CONTOH KONTRAK
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA R.S.....DAN DOKTER TETAP / PARUH WAKTU/ HONORER/ KONSULTAN TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
Pada hari.................. tanggal .......bulan….tahun…..kami yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama
: ...........................................................
Alamat
: ...........................................................
Pekerjaan
: Direktur RS.............................
dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama RS.............yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2. Nama
: dr. ......................................................
Alamat
: ...........................................................
Pekerjaan
: ...........................................................
No. KTP
: ...........................................................
STR No.
: ...........................................................
SIP No.
: 1.......................................................... 2......................................................... 3.........................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . Para Pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama di bidang pelayanan praktek kedokteran di RS .......................................dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:
Pasal 1 KETENTUAN UMUM Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan : 1.
Dokter dan Dokter Spesialis adalah orang yang memiliki ijazah Dokter atau Dokter Spesialis dan memiliki STR dan SIP yang melakukan pelayanan medis di RS.....
2.
Dokter tetap adalah dokter dan atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja di RS.....
3.
Dokter tidak tetap adalah dokter dan atau dokter spesialis yang bekerja di RS.....pada waktu tertentu atas penugasan tertulis dari Direktur RS....
4.
Dokter Kontrak dan atau dokter Honorer adalah dokter dan atau dokter spesialis yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan atau tenaga honorer di RS....yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS......dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu
5.
Dokter Konsultan adalah dokter spesialis tertentu yang karena kompetensinya diminta membantu pelayanan medis di RS...dalam waktu tertentu atau dalam kasus tertentu
6.
Komite Medis adalah wadah non-struktural yang merupakan badan regulasi dan supervisi pelayanan medis di rumah sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RS;
7.
Satuan Medis Fungsional (SMF) adalah Kelompok dokter dan atau spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui dan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masingmasing di RS.........
8.
Hak Kredensial Klinis Khusus (Clinical Privilege) adalah kewenangan yang diberikan kepada Dokter Spesialis dan Dokter atas rekomendasi dari Komite Medis untuk melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit yang ditetapkan Direktur RS…..
9.
Jasa medis adalah kompensasi profesional berupa uang atas tindakan medis yang diberikan seorang dokter kepada pasien Pasal 2 RUANG LINGKUP
(1) Ruang lingkup perjanjian ini adalah PIHAK KEDUA akan melakukan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan lingkup kredensial yang ditetapkan oleh Komite Medis yang secara otomatis menjadi anggota Satuan Medis Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya (2) PIHAK PERTAMA harus menyediakan sarana, prasana, fasilitas serta sumber daya yang diperlukan dalam pelayanan medis di RS.....
(3) PIHAK PERTAMA akan memberikan jasa medis sebagai kompensasi profesional berupa uang atas pelayanan medis yang dilakukan PIHAK KEDUA Pasal 3 HUBUNGAN KEMITRAAN (1)
Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak terikat dalam suatu hubungan manajemen yang saling terkait dalam masing-masing tugas dan kewajiban yang dilakukan secara bersama-sama dalam pelayanan kesehatan di RS
(2)
Dalam pelaksanaan perjanjian ini, dalam hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan medis, PIHAK KEDUA setuju dikoordinir oleh Direktur RS…..bersama-sama Komite Medis
(3)
Hubungan kemitraan antara RS…dengan dokter disepakati bahwa dalam hal timbul masalah atau hal yang menganggu pelayanan kesehatan dibahas dan dilaksanakan secara bersama-sama
(4)
PIHAK KEDUA sebagai dokter yang ditempatkan atau yang ditugaskan maka harus tunduk terhadap segala ketentuan penyelenggaraan pelayanan medis di RS …yang ditetapkan PIHAK PERTAMA
(5)
Pengaturan jadwal waktu serta tempat dan atau ruangan pelayanan medis diatur oleh PIHAK PERTAMA
Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN (1)
Pihak Pertama akan mempekerjakan Pihak Kedua melakukan pelayanan medis di RS.............. untuk sebagai dokter purna waktu / paruh waktu / dokter tamu
(2)
Pihak kedua yang bekerja sebagai dokter purnawaktu / paruh waktu/dokter tamu sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja selama...............jam/minggu atau.............jam/hari selain hari libur (dapat dirinci sesuai kesepakatan)
(3)
Perjanjian ini mulai berlaku mulai tanggal …... dan berakhir pada tanggal …..
(4)
Setelah masa berlaku perjanjian ini berakhir, jika disetujui kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperpanjang masa berlakunya dengan menandatangani Addendum Perpanjangan Perjanjian. Pasal 5 PERSYARATAN PELAKSANAAN PROFESI
(1)
Dalam melaksanakan perjanjian ini, PIHAK KEDUA senantiasa berada dalam keadaan sehat fisik dan mental, memiliki kecakapan profesional
sesuai dengan bidang spesialisasi / keahliannya ,serta melakukan pelayanan dan tindakan medis dalam batas-batas “clinical privelege” yang ditetapkan oleh Komite Medis (2)
PIHAK KEDUA memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat Ijin Praktik (SIP) dari Dinas Kesehatan setempat yang sah dan masih berlaku untuk melakukan pelayanan serta tindakan medis sesuai dengan bidang keahliannya
(3)
PIHAK KEDUA setuju untuk memperlihatkan dan memberikan salinan / copy untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA, dokumen yang menyangkut keahliannya / spesialisasinya yang diterbitkan oleh Institut Pendidikan dan Kolegium / Organisasi Profesi kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 6 PERSYARATAN PENERIMAAN ANGGOTA SMF
(1)
Mempunyai kualifikasi pendidikan kedokteran yang sah
(2)
Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) di RS.......
(3)
Sehat jasmani dan rohani
(4)
Telah melalui proses penerimaan/ kredensial calon anggota SMF RS....yang dilaksanakan oleh Komite Medis dan Direktur RS....
(5)
Mengikuti program pengenalan tugas lingkungan kerja di RS....
(6)
Bersedia bekerja di RS.....pada jam kerja sesuai ketetentuan PIHAK PERTAMA Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1)
Hak PIHAK PERTAMA sebagai berikut : a.
Menetapkan dan menentukan ruang lingkup dan batasan-batasan ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk norma perilaku kerja serta ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di RS....dengan tetap mengindahkan dan berlandaskan pada standar profesi dan standar pelayanan
b.
Menetapkan dan menentukan pengaturan pelaksanaan pelayanan medis oleh PIHAK KEDUA
c.
Meminta laporan pekerjaan Pihak Kedua setiap minggu/bulan/tahun (bila diperlukan)
d.
Melakukan klarifikasi dan meminta pertanggung jawaban medis bilamana ada permasalahan medis yg telah dilakukan Pihak Kedua
e.
Memberhentikan baik sementara maupun tetap bila mana Pihak
Kedua diduga melakukan kesalahan melakukan pelayanan medis
(2)
f.
Apabila timbul perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam bidang medis, maka setelah mendengar pertimbangan dari Komite Medik, maka PIHAK PERTAMA berhak merubah atau memperbaiki perjanjian atau kesepakatan PIHAK KEDUA
g.
..................................................................................................................
Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut : a.
Memberikan kewenangan klinis (Clinical Privilege) kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pelayanan medis di RS....
b.
Menyediakan sarana, prasarana, peralatan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pelayanan medis
c.
Memberikan jasa medis sesuai dengan remunerasi kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di RS.....
d.
Memberikan bonus atau insentif atau fasilitas lain kepada PIHAK KEDUA dengan rincian....(maksud dirinci secara jelas)
e.
Menghormati standar profesi medis sesuai ”clinical privilege” yang diberikan kepada PIHAK KEDUA
f.
................................................................................................................. Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1)
Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut : a.
Memperoleh “Clinical Privilege” tertentu dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan ketetapan Direktur berdasarkan pertimbangan Komite Medik
b.
Memperoleh pembayaran jasa medis sesuai dengan remunerasi PIHAK PERTAMA atas hasil kerja pelayanan medis di RS….
c.
Memperoleh cuti dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA serta menunjuk Dokter pengganti yang mempunyai keahlian di bidang yang sama yang memiliki Surat Ijin Praktek dan telah terikat di dalam perjanjian dengan PIHAK PERTAMA
d.
Mendapatkan bonus/ intensif/ tunjangan dengan rincian......
e.
Menggunakan sarana dan prasarana di ruang pelayanan kantor, dan sebagainya....... yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA
f.
Menggunakan peralatan medik yang berada di R.S.......... untuk kepentingan pelayanan kesehatan
g.
.................................................................................................................
(2)
Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut : a.
Memberikan pelayanan medis kepada pasien di R.S............ sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan Standar Prosedur Operasional (SPO).
b.
Mematuhi tata tertib dan peraturan-peraturan di R.S..................., standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
c.
Memperlihatkan dan memberikan salinan/ foto copy untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA, dokumen yang menyangkut keahliannya/ spesialisasinya dan dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya
d.
Menjaga kerahasiaan pasien dan Rumah Sakit. Pasal 9 TANGGUNG JAWAB HUKUM
(1) Para pihak bertanggung jawab bersama-sama bilamana terjadi masalah dalam pelayanan medis menjadi tanggung jawab bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (2) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis medis atau setiap tindakan medis adalah merupakan tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan medis dalam perjanjian ini tanggung jawab PIHAK KEDUA (3) Tanggung jawab administratif dalam pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit diluar tindakan medis adalah tanggung jawab Direksi RS dalam hal ini tanggung jawab PIHAK PERTAMA (4) Tanggung jawab perdata (ganti rugi) ditanggung bersama antara pihak pertama dan pihak kedua secara proporsional sesuai pola pembagian hasil dari jasa medis (pasal ....) kecuali sudah ditetapkan bahwa kesalahan akibat kelalaian pihak pertama. Pasal 10 SYARAT PENGGUNAAN ALAT MEDIS DAN OBAT (1) PIHAK KEDUA setuju tidak membawa dan atau menggunakan peralatan medik , obat-obatan farmasi dan bahan kimia lainnya dari luar Rumah Sakit tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA menyetujui penggunaan peralatan medik, obat-obatan farmasi dan bahan kimia lainnya yang dibawah oleh PIHAK KEDUA untuk di gunakan RS...., segala akibat yang timbul termasuk pembiayaannya akan disepakati secara tersendiri oleh kedua pihak di luar perjanjian ini secara tertulis. (3) Kedua pihak setuju bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari penggunaan peralatan medik tersebut termasuk pembiayaannya sesuai kesepakatan Kedua belah pihak
Pasal 11 JASA MEDIS (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA pembayaran jasa – jasa profesi atas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien di tempat PIHAK PERTAMA (2) Bentuk, besar dan cara pembayaran jasa medis diatur dalam sisitim remunerasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini (bila sudah ada remunerasi di RS)
Pasal 12 PAJAK (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diperoleh (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan PIHAK KEDUA tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-51/PJ.43/1995 tertanggal 14 November 1995 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas remunerasi di Rumah Sakit Pasal 13 RAHASIA RUMAH SAKIT (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk, dengan alasan apapun, merahasiakan semua informasi perihal Rumah Sakit PIHAK PERTAMA, baik yang diperoleh PIHAK KEDUA secara langsung maupun tidak langsung, baik selama dan maupun setelah perjanjian ini berakhir. (2) Kerahasiaan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi segala peristiwa yang terjadi di RS…., antara lain manajemen, keadaan keuangan, personalia, klien/pasien, dokumen dan prosedur pengoperasian dan atau hal-hal lainnya yang secara umum dikategorikan sebagai rahasia Rumah Sakit dalam arti seluas-luasnya. (3) PIHAK KEDUA setuju untuk tidak menyalin atau meng”copy” seluruh atau sebagaian baik secara mekanik, elektronik, atau dengan jalan apapun sebagian atau semua dokumen milik PIHAK PERTAMA. (4) Pengungkapkan kerahasian pasien hanya dapat dimungkinkan pada keadaan; atas ijin/ otorisasi pasien,menjalankan undang-undang ,perintah jabatan,bela diri dan atas putusan Pengadilan (5) Pasien dapat meminta informasi medis atau penjelasan kepada dokter yang merawat, sesuai dengan haknya (6) Informasi medis atau penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat .. yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah mengenai keadaan kesehatan pasien, rencana terapi dan alternatif, manfaat dan resiko masing-
masing alternatif tindakan, prognosis,kemungkinan komplikasi dari seorang pasien. Pasal 14 LARANGAN (1)
PIHAK KEDUA dilarang melanggar peraturan-peraturan, persyaratanpersyaratan, prosedur serta disiplin kerja yang ditetapkan dan berlaku PIHAK PERTAMA, baik yang khusus diatur di dalam perjanjian ini maupun yang dibuat sebagai ketentuan tatalaksana hubungan kerja harian yang ditetapkan PIHAK PERTAMA
(2)
PIHAK KEDUA dilarang membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, obat-obatan, bahan farmasi, dan bahan kimia lainnya dari luar Rumah Sakit tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
(3)
PIHAK KEDUA dilarang membawa dan atau menggunakan tenaga kesehatan untuk membantu PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan pelayanan medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA kecuali dalam keadaan darurat dengan kewajiban melaporkan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 1 x 24 jam.
(4)
PIHAK KEDUA dilarang menyalin atau meng’copy’ seluruh atau sebagian baik secara mekanik, elektronik, atau dengan jalan apapun sebagian atau semua dokumen milik PIHAK PERTAMA.
(5)
PIHAK KEDUA dilarang membuka dan atau membocorkan informasi yang merupakan rahasia Rumah Sakit PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dan cara apapun. Pasal 15 SANKSI
(1) Sanksi bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat dijatuhi sanksi pemutusan perjanjian sepihak baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA (2) Sanksi lain diluar dari ketentuan diatas sebagaimana diatur pasal….dapat dikenakan juga sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 16 BERAKHIRNYA PERJANJIAN (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal : a. b.
Berakhirnya jangka waktu perjanjian PIHAK KEDUA melanggar ketentuan tentang larangan yang berakibat dijatuhinya sanksi diberhentikan seketika dari pekerjaan dan
diputuskannya secara sepihak perjanjian oleh PIHAK PERTAMA c.
PIHAK KEDUA mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan alasan apapun, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
d.
PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan alasan apapun, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
e.
Adanya pencabutan ijin praktek PIHAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat.
(2) Dalam hal perjanjian akan berakhir, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA masih memerlukan PIHAK KEDUA dan bermaksud untuk memperpanjang / memperbaharui perjanjian, maka penawaran tersebut akan disampaikan pada PIHAK KEDUA bersama-sama dengan surat pemberitahuan Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara Kedua Pihak didalam melaksanakan perjanjian ini, maka Kedua Pihak bersepakat untuk me n ye l e sa i ka n te rl e b i h d a h u l u d e n g a n ca ra mu sya w a ra h d a n kekeluargaan, namun apabila dengan cara tersebut tetap tidak diperoleh kesepahaman pendapat dan penyelesaiannya, maka Kedua Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku. (2) Di dalam melaksanakan perjanjian ini serta segala sesuatu akibat yang ditimbulkannya, Kedua Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal akta ini, dengan tanpa tekanan / paksaan dari pihak manapun dan dengan dihadiri para saksi yang disebutkan dibawah ini.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
-------------------------
------------------------
(DOKTER Ybs.... )
(DIREKTUR RS....)
SAKSI-SAKSI 1........................ 2........................
