[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
Kelompok I
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ironisnya, hingga 2004 jumlah wajib pajak/ pembayar pajak hanya mencapai 3.670.060 jiwa dengan perincian 2.622.184 pembayar pajak orang pribadi dan 1.047.876 lainnya pembayar pajak badan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak di samping proses pendataan wajib pajak yang kurang gencar dilakukan. Urgensi pajak bagi kelangsungan pembangunan tak lagi disangsikan. Karena itu wajar jika pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi tax coverage (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan tax compliance (kepatuhan pajak) dari masyarakat. Namun demikian, kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), aparatur pajak (fiscus), maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang
1
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
Kelompok I
kompleks. Oleh karena itu, penanganannya perlu diupayakan secara sinergis dan komprehensif. Dengan sendirinya, berbagai upaya untuk menciptakan masyarakat agar memiliki apresiasi yang baik terhadap kewajiban membayar pajak tidak terpaku pada wajib pajak belaka, tapi perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya secara korelatif. Dengan pertimbangan yang simultan, solusi alternatif yang signifikan signifikan akan lebih memungkinkan. Dari begitu banyak dan keanekaragaman hak dan kewajiban wajib pajak, salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi yaitu orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaris, pengacara.
1.2
Rumusan Masalah 1. Apa saja asas – asas pemungutan pajak? 2. Apa saja teori – teori pembenaran pemungut pajak? 3. Jelaskan 3 macam stelsel pajak? 4. Bagaimanakah sistem – sistem pemungutan pajak? 5. Bagaimana cara pemungutan pajak? 6. Bagaimana jenis – jenis pembagian pajak?
1.3
Tujuan Penulisan Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengasuh mata kuliah perpajakan. Dan sebagai bahan untuk lebih memahami materi mata kuliah perpajakan sesuai dengan batasan masalah yang telah kami buat yaitu tentang Teori – Teori Pemungutan Pajak dan Pembagian Pajak.
2
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
Kelompok I
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Teori – Teori Pemungutan Pajak
2.1.1 Asas – Asas Pemungutan Pajak Dalam buku An Inguiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama The Four Cannons atau The Four Maxims dengan uraian sebagai berikut: 1.
Equility
Pembebanan
pajak
di
antara
subjek
pajak
hendaknya
seimbang
dengan
kemampuannya, yaitu seimbang dengn penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.Dalam hal equility, tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda. 2.
Certainty
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi.Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. 3.
Convenience of Payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang paling dekat saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. 4.
Economic of Collections
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.
2.1.2 Teori – Teori Pembenaran Pemungut Pajak 3
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ] 1.
Kelompok I
Teori Asuransi
Asuransi sebagai salah satu teori pemungutan pajak , suatu negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugasnya untuk melindungi jiwa raga dan harta benda perindividu. Oleh karena itu, negara diibaratkan dengan perusahaan asuransi.Maka keselamatan dan keamanan jiwanya dilindungi oleh negara.Dalam asuransi yang wajib dibayarkan adalah premi, sedangkan dalam suatu negara yang wajib dibayarkan oleh masing – masing individu adalah pajak. Teori asuransi ini sebagai teori pemungutan pajak sudah tidak lagi lagi digunakan, apabila premi diartikan diartikan sama dengan pajak. kurang tepat, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi. Sedangkan pajak,konra-prestasinya tidak dapat dirasakan secara langsung,sebagaimana pengertian dari pajak sendiri. 2. Teori Kepentingan
Menurut Teori ini, pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu, yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu mengeyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah , makin besar pula pajaknya. Walaupun teori ini masih berlaku pada retribusi,akan tetapi sulit untuk dipertahankan,karena seseorang yang miskin dan pengangguran yang banyak memperoleh bantuan dari pemerintah dan menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, justru mereka malah enggan membayar pajak. 3. Teori Daya Pikul
Teori ini mengemukakan bahwa semua orang dalam pembebanan pajak harus sama beratnya, artinya a rtinya pajak harus dibayarkan d ibayarkan sesuai dengan deng an daya pikul masing – masing individu. Definisi dari daya pikul berbeda – beda, akan tetapi substansinya sama,menurut Prof.W.J de langen yaitubesarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi- tingginya,setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhan primer ( biaya hidup yan sangat mendasar ). Menurut Mr.A.J. Cohan Stuat adalah daya pikul itu diumpakan sebuah jembatan, yang pertama – tama – tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain. Dalam hal ini, untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan yaitu :
4
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
Kelompok I
Unsur obyektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
Unsur subyektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti
Teori ini didasari paham organisasi Negara ( organische staatsleer ) yang mengajarkan
bahwa
Negara
sebagai
organisasi
mempunyai
tugas
untuk
menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak.Menurut sifat ini maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajakdan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. 5. Teori Daya Beli
Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara.yang dimaksudkan untuk memelihara masyarakat pada negara yang bersangkutan.Menurut Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, teori ini memiliki sifat yang universal dan berlaku diseluruh dunia.Karena memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk negara. Dengan kata lain, kemaslahatan suatu masyarakat akan tetap terjamin dengan adanya pembayaran pajak berdasarkan teori gaya beli ini. 6. Teori Kedaulatan Negara
Teori ini juga sebagai reaksi dari kedaulatan rakyat, tetapi melangsungkan teori kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan rakyat. Menurut paham ini, negaralah sumber dalam negara. Dari itu negara (dalam arti government=pemerintah) dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty dan property dari warganya. Warga negara bersama-sama hak miliknya tersebut, dapat dikerahkan untuk kepentingan kebesaran negara. Mereka taat kepada hukum tidak karena suatu perjanjian tapi karena itu adalah kehendak negara. Hal ini terutama diajarkan oleh madzhab Deutsche Publizisten Schule, yang memberikan konstruksi pada kekuasaan raja Jerman yang mutlak, pada suasana teori kedaulatan rakyat. Kuatnya kedudukan raja karena mendapat dukungan yang besar dari 3 golongan yaitu: 1. Armee (angkatan perang).
5
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
Kelompok I
2. Junkertum (golongan idustrialis). 3. Golongan Birokrasi ( staf pegawai negara). Sehingga praktis rakyat tidak mempunyai kewenangan apa-apa dan tidak memiliki kedaulatan.Oleh karena itu menurut sarjana-sarjana D.P.S kedaulatan bulat pada rakyat.Tetapi wewenang tertinggi tersebut berada pada negara.Sebenarnya negara hanyalah alat, bukan yang memiliki kedaulatan.Jadi ajaran kedaulatan negara ini adalah penjelamaan baru dari kedaulatan raja.Karena pelaksanaan kedaulatan adalah negara, dan negara adalah abstrak maka kedaulatan ada pada raja. 7. Teori Perjanjian
Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terkait untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus untuk para pembuatnya saja. Secara hukum, perjanjian dapat dipaksakan
berlaku
melalui
pengadilan.Hukum
memberikan
sanksi
pelaku
pelanggaran perjanjian atau ingkar janji (wanprestasi).
2.1.3 Stelsel Pemungutan Pajak 1.
Stelsel Nyata
Dalam setelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari waijb pajak.Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui.Kelebihan dari stelsel ini pajak yang dikenakan realistis, sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.Sedangkan kelemahan dari stelsel ini pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak. 2.
Stelsel Fiktif
Dalam stelsel ini besarrnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak
6
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
Kelompok I
sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.Sedangkan kekurangan dari sistem ini terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan. 3.
Stelsel Campuran
Dalam stelsel ini, besarnya pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel anggapan, besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak. Akan tetapi pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan.Apabila ternyata pajak yang dibayarkan kurang, maka wajib pajak harus menambahnya, dan apabila yang dibayarkan berlebih maka wajib pajak berhak untuk mengambil kelebihan tersebut.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 1.
Self Assessment
Self Assessment adalah Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi keperca yaan untuk: a.
Menghitung sendiri pajak yang terutang.
b.
Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
c.
Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang yang terutang. Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Ciri-ciri sistem Self Assessment adalah: a.
Adanya kepastian hukum.
b.
Sederhana penghitungannya.
c.
Mudah pelaksanaan
d. Lebih adil dan merata.
7
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
e. 2.
Kelompok I
Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
Official Assessment
Official Assessment adalah Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terhutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kubutuhan. 3.
Witholding System
Witholding System adalah suatu sistem pemungutan
pajak, yang penghitungan
besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.
2.1.5 Cara Pemungutan Pajak Yuridiksi pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal sesorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh. Yuridiksi yang dimaksud adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bias memberatkan orang yang dikenakan pajak. 1.
Asas Tempat Tinggal atau Asas Domisili
Merupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang.Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dinegara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimana pun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing. 2.
Asas Kebangsaan
Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. 3.
8
Asas Sumber
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
Kelompok I
Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.Apabila suatu sumber penghasilan berada disuatu negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.
2.2
Pembagian Pajak 1.
Berdasarkan Golongan
Pajak langsung adalah langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh. Pajak tidak langsung adalah langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahab Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2.
Berdasarkan Sifat
Pajak
subjektif adalah
jenis
pajak
yang
dikenakan
dengan
pertama-tama
memperhatikan keadaan pribadi WP (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh. Gaya Pikul adalah kemampuan Wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Pajak
objektif adalah
jenis
pajak
yang
dikenakan
dengan
pertama-tama
memperhatikan/melihat objeknya, baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. 3.
Berdasarkan Lembaga Pemungutannya
Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusay diatur dalam Undang – Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak adalah :
9
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
1.
Pajak Penghasilan
2.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3.
Pajak Bumi dan Bangunan
4.
Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5.
Bea Meterai
Kelompok I
Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah: 1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. 2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
10
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
Kelompok I
BAB III PENUTUP 3.1
Kesimpulan Teori – Teori Pemungutan Pajak meliputi Asas – Asas Pemungutan Pajak yang dikenal dengan dengan four maxims yang terdiri dari Equality, Certainty, Convenience of Payment dan Economic of Collections; Beberapa Teori yang mendasari dasar pembenaran untuk negara dalam melakukan pemungutan pajak yaitu didasari adanya teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori kewajiban mutlak dan teori daya beli; serta adanya pembagian 3 macam stelsel pajak yang mendasari pemungutan pajak. Pembagian pajak yang umum diketahui adalah berdasarkan 3 jenis, yaitu Berdasarkan Golongan (Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung), Berdasarkan Sifat (Pajak Subjektif dan Pajak Objektif), dan Berdasarkan Wewenang Pemungut (Pajak Pusat dan Pajak Daerah).
3.2
Saran 1. Pemerintah melalui suatu cara untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa pajak adalah apa yang mereka bayarkan untuk suatu masyarakat yang maju. dengan maksud bahwa pajak adalah suatu harga yang mahal yang harus dibayar oleh suatu bangsa yang berada. Untuk mencapai suatu kemajuan dalam segala bidang. Disini pula pemerintah dapat memainkan peranan utama dalam menumbuhkan iklim perpajakan yang sehat.
2. Masyarakat wajib diandaikan sebagai pembeli dan perlu dilayani sebaik mungkin, dibantu dan diberi informasi supaya ia sadar akan kewajibannya. Masyarakat perlu diberi tahu untuk apa dan manfaat apa yang diperoleh dari pajak-pajak yang mereka bayar.
3. Tercapainya iklim perpajakan yang sehat dengan memanfaatkan hasilnya untuk meninggikan atau memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat luas sehingga pemungutan pajak itu tidak dirasakan sebagai pengisapan belaka.
11
PERPAJAKAN I
[Teori – Teori Pemungutan Pajak & Pembagian Pajak ]
Kelompok I
DAFTAR PUSTAKA
http://fauzancharly.blogspot.com/2010/08/perpajakan.html http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/03/teori-teori-pemungutan-pajak.html http://oggypratama.blogspot.com/2012/05/dasar-teori-pemungutan-pajak.html http://rezwan-rizki.blogspot.com/2013/05/sistem-pemungutan-pajak-dan-teori-teori.html Suandy, Erli.2008. Hukum .Salemba Empat: Jakarta Hukum Pajak .Salemba UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
12
PERPAJAKAN I
