Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
•
Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan •
•
•
•
•
•
•
•
Strategi Pengembangan Meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta perluasan jaringan air bersih perpipaan melalui pengembangan sistem transmisi dan distribusi. Meningkatkan kapasitas dan perluasan jaringan pelayanan satuan sambungan telepon pada kawasan perkotaan. Mengembangkan jaringan serat optik, terutama untuk pkn dan pkw. Meningkatkan kapasitas dan perluasan jaringan distribusi listrik. Meningkatkan kapasitas dan perluasan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah perkotaan. Meningkatkan kapasitas dan perluasan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang meliputi koleksi, transportasi, dan pengolahan serta lokasi pembuangan akhir. Meningkatkan kapasitas dan perluasan cakupan pelayanan prasarana drainase perkotaan yang terintegrasi dengan sistem drainase wilayah untuk pengendalian banjir dan genangan. Meningkatkan kapasitas dan perluasan jaringan prasarana jalan kota termasuk mengembangkan jalan lingkar untuk mengatasi arus lalu lintas menerus pada kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Mengendalikan pencemaran lingkungan perkotaan meliputi air permukaan, air tanah, udara, dan tanah
Tabel 2.2 Strategi Pengelolaan Ruang RTR Pulau Jawa-Bali Yang Terkait Dengan DKI Jakarta
Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung Kawasan yang Memberikan Perlindungan Pada Kawasan Bawahnya
•
•
•
•
•
Mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi. Mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung agar kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat terpelihara. Meningkatkan fungsi lindung pada hutan produksi. Melindungi ekosistem bergambut yang khas serta mengkonservasi cadangan air tanah. memberikan ruang yang memadai bagi peresapan air hujan pada zona-zona resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan
2-24
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Strategi Pengelolaan •
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Setempat
•
•
•
•
Kawasan Suaka Pelestarian Alam Cagar Budaya
Alam, Dan
•
•
•
•
•
•
banjir. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan mangrove sebagai ekosistem esensial pada kawasan pesisir untuk pengendalian pencemaran, perlindungan pantai dari abrasi, dan menjamin terus berlangsungnya reproduksi biota laut. Melindungi kawasan pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Melindungi sungai dari kegiatan budidaya penduduk yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air danau serta kelestarian fungsi danau/waduk. Melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas mata air serta kelestarian fungsi mata air Melestarikan cagar alam dan cagar alam laut beserta segenap flora dan ekosistem didalamnya yang tergolong unik dan atau langka sehingga proses alami yang terjadi senantiasa dalam keadaan stabil. Melestarikan suaka margasatwa dengan segenap fauna yang tergolong unik dan atau langka, serta komunitas biotik dan unsur fisik lingkungan lainnya. Melestarikan taman nasional dan taman nasional laut dengan segenap kekhasan dan keindahan ekosistemnya yang penting secara nasional maupun internasional untuk tujuan keilmuan, pendidikan, dan pariwisata. Melestarikan kawasan taman hutan raya dengan segenap kekhasan ekosistemnya. Melestarikan taman wisata, taman wisata laut, dan taman buru dengan segenap keunikan alam dan ekosistemnya yang alami sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata. Melestarikan cagar budaya yangberisikan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, dan atau segenap adat istiadat, kebiasaan, tradisi setempat, unsur alam lainnya yang unik
2-25
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Kawasan Rawan Bencana Lingkungan
•
•
•
•
•
Ruang Kawasan Budidaya Kawasan-Kawasan Budidaya Kelautan Dan Perikanan
•
•
•
•
•
Kawasan-Kawasan Pariwisata
Strategi Pengelolaan Mengurangi resiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana lingkungan. Melindungi asset-asset sosial ekonomi masyarakat yang berupa prasarana, permukiman, dan kawasan budidaya dari gangguan dan ancaman bencana lingkungan. Menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana lingkungan berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana. menyiapkan peta bencana lingkungan perlu dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan rawan bencana lingkungan dan wilayah pengaruhnya
Meningkatkan pemanfaatan potensi produk dan jasa kelautan di perairan Laut Jawa dan Samudera Hindia sesuai dengan daya dukung lingkungan. Mendorong peningkatan nilai tambah hasil-hasil kelautan yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Mengembangkan kerjasama perdagangan/pemasaran dengan daerah-daerah produsen lainnya di Pulau Jawa–Bali dan pulaupulau lain di wilayah nasional. Mengembangkan pariwisata bahari dengan memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati. Mencegah terjadinya dampak negatif terhadap kualitas lingkungan pesisir dan laut akibat kegiatan permukiman dan kegiatan pada kawasan-kawasan budidaya
Didasarkan atas strategi untuk mengembangkan kawasan pariwisata tanpa merusak lingkungan hidup maupun budaya setempat
2-26
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Strategi Pengelolaan Kawasan-Kawasan Industri
mendorong pengembangan kegiatan industri yang ramah lingkungan, hemat air, hemat bahan bakar, berteknologi tinggi, padat modal, dan padat karya. mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zonazona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan. mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan-kawasan industri yang ditetapkan melalui instrumen insentif dan disinsentif
•
•
•
Kawasan-Kawasan Permukiman
•
•
•
•
•
•
Kawasan Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Khusus (Kawasan Perbatasan Lintas Wilayah Provinsi)
•
•
mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan secara ekspansif, terutama di kawasan perkotaan yang berciri metropolitan. mengendalikan pembangunan kawasan perkotaan secara menerus di sepanjang koridor jaringan jalan primer. mendorong pengembangan kota-kota menengah sebagai media penjalaran pelayanan dan pengembangan ekonomi kepada kawasan-kawasan belakangnya. membatasi dan merelokasi kawasan-kawasan permukiman yang berada pada kawasan-kawasan berfungsi lindung dan dilindungi. mendorong pengembangan pusat-pusat permukiman secara berhirarkis dan terkait secara fungsional. mendorong pertumbuhan pembangunan kota ke arah vertikal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. memaduserasikan rencana tata ruang pada kawasan perbatasan tersebut melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perbatasan, yakni agar potensi konflik pemanfaatan ruang lintas provinsi dapat dihindarkan. mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi yang saling menguntungkan.
Tabel 2.3 Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Pulau Jawa – Bali terkait Metropolitan Jabodetabek (PKN) Jenis Pelayanan Jasa pemerintahan, keuangan, perdagangan, dan industri.
•
•
•
Strategi Pengembangan Mempertahankan fungsi Jabodetabek sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan bahkan untuk seluruh wilayah nasional, dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional. Mendorong keterpaduan penataan kota antara Kota Jakarta sebagai kota inti dan kota-kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sebagai kota satelit. Memantapkan pembagian peran dan fungsi kota Tangerang dan Bekasi sebagai pusat pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan
2-27
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Jenis Pelayanan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strategi Pengembangan permukiman, serta Bogor, Depok dan selatan Jakarta sebagai pusat permukiman, pendidikan, dan kegiatan pariwisata serta kegiatan perkotaan lainnya yang terkendali. Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (Urban sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota inti dan kota satelit disekitarnya. Memantapkan peran dan fungsi permukiman baru skala besar Bumi Serpong Damai, Karawaci, Cikarang, dan Bintaro sebagai kantong-kantong permukiman yang mendukung ekonomi Jakarta melalui pengembangan prasarana transportasi yang terpadu. Meningkatkan aksesibilitas antara kota inti Jakarta dengan kota-kota satelitnya melalui penataan pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas pelayanan transportasi di sepanjang koridor JakartaTangerang, Jakarta-Bekasi, Jakarta-Bogor, Jakarta – Depok. Menyiapkan RIS prasarana wilayah untuk keterpaduan program antar kota inti dan kota-kota satelit serta permukiman skala besar di pinggiran Jakarta. Mengembangkan sistem transportasi masal yang sinergis dengan pusat-pusat permukiman dan pengembangan kegiatan usaha. Diarahkan untuk meningkatkan spesialisasi fungsi jasa keuangan, teknologi sistem informasi, pendidikan, perangkutan, dan kebudayaan. Meningkatkan kapasitas pengendalian banjir melalui pengembangan sistem drainase regional. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst) yang memenuhi standar Internasional. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal. Memantapkan aksesibilitas Metropolitan Jabotabek ke kota-kota PKN lainnya di Pulau Jawa dan wilayah nasional lainnya, melalui pningkatan kualitas sistem jaringan transporatsi darat dan udara, pemantapan outer ringroad yang melayani transportasi antar provinsi dan menunjang pergerakan lintas batas serta kelancaran pergerakan angkutan barang. Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah Jabodetabek berdasarkan RaKeppres Tentang rencana tata ruang wilayah Jabodetabekpunjur.
2-28
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Jenis Pelayanan
Strategi Pengembangan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang • menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Jakarta dsk. • Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW kota. Sumber: Lampiran II Draft Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali
2.4. PENGEMBANGAN DKI JABODETABEKPUNJUR
JAKARTA
DALAM
SKALA
2.4.1. Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur ini dimuat dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008. Tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah untuk: a. Keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dengan memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan ketahanan. b. Mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir. c. Mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif efekti f dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah: 1. Terwujudnya kerja sama penataan ruang antarpemerintah daerah melalui: Sinkronisasi pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Sinkronisasi pengembangan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu, dan Kesepakatan antardaerah untuk mengembangkan sektor prioritas dan kawasan prioritas menurut tingkat kepentingan bersama. 2. Terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan: Tingkat erosi tidak mengganggu. Tingkat peresapan air hujan dan tingkat pengaliran air permukaan menjamin tercegahnya bencana banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum. Kualitas air menjamin kesehatan lingkungan. Situ berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air baku, dan sistem irigasi. Pelestarian flora dan fauna menjamin pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan Tingkat perubahan suhu dan kualitas udara tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan. 3. Tercapainya optimalisasi fungsi budi daya dengan ketentuan: ketentuan:
2-29
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Kegiatan budi daya tidak melampaui daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam dan energi. Kegiatan usaha pertanian berskala besar dan kecil menerapkan teknologi pertanian yang memperhatikan konservasi air dan tanah. Daya tampung bagi penduduk selaras dengan kemampuan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat mewujudkan jasa pelayanan yang optimal. Pengembangan kegiatan industri menunjang pengembangan kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan pariwisata tetap menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat, serasi dengan lingkungan, serta membuka kesempatan kerja dan berusaha yang optimal bagi penduduk setempat dalam kegiatan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dan Tingkat gangguan pencemaran lingkungan yang serendahrendahnya dari kegiatan transportasi, industri, dan permukiman melalui penerapan baku mutu lingkungan hidup. 4. Tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budi daya.
Peran dan fungsi penataan Kawasan Jabodetabekpunjur adalah a. Peran sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan upaya konservasi air dan tanah, upaya menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan banjir, dan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. b. Fungsi sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu di Kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Cakupan Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten. Sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, seluruh Kota Bekasi, seluruh wilayah Kota Depok, seluruh wilayah Kabupaten Bogor, seluruh wilayah Kota Bogor, dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur yang meliputi Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cipanas. Adapun sebagian wilayah Provinsi Banten mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan dan seluruh wilayah Kota Tangerang. Kebijakan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah mewujudkan keterpaduan penyelenggaran penataan ruang kawasan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Strategi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi: a. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antar daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan. b. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
2-30
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
c. Mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
2.4.1.1
Struktur Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur Terkait Provinsi DKI Jakarta
Struktur ruang merupakan rencana pengembangan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sistem jaringan prasarana meliputi sistem transportasi darat, laut dan udara, sistem penyediaan air baku, pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, drainase dan pengendalian banjir, persampahan, jaringan tenaga listrik dan telekomunikasi. Struktur ruang Kawasan Jabodetabekjur dapat dilihat pada gambar 2.4.
Gambar 2. 4 Struktur Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
2-31
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
2.4.1.2
Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman
Pengembangan sistem pusat permukiman meliputi upaya untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya. Dalam arahan struktur ruang dikembangkan Jalan Lingkar Luar Jakarta Kedua (Jakarta Outer Ring Road 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekpunjur dan untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat perkotaan antara lain Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere,Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang.
2.4.1.3
Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana
Sistem transportasi darat terdiri atas jaringan transportasi jalan, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Penataan dan pengembangan sistem transportasi darat di Kawasan Jabodetabekpunjur diarahkan pada: a. Penataan angkutan masal jalan rel dengan angkutan jalan. b. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api jalur lingkar DKI Jakarta. c. Peningkatan pemanfaatan p emanfaatan jaringan j aringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah bogor, tangerang, bekasi, dan depok ke daerah khusus ibukota jakarta dan sebaliknya. d. Pemisahan penggunaan prasarana antara jaringan jalur kereta api yang bersifat komuter dan jaringan jalur kereta api yang bersifat regional dan jarak jauh. e. Pengembangan jalan yang menghubungkan antarwilayah dan antarpusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan selain jalan tol dengan jalan tol. f. Pengembangan jalan tol dalam kota di wilayah daerah khusus ibukota jakarta yang terintegrasi dengan jalan tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyata. g. Pembangunan jalan setingkat jalan arteri primer atau kolektor primer yang menghubungkan cikarang di kabupaten bekasi ke pelabuhan tanjung priok di daerah khusus ibukota jakarta dan citayam di kota depok ke jalan lingkar luar di daerah khusus ibukota jakarta. h. Pembangunan jalan rel yang menghubungkan cikarang di kabupaten bekasi ke pelabuhan tanjung priok di daerah khusus ibukota jakarta. i. Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan daerah khusus ibukota jakarta dengan pusat-pusat kegiatan di sekitarnya. j. Pengembangan sistem transportasi masal cepat yang terintegrasi dengan bus yang diprioritaskan, perkeretaapian monorel, dan moda transportasi lainnya. k. Pengembangan sistem transportasi penyeberangan dan antar pulau di Kepulauan Seribu, dan l. Pengembangan sistem transportasi sungai yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
2-32
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Arahan drainase dan pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan melalui upaya: a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air. b. Penataan kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya. c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya. d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air. e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir, dan f. Pembangunan jaringan prasarana drainase.
2.4.1.4
Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur Terkait Provinsi DKI Jakarta
Secara garis besar Pola Ruang Kawasan Jabodetabekjur terdiri dari zona non budidaya, zona budidaya dan zona penyangga. Untuk jelasnya pola ruang Kawasan Jabodetabekjur untuk Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2008 ini, pola ruang yang terkait dengan wilayah Provinsi DKI terdiri dari: Zona Non Budidaya 1 (Zona N1) Zona Budidaya 2 (Zona B1) Zona Budidaya 3 (Zona B2) Zona Budidaya 6 (Zona B6) Zona Budidaya 7 (Zona B7) Zona Penyangga 2 (Zona P2) Zona Penyangga 3 (Zona P3) Zona Penyangga 5 (Zona P5)
• • • • • • • •
2-33
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Gambar 2. 5 Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
Untuk karakteristik setiap zona, arahan pemanfaatan ruang, pelaksanaan dan ketentuan-ketentuannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dalam perencanaan kawasan budidaya ditetapkan kawasan budidaya prioritas dengan kriteria sebagai berikut: a. Memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai. b. Memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial dan ekonomi. c. Berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional, dan internasional. d. Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi. Adapun kawasan budidaya prioritas ini meliputi: a. Kawasan perbatasan antardaerah. b. Kawasan pertanian beririgasi teknis. c. Daerah aliran sungai yang kritis. d. Kawasan pusat kegiatan ekonomi yang mencakup perdagangan dan pusat kegiatan industri kreatif.
pusat
kegiatan keg iatan
2-34
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
e. Kawasan sekitar bandar udara. dan f. Kawasan sekitar pelabuhan laut. Selanjutnya penetapan lokasi kawasan budidaya prioritas yang mencakup 2 (dua) daerah atau lebih ditetapkan dengan keputusan bersama antardaerah.
2-35
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Tabel 2.4 Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur Jabodetabekpunjur terkait dengan dengan Provinsi DKI NO. 1.
2.
ZONA
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Zona Non Zona N1 terdiri atas : Untuk konservasi air dan tanah Budidaya 1 a. Kawasan hutan lindung. dalam rangka : (Zona N1) b. Kawasan resapan air. a. Mencegah abrasi, erosi, c. Kawasan dengan amblasan, bencana banjir, kemiringan di atas 40% dan sedimentasi. (empat puluh persen). b. Menjaga fungsi hidrologi d. Sempadan sungai. tanah untuk menjamin e. Sempadan pantai. ketersediaan unsur hara f. Kawasan sekitar danau, tanah, air tanah, dan air waduk, dan situ. permukaan. g. Kawasan sekitar mata air. c. Mencegah dan/atau h. Rawa. mengurangi dampak akibat i. Kawasan pantai berhutan bencana alam geologi bakau. d. Membatasi terjadinya j. Kawasan rawan bencana penurunan water body ratio alam geologi. Zona Budidaya (Zona B1)
DEFINISI
1
Zona B1 adalah kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi, dan bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik vertikal maupun horizontal
Untuk perumahan hunian padat, perdagangan dan jasa, serta industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar, dan difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi unggulan.
PELAKSANAAN
HAL-HAL YANG DILARANG
Pengelolaannya dilaksanakan dengan cara mempertahankan dan mengembalikan fungsi Zona N1
Melalui penerapan rekayasa teknis dan koefisien zona terbangun yang besarannya diatur lebih lanjut dalam aturan daerah. Untuk yang berada di pantai utara Jakarta dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan/atau revitalisasi kawasan.
a. Membangun industri yang mencemari lingkungan dan banyak menggunakan air tanah. dan/atau b. Menambah dan/atau memperluas industri di Kecamatan
2-36
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
NO.
3.
4.
ZONA
Zona Budidaya (Zona B2)
2
Zona Budidaya (Zona B3)
3
DEFINISI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
PELAKSANAAN
Zona B2 adalah kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang dan tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang
Untuk perumahan hunian sedang,perdagangan dan jasa, industri padat tenaga kerja, dan diupayakan berfungsi sebagai kawasan resapan air.
Pengendalian pembangunan Perumahan baru dan pengendalian kawasan terbangun dengan Menerapkan rekayasa teknis dan koefisien zona terbangun yang Besarannya diatur lebih lanjut dengan aturan daerah
Zona B3 adalah kawasan Untuk perumahan hunian rendah, yang Pertanian, dan untuk mempunyai daya dukung mempertahankan fungsi kawasan lingkungan rendah, tingkat resapan pelayanan Air prasarana dan sarana rendah, dan merupakan
HAL-HAL YANG DILARANG Cimanggis, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Gunung Putri. a. Membangun industri yang mencemari lingkungan dan banyak menggunakan air tanah. dan/atau b. Menambah dan/atau memperluas industri di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Gunung Putri.
Pembangunan dengan a. Mengurangi areal intensitas lahan terbangun produktif rendah dengan menerapkan pertanian dan rekayasa wisata alam. teknis dan koefisien zona b. Mengurangi daya terbangun yang besarannya resap air. diatur lebih Dan/atau
2-37
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
NO.
5.
6.
7.
ZONA
DEFINISI
Zona Budidaya (Zona B6)
6
Zona Budidaya (Zona B7)
7
Zona
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
kawasan resapan air Zona B6 adalah kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah dengan kesesuaian untuk budi daya dan KLB yang disesuaikan dengan aturan Daerah
Zona B7 adalah memiliki daya dukung lingkungan rendah, rawan intrusi air laut, rawan abrasi, dengan kesesuaian untuk budi daya dan KLB yang disesuaikan dengan aturan daerah
Zona
P2
adalah
zona
PELAKSANAAN
HAL-HAL YANG DILARANG lanjut dengan aturan daerah c. Mengubah bentang alam. Untuk permukiman dan Rekayasa teknis dan Melakukan fasilitasnya koefisien zona pembangunan yang Dan/atau penyangga fungsi zona Terbangun paling tinggi 50% dapat mengganggu n1 (lima puluh persen atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Permukiman dan fasilitasnya, Rekayasa teknis dan Melakukan Penjaga dan penyangga fungsi koefisien zona pembangunan yang zona n1, serta berfungsi sebagai Terbangun paling tinggi 40% dapat mengganggu Pengendali banjir terutama (empat puluh persen) atau merusak fungsi dengan penerapan sistem polder lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Menjaga Zona N1 dari segala Penyelenggaraan reklamasi Melakukan
2-38
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
NO.
8.
ZONA
DEFINISI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Penyangga 2 perairan pantai yang bentuk tekanan dan gangguan (Zona P2) berhadapan dengan Zona N1 yang berasal dari luar dan/atau pantai yang mempunyai dari dalam zona, khususnya potensi untuk reklamasi dalam mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan dari laut yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan/atau perubahan fungsi Zona N1.
PELAKSANAAN
HAL-HAL YANG DILARANG dengan koefisien zona perubahan rupa terbangun paling tinggi 40% muka bumi dengan (empat puluh persen) kegiatan dan/atau konstruksi pengurangan pada bangunan di atas air secara daerah cekungan bertahap dengan tetap atau polder memperhatikan fungsinya, dengan jarak dari titik surut terendah sekurangkurangnya 200 (dua ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titiktitik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter, dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan. Zona Zona P3 adalah zona Menjaga fungsi Zona B1 dengan Penyelenggaraan reklamasi Penyangga 3 perairan pantai yang tidak menyebabkan abrasi pantai secara bertahap dengan (Zona P3) berhadapan dengan Zona B1 dan tidak mengganggu fungsi tetap memperhatikan pantai pusat pembangkit tenaga listrik, fungsinya, dengan jarak dari muara sungai, dan jalur lalu lintas titik surut terendah laut dan pelayaran. sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter, kecuali pada lokasi yang secara rekayasa teknologi memungkinkan
2-39
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
NO.
9.
ZONA
DEFINISI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
PELAKSANAAN
HAL-HAL YANG DILARANG
jarak dapat diminimalkan, dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, dan pelabuhan Zona Zona P5 adalah zona Menjaga fungsi Zona B6 Penyelenggaraan reklamasi Penyangga 5 perairan pantai yang dan/atau Zona B7 dengan tidak secara bertahap dengan (Zona P5) berhadapan dengan Zona B6 menyebabkan abrasi pantai dan koefisien zona terbangun dan/atau B7 tidak mengganggu muara sungai, paling tinggi 45% (empat jalur lalu lintas laut danpuluh lima persen) dengan pelayaran, usaha perikanan jarak dari titik surut terendah rakyat. sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan Sumber: Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
2-40
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Contents
BAB 2 .................................................................................................................... 1 PENGEMBANGAN JAKARTA DALAM LINGKUP YANG LEBIH LUAS ............... 1 2.1.
KAJIAN KEBIJAKAN DALAM KONTEKS NASIONAL DAN GLOBAL .... 1
2.2.
PENGEMBANGAN DKI JAKARTA DALAM SKALA NASIONAL ............ 2
2.2.1.
Penataan Ruang ........................................................ .......................... .................................................... ...................... 2
2.2.2. Ruang
Hal-Hal Pokok Yang Diatur UU Nomor 26/2007 Tentang Penataan 4
2.2.3. Implikasi UU No.26 Tahun 2007 Terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Provinsi/Kabupaten/Kota ............................................... 6 2.2.3.1
Pengaturan ......................................................... ........................... .................................................... ...................... 6
2.2.3.2
Pembinaan.......................................... Pembinaan............. ........................................................... ...................................... ........ 6
2.2.4.
Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang .......................................... ............................. ............. 7
2.2.4.1 2.2.5.
Perencanaan Tata Ruang.................................................. Ruang..................... .................................... ....... 7
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil .................... 13
2.2.5.1 Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) ........................................................ .......................... ........................................................... ...................................... ......... 13 2.2.5.2 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ........................................................ ........................... ........................................................... ...................................... ........ 14 2.2.5.3 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP-3-K) ................................................................................ 14 2.2.5.4 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota (RZWP-3-K) ................................................................... 14 2.2.5.5 Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K) ........................................................ .......................... ........................................................... ...................................... ......... 15 2.2.5.6 Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K)................................................................................... 15 2.2.6.
DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara ........................................... .......................... ................. 15
2.2.6.1
Kerjasama................................................ Kerjasama.................. ............................................................ ................................ 15
2.2.6.2
Tata Ruang ........................................................ ........................... .................................................. ..................... 16
2-41
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
2.2.6.3
Kawasan Khusus ......................................................... ............................ ........................................ ........... 16
2.2.6.4
Pendanaan ......................................................... ............................ ................................................. .................... 16
2.2.7.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ....................... 17
2.2.8.
Kebijakan Tentang Infrastruktur ..................................................... ......................... ............................ 18
2.3.
2.2.8.1
Kebijakan Tentang Transportasi ............................................. ........................... .................. 18
2.2.8.2
Kebijakan Tentang Persampahan .......................................... ......................... ................. 18
PENGEMBANGAN DKI JAKARTA DALAM SKALA PULAU JAWA-BALI 20
2.4. PENGEMBANGAN DKI JAKARTA DALAM SKALA JABODETABEKPUNJUR ................................................................................ 29 2.4.1.
Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur ............................. ........................... .. 29
2.4.1.1 Struktur Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur Terkait Provinsi DKI Jakarta ............................................................................................... 31 2.4.1.2
Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman .............. 32
2.4.1.3
Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana ............. 32
2.4.1.4 Jakarta
Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur Terkait Provinsi DKI 33
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Strategi Pengembangan Struktur Ruang RTR Pulau Jawa-Bali Yang Terkait Dengan DKI Jakarta ................................................................................ 21 Tabel 2.2 Strategi Pengelolaan Ruang RTR Pulau Jawa-Bali Yang Terkait Dengan DKI Jakarta ............................................................................................ 24 Tabel 2.3 Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Pulau Jawa – Bali terkait Metropolitan Jabodetabek (PKN)....................................................... 27 Tabel 2.4 Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur terkait dengan Provinsi DKI ............................................................................................................................ 36
DAFTAR GAMBAR Gambar 2. 1 Klasifikasi Pemanfaatan Pemanfaa tan Ruang Menurut Me nurut UUTR No.26/2007 No.26/2 007 ........... 4 Gambar 2. 2 Klasifikasi Penataan Ruang Berdasarkan Sistem, Fungsi Dan Nilai Strategis Kawasan ................................................................................................ 5
2-42
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Gambar 2. 3 Sistematika Penyelanggaraan Penataan Ruang Menurut UUTR No. 26 Tahun 2007 .................................................................................................... 12 Gambar 2. 4 Struktur Ruang Kawasan Kawa san Jabodetabekpunjur ................................ .......................... ...... 31 Gambar 2. 5 Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur ..................................... 34
2-43
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Gambar 2. 3 Sistematika Penyelanggaraan Penataan Ruang Menurut UUTR No. 26 Tahun 2007 .................................................................................................... 12 Gambar 2. 4 Struktur Ruang Kawasan Kawa san Jabodetabekpunjur ................................ .......................... ...... 31 Gambar 2. 5 Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur ..................................... 34
2-43
