ANGGARAN DASAR
GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA
BAB I NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Gereja Pantekosta di Indonesia disingkat GPdI Pasal 2 GPdI sebagai kelanjutan dari De Pinksterkerk in Nederlandsch Indie adalah Badan Hukum Persekutuan Gerejawi berdasarkan pernyataan Pemerintah Republik Indonesia dengan Surat Keterangan Departemen Agama R.I. Nomor E/VII/156/926/73 tanggal 2 Oktober 1973, serta Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama RI Nomor 30 tahun 1988 tanggal 3 Februari 1988. Pasal 3 GPdI terdiri dari Sidang Jemaat di seluruh Indonesia dan diluar negeri. Pasal 4 GPdI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia BAB II D A S A R Pasal 5 GPdI berdasarkan Firman Allah yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. BAB P EN GA KU AN
III I MA N
Pasal 6 Pengakuan Iman GPdI adalah : 1. Kami percaya percaya Alkita Alkitab b adalah Firman Firman Allah Allah yang diilhamk diilhamkan an oleh Roh Kudus Kudus terdiri terdiri dari 66 buku "Kejadian sampai dengan Wahyu" (II Timotius 3:16 ; II Petrus 1:21). 2. Kam Kamii perc percaya aya Allah Allah Yang Maha Esa Esa dan kekal dalam dalam wujud wujud Tri Trinit nitas as : "BA "BAPA PA dan PUTERA dan ROH KUDUS", (Ulangan 6:4 ; I Timotius 2:5 ; I Yohanes 5:7 ; Matius 28:19), Keesaan namaNya yaitu : "TUHAN YESUS KRISTUS", (KisahPara Rasul
2:36 ; 8:12 ; 10:48 ; Matius 1:1 ; Wahyu 22:20-21 ; Kisah Para Rasul 19:5 ; Petrus 3:15). 3. Kam Kamii perc percaya aya Allah Allah penc pencipt ipta a ala alam m sem semest esta a dan manusia manusia,, sep sepert ertii ter tertul tulis is dalam kitab Kejadian (Kejadian 1 dan 2 ; Yohanes1:1-3 ; Kolose 1:16 ; Roma 4:17 ; Roma 1:19-20). 4. Ka Kami mi per perca caya ya Tu Tuha han n Ye Yesu sus s Kr Kris istu tus, s, An Anak ak Al Alla lah h ya yang ng te tela lah h me menj njad adii ma manu nusi sia, a, dilahi dil ahirka rkan n Per Perawa awan n Mar Maria ia yan yang g men mengan gandun dung g oleh Roh Kud Kudus, us, mat matii dis disal alib, ib, menanggung dosa umat manusia, dikuburkan , bangkit, naik kesurga dan akan datang kembali. (Yohanes 20:31 ; Roma 1:4 ; 1 Yohanes 4:15 ; Yohanes 1:14 ; Filipi 2:7-8 ; II Timotius 1:15 ; 1 :18 ; Yesaya 7:14 ; Lukas 1:35 ; I Timotius 1:15 ; Kisah Para Rasul 4:1-12 ; 10:42-43 ; Roma 6:4 ; I Korintus 15:3-4 ; I Tesalonika 4:15,17). 5. Ka Kami mi pe perc rcay aya a Ro Roh h Ku Kudu dus s ad adal alah ah Pr Prib ibad adii Al Alla lah h ya yang ng me memi mili liki ki si sifa fatt : Ke Keka kal, l, Mahahadir, Maha hadir, Mahakuasa, Mahakuasa, Maha Mahatahu, tahu, Maha Mahakudus kudus,, Mahak Mahakasih asih,, dan bapti baptisan san Roh Kudus yaitu kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam berbagai bahasa sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus diterima oleh orang percaya, berto be rtoba batt da dan n la lahi hirr ba baru ru (1 Yo Yoha hanes nes 5:7 ; II Ko Korin rintu tus s 13 13:1 :13 3 ; Ib Ibra rani ni 9: 9:14 14 ; Mazmur 139:7-10 ; Lukas 1:35 ; Kejadian 1:2 ; Ayub 26:13 ; Kisah Para Rasul 2:4 ; 10:45-46 ; 19:6 ; Markus 16:17 ; Yohanes 7:38-39). 6. Kami percaya baptisan air, yaitu diselamkan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Ro h Ku Kudu dus, s, ya yait itu u Tu Tuha han n Ye Yesu sus s Kr Kris istu tus s wa waji jib b di dila laku kuka kan n ba bagi gi me merek reka a ya yang ng disela dis elamat matkan kan yai yaitu tu perc percaya aya,, ber bertob tobat at dan lah lahir ir bar baru, u, unt untuk uk men menggen ggenapk apkan an kebenaran Allah. (Markus 16:15-16 ; Kisah Para Rasul 2:38 ;8:12,37 dan 39 ; Matius 3:15 ; 28:19 ; Markus 1:15). 7. Kami percaya keselamatan orang berdosa, roh, jiwa dan tubuh, oleh anugrah dan ima man n ke kepa pada da Tu Tuha han n Yes esus us Kr Kris istu tus, s, da dan n sem emua ua or ora ang pe perc rca aya ha haru rus s memp me mpert ertah ahan anka kan n kes kesel elam amat atan an,, ke keku kudu dusa san, n, ke kese seti tiaa aan n da dan n ap apab abil ila a ti tida dak k memeliharanya, keselamatan itu dapat hilang. (Efesus 2:8-9 ; Roma 10:9-10 ; 1 Korintus 1:18 ; Filipi 2:12 ; Matius 24:13 ; Ibrani 3:12 ; II Petrus 2:20-22 ; 1:411 ; Yudas 1:3). karunia-ka ia-karunia runia Roh Kudus dalam jemaa jemaat. t. (1 Korint Korintus us 8. Kami percaya peranan karun 12:4-11 ; 14:26). 9. Ka Kami mi per perca caya ya Pe Perja rjamu muan an Tu Tuha han n ya yang ng la lazi zim m di dise sebu butt Pe Perj rjam amua uan n Ku Kudu dus s ha haru rus s diterima oleh mereka yang percaya. (Lukas 22:19-20 ; 1 Korintus 11:23-26 ; Yohanes 6:53-56). Kamii perc percaya aya kes kesemb embuha uhan n All Allahi ahi ata atas s seg segala ala peny penyaki akitt ole oleh h bil bilurur-bil bilur ur Yes Yesus us 10. Kam dalam kuasa nama-Nya. (Yesaya 53:4 ; 1 Petrus 2:24 ; Kisah Para Rasul 4:30 ; Markus 16:18). 11. Kami percaya penyerahan penyerahan anak anak-anak -anak adalah adalah kehend kehendak ak Tuhan. (Lukas 2:22-27 ; Matius 19:13-15 ; Markus 10:13-16 ; Lukas 18:15-17). 12. Kami percaya Gereja Tuhan yang esa, persekutuan persekutuan orang-orang orang-orang percay percaya, a, kudus dan sem sempur purna na seb sebaga agaii Mem Mempel pelai ai Per Peremp empuan uan,, dis dising ingkir kirkan kan sel selama ama mas masa a tig tiga a setenga set engah h tah tahun un tri tribul bulasi asi,, diu diubah bahkan kan dan dia diangk ngkat at pad pada a ked kedata atanga ngan n kem kembal balii Tuhan Yesus. (Yohanes 17:21-23 ; Efesus 4:12-16 ; 1 Tesalonika 5:23 ; 1 Petrus 5:10 ; 1 Tesalonika 5:4 ; 1 Korintus 15:51). 13. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai sebagai Mempel Mempelai ai Laki-laki, Laki-laki, Raja atas segala raja dan Tuan atas segala tuan, yang akan datang untuk menghukum isi dunia dengan adil, dan akan memerintah dalam Kerajaan Seribu Tahun Damai bersama Mempelai Perempuan yaitu Gereja-Nya. (Kisah Para Rasul 1:11 ; Wahyu 22:7 ; 1 Korintus Korin tus 15:24-25 ; 1 Tesalonika Tesalonika 4:164:16-17 17 ; II Tesalonika Tesalonika 1:7,9 ; Wahyu 20:1015 ; Wahyu 19:11-16 ; 1 Timotius 6:15). 14. Kami percaya kebangkitan kebangkitan orang orang-orang -orang kudus sebel sebelum um Keraja Kerajaan an Seribu Tahun Damai dan kebangkitan orang-orang berdosa sesudah Kerajaan itu; orang kudus akan menerima hidup kekal, orang berdosa akan menghadap tahta Allah untuk menerima penghukuman kekal dalam lautan api (Wahyu 20:1-15 ; 1 Tesalonoka 4:16-17).
15. Kami percaya langit dan bumi baru yang berisi Kebenaran, tempat kediaman kekal umat tebusan darah Kristus (1 Petrus 1:18-19 ; II Petrus 3:13 ; Wahyu 21:1-18). 16. Kami percaya pertemuan-pertemuan ibadah, wajib dilaksanakan secara tetap dengan khidmat dan sukcita. (Kisah Para rasul 2:25 ; Keluaran 23:25 ; Ibrani 10:25 ; Mazmur 47:2 ; 100:1-5 ; 134:2 ; 150:1-5). 17. Kami percaya setiap pemerintah adalah hamba Allah yang ditetapkan Allah. (Roma 13:4 ; 1 Petrus 2:17 ; 1 Timotius 2:1-2 ; Amsal 21:1). BAB IV TUJUAN Pasal 7 GPdI bertujuan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang termaktub dalam Alkitab demi keselamatan umat manusia. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 8 Yang menjadi anggota GPdI adalah mereka yang menerima Pengakuan Iman, Dasar dan Tujuan GPdI BAB VI PIMPINAN Pasal 9 Pemimpin GPdI disebut : 1. 2. 3. 4.
Majelis Pusat di tingkat pusat disingkat MP; Majelis Daerah di tingkat daerah disingkat MD; Majelis Wilayah di tingkat wilayah disingkat MW; dan Gembala Jemaat di tingkat Jemaat. BAB VII SUMBER KEUANGAN
Pasal 10 Sumber keuangan GPdI adalah: 1. Persembahan-persembahan anggota yang sesuai dengan Firman Allah; 2. Sumbangan-sumbangan dari para dermawan; 3. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Allah.
BAB VIII KEKAYAAN Pasal 11 Kekayaan GPdI adalah semua harta benda terdiri dari benda-benda bergerak dan tidak bergerak, yang diperoleh dari pemberian, pembelian, usaha, hibah dan setiap bangunan yang dibangun atas nama GPdI. BAB IX MUSYAWARAH Pasal 12 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Musyawarah GPdI terdiri atas: Musyawarah Besar disingkat MUBES; Musyawarah Pimpinan disingkat MUSPIM; Musyawarah Daerah disingkat MUSDA; Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA; Musyawarah Wilayah disingkat MUSWIL. BAB X PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 13 1. Mubes dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan usulan dari 2/3 jumlah MD melalui MP 2. Pengesahan Anggaran Dasar dan perubahannya dilakukan oleh Musyawarah Besar. BAB XI ATURAN PERALIHAN Pasal 14 Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, Anggaran Dasar tahun 2000 dan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 15 1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Batu
Pada tanggal: 8 Maret 2005 Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) GPdI yang dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MUBES XXX Tahun 2003 Majelis Pusat GPdI selaku Pimpinan Mubeslub,
**********************************************************************
ANGGARAN RUMAH TANGGA GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA BAB I KEGIATAN PELAYANAN GEREJA Pasal 1 Gereja Pantekosta di Indonesia mencapai tujuannya dengan upaya dan kegiatan pelayanan Gereja yaitu: 1. Melaksanakan perkabaran Injil atau Penginjilan; 2. Membuka sidang Jemaat / Gereja dan mendirikan bangunan Rumah Ibadah; 3. Melakukan kebaktian-kebaktian atau ibadah-ibadah di berbagai tempat yang memungkinkan; 4. Mengerahkan seluruh warga jemaat untuk terlibat aktif dalam pelayanan gerejawi; 5. Menyelenggarakan Pendidikan Rohani dan Pendidikan Umum; 6. Menyelenggarakan kegiatan Diakonia, Sosial dan Pengentasan kemiskinan; 7. Menyelenggarakan usaha penerbitan literature rohani dan bacaan umum. 8. Melakukan penyiaran kegiatan gereja melalui media massacetak dan elektronik, serta mengusahakan rekaman-rekaman siaran penginjilan, ibadah atau musik rohani; 9. Melakukan hubungan antar gereja, baik di dalam maupun di luar negeri; 10. Melakukan upaya mendapatkan dana dari berbagai sumber yang tidak menyalahi ketentuan Firman Allah. BAB II IBADAH Pasal 2 Sebagai wadah untuk pembinaan iman, pertumbuhan dan pendewasaan rohani, maka GPdI mengadakan kegiatan ibadah tetap secara rutin pada setiap hari Minggu dan harihari lainnya, baik ibadah umum maupun ibadah anak-anak, remaja, pemuda, wanita, pria dan kegiatan ibadah lainnya. PELAYANAN WARGA JEMAAT Pasal 3 GPdI dalam mengerakkan warga jemaatnya untuk terlibat aktif dalam pelayanan gerejawi membentuk wadah-wadah pelayanan kegiatan warga jemaat untuk anak-anak, remaja, pemuda, wanita, pria, pelajar, mahasiswa, sarjana / cendekiawan, usahawan / kaum professional, anak-anak hamba Tuhan dan lain-lain. Pasal 4 Ketentuan tentang kegiatan wadah-wadah tersebut diatur menurut keputusan MP GPdI.
PENDIDIKAN Pasal 5 GPdI mengupayakan peningkatan pendidikan khusus bidang rohani, dengan membuka / mendirikan Sekolah-sekolah Alkitab. Pusat pelatihan penginjil, Sekolah Tinggi Alkitab, Sekolah Tinggi Teologia, kursus-kursus, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, simposium-simposium, lokakarya-lokakarya, sarasehansarasehan, perkemahan-perkemahan dan kegiatan pendidikan rohani lainnya. Pasal 6 GPdI mengupayakan peningkatan kecerdasan bangsa dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan umum formal dan non-formal dengan membuka/mendirikan Taman Kanak-kanak, sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi, Pendidikan Kejuruan, kursus-kursus ketrampilan dan pelatihan. PENERBITAN Pasal 7 GPdI mengupayakan penyediaan bahan bacaan dan informasi bagi warga jemaat serta masyarakat, menerbitkan dan menyebarkan literatur rohani, buku-buku pelajaran, majalah-majalah, traktat-traktat, buku nyanyian, tabloid, surat kabar, warta jemaat, bulletin, perpustakaan, taman bacaan dan penerbitan media massa lainnya. Pasal 8 GPdI mengupayakan penyebaran berita Injil, siaran gereja dan nyanyian rohani melalui media audio visual, kaset-kaset, CD, VCD, DVD, video tape, film, film rohani, media elektronika, internet dan multi-media lainnya. DIAKONIA SOSIAL Pasal 9 GPdI dalam pelayanan kasih dan kepedulian social, melakukan usaha-usaha diakonia dengan membuka panti asuhan, panti werda, pusat-pusat rehabilitasi, mengentaskan kemiskinan, membantu janda-janda dan anak-anak yatim piatu, tuna wisma, korban bencana alam, korban kekerasan serta turut menanggulangi masalah social seperti kenakalan remaja, narkoba, lingkungan hidup dan problema masyarakat lainnya. BAB III SIDANG JEMAAT Pasal 10 1. Basis GPdI ialah sidang-sidang jemaat atau gereja-gereja lokal. 2. Sidang Jemaat dipimpin oleh Gembala Jemaat. 3. Sidang Jemaat GPdI yaitu suatu kumpulan orang-orang / jiwa-jiwa yang atas kehendak dan kesadaran sendiri, mengikuti dengan setia kebaktian atau ibadah yang digembalakan atau dipimpin oleh hamba Tuhan GPdI.
Pasal 11 1. Sidang jemaat minimal beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang dewasa dan 15
2.
3.
4.
5.
(lima belas) anak-anak, dipimpin oleh seorang gembala jemaat. Sidang Jemaat yang belum mencapai ketentuan diatas, disebut Sidang Jemaat Muda, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan / Gembala Jemaat Muda dan berada dalam pembinaan seorang Gembala Jemaat atau MD Sidang Jemaat yang beranggotakan minimal 50 (lima puluh) orang dewasa dipimpin oleh seorang Gembala Jemaat, dapat didampingi Penatua, Diaken atau Majelis Jemaat. Sidang Jemaat melakukan kebaktian / ibadah umum yang tetap dan teratur, serta menyelenggarakan kebaktian anak-anak, kebaktian pemuda / remaja, kebaktian wanita, kebaktian pria dan kebaktian lainnya secara ber kala. Sidang Jemaat memiliki program pertumbuhan jemaat, dengan membuka kebaktian cabang / rayon / sector / pos pekabaran Injil, kelompok sel, ibadah doa, pelajaran Alkitab dan kegiatan pembinaan r ohani lainnya.
Pasal 12 Sidang Jemaat GPdI melakukan ibadah / kebaktian digedung atau rumah ibadah yang dimilikinya dan / atau gedung / ruangan yang dipinjam / disewa, dan / atau diruangan / tempat lain yang memungkinkan.
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 13 1. Anggota Jemaat GPdI adalah : •
• •
a. Seorang yang percaya, bertobat, lahir baru, mengakui dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebusnya serta dibaptis yaitu diselamkan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. b. Anak-anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan. c. Mereka yang mendaftar kepada Gembala Jemaat dengan memenuhi ketentuan di atas.
2. Hak anggota jemaat GPdI adalah : • •
a. Mendapatkan pelayanan Rohani dan pelayanan pastoral dari Gembala Jemaat. b. Mendapatkan pelayanan organisasi dan administrasi.
3. Anggota Jemaat GPdI wajib : •
•
a. Melakukan Firman Allah (alkitab), seperti setia beribadah, taat kepada pimpinan, membawa persepuluhan, dan persembahan sukarela. b. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GPdI.
4. Yang dinyatakan tidak lagi menjadi anggota jemaat GPdI adalah mereka yang : •
a. Mengundurkan diri atas kehendak atau permintaan sendiri.
• •
b. Meninggal dunia. c. Diberhentikan oleh Gembala Jemaat karena Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Tumah Tangga GPdI. BAB V PIMPINAN
Pasal 14 1. Majelis Pusat •
a. Personalia Majelis Pusat sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat orang.
•
b. Pengurus Harian Majelis Pusat terdiri atas :
•
Seorang Ketua Umum. Beberapa orang Ketua. Seorang Sekretaris Umum. Beberapa orang Sekretaris. Seorang Bendahara Umum. Beberapa orang bendahara.
•
c. Personalia Majelis Pusat lainnya memimpin departemen - de partemen.
• • • • •
•
•
d. Ketua Umum Majelis Pusat dapat dipilih untuk masa pelayanan 2 (dua) periode berturut-turut. e. Dalam menjalankan tugasnya, MP dapat dibantu oleh Majelis Pertimbangan Rohani.
2. Majelis Pertimbangan Rohani. •
•
• • • •
a. Personalia Majelis Pertimbangan Rohani diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Pusat GPdI dalam MUBES. b. Personalia Majelis Pertimbangan Rohani berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu terdiri atas : Ketua Wakil Ketua, Sekretaris, dan 4 (empat) orang anggota.
3. Majelis Daerah •
•
•
a. Personalia Majelis Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang. b. Pengurus Harian Majelis Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. c. Anggota-anggota Majelis Daerah lainnya memimpin Biro-biro.
•
•
•
d. Majelis Daerah dapat mengangkat beberapa orang penasehat. e. Pengaturan jumlah anggota Majelis Daerah ditetapkan oleh Keputusan Majelis Pusat. f. Ketua dapat dipilih untuk masa pelayanaan 2 (dua) periode berturut-turut.
4. Majelis Wilayah •
•
a. Majelis Wilayah dapat dibentuk oleh Majelis Daerah yang sekurang-kurangnya terdiri atas 10 (sepuluh) Sidang Jemaat. b. Personalia Majelis Wilayah terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
5. Gembala Jemaat. •
•
a. Gembala Jemaat adalah Hamba Tuhan yang memimpin / menggembalakan Sidang Jemaat. b. Gembala Jemaat dapat mengangkat hamba Tuhan sebagai wakil Gembala Jemaat dan pelayan-pelayan mimbar sesuai kebutuhan.
BAB VI PERWAKILAN LUAR NEGERI 1. Gembala-gembala Jemaat GPdI di luar negeri dapat membentuk pengurus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara masing-masing. 2. Pengurus tersebut dilantik oelh Majelis Pusat GPdI. BAB VII TUGAS DAN WEWENANG Pasal 16 1. Tugas dan Wewenang Majelis Pusat : •
•
a. Memimpin GPdI di dalam dan di luar negeri. b. Ketua Umum bersama dengan Sekretaris Umum / atau seorang Sekretaris, atau 2 (dua) orang Ketua bersama dengan Sekretaris Umum / seorang Sekretaris, bertindak untuk dan atas nama Majelis Pusat di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal diperlukan, maka Ketua Umum dapat menunjuk anggota majelis Pusat lainnya atau orang lain untuk mewakili Majelis Pusat.
•
c. Menetapkan dan memelihara kemurnian serta per samaan pengajaran.
•
d. Memelihara persatuan, keutuhan dan ketertiban umum dalam GPdI.
•
e. Melaksanakan keputusan MUBES dan MUSPIM.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
f. Menyelesaikan Persoalan Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Daerah. g. Mengunjungi daerah-daerah untuk memperkokoh dan mempererat persaudaraan serta melakukan k onsolidasi organisasi.
h. Memberikan dan / atau menarik kembali surat-surat jabatan, membekukan dan / atau mengaktifkan kembali badan-badan / pimpinan-pimpinan dalam lingkungan GPdI, yang mendapat Surat Ketetapan / Keputusan dari Majelis Pusat. i. Menetapkan dan memimpin MUBES / MUSPIM . j. MUBES dan MUSPIM dapat dipercepat atau ditunda pelaksanaannya atas permintaan lebih dari separuh Majelis-Majelis Daerah atau atas pertimbangan Majelis Pusat. k. Mengadakan Rapat Pleno Majelis Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. l. Melantik Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Pimpinan. m. Dapat membentuk Tim Khusus untuk tugas-tugas tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Pusat. n. Memberikan laporan pertanggung-jawaban kepada MUBES. o. Dalam melaksanakan Tugasnya, Majelis mengeluarkan surat ketetapan, surat keputusan, surat edaran.
Pusat
dapat
2. Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan Rohani. •
•
•
a. Mengawasi kemurnian dan persamaan pengajaran. b. Membantu majelis Pusat dalam menjaga persatuan, keutuhan, dan ketertiban dalam GPdI. c. Memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Majelis Pusat GPdI.
3. Tugas dan Wewenang Majelis Daerah : • •
•
• •
•
•
a. Mewakili GPdI ke dalam dan keluar di daerah kerjanya. b. Mengawasi pelaksanaan kemurnian dan persamaan pengajaran di daerah kerjanya. c. Menyelesaikan dan menyelenggarakan hal-hal yang diserahkan oleh Majelis Pusat, serta mengawasi pelaksanaan Keputusan-keputusan Musyawarah didaerah kerjanya. d. Menetapkan dan memimpin MUSDA dan MUKERDA . e. Mengatur pembagian tugas anggota-anggota Majelis Daerah dengan biro-biro, sesuai kebutuhan diderah kerjanya. f. Mengadakan Rapat Pleno Majelis Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. g. Dapat mengadakan pertemuan-pertemuan persekutuan dalam daerahnya menurut kebutuhan.
•
• •
•
•
•
h. Mengunjungi Sidang-sidang jemaat dan wilayah-wilayah untuk mempererat hubungan persaudaraan dan persekutuan. i. Memberi dan / atau menarik kembali Surat Jabatan. j. Melantik Pendeta Muda dalam MUSDA dan MUKERDA. k. Dapat membentuk Tim Khusus untuk tugas-tugas tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada MD. l. Dapat menunjuk dan mengangkat Gembala Jemaat untuk membina Sidang Jemaat Muda atas usulan MW. m. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada MUSDA.
4. Tugas dan Wewenang Majelis Wilayah • •
a. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh MD. b. Melaksanakan program-program Kerja Daerah di wilayahnya dan Program Kerja Wilayah yang sudah disetujui MD.
5. Tugas dan Wewenang Gembala Jemaat •
a. Mengembalakan, memimpin dan melayani Sidang Jemaat.
•
b. Mewakili Sidang Jemaat yang digembalakannya ke dalam dan ke luar.
•
•
c. Gembala Jemaat yang anggota Sidang Jemaatnya sudah melebihi 50 (lima puluh) orang dewasa dapat mengangkat dan memberhentikan Wakil Gembala, Pendeta Pembantu, Penginjil, Penatua, Diaken, serta pelayan kebaktian dan Pengurus Wadah Pelayanan Warga Jemaat di lingkungan sidang jemaat yang digembalakannya. d. Dapat membentuk Majelis Jemaat menurut kebutuhan, serta mengangkat personalia Majelis Jemaat yang berfungsi mendukung, membantu pelaksanaan pengembalaan, pelayanan dan pertumbuhan gereja serta kegiatan-kegiatan gerejawai lainnya. Mereka yang diangkat bertanggung jawab kepada Gembala Jemaat.
•
e. Gembala Jemaat adalah Ketua Majelis Jemaat.
•
f. Mengatur pengelolaan keuangan Sidang Jemaat.
•
•
•
•
g. Harus menjadi teladan bagi warga jemaat dalam mentaati dan melaksanakan keputusan- keputusan organisasi. h. Melibatkan warga jemaat secara aktif dalam penginjilan dan pelayanan sesuai dengan potensi / karunia yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi pertumbuhan gereja. i. Gembala Jemaat dan Majelis Jemaat harus mampu menerjemahkan dan menyalurkan aspirasi warga jemaat yang positif, kreatif dan dinamis, untuk kemajuan jemaat. j. Wajib melakukan pembinaan kepada berkembang menjadi Sidang Jemaat.
Sidang
Jemaat Muda
agar dapat
BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN Pasal 17 1. Pemilihan personalia Majelis Pusat : •
a. Personalia Majelis Pusat dipilih untuk masa kerja / pelayanan 5 (lima) tahun.
•
b. Ketua Majelis Pusat dipilih dalam MUBES melalui sistem formatur tunggal.
•
•
• •
•
•
• • •
• •
c. Formatur tunggal dipilih dengan suara terbanyak oleh peserta MUBES dari antara calon-calon yang ditetapkan oleh Panitia Nominasi. d. Formatur tunggal sekaligus menjadi Ketua Umum Majelis Pusat e. Panitia Nominasi diangkat oleh Majelis Pusat GPdI. f. Formatur tunggal terpilih, menyusun komposisi dan personalia lengkap Majelis Pusat. g. Persyaratan calon Ketua Umum Majelis Pusat adalah : g.1. Telah berpengalaman sebagai Pengurus Harian Majelis Pusat GPdI sekurangkurangnya 2 (dua) periode. g.2. Telah Melayani sekurang-kurangnya 25 tahun. g.3. Memiliki kapasitas spiritual, intelektual dan fisikal g.4. Pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, telah dilantik sebagai Pendeta sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun. h. Tata tertib pemilihan ditetapkan oleh MUBES. i. Panitia pemilihan ditunjuk oleh Majelis Pusat.
2. Majelis Pertimbangan Rohani •
•
•
a. Personalia Majelis Pertimbangan Rohani ditetapkan untuk masa pelayanan 5 (lima) tahun. b. Personalia Majelis Pertimbangan Rohani ditetapkan oleh Rapat Pleno Majelis Pusat dalam MUBES. Persyaratan Personalia Majelis Pertimbangan Rohani ialah pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dengan masa pelayanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh ) tahun serta telah berpengalaman dalam memimpin organisasi GPdI.
3. Pemilihan Personalia Majelis Daerah : •
• •
• •
a. Majelis Daerah dipilih untuk masa kerja / pelayanan 5 (lima) tahun. Masa Kerja Majelis Daerah sama dengan masa kerja Majelis Pusat. b. Ketua Majelis Daerah dipilih dalam MUSDA melalui sistem for matur tunggal c. Formatur tunggal dipilih dengan suara terbanyak oleh peserta MUSDA dari antara calon-calon yang ditetapkan oleh Panitia Nominasi. d. Formatur tunggal sekaligus menjadi Ketua Umum Majelis Daerah. e. Panitia Nominasi diangkat oleh Majelis Daerah.
•
•
•
• • •
•
• •
f. Formatur Tunggal terpilih bersama utusan Majelis Pusat menyusun komposisi dan personalia lengkap Majelis Daerah. g. Persyaratan calon Ketua Majelis Daerah adalah : g.1 Telah berpengalaman sebagai Personalia Majelis Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) periode. g.2 Telah melayani sekurang-kurangnya 15 tahun. g.3 Memiliki kapasitas spiritual, intelektual dan fisikal g.4 Pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. h. Persyaratan dipilih menjadi personalia Majelis Daerah adalah pendeta yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, telah dilantik menjadi pendeta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan telah berpengalaman dalam organisasi GPdI di daerah tersebut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. i. Tata tertib pemilihan ditetapkan oleh MUSDA. j. Panitia pemilihan diketuai oleh Utusan Majelis Pusat dan anggota-anggotanya ditunjuk oleh Majelis Daerah.
4. Pemilihan Personalia Majelis Wilayah •
•
a. Personalia Majelis wilayah dipilih dan diangkat dalam Rapat Pleno Majelis Daerah. b. Pelantikan Majelis Wilayah dilakukan oleh Majelis Daerah
5. Penetapan Gembala Jemaat : •
•
a. Gembala Jemaat sebagai jawatan dari Tuhan untuk gereja adalah Hamba Tuhan yang terpanggil menggembalakan Sidang Jemaat disuatu tempat. b. Penetapan dan pentahbisan seorang Hamba Tuhan menjadi Gembala Jemaat dilaksanakan oleh Majelis Daerah di depan Sidang Jemaat dan dalam keadaan khusus ditetapkan dan ditahbiskan oleh Majelis Pusat.
BAB IX PENGISIAN LOWONGAN PIMPINAN Pasal 18 1. Majelis Pusat : Apabila oleh sesuatu sebab terjadi lowongan dalam personalia Pengurus Harian atau Departemen-departemen Majelis Pusat, maka pengisian lowongan diputuskan o leh Rapat Pleno Majelis Pusat. 2. Majelis Daerah : Apabila oleh sesuatu sebab terjadi lowongan dalam personalia Pengurus Harian atau Biro-biro Majelis Daerah, maka pengisian lowongan diputuskan oleh Rapat Pleno Majelis Daerah.
3. Gembala Jemaat : Pengisian lowongan Gembala Jemaat diserahkan kepada Keputusan Majelis Daerah dalam rapat Pleno, setelah memperhatikan panggilan penggembalaan dan kondisi jemaat setempat. Dalam keadaan mendesak, pengisian lowongan Gembala Jemaat dilakukan oleh Majelsi Pusat. BAB X KEUANGAN Pasal 19 Keuangan Majelis Pusat bersumber dari : 1. 25% dari penerimaan keuangan Majelis-Majelis Daerah 2. Sumbangan sidang jemaat dalam bentuk extra kolekte setahunsekali, dikirim langsung kepada BendahaUmum Majelis Pusat. 3. Sumbangan, hibah, dan koeban dari para dermawan. 4. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Allah. Pasal 20 Keuangan Majelis Pusat termasuk yang berupa valuta asing harus disimpan dalam Bank dan / atau pada Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat dipertanggung jawabkan.
Pasal 21 1. Keuangan Majelis Pusat digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja dan program-program tambahan Majelis Pusat. 2. Bendahara Majelis Pusat wajib melaporkan posisi keuangan Majelis Pusat kepada Majelis-Majelis Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. 3. Majelis Pusat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanjanya setiap awal tahun takwim. Pasal 22 1. Majelis Pusat dapat membentuk Badan Pemeriksa Keuangan GPdI. 2. Badan Pemeriksa Keuangan malaksanakan tugasnya dengan petunjuk Majelis Pusat dan bertanggung jawab kepada Majelis Pusat. 3. Majelis Pusat dapat meminta bantuan Akuntan Publik Pasal 23 Keuangan Majelis Daerah bersumber dari : 1. Persepuluhan hamba-hamba Tuhan di daerahnya. 2. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Allah. Pasal 24 Keuangan Majelis Daerah digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja dan programprogram tambahan Majelis Daerah.
Pasal 25 Bendahara Majelis Daerah wajib melaporkan posisi keuangan Majelis Daerah sekurangkurangnya 4 (empat) bulan sekali kepada hamba-hamba Tuhan di daerahnya dan kepada Majelis Pusat. Pasal 26 Majelis Daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanjanya setiap awaltahun takwim. Pasal 27 Keuangan Majelis Wilayah diatur menurut keputusan Majelis Daerah. Pasal 28 Keuangan Sidang Jemaat diatur menurut kebijaksanaan Gembala Jemaat. BAB XI KEKAYAAN Pasal 29 1. Kekayaan GPdI dalam tiap-tiap sidang jemaat bertanda dalam pemeliharaan Gembala Jemaat setempat, dan haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar inventaris. 2. Yang dimaksud dengan kekayaan GPdI adalah semua harta bergerakdan / atau tidak bergerak yang diperoleh dari korban, pemberian, pembelian, usaha dan / atau hibah atas nama GPdI serta kekayaan yayasan-yayasan dalam GPdI. 3. Kekayaan GPdI tidak boleh dijual, dihibahkan, dipindahtangankan degan cara apapun, kepada siapapun kecuali dengan keputusan rapat Majelis Daerah. Bilamana terjadi kekeliruan, Majelis Pusat dapat memperbaiki keputusan Majelis Daerah. 4. Kekayaan GPdI berada di bawah pengawasan Majelis Pusat yang didelegasikan kepada Majelis Daerah. 5. Gembala Jemaat atau majelis Wilayah atau Majelis Daerah atau Pimpinan Sekolah Alkitab / Sekolah Tinggi Alkitab dan yang setingkat, atau Majelis Pusat dapat membeli / memperoleh, menerima hibah benda bergerak / tidak bergerak, untuk menjadi milik GPdI.
Pasal 30 1. Dilarang kepada siapapun untuk meminta / mengumpulkan sumbangan atas nama GPdI baik dari anggota maupun bukan anggota untuk membangun gedung Gereja atau bangunan apa saja dan lain sebagainya yang tidak dicatat sebagai milik GPdI, tetapi dibangun / dicatat atas nama sendiri, nama yayasan dan / atau sebagainya. 2. Pengecualian dari ketentuan butir 1 (satu) harus seizin Majelis daerah dan / atau Majelis Pusat. 3.
Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan tindakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31 Hamba Tuhan GPdI yang sudah dipecat atau mengundurkan diri, tidak berhak memiliki dan / atau menguasai kekayaan GPdI, termasuk benda bergerak dan / atau tidak bergerak yang diperoleh dengan menggunakan nama GPdI. BAB XII MUSYAWARAH Pasal 32 1. Musyawarah Besar (MUBES) • •
1.1 MUBES adalah forum tertinggi GPdI. 1.2 MUBES diadakan 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh Hamba Tuhan GPdI dan undangan lainnya untuk : • • • • • •
a. Mempererat persekutuan persaudaraan para Hamba Tuhan. b. Menilai laporan dan pertanggung-jawaban Majelis Pusat. c. Menetapkan Program Kerja. d. Memilih ketua Umum Majelis Pusat. e. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap per lu. f. Melantik pendeta-pendeta.
2. Musyawarah Pimpinan (MUSPIM) MUSPIM diadakan menurut waktu yang ditetapkan oleh Majelis Pusat, dihadiri oleh Majelis-Majelis Daerah, utusan wadah Pelayanan Warga Jemaat Tingkat Pusat / Daerah, utusan lembaga-lembaga pendidikan Alkitab dan Badan-badan lain di lingkungan GPdI, seta undangan lainnya, untuk : • •
• • •
a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Ketetapan-ketetapan MUBES b. Membahas laporan-laporan kerja Majelis Pusat, Majelis Daerah, wadah-wadah pelayanan, dan lembaga-lembaga pendidikan Alkitab serta Badan-badan lainnya. c. Membahas usul-usul peserta. d. Memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu. e. Melantik pendeta-pendeta.
3. Musyawarah Daerah (MUSDA) • •
3.1. Musda adalah forum tertinggi GPdI ditingkat daerah. 3.2. MUSDA diadakan 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh UtusanMajelis Pusat, para Hamba Tuhan daerah setempat dan undangan lainnya untuk : a. Mempererat persekutuan persaudaraan para Hamba Tuhan dalam daerahnya. b. Menilai laporan pertanggung jawaban Majelis daerah c. Menetapkan program kerja daerah. d. Memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu. f. Melantik Pendeta Muda. •
• • • •
4. Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) MUKERDA diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, yang waktunya ditetapkan oleh Majelis Daerah, dihadiri : Majelis-Majelis Wilayah, utusan wadah pelayanan warga jemaat tingkat daerah, dan Utusan lembaga-lembaga pendidikan Alkitab, badan-badan lain, serta undangan lainnya untuk : •
•
• • • •
a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Daerah dan Keputusan-keputusan MUSDA. b. Mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputsan MUBES,MUSPIM dan Majelis Pusat didaerahnya. c. Membahas laporan-laporan Majelis Wilayah / Gembala Jemaat. d. Membahas usul-usul peserta MUKERDA e. Memutuskan hal-hal lain yang dianggap per lu. f. Melantik Pendeta Muda.
5. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) MUSWIL diadakan menurut kebutuhan, dihadiri oleh Utusan Majelis Daerah, para Hamba Tuhan dari wilayah itu, untuk : • •
a. Mempererat persekutuan, persaudaraan para Hamba Tuhan dalam wilayahnya. b. Membicarakan perkembangan dan kemajuan Gereja Pantekosta di Indonesia serta menyusun program kerja dalam wilayahnya. BAB XIII HAMBA TUHAN
Pasal 33 • •
•
• • •
•
•
•
•
1. Hamba Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia adalah suatu panggilan. 2. Hamba Tuhan (pria dan wanita) yang diterima dan dapat dilantik untuk memperoleh gelar Kependetaan yaitu, angora Gereja Pantekosta di Indonesia yangsudh lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, sudah mengikuti pendidikan Seklah Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia, menerima panggilan Tuhan untuk bekerjadi ladang-Nya, serta taat kepada anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 3. Gelar kependetaan dalam Gereja Pantekosta di Indonesia terdiri dari : a. Pendeta : disingkat PDT. b. Pendeta Muda : disingkat PDM. c. Pendeta Pembantu : disingkat PDP. 4. Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu dalam diIndonesia hidup dari Pemberitaan Injil dan Pelayanan. 5. Yang dapat dilantk menjadi Pendeta, ialah :
Gereja Pantekosta
a. Gembala Jemaat yangsudah dilantik Pendeta Muda sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. b. Penginjil ‘penuh waktu’ yang sudah dilantik Pendeta Muda sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
•
•
•
•
•
c. Tenaga Pengajar Sekolah Alkitab / Sekolah Tinggi Alkitab yang sudah dilantik Pendeta Muda sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 6. Yang dapat dilantik Pendeta Muda ialah Pendeta Pembantu yang sudah dilantik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 7. Yang dapat dilantik menjadi Pendeta Pembantu adalah berdasarkan pertimbangan khusus dari Gembala Jemaat. 8. Istri pendeta yagn dapat dilantik menjadi pendeta adalah berdasarkan pertimbangan khusus dari Majelis Pusat. 9. Calon pendeta yang akan dilantik wajib mengikuti ujian khusus.
BAB XIV
ETIKA DAN TATA TERTIB PELAYANAN
Pasal 34 1. Setiap hamba Tuhan supaya bekerja sesuai panggilan Tuhan dan wajib memenuhi segala ketentuan organisasi. 2. Seorang hamba Tuhan yang merasa mendapat panggilan khusus harus diselidiki dan diuji dalam terang Firman Allah oleh pimpinan gereja 3. Jika seorang hamab Tuhan membuka sidang jemaat baru disuatu tempat, sebelumnya ia harus melaporkan kepada Majelis Daerah 4. Seorang hamba Tuhan yang merasa panggilan kesuatu tempat yan gsudah ada sidang jemaat, harus lebih dahulu merundingkan dengan Majelis Daerah. 5. Seorang hamba Tuhan tidak boleh meninggalkan tempat pelayanannya lebih dari 2 (dua) bulan dengan tidak beralasan atau dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan. 6. Hamba Tuhan yang bepergian mengunjungi sidang Jemaat di lain tempat, harus membawa surat keterangan dari pimpinan Gereja dan memberitahukan terlebih dahulu kepada gembala dari Sidang Jemaat yang akan dikunjungi. 7. Hamba Tuhan yang berkunjung kesidang jemaat lain dengan maksud untuk melayani / berkhotbah : haruslah berdasarkan undangan atau persetujuan Gembala Jemaat tersebut. 8. Mutasi penggembalaan dapat dilakukan bila diperlukan atas pertimbangan, persetujuan dan keputusan Majelis Daerah / Majelis Pusat, atau dilakukan dengan kehendak dan persetujuan antar Gembala Jemaat dengan Keputusan Majelis Daerah / Majelis Pusat. 9. Setiap hamba Tuhan wajib membawa persepuluhan kepada Majelis Daerah. Ketidak-patuhan kepada kewajiban ini dikenakan sanksi organisasi. 10. Setiap hamba Tuhan harus taat dan tunduk kepada pimpinan, saling menghormati dan saling menghargai, sertamenyelesaikan setiap permasalahan / persengketaan internal, secara kekeluargaan dalam suasana damai sejahtera. 11.Setiap hamba Tuhan wajib menunaikan tugas pelayanannya dengan rasa tanggung jawab dan penuh kasih, setia dan rela berkorban. 12. Setiap hamba Tuhan harus menjaga kehidupan kudusnya, memelihara kerukunan kehidupan keluarga / rumah tangga, bertutur kata sopan, memelihara integritas dan kredebilitas, berpenampilan rapi, berbusana pantas, dan menjadi panutan dalam perilaku, hal inijuga berlaku bagi isteri / suami hamba Tuhan tersebut.
13. Seorang hamba Tuhan yang akan ikut serta dalam kegiatan lembaga politik (anggota Partai Politik, jabatan eksekutif, MPR, DPR, DPD, DPRD) diwajibkan menyerahkan tugas pelayanannya kepada Pimpinan Gereja.
BAB XV PENGGABUNGAN
Pasal 35
Hamba Tuhan dari organisasi bukan Gereja Pantekosta di Indonesia yang menggabungkan diri ke dalam Gereja Pantekosta di Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Majelis Daerah dan / atau Majelis Pusat. BAB XVI
SANKSI
Pasal 36
1. Demi memelihara kesucian, ketertiban dan nama baiknya, GPdI dapat menjatuhkan sanksi terhadap Hamba Tuhan yang ternyata membuat pelanggaran, penyelewwengan, ketidak \tertiban, keonaran, kejahatan dan ketidakpatuhan kepada Etika dan Tata tertib Pelayanan Hamba Tuhan. 2. Sanksi bertujuan agar Hamba Tuhan yang berbuat dosa sadar dan bertobat dari pelanggaran dan penyelewengannya, serta mendorong hamba Tuhan untuk hidup suci agar menjadi pelayan Kristus yang baik dan setia.
Pasal 37 •
1. sanksi organisasi yang dijatuhkan berbentuk :
•
a. Pendisipinan b. Pemberhentian sementara c. Pemecatan.
•
2. Penyelewengan dan pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi, yaitu :
• •
•
• •
•
•
•
•
•
a. Pelanggaran ketidakpatuhan terhadap Etika dan Tata Tertib Pelayanan Hamba Tuhan. b. Penyelewengan / pelanggaran terhadap peraturan organisasi. c. Penyelewengan / pelanggaran terhadap tuntutan dan larangan Alkitabm misalnya : zinah, persundalan, kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, pembunuhan, pencurian, pemabuka, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, penipuan, menyebarkan pengajaran palsu dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Firman Allah.
3. Tindakan pemecatan segera dijatuhkan kepada hamba Tuhanyang melakukan perzinahan, kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, persundalan dan pembunuhan. 4. Sanksi organisasi dapat dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang melaksanakan pemberkatan nikah pasangan cerai dan / atau yang masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah. 5. Mereka yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran lainnya termasuk pelanggaran terhadap organisasi, harus ditegur dan dinasehati terlebih dahulu oleh pimpinan gereja dan diberi kesempatan untuk bertobat atau berubah, bila ternyata tidak ada perubahan baru kemudian sanksi organisasi dijatuhkan. 6. Sanksi tidak boleh dijatuhkan dengan sewenang-wenang berdasarkan rasa benci atau sentiment, tetapi harus dengan adil dan penuh kasih Kristus. 7. Sanksi dijatuhkan oleh :
1. Gembala Jemaat terhadap anggota Majelis Jemaat, dan terhadap anggota jemaat. 2. Majelis daerah terhadap Hamba Tuhan dalam daerahnya, kecuali teradap anggota Majelis Pusat. 3. Majelis Pusat terhadap anggota Majelis Daerah. 4. Rapat Pleno Majelis Pusat terhadap anggota Majelis Pusat.
•
•
• •
•
8. Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembatu dan anggota jemaat yang dikenakan sanksi, dapat mengajukan pembelaan diri kepada pimpinan yang lebih tinggi, dari pimpinan yang menjatuhkan sanksi. 9. Hamba Tuhan yang diberhentikan sementara dan dipecat atau yang mengundurkan diri keluar dari GPdI, diumumkan namanya dilingkungan GPdI, demikian pula apabila ia diterima kembali. 10. Masa pemberhentian sementara, paling lama 2(dua) tahun. 11. pencabutan terhadap mereka yang dijatuhkan pemberhentian sementara dan pemecatan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan bertobat. 12. Rehabilitasi kepada yang mengalami pemberhentian sementara dan pemecatan, dilakukan oleh pimpinan yang menjatuhkan sanksi. BAB XVII PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 38
1. Mubes dapat melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan usulan lebih dari setengah jumlah MD melalui MP. 2. Pengesahan Anggaran Rumah Tangga dna perubahannya dilakukan oleh Musyawarah Besar. BAB XVIII ATURAN PERALIHAN
Pasal 39 Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Rumah Tangga tahun 2000 dan sebelumnya, dinyatakan tidak ber laku lagi. BAB XIX ATURAN TAMBAHAN
Pasal 40 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran rumah Tangga ini diatur dengan Ketetapan Majelis Pusat. 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. -oOo-
Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 8 Maret 2005
Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) GPdI yang dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MUBES XXX Tahun 2003
Majelis Pusat GPdI selaku
Pimpinan Mubeslub,
