BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng
Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.782.50 km2, Sebagian besar wila wilaya yah h dara darata tann nnya ya beru berupa pa huta hutan n selu seluas as 223. 223.14 149 9 ha atau atau 38.5 38.59 9 %. Laha Lahan n persawahan sekitar 66.983 ha atau 11.58 % , perkebunan seluas 45.311 ha atau 7.84 % pemukiman seluas 125.241 ha atau 21.66 % dan sisanya dimanfaatkan untuk jalan, ladang dan lain-lain. Selain itu wilayah Kabupaten Banyuwangi memi memili liki ki gari gariss pant pantai ai sepa sepanj njan ang g lebi lebih h kura kurang ng 175. 175.8 8 km dan dan 10 pula pulau. u. Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember, sehingga Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung padi / pangan di Propinsi Jawa Timur. Pemb Pemban angu guna nan n
pert pertan ania ian n
di
Bany Banyuw uwan angi gi
dila dilaks ksan anak akan an
untu untuk k
mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan dalam mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani penggarap atau bur buruh uh tani tani,, sehi sehing ngga ga outp output ut di sekt sektor or ini ini seca secara ra tida tidak k lang langsu sung ng akan akan meningkatkan pendapatan keluarga petani penggarap. Disa Disamp mpin ing g pote potens nsii bida bidang ng pert pertan ania ian, n, Kabu Kabupa pate ten n Bany Banyuw uwan angi gi merupa merupakan kan
daera daerah h
produk produksi si
tanama tanaman n
perkeb perkebuna unan n dan kehuta kehutana nan n serta serta
memiliki memiliki potensi potensi untuk dikembangk dikembangkan an sebagai sebagai daerahpen daerahpenghasi ghasill ternak ternak yang yang merupakan merupakan sumber pertumbuha pertumbuhan n baru ekonomi ekonomi rakyat. rakyat. Pembanguna Pembangunan n bidang bidang peternakan merupakan salah satu bagian dasar yang penting bagi pembangunan pertanian dan pembangunan pembangunan nasional berorientasi pada pada peningkatan kemampuan petani petani peternak peternak untuk menuju kemandiri kemandirian an sehingga sehingga tingkat tingkat pendapatan pendapatan dan kesejahteraannya kesejahteraannya semakin meningkat.
1
Berd Berdas asar arka kan n halhal-ha hall ters terseb ebut ut di atas atas maka maka Dina Dinass Pert Pertan ania ian, n, Kehut Kehutana anan, n, Perkeb Perkebuna unan n dan Petern Peternaka akan n Kabupa Kabupaten ten Banyuw Banyuwang angii menyu menyusun sun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian pertanian,, kehutanan kehutanan,, perkebunan perkebunan dan peternaka peternakan n berientasi berientasi pada hasil hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.
B. Maks Maksud ud Dan Dan Tuj Tujua uan n
Peny Penyus usun unan an
Renc Rencan anaa
Stra Strate tegi giss
(Ren (Renst stra ra))
Dina Dinass
Pert Pertan ania ian, n,
Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD. Sedangkan Sedangkan tujuan tujuan penyusuna penyusunan n Rencana Rencana Strategis Strategis (Renstra) (Renstra) Dinas Dinas Perta Pertania nian, n, Kehut Kehutana anan, n, Perkeb Perkebuna unan n dan Peter Peternak nakan an Kabupa Kabupaten ten Banyuw Banyuwang angii Tahun 2006 -2010 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui melalui program program
kegiatan kegiatan SKPD SKPD
dengan dengan
sasaran sasaran yang mengacu mengacu kepada kepada
Renc Rencan anaa Pemb Pemban angu guna nan n Jang Jangka ka Mene Meneng ngah ah Daer Daerah ah (RPJ (RPJMD MD)) Kabu Kabupa pate ten n Banyuwangi Tahun 2006 -2010.
C. Land Landas asan an Hu Huku kum m
Landasan Landasan hukum penyusuna penyusunan n Rencana Rencana Strategi Strategiss Dinas Dinas Pertanian Pertanian.. Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 – 2010 adalah : 1. Unda Undang ng-u -und ndan ang g Nomo Nomorr 25 Tahu Tahun n 2004 2004 tent tentan ang g Sist Sistem em Pere Perenc ncan anaa aan n Pembangunan Nasinal 2. Unda Undang ng-u -und ndan ang g Nomo Nomorr 32 Tahu Tahun n 2004 2004 tent tentan ang g Peme Pemeri rint ntah ahan an Daer Daerah ah berikut perubahannya 3. Undang Undang-un -undan dang g Nomor 33 Tahun Tahun 2004 tentan tentang g Perimban Perimbangan gan Keuan Keuangan gan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 5. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007, tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20
Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2006-2010. 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi
D. Sistematika Penulisan
Sistematika
Penulisan
Renstra
Dinas
Pertanian,
Kehutanan,
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006- 2010 disusun sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyususnan Renstra Bab II
Gambaran Pelayanan SKPD
Berisi tentang tugas pokok dan fungsi SKPD dan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat untuk mencapai tugas dan fungsi SKPD tersebut Bab III
Isu Strategis
Berisi tentang isu-isu internal dan eksternal yang terjadi dan berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Bab IV
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 3
Berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD Bab V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Berisi tentang uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bab VI
Indikator Kinerja SKPD
Berisi tentang ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan SKPD Bab VII Penutup
Berisi tentang catatan dan harapan dari Kepala SKPD.
BAB II 4
GAMBARAN PELAYANAN
A.
Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Banyuwangi
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Kehutanan,
•
Perkebunan dan Peternakan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
•
di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pertanian,
•
Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
•
dengan tugas dan fungsinya.
B.
Pelayanan SKPD
Pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1.
2.
Bagian Sekretariat •
Pelayanan Informasi Data kepada masyarakat
•
Pelayanan Administrsi Umum
Bidang Pertanian 5
3.
4.
5.
•
Pelayanan Informasi / Konsultasi Masyarakat
•
Pelayanan Rekomendasi Alih Fungsi Lahan
•
Pelayanan Penyuluhan Masyarakat
Bidang Hortikultura •
Pelayanan Informasi / Konsultasi Masyarakat
•
Pelayanan Rekomendasi Alih Fungsi Lahan
•
Pelayanan Penyuluhan Masyarakat
Bidang Perkebunan dan Kehutanan •
Pelayanan Informasi / Konsultasi Masyarakat
•
Pelayanan Rekomendasi Ijin Tebang Kayu
•
Pelayanan Rekomendasi ijin Usaha Perkebunan
•
Pelayanan Penyuluhah Masyarakat
Bidang Peternakan •
Pelayanan Informasi / Konsultasi Masyarakat
•
Pelayanan Kesehatan Hewan Klinik dan Laboratorium
•
Pelayanan Vaksinasi Flu Burung
•
Pelayanan Pemeriksaan Bahan Asal Hewan
•
Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Lalu Lintas Ternak.
C.
•
Pelayanan Penyuluhan Kelompok Ternak.
•
Pelayanan Rekomendasi Perizinan
•
Pelayanan Inseminasi Buatan
Standar Pelayanan Minimal SKPD
Standar pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga secara minimal yaitu jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
6
Dari definisi di atas maka Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan
Kabupaten
Banyuwangi
sesuai
dengan
fungsinya
menetapkan jenis-jenis pelayanan, indikator SPM dan rencana pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tersebut di bawah ini :
7
Standar Pelayanan Minimal / SPM
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Rencana Pencapaian
No.
Jenis Pelayanan
Indikator SPM
Batas Waktu Pencapaian
2008
2009
2010
1.
Pelayanan Informasi
Terpenuhinya informasi data cepat & akurat
2010
2 hari
1 hari
2 jam
2.
Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
Terselesaikannya kegiatan surat-menyurat
2010
2 hari
2 hari
1 hari
3.
Pelayanan Rekomendasi Alih Fungsi lahan pertanian dan hortikultura
Terselesaikannya rekomendasi yang diperlukan
2010
4 hari
3 hari
2 hari
4.
Pelayanan Penyuluhan Masyarakat
Frekuensi kegiatan penyuluhan masyarakat dalam 1 bulan
2010
60 %
70%
80%
5.
Pelayanan rekomendasi Ijin Tebang Kayu dan Usaha Perkebunan
Terselesaikannya rekomendasi ijin yang diperlukan
2010
4 hari
3 hari
2 hari
6.
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium
Menurunnya angka Kematian Ternak / Hewan kesayangan
2010
8%
6%
4%
7.
Pelayanan Vaksinasi Flu Burung
Prosentase jumlah Unggas yang divaksin Flu Burung
2010
60 %
70 %
80%
8.
Pemeriksaan Bahan Asal Hewan
Jumlah RPH / RPA / pasar unggas yang diperiksa
2010
70 %
80 %
90%
9.
Pelayanan Inseminasi Buatan Ternak
Waktu yang diperlukan pelayanan IB
2010
3 jam
2 jam
1 jam
10.
Pelayanan Rekomendasi Perizinan pembentukan kelompok ternak
Terselesaikannya rekomendasi ijin yang diperlukan
2010
4 hari
3 hari
2 hari
11.
Pelayanan surat keterangan kesehatan hewan lalulintas ternak
Terpenuhinya pemeriksaan dan surat jalan ternak
2010
1hari
1 hari
1 jam
8
BAB III ISU – ISU STRATEGIS
Isu-Isu Internal SKPD
A.
Isu - isu internal yang ada dalam SKPD antara lain adalah SDM dan komposisinya, Anggaran yang digunakan dan infrastruktur yang ada, semuanya adalah sesuatu yang dimiliki oleh SKPD untuk mengukur kekuatan dan kelemahannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
B.
Isu-Isu Eksternal SKPD
Isu-isu eksternal yang berasal dari luar SKPD yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain, taraf perekonomian / pendapatan
masyarakat, kebijakan
daerah maupun nasional seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kondisi sosial dan budaya masyarakat juga akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan di masyarakat, pengaruh daerah lain misalnya permintaan pengiriman produk produk pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan ke Pulau Bali maupun pengaruh regional dan global yang semuanya itu menciptakan peluang sekaligus ancaman terhadap SKPD.
C.
Faktor Kunci Keberhasilan
Dalam upaya mencapai tujuan yang hendak dicapai perlu kiranya kita
BAB III ISU – ISU STRATEGIS
Isu-Isu Internal SKPD
A.
Isu - isu internal yang ada dalam SKPD antara lain adalah SDM dan komposisinya, Anggaran yang digunakan dan infrastruktur yang ada, semuanya adalah sesuatu yang dimiliki oleh SKPD untuk mengukur kekuatan dan kelemahannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
B.
Isu-Isu Eksternal SKPD
Isu-isu eksternal yang berasal dari luar SKPD yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain, taraf perekonomian / pendapatan
masyarakat, kebijakan
daerah maupun nasional seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kondisi sosial dan budaya masyarakat juga akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan di masyarakat, pengaruh daerah lain misalnya permintaan pengiriman produk produk pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan ke Pulau Bali maupun pengaruh regional dan global yang semuanya itu menciptakan peluang sekaligus ancaman terhadap SKPD.
C.
Faktor Kunci Keberhasilan
Dalam upaya mencapai tujuan yang hendak dicapai perlu kiranya kita mengetahui adanya faktor yang mempengaruhi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi melalui pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunisties and Threats). Berdasarkan
analisis
SWOT,
maka
faktor
yang
mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi dapat diidentifikasi sebagai berikut :
9
Faktor Eksternal
Faktor eksternal terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Thrests) dapat diidentifikasikan sebagai berikut : Peluang (Opportunities) O
Ancaman (Thrests) T
Tersedianya luas lahan pertanian, Kurangnya kedisiplinan dalam hutan, perkebunan dan peternakan pengelolaan lahan pertanian, hutan, yang belum dimanfaatkan secara perkebunan dan peternakan optimal Kebutuhan petani akan bibit tanaman Tingkat penegakan hukum dan hutan, kebun dan pertanian yang peraturan perundang-undangan dibutuhkan masyarakat masih lemah Adanya pembinaan Kelompok Tani / Adanya gangguan keamanan kelompok ternak aktif dan hutan, perkebunan dan pertanian masyarakat dan peternakan berupa pencurian dan penjarahan serta serangan hama Adanya panen
teknologi
terapan
pasca Masih rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat
Adanya dana penguat modal bagi Masih rendahnya sosial ekonomi kelompok tani / kelompok ternak masyarakat Usaha
Berdasarkan
analisis
faktor
eksternal
maupun
internal
yang
diidentifikasikan dengan penggunaan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunisties and Threats), maka sasaran strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Strategi SO, Gunakan daya kekuatan, memanfaatkan peluang 2. Strategi ST, Gunakan daya kekuatan, hindari ancaman 3. Strategi WO, Atasi kelemahan, memanfaatkan peluang 4. Strategi WT, Minimalkan kelemahan, hindari ancaman
Faktor Internal
Faktor internal terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
10
Kekuatan (Strength)) S
Kelemahan (Weakness) W
Adanya Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penanganan pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
Kurangnya koordinasi intern antar instansi / organisasi terkait serta rendahnya tingkat penegakan hukum dan Peraturan perundang-undangan
Potensi SDA maupun SDM serta Kurangnya dukungan dana yang memadai pengendalian Tersedianya memadai
organisasi
pengawasan
dan
yang Kurangnya koordinasi intern antar instansi / organisasi terkait
Tersedianya bibit tanaman Masih terbatasnya informasi yang pertanian, hutan, perkebunan dan diterima masyarakat bibit ternak yang dibutuhkan petani/peternak
Berdasarkan analisis faktor eksternal maupun internal yang diidentifikasikan dengan penggunaan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunisties and Threats), maka sasaran strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut : Strategi SO, Gunakan daya kekuatan, memanfaatkan
1.
peluang 2.
Strategi ST, Gunakan daya kekuatan, hindari ancaman
3.
Strategi WO, Atasi kelemahan, memanfaatkan peluang
4.
Strategi WT, Minimalkan kelemahan, hindari ancaman
Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, maka dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
11
PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR
Faktorfaktor Internal
K E K U A T A N
Faktor-faktor Eksternal Peluang Ancaman Strategi (SO) Strategi (ST)
1 Mendayagunakan Peraturan 1. Mendayagunakan Peraturan Perundang-undangan yang Perundang-undangan yang berkaitan dengan berkaitan dengan pengelolaan pengelolaan Pertanian, pertanian, Kehutanan, Kehutanan, Perkebunan dan Perkebunan dan Peternakan Peternakan dalam rangka serta peningkatan penegakan memberikan pembinaan hukum dan Perundangdengan memanfaatkan undangan untuk Kelompok Tani / ternak aktif menanggulangi gangguan dari masyarakat keamanan dari pencurian dan penjarahan. 2 Mendayagunakan SDA, 2 Mendayagunakan SDA, SDM SDM dari dana yang dan dana yang tersedia untuk tersedia untuk menanggulangi kurang mengembangkan tanaman disiplinnya dalam pengelolaan pertanian, hutan, perkebunan lahan pertanian, hutan, dan peternakan dari bibit perkebunan dan peternakan. unggul dan dana penguatan modal yang tersedia bagi petani / peternak dan masyarakat. 3 Mendayagunakan organisasi 3 Mendayagunakan organisasi dan sarana prasarana dalam dan sarana prasarana dalam rangka mendukung rangka mendukung keberhasilan Pembangunan keberhasilan pembangunan pertanian, hutan, kebun dan pertanian, hutan, kebun dan peternakan serta penerapan peternakan dan penerapan teknologi pasca panen teknologi pasca panen serta menanggulangi rendahnya kesadaran dan pendidikan serta sosial ekonomi masyarakat.
12
Strategi (WO)
1
Mengoptimalisasikan tingkat 1 Mengoptimalisasikan kesadaran dan pendidikan koordinasi intern antar instansi masyarakat dengan / organisasi terkait serta memanfaatkan pembinaan penegakan hukum dan Kelompok Tani/kelompok peraturan perundangternak aktif dan masyarakat undangan untuk mengatasi serta penerapan teknologi gangguan keamanan dari pasca panen pencurian dan penjarahan
2
Mengoptimalisasikan 2 Mengoptimalisasikan koordinasi antar instansi pendidikan dan pengetahuan terkait dan pengawasan serta serta penyebaran informasi pengendalian untuk kepada petani/peternak dan memanfaatkan tersedianya masyarakat melalui media lahan dan bibit tanaman elektronik maupun media Pertanian, hutan, perkebunan cetak dan peternakan unggul yang dibutuhkan masyarakat
3
Mengoptimalisasikan 3 penegakan hukum dan peraturan perundangundangan untuk memanfaatkan lahan pertanian, hutan, kebun dan peternakan serta penguat modal bagi kelompok tani/ ternak / kelompok usaha.
K E L E
M A
H A
N
Strategi (WT)
13
Mengoptimalisasikan penegakan hukum dan peraturan perundangundangan serta pengawasan maupun pengendalian untuk mengatasi rendahnya kesadaran dan pendidikan serta sosial ekonomi masyarakat.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A.
Visi dan Misi SKPD
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten
Banyuwangi mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : V ISI
“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Sumberdaya Alam Pertanian, Hutan, Kebun dan Pembangunan Peternakan yang Berkelanjutan dan Lestari “ MISI
1.
Pemanfaatan Sumberdaya lahan pertanian, hutan dan pembangunan bidang peternakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat; Pemantapan koordinasi dalam pengelolaan dan perlindungan
2.
kawasan
hutan,
lahan
pertanian,
kebun
dan
peternakan
secara
berkelanjutan dan lestari Meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi aktif masyarakat
3.
pengguna jasa di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan.
B.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi yang diprioritaskan pada halhal sebagai berikut : •
Meningkatkan usaha pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian,
hutan, kebun dan bidang peternakan untuk
peningkatan pendapatan
masyarakat. •
Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ mitra
kerja untuk mengembangkan usaha tani yang ramah lingkungan. 14
Meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi aktif masyarakat
•
pengguna jasa di bidang pertanian, kehutanan, Perkebunan dan peternakan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatnya akses petani kepada sumberdaya produktif yang didukung oleh akses permodalan, informasi dan transportasi yang memadai maupun peningkatan kemampuan SDM petani/peternak Meningkatnya efisiensi
2.
dan
produktivitas
pembangunan
pertanian,
kehutanan, perkebunan dan peternakan yang ramah lingkungan. 3.
Meningkatnya Nilai Tukar Petani / Peternak (NTP)
4.
Terjaganya sistem permintaan dan penawaran produk yang berimbang, sehingga akan mampu menjaga stabilitas harga produk pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan.
5.
Terciptanya sitem kelembagaan pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan yang tangguh.
6.
Meningkatnya produktivitas gabah kering
7.
Meningkatnya produktivitas kelapa (ton/tahun)
8.
Meningkatnya produksi telur (ton/tahun)
C.
Strategi dan Kebijakan
Strategi yang dilakukan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui arah kebijakan SKPD adalah sebagai berikut :
a. Kebijakan dalam peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan b. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani/peternak serta pelaku pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan lembaga pendukungnya. c. Mempermudah proses perijinan.
15
serta penguatan
d. Memperbaiki mutu kawasan hutan, lahan dan kebun sebagai sistem penyangga kehidupan.
e. Mengembangkan tanaman padi, kedele, jagung dan tanaman buah-buahan disentra produksi. f. Mengembangkan tanaman sumber karbohidrat non beras dan gizi. g. Mendorong dan meningkatkan kerjasama program dengan pengelolaan kawasan hutan dan kebun. h. Membentuk Forum Komunikasi. i. Memperbaiki ekosistem.
j. Meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi komoditas unggulan pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan.
k. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, kehutanan perkebunan dan peternakan untuk meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman produk bahan pokok pangan.
16
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
A.
Rencana Program dan Kegiatan
Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Pternakan Kabupaten Banyuwangi
menempatkan
program
dan
kegiatan
pembangunan
bidang
kehutanan dan pertanian mulai tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
a.
Penyediaan jasa surat menyurat ;
b.
Penyediaan jasa komunikasi, suberdaya air dan listrik ;
c.
Penyediaan alat tulis kantor ;
d.
Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
e.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
f.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;
g.
Penyediaan peralatan rumah tangga ;
h.
Penyediaan makanan dan minuman ;
i.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
j.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
k.
Rehabilitasi sedang /berat gedung;
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi kegiatan :
a.
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis ;
b.
Peningkatan kemampuan lembaga ;
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /
Perkebunan,
meliputi kegiatan : a.
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
b.
Pengembangan pertanian pada lahan kering; 17
c. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk
pertanian ;
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan,
meliputi kegiatan : a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat
guna; b.
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam;
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, meliputi
kegiatan : a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan ; b.
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan ;
c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan ; pengendalian dan
pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan ; d.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan ;
e.
Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan.
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, meliputi
kegiatan : a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak ; b.
Pengendalian Penyakit Flu Burung ;
c. Pembinaan dan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH);
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, meliputi kegiatan :
a. Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat (Pengadaan ternak kambing PE bibit) ; b. Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat (Pengadaan sapi PO bibit) ; c. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
18
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, meliputi
kegiatan : a. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah;
B.
Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja
Kelompok sasaran dari program dan kegiatan pembangunan dari Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi adalah masyarakat petani / peternak
yang ada di wilayah potensi pertanian,
kehutanan, perkebunan dan peternakan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. 1. Meningkatkan usaha pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan kebun untuk peningkatan pendapatan masyarakat. 2. Meningkatkan sumberdaya lahan pertanian untuk mencapai sasaran 3. 4. 5. 6.
produksi padi, kedele, jagung dan buah-buahan secara berkelajutan. Memulihkan lahan kritis untuk meningkatkan produksi lahan. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder / mitra kerja. Mengembangkan usaha tani dan peternakan yang ramah lingkungan. Meningkatkan kualitas pangan , pengembangan dan pengendalian serta perumusan kebijakan pangan yang menyangkut aspek ketersediaan,
distribusi, harga pangan strategis dan penganekaragaman pangan. 7. Mengembangkan agribisnis pangan 19isba dengan membangun keunggulan kompetitif dan komperatif produksi. Sasaran pembangunan Pertanian, Kehutanan, Pekebunan
dan
Peternakan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : 1. Berkembangnya hutan rakyat dan kebun rakyat serta aneka usaha kehutanan dan perkebunan. Indikatornya : - Prosentase kenaikan luas kawasan hutan rakyat dan kebun rakyat; - Prosentase tersedianya bahan baku kerajinan industri kecil; - Prosentase peningkatan pendapatan petani. 2. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan sebagai
sumber protein untuk
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indikatornya : - Prosentase peningkatan luas tanaman pangan, kehutanan, perkebunan -
dan pengembangan peternakan Prosentase peningkatan produksi pertanian, kehutanan dan perkebunan Prosentase. Peningkatan pendapatan petani /peternak 19
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian dan berkembangnya produktivitas dan keanekaragaman produk bahan pokok pangan. Indikatornya : - Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi pasca panen dibanding -
C.
tahun lalu; Prosentase peningkatan keanekaragaman konsumsi masyarakat; Prosentase peningkatan pendapatan petani dibanding tahun lalu.
Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif seluruh program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi, sebagian APBD Propinsi Jawa Timur dan Dana Alokasi Khusus APBN sebagaimana terlampir.
BAB VI INDIKATOR KINERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2008, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif dan kualitatif yang manggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diingikan. 20
Adapun indikator pengukuran kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan Perkebunan dan
Peternakan
Kabupaten
Banyuwangi
sesuai
dengan
RPJMD
Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai berikut : a)
Meningkatnya akses petani kepada sumberdaya produktif yang didukung oleh akses permodalan, informasi dan transportasi yang memadai maupun peningkatan kemampuan SDM petani/peternak
b)
Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan.
c)
Meningkatnya Nilai Tukar Petani / Peternak (NTP)
d)
Terciptanya sitem kelembagaan pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan yang tangguh.
e)
Meningkatnya produktivitas gabah kering
f)
Meningkatnya produktivitas kelapa (ton/tahun)
g)
Meningkatnya produksi telur (ton/tahun)
Realitas kondisi dan indikator pengukuran kinerja sesuai Visi dan Misi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :
21
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan mulai tahun 2006 sampai tahun 2010. Keberhasilan perencanaan strategis ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.
22
Demikian penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang pertanian secara umum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan pelayanan umum (public service) di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Banyuwangi yaitu ”Mewujudkan Masyarakat Banyuwangi yang Sejahtera, Adil, Beriman dan Berbudaya” yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 - 2010.
Banyuwangi,
Mei 2009
KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Ir. H. ADE HIDAYAT Pembina Tingkat I NIP. 510 105 783
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
23
RENSTRA SKPD 2006 - 2010
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUWANGI
KATA PENGANTAR
Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat khususnya petani secara berencana, bertahap dan berkesinambungan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah menimbulkan
perubahan secara Struktural pada organisasi birokrasi penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi.
24
Dinas Kehutanan, Pertanian dan
Urusan Ketahanan
Pangan Kabupaten
Banyuwangi bergabung dengan Dinas Peternakan menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi sesuai
Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi. Mendasar
pada
hal
tersebut
maka
perlu
dilakukan
revisi
dan
penyempurnaan terhadap Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD baru guna menetapkan arah kebijakan pembangunan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010.
Banyuwangi,
Mei 2009
KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Ir. H. ADE HIDAYAT Pembina Tk. I NIP. 510 105 783
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………..……………….
i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
A Latar Belakang ……..………………..…………….…………...…
1
B Maksud dan Tujuan …………………………………….……..…..
2
C Landasan Hukum …………….…………………………….…..…
2
D Sistematika Penulisan ……………….……………………………
3
25
GAMBARAN PELAYANAN
5
A Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………….
5
B Pelayanan SKPD
……………………………..………………….
5
C Standar Pelayanan Minimal (SPM) ….……………………….…..
6
ISU-ISU STRATEGIS
9
A Isu-isu Internal SKPD …………..………… ………………….....
9
B Isu-isu Eksternal SKPD …….…..………… ………………….....
9
C Faktor Kunci Keberhasilan ……………………..…………………
9
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
14
A Visi dan Misi …………………… …………. ……………………
14
B Tujuan dan sasaran ….……………………….……………………
14
C Strategi dan Kebijakan ……………………….…………………...
15
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
17
A Rencana Program dan Kegiatan …………………………………..
17
B Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja .………………………..
19
C Pendanaan Indikatif …… ………………………………………..
20
BAB VI
INDIKATOR KINERJA ……………………………………………
21
BAB VII
PENUTUP
23
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
…………………………………………………………
Matrik Program dan Kegiatan
26
