EKONOMI LINGKUNGAN
a. PENGERTIAN IAN
Ekonom Ekonomii lingkun lingkungan gan adalah adalah ilmu ilmu yang yang mempel mempelaja ajari ri kegiata kegiatan n manusi manusiaa dalam dalam memanfaatka memanfaatkan n lingkungan lingkungan sedemikian sedemikian rupa sehingga sehingga fungsi/peran fungsi/peranan an lingkungan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka panjang.
Lingkungan Lingkungan hidup (menurut (menurut Undang-Undang Undang-Undang Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup No.23/ No.23/1997 1997)) adalah adalah:: kesatu kesatuan an ruang ruang dengan dengan semua semua benda,d benda,daya aya,ke ,keadaa adaan n dan makh makhlu luk k
hidu hidup, p,te term rmas asuk uk
di
dala dalamn mnya ya
manu manusi siaa
dan dan
peri perila laku kuny nya, a,
yang yang
mempen mempengar garuhi uhi kelang kelangsun sungan gan perike perikehid hidupan upan dan keseja kesejahte hteraa raan n manusi manusiaa serta serta makhluk hidup lainnya.
b. SEB SEBAB-S AB-SEBA EBAB B MEROSOT MEROSOT FUNGS FUNGSII LINGKUN LINGKUNGAN GAN
Fungsi atau peranan lingkungan menjadi merosot disebabkan karena sifat atau ciri yang yang meleka melekatt pada lingku lingkungan ngan itu sendir sendirii sehing sehingga ga memyeb memyebabka abkan n manusi manusiaa mengeksploitasinya secara berlebihan melebihi daya dukung lingkungan tersebut. Bebera Beberapa pa ciri ciri atau atau sifat sifat yang yang menonj menonjol ol dan meleka melekatt pada pada lingkun lingkungan gan adalah; adalah; adanya ciri atau sifat sebagai barang public, adanya sifat atau ciri sebagai barang property) dan adanya cirri atau sifat eksternalitas. milik bersama (common (common property) a. Barang pub public Deng Dengan an
adan adanya ya
sifa sifatt
ini ini
tela telah h
memb membaw awaa
kons konsek ekue uens nsii
terh terhad adap ap
terban terbangkal gkalain ainya ya sumber sumber daya daya lingkun lingkungan gan , karena karena tidak tidak akan akan ada atau atau lang langka kany nyaa piha pihak k swas swasta ta atau atau indi indivi vidu du yang yang mau mau meme memeli liha hara ra atau atau melestarikan sumberdaya lingkungan. Barang public mempunyai cirri utama,yaitu: •
tidak akan ada penolakan atau exclution terhadap pihak atau orang yang bersed bersedia ia membay membayar ar dalam dalam mengkon mengkonsum sumsi si sumber sumberday dayaa lingkun lingkungan gan tersebut.
1
•
Non rivalry in consumption bagi sumberdaya lingkungan artinya, walaupun lingkungan itu telah dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang, volume atau jumlah yang tersedia bagi orang lain tidak akan berkurang, contohnya oksigen, sinar matahari,air laut dll.
Kedua sifat tersebut menyebabkan orang atau individu tidak mau memelihara karena tidak ada bayaran untuk itu.
b. Pemilikan bersama/ milik umum Pemilikan bersama dapat diartikan sebagai bukan milik seseorang namun milik semua orang (common property is no one property and is every one property). Denga pemilikan seperti ini akan membuat kecenderungan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan melebihi daya dukung alam tersebut.
Setiap orang
mengusahakan
terlebih
akan merasa
dahulu
sebelum
harus orang
mengambil lain.
atau
Contohnya
penambangan emas, dll. c. Eksternalitas Hal ini muncul apabila seseorang melakukan kegiatan dan menimbulkan dampak pada orang lain dalam bentuk manfaat eksternal atau biaya eksternal yang tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran. Dengan adanya manfaat eksternal yang seringkali tidak pernah diperhitungkan dalm pengambilan keputusan oleh seorang manager tertentu, telah menyebabkan barang atau jasa yang dihasilkan menjadi terlalu sedikit; atau bila terjadi biaya eksternal yang tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan manajerial menyebabkan barang atau jasa yang dihasilkan menjadi terlalu besar. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut menjadi tidak efisien; lebih-lebih b ila eksternalitas tersebut di dalam wujud biaya eksternal yang harus ditanggung masyarakat. Agar terjadi efisiensi yang sebenarnya, maka biaya eksternal itu harus dapat diinternalkan dalam biaya perusahaan yang melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut.
2
c. KEBIJAKAN PEMERINTAH Kebijakan pemerintah yang perlu diambil dan sudah dilaksanakan pemerintah
Indonesia dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar fungsi lingkungan dapat tetap lestari adalah: a. Memperbaiki hak penguasaan atas sumber daya alam dan lingkungan ( property right ) dari ” common property” menjadi ” private property”. Dengan adanya private property, barang public dapat diubah sifatnya menjadi barang privat, sehingga akan cenderung dipelihara dengan baik. b. Memperbaiki sumber daya alam dan lingkungan sehingga biaya eksternal dapat diinternalkan dengan cara menerapkan command and control sytem dan atau dengan economic incentive system termasuk polluter pays principle. Untuk itu perlu disiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk setiap proyek atau kegiatan yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. c. Menggunakan tekanan social untuk mengurangi pencemaran seperti dengan system ecolabeling. Pemerintah menggunakan kekuatan para konsumen untuk menekan produsen agar mau memproduksi produk yang bersahabat dengan lingkungan sejak awal pengambilan input sampai dengan konsumsi akhir. d. Semua perusahaan atau industri dihimbau untuk melaksanakan audit lingkungan yang dilaksanakan secara sukarela oleh pemrakarsa kegiatan dan merupakan alat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sifatnya internal. Manfaat dari kegiatan ini: - untuk mengidentifikasi resiko lingkungan - sebagai dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. - meningkatkan kepedulian pimpinan lembaga atau kegiatan tentang pelaksanaan
kegiatan
terhadap
kebijakan
dan
tanggung
jawab
lingkungan.
3
e. Memberikan insentif untuk pengelolaan lingkungan yang baik melalui penghargaan atau perlombaan seperti Program Kalpataru, Adipura dll.
d. LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER BAHAN MENTAH Sumber daya air minum,
Kota-kota besar di Indonesia volume air telah menurun, juga terjadi intrusi air laut dengan jarak yang semakin jauh ke daratan. Untuk kota Jakarta misalnya, dimana kebutuhan air minum dipasok oleh PDAM yang nengolah air kali Ciliwung menjadi air minum tampak mengalami banyak kesulitan. Hal ini disebabkan banyaknya volume air kali yang menurun, disamping itu juga telah terjadi pendangkalan dasar sungai serta peningkatan volume limbah yang dibuang di sungai tersebut. Pemerintah mengantisipasi kasus serupa di beberapa Propinsi dengan PROKASIH (Program Kali Bersih). Program ini merupakan crash program dimana pada tahap pertama bertujuan menurunkan beban pencemaran dari industri dan kemudian dikembangkan untuk menurunkan beban pencemaran dari sumber pencemaran lainnya. Parameter yang digunakan antara lain; TSS (Total Suspended Solid ), COD (Chemical Oxygen Demand), BOD ( Biological Oxygen Demand). Sumber daya tanah
Sumber daya ini bukan saja sebagai hal yang sangat vital untuk sector pertanian tetapi juga sangat vital untuk sector yang lain seperti perumahan, perkotaan, industri, jalan, dll. Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Meskipun tampaknya produksi ikan secara statistic meningkat dari tahun ke tahun namun usaha penagkapannya semakin sulit. Para pelaut harus menempuh jarak yang semakin jauh dari pantai, alasannya karena rusaknya terumbu karang sebagai akibat dari cara penangkapan ikan salah. Demikian pula dengan hutan mangrove yang juga mengalami penyusutan dalam luasnya., padahal hutan mangrove telah menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir pantai sebab dapat memberikan berbagai macam fungsi seperti, kayunya dapat untuk bahan bengunan sederhana, tempat pembenihan udang-udang dan ikan kecil.
4
Cara mengukur kelangkaan sumber daya alam sebagai hasil dari fungsi lingkungan bila tidak dapat dilaksanakan secara fisik, dapat juga dengan cara melihat apakah biaya produksinya meningkat dan semakin mahal. Jika demikian adanya, maka sumber daya alam itu semakin langka.
e. DAMPAK PENCEMARAN TERHADAP PRODUKTIVITAS
Pencemaran lingkungan akan sangat terasa dampaknya pada ketidaknyamanan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Memburuknya kualitas air yaitu bila air tercemar zat-zat logam berat dan beracun sehingga menyebabkan air tidak cocok bagi peruntukkannya dan akan menimbulkan dampak bagi manusia, hewan maupun biota. Misalnya tanah dan air tercemar merkuri, hal ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat yang terpapar zat pencemar tersebut. Gangguan kesehatan dapat berupa pusing-pusing, mual-mual, anak lahir cacat bawaan, penyakit kulit, retardasi mental, dll. Bukan hanya itu, zat beracun tersebut dapat merusak lahan pertanian sehingga lahan menjadi menurun kualitasnya yang mengakibatkan turunnya produktivitas lahan yang dimaksud.
f.
LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ( Sustainable Development )
1. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak ada hentihentinya dengan tingkat hidup generasi yang akan datang lebih baik dari sekarang. Keberlanjutan pembangunan dapat diartikan bahwa generasi yang akan datang harus berada pada posisi yang tidak lebih buruk daripada generasi sekarang. Generasi sekarang boleh saja melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam, namun harus tetap menjaga keberadaannya, sedangkan generasi mendatang meskipun memiliki jumlah sumberdaya alam yang mungkin lebih sedikit tetapi memiliki tingkat teknologi dan pengetahuan yang lebih baik. Intinya, generasi akan datang tidak kurang sejahtera dibandingkan generasi sekarang.
5
Kemajuan suatu bangsa dapat tercapai dengan melaksanakan pembangunan berkelanjutan di segala bidang. Pembangunan merupakan suatu proses pengolahan sumberdaya alam dan penggunaan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Kedua fungsi sumberdaya tersebut harus dapat diperhatikan agar dapat terus menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Sumarwoto,2006, pengertian pembangunan berkelanjutan adalah: perubahan positif social ekonomi yang tidak mengabaikan system ekologi dan social dimana masyarakat bergantung padanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran social yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Secara implicit definisi tersebut menurut Hegley,Jr,1992, mengandung pengertian strategi imperative bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: 1. berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, social, dan ekonomi. 2. memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil. 3. perlunya campur tangan pemerintah, dukungan dan kerja sama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya. 4. perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yuridiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup. 5. bergantung pada pendidikan, perencanaan dan proses politik yang terinformasikan, terbuka, dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen.
6
6. mengintegrasikan budaya social dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johanesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam setiap pembangunan nasional dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek social, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi pertimbangan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan untuk diintegrasikan ketiga pilar tersebut.
Three Dimentional model
North
Society Today’s generation
Tomorrow’s generation environment
economy
7
2. Dimensi Manusia Sebagai Subjek dan Objek Pembangunan Sosial Ekonomi •
Manusia sebagai individu Proses pembangunan seharusnya menempatkan manusia sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan itu (Misra,1991). Manusia merupakan subyek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Manusia menjadi obyek pembangunan, sebab sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia, oleh karenanya aspek kesejahteraan yang adil dan merata di
setiap
wilayah
harus
diupayakan.
Dalam
pelaksanaan
pembangunan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subyek dan obyek
pembagunan
lingkungan
hidup
dapat
terwujud.
Indonesia,
masalah
Dalam hak
pembangunan dan
kewajiban
pengelolaan lingkungan diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 khusunya BAB III yang mengatur hak dan kewajiban, dan peran masyarakat, yakni pada pasal 5,6 dan 7. * Pasal 5 UU No. 23 Tahun 1997 ini mengatur mengenai hak setiap orang, yakni: a. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang baik dan sehat. b. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup, yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. c. Setiap
orang
mempunyai
hak
untuk
berperan
dalam
pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. * Kemudian pasal 6 mengatur mengenai kewajiban seseoarng, yakni:
8
a.
Setiap orang berkewajiban memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah serta menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
b.
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Berikutnya
mengenai peran
masyarakat dalam
pengelolaan
lingkungan hidup beserta cara pelaksanaannya diatur dalam pasal 7 yakni masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan hal tersebut dilakukan dengan cara: a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. b. Menumbuhkembangkan
kemapuan
dan
kepeloporan
masyarakat. c. Menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan social. d. Memberikan saran pendapat e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
•
Manusia sebagai masyarakat dan bangsa Manusia sebagai masyarakat dan bangsa disamping ada hak dan kewajibannya juga dituntut peranannya dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk itu setiap orang dalam suatu masyarakat dan bangsa dituntut untuk memiliki visi ke depan atau masa yang akan datang sebagai suatu tantangan yang akan mereka hadapi dengan tindakan aktif dan kreatif. Setiap orang perlu mempelajari potensi yang mereka miliki untuk menyiapkan masa depannya yang lebih baik. Sebagai bagian suatu bangsa setiap manusia dituntut untuk membawa misi guna mampu menjamin kebutuhan masa depan scara pasti dan memuaskan bagi setiap orang secara adil, pasti dan
9
penuh perhatian akan semua kebutuhan dasar bagi kehidupan. Jaminan kehidupan masa depan ini juga menyangkut masa depan bangsanya, artinya generasi masa depan bangsa juga harus terjamin kebutuhan hidupnya. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, terkandung makna bahwa segala upaya pemanfaatan sumber daya , pengembangan teknologi, perubahan tatanan kelembagaan, peningkatan investasi, harus diarahkan secara harmonis dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan akan datang. Hal ini dinyatakan tegas oleh Komisi Dunia untuk Pembangunan dan Lingkungan di Stockholom, Swedia tahun 1984 yakni manusia pada prinsipnya memiliki kemampuan untuk membuat pembangunan berkelanjutan, sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan manusia untuk hari ini, tanpa mengurangi hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya akan sumber daya alam.
SISTEM EKONOMI DAN MENURUNNYA FUNGSI LINGKUNGAN 1. SISTEM EKONOMI
Pada dasarnya ada dua system perekonomian yang ekstrim di dunia yaitu system ekonomi kapitalis dan sosialis. System ekonomi kapitalis menghendaki adanya kebebasan individu dimana perekonomian diatur oleh tangan tidak tampak
10
yaitu mekanisme pasar. Dalam perekonomian bersifat kapitalis ini motif untuk mencari keuntungan merupakan daya penggerak yang sangat kuat dalam kegiatan usaha. Akibat adanya kebebasan berusaha individu yang kuat akan menang dan mendesak individu yang lemah yang akan menjadi korban utama pencemaran lingkungan. Sistem kapitalis yang menghendaki masyarakat lebih dipentingkan daripada individu. Perencnaan disusun oleh pemerintah pusat dan individu tidak diberi kebebasan untuk memilih ataupun melakukan kegiatannya. Akibatnya hak asasi manusia kurang mendapatkan tempat, dan ini cenderung mematikan kreatifitas individu. Namun seringkali sasaran yang diinginkan sulit tercapai dan hanya kelompok tertentu yang kuasa dalam membuat keputusan yang mendapat perlindungan. Dalam kedua system ekonomi ini terdapat ketidakmampuan dalam mencapai alokasi factor produksi secara efisien, artinya tidak memberikan kesejahteraan social yang maksimum. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kegagalan mekanisme pasar, baik yang berupa kegagalan pasar bebas dalam mencerminkan seluruh biaya social bagi harga-harga input maupun harga-harga produksi (output).demikian juga tidak tersedianya pasar bagi barang-barang dan jasa lingkungan. Untuk tercapainya kesejahteraan sosial yang maksimum bagi barang dan jasa lingkungan diperlukan campur tangan pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa campur tangan pemerintah tersebut memerlukan pengorbanan atau biaya, karena pemerintah tidak selalu efisien daripada mekanisme pasar bebas. Ketidakefisienan alokasi factor produksi juga disebabkan oleh adanya kegagalan dalam campur tangan pemerintah, karena dengan campur tangan itu efisiensi yang seharusnya dapat dicapai oleh mekanisme pasar terhambat oleh campur tangan tersebut. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi bahan baker minyak, pupuk, menentukan harag maksimum untuk suatu barang atau jasa tertentu, mengawasi valuta asing dsb.
2. KEGAGALAN MEKANISME PASAR
11
Meskipun dianggap sebagai kekuatan yang akan mengalokasikan factor produksi dalam kegiatan produksi sehingga sehingga dapat efisien; dalam kenyataannya pasar akan gagal melakukan fungsinya bila dalam perekonomian tersebut terdapat eksternalitas sehingga tidak dapat mencapai kesejahteraan social yang maksimal. Mekanisme pasar cenderung mengabaikan biaya-biaya atau beban
yang dipikul oleh pihak ketiga sebagai akibat adanya kegiatan yang
dilaksanakan oleh suatu pemrakarsa atau perusahaan. Contohnya, transaksi jual beli minuman kaleng (coca-cola), biaya menampung limbah atau memusnahkan limbah kaleng bekas belum tercermin pada harga minimum kaleng tersebut. Jika tidak ada dinas kebersihan kota yang mengumpulkan kaleng atau sampah, maka kaleng tersebut akan dibuang ke kebun atau lahan kosong atau di pinggir jalan, sungai dsb, yang berarti lingkunganlah yang menampung beban resikonya. Ini semua tidak tercermin dalam harga produk yang dijual di pasar atau took-toko. Inilah yang disebut dengan biaya eksternal.
BSM
Harga
BPM D E Ps B Pp
C
Pk
Q O
Qs
Qp
Qk
Gambar Pengaruh Biaya Eksternal terhadap Volume Produksi
12
Gambar diatas menunjukkan pengaruh biaya eksternal terhadap volume produksi. Seorang produsen akan memaksimumkan laba dengan menghasilkan produk pada saat biaya marginal privat sama dengan penerimaan marjinal yaotu pada titik B dengan jumlah produksi sebanyak Qp. Namun dengan adanya biaya eksternal yang membentuk biaya social maka produsen akan menghasilkan produk setinggi Qs karena untuk menyamakan biaya social marjinal (BSM) dengan permintaan (penerimaan marjinal). Selisih produk Qs-Qp disebut dengan kegagalan pasar, yaitu apabila perusahaan individu tidak memasukkan biaya eksternal ke dalam komponen biaya produksinya. a. Pencemaran sebagai Eksternalitas Keseimbangan material (materials balance) dari suatu perekonomian dipandang sebagai suatu keseimbangan umum yang menunjukkan bagaimana perekonomian dan lingkungan berinteraksi secara kompleks sebagai suatu system terpadu. Analisis keseimbangan umum memusatkan perhatian pada semua pengaruh dari setiap perubahan variable ekonomi. Contoh, terjadi perubahan harga suatu produk pertanian (Padi), maka penggunaan masukan (bibit, pupuk, air, tanah, dll) akan turut berubah. Dengan penggunaan SDA yang meningkat pasti aliran limbah yang terbuang ke alam juga meningkat dan dengan sendirinya profil pencemaran lingkungan dalam perekonomian juga akan berubah. Ekonomi lingkungan menganalisis pencemaran sebagai biaya eksternal dimana setiap dampak terhadap tingkat kesejahteraan pihak ketiga yang timbul sebagai akibat tindakan seseorang tanpa dipungut kompensasi atau pembayaran.
b. Memasukkan komponen Lingkungan ke dalam mekanisme Pasar Ada beberapa cara utama yang ditempuh agar jasa komponen lingkungan dapat diperhitungkan dalam mekanisme pasar lebih efektif. Menciptakan pasar untuk jasa-jasa atau barang yang semula merupakan barang bebas. Barang bebas adalah barang yang dalam penggunaannya tidak memerlukan pengorbanan sehingga tidak ada harga yang dipungut, misalnya, penggunaan bantar sungai untuk membuang sampah, pengambilan air tanah secara bebas, membuang asap ke atmosfir. Untuk itu diperlukan kebijakan membatasi penggunaan barang dan jasa tersebut melalui pungutan daerah atau
13
Negara. Cara-cara ini akan mengubah mekanisme pasar dengan menentukan harga barang dan jasa dimana biaya lingkungan (eksternal) sudah diperhitungkan di dalamnya. Pendekatan seperti ini disebut dengan pendekatan insentif atas dasar mekanisme pasar (market-based incentives approach). Berlawanan dengan pendekatan pengaturan langsung (command and control regulatory approach) yang melibatkan system penentuan system. Misalnya baku mutu lingkungan, dapat dipaksakan melalui peraturan perundang undangan tanpa bantuan mekanisme pasar. Para ekonom berpendapat bahwa system insentif atas dasar mekanisme pasar lebih efektif dibandingkan system insentif pendekatan langsung. Meskipun kenyataannya system pengendalian pencemaran di Negara-negara berkembang lebih banyak didasarkan pada pendekatan pengaturan langsung. Ada dua alas an utama mengapa system pengaturan langsung tidak efisien: 1.
system pengaturan langsung menghendaki informasi lengkap mengenai berbagai industri pencemar, sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Perusahaan pencemar jauh lebih tahu dibandingkan pemerintah mengenai biaya apa saja dan seberapa besar yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran.
2.
perusahaan
pencemar
penanggulangan
memiliki
pencemaran,
cara
yang
seingga
berbeda besarnya
dalam biaya
penanggulangan pencemaran juga berbeda. Dengan pengaturan langsung biasanya produsen harus mencapai standar baku mutu tertentu dengan teknologi tertentu. Karena kelemahan system pengaturan langsung maka ekonom lebih menyukai system insentif ekonomi untuk mengendalikan pencemaran. Dengan system insentif ekonomi ini maka: 1. seorang produsen yang mencemari lingkungan akan dapat melakukan pilihan dalam menyesuiakan kegiatannya terhadap baku mutu kualitas lingkungan. 2. penerimaan dari pungutan pajak dan retribusi atau bentuk penerimaan lain akan merupakan sumber penerimaan pemerintah sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengurangan limbah dan pengelolaan lingkungan.
14
Kedua system tersebut dalam praktiknya dipakai bersama-sama dan saling melengkapi.
3. KEGAGALAN PERENCANAAN ( PEMERINTAH) a. Faktor penyebab kegagalan pemerintah
Meskipun sudah ada alasan bahwa sebaiknya pemerintah campur tangan dalam hal eksternalitas, nemun kenyataannya kemampuan pemerintah seringkali tidak lebih baik daripada swasta dalam mengelola lingkungan. 1. adanya kelompok penekan
Alasan utama pemerintah gagal dalam bertindak dan berpikir untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena kenyataannya pemerintah justru sering kali melindungi kepentingan individu. Pemerintah sering bertindak demi kepentingan kelompok atau golongan tertentu lebih-lebih jika memasuki ranah politik, sehingga keputusan pemerintah akan berpihak pada golongan tertentu saja. Jadi bukan kepentinga secara umum yang
dilindungi
namun
kepentingan
golongan
masyarakat
yang
berpengaruh karena politik maupun financial yang sering kali disebut sebagai kelompok penekan ( pressure group) 2. kurang informasi
Pemerintah
seringkali
kurang
memiliki
informasi
yang
akurat
dibandingkan dengan pihak individu atau swasta, sehingga pemerintah kurang memahami dampak dari setiap tindakan atau kebijakan yang ditempuh. Oleh karena itu, seringkali apa yang dimaksudkan atau dituju pemerintah
tidak tercapai karena kompleksnya
permasalahan
dan
kurangnya informasi yang dikuasai.
3. kurangnya minat para birokrat
walaupun pemerintah yang terdiri atas politisi telah membentuk peraturan perundang-undangan intuk melindungi lingkungan, tetapi semua itu diterjemahkan ke dalam praktek dan pelaksanaan. Pemerintah mengangkat tenaga ahli untuk menerapkan peraturan, namun terkadang para ahli yang
15
akhirnya menjadi bagian dari birokrat menjadi sangat penting dan dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan yang bersangkutan. Akibatnya birokrat bertindak tidak demi kepentingan masyarakat, tetapi demi kepentingan kelompok.
b. Beberapa contoh kegagalan pemerintah 1. kebijakanpembangunan pertanian
Sejak PELITA I tahun 1967/68 Indonesia telah bertekad mengutamakan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan pertanian. Hal didasari karena pangan merupakan dasar begi kestabilan ekonomi dan politik, yang selanjutnya merupakan landasan bagi pembangunan secara keseluruhan. Pengalaman inflasi yang deras pada tahun 1960-an dan dampak krisis ekonomi tahun 1997/98 tetap menempatkan beras sebagai barometer ekonomi, sehingga peran swasembada pangan sangat penting. Untuk itu diadakan BIMAS dan system panca usaha tani yang terbukti telah berhasil meningkatkan produksi beras di Indonesia. Kedua program tersebut telah membimbing masyarakat petani secara intensif menggunakan pupuk dan insektisida agar prduksi pertanian padi meningkat, namun, di sisi lain pemerintah menggunakan kebijakan harga negative (negative rice price policy) yang diartikan sebagai kebijakan menekan harga padi, sehingga harga padi bukan merupakan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksinya. Harga padi justru ditekan rendah dengan maksud agar harga beras dapat dijangkau masyarakat luas terutama buruh-buruh atau tenaga kerja di sector industri perkotaaan, para mahasiswa dan pekerja pada umumnya. Hal ini memang sangat diperlukan untuk menjamin ketenangan kerja mereka, sehingga suhu politik dapat dipertahankan stabil. Dengan menggunakan kebijakan cadangan (buffer stock policy), BULOG berusaha mempertahankan harga beras stabil dengan menentukan harga atas dan harga dasar beras. Hal ini merupakan salah satu kegagalan pemerintah karena pemerintah ternyata melindungi konsumen dari kenaikan harga beras namun
16
mengorbankan petani dengan memberikan harga beras yang terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar. Akibatnya permintaan pasar akan beras meningkat, bahkan pangan nonberas seperti sagu, ketela, ubi, tales dll digantikan dengan beras sebagai makanan pokok. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Jelas yang terjadi apabila produksi berlebihan dan penggunaan lahan pertanian yang sangat intensif dapat menimbulkan hama wereng yang mengakibatkan kegagalan panen, seperti peristiwa tahun 1970-an. Sumberdaya air menjadi tercemar oleh pupuk dan insektisida, sehingga tidak hanya mengganggu kehidupan satwa air, tetapi juga manusia. Dampak keseluruhan dari kebijakan pembangunan pertanian adalah: -
pemerintah menggunakan pajak dan sumber pendapatan lain untuk membiayai subsidi pangan melalui kebijakan harga pangan, sehingga kebijakan ini telah mengurangi tersedianya dana untuk pembangunan lainnya.
-
Subsidi mendorong penggunaan SDA yang mendapatkan subsidi. Dalam hal pertanian penggunaan tanah akan sangat intensif dibarengi dengan penggunaan insektisida dan pupuk buatan yang berlebihan.
-
Timbl inefficiency dalam alokasi factor produksi. Sector kegiatan yang mendapat subsidi menjadi sangat menarik karena tingginya tingkat keuntungan yang sebetulnya merupakan hal semu sehingga alokasi factor produksi menjadi tidak tepat.
2. harga air irigasi
Pembangunan sarana irigasi sangat penting dalam pengembangan produksi sector pertanian. Air irigasi memiliki banyak fungsi, selain dibutuhkan disektor pertanian tetapi juga untuk kepentingan sector industri, listrik dan perkotaan. Selama ini penggunaan air di sector pertanian dimaksudkan untuk mendorong penigkatan hasil produksi pertanian (padi). Oleh karena itu, di Indonesia petani tidak diwajibkan membayar air irigasi. Dengan kebijakan ini, maka petani leluasa
17
menggunakan air tanpa memperhatikan volume air yanag digunakan. Akibatnya terjadi pemborosan penggunaan sumberdaya air. Di sisi lain air yang digunakan untuk listrik, perkotaan dll menjadi kurang tersedia sehingga harganya menjadi mahal. 3. kebijakan harga energi
Sumber energi seperti bahan bakar minyak, batu bara, gas dan listrik seringkali mendapat subsidi yang sangat besar di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan subsidi BBM mendorong penggunaan BBM berlebihan sehingga mencemari lingkungan. Dampak ekonomi dari subsidi BBM jelas merupakan kebocoran yang sangat tinggi dari dana pemerintah dalam pembangunan. Akibatnya menumpuknya hutang pemerintah dan swasta karena terpaksa meminjam dari luar negeri untuk membiayai pembangunan Indonesia.
18
