1 7 71
RENSTRA TAHUN 2015-2019
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK NOMOR
TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Pontianak Tahun 20152019 harus disahkan oleh Walikota Pontianak dan kemudian harus ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Negara
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah ingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Nasional Tahun 2010-2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5); 30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9); 32. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117); 34. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129). 35. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 690.1/Disbudpar/Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015-2019.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
:
Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Oktober 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK ,
HILFIRA HAMID
Tembusan: Disampaikan Kepada Yth : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015-2019 ini dapat diselesaikan. . Dengan adanya perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun, diharapkan efisiensi dan efektifitas administrasi pemerintahan dan pembangunan dapat ditingkatkan, serta mempertinggi daya serap aspirasi masyarakat dalam programprogram pemerintah.
Adapun Rencana Strategis ini dimaksudkan dilakukannya Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara optimal. . Kami menyadari bahwa dalam Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak ini belumlah menunjukkan tingkat kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya mendorong untuk perbaikan sangat diharapkan agar penyusunan Rencana Strategis untuk berikutnya dapat lebih baik.
Semoga Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dapat dijadikan pedoman dan referensi bagi pihak yang berkepentingan. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK
Dra. HILFIRA HAMID Pembina Utama Muda NIP. 19571228 198203 2 004
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. DAFTAR ISI ............................................................................................................... Hal
BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................................
1.1
Latar Belakang ..........................................................................................
1.2
Landasan Hukum.......................................................................................
1.3
Maksud dan Tujuan...................................................................................
1.4
Sistematika Penulisan................................................................................
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN .......................................................................
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....................................................
2.2
Sumber Daya............................................................................................
2.3
Kinerja Pelayanan.....................................................................................
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..............................
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI................
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan...................................................................................................
3.2
Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Dinas.........................................
3.3
Telahaan Renstra K/L................................................................................
3.4
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajiaan Lingkungan Hidup Strategis......................................................................................................
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis.......................................................................
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN .......
4.1
Visi dan MisI...............................................................................................
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....................................................
4.3
Strategi dan Kebijakan...............................................................................
BAB V
RENCANA PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF..........................
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....................................................................................
BAB VII
PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dengan dilandasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian dan penerapan otonomi daerah memperoleh kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab
untuk
merencanakan,
mengatur
dan
mengelolah
pemerintahannya, yang tentu saja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali kewenangan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yakni bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal, serta agama. Undang-undang tersebut menginspirasikan munculnya semangat reformasi disegala bidang, utamanya dalam implementasi administrasi pengelolaan pemerintahan
yang
mampu
mendukung
kelancaran
dan
keterpaduan
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dengan mempraktekkan prinsipprinsip good governance. Didasari perubahan kelembagaan yang fundamental diatas, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan dan sekaligus peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Untuk memaksimalkan meraih peluang terbaik ditengah arus perubahan yang dipengaruhi oleh globalisasi tehnologi, ekonomi, politik dan sosial, maka Pemerintah Daerah harus memaksimalkan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dengan bijaksana, hal ini dimungkinkan apabila didukung oleh suatu perencanaan yang baik dari Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009, maka Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka
1
Menengah (RPJM) / RENCANA STRATEGIS KOTA PONTIANAK yang berlaku dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019. Sejalan dengan dibentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sebuah perangkat daerah, harus menyusun dan memiliki perencanaan strategis (RENCANA STRATEGIS DISBUDPAR) untuk Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak untuk Tahun 2015 - 2019 merupakan penjabaran dan penyelarasan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak, yang merupakan suatu perencanaan yang bersifat makro menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Pontianak sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Dinas. 1.2 Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
2
i. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah j. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak k. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2002 – 2012 l. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak m. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak yang dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010. n. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 o. Surat
Edaran
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
Nomor
050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah : a. Untuk membangun proses perencanaan pembangunan kepariwisataan dan
Kebudayaan
yang
sistematis
dan
berkelanjutan
dengan
memanfaatkan potensi dan sumberdaya pariwisata dan kebudayaan yang dimiliki Kota Pontianak. b. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kesiapan semua pihak (stakeholder) yang terlibat baik Pemerintah daerah bersama mitra kerja, pengelola usaha jasa dan sarana pariwisata.
3
2. Tujuannya adalah : a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan baik sarana maupun prasarana khususnya dalam
rangka memberikan
dukungan pembangunan (development) dan penataan (maintenance) pengembangan pariwisata Kota Pontianak. b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah
yang
bersumber dari sektor pariwisata sebagai
andalan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak dan Retribusi Daerah. c. Menciptakan lapangan kerja baru, sebagai pendapatan ekonomi rumah tangga (home industri) dan untuk mengurangi pengangguran. d. Terciptanya keserasian kegiatan pembangunan dengan lingkungan, sehingga akan tercipta Sapta Pesona. e. Melindungi Ekosistem dari pencemaran dan pengrusakan, dengan demikian potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Hayati dan Jasa lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata yang dilestarikan melalui peran serta seluruh komponen masyarakat sehingga akan memberikan manfaat yang lebih besar. f. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Pontianak untuk masa 5 tahun yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bersifat indikatif yang memuat kerangka makro berupa program-program dan mikro berupa kegiatan pokok dari upaya pembangunan kepariwisataan. g. Sebagai bahan acuan penyusunan kegiatan yang dipersiapkan untuk Rencana
Kerja
(Renja),
Rencana
Kerja
Tahunan
(RKT)
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak bersama instansi lainnya, yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan bidang kepariwisataan dan kebudayaan dalam bentuk Koordinasi, Sinergisitas, dan sinkronisasi Program dan Kegiatan. h. Meningkatkan efisensi dan efektifitas alokasi sumber daya yang dimiliki Kota Pontianak
4
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis meliputi : BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja Pelayanan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III
ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Dinas 3.3 Telahaan Renstra K/L 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajiaan Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi, tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak yang dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana, analisis, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan kebijakan Kepala Daerah ; 2. Penyelenggaraan pembangunan / pengembangan dan pengelolaan objek pariwisata sesuai potensi daerah ; 3. Melakukan promosi pariwisata daerah ; 4. Melakukan kerjasama antar daerah, nasional dan internasional baik swasta maupun pemerintah dalam bidang kepariwisataan ; 5. Melakukan bimbingan dan pembinaan seni daerah ; 6. Melakukan
kegiatan
kehumasan,
pelayanan
informasi
dan
komunikasi
pemerintah daerah melalui media massa maupun elektronik ; 7. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam menunjang electronic government ; 8. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas
6
Untuk kelancaran didalam melaksanakan kegiatan operasional dinas, maka secara internal keorganisasian telah ditetapkan pembagian tugas yang meliputi : 1.
Kepala Dinas. Kepala
Dinas
mempunyai
tugas
membantu
Walikota
dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Kota di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis
di bidang
Kebudayaan dan Pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Kepala
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata. b. Perumusan rencana kerja di bidang kebudayaan dan pariwisata. c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata. d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata. e. Penyelenggaraan perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata. f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata. g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan dan pariwisata yang diberikan oleh Walikota. 2.
Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan dan seluruh bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Sekretaris
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
menyelenggarakan fungsi : 7
a. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan. b. Perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan. c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan. d. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan. e. Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan. f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan. g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan. h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas. a. Subbag Umum dan Kepegawaian. Mempunyai tugas melakukan penglolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian. 2. Penyusunan rencana kerja teknis di bidang umum dan kepegawaian. 3. Penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. 4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang umum dan kepegawaian. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis di bidang umum dan kepegawaian. 6. Pelaksanaan tugas lain teknis di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris Dinas. b. Subbag Perencanaan Mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan, melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan. 8
Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Kepala Subbag Perencanaan menyelenggarakan fungsi : 1. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan. 2. Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan. 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. 4. Penyusunan
bahan
laporan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
perencanaan, termasuk LAKIP. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan. 6. Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas. c. Subbag Keuangan Mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang keuangan. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Kepala Subbag Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan. 2. Penyusunan rencana kerja di bidang keuangan. 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. 4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan. 6. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
9
3.
Kepala Bidang Pariwisata Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas bidang pariwisata dalam rangka membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan
teknis,
menyelenggarakan
pelayanan
umum,
melakukan
pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pariwisata. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Kepala Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata. b. Penyusunan rencana kerja di bidang pariwisata. c. Pelaksanaan Pembina teknis di bidang pariwisata. d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pariwisata. e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata. f. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pariwisata. g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pariwisata yang diberikan oleh Kepala Dinas. a. Kepala Seksi Pengembangan Objek Pariwisata mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Kepala Seksi Pengembangan Objek Pariwisata menyelenggarakan fungsi: 1. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata. 2. Pengolahan dan penyusunan rencana kerja di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata. 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
10
4. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata. 5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata. 6. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang diberikan oleh Kepala Bidang.
b. Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata Mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pemasaran pariwisata. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan
fungsi :
1. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata. 2. Pengolahan dan penyusunan rencana kerja di bidang pemasaran pariwisata. 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata. 4. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemasaran pariwisata. 5. Pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi
di
bidang
pemasaran
pariwisata. 6. Pelaksanaan tugas lain di bidang pemasaran pariwisata yang diberikan oleh Kepala Bidang. c. Kepala Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata Mengolah
dan
melaksanakan
menyusun kegiatan
bahan
dan
perumusan
menyusun
kebijakan
laporan,
teknis,
melaksanakan
pemantauan dan evaluasi di bidang usaha sarana dan jasa pariwisata.
11
Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka
Kepala
Seksi
menyelenggarakan
Usaha
Sarana
dan
Jasa
Pariwisata
fungsi :
1. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha sarana dan jasa pariwisata. 2. Pengolahan dan penyusunan rencana kerja di bidang usaha sarana dan jasa pariwisata. 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha sarana dan jasa pariwisata. 4. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang usaha sarana dan jasa pariwisata. 5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha sarana dan jasa pariwisata. 6. Pelaksanaan tugas lain di bidang usaha sarana dan jasa pariwisata yang diberikan oleh Kepala Bidang. 4.
Kepala Bidang Kebudayaan. Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan dalam rangka membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan
teknis,
menyelenggarakan
pelayanan
umum,
melakukan
pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Kebudayaan. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Kepala Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan
bahan
dan
penyusunan
kebijakan
teknis
di
bidang
kebudayaan. b. Penyusunan rencana kerja di bidang kebudayaan. c. Pelaksanaan Pembina teknis di bidang kebudayaan. d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang kebudayaan. e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan.
12
f. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan. g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan yang diberikan oleh Kepala Dinas. a. Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian. Mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan pembinaan kesenian. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka
Kepala
Seksi
Pengembangan
dan
Pembinaan
Kesenian
menyelenggarakan fungsi : 1. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan kesenian. 2. Pengolahan dan penyusunan rencana kerja di bidang pengembangan dan pembinaan kesenian. 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan dan pembinaan kesenian. 4. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan kesenian. 5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan pembinaan kesenian. 6. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan dan pembinaan kesenian yang diberikan oleh Kepala Bidang. b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesenian dan Perfilman. mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana kesenian dan perfilman.
13
Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesenian dan Perfilman menyelenggarakan fungsi : 1. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana kesenian dan perfilman. 2. Pengolahan dan penyusunan rencana kerja di bidang sarana dan prasarana kesenian dan perfilman. 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasarana kesenian dan perfilman. 4. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana kesenian dan perfilman. 5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana kesenian dan perfilman. 6. Pelaksanaan tugas lain di bidang sarana dan prasarana kesenian dan perfilman yang diberikan oleh Kepala Bidang. c. Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional. Mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pelestarian budaya dan nilai tradisional. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka
Kepala
Seksi
Pelestarian
Budaya
dan
Nilai
Tradisional
menyelenggarakan fungsi : 1. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelestarian budaya dan nilai tradisional. 2. Pengolahan dan penyusunan rencana kerja di bidang pelestarian budaya dan nilai tradisional. 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pelestarian budaya dan nilai tradisional. 4. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelestarian budaya dan nilai tradisional. 14
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pelestarian budaya dan nilai tradisional. 6. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelestarian budaya dan nilai tradisional yang diberikan oleh Kepala Bidang.
5.
Kepala Unit Pelaksana Kegiatan Teknis Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan semua tugas pokok seperti disebutkan diatas, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan kegiatan UPTD di bidang kebudayaan dan pariwisata. b. Pelaksanaan kegiatan UPTD di bidang kebudayaan dan pariwisata. c. Pelaksanaan pelayanan UPTD di bidang kebudayaan dan pariwisata. d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD di bidang kebudayaan dan pariwisata. e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2.2 Sumber Daya Sampai Tahun 2014, jumlah pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak keseluruhannya berjumlah 33 orang pegawai negeri sipil. Adapun komposisi pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak menurut tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
15
DATA PENDIDIKAN PEGAWAI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2014
GOLONGAN
ESELON/ NON ESELON
IV
III
II
I
ESELON II ESELON III ESELON IV NON ESELON CPNS SUB JUMLAH NON PNS JUMLAH
1 2 3 3
1 11 10 22 22
7 7 7
1 1 1
S2 L/P 0/2 2/0 4 4
S1 L/P 0/1 1/0 1/5 2/6 16 16
PENDIDIKAN D3 SLTA L/P L/P 2/1 5/4 12 12
SMP L/P 1 1 1
SD L/P -
16
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KA. SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
KA. SUBBAG KEUANGAN
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
KEPALA BIDANG A. PARIWISATA
B.
KA. SUBBAG PERENCANAAN
0
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN & PEMBINAAN KESENIAN
KA. SEKSI USAHA SARANA DAN JASA PARIWISATA
KA. SEKSI SARANA & PRASARANA KESENIAN DAN PERFILMAN
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN OBYEK PARWISATA UPTD KEPALA SEKSI PEMASARAN PARIWISATA
KA. SEKSI PELESTARIAN BUDAYA & NILAI TRADISIONAL
17
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak memiliki tingkat pendidikan menengah keatas, bahkan separuh dari jumlah pegawai
yaitu
sebanyak
setingkat
strata
I,
dimana
15
orang
hal
ini
memiliki menjadi
tingkat salah
satu
pendidikan indikator
bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik. Dengan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik ini, merupakan modal dasar bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena dengan dorongan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan mampu menjadi pendorong pencapaian tujuan organisasi khususnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak mempunyai perlengkapan operasional baik yang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang terdiri dari : 1.
Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Unit
2.
Komputer 8 (delapan) unit terdiri dari Pentium 3 dan Pentium 4
3.
Labtop 5 (lima) unit
4.
Meja dan Kursi Pimpinan, Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas, Kepala Seksi dan Kasubbag
5.
Meja dan Kursi Staf
6.
Meja dan Kursi Rapat
7.
Meja dan Kursi Tamu
8.
Telepon dan Faxmile
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Pembangunan kebudayaan di Kota Pontianak tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
18
Gelombang ekonomi keempat (fourth wave economic) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai budaya, Pemerintah Kota Pontianak mendorong berdirinya berbagai macam sanggar seni budaya di masyarakat. Saat ini telah terbentuk sanggar seni dan budaya sejumlah 165. Akan tetapi akibat keterbatasan sumberdaya dan sumber dana yang ada, hanya 35 sanggar seni budaya saja yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Pontianak. Selain melakukan pembinaan sanggar seni dan budaya, Pemerintah Kota Pontianak melakukan pendataan dan pemantauan terhadap benda-benda yang memiliki nilai sejarah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak pada tahun 2010, yang termasuk dalam klasifikasi Benda Cagar Budaya yang terdapat di Kota Pontianak adalah: 1.
Istana Kadriah Keraton Kesultanan Pontianak Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Sy. Ali Bin hamid Assegaf pernah dipugar Depdikbud Prov tahun 1923 M Kec. Pontianak Timur Kalbar tahun 1992-1996
2.
Masjid Sultan Abdurahman Alk Rumah Ibadah Kesultanan Pontianak Muharam Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Sy. Usman Mohdar Al-Idrus pernah dipugar Depdikbud Prov 1237 H Kec. Pontianak Timur Kalbar tahun 1994-1998
3.
Komplek Makam Batulayang Kesultanan Makam Kesult Pontianak tahun 1808 M Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Sy. Mohdar alkadrie pernah dipugar Depdikbud Prov Pontianak Kec. Pontianak Timur Kalbar tahun 1984-1988
4.
Tugu Khatulistiwa tugu Kolonial Belanda tahun 1928 Kel. Batulayang Kota Pontianak Hamdi Kec.Pontianak Utara
5.
Masjid Baitan Nur Rumah Ibadah Kesult Pontianak th. 1216 H Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Abdul Gawi Obet 1802 M Kec. Pontianak Timur
6.
SDN 46 (sekarang SDN 14) Sekolah Kolonial Belanda tahun 1928 Jl. Tamar Kel. Tengah Kota Pontianak Kec. Pontianak Kota
7.
Kelenteng/Vihara Bodhisatva Karaniyah Metta Rumah Ibadah tahun 1689 M Komplek Pasar Kapuas Indah Kota Pontianak Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota
19
8.
Sumur Bor Situs/Mesin Kolonial Belanda tahun 1930 Kantor Camat Kota Pontianak, Pontianak Kota Jl. Pangeran Natakusuma
9.
Pelabuhan Teng Seng Hie Situs Abad 18-19 M Jl. Sultan Muhammad Kota Pontianak Pelabuhan Rakyat I Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan
10. Bekas Komplek Kantor Residen Bangunan abad 20 M Jl. Zainuddin Kel. Tengah Kota Pontianak Sekarang BAPPEDA Kota Ptk. Borneo Barat Kec.Pontianak kota.
Sebagai kota yang heterogen dan memiliki berbagai keunikan budaya, adat istiadat serta keunikan geografinya, pariwisata merupakan salah satu urusan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian kota selain sektor perdagangan dan jasa. Keterkaitan tiga sector tersebut amatlah erat sehingga pengembangan kepariwisataan tidak akan lepas pengaruhnya dari dua sektor lainnya tersebut.
Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah kunjungan wisata. Dalam lima tahun terakhir angkanya menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 310.230 orang, dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 503.529 orang dengan peningkatan rata – rata per tahun sebesar 18,6% dan sampai bulan Desember 2013 jumlah kunjungan wisata sebesar 537.937 orang. Peningkatan ini terjadi pada wisatawan domestik dari periode 2009-2012 dengan rata – rata sebesar 16,7% dan juga wisatawan manca negara yakni rata – rata sebesar 65,7%.
20
600.000 458.969
500.000
503.529
450.800
420.180
400.000 300.000
294.338
Domestik Mancanegara
200.000 53.924
100.000 15.892
20.521
14.061
34.408
2009
2010
2011
2012
2013
Grafik Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pontianak Tahun 2009-2013
Hasil pendataan pada hotel dan penginapan di Kota Pontianak bahwa lamanya rata – rata kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Pontianak tidak mengalami peningakatan. Hal ini dapat tergambar periode tahun 2009 – 2013 lamanya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara selalu sama yakni rata – rata 1 - 3 hari.
Lama Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata merupakan salah satu faktor yang penting di dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah kota Pontianak dalam lima tahun terkahir melakukan perbaikan berbagai infrastruktur dasar perkotaan dalam rangka memacu pertumbuhan sektor-sektor strategis, termasuk di dalamnya Pariwisata. Disisi lain sarana dan prasarana pendukung 21
pariwisata yang telah terbangun seperti hotel berbintang dan hotel non berbintang mengalami peningkatan jumlahnya pada tahun 2009 dengan jumlah hotel sebanyak 46 buah terjadi peningkatan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 48 buah atau rata – rata peningkatan jumlah hotel sebesar 0.02%. Peningkatan ini diikuti oleh sektor restoran mengalami peningkatan rata – rata sebesar 0.08%, dan karaoke dengan peningkatan rata – rata sebesar 0.12% sedangkan untuk tempat hiburan (diskotik) dan lokasi wisata tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing sebanyak 2 dan 8 buah.
Grafik Jumlah Sarana dan Prasarana Pengunjung Pariwisata di Kota Pontianak Tahun 2009-2012
Kota Pontianak memiliki objek wisata yang sangat potensial dan dapat menunjang pengembangan kepariwisataan. Selama periode tahun 2009 – 2012 terdapat 10 objek wisata yang dipelihara antara lain : 1.) Tugu Khatulistiwa, 2) Keraton Kadariah, 3) Masjid Jami’, 4) Makam Batu Layang, 5) Taman Alun Kapuas, 6) Aloe Vera Canter, 7) Pelabuhan Seng Hie, 8) SDN 14 Pontianak, 9) Vihara Bodhisatva Karaniya Metta dan 10) Masjid Baitannur.
22
Pada periode tahun tersebut terdapat 4 potensi wisata yang telah dikembangkan yakni : 1.) Tugu Khatulistiwa, 2)Taman Alun Kapuas, 3) Aloe Vera Centre dan 4) Keraton Kadariah, namun pada tahun 2013 jumlah objek wisata berkurang menjadi 7 objek wisata
Jumlah Objek Wisata Kota Pontianak di Kota Pontianak Tahun 2009-2013
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Pontianak memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan Pariwisata dan Kebudayaan
untuk menjadikan Kota Pontianak sebagai
Daerah Tujuan Wisata yang aman, menarik, indah, ramah, dan berkesan bagi setiap Wisatawan. Kota Pontianak mempunyai posisi geografis yang sangat strategis di Propinsi Kalimantan Barat ini, sebagai ibu kota propinsi Kota Pontianak merupakan Kota pusat pemerintahan tertinggi ditingkat regional. Sebagai pusat pemerintahan, derivasinya berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa terkemuka. Hal ini karena didukung dengan kondisi sarana dan prasarana fisik yang sangat memadai dan kondisi keamanan yang relatif lebih kondusif sebagai persyaratan utama untuk masuk dan berkembangnya investasi.
23
Sebagai kota yang sudah mempunyai sejarah panjang, maka situs peninggalan dari perjalanan dan interaksi budaya masa itu masih dapat kita saksikan sebagai Objek Wisata, diantaranya Keraton Kadriyah, Mesjid Jami’, Makam Batu Layang sebagai Objek Wisata Budaya hasil ciptaan manusia, selanjutnya dengan anugrah ciptaan Tuhan dikembangkan Objek Wisata Minat Khusus pada lokasi Tugu Khatulistiwa dimana keunikan sistem tata surya dapat disaksikan pada moment kulminasi matahari dan Taman Alun Kapuas dengan panorama tepian sungai kapuas Water Front City (WFC). Sebagai kota air atau kota tepian sungai Kota Pontianak juga mengembang wisata air pada City Tour yang menggunakan kapal menyusuri sungai kapuas serta mempromosikan wisata agro pada budi daya dan pengembangan tanaman lidah buaya/Aloevera Centre (AVC) yang dapat diolah menjadi makanan khas Kota Pontianak. Untuk mendukung perkembangan daerah urban dari aspek ekonomi dan perdagangan, maka berkembang wisata belanja dengan didirikannya mall dan pasar modern lainnya tanpa meninggalkan pasar tradisional, sarana pariwisata yang sangat memadai dengan fasilitas dan layanan perhotelan kelas bintang, tempat hiburan berupa diskotik, karaoke, lapangan olah raga, restoran, Money Changer dan Bank terkemuka dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Kota Pontianak sangat didukung kemudahan akses masuk dan keluar baik dari udara, laut dan darat, bahkan akses tersebut ini sudah terhubung langsung keluar negeri (Malaysia). Sebagai daerah urban, komposisi penduduk sangat heterogen dengan variasi etnis Melayu, Tionghoa, Dayak dan lainnya yang hidup dan berkembang dengan cukup rukun dan damai. Kota Pontianak juga menjadi kota yang didukung oleh tehnologi informasi dan komunikasi yang memadai seperti kota lainnya yang sejenis, tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dalam rangka menuju masyarakat yang informatif dengan kemudahan mengakses informasi. Semua
kondisi
diatas,
merupakan
sumberdaya
yang
dapat
dioptimalkan pengelolaannya dalam rangka menarik datangnya wisatawan baik wisatawan lokal (nusantara) maupun wisatawan mancanegara. 24
KONDISI SAAT INI 1.
Lemahnya koordinasi dan masih belum samanya persepsi terhadap arti dan pentingnya pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata antar Instansi di tingkat Kota, bahkan Instansi tingkat Propinsi.
2.
Masih kurangnya apresiasi terhadap seni budaya daerah.
3.
Masih rendahnya mutu SDM/Aparatur di bidang Seni Budaya.
4.
Masih minimnya alokasi dana pembinaan dan pengembangan seni budaya.
5.
Masih ada penanganan BCB tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.
Terdapat perbedaan nomenklatur institusi yang menangani Pariwisata dan Kebudayaan ditingkat Kab/Kota/Propinsi dan Pusat, membuat lemahnya koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan.
7.
Masih kurangya SDM profesional di bidang Pariwisata.
8.
Kurangnya asistensi mengenai perencanaan kepariwisataan dari propinsi, sehingga berdampak kepada minimnya dukungan dana baik dari APBD maupun APBN.
9.
Pembuatan paket wisata oleh BPW belum optimal
10. Belum adanya suatu sistem Rencana detail Pengembangan Pariwisata di Kota Pontianak. 11. Media cetak dan elektronik belum dimanfaatkan secara optimal untuk mempromosikan pariwisata di Kota Pontianak. 12. Sektor Pariwisata di Kota Pontianak belum dijadikan sebagai skala prioritas untuk peningkatan pendapatan dan devisa daerah. 13. Masyarakat Kota Pontianak memandang kegiatan berwisata belum merupakan kebutuhan atau belum pada kondisi masyarakat yang tourism minded. 14. Daya tarik objek wisata yang ada rendah dan belum dikelola secara maksimal. 15. Belum
adanya
event
pariwisata
yang
dapat
dipromosikan
dan
dilaksanakan pada tingkat nasional maupun internsional. 16. Masih lemahnya pendanaan khususnya untuk pengembangan objek wisata agar menjadi layak dijual. 25
17. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana promosi pariwisata. 18. Belum dimanfaatkannya tehnologi informasi untuk kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata yang mempunyai akses lebih luas (global information). 19. Belum kuatnya kelembagaan pendukung utamanya organisasi profesi sebagai partner pemerintah daerah (PHRI, ASITA, MPI dan lainnya). 20. Pengusaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata masih berusaha secara konvensional dengan core bisnis pada tiketing belum membuat dan menjual paket inbound tour, namun menjual paket ke luar (out bound tour). KONDISI YANG DIINGINKAN 1.
Terciptanya koordinasi dan samanya persepsi terhadap arti dan pentingnya
pembangunan kebudayaan, baik antar instansi di tingkat
provinsi maupun antar instansi di tingkat Kab/Kota. 2.
Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya daerah.
3.
Meningkatnya mutu SDM/Aparatur di bidang Seni Budaya
4.
Tersedianya alokasi dana yang memadai untuk pembinaan dan pengembangan seni budaya.
5.
Penanganan BCB dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
6.
Terciptanya nomenklatur yang sama antara Kab/Kota/Propinsi dan Pusat sehingga koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan maksimal.
7.
Tersedianya
SDM
aparatur
profesional
yang
menangani
bidang
Pariwisata, baik di Pemerintah Provinsi maupun Kota 8.
Tersedianya
perencanaan
berdasarkan
RIPPDA,
pembangunan
sehingga
pariwisata
berdampak
kepada
yang
jelas
peningkatan
dukungan pendanaan baik dari APBD maupun APBN. 9.
Tersedianya paket wisata oleh BPW ke masing-masing ODTW di Kota Pontianak pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.
10. Adanya Investor untuk menginvestasikan modalnya di sektor Pariwisata.
26
11. Meningkatnya promosi Kota Pontianak melalui
Media cetak dan
elektronik. 12. Sektor Pariwisata Kota Pontianak dijadikan sebagai salah satu sektor prioritas
penghasil/income
yang
diandalkan
sebagai
kontributor
pendapatan dan devisa daerah. 13. Berkembangnya masyarakat menjadi masyarakat yang tourism minded 14. Objek wisata dikelola dengan baik dan layak dijual 15. Dimanfaatkannya tehnologi informasi di pemerintahan dan dimasyarakat untuk kegiatan promosi dan pemasaran secara optimal 16. Adanya event pariwiata yang menarik pada tingkat nasional dan internasional 17. Tersedianya
dana
yang
memadai
untuk
mendukung
kegiatan
pengembangan objek wisata dan pengadaan bahan promosi pariwisata 18. Solidnya lembaga organisasi profesi dibidang pariwisata
27
ANALISIS SWOT
STRENGTH/KEKUATAN. 1.
Adanya kebijakan pengembangan seni budaya (Perda, SOPD, SK Walikota dan Tupoksi Disbudpar Kota Pontianak)
2.
Heterogenitas/Keanekaragaman seni dan budaya yang ada di Kota Pontianak
3.
Adanya situs / BCB di Kota Pontianak
4.
Tersedianya SDM dan besarnya minat terhadap Seni Budaya Daerah
5.
Banyaknya Organisasi Pariwisata, Seni Budaya di Kota Pontianak.
6.
Letak geographis Kota Pontianak berada di garis khatulistiwa mempunyai berbagai keunikan alam seperti terjadinya kulminasi matahari dan Kota yang sebagian wilayahnya dibelah oleh sungai Landak dan sungai Kapuas Besar.
7.
Dapat diakses langsung melalui daratan, laut, udara yang didukung sarana dan prasarana perhubungan yang memadai sehingga mempermudah wisatawan masuk ke Kota Pontianak.
8.
Sungai Kapuas sebagai Sungai Terpanjang di Indonesia adalah potensi yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata Tirta.
9.
Mempunyai akses penerbangan langsung dari Pontianak ke berbagai Kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya serta penerbangan Internasional seperti Sarawak.
10. Terdapat pusat-pusat perbelanjaan, berupa mall dan pasar modern lainnya serta pasar tradisional dan souvenir shops untuk mendukung wisata belanja 11. Terdapat berbagai fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, travel biro, Bank, Money Changer yang cukup memadai. 12. Terdapat aneka makanan khas yang sangat bervariasi dan memiliki cita rasa tinggi untuk mendukung wisata kuliner.
WEAKNESS/KELEMAHAN 1.
Belum sinerginya program dan belum optimalnya koordinasi antar instansi
di
tingkat
pusat, provinsi
dan
Kab/Kota
di
bidang
Kebudayaan
28
2.
Kurangnya jumlah aparatur yang berbasis pendidikan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
3.
Minimnya alokasi dana yang tersedia.
4.
Masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah.
5.
Kurangnya
kesadaran
masyarakat
dalam
memelihara
dan
melestarikan benda bersejarah. 6.
Belum adanya payung hukum berupa peraturan daerah / peraturan walikota yang melindungi keberadaan benda bersejarah di Kota Pontianak.
7.
Pengembangan pariwisata Daerah belum mendapat dukungan yang maksimal baik eksekutif maupun legislatif.
8.
Belum tersusunnya rencana detail pengembangan kawasan wisata dan budaya (peta budaya dan pariwisata).
9.
Pemanfaatan daerah perbatasan Border Entikong, Pelabuhan Laut Dwikora dan Airport Supadio, sebagai pintu gerbang info wisata belum dikelola dengan baik.
10. Produk wisata Unggulan yang memiliki nilai jual tinggi (selling points) yang dipromosikan di dalam & Luar negeri belum dikemas secara profesional. 11. Minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal dibidang pariwisata masih rendah. 12. Kerjasama antar insan pariwisata masih lemah, baik itu antarinstansi, lembaga maupun industri pariwisata itu sendiri. 13. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih lemah (perlu gerakan sadar wisata yang intens). 14. Biro/Agen Perjalanan belum sepenuhnya menjual paket-paket wisata dan lebih cenderung pada penyediaan jasa ticketing. 15. Event-event maupun potensi obyek wisata belum dikelola secara professional disamping promosi yang kurang.
OPPORTUNITY/KESEMPATAN 1.
Adanya event - event seni budaya tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Internasional. 29
2.
Aktivitas Seni Budaya yang memiliki nilai ekonomis.
3.
Pemanfaatan IPTEK yang dapat digunakan untuk mempromosikan seni budaya daerah.
4.
Terbukanya kreasi inovasi seni budaya dan film dalam berekspresi.
5.
Kota Pontianak dikenal dengan trade mark sebagai Kota Khatulistiwa dan Kota Aloevera (pusat pengembangan tanaman lidah buaya)
6.
Salah Satu daerah Titik Kulminasi Matahari tertepat di Dunia (Vernal Equinox & Autumnal Equinox), melintasi tepat didalam kota sebagai moment penyelenggaraan core event pariwisata Kota Pontianak.
7.
Adanya pertumbuhan Industri wisata secara global.
8.
Perkembangan
IPTEK
dapat
memperluas
arus
informasi
kepariwisataan Kalbar 9.
Kota Pontianak Sebagai ibu kota propinsi merupakan pusat pemerintahan, juga sebagai pusat jasa dan perdagangan, semakin dikenal dengan wisata belanja dan wisata kuliner bagi negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam.
THREATS/ANCAMAN 1.
Arus
globalisasi melalui Teknologi Informasi yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai luhur budaya 2.
Masih adanya Fanatisme Etnis secara sempit.
3.
Masih adanya potensi konflik komunitas dalam masyarakat
4.
Eksploitasi aktivitas seni budaya secara tidak patut ( tidak sesuai dengan norma dan etika )
5.
Persaingan Industri Jasa Pariwisata pada tingkatan Nasional semakin ketat dan adanya gambaran persaingan yang kurang sehat
6.
Penerbitan Izin Usaha Sarana Pariwisata lebih banyak di perkotaan dan perizinnya tidak selektif sehingga kurangnya memberikan jaminan keamanan investasi bagi investor.
7.
Pengaruh perkembangan teknologi dan Informasi Global
8.
Kurangnya perhatian pada isu pelestarian Produk khas daeah, Wisata Budaya, dan issue lingkungan.
30
9.
Kurangnya kepedulian lingkungan dan budaya membuang sampah sembarangan yang akan berdampak pada citra pariwisata Kota Pontianak.
10. Pontianak pernah dilanda huru hara kerusuhan antar etnik yang secara sosial masih dinilai sebagai daerah potensi rawan konflik antar etnis
31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.
A. Pariwisata 1. Pengembangan pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata belum terkonsep dengan baik sehingga lama tinggal wisatawan masih rendah; 2. Dukungan fasilitas terhadap sektor pariwisata kota belum optimal; 3. Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata; 4. Belum optimalnya pengembangan wisata berbasis budaya dan air; 5. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah; 6. Pengembangan obyek wisata, atraksi dan produk pariwisata terkedala karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
32
B. Kebudayaan 1. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra; 2. Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam keberadaannya; 3. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; 4. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya; 5. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa; 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Mengenali berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat
merupakan
langkah
penting
dalam
menyusun
perencanaan
pembangunan jangka menengah. Hal ini diperlukan selain untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan kebutuhan masyarakat, juga perlu untuk mendesain priorita, arah dan strategi pembangunan jangka menengah.
Dinamisnya kehidupan masyarakat perkotaan serta terus bergulirnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak dituntut untuk dapat menghadirkan perubahan yang nyata dalam perkembangan Kota Pontianak. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan visi “Terwujudnya Kota Pontianak Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang berbudaya, Terdepan di Kalimantan Barat”. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
33
Daerah tujuan wisata berarti: 1. Daerah yang memiliki objek wisata yang ditunjang oleh masyarakat dan prasarana pariwisata 2. Tempat yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan 3. Daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan
Yang berbudaya berarti: Kota Pontianak akan tetap mempertahankan dan melestarikan budaya daerah dan tidak akan terpengaruh oleh perkembangan zaman.
Terdepan di Kalimantan Barat berarti: Kota Pontianak akan menjadi daerah tujuan wisata pertama yang akan dikunjungi wisatawan, ini dikarenakan beberapa hal, yaitu: 1. Kota Pontianak merupakan ibukota provinsi, pusat pemerintahan Kalimantan Barat. Sebagian besar kegiatan pemerintahan termasuk event-event (MICE) diadakan di Kota Pontianak. 2. Kota Pontianak merupakan pusat pendidikan di Kalimantan Barat, sebagian besar insitusi pendidikan tinggi berada di Kota Pontianak 3. Selain itu Kota Pontianak juga merupakan pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Barat. Karena merupakan pusat perdagangan dan jasa, sudah dipastikan akan banyak aktivitas yang mendukung kegiatan kepariwisataan. 4. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnnya di Kalimantan Barat, Kota Pontianak lebih siap dalam penyediaan akomodasi wisatawan. Sebagian besar hotel berbintang berada di Kota Pontianak. Begitu juga dengan kesiapan restoran/rumah makan dan usaha hiburan lainnya. 5. Khususnya untuk wisata belanja, Kota Pontianak lebih unggul dalam kesiapan pusat perbelanjaan seperti mal dan pasar tradisionalnya. Selain itu Kota Pontianak jug amemiliki pusat penjualan souvenir (Souvenir shops) di Jl. Pattimura Pontianak yang juga dikenal sebagai Pasar PSP. 6. Kota Pontianak memiliki keberagaman seni budaya daerah. Dalam hal kesiapan penampilan seni budaya daerah, Kota Pontianak memiliki banyak
34
sanggar seni budaya yang siap tampil pada setiap event yang ada di Kota Pontianak. 7. Kota Pontianak memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh kabupaten/kota lainnya yaitu Tugu Khatulistiwa. Karena keunikannya Tugu Khatulistiwa menjadi icon pariwisata Kota Pontianak dan bahkan menjadi icon pariwisata Kalimantan Barat. 8. Walaupun Kota Pontianak tidak memiliki objek seperti gunung dan pantai, tetapi Kota Pontianak memiliki Sungai Kapuas yang memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan dan dapat menarik kunjungan wisatawan. Visi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pontianak akan mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Pontianak yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak yang berbunyi Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Harmonis, dan Misi 5 yang berbunyi : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dengan Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing akan dicapai melalui Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak sebagai berikut : 1.
Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur.
2.
Menggali, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah.
3.
Mengembangkan daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah.
Adapun hambatan yang dihadapi : A. Pariwisata 1. Pengembangan pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata belum terkonsep dengan baik sehingga lama tinggal wisatawan masih rendah; 2. Dukungan fasilitas terhadap sektor pariwisata kota belum optimal; 3. Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata; 4. Belum optimalnya pengembangan wisata berbasis budaya dan air; 5. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
35
6. Pengembangan obyek wisata, atraksi dan produk pariwisata terkedala karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata; B. Kebudayaan 1. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra; 2. Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam keberadaannya; 3. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; 4. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya; 5. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;
3.3 Telaahan Renstra K/L Sumber Daya Aparatur 1. Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur; 2. Masih
terkendalanya
pengembangan
profesionalisme,
keahlian
dan
keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya; 3. Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya; 4. Belum
optimalnya
pemahaman
SDM
aparatur
terhadap
peraturan
kepegawaian Kerjasama 1. Kerjasama dan kooordinasi internal antar bidang pembangunan belum maksimal terlaksana dengan ideal; 2. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dan koordinasi Pelayanan Publik 1. Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan 36
2. Belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP, sehingga
seringkali terjadi keterlambatan dan hambatan;
3. Pada unit-unit pelayanan publik masih terkendala dengan internalisasi budaya kerja yang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima. 4. Masih terjadi kendala koordinasi antar unit kerja penyelenggara pelayanan perijinan sehingga pada beberapa proses jenis perizinan masih terjadi tumpang tindih pekerjaan yang menghambat pelayanan secara optimal. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013, disusun berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dan terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan SDM; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang serta pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan : 1. Belum sinerginya program dan belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota di bidang Kebudayaan 2. Kurangnya jumlah aparatur yang berbasis pendidikan di bidang kebudayaan. 3. Minimnya alokasi dana yang tersedia. 4. Masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dan melestarikan benda bersejarah. 6. Belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah / Peraturan Walikota untuk melindungi keberadaan benda bersejarah. 7. Pengembangan pariwisata Daerah belum mendapat dukungan yang maksimal baik eksekutif maupun legislatif. 37
8. Belum tersusunnya rencana detail pengembangan kawasan wisata dan budaya (peta budaya dan pariwisata). 9. Pemanfaatan daerah perbatasan Border Entikong, Pelabuhan Laut Dwikora dan Airport Supadio, sebagai pintu gerbang info wisata belum dikelola dengan baik. 10. Produk wisata Unggulan yang memiliki nilai jual tinggi (selling points) yang dipromosikan di dalam & Luar negeri belum dikemas secara profesional. 11. Minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal dibidang pariwisata masih rendah. 12. Kurangnya SDM professional
Strata 1 dan Strata 2 spesialisasi bidang
Pariwisata. 13. Kerjasama antar insan pariwisata masih lemah, baik itu antar-instansi, lembaga maupun industri pariwisata itu sendiri. 14. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih lemah (perlu gerakan sadar wisata yang intens). 15. Biro/Agen Perjalanan belum sepenuhnya menjual paket-paket wisata dan lebih cenderung pada penyediaan jasa ticketing. 16. Event-event maupun potensi obyek wisata belum dikelola secara professional disamping promosi yang kurang. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat kota Pontianak merupakan tujuan bagi penduduk sekitar wilayahnya undtuk beragam aktifitas. Penduduk yang datang dan tinggal di Kota Pontianak sangat beragam, baik dari sisi budaya, etnis maupun tingkat pendidikannya. Keragaman ini menjadikan Pontianak sebagai kota yang kaya dengan budaya multikultur dan tempat pertemuan budaya. Apabila tidak dikelola dengan baik, keragaman ini dapat menimbulkan berbagai masalah
perkotaan
seperti
terjadinya
konflik
sosial,
meningkatnya
jumlah
penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta ketidakdisiplinan masyarakat dan kemiskinan. Berkaca kepada sejarah terjadinya konflik berlatar belakang etnis yang pernah terjadi, potensi berulangnya kejadian tersebut selalu ada. Untuk itu perlu selalu mewaspadai potensi tersebut dengan memperhatikan aspek pendekatan sosial dalam setiap pelaksanaan pembangunan. 38
Sehingga berbagai akibat yang mungkin timbul sebagaimana tersebut diatas dapat dihindari. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pembangunan kota perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumbersumberpendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan nonkonvensional. Isu penting dalam pembiayaan pembangunan adalah peningkatan pendapatan asli daerah dengan optimalisasi pajak daerah. Selain itu perlu dilakuka memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari dua sumber tesebut yang dirasa saat ini masih sangat jauh dari potensi yang ada sebenarnya. Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam aspek pengelolaan keuangan daerah adalah tata kelola aset-aset daerah yang dirasa saat ini masih jauh dari kata optimal. Tata kelola aset ini menyangkut aspek manajemen
data
dan
informasi
aset-aset
yang
ada
serta
optimalisasi
pemanfaatannya untuk mendapatkan imbal balik bagi pendapatan daerah.
Pengembangan e-government merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Isu ini penting untuk digarisbwahi dalam rencana strategis Kota Pontianak karena kedepan faktor efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kendala kurangnya jumlah aparatur pemerintah dapat ditanggulangi dengan mengaplikasikan e-government dalam system pemerintahan. Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah dan Internasional Pada era globalisasi dan kompetisi yang sedemikian ketat, untuk dapat eksis diperlukan kerjasama dan hubungan yang mutualisma antar daerah baik lingkup nasional, regional, dan global. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek dan skala kepentingan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Manfaat yang akan didapat dalam kerja sama ini dapat berupa transfer teknologi dan pengetahuan dalam suatu bidang tertentu, berbagi pengalaman dalam keberhasilan penyelenggaraan sektor-sektor pembangunan serta technical assistance dalam bidang-bidang teknis tertentu.
39
40
41
42
43
44
Untuk mewujudkan hal ini dilakukan melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta meluaskan jaringan kerjasama dengan kota-kota di Negara lain yang telah berhasil mengelola kota dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Disisi lain dalam lingkup internal diperlukan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat. Pengembangan Pariwisata Kota Pontianak adalah kota yang berkembang karena lokasi strategis dan fungsi yang diembannya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Barat. Kota ini sangat sedikit dikaruniai
kekayaan
alam
yang
dapat
perkembangannya. Efek positif dari hal
dipergunakan
untuk
memacu
tersebut adalah berkembangnya sektor
perdagangan dan jasa serta konstruksi sebagai dynamo pertumbuhan ekonomi kota. Disisi lain dengan beragam keunikan dan potensi lain yang dimilikinya, sangat memungkinkan untuk pengembangan pariwisata sebagai katalisator perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Untuk itu dalam perkembangannya, kedepan sektor pariwisata perlu mendapatkan perhatian dalam konsep pembangunan strategis kota Pontianak
Disisi lain yang juga perlu diantisipasi adalah kemungkinan kedua sektor ini menjadi jenuh karena kurangnya inovasi untuk terus dapat memacu pertumbuhannya. Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan kebijakan-kebijakan dalam bentuk insentif dan disinsentif
yang
mampu
merangsang
perkembangannya.
Sementara
itu,
pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan sector pedagangan dan jasa perlu terus diusahakan penyediannya. Peningkatan Daya Saing Global Pontianak sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional Kalimantan Barat dan internasional harus memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui promosi, penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen 45
pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik kota. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga kota Pontianak dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi ASEAN Free Trade Area (AFTA), AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asian Pacific Economic Cooperation (APEC). Dalam
pelaksanaan
pembangunan
ekonomi
dilakukan
melalui
prinsip
pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam
Masterplan Percepatan Perluasan
Pembangungan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Millenium Development Goals (MDGs). Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakt relatif belum merata, hal ini terlihat dari ukuran PDRB per kapita penduduk di wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Timur lebih rendah dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Begitupula dari indikator angka kemiskinan di dua kecamatan tersebut merupakan angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi khusus diantaranya dengan membuka lebih banyak akses jalan di wilayah tersebut serta merancang program-program untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.
46
47
48
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi
Dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan serta menata Pariwisata Kota Pontianak perlu ditetapkan Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga tantangan global yang berkaitan dengan kepariwisataan dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak, melalui peningkatan dan pemanfaatan peluang serta mengadakan inovasi kegiatan pada kegiatan promosi, pengembangan produk dan kerjasama regional pariwisata; melestarikan nilai sejarah dan kepurbakalaan; mengembangkan nilai-nilai budaya; membangun kebudayaan dan pariwisata yang berbasis lingkungan dengan didukung penyebaran Informasi pembangunan. Adapun Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak adalah sebagai berikut : VISI
: TERWUJUDNYA KOTA PONTIANAK SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG BERBUDAYA, TERDEPAN DI KALIMANTAN BARAT.
MISI
: 1. Meingkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur. 2. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai khasanah seni budaya. 3. Mengembangkan daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan adalah : 1. Menggali, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah. 2. Mengembangkan daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah. 3. Meningkatkan produktivitas, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh efektivitas kelembagaan dan profesional aparatur. 49
Sasaran pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah. 2. Meningkatnya kualitas pariwisata dengan memanfaatkan potensi daerah 3. Meningkatnya kelembagaan
pemerintahan yang
efisien
dan
efektif
didukung sarana dan prasarana yang memadai
INSTANSI
:
VISI
: Terwujudnya Kota Pontianak Sebagai Daerah Wisata yang Berbudaya Terdepan di Kalimantan Barat
MISI
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak
: 1. Menggali, Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Khasanah Seni Budaya 2. Mengembangkan Kepariwisataan yang di Dukung Peningkatan Saling Sinergi Antara Kualitas ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Produk, Kualitas dan SDM serta Promosi dan Kerjasama di Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional
50
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
2015
2016
2017
2018
2019
4
5
6
7
8
65%
70%
75%
75%
80%
benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
30%
40%
50%
60%
70%
Persentase Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
5%
5%
5%
5%
5%
Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik
10%
10%
10%
10%
10%
1
2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, berbudaya dan harmonis
Meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya lokal serta meningkatkan ketahanan budaya daerah dan keagamaan
Jumlah karya budaya yang diaktulaisasikan kembali oleh masyarakat
Meningkatnya pengembangan potensi seni budaya
Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya
Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pelestarian seni budaya daerah Cakupan fasilitas seni Cakupan gelar seni Cakupan misi kesenian Cakupan organisasi Cakupan kajian seni Cakupan tempat
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata
Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisa
Target Kinerja 2015 - 2019
3
51
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak mencakup penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak mempunyai 2 kebijakkan yaitu: 1. Mendorong peran serta masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah. 2. Kebijakan mengembangkan obyek dan daya tarik pariwisata yang berbasis tepian sungai dan budaya daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pariwisata dan potensi daerah. 5.
Program dan Kegiatan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.
a. Sasaran 1 : Meningkatkan Apresiasi Seni dan Budaya Daerah, ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut : Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut: 52
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Koordinator pelaksananya adalah Bidang Kebudayaan yang didukung oleh bidang lainnya. Pencapaian indikator program Pengelolaan Keragaman Budaya dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk mendukung program Pengelolaan Keragaman Budaya
dilaksanakan
kegiatan antara lain : a. Kegiatan Pemilihan Bujang dan Dare Kota Pontianak. Dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pontianak. Adapun tujuan kegiatan ini sebagai wadah untuk mengaktualisasikan dan mengekpresikan seni budaya Kota Pontianak guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kota Pontianak, melakukan pembinaan terhadap generasi muda berbakat untuk mengekspresikan diri dan berprestasi, mencari generasi muda berbakat sebagai duta Pariwisata kota Pontianak dan sebagai wadah untuk menjaga kemurnian nilai-nilai kearifan budaya Kota Pontianak sebagai filterisasi dari pengaruh negatif budaya luar. Peserta memperebutkan piala bergilir bapak Walikota Pontianak dan hadiah piagam penghargaan, tropi serta uang pembinaan. b. Kegiatan Festival Tarian Melayu Kota Pontianak, dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan persentase kreatifitas dan kepedulian sanggar dan pelaku seni budaya di Kota Pontianak untuk lebih menggali dan mengembangkan seni tari sebagai suatu karya seni yang diwujudkan dalam bentuk tarian khas Daerah. c. Kegiatan Fasilitasi Festival Gawai Dayak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak memfasilitasi kegiatan festival Gawai Dayak dengan mengikuti beberapa perlombaan yang di adakan diantaranya Display Budaya, Permainan Tradisional sumpit dan pangka gasing, festival Bujang Dare Dayak, Perlombaan Tari Dayak Kreasi, Memahat Patung, Menumbuk padi dan festifal busana anak-anak. d. Kegiatan Fasilitasi Festival Cap Go Meh, dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek sebagai budaya Tionghoa yang berkembang di Kalimantan Barat dan menjadi wadah dalam upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya etnis di kota Pontianak. Untuk tahun yang akan datang dijadikan Celender Event Budaya yang aktraktif untuk Promosi Pariwisata Kota Pontianak. 53
e. Kegiatan
Gebyar
menampilkan
band
Malam pelajar,
Pergantian artis
Tahun,
ibukota
dan
dilaksanakan pesta
dengan
kembang
api.
Dilaksanakan untuk memeriahkan acara pergantian tahun dan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Kota Pontianak. f. Festival Seni Budaya Hadrah Hadrah adalah salah satu corak seni budaya Islam yang tumbuh dan berkembang di Kota Pontianak. Budaya ini dikenal masyarakat Kota Pontianak berawal dari masuknya ajaran Islam di Kalimantan Barat umumnya dan Kota Pontianak khususnya. Dilaksanakan dalam rangka menggali, melestarikan,
mengembangkan
nilai-nilai
budaya
untuk
memperkaya
khasanah budaya Kota Pontianak. g. Keriang Bandong Kegiatan
Festival
Keriang
Bandong merupakan
salah satu
budaya
masyarakat Kota Pontianak yang berkaitan erat dengan nuansa Islami yang dilaksanakan pada malam selikuran di bulan Ramadhan yaitu pada 21 hari (malam ganjil) sampai menjelang hari Raya Idul Fitri. h. Festival Seni Budaya Nasyid Kegiatan Festival
Seni Budaya Nasyid, dilaksanakan dalam
rangka
menyambut bulan suci Ramadhan. i. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Qasidah Kegiatan
Festival
Qasidah
dimaksudkan
untuk
menghidupkan
dan
melestarikan seni Budaya Musik Religius serta untuk meningkatkan kecintaan masyarakat khususnya remaja dan pelajar di Kota Pontianak terhadap seni bernuansa Islami. j. Festival Seni Budaya Melayu (FSBM), dilaksanakan oleh DPP Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat pada. Yang menjadi tuan rumah dari kegiatan tahun ini adalah Kabupaten Sambas di mana pelaksanaannya di pusatkan di Alun-Alun Istana Alwatzikhoebillah. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar Majelis Adat Budaya Melayu. Sekaligus membangun ruang ekspresi dan apresiasi kepada para pelaku seni dan budayawan serta masyarakat terhadap kekayaan dan keragaman khasanah seni budaya Melayu di Kalimantan Barat 54
k. Kegiatan Gelar Permainan Rakyat Meriam Karbit, dilaksanakan untuk memeriahkan kegiatan masyarakat dalam meyambut Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah tahun 2013, sebagai wadah untuk menjaga kemurnian nilai-nilai kearifan budaya Kota Pontianak. l. Lomba Permainan Rakyat Sampan dengan tema “Pontianak Bidar Rice” di laksanakan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pontianak. Dilaksanakan di tepian sungai Kapuas tepatnya di Taman Alun Kapuas. m. Lomba Permainan Rakyat Layang-Layang di laksanakan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pontianak. Dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Kota Pontianak, meningkatkan apresiasi seni Budaya Daerah serta untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. n. Lomba Permainan Rakyat Internasional Borneo Sumpit Tournament (IBOST) Tidak dilaksanakan sehubungan dengan tidak bersedianya Kota Singkawang untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, sehingga Kota Pontianak tidak mengirimkan utusannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. 2. Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya,
Koordinator pelaksana program tersebut adalah Bidang Kebudayaan yang didukung oleh bidang lainnya. Pencapaian indikator program Pengelolaan Kekayaan Budaya dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk mendukung program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya telah dilaksanakan kegiatan antara lain : a. Fasilitasi Penyelenggaraan FBBK Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK), tahun 2013. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi kontingen Kota Pontianak dengan 11 kegiatan dari 14 kegiatan yang dilombakan antara lain Pawai Budaya, Lomba busana adat anak, lomba gasing, lomba syair, parade lagu daerah, lomba menyumpit, lomba layang-layang hias, lomba berbalas pantun, parade tari daerah, lomba pembuatan souvenir dan lomba Bujang Dare Khatulistiwa.
55
b. Kegiatan Pembinaan Dewan Kesenian Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam,
dilaksanakan
dengan
melakukan
monitoring,
evaluasi
dan
pembinaan kepada sanggar yang berada di Kota Pontianak agar dapat berperan dalam mengembangkan, melestarikan dan membina seni budaya yang tumbuh dan berkembang di Kota Pontianak. c. Fasilitasi Kegiatan Robo-Robo Fasilitasi kegiatan robo-robo, tidak dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaannya sudah berakhir tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari 2014 d. Pengadaan Peralatan Musik Dalam rangka menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya religius Kota Pontianak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak pada tahun 2013 memberikan bantuan berupa alat musik kepada sanggar seni Hadrah dan Rebana berupa 2 (dua) unit Rebana dan 1 (satu) Tar. e. Monitoring dan Evaluasi Sanggar Peredaran Film Monitoring dan evaluasi sanggar peredaran film, dilaksanakan dengan tujuan agar tersedianya data mengenai sanggar-sanggar teater di Kota Pontianak dan tersedianya data peredaran film di Kota Pontianak sabagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut. b. Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pariwisata dengan Memanfaatkan Potensi Daerah, ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut : Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut: 1. Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata,
Koordinator
pelaksananya adalah Bidang pariwisata yang didukung oleh bidang lainnya. Pencapaian indikator program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk mendukung Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Tahun 2013 dilaksanakan kegiatan antara lain : a. Kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk peningkatan jumlah wisatawan
56
yang
berkunjung
ke
Kota
Pontianak
dan
sebagai
bahan
untuk
mempromosikan Kota Pontianak. b. Mengikuti dan Menyelenggarakan Kegiatan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Kegiatannya dengan mengikuti pameran yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri dalam upaya mempromosikan Kota Pontianak sehingga dapat dikenal oleh daerah lain. c. Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari Maret dan September, dilaksanakan untuk memeriahkan acara dilewatinya Kota Pontianak dengan garis khatulistiwa dengan tujuan untuk mengenalkan lebih jauh tentang Kulminasi Matahari kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Koordinator pelaksananya adalah Bidang Pariwisata yang didukung oleh bidang lainnya. Pencapaian indikator program Pengembangan Destinasi Pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk mendukung program pengembangan destinasi pariwisata dilaksanakan kegiatan antara lain : a. Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Usaha Pariwisata, kegiatannya meliputi penyusunan buku yang berisikan data usaha Pariwisata yang terdiri dari Usaha Jasa Parwisata, Usaha Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan Usaha Sarana Pariwisata. b. Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata (BINWASDAL) di Kota Pontianak, 3. Program Pengembangan Kemitraan, Koordinator pelaksananya adalah Bidang Pariwisata yang didukung oleh bidang lainnya. Pencapaian indikator program Pengembangan Kemitraan dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk mendukung program pengembangan kemintraan dilaksanakan kegiatan antara lain : a. Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona b. Bimbingan Teknis Operasional Restoran dan Rumah Makan, Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata khususnya bidang restoran dan rumah makan agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung. 57
c. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kota Pontianak, kegiatan ini adalah untuk memberikan pelajaran atau ilmu tentang bagaimana membentuk kelompok sadar wisata yang baik dan benar sehingga mempermudah para wisatawan mengetahui tempat-tempat dan jenis produk wisata yang ada di Kota Pontianak. d. Pendataan Sub Sektor Ekonomi Kreatif, 4. Program Revitalisasi Objek Wisata, Koordinator pelaksananya adalah Bidang Pariwisata yang didukung oleh bidang lainnya. Pencapaian indikator program Revitalisasi Objek Wisata dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk mendukung program revitalisasi objek wisata telah dilaksanakan kegiatan antara lain : a. Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khatulistiwa, diarahkan untuk penataan tugu agar lebih baik agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Tugu Khatulistiwa sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke tugu khatulistiwa. b. Kegiatan Pembangunan Tribun Titik Kulminasi Tugu Khatulistiwa Pontianak, diarahkan untuk penataan di kawasan tugu Khatulistiwa agar lebih baik agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Tugu Khatulistiwa sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke tugu khatulistiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini
58
59
60
61
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang akan di capai sebagai berikut : 1
Prosentase meningkatnya prestasi seni budaya
2
Prosentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pagelaran seni dan budaya daerah
3
Cakupan Fasilitasi Seni
4
Cakupan gelar seni
5
Cakupan misi kesenian
6
Cakupan organisasi
7
Cakupan kajian seni
8
Cakupan tempat
9
Jumlah karya budaya yang diaktualisasikan kembali oleh masyarakat
10 Jumlah aset- aset kekayaan budaya yang dibina/ dikelola 11 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik (orang) 12 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)
Penjelasan dapat dilihat pada tabel berikut :
62
63
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015-2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkungan intern dinas maupun di lingkup Kota Pontianak. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015-2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak: ”Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.
64
Strategi dan Kebijakan Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan pelaku budaya dalam mengelola dan melestarikan karya aset budaya secara berkelanjutan Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM seni dan ekonomi kreatif, sistem informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI
1
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, berbudaya dan harmonis
Meningkatkan pemahaman nilai- nilai budaya lokal serta meningkatkan ketahanan budaya daerah dan keagamaan
Melestarikan, megembangkan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya daerah
2
Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya
Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya
Menjalin kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam seni budaya
Meningkatkan dan mengembangkan event dan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran dan pertukaran budaya, penyediaan bahan promosi, menganalisa pasar dan melaksanakan kerjasama seni budaya dan ekonomi kreatif
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata., Tahun 2015-2019
Satuan buah
Kondisi Awal 2014 6
Target Kondisi Akhir 2019 10
Program Pembangunan Daerah Pengembangan nilai budaya
%
3
3
Pengembangan nilai budaya
Kebudayaan
%
70
80
Pengelolaan kekayaan budaya
Kebudayaan
Unit Kali kali
100 140 100
Pengelolaan keragaman budaya
Kebudayaan
Buah Buah/kali
2 40
100 160 Pengembangan nilai budaya 2 40
Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan buday
Kebudayaan Kebudayaan
Kinerja (outcomes) Indikator Jumlah karya budaya yang diaktualisasikan kembali oleh masyarakat
Prosentase meningkatnya prestasi seni budaya Prosentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pagelaran seni dan budaya daerah Cakupan Fasilitasi Seni Cakupan gelar seni Cakupan misi kesenian Cakupan organisasi Cakupan kajian seni
Bidang Urusan Kebudayaan
3
Meningkatkan keberdayaan masyarakat
Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan
Mempertahankan dan mengembangkan nilai- nilai khasanah seni budaya Kota Pontianak
Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian tempat, benda dan bangunan cagar budaya
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata., Tahun 2015-2019
Cakupan tempat
obyek
300
300
Jumlah aset-aset kekayaan budaya yang dibina/dikelola
buah
14
14
Revitalisasi objek wisata kota pontianak Pengelolaan kekayaan budaya
Pariwisata Kebudayaan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan 1
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata
Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Pontianak, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah
Pengembangan sumber daya, destinasi dan investasi wisata
Meningkatkan promosi pariwisata yang tepat sasaran
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata., Tahun 2015-2019
Indikator Jumlah usaha sarana pariwisata Lama Tinggal Wisatawan
Satuan Buah
2014 478
Target Kondisi Akhir 2019 718
Hari
3
4
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Orang/tahun
553.882
985.618
Orang/tahun
37.845
331.221
Kinerja (outcomes)
Kondisi Awal
Program Pembangunan Daerah Pengembangan kemitraan pariwisata Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan pemasaran pariwisata Peningkatan kualitas produk pariwisata
Bidang Urusan Pariwisata
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator
1
Prosentase meningkatnya prestasi seni budaya Prosentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pagelaran seni dan budaya daerah Cakupan Fasilitasi Seni Cakupan gelar seni Cakupan misi kesenian Cakupan organisasi Cakupan kajian seni Cakupan tempat Jumlah karya budaya yang diaktualisasikan kembali oleh masyarakat Jumlah aset- aset kekayaan budaya yang dibina/ dikelola
2
Cakupan tempat Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik (orang) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2014 3
Tahun 2015 3
Tahun 2016 3
Tahun 2017 3
Tahun 2018 3
Tahun 2019 3
65%
70%
75%
75%
80%
80%
95 100 100 2 40
95 100 100 2 40 310 6
95 100 100 2 40 320 7
95 100 100 2 40 330 8
95 100 100 2 40 340 9
100 100 100 2 40 350 10
14
14
14
14
14
3 559.947
3 559.947
3 696.365
3 792.783
3 889.200
3 985.618
93.771
93.771
153.133
212.496
271.859
331.221
4
Target Capaian Setiap Tahun
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata., Tahun 2015-2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata., Tahun 2015-2019
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR /DISBUDPAR/TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019 WALIKOTA PONTIANAK, Menimbang
:
a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Pontianak Tahun 20152019 harus disahkan oleh Walikota Pontianak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015-2019 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Negara
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Nasional Tahun 2010-2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5); 30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9); 32. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117); 34. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
:
Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Memerintahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota ini.
KETIGA
:
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ggaran 2013. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Oktober 2014 WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR /DISBUDPAR/TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019
