spesialis atau dokter gigi sub-spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub-spesialistik. Dalam
menjalankan
pelayanan
kesehatan,
fasilitas
kesehatan
tingkat pertama dan tingkat lanjutan wajib melakukan sistem rujukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta yang ingin mendapatkan
pelayanan
yang
tidak
sesuai
dengan sistem
rujukan dapat
13
dimasukkan
dalam
kategori
pelayanan
yang
tidak
sesuai
dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Fasilitas Kesehatan yang tidak menerapkan sistem rujukan maka BPJS Kesehatan akan melakukan recredentialing terhadap kinerja fasilitas kesehatan tersebut dan dapat berdampak pada kelanjutan kerjasama. Pelayanan rujukan dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Rujukan horizontal adalah
rujukan yang dilakukan
antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan
pelayanan
kesehatan
sesuai
dengan kebutuhan
pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan
kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat
dilakukan dari tingkat
pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan
yang lebih
tinggi
dilakukan apabila
pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik. Selain itu juga apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
karena
keterbatasan
fasilitas, peralatan dan/atau
ketenagaan. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila permasalahan kesehatan pasien
dapat
ditangani
rendah sesuai dengan
oleh tingkatan
kompetensi dan
pelayanan
kesehatan
kewenangannya;
yang
lebih
kompetensi
dan
kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut; pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi,
dan
pelayanan
jangka panjang; dan/atau
perujuk tidak
dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu: a. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama b. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua.
14
c. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di fasilitas kesehatan sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan primer. d. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di fasilitas kesehatan tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan sekunder dan fasilitas kesehatan primer.
Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer yang dapat dirujuk langsung ke fasilitas kesehatan tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di fasilitas kesehatan tersier. Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi: a. Terjadi keadaan gawat darurat. Kondisi kegawatdaruratan mengikuti ketentuan yang berlaku b. Bencana. Kriteria bencana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah c. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien. Unt uk kasus yang sudah ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan d. pertimbangan geografis; dan e. pertimbangan ketersediaan fasilitas
2.5.5. Cakupan dan Prosedur Pelayanan Gawat Darurat di Era BPJS
Pelayanan gawat darurat yang dapat dijamin adalah sesuai dengan kriteria gawat darurat yang berlaku. Cakupan pelayanan gawat darurat diberikan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi fasilitas kesehatan sesuai tingkatannya, yaitu: a.
Administrasi pelayanan
b.
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
c.
Tindakan medis baik non operatif maupun operatif
d.
Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
e.
Pelayanan alat kesehatan
f.
Pelayanan penunjang diagnostik sesuai dengan indikasi medis
g.
Pelayanan darah
h.
Akomodasi sesuai indikasi medis jika diperlukan
15
i.
Pelayanan ambulan antar fasilitas kesehatan untuk rujukan
j.
Pasien dengan kondisi yang telah teratasi kegawatdaruratannya dan dapat
dipindahkan ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Dalam keadaan gawat darurat, maka: a.
Peserta dapat dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
b.
Pelayanan harus segera diberikan tanpa diperlukan surat rujukan
c.
Peserta yang mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat d ipindahkan
d.
Pengecekan validitas peserta maupun diagnosa penyakit yang termasuk dalam kriteria gawat darurat dilakukan oleh fasilitas kesehatan
e.
Biaya atas pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta
Prosedur pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan a. Pada keadaan gawat darurat (emergency), seluruh fasilitas kesehatan baik yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan dengan BPJS Kesehatan, wajib memberikan pelayanan kegawatdaruratan sesuai indikasi medis b. Pelayanan kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat diberikan pada fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar maupun bukan tempat peserta terdaftar c. Pelayanan kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku
Prosedur pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan Tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
16
a. Pada kasus gawat darurat peserta BPJS dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan terdekat meskipun fasilitas kesehatan tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. b. Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan rujukan dapat langsung diberikan tanpa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. c. Peserta melaporkan status kepesertaan BPJS Kesehatan-nya kepada fasilitas kesehatan dalam jangka waktu: 1) Pelayanan rawat jalan: pada saat diberikan pelayan gawat darurat 2) Pelayanan rawat inap: pada saat diberikan pelayan gawat darurat atau sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan d. fasilitas kesehatan memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan cara: 1) fasilitas kesehatan mengakses master file kepesertaan melalui: (a) website BPJS Kesehatan yaitu www.bpjs-kesehatan.go.id; (b) sms gateway; dan (c) media elektronik lainnya. 2) Apabila poin (1) tidak dapat dilakukan maka fasilitas kesehatan menghubungi petugas BPJS Kesehatan melalui telepon atau mendatangi kantor BPJS Kesehatan e. Jika kondisi kegawatdaruratan peserta telah teratasi dan dapat dipindahkan, maka harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan f. Apabila kondisi kegawatdaruratan pasien sudah teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan, tetapi pasien tidak bersedia untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka biaya pelayanan selanjutnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. fasilitas kesehatan harus menjelaskan hal ini kepada peserta dan peserta harus menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya pelayanan selanjutnya g. Penanganan kondisi kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama ditanggung sebagai pelayanan rawat jalan kecuali kondisi tertentu yang mengharuskan pasien dirawat inap. h. Kondisi tertentu yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut: 1)
Tidak ada sarana transportasi untuk evakuasi pasien.
17
2)
Sarana transportasi yang tersedia tidak memenuhi syarat medis untuk evakuasi
3)
Kondisi pasien yang tidak memungkinkan secara medis untuk dievakuasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan medis dari dokter yang merawat.
Bagi pasien dengan kondisi kegawatdaruratan sudah teratasi serta dapat dipindahkan akan tetapi masih memerlukan perawatan lanjutan, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menggunakan ambulans yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Gambar 2.1 Alur Pelayanan Kedaruratan Medik Pada Fasilitas Kesehatan yang Tidak Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Kriteria Gawat Darurat menurut BPJS No.
Bagian
I
Anak
Diagnosa
1
Anemia sedang / berat 18
2
Apnea / gasping
3
Bayi ikterus, anak ikterus
4
Bayi kecil/ premature
5
Cardiac arrest / payah jantung
6
Cyanotic Spell (penyakit jantung)
7
Diare profis (> 10/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
8
Difteri
9
Ditemukan bising jantung, aritmia
10
Edema / bengkak seluruh badan
11
Epitaksis, tanda pendarahan lain disertai febris
12
Gagal ginjal akut
13
Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik
14
Hematuri
15
Hipertensi Berat
16
Hipotensi / syok ringan s/d sedang
17
Intoksikasi (minyak tanah, baygon) keadaan umum masih baik
18
Intoksikasi disertai
gangguan fungsi vital
(minyak tanah, baygon) 19
Kejang disertai penurunan kesadaran
20
Muntah profis (> 6 hari) disertai dehidrasi atau tidak
21
Panas tinggi >400 C
22
Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi hebat (penggunaan otot pernafasan sekunder)
23
Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih baik
24
Shock berat (profound) : nadi tidak teraba tekanan darah terukur termasuk DSS.
19
II
Bedah
25
Tetanus
26
Tidak kencing > 8 jam
27
Tifus abdominalis dengan komplikasi
1
Abses cerebri
2
Abses sub mandibula
3
Amputasi penis
4
Anuria
5
Apendicitis acute
6
Atresia ani (tidak bisa BAB sama sekali)
7
BPH dengan retensio urin
8
Cedera kepala berat
9
Cedera kepala sedang
10
Cedera tulang belakang (vertebral)
11
Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas
12
Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas, antara lain : a. Patah tulang hidung/nasal terbuka dan tertutup b. Patah tulang pipi (zygoma) terbuka dan tertutup c.
Patah
tulang
rahang
(maxilla
dan
mandibula) terbuka dan tertutup d. Luka terbuka daerah wajah 13
Cellulitis
14
Cholesistitis akut
15
Corpus alienum pada : a. Intra cranial b. Leher b. Thorax c. Abdomen d. Anggota gerak e. Genetalia
20
16
CVA bleeding
17
Dislokasi persendian
18
Drowning
19
Flail chest
20
Fraktur tulang kepala
21
Gastrokikis
22
Gigitan binatang / manusia
23
Hanging
24
Hematothorax dan pneumothorax
25
Hematuria
26
Hemoroid grade IV (dengan tanda strangulasi)
27
Hernia incarcerate
28
Hidrochepalus dengan TIK meningkat
29
Hirschprung disease
30
Ileus Obstruksi
31
Internal Bleeding
32
Luka Bakar
33
Luka terbuka daerah abdomen
34
Luka terbuka daerah kepala
35
Luka terbuka daerah thorax
36
Meningokel / myelokel pecah
37
Multiple trauma
38
Omfalokel pecah
39
Pankreatitis akut
40
Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
41
Patah tulang iga multiple
42
Patah tulang leher
43
Patah tulang terbuka
44
Patah tulang tertutup
45
Periappendicullata infiltrate
21
III
Kardio-
46
Peritonitis generalisata
47
Phlegmon dasar mulut
48
Priapismus
49
Prolaps rekti
50
Rectal bleeding
51
Ruptur otot dan tendon
52
Strangulasi penis
53
Tension pneumothoraks
54
Tetanus generalisata
55
Torsio testis
56
Tracheo esophagus fistel
57
Trauma tajam dan tumpul daerah leher
58
Trauma tumpul abdomen
59
Traumatik amputasi
60
Tumor otak dengan penurunan kesadaran
61
Unstable pelvis
62
Urosepsi
1
Aritmia
2
Aritmia dan shock
3
Cor Pulmonale decompensata yang akut
4
Edema paru akut
5
Henti jantung
6
Hipertensi berat dengan komplikasi (hipertensi
vaskular
enchephalopati, CVA) 7
Infark Miokard dengan komplikasi (shock)
8
Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC ( Airway Breathing Circulation)
9
Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (airway Breathing Circulation)
10
Krisis hipertensi
22
IV
Kebidanan
11
Miokarditis dengan shock
12
Nyeri dada
13
Sesak nafas karena payah jantung
14
Syncope karena penyakit jantung
1
Abortus
2
Distosia
3
Eklampsia
4
Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
5
Perdarahan Antepartum
6
Perdarahan Postpartum
7
Inversio Uteri
8
Febris Puerperalis
9
Hyperemesis gravidarum dengan dehidrasi
10
Persalinan kehamilan risiko tinggi dan atau persalinan dengan penyulit
V
Mata
1
Benda asing di kornea mata / kelopak mata
2
Blenorrhoe/ Gonoblenorrhoe
3
Dakriosistisis akut
4
Endoftalmitis/panoftalmitis
5
Glaukoma : a. Akut b. Sekunder
6
Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous bleeding
7
Selulitis Orbita
8
Semua kelainan kornea mata : a. Erosi b. Ulkus / abses c. Descematolis
23
9
Semua trauma mata : a. Trauma tumpul b. Trauma fotoelektrik/ radiasi c. Trauma tajam/tajam tembus
VI
VII
Paru-paru
Penyakit
10
Trombosis sinus kavernosis
11
Tumororbita dengan perdarahan
12
Uveitis/ skleritis/iritasi
1
Asma bronchitis moderate severe
2
Aspirasi pneumonia
3
Emboli paru
4
Gagal nafas
5
Injury paru
6
Massive hemoptisis
7
Massive pleural effusion
8
Oedema paru non cardiogenic
9
Open/closed pneumathorax
10
P.P.O.M Exacerbasi akut
11
Pneumonia sepsis
12
Pneumathorax ventil
13
Reccurent Haemoptoe
14
Status Asmaticus
15
Tenggelam
1
Demam berdarah dengue (DBD)
2
Demam tifoid
3
Difteri
4
Disequilebrium pasca HD
5
Gagal ginjal akut
6
GEA dan dehidrasi
7
Hematemesis melena
8
Hematochezia
Dalam
24
VIII
THT
9
Hipertensi maligna
10
Keracunan makanan
11
Keracunan obat
12
Koma metabolic
13
Leptospirosis
14
Malaria
15
Observasi shock
1
Abses di bidang THT & kepala leher
2
Benda asing laring/trachea/bronkus, dan benda asing tenggorokan
3
Benda asing telinga dan hidung
4
Disfagia
5
Obstruksi jalan nafas atas grade II/ III Jackson
6
Obstruksi jalan nafas atas grade IV Jackson
7
Otalgia akut (apapun penyebabnya)
8
Parese fasialis akut
9
Perdarahan di bidang THT
10
Syok karena kelainan di bidang THT
11
Trauma (akut) di bidang THT ,Kepala dan Leher
IX
Syaraf
12
Tuli mendadak
13
Vertigo (berat)
1
Kejang
2
Stroke
3
Meningo enchepalitis
25
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan Fasilitas kesehatan.Pelayanan yang diperlukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan pelayanan yang cepat dan tepat karena berbagai kasus yang datang merupakan kasus yang gawat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, sering ditemukan masalah-masalah di IGD, terutama dalam aspek medikolegal. Dalam era BPJS, terdapat kriteria-kriteria kegawatdaruratan medik tertentu yang telah dicantumkan sebelumnya. Apabila rumah sakit, terutama di bagian IGD menemui kriteria-kriteria tersebut, maka rumah sakit yang bekerjasama ataupun tidak bekerjasama dengan BPJS harus menangani kasus tersebut secara langsung.
26
DAFTAR PUSTAKA
1.
Purbacaraka P, Soekanto S. Perihal kaedah hukum. Bandung:Alumni; 1979
2.
Soekanto S, Herkutanto. Pengantar hukum kesehatan. Jakarta : CV Remadja Karya; 1987
3.
Mancini MR, Gale AT. Emergency care and the law. Maryland: Aspen Publication; 1981
4.
Pusponegoro AD. Perbedaan pengelolaan kasus gawat darurat pra-rumah sakit dan di rumah sakit. Bandung: PKGDI; 1992
5.
Holder AR. Emergency room liability. JAMA 1972;220:5
6.
Undang-undang No 36/2009 tentang Kesehatan
7.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/3/2008 tentang Rekam Medis
9.
Peraturan Menteri Kesehatan no. 159b/1988 tentang Rumah Sakit
10. Undang-undang No.29/tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 11. Herkutanto. Aspek Medikolegal Pelayanan Gawat Darurat. Maj Kedokt Indon, Volum: 57, Nomor: 2, Februari 2007 12. Available from: http://widiawan.wordpress.com/2010/01/20/kasus-pelayanan-ugdsebuah-rumah-sakit-umum-daerah-di-ibukota-sebuah-kabupaten/. 13. Kementerian Kesehatan RI. Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions). Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2013. 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan
Sosial.
Available
from:
http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/UU%20No%2024%20Tahun%2 02011%20tentang%20BPJS.pdf 15. Kementrian Kesehatan RI. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2011. 16. BPJS Kesehatan. Buku Panduan Layanan bagi Peserta BPJS Kesehatan. Jakart a. 17. Tarif
Kapitasi
dan
INA-CBGs
dalam
BPJS.
Available
from:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ca983cd2456/tarif-kapitasi-dan-inacbgs-dalam-bpjs 27
