Aturan Bersama Desa Haurkolot

PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)

0

Dokumen Atur an Bersama Desa Haurkolot Haurkolot Kec. Haurgeulis - Kab. Indramayu - Tahun 2015

KATA PENGANTAR Puji dan Sukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmatnya kepada Kami sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Aturan Bersama ini. Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan a tas perkenan-Nya, telah Kami sepakati Dokumen Aturan Bersama (AB) mengenai Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Tegal Haurkolot, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu padaTahun 2015.

Dokumen AB ini merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Haurkolot yang telah kami susun. Aturan-aturan yang ada di masyarakat terkait masalah sosial, ekonomi, lingkungan telah dirangkum dan disepakati bersama sesuai dengan kebijakan lokal sebagai tuntunan dalam menata lingkungan, masyarakat, dan aktivitasnya. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai panduan penataan lingkungan permukiman Desa Haurkolot kedepan, sebagai upaya mewujudkan visi bersama.

Dokumen AB ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam rangka pencapaian cita-cita masyarakat Desa Haurkolot kedepan. Melalui proses yang dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis komunitas, diharapkan aturan yang telah disepakati bersama ini dapat ditaati oleh masyarakat demi keberlanjutan lingkungan Desa Haurkolot kedepan.

Demikian pengantar ini Kami susun. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen perencanaan ini, penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.. sebesar-besarnya.. Haurkolot, Januari 2015

Hormat Kami, TIPP PLP-BK Desa Haurkol ot

Program Penata Penataan an Lingk ungan Aturan Bersama Desa Haurkolot

Permukiman

Halaman 1


A. SUBSTANSI ATURAN B ERSAMA

Seringkali proses-proses perencanaan yang partisipatif dan baik, tidak serta merta menjamin proses pelaksanaan akan baik pula. Tak jarang proses perencanaan yang baik dan partisipatif berhenti menjadi dokumen yang tidak implemenatatif/sulit diterapkan. Hal tersebut seringkali disebabkan karena kegagalan dalam membangun kesepakatan-kesepakatan kesepakatan-kesepakatan operasional, (termasuk di dalamnya kesepakatan pengorganisasian pengelolaan). maka dari itu, sebelum proses pelaksanaan dimulai, perlu dibuat kesepakatan aturan bersama sebagai pedoman dan aturan pengelolaan serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatannya nanti. Aturan bersama adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat sebagai pengendalian, pengawasan, dan evaluasi bagi hasil perencanaan yang telah direncanakan bersama- sama, sehingga perancanaan yang dibuat dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman desa Haurkolot menjadi berlanjut dan memberikan hasil yang efektif untuk pengembangan secara keseluruhan. Kesepakatan-kesepakatan Kesepakatan-kesepak atan yang akan diatur dalam bentuk Aturan Aturan Bersama (AB) (AB) diantaranya adalah esepakatan esepakatan tentang

aturan

pembangunan dilihat dari enam aspek : 1. Kesepakatan dari sisi tata ruang ruang 2. Kesepakatan dari sisi perumahan perumahan bangunan 3. Kesepakatan dari sisi Sarana & prasarana 4. Kesepakatan dari sisi Ekonomi Ekonomi 5. Kesepakatan dari sisi Pelayanan Pelayanan publik 6. Kesepakatan dari sisi Kelembagaan Kelembagaan Hasil kesepakatan ini bersumber dari hasil rembug yang diambil di tingkatan basis oleh TIPP/BKM/Pokja-Pokja TIPP/BKM/Pokja-Pokja beserta masyarakat. masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang nantinya melaksanakan dapat mematuhi, aturan yang dibuat sendiri.


Permukiman

Halaman 2


Seringkali terjadi, proses perencanaan partisipatif menyepakati pembangunan sebuah jaringan infrastruktur infrastruktur tertentu (air bersih yang diambil dari sumber mata air terdekat, jalan, jembatan, irigasi dll). Program tersebut amat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sehingga hampir tidak ada penolakan tehadap p rogram, namun pada tataran operasinalisasi, kegiatan menemui banyak kendala diantaranya misalnya: 

Tidak disepakati siapa-siapa saja bertindak sebagai pelaksana (kontraktor) (kontraktor) pekerjaan tersebut.



Siapa pihak-pihak yang bertugas memonitor proses pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standart dan mandat yang diinginkan. diinginkan.



Apa timbal balik yang diberikan oleh pihak-pihak yang diuntungkan namun tidak terlibat dalam proses proses pelaksanaan/pengadaan.



Siapa yang akan mengelola dan merawat merawat jaringan pasca dibangun,



Siapa yang akan bertanggungjawab bertanggungjawab jika terjadi kerusakan.



Dari mana dana mesti di dapatkan untuk pemeliharaan dan perbaikan, serta sejumlah masalah yang lain.

 Kegagalan

membangun kesepakatan-kesepakatan ini mampu menimbulkan permasalahan krusial terutama terkait dengan terjaminnya

keberlangsungan/ sustainabilitas. Jika kegagalan pengelolaan tersebut terjadi maka akan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik/masyarakat terhadap proses-proses partisipatif yang telah dikembangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk kegiatan pembangunan di Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, disepakati usulan acuan untuk menjadi Aturan Aturan Bersama, dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: yaitu: Lingkungan Hidup & Tata Ruang, Penataan Ekonomi dan Sosial-Budaya. Dalam masing-masing pembagian tersebut diuraikan diuraikan lebih detil lagi kegiatan-kegiatan yang akan diatur. Dalam bagian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, tema-tema yang diatur yaitu mengenai Penataan bantaran sungai, Penghijauan desa dan ruang terbuka, Perumahan dan bangunan, Mitigasi bencana, Pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan dan akses jalan lingkungan Dalam bagian Penataan Ekonomi, detil tema-tema tema-tema yang diatur yaitu: yaitu: Pengairan & pertanian, Pengaturan Pengaturan pro ekonomi lokal, Pengaturan Pengaturan PKL, Pengaturan sentra-sentra ekonomi dan home industri, Pengaturan investasi lahan dan Pemasaran program-program pembangunan. pembangunan. Dalam bagian Sosial dan Budaya, detil tema yang akan diatur, yaitu : Jam belajar masyarakat, Pemberantasan Pemberantasan Mabuk, maling, madat, main judi, selingkuh, Memaksinalkan Memaksinalkan dunia pendidikan, Proteksi budaya khas Karangtumaritis Karangtumaritis dan Memaksimalkan Memaksimalkan kelembagaan desa dan pengaturan organisasi-organisasi baru. Uraian detail tema di atas akan diuraikan pada draft Aturan Bersama ini. Program Penata Penataan an Lingk ungan Aturan Bersama Desa Haurkolot

Permukiman

Halaman 3


B. ATURAN BERSAMA YANG DISEPAKATI

PERMASALAHAN PERMASALAHAN

KODISI FAKTUAL 

Jalan Lingkungan





Saluran Drainase 

Sebagian jalan lingkungan masih berupa tanah Beberapa daerah tanahnya mash labil dan rentan terjadi longsor Belum adanya pemeliharaan saluran drainase sehingga menyebabkan banjir di kala hujan Sering terjadi banjir karena kondisi drainase yang belum mencukupi

KONDISI KONDISI IDEAL 











Sarana Sarana Air Bersih 

Belum tersedianya sarana yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ketersediaan air bersih Jika musim musim kemarau, air suka suka sulit didapat


Permukiman



Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Semua jalan berupa tanah yang keras dan stabil sehingga aman dilalui Pengelolaan drainase diprioritaskan di sepanjang sisi jalan kolektor dan lokal (Perda Kab. Indramayu No. 1 Thn 2012 Tentang RTRW) Jaringan drainase terinteegrasi dalam seluruh kawasan Tersedianya sarana sumber air bersih untuk masyarakat Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Air, baik air bersih maupun air kotor, (sumber : Perda Kab. Indramayu no. 1 Tahun 2012 tentang RTRW)

ATURAN BERSAMA YANG DISEPAKATI DISEPAKATI 















Jalan lingkungan lingkungan hanya digunakan digunakan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua atau roda tiga seperti becak Dibangun senderan senderan / TPT untuk untuk menahan menahan tanah jalan yang labil

Masyarakat mengelola drainase secara rutin dan swadaya Saluran drainase tidak dperuntukan untuk tempat pembuangan sampah Jika ada saluran yang mampet, mampet, harus segera dibersihkan

MCK harus dibangun dan dan dimanfaatkan dimanfaatkan sesuai fungsinya Pengelolaan MCK MCK dan Sarana Sumber Air Bersih harus dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Dibentuk tim atau panitia pemelihara bangunan MCK dan Sarana Air Bersih

Halaman 4



KODISI FAKTUAL




Saluran Limbah (SPAL)



Limbah dari kamar mandi masih dibuang sembarangan Kondisi SPAL yang ada belum memenuhi standar volumenya 



Persampahan 



Sarana Dan Prasarana



Masyarakat masih membuang sampah sembarangan dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan sampah umum Pengelolaan sampah masih dengan cara dibakar karena belum adanya sistem pengelolaan yang terintegrasi Gedung serba serba guna guna yang yang ada masih dalam kondisi yang belum layak dan belum selesai Masyarakat sering menggunakan rumah pribadi jika ada kegiatan yang yang bersifat komunitas


Permukiman









Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) (Perda Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2012 Tentang RTRW) Adanya saluran SPAL yang memenuhi standar Pengelolaan persampahan di permukiman dapat dilakukan melalui konsep pengelolaan 3 R, yaitu reduce, reuse dan recycle (sumber : Perda Kab. Indramayu no. 1 Tahun 2012 tentang RTRW) Sampah dibuang pada TPS/TPA yang disediakan Tersedianya satu gedung untuk memfasilitasi segala aktifitas masyarakat Lapangan olah raga sebagai open space kawasan (Sumber : Perda no 1 tahun tahun 2012 Tentang RTRW Kab. Indramayu)

ATURAN BERSAMA YANG DISEPAKATI DISEPAKATI



















Masyarakat tidak boleh boleh membuang membuang limbah ke sembarang tempat Saluran SPAL SPAL harus dibersihkan secara secara berkala oleh masyarakat

Setiap rumah rumah harus harus menyediakan menyediakan tempat tempat sampah masing-masing di halaman rumahnya Masyarakat harus menyediakan lahan untuk Masyarakat tidak boleh buang sampah sembarangan Sampah yang yang sudah sudah menumpuk menumpuk di TPS harus segera dibakar atau diolah Dibentuk kelompok pengelola sampah Gedung Serba Guna hanya hanya boleh boleh digunakan oleh masyarakat untuk keperluan yang bersifat komunal Dibentuk tim atau atau panitia panitia pemelihara pemelihara Gedung Serba Guna Perawatan gedung dan pengadaan sumber listrik dikelola oleh tim pemelihara

Halaman 5



KODISI FAKTUAL 

Pelayanan Pelayanan Publi k 

Tidak adanya tempat untuk menjadi sarana pelayanan kesehatan seperti posyandu dan atau puskesmas Masyarakat sering menggunakan rumah pribadi untuk melakukan aktivitas posyandu








Ruang Publik 





Penerangan Jalan dan Lingkungan





Anak-anak yang bermain masih menggunakan lahan pribadi ataupun di jalan Tidak adanya ruang publik khusus yang diperuntukan untuk taman

Di beberapa wilayah masih belum memiliki penerangan Sebagian jalan umum belum memiliki lampu penerangan Penerangan jalan yang ada masih belum mencukupi Fasilitas PJU yang sebagian sudah ada dalam kondisi tidak layak


Permukiman







Perda No. 03 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru Lahir, Bayi & Anak Balita di Kab. Indramayu Tersedianya sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan Pemanfaatan lapangan olah raga sebagai open space kawasan (Sumber : Perda no 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu) Ruang publik sebagai sarana interaksi sosial Penerangan jalan memiliki kuat penerangan 500lux dengan tinggi >5 meter dari muka tanah (sumber: SNI 031733-2004) Semua wilayah di lingkungan permukiman menjadi terang agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman
















Masyarakat menyediakan tempat sebagai sarana pelayanan kesehatan seperti posyandu Pengelolaan bangunan untuk fasilitas kesehatan seperti perawatan gedung dan pengadaan sumber listrik dikelola secara swadaya oleh masyarakat

Taman bermain bermain hanya digunakan digunakan untuk keperluan masyarakat dalam berinteraksi sosial Tidak mendirikan mendirikan bangunan pribadi di ruang publik Taman bermain bermain atau atau ruang publik dikelola dikelola secara swadaya oleh masyarakat

Setiap rumah rumah harus harus bersedia bersedia menyalurkan menyalurkan listrik untuk menerangi jalan atau lingkungan yang berada di sekitarnya Pengelolaan PJU harus secara swadaya oleh masyarakat

Halaman 6



KODISI FAKTUAL




Perumahan Dan Bangunan





Masih banyak rumah yang tidak sehat Masih banyak rumah yang tidak layak huni Banyak rumah yang asal dalam p embangunannya



 

Kelembagaan 

 

Ekonomi



Masyarakat kurang respon terhadap kegiatan yang diselenggarakan lembaga non pemerintah Beberapa lembaga yang bersifat non pemerintah masih kurang aktif

Masih banyak pengangguran Kurangnya lapangan pekerjaan Belum maksimalnya keterampilan masyarakat sehingga sulit untuk membuka usaha sendiri


Permukiman







Setiap bangunan yang akan di bangun harus mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (Perda kab. Indramayu no.1 thn 2012) Setiap rumah harus sesuai standar kesehatan, (sumber : Perda Kab. Indramayu no. 03 Tahun 2009) Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan desa dan transparansi di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa Lembaga dan masarakat berupaya mengadakan pelatihan bagi peningkatan keterampilan masyarakat. Perda No. 75 Tahun 2001 tentang Pembentukan UPTD Loka Latihan Kerja


 













Setiap rumah rumah wajib wajib memiliki memiliki IMB Setiap pembangunan di desa desa Haurkolot Haurkolot harus diketahui oleh pemerintah desa Pembangunan rumah dan gedung Yang tidak memenuhi standar wajib diarahkan agar megikuti aturan pembangunan rumah yang sehat dan baik

Setiap program pemerintah desa harus diinformasikan secara menyeluruh kepada semua masyarakat untuk diketahui Harus ditingkatkannya sarana mediasi bagi masyarakat desa Perlu ditingkatkan ditingkatkan lagi lagi respon masyarakat terhadap lembaga-lembaga non pemerintah yang ada di desa Haurkolot

Para pelaku industri rumah rumah tangga harus harus kegiatan pelatihan untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pekerjanya Untuk kegiatan kegiatan industri industri yang yang letaknya di desa Haurkolot, Tenaga kerja kerja dianjurkan Berasal dari masyarakat local sesuai keahliannya

Halaman 7


C. KESEPAKATAN MASYARAKAT TERKAIT ATURAN BERSAMA UNTUK RTPLP

Demikian Aturan Bersama (AB) ini merupakan bentuk legal agreement yang dibuat bersama-sama antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah Desa Haurkolot melalui Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dengan masyarakat Desa. Aturan Bersama (AB), ini diharapkan untuk menjadi rekomendasi peraturan di tingkat desa, sehingga menjadi pegangan dalam perencanaan dan pengembangan desa selanjutnya.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kami warga Masyarakat Desa Haurkolot menyatakan menyatakan :

1. Setuju menerima hasil RTPLP dan akan melaksanakan program kegiatan pembangunan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah d isebutkan di dalam RTPLP dengan bantuan program PLP-BK PLP-BK maupun secara mandiri. mandiri. 2. Berkehendak menjalankan proses pembangunan di Desa/Kelurahan tersebut melalui (gotong-royong (gotong-royong desa) yang (pembentukan panitia pembangunan akan diatur kemudian atau panitia terdiri dari tokoh-tokoh yang namanya terlampir berikut); 3. Berkehendak menjalankan proses persiapan pembangunan yaitu tindak rembug pentahapan, pembagian pekerjaan, survei material, proses pembangunan dan pemeliharaan yaitu pencatatan, pemantauan, pendokumentasian, pendokumentasian, ataupun tindak lain yang diperlukan; 4. Bersedia memberikan dukungan keuangan dan/atau pendampingan kepada proses pembangunan secara sukarela; 5. Bertekad untuk tidak menelantarkan, ikut menjaga, memelihara, menanggung biaya operasional fasilias yang menjadi Aset Desa termasuk dalam hal pengadaan biaya pe meliharaan dengan cara (iuran rutin, anggaran desa); 6. Akan mengaktifkan dan memberdayakan peran lembaga (Organisasi Lokal) dalam urusan pemeliharaan fasilitas dimaksud.


Permukiman

Halaman 8


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sepenuh hati agar dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya.

Haurkolot , 23 Januari 2015

Koordinator Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

Koordinator BKM Amanah

Kepala Desa / Kuwu Desa Haurkolot

ATING WIGUNA

KARNALIM

HEDI SUSANTO

Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Haurkolot :

Saksi-saki Penyepakatan Aturan Bersama Desa Haurkolot :

1. .................. ................ ......... ( ............ ................. )

1. .................. ................ ......... ( ............ ....... ) Unsur : .................. .............

2. .................. ................ ......... ( ............ ................. )

2. .................. ................ ........ ( ............ ....... ) Unsur : .................. .............

3. .................. ................ ......... ( ............ ................. )

3. .................. ................ ........ ( ........... ........ ) Unsur : ................ ...............

4. .................. ................ ......... ( ............ ................. )

4. .................. ................ ........ ( ............ ....... ) Unsur : .................. .............

5. ............... .................. .......... ( ............ ................. )

5. .................. ................ ........ ( ............ ....... ) Unsur : ............... ................


Permukiman

Halaman 9

Aturan Bersama Desa Haurkolot

Recommend Documents