Definisi RKAKL

NAMA

: SUNAR

KELAS

: 6B ASP

NIP

: 4200914012

1.

Apa yang dimaksud dengan RKA-KL dan jelaskan mengapa penganggaran dalam RKA-KL perlu dibatasi? Jawab : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penganggaran secara strategis dalam RKA-KL perlu dibatasi dengan pagu realistis, agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuantujuan fiskal, sehingga penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN, dan PNBP.

2.

Jelaskan Pengertian Penelaahan RKA-KL dan Sebutkan Ruang Lingkupnya? Jawab:

Penelaahan RKA-KL adalah kegiatan meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan Kementerian Negara/Lembaga dan Komisi Mitra Kerja terkait DPR dengan Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah ditentukan sebelumnya, dan standar biaya. Dilanjutkan meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam UU APBN. Ruang lingkup penelaahan meliputi penelitian terhadap RKA-KL dan dokumen pendukungnya, besaran alokasi pada pagu sementara, prakiraan maju dan penerapan standar biaya dalam RKA-KL berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif dari masing-masing program.

3.

Sebutkan dan jelaskan Mekanisme penelaahan berdasarkan Pagu Sementara? Jawab: 



Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan menyampaikan RKA-KL 20x1 yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan dokumen pendukung beserta data elektronik kepada Kementerian Keuangan c.q. DJA selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli 20x0 Pejabat DJA bersama-sama Pejabat Biro Perencanaan atau pejabat lain yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga terkait melakukan penelaahan RKA-KL dimaksud. Penelaahan RKA-KL, sebagai berikut : 1. Meneliti kelayakan kegiatan ditinjau dari analisis manfaat dan biayanya (cost benefit analysis), kesesuaian dengan tupoksi K/L, dan konsistensi dengan RKP dan Renja K/L. 2. Meneliti kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi Pagu Sementara meliputi: a) Meneliti alokasi pagu dana per program; b) Meneliti alokasi pagu dana berdasar sumber s umber pembiayaan

NAMA

: SUNAR

KELAS

: 6B ASP

NIP

: 4200914012

4.

Berdasarkan pagu sementara, Kementerian Negara/Lembaga menyesuaikan Renja-KL menjadi RKA-KL yang dirinci menurut unit organisasi dan kegiatan. Sebutkan isi dari Renja-KL? Jawab:

Kementerian Negara/Lembaga menyusun Rencana Negara/Lembaga (Renja-KL) yang memuat : a. Kebijakan. b. Program. c. Kegiatan. d. Sasaran Kinerja. e. Pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun. f. Prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

5.

Kerja

Kementerian

Sebutkan lnformasi yang dinyatakan dalam RKA-KL ? Jawab:   

6.

Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program. Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk  melaksanakan kegiatan.

Sebutkan acuan dalam penyusunan RKA-KL? Jawab:

Penyusunan RKA-KL mengacu pada: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dengan DPR Pagu Sementara/Pagu Definitif  Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga

7.

Jelaskan secara singkat proses penyusunan DIPA! Jawab:

1. K/L menyusun Renja K/L untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Surat  Edaran Bersama antara Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan. Renja K/L memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja, alokasi anggaran yang berasal dari pagu indikatif, dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berkutnya; 2. Renja K/L ditelaah dan ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan; 3. K/L menyesuaikan Renja K/L menjadi RKA-KL atau menyusun RKA-KL setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara. Pagu sementara merupakan dasar K/L mengalokasikan anggaran d alam program/kegiatan; 4. RKA-KL yang telah disesuaikan tersebut dibahas oleh K/L bersama-sama dengan DPR (Komisi terkait di DPR);

NAMA

: SUNAR

KELAS

: 6B ASP

NIP

: 4200914012

5. RKA-KL hasil pembahasan tersebut dijadikan bahan penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Kementerian Perencanaan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan dengan RKP. Kementerian Keuangan menelaah RKA-KL hasil pembahasan dengan pagu sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya, dan standar biaya yang telah ditetapkan; 6. Seluruh RKA-KL hasil pembahasan atau yang telah disepakai oleh DPR kemudian dihimpun menjadi Himpunan RKA-KL yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Nota Keuangan dan RAPBN dan selanjutnya diajukan Pemerintah kepada DPR untuk  dibahas dan ditetapkan menjadi UU APBN; 7. Kementerian Keuangan bersama K/L melakukan penyesuaian RKA-KL sepanjang hasil pembahasan RAPBN antara Pemerintah dan DPR menyebabkan adanya perubahan; 8. RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian ABPP. Rincian ABPP tersebut dirinci menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. 9. Perpres tentang Rincian ABPP menjadi dasar K/L untuk menyusun konsep DIPA; 10.Konsep DIPA ditelaah dan disahkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.