KASUS GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI
A. KASUS GEOPOLITIK 1. Pulau kecil yang tenang dan indah tiba-tiba menjadi hiruk pikuk suara
gemuruh kapal-kapal keruk. Kapal tersebut dengan serakahnya menyedot pasir, benda mati dan seluruh mahkluk hidup yang ada di dalamnya. Semua diangkut ke kapal tongkang yang sudah menunggu „lapar‟. Mereka tidak mempedulikan dampak kerusakan lingkungan
yang diakibatkannya. Biota laut beserta isinya hancur-lebur. Ekosistem laut rusak menjadi bencana yang siap mengintai masyarakat sekitar yang tak berdosa. Dampak langsung dari kerusakan ini paling dirasakan oleh masyarakat pesisir yang kebanyakan sebagai nelayan. Kegundahan mereka sudah terlihat sejak kedatangan kapal-kapal keruk ke wilayah tangkapan ikan. Hasil ikan yang diperoleh menjadi berkurang. Hal ini disebabkan seluruh isi laut disedot tanpa pandang bulu. Tidak hanya pasir yang diangkat, tetapi telur-telur, anak ikan, terumbu karang, serta biota lainnya juga ikut musnah. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir adalah hilangnya pulau-pulau kecil. Hal tersebut bisa mengubah sistem perairan laut di Indonesia. Salah satu pulau kecil dari ribuan pulau yang hampir tenggelam adalah Pulau Nipah. Pulau tak berpenghuni di Provinisi Kepulauan Riau itu sangat penting perannya. 2. Sengketa Penggeseran Patok Batas Wilayah Di Sebatik
Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh
proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Seiring dengan perkembangan politik dalam dan luar negeri, banyak perubahan yang telah dialami Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik dalam bentuk struktur organisanasi, doktrin maupun tugas pokok dan fungsinya. Namun ada satu aspek yang tidak pernah dan tidak akan pernah berubah sepanjang masa yaitu kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memasuki abad ke 21 ini, hakekat ancaman yang bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI juga berubah. Di samping masalah insurgensi dan separatisme yang sejak awal berdirinya Republik Indonesia merupakan gangguan utama bagi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia, realita politik internasional masa kini menunjukkan adanya potensi ancaman eksternal yang lebih nyata dibanding masa lalu. Walaupun kemungkinan agresi langsung oleh suatu negara asing dalam waktu dekat masih sangat kecil, intervensi asing baik secara langsung mapun tidak langsung dalam berbagai masalah dalam negeri tentu saja merupakan suatu ancaman bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Selain itu, munculnya terorisme internasional sebagai fenomena “baru” yang merupakan
ancaman bagi keamanan nasional jelas memerlukan penanganan yang serius. Krisis multi dimensional yang mempengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini jelas mempunyai dampak terhadap kemampuan TNI untuk mengatasi dan menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan tersebut. Salah satunya yang terjadi di wilayah Sebatik yaitu adanya
dugaan kasus tentang penggeseran patok batas wilayah kedaulatan teritoril NKRI. Adapun manfaat penulisan ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Komando Atas, tentang
tinajauan
penggerseran patok batas wilayah di daerah Sebatik.
3. Indonesia vs Malaysia: Sengketa Siapa Yang lebih Melayu
BERITA- berita “pertarungan” Indonesia-Malaysia kini bak tiada habisnya. Sepertinya, setiap sekian minggu akan muncul di berbagai media cetak dan elektronik Indonesia kisah-kisah keagresifan dan ketamakan Negeri Jiran tersebut. Mulai dari perlakuan RELA terhadap Warga Negara Indonesia, dipatenkannya batik oleh perusahaan Malaysia, situs blog ihateindon.blogspot.com, dan yang terkini, kolektor-kolektor Malaysia dituduh oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) melakukan pencurian naskah-naskah kebudayaan Melayu di Nusantara. Seperti kita ketahui bersama, goresan awal dari konflik antara dua nasion ini terletak pada menangnya Malaysia dalam kontes siapa yang boleh memiliki dua pulau Sipadan dan Ligitan. Kelanjutan dari peristiwa tersebut adalah minggu-minggu tegang di perairan Ambalat yang puncaknya adalah “tabrakan” antara dua kapal pera ng masing-
masing dari kedua negara. Di sisi lain, tak bisa dilepaskan juga dari memori kita peristiwa eksodus besar-besaran buruh migran Indonesia ke Nunukan, sebuah kota kecil perbatasan di Kalimantan Timur. Menariknya,
masalah
representasi
Malaysia
di
Indonesia
ini
sebenarnya bergerak dari berbagai faktor yang sama sekali awalnya tak berhubungan, namun secara bersamaan menunjukkan adanya
cacat besar pada nasionalisme masing-masing negeri. Dan ini tampaknya tak disadari oleh banyak pihak. 4. Miskinnya Imajinasi Politik Kita Problem atribusi adalah
kemungkinan
penyebabnya
salah satu akarnya, di mana
adalah
kemiskinan
imajinasi
politik.
Karena coret-coret, membaca tulisan ini memerlukan kehati-hatian. Mengamati perkembangan wacana seputar Pemilu 2009, setidaktidaknya terdapat tiga simptom sebuah penyakit yang kini menjangkiti dunia politik Indonesia, baik dari sisi akademik maupun sisi praksis. Jika boleh dikatakan, penyakit ini bernama kemiskinan imajinasi politik. Pertama, hingga saat ini pembahasan atas tingginya angka golput, sebesar 49,6 juta pemilih menurut KPU, masih bermuara pada “golput substantif” dan “golput administratif”. Selain penuntutan
terhadap KPU atas hilangnya hak contreng dan pendaftaran ulang pemilih, pendiskusian tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik elektoral maupun pasca pemilu begitu marjinal. Kedua, dalam mengkritisi tingkah polah elit politik, nuansa moral dan ideal begitu k ental dalam wacana “politisi versus negarawan”. Para komentator politik tampaknya lebih suka membahas
harapan-harapan
yang
sebenarnya
normatif
dibandingkan
mengajukan alternatif-alternatif yang tersedia yang dapat diambil oleh masyarakat. Ketiga, ditengah semrawutnya sistem pemilu dan partai politik Indonesia, kini juga berkembang wacana mengenai penyederhanaan jumlah
partai
politik.
Setelah
11
tahun
reformasi,
cukuplah
menyedihkan jika sebagian akademisi, tua dan muda, kembali ke dalam pemikiran politik teknokratik Orde Baru. 5. Sengketa Ambalat
Akar persoalan ini terjadi sebagai akibat dari adanya nation state (negara-bangsa), yang lahir setelah hilangnya Khilafah Islam. Dibumbui dengan doktrin Nasionalisme, maka negara-bangsa tersebut telah berhasil digunakan oleh kaum penjajah untuk mengerat negeri kaum Muslim sehingga menjadi negara-negara kecil dan lemah, di antaranya seperti Malaysia dan Indonesia. Setelah itu, persatuan dan kesatuan mereka terkoyak-koyak. Akhirnya, mereka pun menjadi lemah untuk selama-lamanya, sehingga negara-negara penjajah Kafir dengan
mudah
menguasai
mereka.
Selain itu, perairan di Laut Sulawesi itu jelas merupakan hak milik umum. Sebagai hak milik umum, tentu siapa yang terlebih dahulu menguasainya, maka dialah yang lebih berhak. Dilihat dari sejarahnya, Ambalat dahulu jelas merupakan wilayah kesultanan Bulungan, yang kini menjadi salah satu kabupaten di Kaltim, serta kedekatan jarak perairan tersebut dengan Indonesia dibanding dengan Malaysia, maka dalam konteks penguasaan hak milik umum, tentu Indonesialah yang lebih berhak ketimbang Malaysia. Artinya, pemerintah Indonesialah yang berhak mengelola kawasan tersebut. Meski begitu, pemerintah Indonesia tetap tidak boleh memberikan konsesi pengelolaannya kepada pihak swasta, baik asing maupun domestik. Karena ini jelas merupakan hak milik umum, bukan milik negara. Karena kawasan ini bukan hak milik negara, maka negara tidak berhak memberikan konsesi apapun kepada pihak swasta. Karena itu, tindakan pemerintah Indonesia dengan memberikan konsesi kepada ENI
dan
Unocal,
atau
tindakan
pemerintah
Malaysia
dengan
memberikan konsesi kepada Shell, adalah bentuk pelanggaran terhadap hak milik umum, apapun alasannya. Apalagi jika yang
mendapatkan konsesi itu adalah negara penjajah, seperti Inggris, Belanda, Italia, dan Amerika. Dengan demikian, jika persoalan tersebut tidak diletakkan secara proporsional, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik bersenjata antara Malaysia dengan Indonesia, sebagaimana yang dituntut oleh sebagian kalangan yang akhir-akhir ini kian nyaring terdengar di Indonesia. . 6. Krisis Multidimensional Indonesia
Krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998, telah membawa akibat yang sungguh diluar perkiraan siapapun, bahkan tak pula prediksi para ahli. Krisis tersebut, pada kisah lanjutannya berkembang dan meluas mencapai krisis
multidimensional;
ekonomi,
politik,
sosial,
budaya
dan
kemudian: identitas bangsa. Kemudian krisis ekonomi yang ditandai kesulitan memperoleh bahan pokok dan kesempatan kerja (sebagai akibat banyaknya perusahaan yang harus gulung tikar dikarenakan krisis hutang akibat depresiasi rupiah yang amat tajam dan mendadak), yang kemudian menjadi
pemicu
timbulnya
gerakan
mahasiswa
yang
muncul
bagaikan ribuan semut . Gerakan mahasiswa itu, kemudian mampu untuk menciptakan kesadaran kolektif komponen bangsa yang lain, untuk menyadari bahwa upaya mengatasi krisis ekonomi, haruslah diawali dengan reformasi di dalam bidang politik. 7.
Kasus Lokasi Camar Bulan Kalimantan Barat
Peta Lokasi Camar Bulan Kalimantan Barat , Sebelumnya mungkin banyak orang Indonesia yang belum begitu mengenal nama Kawasan Camar Bulan ini. Tetapi saat ini daerah Camar Bulan sedang menjadi pemberitaan hangat, karena dikabarkan Malaysia mengklaim bahwa kawasan daerah ini merupakan milik Malaysia
padahal kawasan ini adalah milik Indonesia. Hal ini dikarenakan patok perbatasan di daerah tersebut telah tergeser dari posisi semula sesuai dengan perjanjian kedua belah negara, Akan tetap bila ternyata bergesernya patok karena ulah masyarakat setempat, pemerintah harus introspeksi. Camar Bulan ini terletak di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kawasan ini sendiri memiliki luas sekitar 1.499 hektare. Camar Bulan yang terletak di desa Temanjuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan barat ditandai dengan pilar-pilar/tugu batas dengan notasi A1, A2, A3, A4 dan seterusnya ke arah selatan, yang merupakan rangkaian pilar perbatasan RI – Malaysia di Kalimantan Barat
dan Kalimantan Timur.
Sampai dengan saat ini jumlah
kesemuanya ada 19.328 pilar dengan notasi A, B, C, D dan seterusnya sampai ke Pulau Sebatik. Dengan memperhatikan peta Topografi Angkatan Darat tahun 2004 Nomor:3128-IV, Tanjung Datu, Camar Bulan dan Nomor: 3129 III, Temanjuk Besar, ditetapkan bahwa di sekitar Camar Bulan terdapat tugu batas A4. Selain pilar/tugu perbatasan terserbut, berdasarkan hasil perjanjian pemerintah RI – Malaysia juga telah didokumentasikan, pos perbatasan telah dibangun oleh pemerintah RI – Malaysia, serta patroli perbatasan bersama juga telah dilaksanakan. Wilayah tersebut masuk wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. Apa itu Traktat London? Traktat London adalah kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Hindia Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara. Memang apabila dilihat para penduduk daerah ini sudah terbiasa bergaul dgn negara tetangga malaysia, bahkan terjadi
proses pembauran dan akulturasi turun temurun. misalnya bapak si „a‟ sbg wni tapi anaknya warga negara malaysia, serta sebaliknya.
akses dua negara ini adalah 15 menit-an via darat (tanpa paspor, cukup naik ojek), atau lewat laut yg biasa ditempuh normal 30 menitan dgn sampan bermotor (nelayan). Konflik dan perseteruan mengenai wilayah antara Indonesia dan Malaysia bukanlah kali pertama, sudah tercatat beberapa wilayah khususnya daerah perbatasan menuai perseteruan, yang paling memprihatinkan adalah Pulau Sipadan dan Ligitan yang diambil oleh Malaysia beberapa waktu lalu.Dan memang Lokasi Camar Bulan Kalimantan Barat ini merupakan daerah rawan karena merupakan perbatasan Indonesia dan Malaysia. 8. Konflik yang terjadi di Mesuji
Konflik yang terjadi di Mesuji pada dasarnya adalah kurangnya peraturan dan penegakan hukum mengenai agraria. Kasus ini bermulai ketika pada tahun 1994, PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) melakukan perjanjian dengan warga. Perjanjian itu berisi pengelolaan lahan warga seluas 1.700 hektar oleh PT BSMI sebagai
lahan
plasma.
Namun,
timbul
kerusakan
sehingga
perusahaan mengklaim telah mengganti rugi lahan warga sebesar Rp 75.000 per hektar. Ganti rugi ini hanya berupa 5000 lahan dan sisanya dianggap sebagai rekognisi. Warga pun menuntut lahan yang telah dikuasai perusahaan agar dikembalikan kepada warga. Akhirnya, kekerasan pun terjad dengan korban dari kedua belah pihak, baik warga maupun PT BSMI. Konflik
yang
terjadi
di
Mesuji
merupakan
bentuk
ketidakharmonisan yang terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan investor. Perusahaan yang telah menguasai lahan memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan warga di sekitarnya.
Selama ini, PT BSMI tidak pernah menyelenggarakan progam corporate social responsibility (CSR). Namun, justru menggunakan
cara-cara kekerasan ketika mengalami benturan kepentingan dengan warga. Pemerintah dan aparat keamanan pun hendaknya menyikapi setiap masalah agraria dengan sangat berhati-hati. Perizinan terhadap
penggunaan
kawasan
perhutanan
seharusnya
mempertimbangkan aspek kehidupan sosial masyarakat sekitarnya. SK Menhut No. 785/1993 dianggap sebagai akar permasalahan yang terjadi di Mesuji, yang memberikan izin operasional kepada PT Silva Inhutani Lampung. Selain itu, aparat keamanan pun harus bersikap netral dalam setiap pengamanan konflik antara perusahaan dan masyarakat.
Sehingga
tidak
ada
kecurigaan
terhadap
aparat
keamanan seperti kejadian tewasnya warga Sungai Sodong yang dalam kondisi luka tembak.
B. Contoh Kasus Geostrategi 1. IMPOR KACANG KEDELAI TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL Tingginya tingkat ketergantungan impor kacang kedelai indonesia dan
semakin dominannya impor kacang kedelai di pasaran domestik menimbulkan berbagai permasalahan. Pada tingkat petani, permasalahn timbul antara lain di akibatkan oleh harga kacang kedelai impor yang relatif lebih murah di bandingkan dengan harga kacang kedelai lokal. Akibatnya, dengan biaya produksi yang masih tinggi, para petani tidak sanggup menetapkan harga yang sesuai agar dapat bersaing dengan kacang kedelai impor. Banyak di antaranya mengalami kerugian dan akhirnya lebih memilih menanam komoditas lain yang relatif dapat mendatangkan keuntungan.
2. OPERASI HUTAN LESTARI, KOMPAS, KAMIS, 15 DESEMBER 2005 POLISI SITA 2.600 METER KUBIK KAYU ILEGAL
Praktik penebangan dan perdagangan kayu ilegal di wilayah Kalsel belum juga surut. ini terbukti dari hasil operasi yang dilakukan pihak kepolisian dengan sandi Operasi Hutan Lestari Intan 11 selama sepuluh had tcrakhir yang berhasil menyita 2.600 meter kubik kayu olahan. Sebagian besar kayu itu diduga berasal dari kegiatan penebangan liar di daerah Pegunungan Meratus. Selain menyita ribuan meter kubik kayu, polisi menetapkan 73 tersangka. Kcpala Dinas Kehutanan Kalsel, Soni Partono, mcnycbutkan kcrugian ncgara yang bisa diselamatkan mencapai Rp3,7 miliar. Penyitaan Kayu Ilegal di Kalimantan Tahun 2005. 3. KOMPAS, KAMIS, 15 DESEMBER 2005 INDOFOOD PHK 3.500 KARYAWAN
Produsen makanan olahan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. akan memberhentikan sedikitnya 3.500 karyawannya dalam tahun ini untuk efisiensi. Hingga Oktober lalu telah diberhentikan 2.900 karyawan dengan total pesangon Rpl30 miliar. Indofood menargetkan pengurangan dari 50 ribu menjadi 46 ribu hingga 46,5 ribu orang dalam tahun 2005. Laba Usaha Indofood Sukses Makmur Tbk.
