KONFIDENSIAL
SISTEM PEMBINAAN LOGISTIK TNI AD
BAB I PENDAHULUAN
1.
Umum. Umum.
a.
Penyelenggaraan pembinaan logistik TNI AD pada dasarnya ditujukan
untuk mewujudkan kesiapsiagaan TNI AD dalam menanggulangi ancaman dari luar maupun dari dalam negeri dalam rangka pertahanan Negara. Perkembangan
lingkungan
strategis
yang
ditandai
dengan
semakin
meningkatnya kualitas teknologi ancaman dimasa datang, menuntut postur TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern.
Tuntutan tersebut
mengharuskan tersedianya dukungan logistik yang memadai sehingga dapat dicapai tingkat kesiapsiagaan operasional setiap saat.
b.
Menyadari bahwa kemampuan negara dalam penyediaan sumber daya
dan dana masih terbatas namun tuntutan perwujudan TNI AD yang mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman tetap harus dapat dipenuhi, diperlukan upaya pembinaan logistik yang terarah, tertib dan berlanjut.
c.
Materi naskah ini menguraikan tentang pembinaan logistik TNI AD
sebagai bagian dari pembinaan TNI AD secara keseluruhan termasuk pembinaan logistik wilayah yang berorientasi kepada penyelesaian tugas pokok dengan tetap mengedepankan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
Naskah ini bersifat sementara dan hanya berlaku di lingkungan
Seskoad untuk keperluan pendidikan.
KONFIDENSIAL
2 2.
Maksud dan Tujuan. Tujuan.
Maksud
penyusunan
naskah
ini
memberi
pengetahuan dasar tentang sistem pembinaan logistik TNI AD kepada perwira siswa sebagai kader pimpinan TNI AD dengan tujuan agar perwira siswa dapat menjabarkannya dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI AD di lapangan.
3.
Ruang Lingkup dan Tata Urut. Uraian
naskah
ini
membahas
tentang
pembinaan logistik TNI AD dan logistik wilayah dengan lingkup bahasan dititikberatkan pada Pembinaan Logistik pada masa damai dengan tata urut sebagai berikut :
4.
a.
Pendahuluan.
b.
Pokok-pokok Logistik Pertahanan Negara.
c.
Pembinaan Logistik TNI AD.
d.
Pola Dukungan Logistik.
e.
Perencanaan, Program dan Anggaran Logistik.
f.
Pengorganisasian Logistik TNI AD.
g.
Pokok-pokok Logistik Wilayah.
h.
Evaluasi Akhir Pelajaran.
i.
Penutup.
Dasar.
a.
Pedoman Pengadaaan Barang dan Jasa Kepres 80 / 2003.
b.
Bujukin Log Skep Kasad / 56 / III / 2004 tanggal 9 - 3 – 2004
c.
Bujukmin tentang Pengadaan Barang / Mat dan Jasa di Lingkungan
TNI AD Perkasad / 90 / XVII / 2008 tanggal 12 - 12 – 2008 d.
Bujuk tentang Sisbinlog Skep Kasad / 62 / I / 1978
e.
Bujuk tentang Binlogwil Skep Kasad / 402 / IX / 1998
f.
Bujuk Bin tentang Log Perkasad / 144 / X / 2007
g.
Bujuk Induk Ter Skep Kasad / 384 / X / 2002
3
5.
Pengertian-pengertian.
a.
Sistem. Sistem.
Adalah
suatu
rangkaian
proses
atau
tatanan
dari
beberapa bagian atau subsistem yang satu sama lain saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan tertentu.
b.
Pembinaan.
Suatu proses kegiatan pencapaian tujuan dalam
menyelenggarakan tanggung jawab dan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berlanjut berupa perencanaan, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan serta penelitian dan pengembangan dalam
penggunaan waktu, tenaga, dana, materiil, fasilitas dan jasa dalam rangka menyelesaikan suatu tugas pokok.
Pembinaan tak dapat dipisahkan dari
komando, walaupun wewenang dan tanggung jawabnya tidak seluas komando.
c.
Sistem Pembinaan.
ketentuan-ketentuan,
Hubungan
petunjuk-petunjuk,
integratif
antara
kebijakan,
prosedur-prosedur,
cara-cara,
praktek-praktek, kebijaksanaan dan personel yang diperlukan bagi seorang pemimpin dalam perencanaan, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian suatu organisasi.
d.
Logistik.
1)
Dalam arti yang luas logistik dapat diartikan sebagai suatu
“proses”
perencanaan dan penyediaan sumber-sumber nasional
berupa alokasi materiil, fasilitas dan pelayanan jasa untuk mencapai tujuan Pertahanan Negara.
Dengan demikian logistik berkedudukan
sebagai jembatan antara ekonomi dengan Pertahanan Negara.
4
2)
Logistik dapat pula diartikan sebagai “ilmu” yang mempelajari mempelaj ari
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembekalan,
pemindahan
dan
pemeliharaan kekuatan.
3)
Disamping itu, logistik dapat pula diartikan sebagai “seni” yang
mengandung
kemampuan
mengembangkan
kondisi
dalam
perencanaan dan penyediaan logistik.
Dalam pengertian lebih terperinci, maka logistik meliputi kegiatankegiatan baik dalam rangka pembinaan maupun operasi-operasi militer yang berhubungan dengan :
1)
Perencanaan
pengadaan
atau
kebutuhan,
penciptaan
pengusahaan,
dan
pengurusan
pengembangan, perbendaharaan,
standarisasi, katalogisasi, mobilisasi, demobilisasi, penyimpanan atau penggeseran,
distribusi,
pemeliharaan,
penyingkiran,
serta
penghapusan materiil.
2)
Pemindahan, penyingkiran (evakuasi) dan perawatan kesehatan
(hospitalisasi) personel.
3)
Pengadaan/pembangunan,, pemeliharaan, Pengadaan/pembangunan
pemanfaatan/peng-
hapusan fasilitas.
4)
e.
Pengadaan pelayanan jasa.
Sistem Pembinaan Logistik (Sisbinlog). (Sisbinlog).
Hubungan
integratif,
serasi dan berdaya guna serta berhasil guna antara unsur-unsur pembinaan logistik yang disusun guna menjamin kontinuitas fungsional yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembinaan logistik.
5
f.
Pembinaan Logistik (Binlog).
Segala
usaha,
pekerjaan
dan
kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan, penyusunan, pengarahan, pengendalian, pengkordinasian, pengawasan, penelitian dan pengembangan terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi Pembinaan Logistik dimana fungsi-fungsi ini dapat dikelompokkan dalam :
g.
1)
Pembinaan Materiil (Binmat).
2)
Pembinaan Fasilitas (Binfas).
3)
Pembinaan Jasa (Binjas).
Pelayanan Jasa Angkutan.
Segala
usaha,
pekerjaan
dan
kegiatan mengenai pemindahan personel/materiil dari suatu tempat ke tempat lain.
h.
Pengendalian Jasa Angkutan. Segala
kegiatan
mengenai
perencanaan,
pengaturan
usaha,
pekerjaan
dan
rute,
penjadwalan
dan
pengendalian dari pelayanan jasa angkutan dengan berbagai model angkutan.
i.
Logistik Pertahanan Negara.
Adalah semua logistik yang sudah
dimiliki dan digunakan oleh TNI serta logistik lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan melalui mobilisasi dalam rangka Pertahanan Negara.
j.
Logistik Pasukan.
Adalah logistik yang dimiliki dan digunakan oleh
TNI untuk mendukung operasi militer.
k.
Logistik Wilayah. Adalah logistik secara langsung belum digunakan
oleh TNI namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan melalui atau tanpa mobilisasi dalam rangka Pertahanan Negara.
6
l.
m.
Pelayanan. Adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi :
1)
Perawatan dari penyingkiran alat peralatan militer.
2)
Angkutan.
3)
Pemeliharaan.
4)
Perbaikan kerusakan terhadap barang yang digunakan.
Pembinaan Kesehatan. Kesehatan.
Segala usaha dan kegiatan yang mencakup
pencegahan penyakit dan derita, peningkatan derajat kesehatan dan memperpanjang
masa
hidup
dengan
cara
pemeliharaan,
pemulihan
(rehabilisasi) dan peningkatan secara umum dengan maksud untuk mencapai daya guna yang setinggi-tingginya (optimal) dari personel (dan keluarganya yang berhak) agar terbina daya pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya setiap waktu.
Dalam pengertian ini termasuk pembinaan kesehatan hewan yang
digunakan TNI AD.
n.
Bantuan Kesehatan.
Segala usaha dan kegiatan kesehatan,
mencakup dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
o.
Dukungan Kesehatan.
Segala usaha dan kegiatan kesehatan yang
ditujukan kepada satuan operasional TNI AD dalam rangka mendukung tugastugas satuan operasional.
p.
Pelayanan Kesehatan.
Segala usaha dan kegiatan kesehatan yang
ditujukan kepada semua personel TNI AD dan keluarganya yang berhak agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.
7 q.
Penyelenggaraan Kelaikan Materiil.
Penyelenggaraan
kalaikan
materiil adalah suatu rangkaian kegiatan penilaian keadaan (status) laik suatu materiil yang akan dioperasikan/digunakan.
r.
Pembantu Ordonatur Materiil. Pembantu ordonatur materiil adalah
pejabat yang bekerja untuk kepentingan ordonatur.
s.
Kepala Gudang Bukan Bendaharawan.
Kepala gudang bukan
bendaharawan adalah seseorang yang karena jabatannya diangkat dan diberi tanggung jawab oleh Ordonatur Materiil Pembantu untuk mengurus materiil dalam ruangan khusus yang dipakai untuk tempat penyimpanan materiil.
p.
Kepala Gudang Sebagai Bendaharawan.
bendaharawan
adalah
seorang
Kepala
Kepala gudang sebagai
Gudang
yang
diangkat
dan
diberhentikan oleh Ordonatur Materiil sebagai Bendaharawan Materiil.
u.
Bekal.
Bekal adalah setiap jenis materiil yang diperlukan untuk
mengoperasikan, memelihara, melengkapi dan mendukung satuan-satuan TNI dimana materiil tersebut dapat rusak, aus, hilang, hancur atau habis dalam pemakaian dan harus disediakan gantinya.
v.
Mobilisasi dan Demobilisasi. Demobilisasi.
1)
Mobilisasi.
Adalah tindakan pengerahan dan penggunaan
secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
8 2)
Demobilisasi. Demobilisasi .
Adalah
pemulihan
kembali
hasil-hasil
mobilisasi kedalam tatanan kehidupan sesuai fungsi dan status semula.
w.
Anggaran Pembangunan. Pembangunan.
Yaitu anggaran yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan pembangunan kekuatan dalam rangka investasi yang bertujuan menambah atau meningkatkan kemampuan.
x.
Anggaran Rutin.
Yaitu anggaran yang diperlukan untuk mendukung
kelangsungan kegiatan pembinaan kekuatan yang ada secara berlanjut dan kegiatan penggunaan kekuatan dalam rangka kegiatan latihan satuan, latihan matra, latihan gabungan, latihan bersama, operasi, Bhakti TNI dan kerja sama internasional.
y.
Anggaran Induk.
Yaitu anggaran pembangunan dan anggaran rutin
yang disediakan untuk mendukung program Pertahanan Negara pada tahun anggaran berjalan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.
z.
Anggaran Belanja Tambahan. Yaitu
anggaran
belanja
yang
disediakan untuk mendukung program pada tahun anggaran berjalan akan tetapi belum termasuk dalam program dan anggaran Pertahanan Negara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.
aa.
Anggaran Program Suplisi.
Yaitu
sisa
anggaran
rutin
tahun
anggaran yang lalu karena satu dan lain hal pelaksanaan kegiatannya dapat dilanjutkan atas dasar keputusan Menteri Pertahanan.
ab.
Anggaran Program Lanjutan.
Yaitu sisa anggaran pembangunan
tahun anggaran yang lalu, karena satu dan lain hal pelaksanaan proyeknya dapat dilanjutkan atas keputusan Menteri Pertahanan.
9
BAB II POKOK-POKOK LOGISTIK PERTAHANAN NEGARA
6.
Pembinaan
Umum.
logistik
Pertahanan
Negara
ditujukan
untuk
mewujudkan kesiapan logistik komponen Pertahanan Negara baik komponen utama maupun komponen cadangan yang berada dalam lingkup pengelolaan Departemen Pertahanan Negara. didalam sistem
Pembinaan logistik TNI AD merupakan subsistem atau sistem
pembinaan logistik Pertahanan Negara.
Kebijakan dasar yang
berlaku dalam pembinaan logistik Pertahanan Negara digunakan sebagai pedoman dasar dalam pembinaan logistik TNI AD.
Kebijakan tersebut tidak terlepas dari
perkembangan TNI / TNI AD sebagai organisasi militer yang dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis.
7.
Latar Belakang Pemikiran.
a.
Paham Perang.
Perang berarti mengundang bencana yang akan
membawa bangsa ke dalam kondisi kesengsaraan yang berkepanjangan. Karenanya, perang bagi bangsa Indonesia merupakan jalan terakhir apabila dipaksa oleh keadaan dimana jalan damai tidak mungkin lagi memberikan kondisi aman dan sejahtera.
Bangsa Indonesia sungguh cinta damai, namun
sejarah dunia membuktikan bahwa apabila suatu negara ingin hidup damai maka ia harus mempersiapkan diri untuk perang.
Fenomena dunia ini
memberi pelajaran bahwa upaya membina logistik menjadi mesin perang dapat mencegah niat
musuh untuk berperang.
Dengan demikian maka
pembinaan logistik pada hakekatnya bukan ditujukan untuk berperang tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian yang abadi.
10
b.
Wawasan Sejarah.
berarti Ilmu Menghitung.
Logistik Logista
berasal dari bahasa Yunani yang
adalah Pejabat administrasi Tentara
Romawi sedangkan Loger adalah Pemberi gaji tentara. adalah
perwira
Perancis.
Staf
penampungan/pemindahan
Marshal de logers
pasukan
pada
Militer
Sehingga timbul kata Logistik dimana Baron Jomini mengartikan
sebagai Seni/Keterampilan menggerakkan, memindahkan pasukan dengan tujuan mencapai mobilitas taktis, strategis dan surprise .
semakin populer setelah perang Dunia II.
Masalah logistik
Pada era revolusi, bangsa
Indonesia dapat memenangkan perang mengusir penjajah karena ditunjang oleh logistik wilayah yang terus mengalir mendukung perang gerilya, begitu pula keberhasilan Indonesia merebut Irian Barat kembali kepangkuan Ibu pertiwi ditunjang oleh kemampuan mengkombinasi logistik pasukan dengan logistik
wilayah.
Pada era teknologi dewasa
ini, Amerika
dapat
memenangkan perang melawan Irak karena kemampuannya memindahkan mesin perang dengan sarana logistiknya yang handal.
Memang benar,
logistik tidak pernah memenangkan perang, tetapi perang tanpa logistik tidak mungkin menang.
c.
Strategi Pertahanan Negara.
Strategi Pertahanan Negara dalam
menghadapi ancaman militer dari dalam negeri dan dari luar negeri menempatkan TNI sebagai komponen utama.
Menghadapi ancaman militer
yang lebih besar dan tidak dapat diatasi oleh unsur-unsur TNI maka kekuatan TNI dapat digandakan oleh komponen cadangan yang telah dipersiapkan bahkan dapat pula dilipatgandakan oleh komponen pendukung yang dapat membantu baik langsung maupun tidak langsung.
Pembinaan komponen
cadangan dan komponen pendukung menjadi kekuatan pertahanan pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
Dalam pelaksanaannya,
pemerintah mengandalkan TNI AD melalui pembinaan teritorial dengan tetap
11 melibatkan fungsi-fungsi pemerintah lainnya dalam hal ini Sisbinlog TNI AD harus mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional aspek darat baik sebagai komponen cadangan maupun sebagai komponen pendukung menjadi dukungan serba guna dan pelayanan jasa untuk kepentingan kepentingan Pertahanan Pertahanan Negara yang dilakukan secara lintas sektoral, lintas bidang baik di pusat maupun di daerah.
d.
Pelibatan TNI AD dalam Sishanneg.
Pada dasarnya, prinsip dari
Pertahanan Negara adalah adanya kekuatan seimbang antara unsur darat, laut dan udara.
Dalam pola operasi militer untuk perang, kemampuan
pertahanan laut dan udara strategis masih sangat terbatas. tersebut berangkat dari kemampuan ekonomi nasional.
Keterbatasan Kondisi ini
menjadikan TNI AD sebagai pemeran utama dalam sistem Pertahanan Negara.
Dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia menimbulkan
konsekuensi yang berhak untuk melaksanakan pertahanan pulau demi pulau. Karena itu strategi yang ditempuh adalah strategi pertahanan pulau besar. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, wilayah nasional dibagi dalam beberapa Kodam sebagai kompartemen strategis yang dituntut mampu melaksanakan pertahanan wilayahnya secara mandiri.
Namun demikian prinsip pertahanan
tetap berpegang pada prinsip pertahanan terpadu dimana seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan sehingga ancaman terhadap suatu wilayah merupakan ancaman seluruh wilayah nasional dengan menempatkan TNI AD sebagai penjuru.
Tantangan Sisbinlog TNI AD adalah
pendistribusian yang unik dalam wilayah yang unik.
e.
Pola Operasi. Operasi.
TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi
ancaman militer dituntut mampu memprediksi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan kelangsungan hidup bangsa.
12
Pada dasarnya ancaman militer bermula dari adanya persaingan, kemudian menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga memicu konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai.
Strategi Pertahanan Negara yang bersifat
defensif strategis dan opensif strategis mengutamakan tindakan pencegahan sebelum ancaman berkembang menjadi suatu kekuatan yang besar. Kalaupun harus dilakukan aksi penindakan, dilakukan di luar wilayah nasional. Untuk
meniadakan
ancaman
tersebut
dengan
berbagai
bentuk
dan
manifestasinya dikembangkan konsep pelibatan TNI dalam bentuk pola operasi baik pada masa damai maupun pada masa perang yaitu pola operasi militer untuk perang dan pola operasi militer selain perang.
Dalam
mendukung kedua pola operasi tersebut dengan berbagai jenis operasi yang dilaksanakan, Sisbinlog TNI AD harus mengejawantah disamping sebagai proses,
sebagai
ilmu,
juga
sebagai
“seni”
yang
dituntut
mampu
mengembangkan kondisi baik pada masa damai maupun pada masa perang.
f.
Faktor Manusia (Etika Pembinaan).
Unsur
Sisbinlog
yang
terpenting adalah unsur manusia. Seperti apa kata pepatah “the man behind the gun” ; bagaimanapun baiknya perangkat pembinaan, faktor manusia juga yang menentukan karena manusia berfungsi disamping sebagai objek juga sebagai
subjek
dalam
sistem
pembinaan
logistik,
manusia
yang
mengendalikan baik ia berperan sebagai pembina logistik maupun sebagai pengguna logistik.
Terpenuhinya kebutuhan logistik TNI AD sesuai tuntutan
tugas yang dihadapi bukan satu-satunya ukuran profesionalisme dalam penyelenggaraan pembinaan logistik.
Profesionalisme penyelenggaraan
pembinaan logistik juga diukur dari bagaimana manusia menjabarkan azasazas dan prinsif-prinsif pembinaan logistik ke dalam suatu sikap mental yang didasari oleh jiwa kejuangan yang tinggi untuk kepentingan organisasi.
13
Disadari atau tidak pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kelemahankelemahan Sisbinlog tertelak pada faktor
manusia yang pada umumnya
belum berhasil menerapkan sepenuhnya apa yang sebenarnya diketahui tentang pembinaan logistik.
g.
Pengaruh Lingkungan.
1)
Geografi dan demografi.
Konstelasi geografi Indonesia dengan
posisi silangnya merupakan daerah pertemuan dari bermacam-macam potensi serta kekuatan dan sepanjang sejarahnya selalu merupakan perhatian Internasional.
Dengan kekayaan alamnya yang melimpah,
Indonesia senantiasa merupakan daya tarik bagi negara-negara besar baik dalam arti positif maupun negatif. Dalam arti negatif mengandung ancaman multi dimensi apalagi Indonesai mengharuskan membuka 3 Alki
alur lalu lintas laut Internasional.
Melihat luasnya wilayah
Indonesia yang terdiri dari 2/3 lautan dan 1/3 daratan sedangkan wilayah daratan sendiri terdiri dari pulau-pulau besar dan ribuan pulaupulau kecil menjadi sulit untuk dipertahankan.
Luasnya wilayah lautan
dan selat yang menghubungkan garis-garis pantai yang panjang menyulitkan distribusi logistik.
Keadaan medan dan cuaca dibeberapa
daerah yang berpariasi menyulitkan penentuan modus angkutan serta menyulitkan standarisasi fungsi-fungsi logistik.
Disamping itu
penyebaran penduduk yang tidak merata mempengaruhi kemampuan dukungan logistik.
2)
Kondisi Ekonomi Nasional.
Kondisi suatu negara sangat
menentukan tingkat kemampuan pertahanan negaranya. Suatu negara yang ekonominya maju akan lebih menjamin kesejahteraan warganya.
14
Apabila
suatu
negara
memiliki
warga
negara
dengan
tingkat
kesejahteraan yang tinggi maka negara tersebut memiliki ketahanan nasional yang tinggi. potensi
ekonomi
terbatasnya
Indonesia sebagai negara berkembang dengan
nasional
anggaran
yang
terbatas
pembangunan
berdampak
sektor
terhadap
Pertahanan
Negara
sementara disisi lain kondisi lingkungan semakin berkembang menjadi ancaman nyata yang kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar.
Kondisi
tersebut menuntut kesiapsiagaan TNI AD setiap saat dengan dukungan logistik yang memadai.
3)
Kemajuan Iptek.
Pesatnya perkembangan Iptek terutama
teknologi pertahanan berdampak semakin pesat pula peningkatan kualitas ancaman dalam arti luas.
Presepsi ancaman yang diprediksi
baik dari dalam maupun dari luar negeri mencakup pula tingkat penguasaan teknologi yang digunakan calon lawan.
Hal tersebut
berdampak terhadap kesiapan Alut Sista TNI AD yang berorientasi teknologi canggih agar seimbang, sepadan teknologi ancaman.
4)
Supremasi Hukum.
Dengan
semakin
mengedepannya
supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka pola sikap dan pola tindak seluruh komponen bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam arti luas, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
TNI AD sebagai penegak kedaulatan negara di wilayah
daratan,
dalam
melaksanakan
pembinaan
bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
logistik
senantiasa
Penyelenggaraan
Sisbinlog harus sesuai dengan peraturan hukum perundang-undangan yang
berlaku
sehingga
dapat
dipertanggungjawabkan
masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
kepada
15
h.
Masalah Perbendaharaan Materiil dalam Pembinaan Logistik. Undang-undang Pembendaharaan Indonesia (UUPI) hingga kini masih
berlaku.
Pada awalnya TNI menggunakan “Reglement Voor Materieel
Beheer”
sebagai perincian dari UUPI.
Pada tahun 1958 Kasad
mengeluarkan Pntp 0-5 yang memuat dasar-dasar pembinaan materiil TNI AD.
Kemudian pada tahun 1964 UUPI disempurnakan dalam bentuk
Peraturan Menteri Koordinator Kompartemen Hankam No M/A/21a/ 1964 tantang Pembinaan Materiil ABRI Pemab PM.1.
Selanjutnya Kasad
memandang perlu untuk meninjau kembali penyusunan sistem dan prosedur logistik TNI AD dengan dihasilkannya rumusan Sisbinlog dan Sisbinmat. Dalam rangka Litbang dengan dasar pemikiran bahwa Sisbinmat adalah bagian integral dari Sisbinlog maka tidak dikeluarkan lagi naskah Sisbinmat yang terpisah sesuai Keputusan Kasad No Skep/ 62 / I / 1978 tanggal 25 Januari 1978.
Mengingatkan hukum pembendaharaan materiil dalam rangka
pembinaan materiil dalam mendukung Pertahanan Keamanan Negara perlu perhatian khusus maka atas dasar saran Panglima TNI, Menhankam mengeluarkan keputusan No Kep/ 09 / M / XII / 1984 tentang pokok-pokok pembinaan materiil dalam mendukung pertahanan keamanan negara dimana masalah
pembendaharaan
materiil
menjadi
salah
satu
fungsi
dalam
penyelenggaraan pembinaan materiil serta merupakan bagian dari pembinaan logistik. Sisbinlog TNI AD harus mengikuti ketentuan-ketentuan ketentuan-ketent uan yang termuat didalamnya.
8.
Azas-azas Azas-azas dan Prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip.
a.
Azas-azas Azas-azas dan Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip Pembinaan Logistik.
Latar
be-
lakang pemikiran seperti diuraikan di atas sejalan dengan azas-azas dan prinsip-prinsip dalam dalam pembinaan logistik. dianut sebagai berikut :
Azas-azas dan prinsip-prinsip yang
16
1)
Azas-azas Pembinaan Logistik .
a)
Terarah pada tugas pokok.
Pembinaan logistik harus
diarahkan pada tercapainya tugas pokok dan harus menjamin pengintegrasian fungsi-fungsi dari unsur-unsur logistik.
Dalam
hubungannya dengan pembinaan, pertimbangan dasar dari pembinaan logistik dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas didasarkan pada efisiensi dan penghematan.
Dengan demikian
pembinaan logistik harus sinkron dengan pembinaan terutama dengan pembinaan keuangan.
b) dapat
Kelancaran dan kontuinitas. menjamin
kelancaran
Pembinaan logistik harus
pembinaan
dan
kemampuan
pembinaan secara berlanjut sehingga unsur-unsur logistik yang telah tersusun dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
c)
Kesederhanaan.
Pembinaan logistik harus sederhana,
dengan menggunakan hasil efektifitas pembinaan itu sendiri dan penghematan dalam penggunaan sumber dan sarana.
d)
Ketepatan.
Pembinaan logistik harus dapat menjamin
pengamanan dan ketetapan data / informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan logistik, agar dalam proses pembinaan logistik dapat
digunakan
tanggungjawabkan.
data/informasi
yang
dapat
diper-
17
e)
Kekenyalan.
Pembinaan logistik harus menjamin agar
pelaksanaan fungsi logistik selalu dapat menyesuaikan diri pada kebutuhan dan perubahan keadaan operasi serta kegiatan fungsi utama lainnya.
2)
Prinsip-prinsip Pembinaan Logistik.
a)
Pemanfaatan sumber yang terbatas.
Kebutuhan dan
permintaan akan sumber-sumber logistik selalu lebih dari yang dapat disediakan, yang berarti bahwa penggunaan sumbersumber yang dapat disediakan hendaklah didasarkan pada pencapaian tugas pokok secara menyeluruh dan optimal.
b)
Penentuan
kualitas
dan
kuantitas
yang
tepat.
Keanekaragaman dukungan logistik adalah akibat dari berbagai macam tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing unsur, sehingga dukungan logistik diatur dengan memilih dan menentukan kualitas dan atau kuantitas yang tepat.
c)
Hubungan integrasi bidang strategi / taktik dan logistik.
Harus disadari bahwa ada hubungan antara kemampuan taktis dan kemampuan dukungan logistik, yang berarti bahwa disatu pihak keputusan taktis harus menentukan keputusan yang diambil di bidang logistik; dilain pihak, kemampuan logistik dapat mempengaruhi keputusan taktis.
d)
Integrasi
tanggung
jawab
dan
kewenangan.
Kewenangan di bidang taktis dalam pembinaan kekuatan harus tetap berada ditangan pimpinan yang bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan secara keseluruhan.
18
Ini berarti bahwa aspek teknis merupakan unsur yang terintegrasi dengan aspek-aspek pembinaan kekuatan lainnya.
e)
Pengembangan sistem.
Penyusunan Sisbinlog harus
berdasarkan pada pemanfaatan maksimal sumber logistik yang tersedia, serta menggunakan cara-cara penentuan standardisasi dan keseragaman, dengan mempertimbangkan “cost effectifity” effectifi ty” tanpa mengurangi kemampuan pelaksanaan tugas.
b.
Azas-azas dan Perinsip-prinsip Pembinaan Materiil. Materiil.
Norma
pembinaan materiil adalah penilaian baik buruknya pembinaan materiil beserta argumentasinya.
Dalam pembinaan materiil norma tersebut bersumber pada
hakekat pengadaan materiil yang diperoleh dari jerih payah rakyat.
Materiil
yang dimiliki dan digunakan TNI / TNI AD dimaksudkan untuk melindungi rakyat sesuai dengan peran dan tugas pokok TNI dalam sistem Pertahanan Negara.
Kepercayaan yang diberikan rakyat melalui negara untuk
menggunakan materiil tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibina sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang berhasil guna sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
1)
Azas-azas Pembinaan Materiil.
Pembinaan materiil adalah
salah satu unsur pembinaan logistik sehingga azas-azas dalam pembinaan logistik adalah juga azas-azas dalam pembinaan materiil.
2)
Prinsip-prinsip pembinaan Materiil.
a)
Pembinaan materiil harus dapat mendukung pembinaan
logistik dalam rangka pelaksanaan tugas walaupun dalam pelaksanaannya pembinaan logistik tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pembinaan materiil.
19
b)
Setiap materiil harus ada pembinaannya.
c)
Kesadaran menjaga dan memelihara materiil milik negara
harus dipupuk.
d)
Pemisahan antara fungsi-fungsi Pre – audit (ordonatur),
Current audit (comptable), dan Post – audit (pengawasan materiil) harus jelas.
e)
Pelaksanaan pembinaan materiil harus bermanfaat untuk
kepentingan Negara.
f)
Pembinaan materiil tidak berdiri sendiri tetapi harus
sinkron dengan kebutuhan operasional, pembinaan personel dan pembinaan keuangan.
g)
Materiil yang kritis dan vital harus mendapat perhatian
yang khusus.
h)
Standarisasi dan normalisasi merupakan salah satu usaha
menuju kesederhanaan dan efisiensi.
9.
Bantuan Logistik Antar Angkatan dan Pembinaan Tunggal.
a.
Bantuan Logistik Antar Angkatan.
1)
Bantuan Logistik (Banlog) antar Angkatan adalah suatu kegiatan
yang dilakukan oleh salah satu komponen Angkatan atau unsur dari TNI untuk menyediakan bantuan materiil atau pelayanan jasa bagi
20
terselenggaranya tugas Pertahanan Negara oleh komponen / unsur Angkatan lainnya.
2)
Banlog Antar Angkatan dapat terjadi sekali saja atau secara
berulang disertai dengan ataupun tanpa perhitungan kembali biaya, diselenggarakan baik pada instalasi / fasilitas daerah dalam batas wilayah tertentu atau pada tingkat pusat baik dalam lingkup wilayah tertentu ataupun dalam lingkup wilayah nasional.
3)
Tujuan utama dari program Banlog antar Angkatan adalah untuk
memanfaatkan pelayanan silang antar Angkatan dalam bantuan materiil dan jasa logistik agar dapat dicapai penghematan dan efektifitas yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan tugas Pertahanan Negara.
4)
Setiap
komponen
Dephan
bertanggung
jawab
atas
penyelenggaraan Banlog bagi masing-masing kekuatan / pasukannya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan.
5)
Pengaturan penyediaan Banlog untuk komponen Angkatan lain
didasarkan atas kemampuan-kemampuan khusus dan sumber yang tersedia pada komponen / Angkatan yang bersangkutan.
6)
Banlog antar Angkatan hendaknya dapat diselenggarakan
sampai pada tingkat Komando utama yang diberi wewenang otorisasi dan mempunyai kemampuan sumber-sumber yang dibutuhkan.
21
b.
Pembinaan Tunggal. Tunggal.
1)
Banlog antar Angkatan dilakukan melalui pembinaan tunggal
yang memusatkan tugas dan tanggung jawab atas barang sama pakai atau fungsi pelayanan bagi seluruh Angkatan.
2)
Penugasan pembinaan tunggal ini diberikan kepada salah satu
badan atau Angkatan untuk kebutuhan semua Angkatan.
Pembinaan
tunggal dijabat oleh Kepala Badan Badan Pelaksana Tingkat Pusat (TNI) (TNI) atau Kepala Staf salah satu Angkatan yang ditunjuk oleh Panglima TNI berdasarkan kriteria konsepsi pemakai utama diantara Angkatan yang memiliki pengetahuan, skill, fasilitas serta pengalaman / sejarah yang paling luas dan mendalam.
3)
Untuk pelaksanaan tugas pembinaan tunggal ini, maka Kepala
Staf yang bersangkutan menunjuk pelaksana pembina tunggal yang akan melaksanakannya secara khusus.
Karena sifat tugas ini teknis,
maka pembinaan tunggal menunjuk dan menetapkan salah satu badan teknis dalam lingkungan Angkatannya sebagai badan pelaksana pembinaan tunggal.
4)
Pembinaan ini memusatkan pengendalian atas perhitungan dan
persediaan, menghapuskan duplikasi dalam pergudangan barang yang sama pada gudang-gudang yang berdekatan milik beberapa Angkatan, menghemat waktu dan memperpendek jarak dalam melayani tempattempat
perbekalan
dan
satuan-satuan
pemakai,
memudahkan
pelayanan antar Angkatan, menjamin koordinasi dari kegiatan-kegiatan perencanaan pengadaan, jadwal pengadaan dan pelaksanaan kontrakkontrak, memungkinkan peningkatan pemanfaatan fasilitas masingmasing Angkatan secara luas untuk kepentingan semua Angkatan.
22
5)
Masing-masing
program
Angkatan
mengajukan
kebutuhan
sesuai
kepada pembinaan tunggal, yang selanjutnya mengerjakan
penghitungan kebutuhan-kebutuhannya untuk rencana pengadaan lokasi
dari
kebutuhan-kebutuhan
tersebut
serta
penyelesaian
administrasi pengadaan. Pembinaan tunggal mengatur penyimpanan / penimbunan, menentukan gudang-gudang distribusi wilayah dan mengatur distribusi / penyaluran langsung kepada unsur-unsur satuan pemakaian semua Angkatan di dalam wilayah distribusi tersebut. Pembinaan tunggal juga menyelenggarakan pengendalian inventaris. Instalasi distribusi wilayah diberi tugas untuk melayani semua unsur Angkatan yang berkedudukan di dalam wilayah tanggung jawab pelayanannya.
Instalasi distribusi wilayah ini termasuk dalam
rangkaian saluran pembekalan dari pembinaan tunggal, dapat juga milik dari Angkatan lain dan penyelenggaraannya tetap dilaksanakan oleh pemilik tersebut.
6)
Pembina materiil TNI bina tunggal Angkatan dapat mencakup
seluruh atau sebagian kegiatan fungsional mulai kegiatan Litbang dan uji coba materiil, pengadaan, pengendalian inventaris, distribusi, pemeliharaan, pembinaan materiil lebih dan penghapusan.
7)
Dibidang angkutan, pembinaan tunggal, dapat dilaksanakan
melalui sistem pembinaan angkutan militer khususnya subsistem angkutan darat militer dan subsistem pengaturan dan pengendalian angkutan militer termasuk penentuan pola, sarana / prasarana dan prosedur yang meliputi :
a)
Pembinaan tunggal fungsi teknis dan penyelenggaraan
angkutan darat.
23
b)
Pembinaan tunggal fungsi pengaturan dan pengendalian
angkutan serta sarana / fasilitasnya.
8)
Masing-masing Angkatan lainnya membantu dengan pemberian
nasehat teknis kepada pembina tunggal lewat suatu kelompok penasehat serta memberikan bantuan “skill” dan fasilitas yang ada dan yang diperlukan oleh pembina tunggal.
10.
Stratifikasi Stratifikasi Pembinaan Logistik.
a.
Dipandang dari segi keseluruhan ruang lingkup pembinaan logistik,
stratifikasi pembinaan logistik sebagai berikut :
1)
Pembinaan Logistik Strategis, ialah pembinaan logistik pada
tingkat Mabes TNI dengan titik berat pada perencanaan strategis beserta pemograman dan penganggarannya.
2)
Pembinaan Logistik Pendukung, ialah pembinaan logistik yang
diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Pusat (Angkatan) melalui sistem instalasi logistik yang terbesar diseluruh wilayah nasional untuk melayani Satuan pemakai dan lebih berorientasi teknis.
3)
Pembinan Logistik Operasi, ialah pembinaan logistik yang
diselenggarakan pada tingkat daerah / lapangan oleh unsur-unsur logistik satuan-satuan pemakai dan yang lebih berorientasi taktis.
b.
Ditinjau dari sifat kegiatan sebagai berikut :
1)
Logistik penghasil, yang berhubungan dengan soal-soal ekonomi
negara dan yang menyangkut produksi kebutuhan-kebutuhan militer.
24
2)
Logistik pemakai, yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil
logistik penghasil untuk pelaksanaan tugas pokok.
11.
Fungsi-fungsi Logistik.
Untuk melaksanakan tugas pokok Sisbinlog maka
tugas pokok tersebut diurai kedalam fungsi-fungsi sebagai berikut :
a.
meliputi kegiatan penentuan kebutuhan, pengadaan /
Pembekalan;
pengusahaan, penimbunan / penyimpangan dan distribusi, pemeliharaan dalam penyimpanan serta pemungutan dan penghapusan.
b.
Pemeliharaan;
Meliputi
kegiatan
pemeliharaan
pencegahan,
perbaikan, modifikasi, pembangunan kembali (rebuild dan overhaul) serta penentuan kondisi dan klasifikasi.
c.
Pengangkutan;
Meliputi kegiatan angkutan dengan modus angkutan
darat, angkutan laut, angkutan udara dan saluran pipa.
d.
Perawatan Kesehatan;
Meliputi kegiatan pemeliharaan, pengobatan,
hospitalisasi, evakuasi, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan umum.
Peningkatan kesehatan umum dimaksudkan untuk mencapai daya
guna yang setinggi-tingginya dari unsur tenaga personel TNI AD beserta keluarganya yang berhak, agar terbina daya pelaksanaan tugas yang sebaikbaiknya setiap waktu.
e.
Konstruksi. Konstruksi.
Adalah pekerjaan pembangunan atau perbaikan fasilitas
untuk keperluan personel dan materiil meliputi kegiatan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitas dan penghapusan.
f.
Pelayanan Jasa-jasa Logistik Lainnya. Lainnya .
25
12.
Pokok-pokok Perbendaharaan Materiil.
Penyelenggaraan perbendaharaan
materiil dalam Sisbinlog adalah wujud pertanggungjawaban pengunaan kekayaan Negara yang dijabarkan dalam pembinaan fungsi-fungsi logistik.
Dilingkungan
Dephan dan TNI perbendaharaan materiil meliputi kegiatan-kegiatan utama yang dimulai sejak pengadaan sampai dengan penghapusannya. Sedangkan kegiatankegiatan pendukungnya dimulai sejak pemeriksaan sampai dengan kodifikasi dan standardisasi materiil. Fungsi-fungsi perbendaharaan terdapat dalam keordonaturan dengan
lingkup
perencanaan,
pengendalian,
penatabukuan,
pengawasan,
pengkomisian dan kebendaharaan.
a.
Pejabat Dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perbendaharaan Perbendaharaan..
Pejabat dalam
penyelenggaraan perbendaharaan materiil disusun dalam tataran kewenangan masing-masing dipegang oleh Ordonatur Materiil, Bendaharawan Materiil, Komisi
Pemeriksa
Materiil
serta
Pengawas
dan
pemeriksa
materiil.
Kewenangannya diberikan sesuai jalur struktur organisasi TNI.
1)
Ordonatur Materiil.
Ordonatur materiil dijabat oleh Menteri
Pertahanan ditingkat Departemen Pertahanan, Panglima TNI ditingkat Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan ditingkat Angkatan.
Pejabat
tersebut dapat memindahkan atau menyerahkan keordonaturannya kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara pemberian wewenang atau penyerahan wewenang.
Sebagai pemegang kekuasaan atas
perbendaharaan materiil dijajarannya, menetapkan kebijakan, aturanaturan serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan dengan tetap berpedoman kepada undang-undang perbendaharaan materiil.
2)
Bendaharawan Materiil.
Bendaharawan Materiil dijabat oleh
Kepala Gudang persediaan Pusat dan Kepala Gudang persediaan daerah.
Pengangkatan dan pemberhentian Bendaharawan Materiil
dilaksanakan oleh Ordonatur Materiil dengan surat keputusan yang
26
tembusannya dikirim sesuai jejang hirarkhis sampai kepada BPK. Pengangkatan dan pemberhentian dilaksananakan oleh Ordonatur Materiil.
Jabatan Bendaharawan tidak dirangkap oleh pejabat yang
melaksanakan fungsi pengawasan.
Sebagai bendaharawan yang
bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan materiil serta mempertanggungjawabkannya kepada ordonatur materiil.
3)
Komisi Pemeriksa Materiil.
Adalah Tim / panitia yang dibentuk
oleh Ordonatur untuk mengadakan pemeriksaan materiil.
Dipimpin
oleh seorang Perwira dan dibantu oleh seorang ahli dalam bidang yang diperiksa.
Bendaharawan Materiil tidak dibenarkan duduk dalam
kepanitiaan.
4)
Pengawas
dan
pemeriksa
materiil.
Pengawasan
dan
pemeriksaan materiil dilakukan oleh badan yang berada dilingkungan Dephan dan TNI serta Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK). Dilingkungan Dephan dan TNI dilaksanakan dengan cara pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. dilakukan
ditingkat
Inspektorat
Pengawasan fungsional
sedangkan
pengawasan
melekat
dilaksanakan sebagai berikut :
a)
Ditingkat pimpinan oleh Menteri Pertahanan, Panglima
TNI, Kepala Staf Angkatan dan Panglima Kotama dengan tugas menentukan
kebijaksanaan
umum
sesuai
lingkup
kewenangannya.
b)
Ditingkat Staf oleh Staf sebagai unsur
pimpinan sesuai kewenangan masing-masing.
pembantu
27
c)
Ditingkat Direktorat oleh Direktur pembina materiil selaku
staf
khusus
pimpinan
melaksanakan
pengawasan teknis sesuai
pengendalian
dan
Lapangan Kekuasaan Teknisnya
(LKT).
b.
Pengelompokan Materiil. Materiil.
Penyelenggaraan perbendaharaan materiil
didasarkan atas pengelompokan materiil sebagai berikut :
1)
Menurut tatanan penyelenggaraan : a)
Materiil Comptable. Yaitu materiil persediaan yang ada di
gudang persediaan dan dikelola oleh bendaharawan materiil.
b)
Materiil Non-Comptable. Non-Comptab le. Yaitu materiil yang berada diluar
gudang
persediaan
dan digunakan untuk operasional, terdiri
dari :
2)
(1)
Materiil inventaris.
(2)
Materiil dipakai habis.
Menurut sifat materiil.
Pengelompokan menurut sifat karena
didasarkan atas perbedaan dalam perlakuan pembinaannya; terdiri dari materiil bergerak, materiil tidak bergerak dan hewan.
a)
Materiil
tidak
bergerak,
meliputi
tanah,
gedung,
perumahan, jalan, jembatan, dermaga, Air Port termasuk kapal laut dan pesawat udara.
28
b)
Materiil yang bergerak, terdiri dari :
(1)
Materiil bekal umum, meliputi kelompok materiil dari
jenis barang pembekalan pembekalan yang sama-sama digunakan digunakan oleh semua Angkatan.
(2)
Materiil bekal kesehatan, meliputi jenis barang
perlengkapan dan bekal yang bersifat materiil.
(3)
Materiil
alat
perlengkapan,
meliputi
komoditi
perlengkapan, perkakas dan bekal.
c)
3)
Hewan.
Menurut Katagori.
a)
Materiil Utama, adalah jenis barang jadi lengkap dan
barang pengganti (assembly) yang sedemikian pentingnya, sehingga
dalam
teknik
pembinaannya
perlu
dipusatkan
pengendaliannya, baik selama dalam persediaan tingkat pusat dan
daerah
maupun
selama
berada
dalam
penggunaan
kesatuan pemakai.
b)
Materiil pembantu, adalah jenis barang jadi, barang
pengganti, suku cadang (spare dan repair part) dan jenis barang habis pakai yang tidak termasuk barang utama.
29
4)
Pengelompokan menurut kmoditi, dimana jenis barang tertentu
beserta kelengkapannya yang homogin dikelompokkan sebagai satu komoditi materiil, untuk lebih memudahkan pembinaannya karena kesamaan sifat, penggunaan, dan keahlian tehnis yang dibutuhkan.
5)
Pengelompokan menurut harga.
Jenis barang pada umumnya
dapat dipisahkan dalam kelompok jenis barang yang mempunyai nilai harga tinggi, sedang dan rendah.
Dalam pengelompokkan ini juga
sering dipertimbangkan faktor hubungannya dengan kepentingan tugas TNI AD, jenis barang yang kritis dan bernilai harga tinggi, yang biasanya dalam pembinaannya merupakan jenis barang yang diawasi atau diatur. Tetapi jenis barang yang mempunyai nilai harga sedang dan rendah pun, menurut derajat hubungannya dengan kepentingan tugas, dapat dipilih sebagai jenis barang yang diawasi atau diatur.
6)
Pengelompokan lainnya.
a)
Pengelompokan menurut barang yang bersifat khusus
militer (Almil) dan barang bersifat sipil (Alsip).
b)
Pengelompokan dalam kelas bekal yang disesuaikan
dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan fungsi pembekalan, meliputi :
(1)
Bekal kelas I : Semua bekal yang habis dipakai
dengan jumlah yang relatif tetap dalam segala keadaan seperti bahan pangan (Beras, lauk pauk).
(2)
Bekal kelas II : Semua bekal yang diberikan
sebagai permulaan pembekalan kepada perorangan/
30 satuan sesuai TOP/DSPP atau daftar alokasi lain seperti pakaian, senjata, kendaraan, alat satuan lain.
(3)
Bekal kelas III : Semua bekal perminyakan kecuali
untuk pesawat terbang, bekal perminyakan tersebut seperti bahan bakar, minyak dan pelumas.
Sedangkan
untuk pesawat terbang digunakan klasifikasi kelas II.A, III.A, IV.A dan V.A.
(4)
Bekal kelas IV : Semua bekal yang tidak termasuk
dalam kelas lain yang dikeluarkan dengan cara khusus seperti alat perkuatan medan, alat konstruksi dan lain-lain.
(5)
Bekal kelas V : Semua jenis munisi, kecuali jenis
bom.
c)
Pengelompokan menurut nilai setelah penghapusan terdiri
dari materiil rahasia, berbahaya dan tidak berbahaya/tidak laku dijual.
d)
Pengelompokan
menurut
klasifikasi/kondisi/kelaikan klasifikasi/kondi si/kelaikan
setelah komisi pemeriksaan materiil sebagai berikut :
(1) syarat
Baik.
Adalah materiil yang masih memenuhi
pemakaian
peraturan.
sebagaimana
ditentukan
dalam
31
(2)
Rusak Ringan.
memenuhi
syarat
Adalah materiil yang tidak pemakaian
tetapi
masih
dapat
diperbaiki sehingga laik untuk dipergunakan lagi.
(3)
Rusak
Berat.
Adalah materiil
yang tidak
memenuhi syarat pemakaian dan tidak dapat diperbaiki.
13.
Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT).
Lapangan Kekuasaan Teknis adalah
wewenang dan tanggung jawab teknis yang dimiliki oleh pembina komoditi dalam melaksanakan pembinaan fungsi teknis terhadap materiil, fasilitas dan jasa. Keberhasilan Sisbinlog dipengaruhi oleh dalam dan luasnya LKT para Pembina fungsi teknis tersebut.
LKT dikembangkan berdasarkan ketentuan teknis untuk
mendukung tugas pokok Komando dari segi opersional dan taktis yang diterapkan dari mulai tingkat pimpinan atas sampai kepada satuan, untuk menerapkan disiplin berdasarkan norma teknis managemen.
Menjadi kewajiban para pejabat ditiap
eselon baik pejabat pemegang fungsi Kodal maupun pejabat fungsional dibidang logistik untuk dapat menyerasikan antara LKT dengan wewenang Kodal sehingga menjamin kelancaraan dukungan logistik.
Dengan demikian penerapan LKT oleh
para Pembina fungsi logistik harus mewujudkan keserasian antara kekuasaan dan kewajiban yang dapat menunjang kebijaksanaan operasional dalam arti ;
a.
Memperlancar dukungan logistik sampai kepada satuan pemakai.
b.
Meningkatkan efektifitas dan efesiensi teknis dukungan logistik.
c.
Menertibkan
administrasi
pembinaan
(kebenaran
hukum
perbendaharaan). d.
Mengurangi beban administrasi satuan pemakai.
e.
Tidak menimbulkan perbedaan prioritas dukungan antara satuan
organik dan non organik.
32
14.
Evaluasi. Evaluasi .
a.
Apa yang melatar me latar belakangi perlunya Pasis mempelajari Sisbinlog
TNI AD ? b.
Sebutkan dan jelaskan salah satu azas pembinaan logistik yang Pasis
ketahui ! c.
Sebutkan dan jelaskan salah satu prinsip pembinaan logistik yang Pasis
ketahui ! d.
Sebutkan stratifikasi logistik baik ditinjau dari keseluruhan ruang lingkup
pembinaan maupun ditinjau dari sifat kegiatannya ! e.
Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi logistik !
f.
Apa yang Pasis ketahui tentang Pembinaan tunggal !
g.
Apa yang Pasis ketahui tentang Bantuan Logistik Antar Angkatan !
h.
Mengapa dalam Sisbinlog aturan perbendaharaan materiil ? Jelaskan !
i.
Apa yang Pasis ketahui tentang LKT dan mengapa LKT itu diperlukan
dalam Sisbinlog ?
33
BAB III PEMBINAAN LOGISTIK TNI AD
15.
Umum. Umum.
a.
Sebagaimana
telah
diuraikan
diatas
bahwa
Sisbinlog
TNI
AD
merupakan bagian dari Sisbinlog TNI, segala aturan-aturan/pedoman dasar yang berlaku dalam Sisbinlog TNI berlaku pula dalam Sisbinlog TNI AD. Disamping itu Sisbinlog TNI AD juga merupakan bagian dari Sisbin TNI AD. Agar Sisbin TNI AD
dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka
unsur/subsistem-subsistem unsur/subsistem-s ubsistem dalam dalam Sisbin TNI AD harus saling mendukung. Sisbinlog TNI AD harus memberi kontribusi kepada Sisbin-sisbin lain dalam Sisbin TNI AD.
b.
Penyelenggaraan pembinaan logistik TNI AD, tidak sekedar ditujukan
untuk mewujudkan dukungan logistik tetapi juga harus dapat menjamin tegaknya prosedur
dengan memperhatikan hukum dan aturan-aturan lain
yang berlaku sehingga penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memudahkan pembinaannya, fungsi-fungsi logistik dikelompokkan dalam wujud materiil, fasilitas dan jasa.
Pengelompokan tersebut didasari
adanya perbedaan perlakuan dalam pembinaannya.
c.
Dalam pembinaan logistik TNI AD, tidak dapat dihindari adanya
pengerahan atau penggunaan sumber-sumber logistik yang tersedia diwilayah secara serentak, cepat, tepat, terpadu dan terarah guna menghadapi keadaan darurat.
Sumber-sumber logistik tersebut harus dibina agar dapat didaya
gunakan untuk kepentingan
TNI AD.
Pembinaan dan penggunaan
sumber-sumber logistik tersebut akan dibahas secara lebih rinci dalam bab tersendiri tentang Logistik Wilayah.
34 16.
Hubungan Sisbinlog Dalam Sisbion TNI AD.
dengan Sisbin-sisbin lain dalam Sisbin TNI AD
Hubungan Sisbinlog TNI AD perlu dipahami dalam rangka
memperoleh suatu pemahaman yang holistik tetang Sisbinlog TNI AD.
a.
Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinpers.
Hubungan Sisbinlog
dengan Sisbinpers adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan personel. Kebutuhan personel personel tersusun secara hirarkhis
dari kebutuhan yang paling
mendasar yaitu yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian meningkat kepada kebutuhan keamanan dan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis sampai kepada kepuasan/aktualisasi diri. Sisbinlog dengan Sisbinpers bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan personel dengan melihat personel dalam 2 (dua) dimensi yaitu personel sebagai pembina dan pengguna logistik serta personel sebagai individu-individu individu-individ u dan organisasi.
Sisbinlog memberi dukungan
logistik untuk memenuhi kebutuhan personel sebagai pengguna dalam kaitan sebagai organisasi dengan memberi dukungan logistik untuk memenuhi kebutuhan personel yang paling mendasar seperti kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kesehatan.
Karena kebutuhan tersebut sifatnya mendasar
maka orientasi Sisbinlog adalah kepada siklus pembinaan personel yaitu mulai pengadaan,
pemeliharaan/peningkatan,
sampai kepada pemisahan.
kekuatan/kemampuan,
perawatan
Siklus pembinaan tersebut bersifat konstan/
tetap dan berlanjut sehingga wujud dukungan logistikpun bersifat tetap dan berlanjut.
b.
Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinstru. Sisbinstru.
/subsistem /subsistem dari Sisbinlog Sisbinlog adalah adalah pengorganisasia pengorganisasian n logistik. logistik.
Salah
satu unsur
Wujud organisasi organisasi
logistik adalah instalasi/depo/lumbung-lumbung/produksi dan badan/institusi logistik.
Organisasi Sisbinlog disusun sedemikian rupa dari mulai tingkat
pusat sampai ketingkat daerah. Tujuan pengorganisasian yaitu untuk menggerakan Sisbinlog itu sendiri.
35 Begitu pula halnya dengan Sisbinstru, salah satu unsur/subsistem Sisbinstru adalah pengorganisasian.
dari
Sisbinstru merumuskan organisasi
satuan-satuan TNI AD melalui gelar satuan dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah termasuk proses pengembangan kekuatan dan kemampuannya. Sisbinlog
merumuskan/menyusun
badan/instalasi
logistik
tingkat
pusat
maupun tingkat daerah baik badan/instalasi logistik pada organisasi satuan intelejen, satuan tempur, satuan teritorial maupun satuan pendukung untuk menjamin agar Sisbinlog dapat bergerak mengalir memberi dukungan logistik dari daerah belakang/pangkalan /sumber-sumber logistik ke daerah/satuan terdepan sehingga menjamin terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AD yang tersusun dalam gelar satuan yang dikelola oleh Sisbinstru.
c.
Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinrengar.
Wujud dukungan
logistik berupa benda dan kegiatan.
Baik berupa benda atau kegiatan,
sumbernya
satuan
diperoleh
kemampuan sendiri.
dari
dukungan
atas
yang
berasal
dari
Untuk keperluan pembinaan, sumber logistik tersebut
dapat berupa biaya (untuk mewujudkan suatu benda), benda/materiil/bekal (hasil pengadaan atau rekayasa) dan kegiatan (dalam bentuk jasa).
Sumber
logistik berupa biaya tersusun dalam suatu rencana anggaran baik jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjang yang dikelola oleh Sisbinrengar mencakup rencana anggaran seluruh TNI AD yang dikemas dalam Sisbin TNI AD.
Pada dasarnya titik berat keberhasilan pembinaan TNI
AD tergantung dari kemampuan logistiknya.
Sisbinlog TNI AD berperan
memberi masukan dalam bentuk rencana kebutuhan anggaran baik kebutuhan rutin maupun kebutuhan pembangunan, baik jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjang secara tepat
dan akurat termasuk kebutuhan
cadangan dalam mengantisipasi ketidak pastian kondisi lingkungan.
36 d.
Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinpinak.
Konsep Sisbinlog TNI
AD adalah sebuah piranti lunak yang bersifat sementara, berlaku untuk kurun waktu tertentu selama konsep tersebut masih dianggap relevan sesuai kondisi lingkungan yang berkembang.
Karena sifatnya sangat rentang dengan
kondisi lingkungan yang selalu berubah maka konsep Sisbinlog TNI AD harus kenyal dan luwes sehingga pengertian “sementara” dapat berlaku untuk jangka panjang demi memelihara kesinambungan pembinaannya. Konsep Sisbinlog pada dasarnya menjelaskan tentang mekanisme pembinaan logistik secara garis besar, berpedoman pada konsep strata yang lebih tinggi dan masih harus dijabarkan lebih lanjut sampai kepada yang bersifat teknis.
Konsep
Sisbinlog harus mengikuti disiplin dalam Sisbinpinak karena pembinaan konsep-konsep tersebut merupakan bagian dari Sisbinpinak.
Sisbinpinak
merumuskan buku petunjuk mulai dari level strategis sampai kepada level operasional, taktis dan teknis yang bersusun secara hirarkhis, saling menjiwai dan dijiwai.
Hal tersebut dimaksud agar pelaksanaan pada level teknis tidak
menyimpang dari kebijakan pada level strategis.
Konsep Sisbinlog adalah
petunjuk pembinaan yang berada pada level operasional yang masih perlu penjabaran dalam bentuk Buku Petunjuk Administrasi pada level taktis serta Buku Petunjuk Teknis pada level teknis. Keberadaan maupun relevansi bukubuku
petunjuk
tersebut
menjadi
keharusan
dalam
Sisbinlog
agar
kesinambungan pembinaan logistik tidak terganggu oleh proses alih generasi.
e.
Hubungan Sisbinlog dengan Sistem Informasi Pembinaan TNI AD.
Keberhasilan Sisbinlog dalam memberi dukungan logistik kepada satuan pemakai
sangat
ditentukan
oleh
tingkat
perencanaan
kebutuhan.
Perencanaan kebutuhan dalam Sisbinlog bersifat kombinasi antara Top-Down dengan Buttom-up.
Top Down karena sangat tergantung kepada sumber
dana, kebijakan pimpinan serta persediaan yang ada, sedangkan bottom up karena harus sesuai dengan skala prioritas kebutuhan satuan pemakai.
37 Prinsip dukungan logistik yang diberikan kepada satuan pemakai adalah tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
Kekeliruan / keterlambatan satuan
pemakai memberi masukan tentang kebutuhan logistiknya atau kekeliruan / keterlambatan badan-badan logistik mengolah data berdampak terhadap keliru / terlambatnya terlambatnya keputusan keputusan yang diambil oleh pimpinan.
Dalam kondisi
lingkungan yang dinamis dan penuh perubahan disamping besar dan tersebarnya organisasi TNI AD yang syarat dengan data logistik diperlukan suatu proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
Sistem
Informasi Pembinaan TNI AD berperan dalam pembinaan informasi yang dilengkapi dengan peralatan elektronik canggih. Sistem Informasi Pembinaan TNI AD bertugas mengolah data menjadi informasi dengan jaringan yang cukup luas dari tingkat pusat ke tingkat daerah.
Sisbinlog melalui badan-
badan logistik baik di daerah maupun di pusat berkewajiban mendayagunakan simpul-simpul lingkungannya.
Sistem
Informasi
Pembinaan
TNI
AD
yang
ada
di
Masukan data kepada Sistem Informasi Pembinaan TNI AD
selanjutnya diolah menjadi informasi untuk disampaikan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan sehingga dukungan logistik memenuhi prinsip-prinsip yang dikehendaki.
17.
Pembinaan Materiil.
Pembinaan
materiil
mempunyai
tugas
pokok
menjamin dan mempertahankan kesiapan materiil yang dimiliki dan digunakan oleh TNI AD sehingga memiliki kehandalan yang tinggi, berdaya dan berhasil guna, dengan menggunakan sumber daya optimal yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif untuk mendukung tugas-tugas TNI AD. Tugas pokok ini harus dilaksanakan disemua eselon TNI AD yang dalam implementasinya diselenggarakan melalui fungsi-fungsi pembinaan materiil secara langsung meliputi Penentuan Kebutuhan, Penelitian dan Pengembangan, Pengadaan, Distribusi, Pembinaan materiil lebih, persediaan mati dan penghapusan serta fungsi-fungsi
38 pendukung meliputi pengendalian Inventory, Standardisasi, Katalogisasi, Sistem Informasi Pembinaan Materiil, Administrasi perbendaharaan Materiil, mobilisasi dan demobilisasi. demobilisasi .
Sedangkan pembinaan materiil secara tidak langsung terhadap
penguasaan sarana pembinaan yang meliputi personel, pendidikan dan latihan, fasilitas dan doktrin, teknik serta petunjuk-petunjuk tidak dibahas dalam uraian ini.
a.
Penentuan Kebutuhan. Kebutuhan.
1)
Penentuan kebutuhan meliputi segala usaha, pekerjaan dan
kegiatan yang berhubungan dengan penentuan jenis, jumlah dan persyaratan teknis materiil yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung operasi dalam rangka pelaksanaan tugas dalam kurun waktu tertentu.
2)
Dalam pelaksanaan pembinaan materiil, penentuan kebutuhan
merupakan kegiatan yang berperan memberikan pembatasan terhadap penentuan jenis, jumlah dan persyaratan teknis materiil.
3)
Tujuan penentuan kebutuhan ialah untuk menjamin
agar
kemampuan dukungan materiil selalu berada dalam kondisi siap operasional pada setiap perkembangan keadaan sehingga akan dapat mendukung
upaya
penanggulangan
terhadap
berbagai
bentuk
ancaman yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.
4)
Penentuan kebutuhan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan
operasional yang mencakup kebutuhan untuk investasi maupun kebutuhan rutin pembinaan dengan memperhatikan persediaan materiil yang telah ada dan yang akan masuk.
39 Kebutuhan-kebutuhan
materiil
tersebut
harus
jelas
dan
cepat
perwujudannya serta memenuhi persyaratan baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tuntunan perkembangan keadaan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.
Agar selalu dapat dilakukan
penyesuaian maka penentuan kebutuhan harus selalu ditinjau kembali dengan sistem umpan balik.
Dalam realisasinya kebutuhan materiil
dibatasi oleh sumber yang tersedia dan penentuan urutan prioritas.
b.
Penelitian, Pengembangan dan Uji Coba. Coba.
1)
Penelitian dan Pengembangan (Litbang) adalah segala usaha,
pekerjaan dan kegiatan ilmiah dan teknik yang dilakukan secara terus menerus dibidang materiil, dan meliputi fungsi pencarian, penelaahan, percobaan, penciptaan dan penyempurnaan materiil sesuai dengan kebutuhan TNI AD.
2)
Uji Coba (Ucob) adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan
ilmiah dan teknis dibidang materiil, yang meliputi fungsi pemeriksaan, percobaan dan perbandingan, guna menilai dan menentukan kualifikasi materiil sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.
3)
Pembinaan Litbang dan Ucob materiil didasarkan pada siklus
hidup materiil.
Pembinaan Litbang dan Ucob materiil diselenggarakan
dengan membagi jangka waktu suatu sistem peralatan yang dibina kedalam tahap-tahap pembinaannya seperti :
a)
Tahap perumusan konsepsi materiil, meliputi :
(1)
Pengembangan penelitian konsepsi / ide materiil.
(2)
Pengembangan lanjutan konsepsi / ide materiil.
40
b)
Tahap penentuan type standard materiil, meliputi :
(1)
Pemilihan type materiil yang telah dikembangkan.
(2)
Penelahaan,
pengkajian
kemungkinan
dan
penciptaan model percobaan dan prototype. (3)
Penilaian dan penentuan type standard melalui
ujian taktis prototype yang telah diciptakan.
c)
Tahap pembinaan materiil meliputi :
(1)
Penentuan persyaratan kualitatif dan standard
engineering materiil untuk pengadaan, produksi dan pengujian materiil pada penerimaan.
(2)
Penentuan data kuantitatif dan kualitatif guna
pembinaan inventaris.
(3)
Penentuan
modifikasi
data
materiil
pemakaian,
guna
pembinaan
kerusakan
dan
distribusi
dan
pemeliharaan.
(4) waktu
Penentuan norma efisiensi penggunaan jangka materiil
guna
modifikasi,
penghapusan
dan
pengalihan type.
(5)
Mengintroduksikan sistem peralatan baru yang
memiliki dampak luas dan komplek serta memakan biaya dengan menempatkan fungsi Litbang dan Ucob materiil
41
sebagai
suatu
bagian
yang
penting
dalam
sistem
pembinaan materiil. Sebelum sistem peralatan baru yang diajukan
dapat
memasuki
tahap
pengembangan
engineering dan produksi (pengadaan) haruslah dipenuhi enam syarat pokok oleh Litbang dan Ucob, yaitu :
(a)
Harus ditonjolkan bahwa sistem peralatan
membutuhkan pengembangan teknologi.
(b)
Sistem
terhadap
peralatan
suatu
baru
ancaman
harus
yang
tanggap
nyata
atau
diperkirakan, dan merupakan sistem peralatan yang lebih baik dari pada yang telah ada, dan karenanya maksud
dan tujuan penggunaannya
harus ditentukan dengan jelas.
©
Efektif dalam penggunaan penggunaan dan merupakan merupakan
pendekatan
teknis
yang
paling
baik
untuk
memperolehnya.
(d)
Harus
menjamin
keseimbangan
optimal
antara efektifitas operasinal, biaya dan jadwal waktu.
(e)
Pembiayannya harus relatif menguntungkan
dibanding
pembiayaan
sistem
peralatan
yang
sejenis, sehingga terjamin bahwa tidak akan menjadi duplikasi dari sistem peralatan yang telah
42 ada,
baik
dalam
pemakaian
maupun
dalam
dan
jadwal
pesediaan.
(f)
Biaya
siklus
hidup
pengembangan yang diperkirakan harus memadai dapat diterima.
c.
Pengadaan.
1)
Pengadaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk
mendapatkan sarana logistik dengan cara pembelian baik dari luar maupun dalam negeri, pembangunan, penerima bantuan, sewa, pengerahan,
produksi,
perbaikan
dan
pembangunan
kembali,
permintaan kepada atasan, pengerahan (mobilisasi) yang dilaksanakan dalam keadaan darurat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta pemanfaatan sumber-sumber lawan.
2)
Pengadaan
ditujukan
untuk
mmenuhi
kebutuhan
Satuan
Pemakai atau untuk mengisi gudang persediaan sebagai cadangan dalam mengatasi keadaan yang tidak terduga.
Pengadaan selalu
mempedomani persyaratan operasional, persyaratan teknis, mutu, harga, waktu serta tempat yang ditentukan.
Untuk penyederhanaan
proses pengadaan dilakukan dengan stradarisasi materiil.
3)
Tindakan pengadaan mempunyai pengaruh yang luas, baik pada
perkembangan ekonomi nasional maupun pada Hanneg sehingga menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Program pengadaan akan mempengaruhi keputusan dalam penggunaan dan perluasan dari kapasitas produksi yang tersedia dalam hal pengembangan fasilitas baru, modernisasi sarana produksi, pengembangan cadangan sumber
43 tenaga manusia, sumber alam dan berbagai untuk yang terdapat dalam sistem produksi nasional.
4)
Kegiatan perencanaan dapat dimulai secepat mungkin setelah
diterimanya program-program yang diajukan.
Rencana pengadaan
mencakup pertimbangan-pertimbangan pokok, antara lain dana yang tersedia dan cara seleksi rekanan, penyerahan barang, kebutuhan yang datang, dan proses administrasi administra si dalam kontrak.
Bila program
mencakup pula kegiatan Litbang, maka rencana pengadaan dibuat mulai
dari
tahap
permulaan
penelitian
sampai
pada
tingkat
pengembangan terakhir.
5)
Dana untuk tindakan pengadaan dinyatakan dalam anggaran
dari APBN yang telah disyahkan untuk Dephan cq TNI AD, dan merupakan pembatasan yang harus mendapatkan perhatian penuh dari pembina logistik dalam rangka penentuan otorisasi sebagai dukungan terhadap masing-masing program materiil.
Hal ini tidaklah berarti
secara mutlak bahwa tindakan pengadaan lain (diluar mata anggaran) yang mendesak tidak dilakukan.
Bila perlu, program pengadaan yang
telah tersedia mata anggarannya dapat ditunda atau dibatalkan demi kepentingan pengadaan yang lebih mendesak.
6)
Pengadaan materiil pada dasarnya dilakukan secara kerja sama
dengan pihak ketiga (rekanan) melalui kontrak.
7)
Pemerintah dalam hal ini Dephan cq
Angkatan Darat dapat
memiliki fasilitas produksi sendiri sebagai sumber pengadaan untuk menghasilkan barang / materiil guna memenuhi kebutuhan pertahanan, seperti senjata, munisi, alat-alat perlengkapan khusus, suku cadang peta
dan
barang
lainnya
penggunaannya untuk umum.
yang
bersifat
khas
dan
terbatas
44
8)
Pengadaan dapat dilakukan di pusat, di daerah atau secara lokal
dengan pertimbangan sebagai berikut :
a)
b)
c)
Pengadaan Tk. Pusat :
(1)
Perlu keseragaman dalam type dan mutu.
(2)
Diperlukan pengendalian terpusat.
(3)
Adanya penekanan terhadap waktu dan harga.
Pengadaan Tk. Daerah :
(1)
Pengembangan potensi daerah.
(2)
Penyederhanaan distribusi.
(3)
Penyebaran materiil.
(4)
Mudah diperoleh di daerah.
(5)
Lebih ekonomis.
Pengadaan Tk. Satuan / Lokal.
Untuk memenuhi
kebutuhan satuan dalam jumlah relatif sedikit / kecil dilakukan oleh satuan sendiri berdasarkan pertimbangan :
(1)
Tidak dialokasikan secara fisik dari satuan atas.
(2)
Kondisi
setempat
lebih menguntungkan
untuk
pengadaan lokal. (3) mutu.
Tidak mutlak diperlukan keseragaman type dan
45
9)
Penyelenggaraan pengadaan harus bebas dari perbuatan KKN .
Personel yang melakukan perbuatan KKN
dikenakan sanksi sesuai
dengan UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
d.
Pengendalian Inventaris.
1)
Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengendalian inventaris
adalah pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena dapat mempersingkat waktu dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan. Keanekaragaman kebutuhan Satuan diperlukan adanya persediaan yang harus dipelihara untuk memberikan jaminan pembekalan bagi setiap kesatuan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dengan proses pembekalan yang sesingkat-singkatnya.
2)
Pengendalian imventaris merupakan titik pusat dari seluruh
kegiatan pembinaan logistik TNI AD, karena lancar atau tidaknya arus barang sangat tergantung pada efektifitas kegiatan yang dilakukan jauh sebelum barang perbekalan didistribusikan kepada pemakai.
Fokus
kegiatan pengendalian inventaris terletak pada tugas dan tanggung jawab dari Pusat Pengendalian Pengendalian Inventaris Inventaris terhadap komoditi kelompok ditingkat pusat.
3)
Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengendalian inventaris
mencakup penyusunan katalog, perhitungan kebutuhan, pengarahan pengadaan, pengarahan distribusi, pengarahan pemeliharaan dan pengarahan penghapusan.
46
4)
Pengendalian inventaris mencakup materiil comptable maupun
non comptable kecuali materiil yang dipakai habis.
Pengendalian
inventaris mengatur pula tentang pemakaian materiil karena sebagian besar dari materiil berada dalam pemakaian baik di satuan maupun perorangan.
Para
pemakai
materiil
bertanggung
jawab
atas
penggunaan materiil yang dalam penguasaannya dan wajib melaporkan secara periodik.
Terhadap perubahan keadaan materiil karena
kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau cara penggunaan yang tidak semestinya dikenakan tuntutan ganti rugi.
Materiil tersebut tidak
boleh dihipotikkan / digadaikan.
5)
Pengendalian inventaris dilakukan dengan mendayagunakan
sistem informasi dan sistem komunikasi yang tersedia sehingga dapat memperoleh informasi materiil dengan cepat, benar dan lengkap.
e.
Sistem Informasi Pembinaan Materiil.
1) supra
Sistem informasi pembinaan materiil merupakan bagian dari system
mendayagunakan sehingga
dapat
informasi
pembinaan
mekanisme menghasilkan
yang
fuingsi-fungsi keluaran
diperlukan pembinaan
yang
diperlukan
untuk materiil, untuk
mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan rutin maupun pembinaan kemampuan pertahanan Negara. Adapun data yang diperlukan adalah data yang bersangkutan dengan kegiatan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan.
2)
Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil dilakukan
melalui penyampaian laporan atau data secara rutin dan hirarkhis dari satuan pelapor kepada instalasi pengumpul dan pengolah data.
47
3)
Untuk itu, dalam sistem informasi pembinaan materiil perlu
dikembangkan adanya prosedur sistem informasi pembinaan materiil dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a)
Penyampaian data menggunakan bentuk / formulir yang
telah ditetapkan. b)
Penyampaian data menggunakan sarana komunikasi
yang tepat. c)
Pelayanan merupakan bagian integral dari pembinaan
materiil.
f.
Katalogisasi.
1)
Katalogisasi dimaksudkan untuk :
a)
Memberikan kemudahan dalam daur pembinaan materiil
dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan, penyiapan dan penyaluran serta pemeliharaan dan pengendalian materiil.
b)
Adanya
satu
bahasa
dan
keseragaman
dalam
mengidentifikasi, modifikasi, pengelompokkan dan klasifikasi materiil.
2)
Sasaran katalogisasi adalah untuk menghemat anggaran, tenaga
dan waktu dengan cara mempercepat dan memperlancar pelaksanaan administrasi
pengurusan
ketepatan dan keamanan.
materiil
dengan
memperhatikan
faktor
48
g.
Standarisasi.
1)
Standardisasi dimaksudkan untuk menekan sekecil mungkin
jumlah, jenis, ukuran, ukuran, bahan, spesifikasi, spesifikasi, merk dan type materiil sehingga dapat dicapai daya dan hasil guna pemakaian serta distribusi ke Satuan pemakai.
2)
Penyelenggaraan
Standarisasi
materiil
dilaksanakan
berdasarkan persyaratan taktis dan teknis serta secara bertahap dan berlanjut sesuai dengan kemampuan Negara.
h.
Pengurusan perbendaharaan
Pengurusan Perbendaharaan.
diselenggarakan guna menjamin ketertiban dan kelancaran administrasi, pengawasan dan pertanggungjawaban perbendaharaan materiil dan uang yang digunakan dalam pembinaan materiil. menyangkut
fungsi-fungsi
Otorisator,
Pengurusan perbendaharaan
Ordonatur,
Bendaharawan
dan
Pengawasan.
i.
Pendistribusian.
1)
Pendistribusian adalah proses pembekalan mulai penerimaan
sampai pengirimannya kepada Satuan pemakai terakhir yang langsung menggunakan bekal tersebut . kegiatannya mencakup :
a)
Penerimaan.
Penerimaan dari manapun datangnya
merupakan asset yang harus tercatat sebagai kekayaan Negara. Sumber-sumber penerimaan didapat dari hasil pengadaan, hasil materiil lebih, hasil perakitan, hasil penghapusan, dari gudang lain, hasil hibah dan hasil sitaan / temuan.
49
b)
Penimbunan,
ialah
proses
penyimpanan
dan
pemeliharaan barang sebelum dibagikan kepada konsumen / pemakai.
Penyimpanan / penimbunan materiil dilakukan
digudang-gudang penyimpanan sebagai berikut :
(1)
Gudang Persediaan Pusat.
Bendaharawan Materiil.
Dipimpin oleh
Gudang ini menyimpan materiil
yang berasal dari hasil pengadaan tingkat pusat, lembagalembaga pemerintah serta dari sumber penerimaan lainnya untuk pengisan Gudang Persediaan Daerah / Kotama.
Pada hakekatnya gudang ini tidak melayani
perorangan atau kesatuan kecuali ada ketentuan lain.
(2)
Gudang persediaan daerah.
bendaharawan Materiil.
Dipimpin oleh
Gudang ini menyimpan materiil
yang berasal dari Gudang Persediaan Pusat, hasil pengadaan daerah / Kotama atau hasil pengadaan lokal. Gudang
ini
untuk
melayani
kebutuhan
Gudang
Pemakaian. Pada hakekatnya gudang ini tidak melayani perorangan atau kesatuan kecuali ada ketentuan lain.
(3)
Gudang Pemakaian. Dipimpin oleh kepala gudang
bukan Bendaharawan.
Gudang ini menyimpan materiil
yang berasal dari gudang persediaan daerah / Kotama serta materiil hasil pengadaan lokal.
Gudang ini untuk
melayani kebutuhan satuan pemakai serta perorangan.
50
c)
Pengeluaran Materiil.
Pengeluaran materiil dilaksanakan
oleh Kepala Gudang sebagai bendaharawan materiil atau oleh kepala gudang bukan Bendaharawan materiil atas perintah Ordonatur Materiil / Dan / Ka Satker.
d)
Pengangkutan, adalah proses untuk pengiriman atau
pemindahan barang dengan menggunakan modus angkutan yang tersedia.
e)
Pembagian, adalah proses pengeluaran barang kepada
pemakai.
Biasanya barang itu akan tetap berada ditangan para
pemakai sampai habis terpakai, menjadi rusak atau usang.
2)
Tujuan pendistribusian adalah menyalurkan barang dari sumber
pengadaan kepada pemakai yang sedapat mungkin diusahakan secara langsung
dengan
tetap
perbendaharaan materiil.
memperhatikan
aturan
adminstrasi
Pendistribusian harus tanggap terhadap
kebutuhan pemakai, cukup kenyal terhadap perubahan kondisi, ekonomis dalam penggunaan modus angkutan, penghematan tenaga manusia serta mampu bertahan terhadap gangguan yang ditimbulkan baik oleh cuaca, medan maupun tindakan lawan.
3)
Mobilitas pendistribusian tergantung organisasi pembekalan,
jalur pendistribusian pendistribusian dan pola pelayanan. pelayanan.
Mobilitas pendistribusian pendistribusian
harus dapat menjamin terselenggaranya kontinuitas bantuan bagi pasukan yang bergerak cepat sesuai dengan kepentingan intensitas pertempuran.
Pemindahan pasukan secara cepat guna memperoleh
pendadakan atau konsentrasi kekuatan hanya dicapai dengan efektif, apabila cukup tersedia bekal yang sesuai dengan kebutuhannya.
51
Hal
ini
sebagian
pendistribusian bekal.
besar
tergantung
pada
kemampuan
dari
Untuk pembekalan ulang dan pelayanan jasa
dibutuhkan perencanaan yang teliti dan disiplin yang baik.
Ada
kesesuaian antara kecepatan gerak dan kemampuan pembekalan. Untuk
ini
keputusan-keputusan
taktis
harus
mempertimbangkan
pembatasan pembekalan.
4)
Pendistribusian harus mampu menyesuaikan diri pada situasi
yang selalu berubah, disamping memenuhi persyaratan sederhana, terpercaya dan tanggap. bantuan
logistik
pengendalian
Setiap Komandan yang mempunyai fungsi
(Banlog)
atas
materiil
hendaknya yang
diserahi
benar-benar
tanggung
jawab
dibutuhkan
untuk
pelaksanaan tugas pokok dengan persediaan yang ditentukan atas dasar frekuensi permintaan barang.
Dengan demikian maka kepada
setiap eselon pembekalan dilapangan memerlukan bekal cadangan.
j.
Pembinaan Materiil Lebih, Persediaan Mati dan Penghapusan. Penghapusan .
1)
Dalam pembinaan materiil tidak dapat dihindari terjadinya materiil
lebih dan persediaan mati yang perlu tindakan penghapusan dengan alasan.
a)
Karena pertimbangan teknis dan ekonomis tidak ada
manfaat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai akibat dari :
(1)
Keadaan rusak tidak dapat diperbaiki lagi atau
terlalu mahal biaya perbaikannya bila dibandingkan dengan kepentingan penggunaan materiil tersebut.
52
(2)
Materiil yang secara teknis tidak dapat digunakan
lagi akibat modernisasi dan sudah ada penggantiannya.
(3)
Materiil yang telah melampaui batas kegunaannya
menurut ketentuan (kadaluarsa) dan tidak diperlukan lagi oleh TNI AD.
(4)
Materill
yang
karena
penggunaannya
sudah
mengalami perubahan dalam spesipikasi, seperti terkikis dan lain-lain.
(5)
Secara teknis materiil tidak dapat digunakan lagi
karena busuk.
(6)
Selisih kurang dalam timbangan / ukuran yang
ditimbulkan akibat penguapan / susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
(7)
Karena berbahaya bila disimpan lebih lama, seperti
munisi, bahan peledak, zat kimia.
b)
Karena lebih baik dalam arti ekses maupun surplus dan
secara umum tidak diperlukan lagi oleh TNI AD.
c)
Karena
hilang
/
kekurangan
perbendaharaan
atau
kerugian yang disebabkan oleh :
(1)
Kecelakaan atau alasan
tak terduga (force
majuere) bukan karena kesalahan / kelalaian.
53
2)
(2)
Kesalahan / kelalaian.
(3)
Mati bagi hewan.
d)
Perubahan rencana dari pemerintah, Dephan atau TNI.
e)
Terjadi penukaran.
Penghapusan bertujuan untuk membebaskan Bendaharawan
Materiil atau pemakai materiiil dari pertanggungjawaban materiil yang bersangkutan, memanfaatkan materiil tersebut dalam bentuk lain dan mencegah timbulkan pengaruh negatif, bahaya, kerugian terhadap lingkungan serta menjadi sumber penerimaan keuangan Negara. Kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan antara lain :
a)
Biaya pembinaan semakin besar.
b)
Nilai materiil akan terus berkurang, sedangkan jasa /
manfaat yang diberikan materiil tersebut tidak seimbang dengan biaya pengurusan / pemeliharaannya. c)
Memerlukan sarana penyimpanan.
d)
Memerlukan tenaga penjaga untuk pengawasan maupun
pengamanannya.
3)
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu penyelenggaraan
kelaikan materiil untuk mewujudkan tingkat keselamatan materiil yang dapat diandalkan dalam pengoperasian / penggunaannya disesuaikan dengan perkembangan Iptek.
Penyelenggaraan kelaikan materiil
mempunyai sasaran memberikan status laik bagi materiil yang dalam pengoperasian / penggunaannya untuk mendukung tugas TNI AD mempunyai dampak langsung kepada aspek keamanan dalam arti luas.
54
18.
Pembinaan Fasilitas. Fasilitas.
a.
Hampir semua keputusan militer dalam bidang apapun akan membawa
akibat pada kebutuhan fasilitas, sebaliknya untuk penyediaan fasilitas dibutuhkan waktu yang cukup lama guna melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari survei daerah, pembuatan design / prototype sampai konstruksinya sendiri.
Untuk mewujudkan fasilitas, dilakukan melalui pembinaan materiil
(alat yang digunakan untuk pekerjaan fasilitas) dan pembinaan jasa (kegiatan dalam mewujudkan fasilitas).
b.
Kebutuhan fasilitas mempunyai lebih penting lagi, karena pengaruhnya
yang sangat besar pada semua kegiatan fungsi-fungsi logistik, disamping merupakan landasan dan sarana utama untuk membina kekuatan.
c.
Fasilitas
dimaksud
adalah
tanah
dan
bangunan
beserta
alat
perlengkapannya guna melaksanakan pelayanan suatu fungsi tertentu. Dalam pengertian ini fasilitas digolongkan menjadi dua golongan :
d.
1)
Fasilitas pelayanan jasa.
2)
Fasilitas bangunan.
Fasilitas Pelayanan Jasa.
Merupakan fasilitas yang dilengkapi
dengan alat peralatan dan personel yang mampu menyelenggarakan suatu pelayanan jasa. pemeliharaan
Termasuk dalam penggolongan ini adalah fasilitas
(bengkel),
perawatan
kesehatan
(Rumkit),
pengangkutan
(terminal), perhubungan (radio transmitter), produksi (pabrik), dan lain-lain. lain-lain.
55
e.
Fasilitas Bangunan.
Fasilitas bangunan adalah fasilitas yang hanya
berbentuk gedung atau konstruksi dengan sarana dan prasarananya. Termasuk dalam penggolongan ini adalah gudang perbekalan materiil, kesatrian, perumahan, jembatan, jalan, prasarana latihan dan lain-lain.
f.
Pembangunan fasilitas yang bersifat permanent / semi permanent harus
berpedoman kepada rencana induk yang berorientasi kepada pelaksanaan tugas pokok yang meliputi pula kebutuhan mobilitas.
g.
Penghapusan. Penghapusan.
Seperti halnya dalam pembinaan materiil, dalam
pembinaan fasilitas berlaku pula aturan perbendaharaan materiil tentang penghapusan dengan alasan sebagai berikut :
1)
Bangunan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak memenuhi
fungsinya dan tidak ekonomis untuk diparbaiki.
2)
Tanah dan Bangunan yang masih baik tetapi tidak sesuai lagi
fungsinya bagi kepentingan tugas TNI AD.
3)
Lokasi tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang atau tata
kota.
4)
Lokasi terkena rencana proyek pembangunan nasional, sektoral
atau daerah.
5)
Perlu mendapat penanganan khusus karena akan ditukar
(ruilslag), akan dihibahkan atau perubahan golongan bagi rumah dinas TNI AD menjadi m enjadi rumah negeri Gol III dalam rangka proses untuk dimiliki penghuni.
56
19.
Pembinaan Jasa.
a.
Pengelompokkan dan Kebutuhan Pelayanan Jasa Logistik.
1)
Pembinaan jasa adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa
dalam sistem logistik TNI AD. jasa
pemeliharaan, pemeliharaan,
angkutan,
Pembinaan jasa meliputi pembinaan perawatan
kesehatan kesehatan
dan
jasa
konstruksi.
2)
Kebutuhan pelayanan jasa logistik dapat diperoleh, baik dari
badan-badan dalam TNI AD sendiri, badan-badan dan lembagalembaga pemerintah maupun pihak ketiga.
Pelayanan jasa bidang
angkutan dan pemeliharaan merupakan kebutuhan yang vital dalam sistem logistik TNI AD.
3)
Para pembina jasa bertanggung jawab atas perencanaan dan
persiapan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dimasa depan. Hal tersebut menghendaki rencana pengembangan kemampuan dan usaha peningkatan keterampilan teknis personel pelayanan jasa secara berlanjut.
4)
Termasuk dalam pelayanan jasa adalah usaha untuk memenuhi
kebutuhan perorangan maupun satuan berupa antara lain penyediaan pencucian pakaian, perawatan listrik, air, telpon dan gas dilingkungan kesatrian.
57
b.
Jasa Pemeliharaan.
1)
Pemeliharaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan
mengenai penyelenggaraan pengadaan / penyediaan dan pembekalan suku
cadang,
penilaian
dan
penentuan
kesiapsiagaan
materiil,
perumusan norma-norma dan tehnik, pemeriksaan materiil, serta perencanaan dan pengendalian pelaksanaan, reparasi / perbaikan, rebuild” dan Overhaul”.
2)
Seluruh
kebijaksanaan
pemeliharaan
diarahkan
pada
tercapainya tiga sasaran utama :
a)
Kesiapsiagaan materiil yang maksimal.
b)
Memperoleh norma keterampilan kerja yang tinggi.
c)
Mencegah pengeluaran biaya yang tidak perlu. Sasaran-
sasaran utama itu hanya dapat dicapai dengan teknik dan caracara pemeliharaan yang konsisten pada dua konsepsi dasar ialah pemeliharaan yang terjadwal dan perbaikan secukupnya atas dasar pemeriksaan sebelumnya.
3)
Tujuan utama dari organisasi pemeliharaan TNI AD adalah untuk
membantu alat perlengkapan TNI AD yang dipergunakan oleh satuan pemakai.
Oleh karena itu, bantuan pelayanan tersebut harus cukup
kenyal untuk menghadapi permintaan yang selalu berubah, serta dapat diselenggarakan pengendalian dan koordinasi.
Hal ini dapat dicapai
melalui pelayanan pemeliharaan yang didasarkan pada kemampuan tenaga personel dan alat peralatan yang tersedia, dimana menurut sifat pelayanannya dapat dikatagorikan sebagai berikut :
58
a)
Pemeliharaan satuan, yang dilakukan didalam lingkungan
satuan pemakai alat perlengkapan itu sendiri.
Biasanya
kegiatan pemeliharaan terbatas pada pemeliharaan pencegahan (harcegah)
yang
dilakukan
oleh
pemakai
/
awak
yang
bersangkutan, dan perbaikan ringan oleh tenaga kejuruan teknik yang organik ada pada satuan.
b)
Pemeliharaan bantuan langsung, yang dilakukan oleh
satuan pemeliharaan bantuan langsung yang membantu satuan pemakai secara langsung, dengan kegiatan perbaikan yang berada diluar kemampuan tenaga kejuruan teknik kesatuan kegiatan terbatas pada perbaikan materiil utama beserta komponen-komponennya atas dasar pengembalian kembali ke Satuan pemakai.
c)
Pemeliharaan Bantuan Umum, yang biasanya dilakukan
oleh fasilitas pemeliharaan bantuan umum yang membantu sesuatu komponen TNI AD di daerah atas dasar pelayanan daerah (area service).
Kegiatan pemeliharaan bantuan umum
yang berupa perbaikan berat / overhaul dilakukan sebagai usaha utama untuk memelihara materi ; yang berada disuatu daerah. Bilamana diperlukan, fasilitas pemeliharaan bantuan umum dapat
memberikan
bantuan
kepada
satuan
pemeliharaan
bantuan langsung untuk memperbaiki kerusakan materiil yang berada diluar kemampuan pemeliharaan bantuan langsung, yang hasilnya dikembalikan ke Satuan pemakai.
d)
Pemeliharaan Depo, yang biasanya diserahkan kepada
dan dilakukan oleh fasilitas pemeliharaan tingkat pusat atau pihak ketiga. Kegiatan pemeliharaan pada tingkat ini, berada
59
diluar kemampuan fasilitas pemeliharaan bantuan umum, dan hasilnya dikembalikan kepada status persediaan dan siap untuk redistribusi.
4)
Pengkatagorian
pemeliharaan
tersebut
di
atas
akan
memungkinkan pimpinan TNI AD untuk mengendalikan kegiatan / operasi pemeliharaan.
Kepada tiap kategori diberi tanggung jawab
pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan masing-masing, disertai dengan pemberian alokasi tenaga personel dan alat peralatan, maupun suku cadang dan bahan yang diperlukan.
Meskipun pemeliharaan
Depo membutuhkan sebagian besar dari sumber biaya dan keahlian personel yang lebih tinggi, hal ini tidaklah berarti bahwa pemeliharaan bantuan umum dan bantuan langsung yang diselenggarakan didaerah / lapangan mempunyai peranan yang penting.
Bahkan terdapat
pengaruh yang timbal balik antara ketiga kategori pemeliharaan yang saling menguntungkan atau merugikan.
5)
Dalam usaha mencapai tujuan utama pemeliharaan, untuk
semua kategori pemeliharaan dan situasi, pada umumnya dikenal beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :
a)
Salah satu azas yang bersifat mendasar adalah, bahwa
kegiatan
perbaikan
selalu
ada
walaupun
pada
kategori
pemeliharaan terendah karena memiliki sarana-sarana berupa tenaga personel, alat peralatan / perlengkapan, dan suku cadang serta waktu yang dibutuhkannya.
b)
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pertimbangan-pert imbangan praktis, maka
setiap kategori harus dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemeliharaan dari kategori bawahannya.
60
c)
Konsepsi pemeliharaan berlandaskan pada pembinaan
spesialisasi yang diselenggarakan oleh ahli dengan fasilitas yang tersedia pada setiap kategori pemeliharaan.
d)
Pengendalian
menyelenggarakan
dan
disiplin
pemeliharaan
yang yang
sesuai
ketat dengan
dalam kategori
pemeliharaan.
e)
Pemeliharaan diselenggarakan atas dasar pertimbangan
terpenuhinya azas penghematan dalam pemakaian sumber.
f)
Penyingkiran
kebelakang
bagi
materiil
yang
rusak
dilakukan secepat mungkin agar perbaikan dilaksanakan tepat pada waktunya.
6)
Harcegah mempunyai peranan yang vital, kegiatannya harus
dilakukan
dalam
seluruh
sistem
pemeliharaan
dan
pekerjaan utama pada tingkat pemeliharaan organik.
merupakan Harcegah
bertujuan untuk :
a)
Menjaga kondisi kesiap-siagaan materiil secara penuh
selama periode pemakaian untuk memenuhi kebutuhan taktis.
b)
Memperpanjang jangka hidup materiil, sesuai dengan
azas kehematan. Kegiatan Harcegah biasanya diselenggarakan atas dasar jadwal pemeliharaan harian yang dilakukan baik oleh pemakai / awak tanpa atau dengan bantuan kelompok tenaga
61
kejuruan khusus, maupun oleh unsur-unsur pemeliharaan organik kesatuan yang dilakukan secara periodik (mingguan / bulanan). didalam
Tanggung jawab dari setiap komandan kesatuan Harcegah
tidak
hanya
meliputi
perjadwalan
dan
pengawasan prosedur saja, akan tetapi berkewajiban pula untuk mengadakan penilaian / evaluasi atas hasil yang dicapai dengan cara tindakan inspeksi / pemeriksaan ataupun pengamatan langsung.
7)
Pemeliharaan bantuan langsung dan bantuan umum dipengaruhi
dan ditentukan oleh pertimbangan–pertimbangan :
a)
Kebutuhan tugas pokok dari satuan yang dibantu.
b)
Kondisi medan dan cuaca.
c)
Jenis alat perlengkapan.
d)
Lokasi dari satuan pemeliharaan bantuan langsung dan
bantuan umum itu sendiri. e)
8)
Tingkat keadaan bahaya yang berlaku.
Oleh karena satuan pemeliharaan bantuan langsung mempunyai
hubungan tugas yang sangat erat dengan satuan operasional, maka diperbantukan kemampuan yang segera dapat memenuhi kebutuhankebutuhan :
a)
Penyediaan tenaga bantuan tehnis bagi kesatuan yang
dibantu guna mengurangi kerusakan materiil dan mempertinggi kegiatan pemeliharaan. b)
Perbaikan ditempat
penukaran secara langsung.
atau penggantian materiil dengan
62
c)
Penyingkiran dan pengambilan materiil.
d)
Kanibalisasi yang diizinkan dan dilaksanakan secara
teratur. e)
Pembekalan suku cadang (spare dan repair parts). Tugas
satuan pemeliharaan bantuan umum lebih diutamakan pada pemberian bantuan kepada satuan pemeliharaan bantuan langsung dengan melakukan kegiatan / operasi pemeliharaan yang berada diluar kemampuan satuan pemeliharaan bantuan langsung.
Kebutuhan suku cadang dan bahan lainnya bagi
satuan pemeliharaan bantuan umum diperoleh dari instalasi pembekalan atas dasar permintaan yang diajukan.
9)
Pemeliharaan
Depo
biasanya
mencakup
kegiatan
untuk
perbaikan berat berupa “overhul” dan rebuild”, yang membutuhkan fasilitas, tehnik dan prosedur perencanaan serta metoda pengendalian Depo dapat diselenggarakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a)
Materiil / alat perlengkapan dalam kondisi tidak bisa
dipergunakan, tetapi masih bisa diperbaiki. b)
Tersedianya suku cadang (spare & repair parts) yang
diperlukan. c)
Kemampuan perbaikan, meliputi fasilitas bengkel beserta
alat peralatan / perlengkapan dan personel ahli. d)
Dukungan dana dan perintah pekerjaan.
63
c.
Jasa Angkutan. Angkutan.
1)
Tujuan pokok pelayanan jasa angkutan adalah personel dan
materiil dari suatu tempat ketempat lain, dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya,
dengan
biaya
serendah-rendahnya
dan
didasarkan atas kemampuan sarana dan prasarana yang ada.
2)
Personel dan materiil dapat diangkut / dipindahkan dengan
modus angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara dan saluran pipa.
3)
Dalam melaksanakan pelayanan angkutan dengan berbagai
metoda tersebut di atas diperlukan adanya fasilitas angkutan yang berbentuk terminal.
Kegiatan utama terminal adalah pemuatan,
pembongkaran, dan sebagai tempat transit dalam rangka pengurusan pengiriman barang dan orang.
Terminal militer yang penting adalah
pelabuhan, terminal udara, daerah singgah, daerah transito untuk pergudangan dan titik-titik transfer.
4)
Pelaksanaan pelayanan angkutan dengan berbagai modus
angkutan tidak mungkin dipisah-pisahkan dan merupakan suatu kebulatan.
Dengan
demikian
pengendalian
angkutan
harus
diselenggarakan terpusat.
5)
Dalam penyelenggaraan angkutan dikenal pembagian Garis
Angkutan yang bertujuan untuk memantapkan batas wewenang dan tanggung jawab Komando dalam penyelenggaraan, sesuai dengan tingkat eselonnya. Pembagian garis angkutan ini terdiri atas :
64
a)
Garis
Angkutan
I
adalah
kegiatan
angkutan
yang
diselenggarakan dengan menggunakan alat angkutan organik dan
menjadi
tanggung
jawab
Komando
Satuan
yang
berkepentingan.
b)
Garis Angkutan II adalah kegiatan dalam wilayah Kodam
termasuk instalasi-instalasinya sampai ketitik perbekalan yang diselenggarakan dengan alat satuan angkutan yang menjadi tanggung jawab Panglima Daerah Militer yang bersangkutan.
c)
Garis Angkutan III adalah kegiatan angkutan tingkat pusat.
Tanggung jawab pelaksana angkutan tingkat pusat meliputi :
(1)
Dari instalasi tingkat pusat ke instalasi tingkat
Kotama operasional atau komponen-komponennya.
(2)
Dalam melayani Kotama operasional ke instalasi
tingkat lapangan atau komponen-komponennya.
(3)
d)
Antar Kotama operasional.
Garis Angkutan IV adalah kegiatan angkutan keluar
wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh satuan angkutan pelaksana tingkat pusat dan menjadi tanggung jawab Pimpinan TNI.
65
d.
Jasa Konstruksi. Konstruksi.
1)
Jasa konstruksi adalah pekerjaan pembangunan fasilitas meliputi
pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitas dari bangunan, jalan, saluran pipa, jalan kereta api, jalan perairan, landasan terbang, rintangan dan perkuatan medan serta fasilitas lainnya.
2)
Pelayanan jasa konstruksi dilakukan oleh badan komando
pelaksana konstruksi di tingkat pusat maupun di daerah baik dengan mengerahkan satuan (swakelola) maupun dengan cara diborongkan kepada pihak ketiga dengan tetap berorientasi pada pemberdayaan pengusaha lemah dan koperasi.
3)
Jasa konstruksi dilakukan dengan kecepatan yang maksimum,
bahan materiil yang minimum, alat peralatan / perlengkapan dan tenaga kerja yang cakap.
Biasanya jasa konstruksi dimedan pertempuran
bersifat darurat.
4)
Kegiatan
yang
menonjol
dalam
jasa
konstruksi
adalah
pengadaan instalasi logistik, khususnya fasilitas perbekalan mengingat instalasi-instalasi tersebut merupakan sarana yang vital dan sangat kritis bagi pembinaan logistik, dan mempengaruhi komponen logistik lainnya.
Instalasi tersebut harus dikembangkan sedemikian rupa
sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas TNI AD dengan baik. Usaha pengembangan semacam itu akan memerlukan apresiasi yang cermat dari seluruh eselon komando yang bersangkutan terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi.
66
5)
Dalam masa damai, salah satu aspek penting dalam kegiatan
pengadaan instalasi, adalah pemilihan tempat yang biasanya dilakukan oleh sebuah panitia tertentu yang dibentuk oleh Komando Utama Jawatan Pembinaan TNI AD. Ada beberapa faktor penting yang yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan tempat untuk pembangunan instalasi baru, yaitu :
a)
Keamanan instalasi terhadap lawan dan bencana lainnya.
b)
Keadaan dan kondisi tanah.
c)
Keadaan lingkungan,
khususnya yang bersangkutan
dengan sumber air, saluran pembangunan kotoran dan sumber tenaga.
6)
d)
Prasarana komunikasi dan perhubungan.
e)
Rencana pengembangan daerah / kota.
Sebagai kelanjutan dari pembuatan rencana induk (master plan)
disusun program konstruksi yang terdiri atas :
a)
Program jangka sedang mencakup seluruh kebutuhan
konstruksi yang diajukan untuk memenuhi tugas pokok beserta sarana pengembangan kekuatan dari setiap Komando / Jawatan pembinaan.
b)
Program
jangka
sedang
yang
mempunyai
prioritas
tertinggi dan merupakan program konstruksi dengan jangkauan 5 tahun.
c)
Program jangka pendek yang terdiri dari kebutuhan-
kebutuhan konstruksi jangka sedang yang mempunyai prioritas tertinggi dan merupakan program konstruksi tahunan.
67
7)
Disamping
itu, dalam jasa konstruksi terdapat pula kegiatan
tehnik pemetaan guna menghasilkan peta.
Kegiatan-kegiatan ini
dilakukan melalui pemotretan udara, geodesi, fotogrameti, terretris, kartografi / intel medan dan reproduksi / pencetakan.
e.
Jasa Perawatan Kesehatan. Kesehatan .
1)
2)
Fungsi utama perawatan kesehatan terdiri atas :
a)
Pencegahan penyakit.
b)
Pengobatan penderita.
c)
Pemulihan.
Untuk melaksanakan fungsi-fungsi utama ini, diselenggarakan
fungsi-fungsi sebagai berikut :
a)
b)
Fungsi tehnik. Melakukan semua kegiatan dalam bidang :
(1)
Logistik kesehatan.
(2)
Evakuasi.
(3)
Administrasi kesehatan.
Fungsi Organik.
Melakukan semua kegiatan dalam
bidang :
(1)
Pengamanan.
(2)
Pengorganisasian
pendidikan
penelitian dan pengembangan. (3)
Personalia dan administrasi.
(4)
Pembekalan.
dan
latihan,
68
3)
Lingkup perawatan kesehatan termasuk pula kegiatan dibidang :
a)
Kesehatan pencegahan.
b)
Perawatan gigi.
c)
Veteriner, maupun pembekalan dan pemeliharaan alat
kesehatan dan bekal medis.
4)
Salah
pemberian
tugas
dibidang
veteriner
saran
dibidang
penyelenggaraannya
dilakukan
adalah
perawatan oleh
pengawasan makanan,
unsur-unsur
diluar
dan yang
satuan
perawatan kesehatan.
20.
Evaluasi.
a.
Jelaskan hubungan Sisbinlog TNI AD dengan Sisbin-Sisbin lain dalam
Sisbin TNI AD ! b.
Sebutkan lingkup kegiatan dalam pembinaan materiil TNI AD !
c.
Sebutkan pertimbangan-pertimbangan pertimbangan-pert imbangan pengadaan dilakukan di Pusat,
Daerah dan di Satuan tersebut ! d.
Mengapa “Penghapusan” itu diperlukan dalam Sisbinlog TNI AD ?
e.
Pembinaan fasilitas harus sinkron dengan RUTR daerah. Mengapa Mengap a ?!
f.
Pembinaan
fasilitas
harus
mempertimbangkan mempertimbangka n
faktor
mobilisasi.
Jelaskan ! g.
Apa yang dimaksud dengan “Pembinaan Jasa” dalam Sisbinlog TNI
AD ? h.
Apa yang dimaksud Garis Angkutan I, II, III dan IV ?
i.
Apa perbedaan dan persamaan Dukkes dan Yankes ?
69
BAB IV POLA DUKUNGAN LOGISTIK
21.
Umum.
Melihat konstelasi geografi dan luasnya wilayah nasional serta
pertimbangan kemungkinan ancaman maka masalah utama yang menjadi tantangan dalam pembinaan logistik TNI AD adalah kemampuan dukungan logistik yang memiliki mobilitas tinggi.
Untuk mewujudkan kemampuan dukungan logistik yang
memiliki mobilitas tinggi perlu penataan instalasi logistik yang tersebar sehingga mendekatkan dukungan logistik kepada semua satuan.
Penataan tersebut
diwujudkan dalam penataan jalur dukungan dan pola pelayanan.
22.
Jalur Dukungan Logistik.
Penataan
jalur
dukungan
logistik
pada
dasarnya berangkat dari kondisi geografi dihadapkan kepada kemungkinan ancaman. Mempertimbangkan hal tersebut, wilayah Indonesia dibagi menjadi dua wilayah operasi yaitu wilayah operasi bagian barat dan wilayah operasi bagian timur dengan pulau Jawa sebagai titik sentral.
Penyelenggaraan pembinaan logistik harus
berorientasi kepada wawasan tersebut.
Penempatan instalasi logistik pusat
diarahkan untuk mendukung kedua wilayah operasi begitu pula instalasi – instalasi logistik daerah harus dapat menjangkau instalasi logistik pusat sehingga dapat menjamin terselenggaranya dukungan
logistik dengan mobilitas tinggi dalam arti
dapat mengalir dari pusat ke daerah-daerah sampai kepada satuan pemakai sesuai dengan keanekaragaman modus angkutan.
23.
Pola Pelayanan.
Sisbinlog TNI AD menganut dua macam pola pelayanan
logistik sebagai berikut :
a.
Pola Pelayanan Daerah. Penyelenggaraan dukungan logistik dengan
pola pelayanan daerah adalah pelayanan logistik yang diselenggarakan oleh badan logistik organik Kotama kewilayahan kepada semua satuan pemakai non organik yang berada di daerahnya.
70
Kotama kewilayahan sebagai kompartemen strategis dibagi menjadi beberapa daerah pelayanan berdasarkan pertimbangan :
1)
Dislokasi satuan.
2)
Tersedianya instalasi logistik.
3)
Tersedianya prasarana transportasi.
4)
Kemampuan pengendalian dan pengawasan.
Pelayanan daerah oleh instalasi logistik daerah yang sifatnya relatif statis harus bisa dikembangkan secara kenyal menyesuaikan tingkat kebutuhan satuan.
Penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi daerah setempat
dengan mewujudkan kerja sama antar Kotama kewilayahan maupun dengan instalasi pemerintah setempat.
b.
Pola Pelayanan Satuan. Satuan.
Pelayanan dukungan logistik dengan pola
pelayanan satuan adalah pelayanan logistik yang diselenggarakan oleh badan logistik organik, BP atau BKO dari suatu komando satuan kepada semua satuan pemakai organik maupun non organik dari Komando Satuan tersebut. Tujuan pokok penentuan pola pelayanan satuan adalah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dukungan logistik sesuai tuntutan kebutuhan satuan dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa pertimbangan dalam penentuan pola pelayanan satuan adalah :
1)
Besarnya akumulasi personel dan materiil pada suatu satuan.
2)
Kekhususan tugas satuan sehingga memerlukan perlakuan
tersendiri. 3)
Kecepatan yang dibutuhkan sesuai tuntutan tugas satuan.
71
Baik pelayanan daerah maupun pelayanan satuan dapat diberikan secara simultan (kombinasi) kepada satuan pemakai bila keadaan menghendaki demikian.
Kedua
pola pelayanan tersebut menganut cara pendistribusian sebagai berikut :
a.
Distribusi Titik Bekal. Bekal .
Penyelenggaraan distribusi logistik dengan
sistem distribusi titik bekal adalah sistem distribusi dimana satuan pemakai mengambil sendiri dukungan logistik yang dialokasikan kepadanya ke titik distribusi / instalasi logistik Satuan Pembekal.
b.
Distribusi Satuan. Satuan.
Penyelenggaraan distribusi logistik dengan sistem
distribusi satuan adalah sistem distribusi dimana dukungan logistik diantar oleh badan logistik Satuan Pembekal ke Satuan Pemakai.
24.
Evaluasi.
a.
Masalah utama yang menjadi tantangan dalam pembinaan logistik TNI
AD adalah kemampuan dukungan logistik yang memiliki mobilitas tinggi. Bagaimana Sisbinlog TNI AD mengatasi hal tersebut ? b.
Apa yang Pasis ketahui tentang Pola dukungan logistik TNI AD ?
c
Jelaskan apa yang dimaksud “Pelayanan daerah” dan “Pelayanan
satuan” ! d.
Dapatkah Pola Pelayanan Daerah dikombinasikan dengan Pola
pelayanan satuan ? Beri contoh aplikatif ! f.
Apa perbedaan “Distribusi Satuan” dan “Distribusi titik bekal” ?
72
BAB V PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN LOGISTIK
25.
Umum. Umum.
Untuk mewujudkan tujuan pembinaan logistik TNI AD diperlukan
adanya perangkat pembinaan berupa perencanaan, program dan anggaran logistik agar keterbatasan sumber daya yang tersedia dapat didayagunakan secara optimal. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Sisbinlog TNI AD merupakan bagian integral dari Sisbinlog TNI sehingga penyusunan perencanaan, program dan anggaran logistik TNI AD terkait dengan strategi pembinaan kekuatan Pertahanan Negara secara menyeluruh.
26.
Perencanaan Logistik.
a.
Perencanaan logistik bertujuan untuk menjamin arah pembinaan logistik
yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian tugas pokok dalam lingkungan yang selalu berubah. Perencanaan disusun sesuai sesuai dengan tataran kewenangan dalam penyelenggaraan tugas pokok TNI melalui tiga tingkatan yang berurutan yaitu :
1)
Tingkat Perumus Startegis.
Merupakan tingkatan yang
mendasari penyelenggaraan tugas pokok TNI berfungsi merumuskan kebijaksanaan strategis atas dasar politik dan strategi nasional serta politik dan strategi Pertahanan Negara.
2)
Tingkat
Penyiapan
Kekuatan.
Tingkatan
ini
berfungsi
merumuskan rencana penyiapan kekuatan TNI untuk masa lima tahun mendatang.
73
3)
Tingkat
Penggunaan
Kekuatan.
Tingkatan
ini
berfungsi
menyiagakan dan mengendalikan penggunaan kekuatan yang dapat disiapkan, memelihara dan meningkatkan kemampuannya agar setiap saat dapat menanggulangi ancaman dan permasalahan yang dihadapi.
b.
Kegiatannya dilaksanakan secara berurutan dimulai dari perencanaan
jangka panjang, jangka sedang dan
jangka pendek dengan pokus
perencanaan pada setiap setiap lima tahun sesuai dengan GBHN dan Propenas.
c.
Masalah
pokok
dalam
perencanaan
logistik
adalah
bagaimana
menghubungkan kebutuhan dengan pemanfaatan dari sumber-sumber logistik yang dialokasikan. Metoda yang dianggap paling dapat mendekati kebenaran dan tertuju langsung pada persoalan adalah perencanaan menurut jenis masing-masing komoditi logistik.
Metoda seperti itu memerlukan banyak
waktu dan perincian sehingga sangat sulit dilaksanakan dan menjadi tantangan bagi para pembina logistik.
d.
Perencanaan
logistik
didasarkan
atas
faktor-faktor
perencanaan
tertentu yang penggunaannya tergantung pada situasi dan tingkat pembinaan. Faktor-faktor perencanaan logistik disiapkan untuk menyederhanakan dan mempercepat perhitungan kebutuhan. Faktor-faktor tersebut adalah :
1)
Pencatatan dan pelaporan yang baik serta mampu menjamin :
a)
Penyajian data yang tepat dan mutakhir.
b)
Pengumpulan data yang sistematis dan kontinyu.
c)
Penyimpanan data dengan metoda yang memudahkan
penggunaannya.
74
2)
Sistem pengolahan data dengan penyelenggaraannya menuju
sistem
pengolahan
data
elektronis
yang
mampu
menunjang
pelaksanaan analisa, sistem pencatatan dan pelaporan.
Untuk itu
perlu adanya pemisahan yang tegas dan jelas antara :
a)
Sistem
informasi
pembinaan,
yang
mengutamakan
pencatatan dan pelaporan data pembinaan antara lain data kesiapsiagaan materiil, data kesiapsiagaan jasa logistik dan data pelaksanaan program.
b)
Sistem pencatatan dan laporan data pertanggungjawaban
perbendaharaan.
27.
Program Logistik.
a.
Program logistik merupakan penjabaran dari sasaran yang tertuang
dalam perencanaan logistik ke dalam berbagai bentuk upaya operasional tehnis serta hubungannya dengan para Pembina logistik baik pada tingkat perumus strategis, tingkat penyiapan kekuatan maupun pada tingkat pengguna kekuatan.
b.
Program logistik disusun untuk memberi arah pelaksanaan, administrasi
keuangan, evaluasi dan fungsi pula sebagai bahasa dalam pengambilan keputusan yang secara keseluruhan harus mencerminkan faham, sikap, cara dan upaya dalam menyelenggarakan pembinaan logistik.
c.
Program logistik pada dasarnya menginduk pada program sektor
komponen Pertahanan Negara yang terdiri dari :
75
1)
Untuk komponen TNI mencakup program kekuatan kewilayahan,
program kekuatan terpusat dan program dukungan umum (termasuk survei dan pemetaan).
Program ini ditujukan untuk pembinaan logistik
Pertahanan Negara dan logistik pasukan.
2)
Untuk
komponen
cadangan
dan
komponen
pendukung
mencakup program sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional.
Program ini ditujukan dalam rangka
mewujudkan logistik wilayah melalui upaya identifikasi, inventarisasi, konservasi,
diversifikasi,
penentuan
cadangan
materiil
strategis,
pendayagunaan Iptek, pembinaan dan pengamanan prasarana industri strategis, pembinaa hukum / peraturan perundang-undangan, kerja sama internasional dan managemen Pertahanan Negara.
d.
Untuk melaksanakan program seperti tersebut di atas diperlukan
kegiatan-kegiatan dimana setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan terdiri dari rangkaian tindakan secara terencana dan terpadu dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan.
28.
Anggaran Logistik.
a.
Anggaran logistik merupakan perangkat Sisbinlog yang diarahkan untuk
mampu mendukung proses perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta pertanggungjawaban keuangan.
Anggaran logistik diperlukan dan disusun
untuk memberi informasi kegiatan dalam program ditinjau dari berbagai kepentingan dan dimensi Sisbinlog yang diwujudkan dalam bentuk rencana penggunaan dana untuk mencapai sasaran pembinaan yang telah ditetapkan.
76
Fungsi lain dari anggaran adalah sebagai satuan hitung yang seragam untuk menyamakan ukuran dari berbagai komponen yang berbeda yaitu komponen kemampuan, komponen kekuatan, Unit organisasi dan program. demikian
besarnya
lokasi
anggaran
dapat
dijadikan
Dengan
jembatan
untuk
menyamakan ukuran yang berbeda antara kemampuan, kekuatan, unit organisasi dan program.
Secara rinci, dapat diuraikan bahwa besarnya
alokasi anggaran akan mencerminkan :
1)
Besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk masing-masing
kemampuan. 2)
Intensitas upaya yang akan dilakukan untuk mencapai suatu
kemampuan. 3)
Sasaran serta prioritas
yang ditetapkan dalam mencapai
kemampuan yang diinginkan. 4)
Besar kecilnya peranan masing-masing Unit organisasi, Kotama
dan Satker dalam mencapai masing-masing sasaran kemampuan. 5)
Besarnya inventasi yang diperlukan untuk membangun kekuatan.
6)
Besarnya
biaya-biaya
tetap
dan
biaya
operasional
yang
diperlukan untuk membina dan menggunakan kekuatan.
b.
Dalam penyelenggaraannya, anggaran dibedakan anatara anggaran
pembangunan dan anggaran rutin, begitu pula halnya dengan sumber anggaran meliputi Anggaran Induk (AI), Anggaran Belanja Tambagan (ABT), Anggaran Program Suplisi (APS) dan Anggaran Program Lanjutan (APL). Untuk membiayainya dilakukan pendanaan yang disalurkan melalui badanbadan keuangan.
Penggeseran anggaran yang telah terprogram pada
dasarnya tidak dibenarkan karena akan mengganggu sistem anggaran secara keseluruhan yang telah ditetapkan sesuai rencana, namun dalam beberapa hal penggeseran tidak dapat dihindari.
Penggeseran dilakukan atas
persetujuan Menhan ditingkat Dephan Pang TNI dijajaran TNI.
77
c.
Pengelolaan anggaran tidak semata-mata berorientasi pada program
saja, akan tetapi akan berorientasi juga kepada anggaran.
Pengecualian
untuk keadaan yang sangat mempengaruhi stabilitas nasional sehingga harus melibatkan
kekuatan
tertentu
yang
bersifat
menggunakan program darurat (crash program).
operasional
maka
dapat
Ketentuan lain yang perlu
dipedomani adalah azas “Satu pintu (one gate policy)” dimana pada setiap penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam suatu organisasi dilaksanakan oleh satu bagian saja dari organisasi itu sendiri.
29.
Evaluasi.
a.
Apa tujuan perencanaan logistik ?
b.
Sebutkan faktor-faktor faktor-fakto r dalam perencanaan logistik !
c.
Sebutkan program-program logistik Pertahanan Negara !
d.
Apa yang Pasis ketahui tentang anggaran logistik ? Sebutkan jenis dan
sumber anggaran tersebut ! e.
Apa yang dimaksud dengan azas “satu pintu (one gate policy)” ?
78
BAB VI PENGORGANISASIAN LOGISTIK TNI AD
30.
Pengorganisasian logistik TNI AD merupakan subsistem dalam
Umum.
Sisbinlog TNI AD.
Dengan pengorganisasian akan terwujud suatu batasan
wewenang, tugas dan tanggung jawab pembinaan sehingga secara tegas dapat memberi pedoman pada setiap tingkatan dalam melakukan penyelenggaraan pembinaan.
31.
Aspek-aspek Pengorganisasian. Pengorganisasian.
a.
Dalam pengorganisasian terdapat
pengelompokan kegiatan secara
sistematis dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas dan jelas sehingga sehingga memungkinkan memungkinkan orang melakukan tugas kewajibannya kewajibannya secara efektif sesuai rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
b.
Proses pembinaan organisasi tidak hanya mencakup prinsip-prinsip
umum dan hubungan fungsional dari suatu struktur organisasi garis dan staf saja, akan tetapi meliputi pula hubungan dinamis antara orang-orang yang melakukan kegiatan yang didalamnya, baik secara formal maupun informal. Suatu organisasi yang baik tidak hanya sekedar mencerminkan struktur yang memenuhi
prinsip-prinsipnya
melainkan
harus
tanggap
pula
terhadap
kebutuhan perorangan dan keinginan pimpinan ataupun kebutuhan dan pembatasan tugas pokok.
Dengan demikian, maka organisasi tidak bersifat
statis melainkan harus mengadakan penyesuaian.
79
c.
Setiap perubahan organisasi yang diinginkan perlu dilakukan atas dasar
pertimbangan dan berpedoman pada prinsip sebagai berikut :
1)
Struktur organisasi harus sesederhana mungkin sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan tugas yang ditentukan. 2)
Pertanggungjawaban untuk setiap fungsi dari tugas pokok
hendaknya diberikan kepada unsur tertentu dari organisasi. 3)
Pertanggungjawaban yang diberikan harus terperinci, tepat dan
mudah dimengerti. 4)
Pertanggungjawaban untuk setiap fungsi hendaknya hanya
diberikan kepada suatu unsur tertentu yang berdiri sendiri didalam organisasi
dan
disertai
wewenang
yang
sepadan
untuk
menyelenggarakan fungsi tersebut. 5)
Peristilahan dan fungsi-fungsi yang ditetapkan dalam struktur
organisasi harus tetap berlaku dengan pengertian yang sama pada setiap tingkatan. 6)
Setiap anggota dari suatu organisasi harus bertanggung jawab
kepada satu atasan, dan mengetahui kepada siapa ia harus memberikan laporan dan dari siapa harus menerima laporan. 7)
Jumlah perorangan atau unsur yang harus melaporkan langsung
kepada seorang atasan atau instansi di atasnya harus disesuaikan dengan kemampuannya untuk melakukan hal tersebut. 8)
Garis Komando tidak boleh dilanggar.
9)
Wewenang dan tanggung jawab dapat didelegasikan sesuai
kebutuhan tugas.
80
32.
Pengorganisasian Pengorganisasian Logistik TNI AD Tingkat Pusat.
a.
Kepala Staf TNI AD
1)
Kasad adalah pembantu dan pelaksana utama Pang TNI dalam
melaksanakan / menyelenggarakan kebijaksanaan Pertahanan Negara serta melaksanakan pimpinan dan atau pembinaan TNI AD.
2)
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kasad mempunyai
wewenang, tugas dan tanggung jawab :
a)
Mengajukan pertimbangan / saran kepada Pang TNI
khususnya mengenai pembinaan TNI AD serta pembinaan tehnis teritorial sebagai bahan untuk penyusunan rencana strategis TNI.
b)
Atas dasar Strategis TNI, menyusun rencana strategi TNI
AD yang meliputi :
(1)
Pembinaan TNI AD.
(2)
Pembinaan tehnis teritorial.
(3)
Tugas lain yang dibebankan oleh Pang TNI.
(4)
Tugas yang dibebankan oleh Menhan sebagai
penyelenggara tugas dan fungsi Dephan di daerah.
c)
Membina disiplin, tata tertib dan penegakkan hukum
dilingkungan TNI AD.
d)
Menyiapkan komponen-komponen TNI AD, termasuk
pemberian bantuan logistik dan administrasi dalam rangka operasi militer.
81
e)
Atas
menentukan
dasar
kebijaksanaan
kebijaksanaan
dan
Menhan dan
Pang TNI
melaksanakan
pembinaan
administrasi yang meliputi pembinaan personel, pembinaan materiil,
pembinaan
keuangan
dan
perbendaharaan
serta
pembinaan organisasi, sistem dan metoda.
3)
Kasad menerima pelimpahan wewenang administrasi untuk
personel, materiil dan pelayanan yang bercirikan khas matra darat, yang tidak dibina langsung oleh Menhan dan Pang TNI, menetapkan kebijaksanaan dasar dan program untuk komando-komando utamanya melaksanakan pengarahan dan pengendalian semua kegiatan logistik TNI AD, serta mengkoordinasikan dan mengawasi semua penyusunan perkiraan anggaran belanja jajarannya.
b.
Asisten Logistik Kasad.
1)
Aslog
mempunyai
tanggung
jawab
staf
utama
untuk
perencanaan logistik TNI AD.
2)
Sebagai
berkewajiban
pembantu
utama
merumuskan
dan
Kasad
dalam
mengembangkan
bidang
logistik,
kebijaksanaan
pembinaan logistik, kalkulasi kebutuhan maeriil, fasilitas dan jasa serta menyusun rencana, program dan anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan logistik TNI AD.
c.
Badan – badan Pelaksana Pusat Pembinaan Logistik TNI AD.
Adalah badan-badan pelaksana pusat TNI AD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
82
1)
Menyelenggarakan / melaksanakan fungsi pembinaan logistik
yang ditugaskan kepada TNI AD, meliputi kegiatan-kegiatan :
a)
Penelitian
dan pengembangan serta pengujian
dan
percobaan. b)
Pengendalian inventaris.
c)
Pembinaan jasa-jasa logistik.
d)
Pembinaan
materiil
lebih,
persediaan
mati
dan
penghapusan. e)
Intelejen teknik.
f)
Pembekalan jumlah besar beserta pemeliharaan untuk
menjamin
terselenggaranya sistem logistik TNI AD dalam
rangka :
2)
(1)
Pembinaan TNI AD.
(2)
Pembinaan tunggal angkatan.
(3)
Bantuan logistik pada operasi – operasi militer.
Menyusun rencana, program dan anggaran untuk kebutuhan
sumber-sumber
logistik
serta
mengawasi
penggunaannya
bagi
kepentingan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.
3)
Menyediakan fasilitas pembekalan, pemeliharaan, angkutan,
konstruksi termasuk teknik pembuatan peta dan kesehatan yang tersebar
diseluruh
wilayah
yang
terselenggaranya sistem logistik.
dibutuhkan
untuk
mewujudkan
Fasilitas-fasilitas Fasilitas-fa silitas tersebut menjamin
dalam satu sistem yang tersebar diseluruh wilayah dalam rangka penyediaan pelayanan di daerah dan lapangan.
83
33.
Pengorganisasian Pengorganisasian Logistik TNI AD Tingkat Daerah dan Lapangan.
a.
Pengorganisasian logistik (di daerah dan lapangan) pada hakekatnya
disusun atas dasar “sistem pelayanan daerah” yang mampu memberikan dukungan dan bantuan logistik pada masa damai maupun darurat / perang, khususnya pada unsur-unsur yang berada di wilayah Kodam. Karena Kodam berperan sebagai :
1)
Komando utama TNI AD yang menyelenggarakan pembinaan
teritorial.
2)
Komponen TNI AD pada komando utama operasional TNI yang
bersifat kewilayahan yang menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional dari seluruh kekuatan TNI AD yang berada di daerahnya.
b.
Pengorganisasian logistik di Kodam dikembangkan untuk dapat
memenuhi kebutuhan terselenggaranya logistik pasukan (Logpas) maupun logistik wilayah (Logwil) dengan dua sektor kegiatan berupa :
1) tingkat
Sektor penyalur yang kegiatannya diselenggarakan sampai pada depot
daerah
yang
tersebar
diseluruh
daerah
pangkal
perlawanan rakyat.
2)
Sektor pemakai yang mencakup kegiatan pada tingkat instalasi
pembekalan dan pemeliharaan yang tersebar diseluruh daerah Korem / Kodim dan Satminkal.
84
c.
Struktur organisasi pembinaan logistik di Kodam harus mampu
mengembangkan serta menyelenggarakan sistem pelayanan daerah secara efektif, ekonomis dan efisien meliputi bidang kegiatan pembekalan termasuk pengendalian inventaris, pemeliharaan, angkutan dan konstruksi, perawatan kesehatan dan jasa lainnya.
34.
Evaluasi.
a.
Apa pentingnya penggorganisasian dalam Sisbinlog ?
b.
Perubahan organisasi dilakukan atas dasar pertimbangan.
Sebutkan
pertimbangan tersebut ! c.
Siapa pembina logistik baik di tingkat pusat maupun di daerah ? Apa
lingkup tugas dan kewajibannya ?
85
BAB VII POKOK – POKOK LOGISTIK WILAYAH
35.
Umum.
a.
Sebagaimana telah diuraikan bahwa pokok Sisbinlog TNI AD adalah
memberikan dukungan logistik kepada personel dan materiil agar TNI AD dapat melaksanakan tugas pokoknya dalam pembelaan negara.
Upaya
pembelaan negara itu sendiri bukan semata-mata tugas TNI / TNI AD tetapi merupakan tugas dan kewajiban seluruh komponen bangsa.
Pengerahan
logistik wilayah baik sebagai komponen cadangan maupun sebagai komponen pendukung dalam upaya Pertahanan Negara merupakan wujud kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara.
Logistik
wilayah tersebut harus dipersiapkan secara dini agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Pertahanan Negara.
b.
Pembinaan
logistik
wilayah
pada
dasarnya
merupakan
fungsi
Pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah baik dipusat maupun di daerah.
Untuk menghadapi ancaman militer, Pemerintah
menempatkan Departemen Pertahanan sebagai pembina logistik wilayah melalui unsur-unsur yang ada dalam jajarannya.
Kondisi riil sistem
Pertahanan Negara sampai dengan kurun waktu tertentu masih menempatkan TNI AD sebagai penjuru dengan tetap berpegang pada prinsip pertahanan terpadu yang menyeimbangkan kekuatan Darat, Laut dan Udara.
Melihat
lingkup tugas tersebut maka peran TNI AD dalam pembinaan logistik wilayah menjadi sangat dominan baik sebagai matra darat dalam pembinaan logistik wilayah aspek darat juga dapat sebagai pembina tunggal logistik wilayah dalam rangka memberi dukungan silang kepada matra lain.
86
c.
Pembinaan logistik wilayah oleh TNI AD dilakukan melalui pembinaan
teritorial yang dilaksanakan secara lintas sektoral / lintas bidang baik ditingkat pusat dalam perumusan kebijakan strategis maupun didaerah dalam wujud penjabaran kebijakan strategis ke dalam tindakan integratif di lapangan. Penyelenggaraannya berpedoman kepada hukum perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan hakekat Pertahanan Negara.
36.
Logistik Wilayah dalam Sistem Pertahanan Negara.
a.
Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta
sarana dan prasarana nasional yang berada didalam dan atau diluar pengelolaan Departemen Pertahanan dimanfaatkan semaksimal mungkin baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung dalam sistem Pertahanan Negara. pendukung
yang
Pembinaan komponen cadangan dan komponen
berada
dalam
pengelolaan
Departemen
Pertahanan
ditujukan dalam rangka mewujudkan logistik wilayah melalui upaya identifikasi, iventarisasi, konservasi, diversifikasi, penentuan cadangan materiil strategis, pendayagunaan Iptek, pembinaan dan pengamanan prasarana industri strategis, pembinaan hukum / peraturan perundang-undangan, kerja sama internasional
dan
manajemen
Pertahanan
Negara.
Pembinaannya
diwujudkan melalui program dimana setiap program terdiri dari beberapa kegiatan dan rangkaian tindakan secara terencana dan terpadu dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan, dan penggunaan kekuatan. komponen
pendukung
yang
Sedangkan komponen cadangan dan
berada
diluar
pengelolaan
Departemen
Pertahanan, pengelolaannya berada pada instansi pemerintah (Departemen /Non Departemen). Departemen).
Disamping itu ada pula komponen cadangan cadangan dan
komponen pendukung yang berada dalam pengelolaan Instansi Swasta maupun pada Warga Negara secara orang perorangan.
87
b.
Logistik
wilayah tersebut harus dibina, disiapkan secara dini,
didayagunakan agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk mendukung operasi militer dalam rangka Pertahanan Negara.
Pada masa
damai, penyelenggaraan pembinaan dan pengerahan logistik wilayah tersebut dituangkan secara konseptual.
Untuk pembinaan logistik wilayah dituangkan
melalui konsep pembinaan teritorial pada dasarnya adalah bagaimana Binter mewujudkan potensi wilayah sebagai sumber logistik penghasil menjadi wujud serba benda dan jasa logistik.
Sedangkan konsep pengerahan logistik
wilayah tertuang dalam wujud perangkat hukum / perundang – undangan yang berlaku saat ini.
Pada masa perang sering terjadi sesuatu yang sulit diduga
sebelumnya, namun prinsip penyelenggaraan pembinaan dan pengerahan logistik wilayah dalam mendukung operasi militer tetap harus berjalan sebagaimana
hakekat
Pertahanan
Negara
yang
diwujudkan
dalam
keikutsertaan seluruh kekuatan bangsa dalam upaya bela negara.
37.
Logistik Wilayah dalam Operasi Militer.
a.
Pelibatan TNI AD dalam berbagai operasi militer dilaksanakan
berdasarkan keputusan politik negara yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 serta berorientasi pada kepentingan nasional. Batasan wewenang, tugas dan tanggung jawab diatur sesuai dengan tingkat keadaan bahaya.
Untuk
menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negeri dikembangkan pola operasi dengan titik berat pola operasi militer untuk perang. Dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis dikembangkan suatu pola operasi militer selain perang. Pola operasi militer untuk perang ditujukan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dalam bentuk agresi langsung maupun agresi tak langsung dan ancaman dari dalam negeri dalam bentuk pemberontakan bersenjata anarkhis intensitas tinggi.
88
Untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dalam bentuk agresi langsung maupun tak langsung dilaksanakan operasi militer secara bertahap mulai operasi pencegahan, penindakan, perlawanan wilayah, serangan balas sampai kepada operasi pemulihan keamanan.
Pentahapan operasi tersebut
pada dasarnya dilaksanakan pula dalam menghadapi ancaman dari dalam negeri dalam bentuk pemberontakan bersenjata dan anarkhis intensitas tinggi, kecuali
untuk
operasi
perlawanan
wilayah
dan
serangan
balas,
kemungkinannya sangat kecil untuk dilaksanakan.
b.
Logistik wilayah sangat relevan terhadap type operasi Perlawanan
Wilayah sedangkan untuk type-type operasi lainnya, logistik pasukan sangat relevan.
Istilah logistik pasukan dalam penggunaannya sering diartikan pula
sebagai logistik reguler / konpensional untuk mendukung operasi yang dianggap bersifat reguler dan konpensional, yaitu operasi-operasi yang bukan perlawanan wilayah.
c.
Operasi perlawanan wilayah dapat mempunyai dua macam peranan.
1)
Sebagai pendukung terhadap Operasi Penindakan.
2)
Sebagai operasi yang berdiri sendiri, jika Operasi Penindakan
tidak berhasil.
Dalam kasus yang pertama, logistik pasukan masih tetap dominan dan tetap dipertahankan, bahkan dalam kasus keduapun harus tetap diusahakan sejauh mungkin logistik pasukan sungguhpun dapat dibayangkan bahwa hal ini tidak mungkin lagi jika sudah tidak ada daerah belakang lagi.
Prinsipnya adalah
harus tetap diusahakan sejauh mungkin penggunaan logistik pasukan dan harus tetap dipertahankan, logistik wilayah hanya bersifat penggandaan atau pelipatgandaan.
89
d.
Pengalihan dari logistik pasukan ke logistik wilayah, baik secara
personel maupun secara menyeluruh, dilihat dalam ruang dan waktu, dilaksanakan berdasarkan instruksi dari pimpinan yang berwenang dan disertai dengan petunjuk-petunjuk.
38.
Pembinaan Logistik Wilayah.
a.
Azas-azas
Pembinaan
Logistik
Untuk
Wilayah.
terjamin
terpeliharanya azas-azas dalam logistik wilayah maka keseluruhan operasi perlawanan wilayah dikendalikan secara terpusat.
Azas-azas tersebut
sebagai berikut :
1)
Operasi pertahanan wilayah bukanlah sekedar satu fase terakhir
dalam rangka penyelenggaraan operasi pertahanan, akan tetapi sekaligus (dan inilah yang terpenting) merupakan suatu pematangan dalam persiapan ofensif balas.
2)
Lebih dari itu seluruh operasi pertahanan adalah usaha untuk
memenangkan perang dan bukan sekedar memenangkan pertempuran, sehingga pada akhirnya konsolidasi dan rehabilitasi harus dapat dilaksanakan dalam periode yang tidak terlalu panjang.
3)
Oleh karena itu maka perlu diletakan beberapa azas yang perlu
dipahami, sebagai berikut :
a)
Operasi
perlawanan
wilayah
mempunyai
jangkauan
sampai dengan tahap konsolidasi dan rehabilitasi nasional.
b)
Presenvasi
sumber-sumber
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
kehidupan
rakyat
harus
90
c)
Penyelenggaraan logistik wilayah harus berpangkal pada
keseimbangan dan keserasian antara kebutuhan militer dan kebutuhan masyarakat, karena masyarakat merupakan juga suatu komponen perlawanan yang membutuhkan dukungan logistik.
b.
Prinsip-prinsip dalam Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Logistik. Logistik .
1)
Dalam operasi perlawanan wilayah, fungsi-fungsi logistik harus
tetap dapat diselenggarakan sungguhpun dalam suatu lingkungan yang berbeda.
Lingkungan yang berbeda ini disebabkan oleh hal-hal
sebagaimana telah diuraikan sehingga akan terjadi pergeseranpergeseran dalam aktivitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi logistik, yang akan banyak tergantung pada pengetahuan, daya improvisasi dan daya kreasi.
2)
Masalah utama dalam lingkungan logistik yang demikian adalah
masalah substitusi .
Melalui pengetahuan, daya improvisasi, daya
kreasi dan keberanian, fungsi-fungsi logistik harus tetap dapat dijalankan.
3)
Berpangkal tolak pada masalah pergeseran substitusi ini maka
dapat
dirumuskan beberapa prinsip untuk masing-masing fungsi
logistik :
a)
Pembekalan.
(1)
Titik berat pengadaan adalah :
91
(a)
Pembelian
setempat
tanpa
mengurangi
kebutuhan masyarakat.
-
Kemungkinan pembelian barang dari
luar
daerah
divisualisasikan
yang tidak
bersangkutan
banyak
sehingga
sumber barang diandalkan pada apa yang dihasilkan oleh daerah lingkungan.
-
Tetap harus dijaga agar tindakan
pembelian tidak menimbulkan perbedaan antara persediaan untuk unsur tempur dan masyarakat, khusus bekal kelas I.
(b)
Produksi dengan bahan-bahan serta alat
yang tersedia.
-
Bahan mentah dan alat produksi serta
suku cadang sulit untuk didatangkan dari luar daerah, bahan baku serta alat yang masih dapat diselamatkan dan dikuasai termasuk yang dapat diperoleh dari sumber daerah
hendaknya
dimanfaatkan
untuk
produksi barang kebutuhan.
-
Barang yang akan dihasilkan mungkin
akan bersifat lebih sederhana, akan tetapi tetap mempunyai nilai pakai yang cukup tinggi untuk tujuan perlawanan.
92
(2)
Peningkatan
distribusi.
masyarakat
penyimpanan
dan
Prinsip ini sangat erat hubungannya dengan
penghematan, yang menghendaki pengamanan barang yang
sedang
kehilangan
disimpan
melalui
penyimpanan,
serta
terhadap
tindakan
kerusakan
pemeliharaan
perhitungan
yang
dan dalam
tepat
dalam
pendistribusian yang hanya ditujukan pada unsur-unsur yang benar-benar memerlukan.
b)
Pemeliharaan.
(1)
Peningkatan
persyaratan
penggunaan materiil.
pemeliharaan
dan
Pemeliharaan dan penggunaan
materiil, terutama alat utama yang tidak / sukar diadakan, harus didasarkan pada pengetahuan dan keahlian yang luas serta disiplin serta kesadaran.
(2)
Pencarian substitusi sarana pemeliharaan melalui
improvisasi dan daya kreasi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia.
Sungguhpun sarana dan
bahan pemeliharaan (minyak, DSB) tidak dapat / sukar diperoleh, namun pemeliharaan materiil harus tetap diselenggarakan. penggantinya,
Harus diusahakan agar tetap ada melalui
modifikasi
suku
cadang,
pengolangan bahan alat setempat, dan sebagainya.
93
c)
Angkutan.
(1)
Pencarian dan penentuan rute-rute angkutan baru.
Jika jaringan jalan raya, kereta api dan sebagainya telah dikuasai lawan, maka perlu dicari rute-rute baru untuk tujuan pertempuran maupun pembekalan.
(2)
Pencairan substitusi sarana angkutan dengan
menitikberatkan
sarana
angkutan
yang
sederhana.
Rute angkutan baru yang banyak hal akan tidak memungkinkan penggunaan sarana angkutan bermotor, oleh karena itu perlu dieksploitasikan sarana angkutan lain sebagai penggantinya, umpamanya : tenaga manusia, hewan (kuda beban), perahu, sepeda dan pedati.
d)
Perawatan Kesehatan.
(1)
Peningkatan kemampuan perawatan kesehatan
perorangan.
Harus diusahakan agar setiap anggota
mempunyai pengetahuan dan keahlian minimal untuk dapat
memelihara
kesehatannya
sendiri,
membantu
dirinya sendiri bila dalam keadaan sakit / luka atau membantu rekannya, pengetahuan dan keterampilan mengenai PPPK harus dikuasai setiap anggota.
(2)
Pengadaan alat medis dan bekal medis dengan
pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia.
Harus
diketahui dan dipelajari bahan alam apa yang dapat dipakai untuk pembalut, pelekat dan alat medis lainnya,
94
demikian pula bahan alam sebagai pengganti obat-obatan jadi.
(3)
Pemanfaatan
cara-cara
pengobatan
tradisionil.
Antara lain dapat dimanfaatkan hasil perkembangan dari jamu.
e)
Konstruksi.
Pemanfaatan bahan-bahan sumber
kekayaan alam untuk pelaksanaan pekerjaaan konstruksi. Dalam hal ini divisualisasikan bahwa pekerjaan konstruksi akan lebih dititikberatkan pada penggunaan bahan seperti bambu, batang kayu, rotan dan jenis daun-daunan tertentu.
c.
Langkah-langkah Persiapan.
1)
Untuk dapat melaksanakan logistik wilayah dalam rangka
mendukung operasi perlawanan wilayah, harus diadakan
langkah-
langkah persiapan yang meliputi :
2)
a)
Persiapan jangka panjang
b)
Persiapan jangka pendek
Persiapan jangka panjang bertitik berat pada investasi dibidang
manusiawi dan mencakup peningkatan kemampuan yang nantinya berwujud pengetahuan, daya kreasi dan daya improvisasi.
Dalam hal
ini, maka suatu penguasaan (dalam arti pengenalan/familiarisasi) terhadap sumber-sumber kekayaan alam adalah mutlak.
Disamping
itu persiapan jangka jan gka panjang meliputi melipu ti pula tindakan-tindakan ti ndakan-tindakan seperti
95
Preservasi dari materiil/ bahan yang akan digunakan sebagai logistik wilayah,
serta penentuan tempat-tempat atau titik-titik penyimpanan
dari materiil / bahan tersebut dan rute-rute pembekalan, melalui kegiatan penelitian dan survei, disertai dengan evaluasi secara terus menerus.
3)
Persiapan jangka pendek lebih bersifat fisik, dan dimulai
menjelang perang.
4)
Baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, peranan
pembinaan teritorial melalui aparatur teritorial sangat menentukan.
39.
Evaluasi.
a.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan logistik wilayah !
b.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan operasi Perlawanan Wilayah !
c.
Bagaimana pengerahan logistik wilayah dalam operasi perlawanan
wilayah . Beri contoh dengan visualisasi ! d.
Jelaskan secara singkat tentang pembinaan logistik wilayah !
e.
Sebutkan dan jelaskan salah satu azas-azas permbinaan logistik
wilayah dalam rangka penggunaannya untuk kepentingan Operasi Militer !
96
BAB VIII EVALUASI AKHIR PELAJARAN (BUKAN NASKAH UJIAN)
40.
Umum.
Sebagaimana telah diuraikan maksud dan tujuan diberikannya
materi pelajaran Sisbinlog TNI AD.
Perwira siswa sebagai kader pimpinan TNI AD
dimasa datang harus mengerti tentang sistem pembinaan logistik TNI AD.
Tingkat
penyerapan perwira siswa terhadap seluruh materi pelajaran dapat diukur dengan kemampuan para perwira siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam evaluasi akhir pelajaran.
41.
Pertanyaan-pertanyaan.
Pertanyaan-pertanyaan dalam evaluasi akhir
pelajaran sebagai berikut :
a.
Mengapa faktor manusia itu penting dalam Sisbinlog TNI AD ?
b.
Uraikan tentang penyelenggaraan pembinaan logistik TNI AD ?
c.
Jelaskan tentang pola dukungan logistik dalam Sisbinlog TNI AD ?
d.
Apa yang Pasis ketahui tentang Perencanaan, Program dan Anggaran
Logistik ? e.
Bagaimana susunan organisasi logistik TNI AD.
f.
Jelaskan bagaimana sistem pengerahan logistik wilayah ditinjau dari
segi hukum / perundang-undangan yang berlaku !
97
BAB IX PENUTUP
42.
Demikian Naskah Sekolah Sementara ini disusun sebagai pegangan Perwira
Siswa Dikreg Seskoad dalam memahami MP. Sisbinlog.
Demi kesempurnaan
naskah ini, maka masih diperlukan masukan berupa saran dan tanggapan dari semua pihak.
Naskah ini tentunya bersifat dinamis, masih dapat dikembangkan
seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pembangunan TNI dimasa datang.
