PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT. KOSA MATRA GRAHA TENTANG PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN GUDANG BATAM ============================== =============== ============================== ========================== =========== NOMOR : PERJ/DMF-VIII/AJ/2016 /DMF-VIII/AJ/2016
Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (31/08/2016), ditandatangani ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara : PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO), suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH di Jakarta No.154 tanggal 29 Juli 1991, dan telah mendapatkan pengesahan pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-7104 HT.01.01. Th 91 tanggal 26 November 1991, dan telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Vera Dewi Rochyati, SH, Mkn di Jakarta No. 29 tanggal 28 Juni 2011, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-45606.A.H.01.02 Tahun 2011 tanggal 19 September 2011, dan Akta Notaris Surjadi SH di Jakarta No. 2 tanggal 1 Juli 2016, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Graha Surveyor Indonesia lt. 4-11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh AJAT JATNIKA, selaku bertindak untuk dan atas nama PT. KEPALA DIVISI MANAJEMEN FASILITAS SURVEYOR INDONESIA (PERSERO), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
dengan PT. KOSA MATRA GRAHA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, di dirikan berdasarkan berdasark an Akta Nomor 02 tanggal 22 Nopember 2014 dibuat dihadapan Eben Najib Ogara, SH , Notaris di Malang yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41703.40.10.2014 AHU-41703.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 29-12-2014 dan Akta Pendirian Cabang Nomor 04 tanggal 31 Desember 2014 dibuat dihadapan Eben Najib Ogara, SH , Notaris di Malang berkedudukan dan berkantor di Serpong City Parise E9/29, Tangerang Selatan 15315 dalam hal ini diwakili oleh RACHMAD WIDODO selaku bertindak untuk dan atas nama PT. KOSA MATRA GRAHA dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Untuk Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut "PARA PIHAK" ………………..
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan :
Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pemberi pekerjaan bermaksud untuk melakukan “Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Gudang Batam” sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan Jasa Konsultan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, maka PIHAK KEDUA menyanggupi menyanggupi untuk menjadi pelaksana atas pengadaannya. pengadaannya.
di
/as
/rso
/pol
Halaman 1
Berdasarkan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama “ Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Gudang Batam” (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
PASAL 1 UMUM
1.1. Perjanjian Kerjasama adalah ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal-Pasal pada dokumen ini dan semua yang dilekatkan/tercantum padanya, kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, sebagaimana dari waktu ke waktu dan dapat diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini. 1.2. Dokumen-dokumen Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan memiliki kekuatan mengikat PARA PIHAK sesuai dengan hirarki sebagai berikut : 1.2.1. Perjanjian Kerjasama; 1.2.2. Addendum Perjanjian Kerjasama (apabila ada); 1.2.3. Surat Penunjukan Penunjukan Penyedia Jasa; 1.2.4. Surat Penawaran Harga; 1.2.5. Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran; 1.2.6. Surat Permintaan Penawaran Harga; 1.2.7. Data Teknis; 1.2.8. Form Permintaan Permintaa n Anggaran; 1.2.9. Form Permintaan Pengadaan Barang/Jasa; 1.2.10. Form Memorandum Permintaan Barang/Jasa; 1.3. Dokumen Perjanjian Perjanjian Kerjasama dibuat dibuat untuk saling menjelaskan menjelaskan satu sama sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat 1.2 diatas
PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN
2.1.
PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia serta menerima pekerjaan berupa pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Gudang Batam dengan ruang lingkup sebagai berikut :
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.
Dokumen Gambar Pelaksanaan Pekerjaan Arsitektur/ Interior Interior dan ME RAB (Rencana Anggaran Biaya) RKS Teknis dan Spesifikasi material Supervisi berkala 3 x kunjungan site
2.2. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dan atau mensub-Perjanjian-kan sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Pasal ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
di
/as
/rso
/pol
Halaman 2
PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani. ditandatangani.
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN
4.1. PIHAK PERTAMA : 4.1.1. Berhak mendapatkan Jasa Konsultan Perencanaan Gudang Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA. 4.1.2.
Berhak mendapat mendapat kualitas terbaik terbaik atas kegiatan pelayanan/pember pelayanan/pemberian ian jasa yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4.1.3.
Berkewajiban Berkewajiba n membayar biaya (imbalan jasa) sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
4.2. PIHAK KEDUA : 4.2.1. Berhak mendapatkan pembayaran biaya (imbalan jasa) sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. 4.2.2. Wajib memberikan memberikan kualitas terbaik atas atas kegiatan usaha usaha pelayanan/ pemberian pemberian jasa kepada PIHAK PERTAMA. 4.2.3. Wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data dan keterangan lainnya. 4.2.4. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dengan baik dan tepat t epat waktu.
PASAL 5 BIAYA (IMBALAN JASA)
Atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA memberikan Imbalan Jasa sebesar Rp……………………… Rp……………………… ,- ( Rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan biaya lain yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian perjanjian ini. ……………………………
di
/as
/rso
/pol
Halaman 3
PASAL 6 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
Atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa : Gambar Design Rancangan Gudang Batam dalam rangkap 2 ukuran A3, Konsep Design ukuran A4 dan RKS. Penyerahan hasil pekerjaan dilaksanakan di Graha Surveyor Indonesia Lantai 8 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950
PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN
7.1. Pembayaran biaya (imbalan (imbalan jasa) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan Invoice dan PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik (ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) Jasa Konsultan Perencanaan Gudang Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini. 7.2. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan dokumen tagihan untuk pembayaran biaya (imbalan jasa) sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini berupa invoice asli, asli, kuitansi kuitansi asli bermeterai, faktur pajak asli, foto copy PO/SPBJ, foto copy Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 7.3. PIHAK PERTAMA akan mentransfer pembayaran biaya (imbalan jasa) kepada PIHAK KEDUA pada Rekening PIHAK KEDUA dengan data sebagai berikut : Bank Cabang Nomor Rekening Atas nama
: JATIM : Malang : : PT KOSA MATRA MATRA GRAHA
PASAL 8 RESIKO PERUBAHAN HARGA
8.1. Apabila selama selama pelaksanaan terjadi kenaikan harga, harga, tidak akan di naikkan hitungan hitungan tambahan harga Perjanjian Kerjasama. PIHAK KEDUA dianggap telah memperhitungkan memperhitungkan segala faktor faktor yang kemungkinan terjadi. 8.2. Apabila terjadi kenaikan kenaikan harga tidak boleh boleh di jadikan alasan untuk untuk mengurangi mengurangi mutu hasil pekerjaan dan syarat-syarat teknis yang telah di tetapkan atau memperlambat waktu pelaksanaan pekerjaan.
di
/as
/rso
/pol
Halaman 4
PASAL 9 SANKSI / DENDA
9.1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan Perencanaan Gudang Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi “denda keterlambatan” mil) dengan maksimum maksimum sebesar 5% (lima prosen) prosen) dari nilai sebesar 1‰ (satu per mil) Perjanjian Kerjasama. 9.2. Apabila PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan mengindahkan kewajiban-kewajiban kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini dan ketentuan-ketentuan lainya yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi “Denda Kelalaian” Kelalaian” dan atau “Tuntutan “Tuntutan Ganti Ganti Rugi” sebesar 1‰ (satu per mil) dari nilai Perjanjian Kerjasama. 9.3. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penundaan pembayaran biaya (imbalan jasa) kepada PIHAK KEDUA atas kelalaian, dan/atau pelanggaran atas kewajiban-kewajiban kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. 9.4.
Denda - denda sebagaimana dimaksud pada ayat 9.1, 9.2, dan 9.3 pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA
10.1.
PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sesuai dengan standar profesionalisme, profesionalisme, keahlian dan persyaratan yang dibutuhkan.
10.2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang-barang digunakan untuk pekerjaan PIHAK PERTAMA tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar Hak Paten atau hak lain yang dimiliki PIHAK KETIGA dan bahwa hasil rancangan PIHAK KEDUA tidak melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual PIHAK LAIN dan peraturan perundangan yang berlaku. 10.3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan cara yang aman dan sesuai dengan semua Undang-Undang, keputusankeputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang berlaku untuk pekerjaan tersebut. 10.4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Jasa Konsultan Perencanaan Gudang Batam yang diserahkan adalah 100% (seratus persen) baru sesuai dengan ketentuan dan syaratsyarat serta spesifikasi teknis dalam Perjanjian Kerjasama dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh kekurangsempurnaan kekurangsempurnaan pekerjaan. . di
/as
/rso
/pol
Halaman 5
PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
11.1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan keadaan-keadaan sebagai berikut : 11.1.1. Gempa bumi, taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan bencana alam. 11.1.2. Pemberontakan, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian ini. 11.2.
Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari hari kalender sejak saat mulainya, mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari instansi terkait.
11.3.
Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi memenuhi kewajiban memberitahukan memberitahukan dimaksud ayat 2, mengakibatkan tidak diakuinya oleh pihak lainnya peristiwa dimaksud ayat 1 sebagai Keadaan Memaksa.
11.4.
Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
PASAL 12 KERAHASIAAN
12.1.
PIHAK KEDUA wajib memberlakukan sebagai rahasia dan harus menjamin agar pegawai-pegawainya, tenaga-tenaga ahli, pekerja-pekerjanya, maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dari PIHAK PERTAMA dan Pihak lainnya yang terkait, serta menjamin data, pekerjaan pelaksanaan dan hasilnya tidak diperbanyak, disebarluaskan dan/atau diberikan kepada pihak lain tanpa persteujuan PIHAK PERTAMA.
12.2. PARA PIHAK sepakat sepakat untuk tidak memberikan segala informasi yang ada didalam PERJANJIAN ini kepada pihak lain diluar PERJANJIAN ini, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan persetujuan tertulis dari pihak lainnya dalam PERJANJIAN ini, terkecuali dalam keadaan terpaksa harus diungkapkan karena hukum, peraturan atau perintah dari penguasa pemerintah Indonesia atau untuk kepentingan negara, atau atas perintah instansi yang berwenang maka dengan persetujuan pihak lainnnya terlebih dahulu, masing-masing pihak dapat memberitahukan informasi kepada instansi pemerintah dan atau aparat penegak hukum. 12.3.
di
/as
Dalam hal kerahasiaan terhadap hasil pekerjaan ini disebarluaskan dan/atau diberikan pada pihak lain tanpa seizin dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA maka kepadanya dapat dikenakan sanksi hokum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku.
/rso
/pol
Halaman 6
PASAL 13 PENGHENTIAN/PEMBATALAN PERJANJIAN PIHAK PERTAMA berhak membatalkan sebagian atau seluruh Perjanjian ini dalam hal-hal sebagai berikut :
13.1.
Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai;
13.2.
PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu seperti dimaksud Pasal 3.
13.3. Jasa Pekerjaan Pekerjaan yang diserahkan diserahkan oleh oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan jenis dan spesifikasi teknis yang dikehendaki PIHAK PERTAMA seperti dimaksud dalam Pasal 2. 13.4. Penghentian Perjanjian dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kekuasaan PARA PIHAK sehingga sehingga PARA PIHAK tidak tidak dapat melaksanakan melaksanakan kewajiban yang di tentukan di dalam Perjanjian antara lain : 13.4.1. Timbulnya perang; 13.4.2. Pemberontakan di wilayah Republik Republik Indonesia; Indonesia; 13.4.3. Keributan, kekacauan dan huru-hara; huru-hara; 13.4.4. Bencana alam 13.5. Dalam hal Perjanjian dihentikan, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai. 13.6. Pemutusan perjanjian dilakukan bilamana PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian. Kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen Perjanjian. 13.7. Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian ini berdasarkan ketentuan diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan keputusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian secara sepihak.
PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
14.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian ini merupakan wujud pengertian dan maksud baik dari PARA PIHAK , dan oleh karena itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus menghormati dan mematuhi semua ketentuan yang tertuang di dalamnya serta mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan faham yang mungkin muncul di kemudian hari. 14.2. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya menurut peraturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (BANI) di Jakarta. Jakarta. Keputusan BANI adalah final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. di
/as
/rso
/pol
Halaman 7
14.3. Segala biaya yang timbul dari dan karena adanya penyerahan penyelesaian perselisihan kepada BANI menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PASAL 15 PERUBAHAN (ADDENDUM)
15.1.
Perjanjian ini pada prinsipnya prinsipnya tidak dapat diubah diubah kecuali kecuali dengan persetujuan tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan perubahan tersebut dinyatakan dalam Addendum terhadap Perjanjian ini.
15.2.
Setiap perubahan/pena perubahan/penambahan mbahan isi isi Perjanjian Perjanjian ini, baik persyaratan, persyaratan, lingkup Pekerjaan Pekerjaan maupun harga-harganya, akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan jalan membuat dan menandatangani menandatangani Addendum Addendum Perjanjian ini.
PASAL 16 PEMBERITAHUAN DAN PENUTUP
16.1.
Perjanjian ini mulai mulai berlaku berlaku efektif efektif sejak sejak ditandatangani ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan sebagai dasar pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
16.2.
Setiap pemberitahuan, pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman, penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dilakukan secara tertulis dengan pengesahan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan dialamat kepada : PIHAK PERTAMA
:
PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
Nama Jabatan Alamat Telepon/Faksimili Telepon/Faksimili
: Ajat Jatnika : Kepala Divisi Manajemen Fasilitas : PT. Surveyor Indonesia Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950. : (021) 526 5526 / (021) 526 5525
PIHAK KEDUA : PT. KOSA MATRA GRAHA Nama : Rachmad Widodo Jabatan : Alamat : Serpong City City Paradise E9/29, E9/29, Tangerang Selatan 15315 Telepon/Faksimili Telepon/Faksimili : 0816.133.6813/ 0816.133.6813/ Fax : (021)-75872771, (021)-75872771, Email :
[email protected]
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing - masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan di
/as
/rso
/pol
Halaman 8
ditandatangani di Jakarta oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada tanggal tersebut di atas.
PIHAK PERTAMA, PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
AJAT JATNIKA Kepala Divisi Manajemen Fasilitas
di
/as
/rso
/pol
PIHAK KEDUA, PT. KOSA MATRA GRAHA
RACHMAD WIDODO
Halaman 9
