A. Kebijakan Penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom berperan sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk penanganan bencana. Pada tahap awal, penanganan bencana ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila eskalasinya cukup tinggi dan tidak dapat tertangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana, apabila belum juga tertangani, maka Pemerintah (pusat) berkewajiban untuk membantu. Tidak tertutup kemungkinan adanya bantuan luar negeri (yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta), sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber : Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.2005.Pedoman penanganan pasca bencana
Ketentuan Umum dalam Kebijakan Rehabilitasi Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dilandaskan pada ketentuan sebagai berikut : 1. Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkena bencana. 2. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD. 3. Dalam
melaksanakan
kegiatan
rehabilitasi,
Pemerintah
Kabupaten/Kota
wajib
menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD Kabupaten/Kota. 4. Dalam hal APBD Kabupaten/Kota tidak memadai, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
5. Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota meminta bantuan kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi yang bersangkutan. 6. Selain permintaan dana, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan tenaga ahli, peralatan dan/atau pembangunan prasarana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah. 7. Terhadap usul permintaan bantuan dari Pemerintah Daerah dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga Pemerintah Nondepartemen yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. 8. Verifikasi menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah secara proporsional. 9. Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga Pemerintah Nondepartemen
dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh
Kepala BNPB. Kebijakan Rekontruksi Kebijakan yang mendasari Penyelenggaraan Rekonstruksi ini adalah sebagai berikut: 1. Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 2. Pemeritah berkewajiban untuk menyiapan program dan alokasi anggaran untuk rekonstruksi pasca bencana. 3. Pemerintah memberikan fasilitasi dan pendampingan bantuan dana yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal. 4. Bantuan luar negeri, baik yang berasal dari pemerintah (bilateral-multilateral) maupun non-pemerintah diperkenankan, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Membangun kembali dengan lebih baik dari sebelum kejadian bencana, dengan memahami bahwa suatu peristiwa bencana membawa hikmah untuk memberikan kesempatan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat melalui penataan prasarana, sarana dan sistim pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana.
6. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana, meliputi usaha pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses rekonstruksi agar risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin. 7. Pelaksanaan rekonstruksi harus dapat mendorong dikembangkannya atau direvisinya peraturan-perundangan dan standar-standar keselamatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat nasional maupun lokal, dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai bahaya dan kerentanan setelah kejadian bencana. 8. Menempatkan isu-isu ekosistem/lingkungan hidup dan sosial budaya secara proporsional dalam perencanaan rekonstruksi. 9. Melaksanakan rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan auditable serta memenuhi azas transparansi publik. 10. Penyelenggaraan rekonstruksi dilakukan di bawah koordinasi BNPB dan/atau BPBD (untuk tingkat daerah).
Sumber : BNPD.2008.Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana
TAMBAHAN Sasaran Rehabilitasi Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah : 1. Kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana 2. Sumberdaya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya. 3. Ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Sasaran Rekontruksi
Sasaran yang ingin dicapai oleh pedoman ini adalah tercapainya pemulihan semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga segala kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, hukum dan ketertiban dapat ditegakkan kembali, dan peran masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dapat berfungsi dengan baik, melalui pemenuhan semua kebutuhan masyarakat dalam berbagai segi, mulai dari prasarana, sarana, sistem kelembagaan dan semua layanan publik yang diperlukan untuk menjalankan roda kehidupan dengan aman dan nyaman. Sasaran penyelenggaraan rekonstruksi adalah : 1. Tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. 2. Tercapainya kehidupan masyarakat pasca-bencana yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana, yang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pasca-bencana Sumber : BNPD.2008.Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 5 Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 6 Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pemulihan kondisi dari dampak bencana; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Pasal 7 (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; b.
pembuatan
perencanaan
pembangunan
yang
memasukkan
unsur-unsur
kebijakan
penanggulangan bencana; c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badanbadan, atau pihak-pihak internasional lain; e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban;
b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 8 Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Pasal 9 Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; b.
pembuatan
perencanaan
pembangunan
yang
memasukkan
unsur-unsur
kebijakan
penanggulangan bencana; c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.
Sumber : Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
