Nama : Muhammad Aunul Haq NIM
: 09.23.332
BANK DEVISA
1.
Pengertian
Sebelum memasuki pengertian tentang bank devisa, apa itu kata bank dan devisa? Menurut Pasal 1 (butir 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dikatakan bahwa ³Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak´
Dari
definisi
di
atas
dapat
ditarik
beberapa
kesimpulan,
yaitu:
Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya.
Sedangkan devisa adalah alat pembayaran luar negeri atau semua barang yang dapat diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran.
Jadi bank devisa yaitu bank umum, baik bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Pengertian lain lain menurut Wikipedia yaitu sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.
2.
Syarat - syarat Untuk Menjadi Bank Devisa
Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu bank non devisa dapat diberikan izin untuk menjadi bank devisa, antara lain:
y
CAR minimum dalam bulan terakhir 8%
y
tingkat kesehatan selama 24 bulan bulan terakhir berturut -turut tergolong sehat
y
modal disetor minimal Rp.150 miliar
y
bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa
3.
Tugas dan usaha dari bank Devisa
Tugas dan usaha bank devisa antara lain :
y
Melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri.
y
Melayani pembukaan dan pembayaran L/C
y
Melakukan jual beli valuta asing (valas)
y
Mengirim dan menerima transfer dan inkaso valas.
y
Membuka atau membayar Traveller Cheque (TC).
y
Menerima tabungan valas.
Sedangkan fungsi dari bank devisa yaitu y
Alat pembayaran luar negeri (perdagangan, ekspor, impor, dan seterusnya)
y
Alat pembayaran utang luar negeri.
y
Alat pembiayaan hubungan luar negeri, misalnya perjalanan dinas, biaya korps diplomatik kedutaan dan konsultan, serta hibah (hadiah, bantuan) luar negeri.
y
Sebagai sumber pendapatan negara.
Tugas dan usahanya(bank devisa) ini baru dapat dilakukan jika bank devisa tersebut mempunyai bank koresponden (correspondency relationship) di negara yang bersangkutan. Apa itu juga pengertian dari Bank Koresponden? Bank Koresponden adalah bank devisa yang ditunjuk oleh bank responden
yang mewakili dan melaksanakan tugas-tugasnya di negara bersangkutan
4.
Peraturan dan Sanksi
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan : 1.
Lalu lintas devisa adalah perpindahan asset dan kewajiban kewajiban financial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan asset dan kewajiban financial luar negeri antar penduduk.
2.
Perusahaan bukan lembaga keuangan (selanjutnya (s elanjutnya disebut perusahaan) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha selain sebagai bank dan selain sebagai lembaga keuangan non bank sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan perundang -undangan yang berlaku. berlaku.
3.
Asset financial luar negeri adalah aktiva perusahaan yang merupakan merupakan tagihan terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan di laur negeri, simpanan pada bank di luar negeri dan pemilikian surat berharga yang di terbitkan oleh bukan penduduk.
4.
Kewajiban
financial
luar
negeri
adalah
pasiva
perusahaan
yang
merupakan kewajiban terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri dan utang dagang kepada perusahaan di laur negeri. 5.
Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya lainnya yang bersomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang -kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatic republic Indonesia di luar negeri.
KEAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN Pasal 2 1.
Perusahaan yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa wajib menyampaikan laporan yang berisi keterangan dan data yang mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya kepada bank Indonesia secara lengkap, akaurat, dan tepat waktu.
2.
Keterangan dan data yang disampaikan kepada bank Indonesia sebagai mana yang dimaksudkan dalam ayat (1) bersifat rahasia. Pasal 3
1.
Kewajiban penyampaian laporan sebagai mana mana dimaksud dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) barlaku bagi perusahaan yang : a. Memiliki total asset/aktiva sekurang-kurangnya sekurang- kurangnya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau b. Memiliki omset penjualan selama satu tahun sekurang sekurang -kurangnya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2.
Dalam hal total asset/aktiva asset/akti va atau omset pernjualan perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengalami penurunan masing-masing menjadi kurang dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), perusahaan tetap wajib menyampaikan laporan sepanjang masih berlaku kegiatan lalu lintas devisa.
3.
Besarnya total asset/aktiva dan omset penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di ubah sesuai perkembangan, dengan surat edaran bank Indonesia. Pasal 4
1.
Laporan yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi laporan : a. Transaksi yang mempengaruhi asset dan atau kewaajiban financial luar negeri. b. Posisi asset dan atau kewajiban financial luar negeri per akhir periode laporan.
2.
Transaksi yang berwajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah transaksi yang dilakukan tidak melalui bank atau lembaga keuangan non bank di dalma negeri.
SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 7 (1) Perusahaan yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a secara tidak lengkap dan atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterangan dan data yang tidak lengkap dan atau tidak benar dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dap a diubah dengan surat edaran bank Indonesia. Pasal 8 (1) Perusahaan yang terlambat menyampaikan lapora sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sansi administrative berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk seti ap hari keterlambatan dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah engan surat edaran bank Indonesia. Pasal 9 (1) Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaks ud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah denda keterlambatan sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 8. (2) bagi perusahaan yang tidak menyampaikan menyampaikan laporan laporan sebagaim ana dimaksud dalam pasal pasal 4 ayat (1) huruf a selama 6 (enam) periode bertut turut atau paling lama 6 (enam) bulan, bank Indonesia merekomendasikan sanksi administrative berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang. Pasal 10 Bagi perusahaan yang tidak memberikan bukti pembukuan, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang.