BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan politik global yang penting barangkali terpenting pad akhir pada abab ke 20, yakni transisi yang dialami sekitar dari 30 negeri dari sistem politik nondemokrasi ke sistem politik demokratis yang terjadi antara tahun 1974 dan 1990, serta apa akibatnya yang langsung. Awal gelombang ke tiga Gelombang ke tiga demokratisasi di dunia modern berawal agak tidak masuk akal dan tidak di sengaja di Lisabon portugal pada hari Kamis, 25 april 1974, jam 00.25 saat sebuah pemancar radio meyiarkan lagu “Grandola Vila Morena” siaran s iaran itu merupakan aba-aba aba-aba bagi satuan militer di Lisbon dan daerah sekitarnya untuk memulai rencana kudeta yang disusun secara seksama oleh perwira muda yang memipin Moviemento Das forcas Armadas (MFA). Kudeta ini berhasil dan terlaksana secara efisien, dengan sedikit saja perlawanan dari polisi keamanan. Satuan – satuan satuan militer menduduki gedung-gedung dan kantor-kantor penting, menjelang siang hari, masa membanjiri jalan-jalan, meyemangati para prajurit, dan mengalungkan bunga Anyelir pada laras senapan mereka. Menjelang senja Marcello Caetano, sang diktaktor yang disingkirkan dari kekuasaanya itu, meyerah kepada para pemimpin portugal yang baru, dan besoknya dia terbang ke tempat pengasingan. Dengan demikian, tamatlah kediktatoran yang lahir dari kudeta militer serupa di tahun 1926 dan telah dipimpin selama lebih dari 35 tahun oleh Antonia Salazar, seorang warga sipil yang keras yang berkolaborasi erat dengan tentara portugal. Kudeta 25 April itu merupakan merupakan awal yang sangat sulit diperca ya dari suatu gerakan ke arah demokrasi di seluruh dunia karena kudeta lebih sering menjatuhkan ketimbang mengantarkan rezim yang Demokratis. Kudeta ini juga merupakan hal yang tidak disengaja sebuah pemancangan demokrasi, apalagi pemicuan suatu gerakan demokrasi berskala global, jauh di benak para pemimpin kudeta itu. Berakhirnya pemerintah an diktaktor tidak menjamin lahirnya demokrasi , namun peristiwa itu telah membebaskan barisan sangat besar kekuatan publik, sosial, dan politik yang secara efektif telah ditindas semasa pemerintahan diktaktor itu.
B. Rumusan Masalah 1) Latar belakang sosial dan itelektual Samuel P. Huntington? 2) Mengetahui pemikiran Samuel P. Huntington mengenai demokrasi? 3) Bagaimana proses demokratisasi? 4) Bagaimana ciri Demokratisasi? C. Tujuan
Adapun tujuan dari kajian ini adalah : 1. Mengetahui latar belakang sosial dan itelektual Samuel P. Huntington 2. Mengetahui pemikirannya mengenai demokratisasi tentang ciri dan prosesnya D. Manfaat
Manfaat teoritik Dari studi ini diharapkan akan mampu mengidentifikasikan pemikiran Huntington dalam ranah politik kontemporer dan dapat dijadikan kerangka kajian dalam memetakan pemikiran politik kotemporer. Manfaat Praktis a. Studi ini diharapakan akan mampu menambah wawasan keilmuan penulis khususnya dalam memahami konsepsi pemikiran politik Samuel P. Huntington b. Studi ini diharapkan membantu kawan-kawan mahasiswa memahami pemikiran politik Samuel P. Huntington.
BAB II BIOGRAFI SAMUEL P. HUNTINGTON
Samuel Phillips Huntington (New York City, 18 April 1927 - Martha's
Vineyard, 24 Desember 2008) adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat. Ia adalah Guru Besar sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Politik di Universitas Harvard dan Ketua Harvard Academy untuk Kajian Internasional dan Regional, di Weatherhead Center for International Affairs. Pada bulan Januari 2000, Huntington meletakkan jabatannya sebagai direktur pada Olin nstitute. Selama tahun 1999-2000, ia berkerja untuk meneliti berbagai perubahan yang menonjol menyangkut persoalan identitas nasional Amerika dan implikasi-implikasi dari berbagai perubahan ini terhadap peran Amerika di dunia internasional. Setelah itu, ia mengajar matakuliah dalam bidang kajian, dan mata kuliah lainnya dalam bidang perbandingan politik dan politik global pasca Perang Dingin. Menulis buku The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (terjemahan Bahasa Indonesia: Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia) yang ditulisnya tahun 1998. Isinya memperkirakan terjadinya perbenturan antarbudaya, seperti yang kemudian terjadi setelah peristiwa 11 September (pengeboman menara WTC di New York). Berbekal kerangka buku ini banyak orang melihat perang menumpas terorisme sebagai perbenturan kebudayaan Barat dan Timur, sesuai kerangka pikir yang dituliskan Huntington. Buku ini merupakan karya monumentalnya yang menjadi kontroversi dan memicu polemik di berbagai belahan dunia selama lebih dari tiga tahun. Bukunya Political Order in Changing Societies yang ditulis tahun 1968, kerap dilihat sebagai cetak biru model demokratisasi yang mementingkan stabilitas. Pemikiran
ini
antara
lain
kuat
memengaruhi
model
pembangunan
politik
di Indonesia dalam era Orde Baru. Bagian lain dari tesis dalam buku itu bahwa bersama perubahan masyarakat tingkat partisipasi harus juga meningkat, yang perlu diperhatikan pula oleh para penyusun strategi politik di lapangan.
Bukunya yang kemudian berjudul Culture Matters: How Values Shape Human Progress, yang disuntingnya bersama Lawrence Harrison, dan telah terbit pada bulan Mei 2000. Buku terakhirnya adalah Who Are We? The Challenges to America's National Identity terbit Mei 2004. Dalam buku ini terutama Huntington menyoroti identitas Amerika sebagai bangsa pemukim bukan imigran, hal ini berbeda dengan kebanyakan ahli yang melihat Amerika sebagai budaya imigran yang dicangkokkan dari tanah leluhurnya. Para pemukim dalam interaksinya harus membentuk identitas sendiri. Selama tahun-tahun selanjutnya, Huntington tetap memfokuskan dirinya pada persoalan-persoalan identitas nasional, terutama identitas nasional Amerika.
BAB III PEMBAHASAN
A. Definisi Demokrasi
Transisi menuju demokrasi antara tahun 1974 dan 1990 merupakan pokok bahasan Samuel P. Huntington. Langkah pertama untuk memahami subjek ini kita harus mengetahui definisi demokrasi dan demokratisasi Samuel P. Huntington. Konsep demokrasi sebagai bentuk
pemerintahan berasal dari para filsuf
yunani akan tetapi pemakaian konsep ini pada zaman
modern terjadi sejak
dimulainya pergerakan revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan arti demokrasi muncul 3 pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah di definisikan sebagai sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang lain orang menjadi pemimpin karena asal-usul kelahiran, kemujuran, kekayaan, kekerasaan, kooptasi, pengetahuan yang dimiliki, penunjukan atau ujian. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin. Rumusan modern ini dikemukakan oleh Schumpeter pada tahun 1942. Dalam studi perintisnya, Capitalism, Socialism, and Democracy, Schumpeter menyatakan secara rinci kekurangan dari apa yang distilahkannya “teori demokrasi klasik” yang mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah “kehendak rakyat [the will of the people]” (sumber) dan “kebaikan bersama [the common good]” (tujuan). Setelah meruntuhkan secara efektif pendekatan itu, Schumpeter apa yang ia namakan “teori lain mengenai demokrasi.” “metode demokratis” katanya “adalah prosedur kelembagaan
untuk
mencapai
keputusan
politik
yang
didalamnya
individu
memperoleh keputusan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.”
B. Gelombang demokratisasi
Sistem politik yang demokratis tidak hanya terdapat di zaman modern. Pada banyak daerah di dunia ini, telah berabad-abad lamanya para pemimpin suku selalu dipilih dan di beberapa tempat lembaga politik demokratis sudah lama terdapat di tingkat desa. Di samping itu, konsep demokrasi tentu saja sudah dikenal di zaman
kuno. Tetapi demokrasi orang yunani dan romawi tidak mengikut sertakan wanita budak, dan sering pula kategori kategori kelompok yang lain seperti penduduk asing, dalam kehidupan politik. Demokrasi modern bukanlah sekedar demokrasi desa, suku bangsa, atau negara-kota:
demokrasi
modern
adalah
demokrasi
negara
kebangsaan
dan
kemunculannya berkaitan dengan perkembangan negara-kebangsaan. Dorongan pertama ke arah demokrasi di barat terjadi pada paruh waktu pertama abad ke-17. Gagasan-gagasan demokrasi dan gerakan demokrasi merupakan suatu ciri yang penting, walaupun bukan yang utama, dari revolusi inggris. The fundamental Orders of Connecticut, yang di setujui oleh warga kota Hartford dan kota-kota yang berdekatan pad 14 januari 1638, merupakan “konstitusi tertulis pertama dari demokrasi modern.” Sebuah gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi dari rezim-rezim demokratis, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak dari pada transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya juga mencakup liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis. Tiga gelombang demokratisasi telah terjadi di masa modern. Masing-masing gelombang itu telah mempengaruhi sejumlah kecil negeri, dan selama masing-masing gelombang itu beberapa transisi rezim terjadi ke arah yang tidak demokratis. berakar pada revolusi Perancis dan Revolusi Amerika. Gelombang per tama Namun kemunculan lembaga-lembaga demokrasi nasional
yang sesunguhnya
merupakan fenomena abad ke-19, dalam abad itu, lembaga demokrasi di sejumlah besar negeri berkembang secara berangsur-angsur sehingga sulit serta subjektif untuk meyebut suatu waktu tertentu dimana setelah titik waktu itu sistem politiknya dapat di angap demokratis. Namun Jonathan Sunshine mengemukakan 2 kriteria utama yang masuk akal untuk menentukan kapan suatu sistem politik di abad ke-19 sudah mencapai kualifikasi demokrasi yang minimal dalam konteks abad itu, yakni 1. Lima puluh persen laki-laki dewasa berhak meberikan suara 2. Seorang eksekutif yang bertangung jawab yang harus mempertahankan dukungan mayoritas dalam suatu perlamen yang terpilih atau dipilih dalam pemilihan umum berjangka.
Gelombang bali k per tama bryce berspekulasi tentang masa depan demokrasi,
kecendrungan demokrasi telah semakin mengecil dan berbalik. Perkembangan politik yang dominan dalam dasarwarsa 1920 dan 1930 adalah pergeseran menjauhi demokrasi dan gerakan kembali ke bentuk tradisional pemerintahan otoriter atau diperkenalkanya bentuk-bentuk baru totaliterisme yang berlangsung pada masa, yang lebih brutal dan lebih luas. Arus baliknya biasanya terjadi di negeri-negeri yang sudah berbentuk demokrasi pada masa menjelang Perang Dunia I atau sesudahnya, dimana bukan hanya demokrasinya yang baru akan tetapi dalam banyak kasus, juga negerinya. Gelombang di balik pertama berawal pada tahun 1922 dengan ditandai mars di roma dan dicampakannya demokrasi italia yang rapuh dan agak korup secara mudah oleh Mussolini. Dalam masa satu dasawarsa lebih sedikit, lembaga demokrasi yang masih muda di Lithuania, Polandia, Latvia dan Estonia digulingkan oleh kudeta militer. sebuah gelombang demokratisasi yang pendek Gelombang demokr atisasi kedua mulai muncul pada masa Perang Dunia II. Pendudukan sekutu mendorong lahirnya lembaga-lembaga demokrasi di jerman barat, Italia, Austria, Jepang, dan Korea. Sementara tekanan Soviet mematiakn demokrasi yang baru lahir di Cekoslowakia dan Hongaria. Pada akhir dasarwarsa 1940 dan awal dasarwarsa 1950 turki dan yunani bergerak ke arah demokrasi. Di amerika latin, semasa perang dunia itu Uruguay kembali ke sistem demokrasi pada akhir dasawarsa 1940. Sementara
itu,
masa
awal
berakhirnyta
kekuassaan
Kolonial
Barat
mengahasilkan sejumlah negeri baru. Di banyak negeri itu tidak ada upaya nyata untuk mengadakan lembaga demokrasi. Di beberapa negri itu demokrasi masih lemah: di Pakistan, misalnya, lembaga-lembaga demokrasi tidak pernah berpengaruh dan pada tahun 1958 secara resmi dihapus. Malaysia merdeka pada tahun 1957 dan mempertahankan
pemerintahan
“kuasi-demokrasi
“
kecuali
selama
masa
pemerintahan darurat yang pendek tahun 1969-1971. Indonesia memiliki bentuk demokrasi parlementer yang kacau dari tahun 1950-1957. Di sebagian kecil negri baru india, Sri Langka, Filipina, Israel lembaga demokrasi bertahan selama sekitar satu dasarwarsa, dan apada tahun 1960 Nigeria, negeri terbesar di Afrika, memulai kehidupannya sebagai sebuah negri demokrasi.
Gelombang Balik Kedua menjelang awal dasarwarsa 1960 gelombang kedua
demokrtisasi telah kehabisan tenaga. Menjelang akhir dasarwarsa 1950 perkembangan politik dan transisi rezim mengambil bentuk yang sangat otoriter. Perubahan saling dramtis terjadi di Amerika Latin. Pergesaran ke arah otoriterisme dimulai di peru pada tahun 1962 ketika pihak militer campur tangan untuk mengubah hasil sebuah pemilahan umum. Tahun berikutnya seorang sipil yang dapat diterima oleh militer terpilih menjadi prisiden, namun dia digulingkan 1968 secara kudeta militer. Pada tahun 1964 kudeta militer mengulingkan pemerintah-pemerintah sipil di brasil dan bolivia. Argetina melakukan hal yang sama pada tahun 1966 dan ekuador, pada tahun 1972. Padda tahun 1973 rezim militer mengambil alih pemerintahan di uruguay dan cile. Dan menurut sebuah teori militer di brasil, argetina cile serta Uruguay merupakan contoh suatu sistem politik tipe baru, yaitu “otoriterisme birokratis” Gelombang demokrasi ketiga dialetika sejarah kembali menjungkirbalikan
teori ilmu sosial. 15 tahun setelah berakhirnya pemerintahan diktaktor di portugal pada tahun 1974, pada sekitar 30 negeri di sekitar Eropa, Asia dan Amerika Latin Rezim-rezim demokrasi mengantikan rezim Otoriter. Di negri lain berlangsung liberalisasi yang cukup berarti dalam rezim otoriter.di negri lain demokrasi memperoleh kekuatan dan legimentasi. Gerakan menuju demokrasi, meskipun jelas ada penolakan dan kemunduran seperti di cina pada tahun 1989, tamapak meyerupai gelombang pasang global yang hampir tidak tertahankan yang terus bergerak dari satu kemenangan dari kemenangan berikutnya. Gelombang demokrasi ini pertama kali menampakan dirinya di Eropa selatan. Isu-isu demokratisasi mahkamah agung AS meyimak hasil pemeilihan umum
para ilmuan sosial senangtiasa mencoba mengikuti perkembangan sejarah sambil meyempurnakan teori-teori yang menjelaskan mengapa sesuatu yang telah terjadi mesti terjadi. Mereka berusaha menjelaskan gerakan yang menjauhi demokrasi pada dasawarsa 1960 dan 1970. Dengan menujuk pada ketidakcocokan demokrasi bagi negara-negara miskin, manfaat otoritarisme bagi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dan alasan-alasan mengenai mengapa pembangunan ekonomi itu sendiri cendrung menghasilakan suatu bentuk Otoritarisme Birokratis yang baru yang lebih tahan lama.
Apakah isu itu penting? sebagian orang mungkin mengatakan isu itu tidak
penting karena tidak banyak bedanya bagi suatu bangsa atau bagi tetanganya apakah suatu negeri diperintah secarademokratis atau tidak. Ada kebenaran dari argumen ini bentuk pemerinathan bukanlah hal penting satu-satunya mengenai suatu negeri, dan barangkali tidak pula merupakan hal yang paling penting. perbedaan yang jelas antara ketertiban dan anarki lebih penting daripada perbedaan yang jelas antara demokrasi dengan kediktatoran. Pertama demokrasi politik berkaitan erat kebebasan individu. Negara demokrasi
dapat dan pernah melangar hak-hak dan kebebasan individu, dan sebuah negeri otoriter yang diatur dengan baik boleh jadi memberikan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih tinggi kepada para warga negaranaya. Kedua
stabilitas
politik
dan
bentuk
pemerintahan,
sebagaiman
telah
dikemukakan merupakan dua variabel yang berbeda namun kedunya salaing berkaitan. Negara demokartis sering sulit dikendalikan, tetapi secara politik ia jarang mengunakan kekerasan. Ketiaga
meyebarnya demokrasi berimplikasi dari hubungan internasional.
Sepanjang sejarahnya, negeri-negeri otoriter telah seri ng melancarkan peperangan C.
Pemikiran
Huntington
Mengenai
Proses
Demokratisasi
di
Negara
Berkembang
Pendefinisian demokrasi Huntington merujuk pada konsep yang dibuat para Filsuf Yunani, dalam terminologi klasik demokrasi diisentikkan dengan Kehendak rakyat (the will of the people) sebagai sumber atau legitimasi demokrasi dan kebaikan bersama 9the common good) sebagai tujuan, namun Schumpeter mencoba mematahkan teori demokrasi klasik tersebut dengan the another theory of democracy. Schumpeter mendefinisikan demokrasi lebih sebagais sebuah proses, demokrasi ia definisikan sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan poltiik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat11 Dalam
analisis
kronologis
yang
dibuat
Huntington,
ia
mencoba
mendeskripsikan prosesi arus demokratisasi dan arus baliknya12 sebagai berikut :
Gelombang panjang demokratisasi pertama 1828 - 1926 Gelombang balik pertama 1922 – 1942 Gelombang pendek demokratisasi kedua 1943 – 1967 Gelombang balik kedua 1958 – 1975 Gelombang demokratisasi ketiga 1974 - …….
Dialektika sejarahlah yang menghendaki prosesi gelombang ketiga demokrasi, titik awal dari arus gelombang ini menurut Huntington adalah masa setelah tumbangnya diktator Portugal pada tahun 1974, pasca itu tak kurang dari 30 negara di dunia mengalami pergantian rezim dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Gelombang ini terutama terjadi di Eropa, Asia dan Amerika Latin. Gelombang pasang demokrasi ini muncul kepermukaan awalnya di Eropa Selatan, setelah prosesi kejatuhan rezim militer Portugal berlanjut dengan tumbangnya rezim militer di Yunani, disusul pula kejatuhan rezim otoriter di Spanyol. Pada awal 70-an gelombang demokrasi mengarah ke Amerika Latin, dimulai dengan pengunduran pemimpin militer di Ekuador, hal serupa juga terjadi di Peru, pemimpin militernya juga mengundurkan diri, hal serupa juga terjadi di Bolivia. Pada proses selanjutnya arus demokratisasi juga nampak di Asia ditandai dengan terbentuknya pemerintahan baru di India pada tahun 1977, pada tahun 1983 proses yang sama terjadi di Turki, pemerintahan militer Turki yang merebut tahta pada tahun 1980 mengundurkan diri, dan pemilihan umum berhadil membentuk pemerintahan sipil. Kemudian di Asia Tenggara arus demokratisasi terasa di Filipina dengan tumbangnya rezim16 Marcos. Pada dasawarsa 80-an arus demokratisasi mengguncang dunia komunis, dimulai di Honggaria pada 1988 dengan dimulainya proses menuju sistem multipartai,
pada tahun 1989 beberapa pemimpin komunis di Uni Sovyet terkalahkan. Itulah kajian historis Huntington mengenai arus demokratisasi gelombang ketiga tersebut. Perbedaan bentuk pemerintahan memiliki urgensi dengan pertimbangan beberapa alasan ; pertama, demokrasi politik berkaitan erat dengan kebebasan individu. Kedua, stabilitas politik dan bentuk pemerintahan, sebagaimana telah dikemukakan, merupakan dua variabel yang berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan.
Ketiga,
menyebarnya
demokrasi
berimplikasi
bagi
hubungan
internasional. Huntington dalam bukunya juga memberikan gambaran mengenai strategi bagi para pejuang demokrasi untuk melakukan proses reformasi sistem otoriter13, beberapa strategi tersebut adalah : 1. Pejuang demokrasi haruslah mengamankan basis politik. 2. Memeprtahankan legitimasi ke belakang 3. Memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi kelompok yang konservatif 4. Sedapat mungkin memegang kendali atas prakarsa politik. 5. Memberi dorongan bagi kelompok-kelompok oposisi yang memiliki keinginan yang kuat pada proses perubahan 6. Menciptakan kesadaran bahwa demokrasi sebagai sebuah kemutlakan dalam mencapai keadaan yang lebih baik.
Dalam proses transisi politik negara-negara yang baru saja menuju demokrasi akan menghadapi beberapa masalah, meliputi; masalah memapankan sistem konstitusi dan sistem pemilihan yang baru, menyingkirkan kelompok yang anti- prubahan dari posisi-posisi pemerintahan, mengubah atau mencabut undang-undang yang tidak relevan dengan arah demokrasi, mengubah sistem yang ada di lembaga-lembaga yang sedianya menjadi penopang kekuasaan otoriter, seperti polisi rahasia dan militer. Halhal di atas dikelompokkan dalam masalah-masalah kelompok pertama, untuk masalah-masalah kelompok kedua adalah masalah kontekstual, permasalahan ini menyangkut watak, mentalitas warga masayrakat, kondisi perekonomian, kondisi kultural dan realitas historis14, banyak aspek dari kondisi di atas pada negara-negara tententu tidak mendukung proses demokrasi, seperti di Indoensia, realitas historis
menunjukkan Indonesia memiliki akar sejarah dan budaya yang feodalistik, hingga akan ikut mempengaruhi proses transisi menuju demokrasi. Penjelasan gelombang
gelombang demokrasi dan gelombang balik merupakan manifestasi dari suatu fenomena politik yang lebih umum. Dalam sejarah, peristiwa serupa kadang terjadi secara simultan di negeri-negeri atau sistem politik yang berbeda. Gelombang panjang demokrasi pada abad ke-19 meyebar selama waktu yang cukup lama sehingga gelombang itu dapat dibedakan secar signifikan dengan gelombang demokrasi dan gelombang balik yang terjadi demikian. Ada 4 faktor yang menelaskan gelombang semacam ini terjadi.
Peyebab tunggal
Perkembangan yang pararel
Efek bola salju
Nostrum yang paling luas digunakan.
Merosotnya legimentasi dan dilema kinerja
Legimentasi adalah konsep yang sarat emosi yang berusaha dihindari oleh analisis para politik namun konsep ini penting untuk memahami masalah yang dihadapi rezim otoriter pada akhir abad ke-20. Pada zaman dulu tradisi agama, hak raja yang diangap berasal dari dewa atau tuhan, dan rassa hormat masyarakat merupakan sumber legimentasi bagi pemrintahan yang non demokratis. Masalah legimentasi yang dihadapi rezim otoriter berbeda-beda menurut ciri rezim tersebut sistem satu partai yang merupakan suatu produk perkembangaan politik pribumi, seperti di negeri-negri komunis revolusioner , meksiko, dan republik cina(taiwan), memiliki landasan legimentasi yang lebih kokoh. Idealisme dan nasionalisme dapat dipakai secara bersama sebagi alat kontorl untuk meyangga rezim tersebut. Kalau faktor-faktor lain tetap, legimentasi kebayakan rezim lama kelamaan menurun manakala berbagai alternatif telah dipilih, janji-janji tidak terealisasi, dan frustasi berkembang.pada beberapa kasus rezim otoriter benar-benar membangun mekanisme untuk pergantian pimpinan tertingginya secara teratur dan dengan demikian sekurang-kurangnya mengadakan pembaharuan yang terbatas. Pda
umumnya maslah legimentasi rezim militer dan sisitem dikatator perorangan pada tahun 1970-an, khusunya yang diciptakan selama gelombang balik kedua, berkembang perlahan melalui tiga fase.pergatian rezim demokratis oleh rezim otoriter disambut gembira oleh publik dengan perasaan yang sangat lega dan persetujauan yang sangat jelas. Tidak dapat dihindari bahwa kekuatan legimetasi negatif semakin lama semakin berkurang. Rezim otoriter pda tahun 1960an dan 1970-an nyaris terpaksa menoleh pada kinerja sebagai salah satu, kalau bukan satu-satunya sumber utama legimentasi. Dalam beberapa kasus,seperti Peru dan Filipina, para pemeipin rezim otoriter menjanjikan reformasi ekonomi dan sosial dalam sebagian besar mereka menjanjikan pertumbuhan dan pembanguanan ekonomi. Namun usaha untuk mencapai usaha kinerja tersebut menimbulkan apa yang disebut dilema. Melojaknya minya pada tahu 1973-1974 memicu resesi ekonomi global. Dengan sedikit sekali kekkecualian, kebijakan yang diamabil pemerintah otoriter dalam menhadapi krisis minyak dan hutang, sering memperburuk situasi ekonomi, menimbulkan stagnasi, despresi, inflasi laju pertumbuhan yang rendah atau negatif, bertambah nya jumlah hutang, atau kombinasi dari kondisi-kondisi ini, sehungga memperlemah lagi legimentasi rezim itu.Rezim komuni scendrun terlindung dari lonjakan harga minyak dan perkembangan yang lain dalam perekonomian dunia, meskipun Polandia dan Hongaria ternyata menangung beban hutang yang cukup besar. Perkembangan ekonomi dan krisis ekonomi
Hubungan antara perkembangan ekonomi dari satu pihak dengan demokrasi dan demokratisasi di alain puhak adalah kopleks dan barangkali berbeda-beda menurt waktu dan tempatnya. Faktor ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap demokrasi yang tidak menentukan. Pada umunya ada korelasi antara tingkat pembanguan ekonomi dan demokrasi, namun tingakat atau pola perkembangan itu saja tidak mesti atau tidak memadai mewujudkan demokrasi.dalam jangka panjang perkembangan ekonomi menciptakan landasan bagi rezim demokratis. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi sangat cepat dan krisis ekonomi dapat melemahkan rezim otoriter. Apabila perumbuhan ekonomi berlangsung tanpa krisis ekonomi , maka demokrasi berkembang perlahan, seperti yang terjadi di eropa pada abad-19. Apabila pertumbuhan yang menggoncang atau krisis ekonomi terjadi tanpa mencapai kemakmuran pada zona transisi, maka rezim otoriter mungkin tumbang, tetapi tidak pasti apakah mereka akan digantikan oleh rezim demokratis yang dpat bertahan lama.
Pada gelombang ketiga gabungan tingkat perkembangaanekonomi yang cukup tinggi dan krisis ekonomi jangka pendek atau kegagalan ekonomi merupakan rumusan ekonomi yang paling mendukung bagi transisi sistem pemerintahan otoriter ke sistem pemerintahan demokratis. Perubahan keagamaan
Ada dua perkembangan dalam agama yang telah mendorong demokratisasi pada dasawarsa 1970 dan 1980. Ada korelasi tinggi antara agama kristen barat dengan demokrasi. Demokrasi modern mula berkembang di negeri kristen dan tumbuh paling pesat disana. Di tahun 1988 agama katolik dan protestan merupakan agama yang dominan disana. Korelasi tidak membuktikan adnya sebab akibat, namun agama kristen barat menekankan pada martabat individu dan pemisahan antara gereja dan negara.agama kristen menawarkan suatu landasan doktrin dan kelembagaan yang lebih meyakinkan untuk melawan respresi politik. Singkat kata, kalau saja tidak terjadi perubahan pada perubahan gereja katolik dan aksi gereja menentang otoratarianisme yang di akibatkannya, maka transisi menuju gelombang demokrasi ketiga akan lebih sedikit terjadi dan banyak trasis i yang terjadi akan terjadi lebih kemudian. Di berbagai negri pilihan antara demokrasi dan otoriterisme difersonifikasikan dalam konflik antara sang kardinal dengan sang dictator. Sebagai kekuatan yang berpengaruh luas bagi terjadinya demokratisasi pada dasawarsa 1970 dan 1980, agama katolik berada di urusan kedua setelah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi
Para teoritikus abad-18 berpendapat bahwa negeri kaya cendrung berbentuk kerajaan, sedangkan negeri miskin cedrung berbentuk republik atau demokrasi. Untuk masyarakat agraris hipotesis ini memang masuk akal. Namun industrialisasi menjungkirbalikan
hubungan
antara
tingkat
kemakmuran
dengan
bentuk
pemerintahan, dan pada abad ke-19 muncul suatu korelasi positif antara kemakmuran dengan demokrasi. Korelasi ini mengimplikasikan bahwa transisi menuju demokrasi terutama terjadi di negeri-negeri yang berada pada tingkat perkembangan ekonomi yang sedang, demokrasi tak mungkin terjadi di negara yang miskin, sedangkan di negara kaya proses ini sudah terjadi.
Kebijakan baru sebagai pelaku eksternal
Demokratisasi di suatu negeri mungkin dipengaruhi, atau barangkali ditentukan, oleh tindakan pemerintah dan lembaga yang berada di luar negeri itu, seprti yang dikatakan Roberth dall, pada 15 negeri dan 29 negeri demokratis di tahunh 1970, pembentukan rezim demikratisasi yang pertama terjadi selama masa penjajahan asing atau ketika negeri itu merdeka, jelaslah bahwa pelaku asing boleh jadi juga mengulinkan rezim demokratis atau mencegah negeri yang senantiasa sudah menjadi demokrasi untuk mewujudkan demokrasi. Efek demontrasi atau efek bola salju
Faktor kelima yang ikut mendorong terjadinya gelombang ketiga disebut dengan istilah yang berbeda yaitu efek demonstrasi, penularan,disfusi, emulasi,efek bola salju, atau barangkali efek domino. Demokratisasi yang sukses terjadi di suatu negeri dan hal ini kemudian mendorong demokratisasi di negar lain, baik karena negeri itu menghadapi maslah yang sama, atau karena demokratisasi yang sukses di tempat lain yang mengesankan bahwa dapat menjadi obat bagi semua masalah yang mereka hadapi, karena negeri yang telah mengalami demokratisasi menjadi kuat dan dipandang sebagai sebuah model dan budaya politik. C. BAGAIMANA CIRI DEMOKRATISASI
Cara negeri-negeri beralih ke demokrasi berbeda-beda, namun disamping perbedaan, transformasi , replacement dan transplacement gelombang ketiga juga memiliki ciri-ciri penting yang sama. Bagaimana cara mewujudkannya? demokrasi diciptakan dengan cara demokratis. Tak ada cara lain melalui perundingan, kompromi, dan perjanjian.. demokrasi diciptakan melalui demonstrasi, kampaye dan pemilihan umum., serta penyelesain perbedaan tanpa kekerasan. Demokrasi di wujudkan oleh para pemimpin politik didalam pemerintahan dan oposisi yang memiliki keberanian menentang status quo maupun mengorbankan kepentingan langsung para pengikutnya demi kebutuhan jangka panjang demokrasi. Demokrasi diciptakan oleh para pemimpin, pemerintah maupun oposisi, yang dapat menahan diri sehingga tidak terpancing untuk menggunakan kekerasan terhadap kelompok radikal di pihak oposisi dan kelompok konservatif di pemerintahan.
BAB IV KESIMPULAN
Berdasarkan latar belakang intelektual, Samuel P. Huntington dapat dikatakan sebagai pemikir yang memiliki kecukupan pengalamannya berkutat dengan analisis teoritik dan evaluasi teoritis telah cukup teruji, berbagai unit riset. Di berbagai universitas terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa telah mengindikasikan bahwa Huntington
termasuk
pemikir
politik
yang
memiliki
dedikasi
tinggi
bagi
pengembangan ilmu politik. Tidak hanya itu Huntington juga termasuk sebagai aktor dalam berbagai kebijakan politik pertahanan dan politik luar negeri di Amerika Serikat, mengingat statusnya sebagai penasehat dan staf pada dewan keamanan nasional Amerika Serikat. Karya-karya Huntington telah beredar di hampir seluruh negara, bahkan bukunya yang terakhir the Clash of Civilizations and Remaking of World Order telah diterjemahkan dalam 22 bahasa, ini merupakan indikator bahwa pemikiran politiknya telah dengan luas menjadi bahan referensi dalam ilmu poltiik. Oleh sebagian pengamat karya-karya Huntington dipilah dalam tiga kelompok besar, pertama karya-karyanya mengenai strategi dan politik militer dan pertahanan, kemudian kelompok karya mengenai perbandingan politik dan politik dalam negeri Amerika Serikat dan terakhir kelompok karyanya mengenai Buku-buku dalam bidang pembangunan politik dan perkembangan politik di negara dunia ketiga. Pemikiran
politik
Huntington
mengenai
perbandingan
politik
akan
tergambar dalam bukunya terakhir The Clash of Civilizations and Remaking of world Order. Ia menggambarkan dunia yang tengah berkontraksi menemukan titik keseimbangan baru setelah berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dengan ideologi kapitalis dan Uni Sovyet dengan ideologi komunis. Pemikiran politik Huntington akan dapat dijumpai dalam karyanya Political Order in Changing Societiesdan The Third wave: Democratization in the Late Twenteith Centurykedua buku tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah dan Gelombang Demokratisasi Ketiga, dalam buku Tertib Politik, Huntington mencoba
mengurai mengenai berbagai aspek politik di negara yang masayrakatnya tengah bertransisi dari kondisi yang tradisional menuju kondisi yang modern, kemudian proses modernisasi ini menurut Huntington memiliki implikasi yang luas atas konstruksi politik, terutama menyangkut partisipasi politik dan pelembagaan institusi politik. Kemudian dalam buku mengenai demokratisasi Gelombang ketiga, Huntington, melakukan telaah historis atas kondisi politik dalam negeri di beberapa negara, terutama di Asia, Amerika latin Afrika, ia menangkap bahwa proses demokratisasi yang bermula pada tahun 1828 dan memasuki fase ketiga pada tahun 1974 hingga sekarang, ia melihat proses ini sebagai bentuk arus demokratisasi yang melanda dunia secara luas dan mengakibatkan berjatuhannya rezim pemerintahan otoriter dan tergantikan rezim yang demokratis.
