DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DILKUMJAKPOL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DILKUMJAKPOL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NO
MASALAH
DIM KEMENKUMHAM 1. Perpanjangan penahanan dari PN, PT, MA sering terlambat
DASAR HUKUM
Psl 20,21,26,27,28 KUHP
•
•
TINDAKAN
KELUARAN
Mengirim surat pemberitahuan H10, H-3, H-1 Koordinasi dengan instansi terkait
Bebas demi hukum setelah koordinasi dengan instansi terkait
SASARAN
Agar surat penetapan penahanan dapat diterima Lapas sebelum habis penahanannya
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
PN, PT, MA
KET / TARGET
REKOMENDASI
Sesuai SOP, berkas banding yang dikirim ke PT dalam jangka waktu 2 hari sudah diterbitkan surat penetapan penahanan. Pemberitahuan surat penetapan penahanan PT/MA ke Lapas/Rutan bisa melalui fax yang dilegalisir oleh PN setempat
DASAR HUKUM
TINDAKAN
KELUARAN
SASARAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB - Pengadilan - Kejaksaan
NO
MASALAH
2.
Keterlambatan pengiriman petikan putusan dan eksekusi bagi terdakwa yang telah di putus oleh hakim dan vonis pendek serta tidak ada upaya hukum.
KUHAP
Koordinasi melalui telepon
Petikan putusan dan eksekusi
Penghormatan hak tahanan & kondisi psikologis tahanan serta kepastian hukum.
3.
Sering menerima berkas tahanan baru yang penahanan tingkat penyidikan foto copy-an
UU No. 2 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Meminta secara lisan/tulisan agar segera melengkapi berkas penahanan kepada pihak yang menahan
Masih memerlukan waktu beberapa hari sampai dengan kelengkapan berkas asli diterima oleh LAPAS
Agar pihak yang menahan dapat melengkapi berkas penahanan yang asli sebelum dikirim ke LAPAS
Pihak yang Menahan
4.
Tidak adanya jawaban atas surat permohonan justice collaboration untuk tindak pidana khusus beberapa WBP LAPAS Yogyakarta dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta
PP 99/2012
Pengiriman ulang permohonan
Belum datang juga jawaban atas surat permohonan
Agar instansi yang bersangkutan dapat segera memberi jawaban demi terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pemberian hak WBP
Kejaksaan Negeri Yogyakarta
KET / TARGET
REKOMENDASI
Petikan putusan dari pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan segera dikirim ke Kejaksaan dan terdakwa (apabila terdakwa ditahan dalam Lapas/Rutan maka melalui Lapas dan/atau Rutan) dengan kurir Berkas penahanan harus asli
Jangka waktu 12 hr sejak surat pemberitahuan /permohonan ke kejaksaan belum dijawab, proses PB,CMB,CB tetap dilanjutkan
NO
MASALAH
DASAR HUKUM
TINDAKAN
KELUARAN
SASARAN
5.
T ah an an sak it ya ng memerlukan pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit
KUHAP
Koordinasi dengan pihak yang menahan dan eksekutor
- Pengawalan - Surat Pembantaran dari dalam Poliklinik Rutan
- Terjalinnya koordinasi antar Penegak hukum - Terlayaninya Hak Tahanan
6.
Orang Asing yg berada di wilayah Indonesia yg melakukan pelanggaran hukum, korban pelanggaran hukum dan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum
Pasal 75 ayat 1,2 dan 3 UndangUndang no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Deportasi dan usulan Penangkalan
Penegakan hukum
kesadaran hukum
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pihak Yang Menahan
Imigrasi
KET / TARGET
REKOMENDASI
Pihak Lapas/Rutan memberitahukan pihak yg menahan dan agar ditindak lanjuti; Untuk pengawalan, pihak yang menahan bisa meminta bantuan kepolisian
Agar kepolisian mengirimkan surat ke Kantor Imigrasi; Untuk status tersangka tidak tergantung ijin tinggal (proses peradilan sampai selesai)
NO
MASALAH
DIM KEPOLISIAN 7. Ada Pengadilan Negeri yang mengharuskan permintaan ijin khusus maupun laporan persetujuan penyitaan dan penggeledahan agar dilampirkan SPDP
DASAR HUKUM
TINDAKAN
Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP Pasal 33 dan 34 KUHAP Mahkejabpol/su rat edaran makamah agung SE.MA/PEMB/09 96/85 no 4 th 85 dan mahkejabpol 2 Maret 84
Koordinasidengan para pihak
KELUARAN
Pengadilan negeri tidak memberikan penetapan karena penyidik tidak melampirkan SPDP, BAP tersangka/saksi, padahal penyidik belum memeriksa tersangka dan ada kalanya SPDP juga belum dikirmkan ke Kejaksaan karena belum diketemukan identitas tersangka
SASARAN
Agar persyaratan dalam kolom 3 ditiadakan karena sejak putusan MK tahun 2015 dimana obyek Pra Peradilan diperluas penggeledahan dan penyitaan serta penetapan tersangka dapat diajukan gugatan pra peradilan, mengingat dalam permintaan ijin khusus selama ini penyidik sudah melampirkan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan yang rujukannya tercantum laporan polisi.
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
- Kepolisian - Pengadilan
KET / TARGET
REKOMENDASI
Untuk permohonan persetujuan penyitaan dan penggeledahan harus dilampirkan SPDP, namun tetap merujuk pada DIM diatasnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
NO
8.
MASALAH
Bolak balik pengembalian berkas perkara dari jaksa ke penyidik
DASAR HUKUM
Pasal 109 ayat (2) KUHAP
TINDAKAN
KELUARAN
SASARAN
Koordinasidengan para pihak
Terjadi bolakbalik berkas perkara yang tidak bisa dipenuhi oleh penyidik padahal penyidik sudah mengembalikan berkas perkra dengan upaya yang maksimal sesuai petunjuk JPU
Sesuai mahkejabpol tanggal 4 Maret th 92 apabila penyidik susah mengemblikan berkas perkara dengan upaya yang maksimal kepada JPU yang sudah tidk bisa dipenuhi lagi maka berkas tersebut dikirim ke JPU dan apabila JPU tetap berpendapat bahwa berkas berkara tersebut masih ada kekurangan/JPU tidak melimpahkan ke PN maka JPU dapat menghentikan penuntutan sesuai pasal 140 ayat (2) huruf c atau JPU dapat melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Pasal 35 UU No.16 tahun 2004
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB - Kepolisian - Kejaksaan
KET / TARGET
REKOMENDASI
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan)
NO
9.
MASALAH
Penerimaan SPDP
DASAR HUKUM
Pasal 109 KUHAP
TINDAKAN
KELUARAN
SASARAN
Koordinasidengan para pihak
Penerimaan SPDP yang dikirim ke Kejaksaan, penyidik sudah harus mencantumkan identitas tersangka, hal ini akan menyulitkan bagi penyidik apabila akan dilakukan upaya paksa, maka sesuai permasalahan no. 4 di atas untuk melakukan upaya paksa penyidik sudah harus melampirkan SPDP padahal tersangka belum di temukan
Agar jaksa dapat menerima SPDP yang tidak mencantumkan identitas tersangka, hal ini sesuai dengan arti penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu peristiwa pidana dan guna menemukan tersangkanya, oleh karena itu sebaiknya jaksa tidak mempermasalahkan tentang SPDP yang tidak mencantumkan identitas tersangka karena pada inti pokoknya sejak penyidik melakukan upaya yang sudah pro justitia sudah harus mengirimkan SPDP ke JPU
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB - Kepolisian - Kejaksaan
KET / TARGET
REKOMENDASI
SPDP boleh tanpa nama dan sesegera mungkin diikuti dengan nama tersangka namun jika ditindaklanjuti dengan SP3 agar dilampiri dengan laporan hasil penyidikan.
NO
10.
MASALAH
Penyidik, Jaksa dan hakim belum satu kata dalam menerjemahkan Perma No. 2 tahun 2012
DASAR HUKUM
Pasal 205, 206, 207, 208, 209, 210 KUHAP Pasal 364, 373, 379, 384, 407, 482 KUHP
TINDAKAN
KELUARAN
SASARAN
Koordinasidengan para pihak
Ada sebagian jaksa maupun hakim bahwa apabila ada salah satu kejahatan yang diterangkan dalam kolom No.3 yang kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,otomatis perkara tersebut harus diajukan dalam acara pemeriksaan cepat/tipiring
Bahwa apabila terjadi suatu kejahatan yang kerugiannya dibawah Rp.2.500.000,- akan tetapi kejahatan tersebut adalah dapat digolongkan dengan pencurian dengan pemberatan, maka seharusnya perkara tersebut dapat diajukan dengan perkara singkat/perkara biasa (Vide Pasal 364 perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.3 begitu juga yang diterangkan pada Pasal 363 No.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka jika harga barang yang dicuri ituy tidak lebih dari Rp.250,(Rp.2.500.000,-)
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB - Kepolisian - Kejaksaan - Pengadilan
KET / TARGET
REKOMENDASI
PN menerima berkas tipiring setiap saat dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi
NO
MASALAH
11.
Permintaan pengajuan upaya hukum banding dan kasasi terhadap perkara yang disidangkan dengan acara cepat atau tipiring
DASAR HUKUM
Pasal 233 s/d Pasal 243 KUHAP
TINDAKAN
KELUARAN
SASARAN
Koordinasidengan para pihak
Siapa yang berhak mengajukan banding selain terdakwa apabila dalam acara pemeriksaan cepat/tipiring hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap terdakwa sehingga terdakwa melakukan banding kepada pengadilan tinggi atau terdakwa melakukan kasasi. Padahal yang mengajukan tersangka/terdakwa kepada pengadilan negeri adalah penyidik sebagai kuasa penuntut umum.
Karena Perma no. 2 tahun 2012 sudah diberlakukan di seluruh Indonesia dan banyak kejadian pencurian yang kerugiannya dibawah Rp.2.500.000,otomatis para penyidik akan mengajukan perkara tersebut dengan berita acara pemeriksaan cepat, untuk menghindari permasalahan ini maka apabila ada putusan tentang perampasan kemerdekaan terdakwa yang mengakibatkan terdakwanya banding, sebaiknya yang mengajukan banding adalah jaksa dengan dikoordinasikan dengan penyidik sebagai kuasa penuntut umum
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB - Kepolisian - Kejaksaan - Pengadilan
KET / TARGET
REKOMENDASI
Upaya hukum untuk tipiring adalah hak terdakwa.
NO
MASALAH
DASAR HUKUM
Adanya penetapan Majelis Hakim berkaitan dgn pinjam BB, namun pihak JPU belum menerima Tap dimaksud, sementara pemohon pinjam pakai BB sdh memperoleh Tap dimaksud dan tanpa koord dg JPU sgr mendatangi Rupbasan dan oleh pihak Rupbasan ditindak lanjuti pengeluaran BB di maksud tanpa ada BA pelaksanaan Tap dari JPU
Aturan bersama Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Men kum dan HAM, MA dan Men Keu No. : 2/2011; No. : KEP/259/A/JA/1 2/ 2011; No : KEPB-10.HM. 03.02 Thn 2011; No. : M.HH10.HM.03.02 Thn 2011; No : 199/KMA/ SKB/XII/2011; No : 219 / PMK.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
TINDAKAN
KELUARAN
SASARAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
KET / TARGET
REKOMENDASI
DIM KEJAKSAAN
12.
JPU segera koord dgn MH/Panitera/PanMud Pidana untuk memperoleh salinan Penetapan
Supaya JPU segera membuatkan BA pelaksanaan Tap MH guna pengeluar an BB yang berada di Rupbasan
Jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab manakala terjadi permasalahan thd BB dimaksud di kemudian hari
- Kejaksaan - Pengadilan - Rupbasan
JPU sebagai eksekutor penetapan hakim, apapun BB yang keluar dari Rupbasan harus ada BA dari JPU
NO
MASALAH
DASAR HUKUM
TINDAKAN
KELUARAN
SASARAN
13.
Adanya Tdkw yang masih dalam persidangan (kasus di PN Sleman) namun statusnya adalah Napi dlm prkra lainnya, shg tdw tdk ditahan namun sblum sidang berakhir ternyata masa menjalani pidana sbg Napi telah habis, yg kmd olh Lapas Napi yg brstatus sbgai tdw dlam prkara lain tsb ternyata dikeluarkan dgn alasan masa pidananya telah selesai, yg hal ini akan menimbulkan kesulitan JPU dlm Eksekusinya, sementara stlh slesai menjalani pidana tdw msh bs dilakukan penahanan lagi oleh MH PN;
Pasal 20, 21, 26, 27, 28 KUHAP
JPU, MH PN, Panitera Muda Pidana, Lapas/ Rutan melakukan Koord mengenai masa pidana yang sedang dijalani oleh tdw shg bisa dipastikan dgn tpat kpan waktunya hbis dalam menjalani pidananya, supaya dapat diambil langkah untuk penahanan lagi oleh MH
Supaya Napi yang masih tersangkut dalam perkara lain tidak keluar dari status tahanan dan masih tetap berada dalam Rutan/Lapas;
Memudahkan proses prsidangan selanjutnya dan memudahkan JPU untuk melaksanakan Eksekusi Pidana Badan di kemudian hari;
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB - Kejaksaan - Pengadilan - Lapas/Rutan
KET / TARGET
REKOMENDASI
Perlu dibangun koordinasi antara Kejaksaan, Pengadilan, Kumham, dan Kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya menerbitkan surat pemberitahuan masih ada perkara lain
KETUA PENGADILAN TINGGI D.I YOGYAKARTA
YOGYAKARTA, 29 SEPTEMBER 2015 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I YOGYAKARTA
HARYANTO
DWI PRASETYO SANTOSO
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I YOGYAKARTA
TONY T. SPONTANA
ERWIN TRIWANTO
